BAB II TINJAUAN PUSTAKA. atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teoritis 1. Pemeriksaan a. Pengertian Pemeriksaan Secara umum pengertian pemeriksaan adalah proses perbandingan antara kondisi dan kriteria. Kondisi yang dimaksud disini adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. Sedangkan kriteria adalah tolak ukur, yaitu hal yang seharusnya terjadi atau hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Menurut Mulyadi (2002:40) , definisi pemeriksaan adalah : Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengvaluassi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuain antara pernyataan tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut Arens,dkk (2003:11), pemeriksaan di defenisikan sebagai berikut: Auditing is accumulation and evaluationof evidence about information to determind and report on the degree of coresspondence between the information and estabilish criteria. Auditing should be done by a competent and independent person. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan tertentu. Pemeriksaan merupakan sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen didalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan

Universitas Sumatera Utara

operasional perusahaan. Pemeriksaan tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa karakteristik pemeriksaan : 1. Pemeriksaan merupakan suatu proses yang sistemetis, dilakukan terhadap suatu asersi (pernyataan/informasi) yang menjadi tanggung jawab pihak tertentu. 2. Adanya suatu proses yaitu membandingkan assertion (informasi perusahaan yang dapat dikuantifikasi) dengan estabilished criteria (kritetia yang talah ditetapkan sebelumnya). 3. Adanya proses mengumpulkan Dan mengevaluasi secara objektif bukti-bukti yang diperlukan untuk menilai kesesuaian antar informasi yang di periksa dengan estabilish criteria. 4. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kompeten berarti pemeriksa harus mengerti atas kriteria yang digunakan dan mamapu menentukan jumlah dan jenis bukti yang dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang memadai. Sedangkan independen berarti pemeriksa diharapkan dapat memberikan peneilaian yang objektif atas objek yang di periksa.


5. Mengkomunikasikan penemuan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan pemeriksaan sehingga dapat menyampaikan tingkat kesesuaian antara informasi yang diperiksa dengan estabilished criteria. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemeriksaan secara umum adalah untuk menilai apakah kondisi yang di periksa telah sesuai dengan apa yang diharapkan (kriteria). Bilamana kondisi tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka kondisi tersebut dikatakan menyimpang. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pengendalian suatu kegiatan yang dijalankan oleh suatu unit usaha tertentu. Pengendalian terdiri dari pengawasan dan tindak lanjut. Suatu pengawasan akan menghasilkan temuan-temuan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila tindak lanjut dilaksanakan, maka keseluruhan pekerjaan tersebut merupakan pengendalian. Akan tetapi bilamana tindak lanjut tidak dilaksanakan maka tetap dinamakan pengawasan.

b. Jenis-jenis Pemeriksaan Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh aoditor cukup banyak, seperti pemeriksaan operasional, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan laporan keuangan. Perbedaan antara jenis pemeriksaan ini dapat dilihat dari objek yang akan di periksa. Jenis-jenis pemeriksaan Menurut Arens,dkk (2008:16), membedakan jenis pemeriksaan sebagai berikut : 1. Operational audits (pemeriksaan operasional) Pemeriksaan operasional adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan terhadap prosedur,metode dan operasi kegiatan suatu entitas untuk menilai efektivitas dan efisiensi kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional diajukan saran-saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan. Tujuannya untuk


memperbaiki jalannya operasi perusahaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan operasional tidak terbatas pada maslah-masalah akuntansi saja, malainkan dapat meliputi evaluasi terhadap struktur organisasi, metode produksi, pemasaran hasil produksi, dan bidang lainnya yang menjadi keahlian pemeriksa. 2. Compliance audits (pemeriksaan ketaatan) Pemeriksaan ketaatan adalah suatu proses pemeriksaan atas ketaatan perusahaan yang bersangkutan terhadap pelaksanaan peraturan, prosedur dan kontrak yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang baik pemerintah maupun manajemen perusahaan itu sendiri. Hasil pemeriksaan ketaatan seluruhnya dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Contoh pemeriksaan jenis ini adalah pemeriksaan terhadapa ketentuan pajak penghasilan (PPh), pemeriksaan sistem upah apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan, dan yang lainnya. 3. Financial statement audits ( pemeriksaan laporan keuangan) Pemeriksaan laporan keuangan adalah proses pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut dimana kriteria yang belaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk indonesia atau secara internasional lebih di kenal dengan Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Hasil pemeriksaannya berupa pemberian opini oleh auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, menurut Agoes (2004:10), membagi pemeriksaan ke dalam beberapa jenis : Ditinjau dari jenis luasnya pemeriksaan, pemeriksaan dibedakan atas : 1. General audits (pemeriksaan umum) Merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan standar profesi akuntan publik dan memperhatikan kode etik akuntan indonesia, atura etika KAP yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta Standat Pengendalian Mutu. 2. Special audits (pemeriksaan khusus) Suatu pemeriksaan terbatas ( sesuai dengan permintaan auditee ) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan


keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang di periksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Dari beberapa jenis pemeriksaan yang di jelaskan diatas, Agoes (2004:10) membedakan jenis pemeriksaan atas beberapa jenis, yaitu : 1. Manajement audits ( pemeriksaan manajemen) Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasitersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. 2. Compliance audits (pemeriksaan ketaatan) Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen dan pihak komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah,Bapepam, Bank Indonesia, Derektoral Jenderal Pajak dan lainnya). Pemeriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun bagian internal auditor. 3. Internal audit (pemeriksaan internal) Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan KAP. Lapaoran internal auditor berisi temuan pemeriksaan mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal, beserta saran-saran perbaikannya. 4. Computer audits (pemeriksaan komputer) Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system. Dari jenis-jenis pemeriksaan di atas dapat di simpulkan bahwa pemeriksaan dibedakan pemeriksaan

ketaatan,

menjadi tiga pemeriksaan

yaitu

laporan

:

pemeriksaan operasional,

keuangan.

Walaupun

jenis

pemeriksaan terbagi lagi seperti dilihat dari luas dan jenis pemeriksaannya tetapi dalam hal ini memeliki persamaan dalam tujuan dari jenis pemeriksaan tersebut.


Seperti dilihat dari luasnya terbagi dua yaitu : pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Jika di tinjau dari jenis pemeriksaannya terbagi menjadi : pemeriksaan manajemen, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan internal dan pemeriksaan komputer yang bertujuan untuk melihat bagaimana kegiatan operasi seperti kebijakan akuntansi dan operasional serta melihat apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakankebijakan yang berlaku umum.

c.

Tujuan Pemeriksaan

Tujuan

pemeriksaan

(audit)

merupakan

salah

satu

perencanaan

pemeriksaan yang harus di buat oleh auditor agar dapat melakukan proses pemeriksaan dengan tepat dan sesuai, tujuan pemeriksaan dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Tujuan keterjadian (occurrence), maksudnya adalah auditor memeriksa apakah butir-butir laporan keuangan atau transaksi yang di catat perusahaan memang benar telah terjadi. 2. Tujuan kelengkapan (completeness),maksudnya adalah auditor memeriksa apakah jumlah atau pengungkapan (disclosures) yang disajikan dalam laporan keuangan telah lengkap. 3. Tujuan ketelitian (accuracy), maksudnya adalah auditor memeriksa apakah angka, jumlah, atau hitungan yang ada di laporan keuangna sudah akurat.


4. Tujuan posting dan pengikhtisaran (summarization),maksudnya adalah auditor memeriksa apakah transaksi-transaksi yang di jurnal secara akurat telah di posting ke buku besar tambahan dan buku besar. 5. Tujuan klasifikasi (clasification), maksudnya adalah auditor memeriksa apakah butir-butir yang ada di laporan keuangan sudah sesuai klasifikasinya. 6. Tujuan pisah batas (cut-off), maksudnya adalah auditor memeriksa apakah transaksi-transaksi telah di catat sesuai dengan tanggal/waktu pisah batas yang telah ditentukan sehingga pencatatan telah dilakukan pada priode akuntansi atau tahun buku yang tepat. 7. Tujuan ketepatan waktu, maksudnya adalah suditor memeriksa apakah pencatatan transaksi telah tepat waktunya.

2. Pemeriksaan Operasional a. Pengertian Pemriksaan Operasional Menurut Agoes (2004:175), pengertian pemeriksaan operasional adalah “Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu peerusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis”. Selain itu, pengertian pemeriksaan operasional menurut

Arens,dkk

(2008:17) adalah “Penelaahan atas fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk


menilai efisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuannya”. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Pemeriksaan operasional merupaka proses yang sistematis, menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisir. 2. Pemeriksaan operasional dilakukan untuk mengevaluasi operasi organisasi telah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif. Proses evaluasi itu sendiri adalah proses perbandingan antara kondisi yang ada dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan tersebut sebelumnya. 3. Hasil akhir pemeriksaan operasional akan dikomunikasikan oleh pihakpihak yang berkepentingan (umumnya pihak manajemen) dan pemeriksa memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk di tidak lebih lanjut guna perbaikan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi yang dijalankan oleh perusahaan. Selain itu istilah efektivitas dan efisiensi sangat penting dalam pemeriksaan oleh karena pemeriksa berorientasi pada usaha untuk menilai dan meningkatkan unsur efisiensi dan efektivitas. Menurut Guy (2002:10), definisi dari efektivitas dan efisiensi adalah “Efektivitas mengukur seberapa berhasil suatau organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Efisiensi mengukur seberapa baik suatu entitas menggunakan sumberdaya dalam mencapai tujuannya”.


