BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep dan Hakikat CSR Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata corporate, social, dan responsibility yang terkandung dalam istilah ini, maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya (http://www6.miami.edu/ethics/pdf_files/csr_guide.pdf, diakses 22 Jun. 2009). Mas Achmad Daniri selaku Chairman of

Mirror Committee on Social

Responsibility Indonesia menyebutkan CSR merupakan basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat setempat. Secara teoretis, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic-stakeholdersnya, terutama

komunitas

atau

masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. Edi Suharto (2008) mengartikan CSR operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan

sosial-ekonomi

kawasan

secara

holistik,

melembaga,

dan

berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki kemiripan dan bahkan sering diidentikkan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations, dan community development. Suharto melanjutkan, ditinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Corporate giving bermotif amal atau

Universitas Sumatera Utara

charity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan corporate community relations bernapaskan tebar pesona, community development lebih bernuansa pemberdayaan. Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya. CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan

untuk

saat

ini

maupun

untuk

jangka

panjang

(http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan, 25 Juni 2009). Selanjutnya, Bank Dunia menyebutkan “CSR is the commitmen of bussiness to contribute to sustainable economic development working with employees and their repersentatives, the local community and society for bussines and good for development.” Dalam hal ini CSR itu berarti komitmen bisnis untuk berperilaku etis dan berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan dengan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis, agenda

pembangunan berkelanjutan, serta

masyarakat umum.


Definisi yang juga diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah definisi menurut The World Business Council for Sustainable Development

yaitu

bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian konsep CSR memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik. Pandangan tradisional mengenai perusahaan melihat bahwa tanggung jawab utama (jika bukan satu-satunya) perusahaan adalah semata-mata terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham (Asongu,J.J. http://www.mallenbaker.net/ csr/ CSRfiles/ definition. html). Hakikat yang lebih luas yaitu bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain seperti karyawan, supplier, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya. Rumusan atau definisi atau pengertian yang diberikan di atas menunjukkan kepada masyarakat bahwa setidaknya ada tiga hal pokok yang membentuk pemahaman atau konsep mengenai corporate social responshibility. Ketiga hal tersebut menurut Gunawan Widjaya & Yeremia Ardi Pratama (2008) adalah : 1. Bahwa sebagai suatu artificial person, perusahaan atau korporasi tidaklah berdiri sendiri dan terisolasi, perusahaan atau perseroan tidak dapat menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggungjawab terhadap keadaan ekonomi, lingkungan maupun sosialnya;


2. Keberadaan (eksistensi) dan keberlangsungan (sustainability) perusahaan atau korporasi sangatlah ditentukan oleh seluruh stakeholder-nya dan bukan hanya shareholders-nya. Para stakeholders ini, terdiri dari shareholders, konsumen, pemasok, klien, customer, karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan mereka yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan (the local cimmunity and society at large);

3. Melaksanakan CSR berati juga melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari perusahaan atau korporasi, sebagai wadah untuk memperoleh keuntungan melalui usaha yang dijalankan dan atau dikelola olehnya. Jadi ini berarti CSR adalah bagian terintegrasi dari kegiatan usaha (bussiness), sehingga CSR berarti juga menjalankan perusahaan atau korporasi untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa CSR, pada awalnya bukanlah suatu bentuk tanggung jawab yang mempunyai akibat hukum yang memaksa. Jadi lebih merupakan moral obligation perusahaan terhadap: 1. Keadaan ekonomi, 2. Keadaan sosial dan 3. Keadaan lingkungan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk atau wujud pelaksanaan CSR tidak selalu harus sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.

2.1.1. Arti Penting CSR dan dan Ruang Lingkupnya CSR merupakan komitmen yang berkesinambungan dari kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Ada enam kecenderungan


utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR, yaitu meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin; posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya; makin mengemukanya arti kesinambungan; makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti-perusahaan; tren ke arah transparansi; dan harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru. Artinya, CSR sangat dibutuhkan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Sebab, selain akan terjadi berbagai perubahan sosial, kekayaan sumber daya alam yang selama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat juga akan terganggu. Menurut Fransisca SSE Seda (2004) di sinilah letak paradoks dari proses perubahan sosial kekayaan akan sumber daya alam dapat menjadi “pedang bermata dua” bagi suatu negara yang sedang berkembang. Ia dapat menguntungkan tetapi pada saat yang sama dapat pula menjadi kerugian. Ia dapat menjadi rahmat atau kutukan. Jika kekayaan sumber daya alam itu tidak dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat maka, penolakan terhadap kehadiran perusahaan akan terus terjadi. Jadi CSR itu memang harus terus diupayakan. Apalagi, menurut Zamroni (2001), pembangunan dalam era abad XXI dewasa ini memiliki 3 (tiga) ciri utama, yakni revolusi informasi (komputer dan sarana telekomunikasi), pasar global yang sangat kompetitif dan, kerusakan lingkungan yang sangat parah. Dalam memasuki ekonomi global perlu mengkaji secara cermat atas aspekaspek yang penting dalam kehidupan masyarakat seperti manajemen pembangunan, demokrasi dan pendidikan. Ketepatan dalam menentukan pilihan akan sangat menentukan kehidupan bangsa di masa mendatang. Oleh karena kajian-kajian yang


jernih, obyektif dan dengan pertimbangan nasib warga secara keseluruhan sangat diperlukan. David C Korten dalam bukunya Pembangunan yang Memihak Rakyat, Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan mengatakan kekuatan rakyat untuk memegang kekuasaan atas hidup dan lembaga-lembaga mereka pada akhirnya tergantung pada keyakinan bahwa mereka mempunyai hak sekaligus kesempatan. Dengan tumbuhnya kesadaran akan kenyataan ini, usaha-usaha pembangunan daerah pedesaan di dunia ketiga memberi prioritas yang semakin besar kepada programprogram yang menekankan penguasaan sumber daya lokal oleh masyarakat setempat. Dalam rangka melakukan CSR, pemerintah juga harus tetap memperhatikan kelompok pembaharu, usaha kecil menengah dan sektor pendidikan. Sebab, menurut Boediono (2009) selain menciptakan iklim usaha dan iklim kompetisi yang sehat, pemerintah dapat memacu terbentuknya kelompok pembaharuan dengan mendorong perkembangan kelompok wirausaha yang tangguh melalui program-program khusus untuk menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi usaha kecil dan menengah untuk mengakses pembiayaan, teknologi, layanan infrastruktur dan pasar. Pengusaha kecil dan menengah adalah embrio kelas menengah yang tangguh karena itu pengembangan UKM merupakan elemen penting dalam upaya pengembangan demokrasi. Langkah penting lain untuk membentuk kelompok pembaharuan yang handal adalah melalui pendidikan. Pemerintah sebenarnya dapat melakukan banyak aktivitas nonregulatori yang mendorong CSR seperti koordinasi kebijakan mengenai CSR antardepartemen, meningkatkan profil CSR sehingga makin banyak perusahaan tertarik, membiayai


