BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Bank 1. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan, perbankan adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. 2. Tujuan Perbankan Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun1992 Tentang Perbankan pada Bab II Pasal 4 yaitu “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan
pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.
10
3. Fungsi Perbankan Fungsi pokok sebagai bank umum yaitu sebagai berikut (Irham, 2014:79) : a. Membangun dan menyediakan jasa pelayanan pembayaran untuk kebutuhan transaksi bisnis dalam dan luar negeri. b. Membangun investasi melalui penyaluran kredit berdasarkan kriteria dan syarat yang sesuai. c. Menyediakan layanan penyimpanan dalam bentuk tabungan dan deposito, sebagai bentuk tugas bank sebagai penghimpun dana. B. Jenis Perbankan Jika kita melihat Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 ada banyak sekali jenis perbankan, jenis perbankan tersebut terdiri dari : 1. Bank Umum
5. Bank Desa
2. Bank Pembangunan
6. Lumbung Desa
3. Bank Tabungan
7. Bank Pegawai
4. Bank Pasar
8. dan bank lainnya
Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari : 1. Bank Umum Bank umum (Kasmir, 2004:19) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat 11
memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan diseluruh wilayah indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) (Kasmir, 2004:19) adalah bank yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
secara
konvensional
atau
berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibanding dengan kegiatan atau jasa bank umum. C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 1. Pengertian BPR Pengertian Bank Perkreditan Rakyat dalam Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 Ayat 1 Pasal 4 yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Pengertian BPR menurut Julius (2011 : 137) adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Pengertian lain tentang Bank Perkreditan Rakyat (Julius, 2011:300) adalah “salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, 12
kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan”. 2. Bentuk Badan Hukum BPR Ada beberapa bentuk hukum bank yang dapat dipilih jika ingin mendirikan bank. Berdasarkan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari badan hukum dibawah ini : a. Perusahaan Daerah (PD) b. Koperasi c. Perseroan Terbatas (PT) d. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah. 3. Ketentuan Kelembagaan a. Pendirian BPR BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh (Julius, 2011:301) : 1)
Warga Negara Indonesia
2) Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia 3)
Pemerintah Daerah
4)
Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam poin 1,2, dan 3.
Modal disetor untuk mendirikan BPR (Julius, 2011:301) : 1) Rp 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta.
13
2) Rp 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau jawa dan Bali dan diwilayah kabupaten atau kotamadya Bogor, Depok, Tangerang , dan Bekasi. 3) Rp 1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan diwilayah pulau Jawa dan Bali diluar wilayah sebagaimana disebut dalam poin 1 dan 2. 4) Rp 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam poin 1,2, dan 3. 4. Kepemilikan BPR Bank Perkreditan Rakyat dapat dimiliki oleh pihak-pihak yang (Julius, 2011:301) : a. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang tercela dibidang perbankan b. Memiliki integritas, antara lain memiliki akhlak dan moral yang baik, bersedia mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat. Bagi pemegang saham pengendali, wajib memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pemegang saham pengendali juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) BPR.
14
5. Kegiatan BPR Pemahaman dan penafsiran tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dilihat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 13 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dimana pada Pasal 13 tersebut menjelaskan bahwa Usaha Bank Perkreditan Rakyat, (Irham, 2014:11-12) meliputi : a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito
berjangka,
tabungan,
dan/atau
bentuk
lainnya
yang
dipersamakan dengan itu; b. Memberikan kredit; c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain Kegiatan yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) seperti yang termuat dalam Pasal 14 UU No. 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (Irham, 2014:11-12) yaitu: a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; c. Melakukan penyertaan modal; d. Melakukan usaha perasuransian; 15
e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. D. Kredit 1. Pengertian Kredit Pengertian kredit dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 yaitu kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Menurut Kasmir (2004:102) bahwa “kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang”. Definisi lain menjelaskan “Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan” (Suyatno dkk, 2003 : 1). 2. Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu (Suyatno, dkk. 2003:14): a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan
16
benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa mendatang. c. Degree of risk, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. d. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat diberikan dalam bntuk barang atau jasa. 3. Tujuan Kredit Pemberian kredit kepada nasabah mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai perbankan. Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2004:105): a. Mencari keuntungan Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan
kepada
nasabah.
Keuntungan
ini
penting
untuk
kelangsungan hidup bank, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. b. Membantu usaha nasabah Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal 17
kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. c. Membantu pemerintah Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah tersebut antara lain : 1) Penerimaan pajak 2) Membuka kesempatan kerja 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa 4) Menghemat devisa negara 5) Meningkatkan devisa negara 4. Fungsi Kredit Fungsi kredit antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2002:107) : a. Untuk meningkatkan daya guna uang b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang c. Untuk meningkatkan daya guna barang d. Meningkatkan peredaran barang e. Sebagai alat stabilitas ekonomi f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan 18
h. Untuk meningkatkan hubungan internasional 5. Manfaat Perkreditan Manfaat perkreditan dapat ditinjau dari masing-masing pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perkeditan yaitu (Rahman, 2000: 2123) : a.
Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Debitur 1) Debitur dapat memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih leluasa. 2) Dengan memperoleh kredit dari bank, debitur sekaligus juga akan memperoleh berbagai manfaat yang lain, yaitu: a) Fasilitas perbankan yang lebih murah dalam transfer, kliring, pembukaan L/C impor, bank garansi dan lain-lain. b) Bank juga menyediakan fasilitas-fasilitas konsultasi pasar, manajemen, keuangan, teknis, yuridis kepada para debiturnya. 3) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dana bagi perusahaan debitur. 4) Rahasia keuangan debitur akan lebih terlindungi karena adanya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Pokok Perbankan.
b.
Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Perbankan 1) Memperoleh pendapatan bunga kredit, 2) Menjaga solvabilitas usaha bank, 3) Membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain, 4) Mempertahankan dan mengembangkan usahanya, 19
5) Untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan, 6) Memungkinkan perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail. c.
Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Pemerintah 1) Perkreditan
dapat
digunakan
sebagai
alat
untuk
memacu
pertumbuhan ekonomi, baik secara umum maupun untuk pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. 2) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. 3) Perkreditan sebagai alat untuk menciptakan lapangan usaha/ kegiatan, alat peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 4) Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara, dalam arti bahwa pendapatan dari pemberian kredit oleh bank-bank milik negara juga akan merupakan sumber pendapatan bagi negara. d.
Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Masyarakat Luas 1) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat dan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja baru, sehingga akan menimbulkan kenaikan tingkat pendapatan dan pemerataan pendapatan di masyarakat. 2) Terbukanya kemungkinan keterlibatan golongan profesi tertentu atas suatu proses pemberian kredit oleh bank, yang tentunya akan juga dapat meningkatkan penghasilannya. 20
3) Masyarakat dapat menikmati hasil daripada proyek yang dibiayai oleh kredit bank. 6. Jenis-Jenis Kredit Ada beberapa jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai segi (Kasmir, 2004:109-112), yaitu : Tabel 2.1 Jenis-Jenis Kredit No Jenis Kredit Keterangan 1 Dilihat dari segi Kegunaan Kredit investasi Kredit jangka panjang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru. Kredit modal kerja Kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. 2 Dilihat dari segi tujuan kredit Kredit produktif Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit konsumtif Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Kredit perdagangan Diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. 3 Dilihat dari segi jangka waktu Kredit jangka Merupakan kredit yang memiliki jangka pendek waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit jangka Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 menengah tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Kredit jangka Merupakan kredit yang masa panjang pengembaliannya paling panjang dengan jangka waktu diatas 3 tahun atau 5 tahun. 4 Dilihat dari segi jaminan Kredit dengan Merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Kredit tanpa Merupakan kredit yang diberikan tanpa 21
No
Jenis Kredit Keterangan jaminan jaminan barang atau orang tertentu. 5 Dilihat dari segi segi sektor usaha Kredit pertanian Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor pertanian atau perkebunan. Kredit peternakan Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kredit industri Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah, atau industri besar. Kredit Merupakan kredit yang diberikan kepada pertambangan usaha tambang yang biasanya kredit dalam jangka panjang. Kredit pendidikan Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa Kredit profesi Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Kredit perumahan Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembalian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. 6 Dilihat dari segi jangka waktu Kredit jangka Merupakan kredit yang memiliki jangka pendek waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kredit jangka Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 menengah tahun sampai 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Kredit jangka Merupakan kredit yang masa panjang pengembaliannya paling panjang dengan jangka waktu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Sumber : Kasmir, 2004:109-112, diolah. 7. Penggolongan Kualitas Kredit Kualitas kredit dibagi dalam lima kelompok yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan, dan macet. Menurut Suharno (2003:51) kriteria yang digunakan untuk menilai adalah tentang prospek 22
usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Penilaian dari masing-masing kelompok tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Penggolongan Kualitas Kredit No Penggolongan 1
Keterangan
Lancar Prospek Usaha
a) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. b) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. c) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. d) Manajemen yang sangat baik. e) Perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur. f) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
Kondisi Keuangan
a) Perolehan laba tinggi dan stabil. b) Permodalan kuat. c) Likuiditas dan modal kerja kuat. d) Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. e) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.
Kemampuan Membayar
a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. b) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 23
No Penggolongan 2
Keterangan
Kurang Lancar Prospek Usaha
a) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. b) Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. c) Posisi dipasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. d) Manajemen cukup baik. e) Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur. f) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.
Kondisi Keuangan
a) Perolehan laba rendah. b) Rasio utang terhadap modal cukup tinggi. c) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. d) Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok. e) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga. f) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.