b. Perbedaan

Pemeriksaan

Operasional

dengan

Pemeriksaan

keuangan Perbedaan pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan dapat dilihat dari objek yang akan di periksa, dalam pemeriksaan operasional hanya melakukan pemeriksaan terhadap metode, prosedur dan operasi kegiatan suatu entitas untuk menilai keefektifan dan keefisiensian kegiatan entitas tersebut. Sedangkan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan suatu entitas dan menilai kewajaran atas laporan keuangan. Arens,dkk (2008:18), menjelaskan perbedaan pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan yang terletak pada : 1. Tujuan pemeriksaan Tujuan pemeriksaan merupakan perbedaan utama antara pemeriksaan operasional dengan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan menekankan apakah informasi historis telah dicatat secara benar serta pada penilaian dan pemberian pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan, sedangka pemeriksaan operasional menekankan pada efektivitas dan efisiensi. Pemeriksaan keuangan lebih berorientasi pada masa lalu sedangkan pemeriksaan operasional menyangkut kinerja operasi di masa yang akan datang. 2. Distribusi laporan Pada pemeriksaan keuangan, biasanya dibagikan kepada pemakai laporan keuangan, misalnya pemegang saham dan bankir. Sedangkan laporan pemeriksaan operasional terutama ditujukan kepada manajemen. 3. Keikutsertaan bagian nonkeuangan Pemeriksaan operasional mencakup seluruh aspek dari efisiensi dan efektivitas suatu organisasi sehingga berkaitan dengan berbagai macam efektivitas. Pemeriksaan keuangan terbatas cakupannya pada hal-hal yang berdampak langsung pada kewajaran penyajian laporan keuangan.


c. Tujuan Pemeriksaan Operasional Tujuan pemeriksaan operasional dapat dilihat dari bagaimana kinerja atau aktivitas suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan cara menilai efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan. Untuk memperjelas tujuan pemeriksaan operasional, Agoes (2004:175) menjelaskannya sebagai berikut : 1. Untuk menilai kinerja (performance) dan manajemen dann berbagai fungsi dalam perusahaan. 2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia,mesin,dana, harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. 3. Untuk menilai apakah efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objectives) yang telah ditetapkan oleh top management. 4. Untuk dapat memeberikan rekomendasi kepada top management untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan operasi perusahaan.

d. Jenis – jenis Pemeriksaan Operasional Jenis pemeriksaan operasional terbagi tiga yaitu pemeriksaan fungsional. Pemeriksaan organisasional, dan pemeriksaan khusus. Semua jenis pemeriksaan operasional ini memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Menurut Arens,dkk (2008:19), jenis-jenis pemeriksaan operasional adalah: 1. Fungsional audits (pemeriksaan fungsional) Pemeriksaan berdasarkan fungsi ini memiliki keuntungan, yaitu memungkinkan adanya spesialisasi oleh pemeriksa sehingga pemeriksa dapat mengembangkan keahlian dalam suatu bidang tertentu dan secara tidak langsung berarti mereka dapat menggunakan waktu pemeriksaan secara lebih sedikit / hemat dalam bidang tersebut. Kelemahan pemeriksaan fungsional ini adalah kegagalan dalam melakukan evaluasi fungsi-fungsi yang saling berhubungan.


2. Organizational audits (pemeriksaan organisasional) Pemeriksaan ini berhubungan dengan unit organisasi secara keseluruhan, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Pemeriksaan organisasional menekankan pada seberapa efektif dan efisien fungsi yang ada saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Rencana dan metode-metode dalam organisasi untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas merupakan hal yang penting dalan jenis pemeriksaan ini. 3. Special assignment (pemeriksaan khusus) Dalam pemeriksaan operasional pemeriksaan ini memiliki tujuan dan ruang lingkup dan khusus. Penugasan khusus ini muncul berdasarkan drap permintaan pihak manajemen untuk menyelidiki suatu masalah dalam organisasi.

e. Manfaat Pemeriksaan Operasional Pemeriksaan operasional memiliki banyak manfaat bagi perusahaan dan entitas tertentu, salah satunya adalah untuk

mengidentifikasi

masalah,

mengidentifikasi tujuan dan sasaran, merekomendasi, memeriksa dan menilai suatu kegiatan operasi perusahaan atau entitas tertentu. Guna memperjelas manfaat pemeriksaan operasional, Reider (2002:34) menjelaskan manfaat pemeriksaan operasional adalah sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi masalah, sebab-sebab yang berhubungan dan alternatif untuk perbaikan. 2. Mencari kesempatan untuk menghilangkan pemborosan dan inefisiensi yang disebut cost reduction. 3. Mencari kesempatan untuk meningkatkan pendapatan yang disebut income improvement. 4. Mengidentifikasi tujuan, sasaran, kebijaksanaan dan prosedur organisasi yang belum diidentifikasikan sebelumnya. 5. Mengidentifikasi kriteria untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 6. Merekomendasikan perbaikan dalam kebijaksanaan, prosedur, dan struktur organisasi. 7. Melakukan uji prestasi atas individu-individu atau unit-unit organisasi. 8. Memeriksa kesesuaian dengan syarat-syarat hukum serta tujuan, sasaran, kebijaksanaan, dan prosedur perusahaan.