penelitian-penelitian tentang CSR, mempromosikan CSR pada UKM, serta menciptakan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja CSR yang baik selain memberi disinsentif bagi mereka yang berkinerja buruk. Terakhir, pemerintah dapat mendemonstrasikan praktik-praktik terbaik CSR, sebagai sarana perusahaan-perusahaan untuk belajar bagaimana kinerja terbaik itu bisa dicapai. Pada bulan September 2004, ISO (International Organization

for

Standardization) sebagai induk organisasi standarisasi internasional, berinisiatif mengundang

berbagai pihak

untuk membentuk

tim

(working

group) yang

membidani lahirnya panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility. Jika merujuk pemahaman yang digunakan oleh para ahli yang menggodok ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility yang secara konsisten mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah SR akan mencakup 7 isu pokok yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pengembangan Masyarakat Konsumen Praktek Kegiatan Institusi yang Sehat Lingkungan Ketenagakerjaan Hak asasi manusia Organizational Governance (governance organisasi)

ISO 26000 menjadi kunci penting untuk mendorong CSR yang substansial dan komprehensif. Karenanya, perusahaan tidak boleh berkesimpulan bahwa hanya karena berderma bermiliar-miliar dari keuntungannya, sebuah perusahaan disebut telah bertanggung jawab sosial. Bagaimana keuntungan itu dibuat -apakah dengan dampak negatif minimum dan dampak positif maksimum- lebih menentukan


tanggung jawabnya (Taufik Rahman dan Jalal, CSR di Tahun 2008: Tak Ada Kecenderungan Menyurut, Jakarta , 8

April

2008, Lingkar Studi CSR.

www.csrindonesia.com). Bill Gates (2008), pendiri Microsoft menyebutkan CSR itu adalah sebuah bentuk baru kapitalisme yang memberikan perhatian lebih kepada kelompokkelompok miskin yang selama ini terpinggirkan oleh dahsyatnya deru kapitalisme. Dalam pandangan Gates, perlu dirancang suatu sistem (termasuk pengelolaan laba perusahaan) dan menentukan cara-cara baru untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup kelompok-kelompok miskin. Terutama, di bidangbidang yang betul-betul kasat mata seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

2.1.2. CSR dan Teori Triple Bottom Line Skema pembangunan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi, yang menjadikan sektor pertanian (pedesaan) menjadi penopang industrialisasi ternyata tidak bisa diharapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada satu sisi masyarakat desa harus menerima kenyataan dimana laju perkembangan industri berlangsung melalui pengorbanan sektor pertanian dan di sisi lain sumbersumber agraria telah mengalami pengurasan besar-besaran dan mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan pemulihan. Kehidupan rakyat pedesaan tidak menjadi baik bahkan sebaliknya, kemiskinan dan kesenjangan sosial serta keterbelakangan telah menjadi bagian dari hidup rakyat desa. Terhadap situasi yang demikian, banyak penduduk desa yang akhirnya pergi ke luar desa, mengadu nasib dan sekaligus menyediakan tenaga murah


bagi percepatan industrialisasi. Marjinalisasi desa dapat dilihat sebagai bagian dari skenario untuk menopang industri, yang berbasis tenaga kerja murah dan bahan baku yang berlimpah (serta murah). Timur Mahardika (2001) menilai kehancuran lingkungan dan penurunan kapasitas sumber daya alam merupakan kenyataan dari proses pengurasan kekayaan alam untuk keperluan menggerakkan roda pembangunan. Hutan, tambang dan lainlain telah dengan sangat luar biasa dikuras dan tidak dipikirkan peruntukkannya bagi generasi yang akan datang. Di berbagai daerah, terkesan kuat bahwa kekayaan alam telah dijual. Sementara massa rakyat harus memikul akibatnya berupa lingkungan yang rusak, sungai tercemar, hutan gundul dan kekayaan alam yang menipis. Memahami CSR sebagai kebertanggungjawaban entitas laba atas dampak operasionalnya maka seharusnya praktik CSR juga melingkupi sektor industri lain. Bahkan di banyak negara, komitmen keseimbangan triple bottom line juga melingkupi industri keuangan, properti, apparel, media, komunikasi, teknologi, dan lainnya-termasuk juga dalam ranah perangkat pemerintahannya dan di kalangan masyarakat

sipil

(Muhammad

Endro

Sampurna,

Lingkar

Studi

CSR,

www.csrindonesia.com). Dalam hal ini, jika sebelumnya pijakan tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada sisi finansial saja (single bottom line), kini dikenal konsep triple bottom line, yaitu

bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada 3P (profit, people,

planet) (Holy K. M. Kalangit, SH, Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan

dan

Pelaksanaannya

di

Indonesia,

2

Februari

2009.

www.csrindonesia.com)


Dengan semakin berkembangnya konsep CSR ini, maka banyak teori yang muncul yang diungkapkan berbagai pihak mengenai CSR ini. Salah satu yang terkenal adalah teori Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya “Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness”. Elkington mengembangkan konsep triple bottom line degan istilah economoic prosperity, environmental quality dan social justice. Elkington memberi pandangan bahwa jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan

kelangsungan

hidupnya,

maka

perusahaan

tersebut

harus

memperhatikan “3P”. Selain mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Gunawan Widjaya & Yeremi Ardi Prtama (2008) menekankan dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Uraian yang diberikan di atas menunjukkan bahwa keuntungan ekonomis tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan CSR, oleh karena tujuan dari pelaksanaan CSR itu sendiri sustainability bagi perusahaan. Melaksanakan CSR bukan berarti mengurangi kesejahteraan stakeholders, oleh karena itu maka aspek ekonomis juga harus menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang melaksanakan CSR.