Kemampuan Membayar
a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari. b) Terdapat cerukan (overdraft) yang berulangkali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. c) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya. d) Dokumen kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. 24
No Penggolongan
Keterangan e) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. f) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
3
Dalam Perhatian Khusus Prospek Usaha
Kondisi Keuangan
a) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. b) Posisi dipasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. c) Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. d) Manajemen yang baik. e) Perusahaan afiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur. f) Tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. a) Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. b) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan tambahan modal apabila diperlukan. c) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. d) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran dimasa yang akan datang. e) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
25
No Penggolongan Kemampuan Membayar
4
Keterangan a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari. b) Jarang mengalami cerukan (overdraft). c) Hubungan debitur dengan bank baikdan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. d) Dokumen kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. e) Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.
Diragukan Prospek Usaha
a) Industri atau kegiatan usaha menurun. b) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. c) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. d) Manajemen kurang berpengalaman. e) Perusahaan afiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitur. f) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.
Kondisi Keuangan a) Laba sangat kecil atau negatif. b) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. c) Rasio utang terhadap modal tinggi. d) Likuiditas sangat rendah. e) Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. f) Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. g) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
26
No Penggolongan Kemampuan Membayar
5
Keterangan a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. b) Terjadi cerukan (overdraft) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. c) Hubungan dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. d) Dokumen kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
Macet Prospek Usaha
a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. b) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti. c) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. d) Manajemen sangat lemah. e) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur. f) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Kondisi Keuangan
a) Mengalami kerugian yang besar. b) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha c) Usaha debbitur tidak dapat dipertahankan. d) Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. e) Kesulitan likuiditas. f) Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi.
27
No Penggolongan
Keterangan g) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga. h) Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
Kemampuan Membayar
a) Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari. b) Dokumentasi kredit dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Sumber : Suharno (2003:51), diolah. E. Usaha Kecil dan Mikro 1. Pengertian Usaha Kecil dan Mikro Secara umum yang dimaksud dengan kredit untuk usaha kecil (Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/24/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1993) adalah “Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp 250 juta untuk membiayai usaha produktif. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp 25 juta biasanya dianggap sebagai kredit kepada usaha mikro”. 2. Karakteristik Kredit kepada Usaha Kecil dan Mikro Karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro secara umum adalah (Triandaru dan Totok, 2007:121) : a. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak Usaha kecil dan mikro biasanya akan mengalami kesulitan untuk menyerahkan agunan tambahan. Agunan yang paling mungkin 28
untuk dijadikan jaminan hanyalah agunan utama, atau obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit. b. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus Usaha kecil dan mikro biasanya memiliki keterbatasan dalam kemampuan administratif, pencatatan, dan perencanaan. Sebagai contoh, keberadaan laporan keuangan adalah sesuatu yang jarang bisa ditemukan dalam usaha mikro. Hal-hal tersebut cenderung menyebabkan pihak bank perlu merancang suatu metode monitoring tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan usaha skala menengah dan besar yang lebih terorganisasi. c. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi Kenyataan karakteristik pada butir a dan b di atas, pada akhirnya cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit per nilai kredit tersalur yang relatif lebih tinggi, demikian juga biaya kredit per debitur juga menjadi relatif lebih tinggi. d. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana Keterbatasan
akses
informasi,
biaya
aplikasi
kredit
dibandingkan nilai kredit yang relatif besar, dan mungkin juga karena keterbatasan tingkat pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih sederhana dan cepat.
29
3. Kerjasama pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro Bank bisa bekerjasama dengan lembaga keuangan lain dalam pemberian
kredit.
Dengan
adanya
kerjasama
diharapkan
tingkat
penyaluran kredit kepada usaha kecil dan mikro dapat semakin besar dan luas. Kerjasama tersebut juga dapat dilakukan oleh bank umum dengan bank umum lainnya, Bank Perkreditan Rakyat atau lembaga pembiayaan. Berbagai alternatif bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan oleh bank dalam penyaluran kredit kepada usaha kecil dan mikro (Triandaru dan Totok, 2007:123) antara lain : a. Pinjaman langsung dari bank umum kepada BPR Kredit diberikan oleh suatu bank umum kepada BPR . dalam hal ini BPR yang bersangkutan kemudian menyalurkan pinjaman tersebut kepada usaha kecil dan mikro. Kredit juga dapat diberikan oleh lebih dari satu bank umum kepada BPR. b. Pembiayaan bersama (joint financing) Pembiayaan bersama adalah pemberian kredit kepada sejumlah nasabah oleh lebih dari satu bank, dan salah satu dari bank tersebut bertindak sebagai bank induk yang bertugas mengadministrasikan kredit dan berhubungan langsung dengan debitur. c. Penyaluran kredit (chanelling) Bank umum, BPR atau lembaga pembiayaan dapat bertindak sebagai penyalur kredit atau (channeling agent) dari suatu bank umum atau BPR lain. 30
d. Anjak piutang (factoring) Bank umum atau BPR dapat melakukan pengambilalihan tagihan nasabah bank umum atau BPR lainnya atau nasabah lembaga pembiayaan. e. Penerbitan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Bank umum dapat membeli SBPU atas dasar fasilitas kredit kepada usaha kecil dan mikro yang diterbitkan oleh bank umum lain.
31