9. Menguji adanya tindakan-tindakan yang tidak diotorisasi, kecurangan atau tindakan lain yang tidak teratur. 10. Menilai informasi dan sistem pengendalian manajemen. 11. Mengidentifikasi kemungkinan titik kritis pada operasi masa yang akan datang. 12. Menyediakan saluran komunikasi tambahan antara operating level dengan top management. 13. Melakukan evaluasi atas operasi secara independen dan objek. Dari penjelasan kutipan diatas, telah jelas bahwa manfaat pemeriksaan operasional sangat berguna bagi perusahaan maupun entitas. Sehingga perusahaan ataupun entitas dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan operasinya secara objektif.

f. Kriteria Pemeriksaan Operasional Penentuan kriteria pemeriksaan operasional merupakan kesulitan utama yang dihadapi dalam setiap melakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar dan kriteria tertentu yang pasti untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Dalam menetukan dan kriteria yang diperlukan untuk suatu kondisi tertentu, pemeriksa harus melakukan review pada bidang-bidang tertentu seperti misalnya existing contracts, policy statement,system and procedures, internal and external regulations, responsibility and authority relationships, standards, schedules, plans and budgets, principles of good management and administration, dan sebagainya. Setelah melakukan review, auditor (pemeriksa) harus menentukan dan kriteria-kriteria yang tepat untuk kondisi dimana pemeriksa tersebut melakukan


pemeriksaan. Arens,dkk (2008:30), menyebutkan beberapa dan kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan operasional yaitu : 1. Kinerja Historis (Historical Performance) Kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada hasil aktual atau hasil pemeriksaan dari periode sebelumnya. Manfaat kinerja ini adalah mudah dibuat, tapi seringkali tidak memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi sesungguhnya, karena kemungkinan adanya perubahan keadaan dari dua periode yang yang berbeda. 2. Kinerja yang dapat diperbandingkan (Comparable Performance) Sebagian besar kesatuan yang menjalani pemeriksaan operasional tidak bersifat unik, terdapat banyak kesatuan yang sama di dalam keseluruhan organisasi atau di luarnya. Data kinerja dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk untuk mengembangkan kriteria. 3. Standar rekayasa (Engineered Standard) Kriteria ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar dalam pengembangannya, karena memerlukan banyak keahlian, akan tetapi hal ini mungkin sangat efektif dalam memecahkan masalah operasional yang utama dan harga yang dikeluarkan juga mahal. 4. Diskusi dan kesepakatan (Discussion and Agreement) Kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan operasional. Kriteria ini umumnya digunakan karena pembuatan kriteria yang lain seringkali sulit dan membutuhkan biaya tinggi. Selain itu standar auditing juga di perlukan dalam proses pemeriksaan (audit). Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam mengaudit. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitasa profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti. Standar auditing yang berlaku umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu : 1. Standar umum 2. Standar pekerjaan lapangan


3. Standar pelaporan Penjelasan standar auditing yang berlaku umum dapat telihat pada ilustrasi gambar di bawah ini:

Standar auditing yang berlaku umum

Umum klasifikasi dan perilaku

Pekerjaan lapangan pelaksanaan audit

Meliputi :

Meliputi :

• Pelatihan kecakapan memadai • Independensi sikap mental • Kemahiran profesional

dan yang

• Perencanaan dan pengawasan yang tepat

dalam

• Pemahaman yang mencukupi atas entitas, lingkungan dan pengendalian internal • Bukti yang mencukupi dan tepat

Pelaporan hasil Meliputi : • Apakah laporan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum • Keadaan bila prinsip akuntansi tidak diikuti secara konsisten • Memadainya pengungkapan informatif

Gambar 2 . 1 Standar auditing Sumber : Arens,dkk (2008)


g. Mekanisme atau Tata Cara Pemeriksaan Operasional Dalam melakukan pemeriksaan operasional pemeriksa melakukan kerangka kerja yang dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Pedoman ini harus disertai pula dengan program pemeriksaan yang terperinci sehingga dapat menjadi suatu pedoman kerja yang baik. Mekanisme atau tata cara pemeriksaan operasional menurut Raider (2002:39) dibagi menjadi lima tahap yaitu : 1. Perencanaan. Pemeriksaan mengumpulkan informasi mengenai jenis-jenis aktifitas perusahaan itu, sifat dan penting atau tidaknya aktivitas tersebut, dan informasi umum lainnya untuk membantu rencana di bagian awal pemeriksaan. 2. Program Kerja Pemeriksa menyiapkkan program pemeriksaan operasional dan rencana kerja untuk pemeriksaan pendahuluan dari setiap ativitas yang akan diperiksa pada tahap perencanaan. Program pemeriksaan yang dikonsep dengan baik penting untuk mengadakan pemeriksaan operasional dengan efektif dan efisien. Setiap organisasi harus dibuat khusus untuk tiap situasi dan langkah kerja harus ditulis dengan jelas untuk setiap pekerjaan yang akan dikerjakan. 3. Kerja Lapangan Pemeriksa menganalisa operasi-operasi untuk menentukan tingkat efekktivitas dari manajeman kontrol yang bersangkutan. Fungsi dan kontrol diuji pada operasi akrual, dengan penekanan tertentu pada dearah yang sulit di kontrol dan mempunyai potensi yang tinggi akan kelemahan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan apakah sebuah situasi membutuhkan peningkatan. 4. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi Berdasarkan atas daerah yang penting yang diidentifikasi selama tahap kerja lapaangan, temuan khusus dikembangkan untuk hal: a) Condition :apa yang ditemukan pemeriksa? b) Criteria :apa yang seharusnya terjadi? c) Effect :apa pengaruhnya terhadap operasi perusahaan? d) Cause : mengapa hal itu terjadi? e) Recommendation :apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut?