2.2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Shardlow dalam Jackie Ambadar (2008) menyebutkan pemberdayaan masyarakat atau community development (CD) intinya adalah bagaimana individu, kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial (http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaanmasyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html, diakses 24 Juni 2009). Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi, mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Menurut Jackie Ambadar (2008), konsep pemberdayaan masyarakat dari dua hal, yaitu “pemberdayaan” dan “masyarakat”. Secara singkat, pemberdayaan atau pengembangan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi 3 (tiga) sektor utama, yaitu ekonomi, sosial (termasuk di dalamnya: bidang pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya), dan bidang lingkungan. Sedangkan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai


contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah pertokoan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Kemudian masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orangtua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental. Harry

Hikmat

(2001)

menyebutkan

pemberdayaan

dalam

wacana

pembangunan selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Isbandi Rukminto Adi (2008) menyatakan “pembangunan masyarakat“ (pembangunan = deve1opment;

masyarakat =

community) digunakan untuk

memggambarkan pembangunan bangsa secara keseluruhan. Sementara itu, dalam arti yang sempit (mikro) istilah pengembangan masyarakat di Indonesia sering dipadankan dengan pembangunan masyarakat desa dengan mempertimbangkan desa dan kelurahan berada pada tingkatan yang setara sehingga pengembangan masyarakat (desa) kemudian menjadi dengan konsep “pengembangan masyarakat lokal” (locality development). Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan


apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah (Edi Suharto; 2004). Parson (dalam Edi Suharto; 2004) menyatakan pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembagalembaga yang mempengaruhi kehidupannya.Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barangbarang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Program dan Proses Dalam penggunaannya di Indonesia, menurut Soetomo (2006), konsep community development juga diterjemahkan ke dalam beberapa istilah yang berbeda. Sementara pihak menerjemahkan community development sebagai pembangunan masyarakat. Dilihat dan terjemahan unsur kata-katanya barangkali tidak salah, walaupun demikian dalam penggunaannya sebagai konsep yang bulat mungkin dapat mendatangkan dualisme pengertian.


Soetomo melanjutkan, dalam arti luas, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana baik dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial maupun politik. Pembangunan masyarakat dalam arti luas juga dapat berarti proses pembangunan yang lebih memberikan fokus perhatian pada aspek/manusia dan masyarakatnya. Dalam arti sempit, pembangunan masyarakat berarti perubahan sosial berencana pada suatu lokalitas tertentu. Sementara itu menurut Isbandi Rukminto Adi (2008) upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dan sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1, 2, ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti mi banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah, di mana proyek yang satu dan yang lainnya kadangkala tidak berhubungan, bahkan tidak saling mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh bagian yang lain, meskipun itu dalam satu lembaga yang sama, sedangkan pada beberapa organisasi nonpemerintah kegiatannya juga tidak jarang terputus karena telah berakhirnya dukungan dana dan pihak donor. Sementara itu, kelompok yang lain ada pula yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (on going process).


Edi Suharto (2004) menyebut berdasarkan definisi-definisi yang ada pemberdayaan juga dibedakan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Hanya saja yang harus dipahami, menurut Jim Ife & Frank Tegoriero (2008), pengembangan

masyarakat

bukan

sekadar

mengumpulkan

orang-orang.

Pengembangan masyarakat melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerja, mengembangkan struktur yang berarti orang-orang menjadi lebih tergantung satu sama lain untuk mencapai segala sesuatu, dan mencari cara-cara yang memberi pengaruh kepada setiap orang dan dihargai oleh orang lain. Proses kelompok, inklusivitas, membangun kepercayaan, dan mengembangkan perasaan bersama untuk mencapai tujuan sangat penting dalam pengembangan masyarakat, dan oleh karena itu gagasan tentang masyarakat dapat dan seharusnya meluas ke semua proses pengembangan masyarakat.


2.2.2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Menurut Jim Ife & Frank Tegoriero (2008), setidaknya ada enam dimensi pengembangan atau pemberdayaan masyarakat dan kesemuanya berinteraksi satu dengan lainnya dalam bentuk-bentuk yang kompleks. Keenam dimensi tersebut yaitu: • • • • • •

Pengembangan sosial Pengembangan ekonomi Pengembangan politik Pengembangan budaya Pengembangan lingkungan Pengembangan personal/ spiritual Beberapa dimensi lebih fundamental daripada lainnya; misalnya banyak orang

(khususnya orang-orang pribumi) akan beranggapan bahwa pengembangan personal/spiritual merupakan landasan untuk semua pengembangan yang lain. Tetapi untuk tujuan penyusunan model pengembangan masyarakat dan model pemikiran tentang peran pekerja masyarakat, keenam dimensi di atas dipertimbangkan sebagai hal yang sangat penting. Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi ini akan memiliki prioritas yang setara. Masyarakat mana pun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut untuk level-level yang berbeda; misalnya, satu masyarakat mungkin memiliki basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya yang kuat, tapi sekaligus memiliki pelayanan kemanusiaan yang kurang baik, lingkungan fisik yang buruk, harga diri yang rendah dan tingkat pengasingan yang tinggi. Dalam masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal/spiritual akan menjadi prioritas tertinggi dalam program pengembangan masyarakat. Nämun begitu,


masyarakat lainnya akan mencerminkan gambaran yang berbeda dan memerlukan prioritas yang berbeda dalam proses pengembangan. Poin penting yaitu bahwa keenam aspek pengembangan masyarakat tersebut sangat penting dan untuk memiliki masyarakat yang benar-benar sehat dan berfungsi perlu mencapai level pengembangan yang tinggi untuk keenam dimensi secara keseluruhan. Pekerja masyarakat manapun atau siapa pun yang terkait dengan program pengembangan masyarakat harus memperhatikan keenam dimensi itu dan tujuan tersebut harus memaksimalkan pengembangan pada seluruh dimensi itu. Schuler, Hashemi dan Riley dalam (Edi Suharto;2004) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan : •

Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian

•

Kemampuan membeli komoditas ‘kecil’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.