5. Laporan Pemeriksa menyiapkan hasil pelaporan tergantung pada hasil pemeriksaan. Tujuan Laporan ini adalah untuk membawa hasil pemeriksaan untuk diperhatikan oleh orang-orang yang berkepentingan atau bertanggungjawab atas temuan-temuan tersebut.

3. Dana Pensiun a.

Pengertian Dana Pensiun

Istilah Dana Pensiun sebagai Badan Hukum mulai dikenal setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Undang-undang tersebut sebagai dasar penyelenggaraan Dana Pensiun bagi karyawan atau tenaga kerja suatu perusahaan. Pengertian Dana Pensiun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 adalah sebagai badan hukum yang mengelolah dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya, janda/duda/anak, yang dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu dan memiliki status sebagai badan hukum serta memulai kegiatan sejak tanggal pengesahan oleh Menteri Keuangan. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan Dana Pensiun. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun. Besarnya manfaat pensiun peserta tergantung pada : a) Akumulasi dana yang telah disetor b) Jangka waktu kepesertaan


c) Hasil pengembangan dana yang terkumpul Menurut Wahab (2001:12), maksud dan tujuan dibentuknya Dana Pensiun, dapat dilihat dari beberapa sisi : 1. Sisi pemberi kerja Dana Pensiun sebagai usaha untuk menarik atau untuk memepertahankan karyawan atau tenaga kerja perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil.dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, disamping tanggung jawab moral dan sosial Pemberi Kerja kepada karyawan atau tenaga kerja serta keluarganya pada saat karyawan tidak lagi mampu bekerja atau pensiun meninggal dunia. 2. Sisi karyawan atau tenaga kerja Dana Pensiun memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. 3. Sisi pemerintah Dengan adanya Dana Pensiun akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan negara. 4. Sisi masyarakat Adanya Dana Pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpul dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang bersumber dari dalam negri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

b. Jenis – jenis Dana Pensiun Dana pensiun terbagi dua, yaitu dana pensiun lembaga keuangna dan dana pensiun pemberi kerja. Penjelasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, jenis Dana Pensiun adalah : 1. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan


Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan atau tenaga kerja maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti. Bank dan perusahaan asuransi jiwa dapat bertindak sebagai pendiri DPLK dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat mendirikan DPLK, bank atau perusahaan asuransi jiwa wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri, dengan melampirkan peraturan Dana Pensiun. 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja. Istilah “Pemberi Kerja” dan “Pendiri” merupakan istilah baku dalam Undang-Undang

Nomor

11

Tahun

1992

maupun

didalam

peraturan

peleksanaanya. Pengertian Pemberian Kerja dan Pendiri pada dasarnya sama, yaitu istilah Pemberi Kerja dilihat dari sisi orang/badan yang mendirikan Dana Pensiun untuk karyawannya itu. Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja didasarkan pada :


a. Pernyataan tertulis pendiri yang menyatakan keputusannya untuk mendirikan Dana Pensiun dan memnerlakukan Peraturan Dana Pensiun. b. Peraturan Dana Pensiun yang ditetapkan oleh Pendiri. c. Penunjukkan pengurus, dewan pengawas, dan penerimaan titipan. Jenis Dana Pensiun yang telah dijelaskan di atas dapat di ilustrasikan pada gambar di bawah ini :

DANA PENSIUN

DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

Gambar 2 . 2 Jenis – jenis dana pensiun Sumber : PSAK NO.18, 2009


c. Sumber Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Sumber kekayaan dana pensiun pemberi kerja biasanya dapat bersumber dari iuran wajib pemberi kerja sendiri/perusahaan dan dari iuran peserta pensiun, selain itu dapat bersumber dari hasil investasi serta bersumber dari pengalihan dana pensiun. Untuk memperjelas sumber Kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja, menurut Wahab (2001:39) dapat dihimpun dari : 1. Iuran pemberi kerja Iuran pemberi kerja terdiri dari iuran normal (bulanan) dan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit. Defisit yang dimaksud adalah : •

Iuran tambahan dalam rangka menelusuri Defisit pra Undangundang.

•

Iuran tambahan dalam rangka menutup kekurangan solvabilitas.

•

Iuran tambahan dalam rangka melunasi defisit masa kerja lalu selain yang diperhitungkan sebagai kekurangan solvabilita.

2. Iuran peserta Iuran peserta merupakan iuran wajib dibayar oleh peserta setipa bulannya. Besarnya iuran ditentukan dalam peraturan dana pensiun. 3. Hasil investasi 4. Pengalihan dari Dana Pensiun Lain (apabila ada) Faktor lain yang menunjang terbentuknya kekayaan Dana Pensiun adalah fasilitas keringan pajak yang diberikan Pemerintah yaitu pembebasan pajak terhadap iuran yang disetorkan ke Dana Pensiun maupun hasil investasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam bentuk deposito


berjangka, sertifikat deposito, tabungan di bank, sertifikat BI, obligasi, reksa dana dan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

d. Penggunaan

dan

Pengelolaan

Kekayaan

Dana

Pensiun

Pemberi Kerja Sesuai penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, sebagi badan hukum maka kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ini menegaskan, DPPK tidak diperkenankan melekukan pembayaran apapun, kecuali pembayara yang ditetapkan dalan Peraturan Dana Pensiun. Dengan demikian berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, maka pada DPPK tidak satu bagianpun kekayaan maupun hasil usaha DPPK yang dapat dibayarkan atau di setor kepada Pemberi Kerja/pendiri Dana Pensiun. Seluruh kekayaan DPPK termasuk hasil usaha, sepenuhnya digunakan untuk mencapai tujuan pembentukan Dana Pensiun yaitu memelihara kesinambungan pengahsilan Pesreta. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilakukan pengurus sesuai dengan : 1. Arahan investasi yang di tetapkan oleh pendiri 2. Ketentuan tantang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Menurut Wahab (2001:40), pengelolaan kekayaan Dana Pensiun tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer.

Pada

prinsipnya

pengelolaan

kekayaan

Dana

Pensiun

harus


mengutamakan dan memperhatikan faktor keamanan guna memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun.

4. Program Pensiun a. Pengertian dan Fungsi Program Pensiun Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi peserta. Program pensiun mempunyai dua fungsi, yaitu : 1. Fungsi asuransi Penyelenggaraan program pesiun mengandung azas kebersamaan sebagaimana halnya dengan program asuransi. Sebagai contoh, seorang peserta program pensiun mengalami cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan ayang menyebabkan peserta tersebut kehilangan pendapatan sebelum memasuki masa pensiun, kepada peserta tersebut akan diberikan manfaat pensiun sebesar yang dijanjikan atas beban Dana Pensiun. 2. Fungsi tabungan Dana pensiun bertugas mengumpulkan dan mengembangkan dana, sehingga dana tersebut merupakan akumulasi dari iuran pemberi kerja, kemudian iuran itu akan diperlakukan sebagai tabungan. Selanjutnya dana yang terkumpul akan dikembangkan yang nantinya akan digunakan untuk membayar manfaat pesiun peserta.


b. Jenis Program Pensiun Sesuai PSAK NO.18 Tahun 2009 Program pensiun dapat dibedakan menjadi dua (PSAK no.18) tahun 2009, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Dana Pensiun Pemberi Kerja dapat menyelenggaran PPIP atau PPMP, sedangkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan PPIP. 1. Program Pensiun Manfaat Pasti Program Pesiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti. Dalam PMPP, besarnya pembayaran manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. PPMP memnutuhkan bantuan aktuaris secara priodik untuk menentukan besarnya nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat iuran yang seharusnya. Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menurut Wahab (2001:7) dapat dilihat sebagai berikut : Kelebihan : a. Lebih menekankan pada hasil akhir b. Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu dikaitkan dengan penghasilan karyawan.


c. Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja beroperasi. d. Karyawan/peserta lebih dapat menemtukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahan : a. Pemberi kerja mengurangi risiko atas kekurangan dana apabila hasil pendapatan tidak dapat mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun. b. Relatif lebih sulit mengadministrasikan.

2. Program Pensiun Iuran Pasti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, meskipun nasehat aktuaris kadangkadang digunakan untuk memeperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta pada saat pensiun, berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa datang serta Dana Pensiun yang ada.


Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) menurut Wahab (2001:7) daapat dilihat sebagai berikut : Kelebihan : a. Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan. b. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran setipa bulan. c. Lebih mudah mengadministrasikan. Kelemahan : a. Penghasilan pada saat usia pensiun lebih sulit diperkirakan. b. Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja karyawan.

c. Akuntansi Untuk Program Pensiun Akuntansi atau pencatatan pembayaran dana pensiun dapat di lihat pada contoh ilustrasi jurnal dibawah ini menurut Kieso,dkk (2002:159) : Asumsikan bahwa tanggal 1 januari 2000, PT.X untuk mempertanggungjawabkan program pensiun iuran pasti. Fakta-fakta berikut untuk program pensiun tersebut selama tahun 2009: • Aktiva program, 1 januari 2009 adalah Rp 100.000.000 • Proyeksi kewajiban iuran Rp 100.000.000 • Biaya jasa tahunan adalah Rp 9.000.000 • Suku bunga penyelesaian 10% • Pengembalian akrual atas aktiva program adalah Rp 10.000.000 • Kontribusi (pendanaan) adalah Rp 8.000.000 • Iuran yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan Rp 7.000.000


Pos

Ayat jurnal umum beban pensiun tahunan

Saldo 1 jan 2009 Biaya jasa Biaya bunga Pengembalian akrual Kontribusi Tunjangan Ayat jurnal untuk tahun 2009 Saldo 31 des 2009

kas

Catatan memo

biaya dibayar di muka

Proyeksi Kewajiban

aktiva program

100.000.000 100.000.000 9.000.000 10.000.000 10.000.000 8.000.000 7.000.000 7.000.000