•

Kemampuan membeli komoditas ‘besar’: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

•

Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputuan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri mapun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan

keluarga,

misalnya

mengenai

renovasi

rumah,

pembelian kambing untuk diternak, memperoleh kredit usaha. •

Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.

•

Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.

•

Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap ‘berdaya’ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.


•

Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

2.2.3. Pemberdayaan Masyarakat oleh Dunia Usaha Belakangan ini dirasakan adanya dorongan di kalangan dunia usaha agar dalam melaksanakan berbagai aktivitas tidak semata-mata diorientasikan kepada upaya untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung, tetapi juga diorientasikan dalam rangka kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial. Bahkan dalam batas-batas tertentu usaha yang berorientasi kepedulian dan tanggung jawab sosial tersebut dirasakan sebagai bagian dan implementasi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk dunia usaha. Pada umumnya implementasi kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Umumnya, ada sejumlah faktor yang mendorong dunia usaha melaksanakan aktivitas CSR sebagai bagian dari seluruh aktivitas perusahaannya. Menurut Soetomo (2006), sebagian melaksanakannya dengan alasan tidak dapat menghindar, karena kegiatan CSR oleh perusahaan yang bersangkutan merupakan amanat undangundang. Pada umumnya regulasi mewajibkan usaha pertambangan besar yang mempunyai dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan alam dan sosial di sekitarnya untuk melakukan aktivitas CSR ini. Walaupun demikian tidak jarang pula perusahaan yang baru tergerak untuk melakukan aktivitas yang berorientasi kepedulian sosial ini setelah mendapat tekanan dan berbagai elemen masyarakat.


Sementara itu, walaupun bagi dunia usaha tertentu regulasi tidak mewajibkannya, tetapi masih banyak faktor yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan CSR ini. Tidak jarang dijumpai adanya lembaga independen yang memberikan sertifikasi kepada dunia usaha yang telah melakukan berbagai aktivitas kepedulian sosial yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga tersebut. Pemberian sertifikasi ini dianggap dapat menaikkan citra perusahaan sehingga memberikan stimulan bagi dunia usaha yang belum menempatkan program kepedulian sosial dalam agenda perusahaan untuk melaksanakannya atau lebih mengembangkan aktivitas kepedulian sosial bagi yang sudah melakukan sebelumnya. Di samping itu tidak jarang pula stimulasi itu tidak berasal dari luar melainkan dari dalam. Banyak dunia usaha yang memperhitungkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan dapat menjadi bagian dan alat promosi dan pemasaran, dengan demikian mereka justru memasukkan kegiatan CSR ini sebagai bagian integral dan keseluruhan aktivitas bisnisnya. Berkaitan dengan semakin gencarnya gerakan yang dibangun oleh aktivis yang mengusung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, menyebabkan kedua nilai tersebut semakin memperoleh tempat dalam kehidupan masyarakat termasuk juga di kalangan

dunia

usaha.

Oleh

sebab

itu,

tidak

jarang

keinginan

untuk

mengimplementasikan nilai tersebut juga menjadi salah satu faktor yang mendorong dunia usaha melakukan aktivitas CSR, terlepas kegiatan itu memberikan dampak atau tidak secara ekonomis dan profit bagi perusahaan. Pada

umumnya

community

development dianggap sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan aktivitas CSR


yang proporsional tersebut. Hal itu dapat dipahami dan beberapa pertimbangan. Pertama, sesuai dengan karakteristiknya melalui program community development dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur modal sosial baik yang dimiliki dunia usaha maupun masyarakat. Dengan melaksanakan community development, dunia usaha dapat membangun citra sehingga selanjutnya dapat berdampak pada perluasan jaringan dan peningkatan trust. Sementara itu bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, melalui community development dapat dikembangkan dan dimanfaatkan unsur solidaritas sosial, kesadaran kolektif, mutual trust dan resiprocal dalam masyarakat untuk mendorong tindakan bersama guna meningkatkan kondisi kehidupan ekonomi, sosial dan kultural masyarakat. Kedua, melalui community development dapat diharapkan adanya hubungan sinergis antara kekuatan dunia usaha melalui berbagai bentuk bantuannya dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh dunia usaha melalui CSR bukan semata-mata bantuan yang bersifat karitatif, melainkan bagian dan usaha untuk mengembangkan kapasitas masyarakat. Oleh sebab itu melalui pendekatan community development dapat diharapkan program CSR tersebut akan mendorong usaha pembangunan oleh masyarakat lokal secara berkesinambungan dan terlembagakan. Ketiga, aktivitas bersama antara dunia usaha dengan masyarakat, terutama masyarakat lokal melalui community development dapat difungsikan sebagai sarana membangun jalinan komunikasi. Apabila media komunikasi sudah terlembagakan, berbagai persoalan dalam hubungan dunia usaha dengan masyarakat dapat


dibicarakan melalui proses dialog yang elegan dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Hal itu dimungkinkan karena melalui kegiatan bersama dalam menggarap program-program dengan pendekatan community development dapat dibangun saling pengertian dan empati di antara semua pihak yang terkait.

2.2.4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Dari beberapa literatur, diperoleh bahwa tahapan pemberdayaan masyarakat yang cukup popular adalah: 1. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan dan potensinya. 2. Mengembangkan rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian 3. Menerapkan rencana tersebut 4. Secara terus-menerus memantau dan mengkaji proses dan hasil kegiatannya (Monitoring dan Evaluasi / M&E) Dalam pengembangan masyarakat, muncul dan berkembang bermacammacam model pendekatan yang dapat dimanfaatkan. Sering kali masyarakat mendapat bantuan fisik dari pihak luar. Namun sering kali juga bantuan tidak berlanjut dan setelah program selesai bantuan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Untuk jangka pendek masalah dapat dipecahkan, tetapi untuk jangka panjang tidak ada perbaikan. Pada intinya, sangatlah penting bagi petugas lapangan untuk mengetahui apa itu Pemberdayaan Masyarakat dan apa perbedaannya dengan Pembinaan. Pembinaan adalah intervensi dari orang luar yang mengambil inisiatif, memutuskan dan melakukan sesuai pikirannya sendiri. Masyarakat ‘diikutkan’ sebagai obyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai ‘pembina’.


Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana masyarakat didampingi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat, masyarakat difasilitasi oleh pihak luar untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan mengakses dan menggunakan sumber daya setempat.

Dengan

demikian,

pemecahan

masalah

dan

pengembangannya

berkelanjutan dan ketergantungan masyarakat pada pihak-pihak dan bantuan luar dapat dikurangi. Sementara itu, menurut Subejo dan Supriyanto (2004) tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Secara rinci masing-masing tahap tersebut adalah sebagai berikut: Tahap 1. Seleksi lokasi Tahap 2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat Tahap 3. Proses pemberdayaan masyarakat, yang dibagi ke dalam beberapa kegiatan: • Kajian keadaan pedesaan partisipatif • Pengembangan kelompok • Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan • Monitoring dan evaluasi partisipatif Tahap 4. Pemandirian Masyarakat Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar tujuan lembaga


dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin. Sedangkan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi ini membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program. Proses pemberdayaaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

2.3. Penerapan CSR di Indonesia Dalam konteks Indonesia, menurut Jackie Ambadar (2008), sebenarnya tidak diketahui secara pasti kapan CSR mulai masuk ke Indonesia, namun seiring dengan semakin majunya teknologi dan perkembangan dunia bisnis, maka konsep CSR ini pun begitu marak di Indonesia. CSR di Indonesia saat ini banyak mendapatkan perhatian dari banyak lapisan masyarakat. Tapi dalam catatan Edi Suharto (2008), di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social activity) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan seat belt, sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam


mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Kepedulian sosial perusahaan terutama didasari alasan bahwasanya kegiatan perusahaan membawa dampak (baik maupun buruk) bagi kondisi lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat (stakeh holders), khususnya di sekitar perusahaan beroperasi. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai stakeholders dalam skala prioritasnya. Sementara itu, stakeholders dalam skala prioritas bagi produk konsumen seperti Unilever atau Procter & Gamble adalah para customer-nya. Saat ini, penerapan CSR di Indonesia terus berkembang. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 UU tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Disebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Namun, UU PT tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.”


PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Hanya saja, ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh peraturan pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan. Ke depan, seharusnya proses regulasi yang menyangkut kewajiban CSR perlu memenuhi pembuatan peraturan yang terbuka dan akuntabel. Pertama, harus jelas apa yang diatur. Lalu, harus dipertimbangkan semua kenyataan di lapangan, termasuk orientasi dan kapasitas birokrasi dan aparat penegak hukum serta badan-badan yang melakukan penetapan dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk kepercayaan pada pemerintah dan perilaku para aktor politik dalam meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui dialog bersama para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, dan organisasi pelaksana (Pelaksanaan CSR di Indonesia. http://www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawab-sosialperusahaan-bag-iii-finish/25 Juni 2009). Meski demikian, berbagai perusahaan terus berlomba-lomba menerapkan CSR. Pihak perusahaan memang sudah mulai paham bahwa pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dapat dikemas untuk mengupayakan citra positif atau alat promosi perusahaan yang sangat efektif. Lebih jauh dari sekedar promosi, meskipun hal ini bukan merupakan tujuan, tampak bahwa semakin berkembang pula pandangan bahwa keunggulan bersaing bisa didapatkan dengan memadukan berbagai pertimbangan sosial dan lingkungan dalam strategi bisnis. Salah satu contohnya adalah Program-program CSR dalam 3 Best Practice yang dilaksanakan oleh PT. Kaltim Prima Coal yakni:


-

CSR Bidang sosial meliputi: Pendidikan, kesehatan, agama, olah raga.

-

CSR bidang ekonomi, meliputi: Sektor pengembangan usaha kecamatan, sektor penciptaan lapangan kerja lainnya, dan.

-

CSR bidang lingkungan, meliputi: Sektor pemeliharaan lingkungan lainnya. Hasil penelitian lain yang dilakukan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia bekerja sama dengan PT Pertamina (2008) memperlihatkan kegiatan CSR Pertamina yang dilaksanakan sejak tahun 1993. Kegiatan CSR itu diintegrasikan sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam pembentukan unit Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) di bawah Direktorat Keuangan. Pada masa itu bentuk CSR Pertamina dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat, yang diimplementasikan dalam beberapa jenis, seperti penyaluran pinjaman modal usaha, bantuan hibah untuk pembinaan dan pelatihan dan pembentukan pasar atau jaringan pasar produk dan usaha. Contoh pemberdayaan masyarakat di unit operasi Pertamina Program Pendampingan Petani Patra Mekar di wilayah kerja PT Pertamina (Persero) UP VI Balongan (Chotib; 2008). Perusahaan lainnya juga tak mau kalah. Untuk lebih lengkapnya, lihat tabel berikut ini:


Tabel 1 Beberapa Perusahaan yang Telah Melaksanakan CSR

Perusahaan PT Pertamina (Persero)

PT Freeport Indonesia

PT HM Sampoerna Tbk

PT Telkom Tbk

PT Kaltim Prima Coal PT Aneka Tambang Tbk

Dana CSR dan Tahun

Program

Rp. 59,9 milliar (2007)

Pengembangan bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur dan sarana umum, rumah ibadah dan bantuan bencana alam Rp. 500 milliar per tahun Kesehatan, membangun rumah sakit, program air bersih dan pembuatan jamban. Pendidikan program beasiswa, bantuan kredit usaha rakyat Rp. 47, 6 milliar (2006) Memajukan pendidikan lewat sampoerna foundation (SF) melalui SF United School Program pada 5 SMA Negeri di jawa Timur dan DIY. Merekonstruksi sekolah yang rusak akibat gempa. Rp. 228 milliar (2007) Kemitraan dengan UKM bantuan modal kerja, pinjaman khusus jangka pendek, serta hibah pembinaan pendidikan, pelatihan dan pemagangan bagi mitra binaan. Bina lingkungan : bantuan korban bencana alam, beasiswa pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur sarana ibadah, infrastruktur pendidikan, panti asuhan, dan panti jompo Sekitar Rp. 20,4 milliar Program pendidikan dan pelatihan, (2007) serta kesehatan masyarakat Rp. 150 milliar (2008) Pinjaman bergulir program bina kemitraan dan beasiswa pendidikan.