9.000.000 10.000.000(D) 10.000.000(K) 8.000.000(K) 9.000.000(D) 1.000.000(K)

8.000.000(K) 8.000.000(K)

112.000.000 111.000.000

9.000.000 – 8.000.000 = 112.000.000 – 111.000.000 = 1.000.000 1.000.000

Jurnal untuk mencatat beban pensiun adalah : Beban pensiun

9.000.000

Kas

8.000.000

Biaya pensiun di bayar di muka/akrual

1.000.000

Keterangan : Ayat jurnal kredit ke biaya pensiun di bayar di muka /akrual sebesar 1.000.000 menunjukkan adanya perbedaan antara beban pensiun tahun 2000 sebesar 9.000.000 dan jumlah yang didanai sebesar 8.000.000. biaya pensiun di bayar dimuka /akrual merupakan kewajiban karena program kuarang didanai sebesar 1.000.000 juga sama dengan saldo bersih dalam akun memo. Rekonsiliasi pos-pos dengan biaya pensiun di bayar di muka/akrual di laporkan dalam neraca. Neraca dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Skedul rekonsiliasi pensiun per 31 desember 2000 Proyeksi kewajiban tunjangan (kredit)

(112.000.000)

Aktiva program sebesar nilai wajar (debet)

111.000.000

Biaya pensiun di bayar dimuka/akrual (kredit)

( 1.000.000)


Contoh Jurnal yang paling sederhana dapat di lihat di bawah ini Jurnal pembayaran dana pensiun Hutang iuran pensiun

xxx

Kas

xxx

Jurnal penerimaan dana pensiun Kas

xxx Piutang iuran pensiun

xxx

Keterangan : Hal ini dikarenakan iuran dana pensiun merupakan kewajiban tidak lancar yang dapat dicarikan sesuai dengan priode/waktu tertentu. Dan biasanya pembayaran kewajiban tidak lancar ini dilakukan setiap bulan sesuai dengan besarnya dana yang akan dikelurkan. Dalam akuntansi untuk program pensiun terdapat hal yang dapat menjelaskan beberapa kesepakatan umum. Menurut Kieso,dkk (2002:257) adalah sebagai berikut : 1. Ukuran alternatif kewajiban Sebagaian besar akuntan setuju bahwa kewajiban pensiun pemberi kerja adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada para karyawannya atas jasa-jasa mereka menurut persyaratan dalam program pensiun, tetapi ada cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Beberapa ukuran kewajiban itu adalah a) Mendasarkannya hanya kepada tunjangan yang di jamin sepenuhnya kepeda karyawan. Tunjangan terjamin adalah tunjangan yang berhak di terima karyawan sekali pun karyawan itu tidak memberikan jasa tambahan dalam program. b) Mendasarnya perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program baik yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan tingkat gaji yang sekarang berlaku. Ukuran ini disebut akumulasi kewajiban tunjangan.


c) Mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun yang tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan. 2. Kapitalisasi lawan Nonkapitalisasi 3. Komponen Beban Pensiun Ada

kesepakatan

umum

bahwa

biaya

pensiun

harus

dipertanggungjawabkan dengan dasar akrual. Akan tetapi, penentuan biaya pensiun ini sangat rumit karena merupakan fungsi dari komponen-komponen. Komponen-komponen beban pensiun adalah sebagai berikut : a) Biaya Jasa. Biaya jasa merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan hutang tunjangan pensiun (proyeksi kewajiban tunjangan) kepada karyawan atau jasa yang mereka berikan selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya jasa sebagai nilai sekarang tunjangan baru yang diperoleh karyawan selama tahun berjalan. b) Bunga atas kewajiban Karena pensiun adalah perjanjian kompensasi yang ditangguhkan, maka terdapat faktor nilai waktu dari uang. Akibatnya, pensiun dicatat atas dasar setelah didiskontokan. Beban bung setiap akrual setiap tahun atas proyeksi kewajiban tunjangan terjadi tepat seperti pada beban bunga atas hutang yang didiskontokan. Akuntan menrima bantuan dari aktuaris dalam memilih suku bunga, yang dikenal dengan suku bunga penyelesaian. c) Pengembalian aktual atas aktiva program. Pengembalian yang dihasilkan oleh akumulasi aktiva dana pensiun selama tahu tertentu adalah relevan dengan pengukuran biaya bersih bagi pemberi kerja yang mensponsori program pensiun karyawan. d) Amortisasi biaya jasa sebelumnya yang belum diakaui. e) Keutungan atau kerugian.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Beberapa hasil penelitian terdahulu atau tinjauan terdahulu yang telah diteleti oleh peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan Dana Pensiun adalah sebagai berikut :


a. Rafika Sari (2008) “Pengaruh Sistem Pemberian Tunjangan Dana Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun dan Tingkat Kepuasan pensiunan pada PTPN IV (Persero) Medan” Menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem bayar langsung sekaligus terhadap tingkat kepuasan pensiunan. Rata-rata kepuasan pensiunan lebih tinggi terhadap sistem pembayaran per bulan. Dan terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan denga sistem sekaligus langsung bayar terhadap besarnya manfaat pensiun. Apabila dibandingkan besarnya manfaat pensiun sistem pembayaran per bulan dengan sistem langsung sekaligus bayar untuk satu priode saja, akan terlihat perbedaan yang mencolok damana manfaat pensiun sekaligus langsung bayar. Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Penelitian ini ditunjukkan untuk melihat hubungan antar dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan antara sistem pemberian tunjangan pensiun terhadap manfaat pensiun dan kepuasan pensiunan. b. Felisya Dewi Meilika (2006) “Fungsi Pengendalian Investasi Guna Meningkatkan Kecukupan Dana Pensiun pada PT. Krakatau Steel” Menyimpulkan bahwa Pengendalian pada Dana Pensiun perusahaan memiliki kualifikasi : Hasil analisis secara keseluruhan adalah 75,60 % sehingga


dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi pengendalian cukup tinggi. Dan hasil analisis efektivitas pengendalian investasi adalah 80,83% sehingga dapat ditarik kesimpulan pengendalian investasi sangat efektif. Dan hasil analisis fungsi pengendalian adalah sebesar 76,16 % sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian berfungsi dalam pengendalian investasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara terperinci untuk menghasilkan rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penulis disini menekankan pada pemeriksaan operasional yang terfokus pada dana pensiun yang terdapat pada perusahaan. Selain itu penulis juga menggunakan pengendalian internal (internal control) dalam menjaga kinerja perusahaan agar tidak terjadi kecurangan dan penyelewengan. Sesuai dengan komponen – komponen pengendalian internal yaitu : 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko (risk assessment), 3)aktivitas pengendalian (control activities), 4) informasi dan komunikasi, 5)aktivitas pemantauan. Dan bagaimana cara menilai pelaksanaan pemeriksaan operasional atas dana pensiun sudah memadai, cara penyaluran dana pensiun, dan pengaruh pemeriksaan operasional dana pensiun terhadap efektivitas Dapenbun PTPN-II.


Tabel 2 . 1 Penelitian terdahulu No. 1.

2.

Nama peneliti RafikaSari (2008)

Judul penelitian

Metode penelitian Pengaruh Sistem asosiatif Pemberian kausal Tunjangan Dana Pensiun Terhadap Manfaat Pensiun dan Tingkat Kepuasan pensiunan pada PTPN IV (Persero) Medan

Felisya Dewi Fungsi Pengendalian Deskriptif Meilika Investasi Guna analitis (2006) Meningkatkan Kecukupan Dana Pensiun pada PT. Krakatau Steel

Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem bayar langsung sekaligus terhadap tingkat kepuasan pensiunan. Dan terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan sistem pembayaran per bulan dengan sistem sekaligus langsung bayar terhadap besarnya manfaat pensiun. Apabila dibandingkan besarnya manfaat pensiun sistem pembayaran per bulan dengan sistem langsung sekaligus bayar untuk satu priode saja, akan terlihat perbedaan yang mencolok damana manfaat pensiun sekaligus langsung bayar. Hasil Menyimpulkan bahwa Pengendalian pada Dana Pensiun perusahaan memiliki kualifikasi : Hasil analisis secara keseluruhan adalah 75,60 % sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kualifikasi pengendalian cukup tinggi. Dan hasil analisis efektivitas pengendalian investasi adalah 80,83% sehingga dapat ditarik kesimpulan pengendalian investasi sangat efektif. Dan hasil analisis fungsi pengendalian adalah sebesar 76,16 % sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian berfungsi dalam pengendalian investasi.

Sumber : diolah penulis,2011


C. Kerangka Konseptual Ilustarsi gambar kerangka konseptual dapat di lihat seperti berikut ini :

KANTOR DAPENBUN CABANG PTPN-II TG. MORAWA

PEMERIKSAAN OPERASIONAL

DANA PENSIUN PERKEBUNAN Gambar 2 . 3 Kerangka Konseptual Sumber : diolah penulis, 2011

Kantor Dapenbun cabang PTPN-II merupakan penyalur dana pensiun untuk pensiunan bagi karyawan yang bekerja di PTPN-II. Secara otomatis melakukan

pemeriksaan

operasional

sebagai

alat

pengendalian

perlu internal

perusahaan. Yang berguna untuk memeriksa dana pensiun yang ada di perusahaan. Pengendalian internal dibutuhkan sebagai alat agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan dana pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan ataupun tenaga kerja lainnya.


Pengendalian internal yang dimiliki Dapenbun harus sesuai dengan komponen – komponen pengendalian internal yaitu : 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, 5) aktivitas pemantauan. Hal ini yang membuat perlunya dilakukan pemeriksaan sebagai alat pengendalian perusahaan. Hasil pemeriksaan ini dapat dijadikan sebagai masukan dan rekomendasi bagi pihak manajemen agar perusahaan menjadi semakin baik di masa-masa yang akan datang. Selaian itu rekomendasi atau saran yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan juga dapat dijadikan acuan atau pegangan bagi perusahaan/organisasi dalam pengambilan keputusan di masa kerja yang akan datang.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. atau keadaan yang sebenarnya yang melekat pada objek yang diperiksa. yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa

Recommend Documents