Sumber: Harian Seputar Indonesia, 7 Desember 2008

Dalam konteks Sumatera Utara, CSR juga sudah diterapkan di beberapa perusahaan, misalnya PTPN 3 yang baru-baru ini menyalurkan dana CSR senilai Rp700 juta kepada empat kelompok tani di Kabupaten Serdang Bedagai. Keempat kelompok tani itu masing-masing memperoleh bantuan berupa sarana produksi


pertanian. Dana CSR itu dimaksudkan sebagai bantuan tanda ikut peduli atau tanggung jawab sosial PTPN 3 dalam meningkatkan perekonomian rakyat (Seputar Indonesia, PTPN 3 Salurkan CSR Rp 700 juta, Halaman 12, 13 Maret 2009). PT Toba Pulp yang berlokasi di Porsea, Kabupaten Tobasa beberapa tahun belakangan ini juga sudah melaksanakan CSR. Selama tahun 2009 ini, perusahaan tersebut sudah mengalokasikan dana CD (community development) sebesar Rp 2,35 miliar dan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Laporan yang disusun seksi CSR menyebutkan empat item terbesar dari dana itu berupa pengiriman dana CD ke pengelola CD di empat kabupaten, yakni Samosir sebesar Rp 771,3 juta, Simalungun Rp 473,1 juta, Pakpak Bharat Rp 225, 1 juta, dan Tapanuli Utara Rp 857,1 juta. (Toba Pulp Alokasikan Dana CD Rp 2,35 M, Harian Waspada, Halaman 23, 12 Maret 2009). Selain itu, kegiatan yang menonjol dari penerapan CSR PT Toba Pulp adalah pengobatan gratis yang digilir dari satu desa ke desa lainnya, Sistandu yang merupakan program yang memadukan kegiatan peternakan sapi dengan pertanian holtikultura dan perikanan darat, dan juga pengerahan alat-alat berat untuk membantu masyarakat menangani suatu pekerjaan. Karena peran sertanya dalam bidang CSR, PT Toba

Pulp menerima

Indonesian CSR Award 2008 (ICA 2008) yang digagas oleh Departemen Sosial RI dan CFCD (Corporate Forum for Community Development). Pemberian penghargaan itu diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2005. Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan CSR secara baik, memberikan sumbangan pada pembangunan sosial, ekonomi laingkungan secara berkelanjutan.


Penghargaan itu sebagai pengakuan dan berbagai aksi peduli PT Toba Pulp kepada masyarakat di sekelilingnya (CSR Awards untuk Toba Pulp, Majalah Toba Pulp Digest, Edisi 13 Mei-Juni 2009).

2.3.1. Peran CSR Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Salah satu sektor industri utama dalam tatanan ekonomi global adalah industri pertambangan yang dalam banyak kasus memiliki posisi dominan dalam pembangunan sosio-ekonomi negara maju dan berkembang. Sektor industri ini berdampak sangat signifikan dalam arti positif maupun negatif. Tanpa menafikan dampak positifnya, dampak negatif dalam ranah sosial, lingkungan, politik dan budaya

yang ditimbulkan sektor industri ini sangat luar biasa. Dampak negatif

tersebut cenderung membesar di negara-negara berkembang atau di negara-negara yang menghadapi kendala ketidakefektifan sistem pemerintahan, ketiadaan regulasi (dan perundangan) yang memadai serta tingginya gejolak sosial-politik. Menurut Arif Siregar (2009) karakteristik industri pertambangan antara lain adalah sumber daya alam tak terbarukan, lokasi proyek yang terpencil, infrastruktur harus dibangun sendiri, resiko relatif tinggi, padat modal, investasi jangka panjang, dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan dampak sosial. Hal ini terjadi di beberapa negara yang memiliki perusahaan pertambangan, termasuk di Republik Federasi Rusia. Kondisi seperti itu akan menjadi situasi buah simalakama bagi perusahaan pertambangan yang berupaya memperbaiki kinerja sosial, ekonomi dan lingkungan mereka. Upaya-upaya perbaikan kinerja multiaspek serta strategi pemenuhan tuntutan yang absah dari para pemangku kepentingan akan


menjadi tantangan yang sangat berat untuk bisa diwujudkan oleh perusahaan pertambangan di dalam atmosfer sosial, politik, budaya dan hukum yang tidak mendukung (Natalia Yakovleva, CSR dalam Industri Tambang: Berkaca dari Pengalaman Belahan Dunia Lain, Ashgate Publishing Limited, 2005). Yakovleva memfokuskan analisisnya pada empat wilayah kunci penerapan konsep CSR, yakni pemeliharaan lingkungan; kesehatan dan keselamatan kerja; hubungan dengan karyawan; serta community development/CD). Salah satu yang paling penting disimak adalah menyangkut analisis yang cukup rinci tentang tiga model pelaksanaan program CD. Pada model pertama, perusahaan pertambangan bertindak sebagai agen utama penyelenggara CD. Model kedua, pembentukan dan pelaksanaan CD dilakukan oleh yayasan filantrofi perusahaan. Sedangkan model terakhir adalah pelaksanaan CD dengan nuansa tri-sector partnership yang melibatkan unsur administrasi pemerintah lokal, masyarakat dan perusahaan. Dalam konteks Sumatera Utara, PT Agincourt Resources yang mengekplorasi emas di Batangtoru, Tapsel sudah menerapkan program CSR sejak 6 tahun lalu. Tahun 2003, dana untuk kegiatan CSR yang dianggarkan sebesar 30.000 US dollar. Tahun 2004-2005 sebesar 153,000 US dollar, tahun 2006 sebesar 70.000 US dollar, tahun 2007 sebesar 152.000 U dollar, dan tahun 2008 sebesar 200.000 US dollar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti sosisalisasi kegiatan explorasi pertambangan, memberikan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai aspek misalnya bantuan kesehatan, batuan pendidikan, peralatan kedokteran untuk Puskesmas Batangtoru, bantuan pendidikan, bantuan infrastruktur, donasi bagi korban


tsunami di Nias dan daerah lainnya, dan juga pengembangan ekonomi lokal, serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sekitar. Mas Achmad Daniri menyebutkan, salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah community development (pemberdayaan masyarakat). Perusahaan yang mengedepankan konsep ini

akan

lebih menekankan pembangunan sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga akan menggali potensi masyarakat lokal yang menjadi modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Selain dapat menciptakan peluangpeluang sosial-ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan. Selain itu, akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat. Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat sehingga masyarakat merasakan

bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan

bermanfaat. Dalam draf

ISO 26000 on Social Responsibility, disebutkan juga bahwa

secara konseptual pengembangan/pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian dari tanggung jawab sosial. Draf tersebut menyatakan ada tujuh subyek inti tanggung jawab sosial, yaitu tata kelola organisasi, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, praktek operasi yang adil, konsumen, dan, terakhir, pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah upaya memandirikan kelompok masyarakat rentan. Pengembangan atau pemberdayaan masyarakat menjadi bagian penting CSR, karena kelompok masyarakat rentan -baik itu secara struktural, kultural, maupun


individual- biasanya memiliki akses paling kecil terhadap dampak positif operasi perusahaan, sekaligus menerima dampak negatif paling parah. Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian ekstra dari perusahaan, kondisi tersebut akan terus-menerus mendera mereka. Pengembangan masyarakat sebenarnya mewujudkan

potensi

terbaik

ditujukan

untuk

dari masyarakat rentan, bukan meredamnya

(Kesalahpahaman tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Harian Koran Tempo Tanggal 15 Januari 2009). Menurut Jackie Ambadar (2008), salah satu yang menonjol dari praktik CSR di Indonesia adalah penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat (community develompent).

Meskipun

CSR

bukan

semata-mata

merupakan

community

development, namun hal ini memang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kita, yang masih bergelut dengan kemiskinan serta pengangguran dan rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi penyebab utama sulitnya memutus rantai kemiskinan. Maka CSR sebagai sebuah konsep yang berubah dan tumbuh sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat bisa menjadi salah satu jawaban. Pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan sebuah aktualisasi dari CSR yang lebih bermakna daripada hanya sekedar aktivitas charity ataupun 7 (tujuh) dimensi CSR lainnya, antara lain: community relation, hal ini juga disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terdapat kolaborasi kepentingan bersama antara perusahaan dengan komunitas, adanya partisipasi, produktivitas dan keberkelanjutan.


Agus Suman (2010) menyebutkan program-program CSR dari perusahaan harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat sekitar sekaligus diharmonikan dengan program pemerintah yang sedang berlangsung. Ke depan harus ada persamaan kebijakan, khususnya dalam penyusunan program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan sehingga pemanfaatan dari dana-dana CSR benar-benar untuk pembangunan masyarakat. Dengan demikian tampak bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan ruh pelaksanaan aktivitas CSR perusahaan. Khususnya di Indonesia, pelaksanaan kegiatan CSR memang tampaknya lebih pas dengan program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dengan aktivitas CSR yang bernafaskan pemberdayaan dapat mencapai tujuan strategis perusahaan, disamping untuk mencapai profit dengan adanya aktivitas tersebut, komunitas memiliki mitra yang peduli terhadap kemandiriannya. Tahapan CSR dalam upaya pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dengan melihat dan menilai kebutuhan (needs assessment) masyarakat sekitar. Caranya dengan mengidentifikasi masalah atau problem yang terjadi di masyarakat dan lingkungannya. Setelah itu dicarikan solusinya yang terbaik menurut kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, perusahaan tidak perlu melakukannya sendiri, melainkan dapat menggunakan sumber daya di luar perusahaan, misalnya menunjuk perusahaan atau lembaga lain melakukan riset dasar atau base line study. Selanjutnya, membuat rencana aksi lengkap dengan anggaran, jadwal waktu, indikator untuk mengevaluasi dan sumber daya manusia yang ditunjuk untuk melakukannya. Dalam hal ini perusahaan dapat membagi program dalam bentuk


kegiatan jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Tujuannya agar masyarakat mandiri dalam arti yang sesungguhnya. Setelah itu, evaluasi dan monitoring dapat dilakukan melalui survei maupun kunjungan langsung.

2.3.2. Model Pemberdayaan Melalui CSR Menurut Badaruddin (2008), pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara holistik, yang bersifat derma (charity) dan ditekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (community development). Intinya adalah bagaimana CSR tersebut dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan (sustainable). Ada berbagai model pemberdayaan masyarakat melalui CSR yang bisa diadopsi oleh perusahaan maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, misalnya model di bawah ini:


Kerangka Input-Output Dalam Model Pemberdayaan Lokal Melalui CSR yang Berkesinambungan

INPUT Potensi Lokal: -Modal budaya -Modal ekonomi -Modal sosial -Modal alam -Modal manusia

PROSES: Kondisi Perusahaan Internal - Kuantitas - Kualitas TK - Permodalan - Teknologi - Manajemen

OUTPUT: Pemberdayaan Lokal - Ekonomi - Sosial - Budaya - Alam - Manusia

Eksternal - Kebijakan Pemerintah - Iklim Investasi - Pemasaran - Kelembagaan - Kearifan lokal

KESINAMBUNGAN Bagan 2.1 Sumber: Chotib;2008 Chotib (2008) menggambarkan kotak output sebagai hasil akhir dari input dan proses adalah terciptanya pemberdayaan lokal yang dapat diidentifikasi antara lain melalui penyerapan tenaga kerja lokal yang memang harus diprioritaskan, penciptaan energi hijau, pemodalan UKM setempat dan keberlanjutan pembangunan masyarakat setempat. Dengan kata lain, segala potensi yang ada di suatu daerah dimana perusahaan berada harus mengalami peningkatan kualitas yang berujung pada kesejahteraan

masyarakat,

kelestarian

lingkungan

hidup

dan

pertumbuhan

perusahaan. Badaruddin memberikan model alternatif lain yang disebut Model Kerja Kolaborasi yang didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu pihak pun yang


sanggup secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat khususnya masyarakat miskin. Model ini dianggap sangat relevan dengan tuntutan perusahaan untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG), dan model ini didasarkan pada fakta bahwa begitu banyak proyek yang dibiayai oleh pemerintah untuk masyarakat miskin belum menunjukkan hasil optimal. Model tersebut bisa dilihat seperti bagan di bawah ini. Model Kerja Kolaborasi untuk Pemberdayaan Masyarakat melalui Program CSR yang memanfaatkan Modal Sosial

Social capital

Pemerintah

Social capital

Perguruan Tinggi/ Civil Siciety/LSM

Social capital

Persiapan Sosial Hantaran finansial dan regulasi

Masyarakat Miskin

Social capital

Hantaran finansial

Korporat-CSR

Bagan 2.2 Sumber: Badaruddin;2008


Pada awal perkembangannya, bentuk CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan (karitatif) terhadap organisasi lokal dan masyarakat miskin di negara berkembang. Pendekatan CSR ini pada umumnya dilakukan secara ad-hoc, partial dan tidak melembaga hanya sekedar do good dan to look good (berbuat baik agar terlihat baik). Semakin lama pendekatan ini mulai ditinggalkan karena tidak mampu meningkatkan keberdayaan atau kapasitas masyarakat lokal secara berkesinambungan. Pendekatan CD (community development) semakin banyak diterapkan karena lebih mendekati konsep empowerment dan sustainable development. Misalnya PT. Freeport Indonesia yang telah menghibahkan dana 1% dari keuntungan kotor perusahaan bagi program CSR seperti pengobatan gratis, pemberian beasiswa, pembinaan kelompok swadaya masyarakat berbagai jenis usaha. Program CSR yang matang, dalam artian terlembaga dan berkesinambungan pada suatu perusahaan biasanya akan memiliki strategi dan rancangan yang matang. Pendekatan CD dilakukan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) seperti kejujuran, keterbukaan, akuntabel dan tanggung jawab. Pada akhirnya, dari beragam gambaran implementasi CSR, intinya adalah bahwa masyarakat di sekitar perusahaan adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan perusahaan sehingga CSR diharapkan dapat menumbuhkembangkan potensi lokal melalui tanggung jawab perusahaan sehingga pemberdayaan lokal dapat terjadi secara berkesinambungan dan memiliki efek jangka panjang.


2.3.3. Program CSR dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah proses kesempatan bagi pelaku ekonomi untuk memperoleh surplus value sebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya untuk memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Upaya untuk mendistribusikan penguasaan faktorfaktor produksi harus dilakukan melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat sesuai dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya masyarakat. Jika terdapat ketidakadilan dan kesenjangan kekuatan (power), maka menurut Friedmann yang harus diperkuat adalak keluarga (pendekatan Friedmann, sebenarnya pendekatan keluarga). Friedman dalam Jackie Ambadar (2008) memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumber daya. Maka pemberdayaan harus dimuai dari rumah tangga atau keluarga. Pemberdayaan keluarga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana keluarga yang lemah untuk memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan; pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana keluarga yang lemah untuk memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka dan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana


membangun kepercayaan diri setiap keluarga yang lemah agar mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan sosial ekonominya. Berangkat dari kerangka berfikir di atas, maka secara empirik mengukur dampak CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, dapat ditransformasikan ke dalam beberapa program yaitu adanya peningkatan dalam: Kualitas SDM, kelembagaan, tabungan, konsumsi dan investasi (TKI) dari rumah tangga warga masyarakat, dengan membandingkan data dasar (base line data) dengan periode akhir proyek. Hal itu bisa dijabarkan dengan melihat: Tabungan: •

Adanya peningkatan saldo tabungan anggota binaan baik di bank maupun di lembaga keuangan lain.

•

Peningkatan jenis, jumlah, mutu dan nilai harta rumah tangga (dan usaha bila ada)

Konsumsi: •

Peningkatan rata-rata jumlah pendapatan rumah tangga per periode

•

Peningkatan jenis, jumlah dan mutu konsumsi rumah tangga per periode

•

Penerapan pengelolaan ekonomi rumah tangga (ERT) secara tepat guna.

Investasi: •

Peningkatan jumlah unit dan ragam sektor usaha

•

Peningkatan jumlah orang yang melakukan kegiatan usaha

•

Peningkatan nilai penjualan produk usaha per periode


•

Peningkatan volume penjualan atas komoditi-komoditi lama

•

Peningkatan jumlah laba/pendapatan usaha per periode

•

Peningkatan modal sendiri dari unit-unit usaha bertambah

•

Peningkatan aset usaha dari seluruh unit

•

Peningkatan kualitas usaha

Sumber daya manusia: •

Peningkatan jenis, jumlah dan frekuensi kegiatan pelatihan bagi warga masyarakat.

•

Peningkatan jumlah orang yang telah mengikuti pelatihan dari berbagai jenis yang ada.

•

Peningkatan jumlah orang yang telah memiliki kemampuan untuk memperluas usaha.

•

Peningkatan jumlah orang yang telah dapat membuat akuntansi dan memonitor.

•

Peningkatan jumlah orang yang telah menguasai teknologi produksi yang relatif canggih.

•

Peningkatan jumlah orang yang telah dilatih dan aktif mengelola organisasi.

•

Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat di sekitar.

Kelembagaan : •

Tumbuhnya lembaga keuangan pada masyarakat sasaran

•

Tumbuhnya sistem jaringan antar kelembagaan yang ada termasuk lembaga keuangan.


•

Berkembangnya dampak secara positif bagi pengembangan kelembagaan.

•

Tumbuhnya lembaga yang bersifat korporatif.

Intinya, tidak ada jalan lain bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam jangka panjang selain memperoleh izin sosial dari masyarakat luas. Perusahaan sebaiknya melakukan program pemberdayaan masyarakat (community development) lewat CSR-nya. Jika terjadi peningkatan dalam hal tabungan, konsumsi, investasi, sumber daya manusia, dan kelembagaan maka bisa dikatakan peran CSR dalam upaya pemberdayaan masyarakat sudah berhasil. Selain itu, pada umumnya program-program CSR bisa dibagi ke dalam beberapa hal, yakni: -

CSR bidang sosial meliputi: Sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor agama, sektor olah raga.

-

CSR bidang ekonomi, meliputi: Sektor pengembangan usaha kecamatan, sektor penciptaan lapangan kerja lainnya, dan.

-

CSR bidang lingkungan, meliputi: Sektor pemeliharaan lingkungan lainnya.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata

Recommend Documents