BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MEMPERKUAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN

BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MEMPERKUAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN

A. Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

CSR merupakan bagian dari GCG, dimana GCG merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan dan menggambarkan 5 (lima) prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu 91 1. Transparancy (keterbukaan informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu tentang perusahaan kepada segenap stakeholders.

91

Yusuf Wibisono, Yusuf, “Membedah Konsep & Aplikasi CSR Corporate Social Responsibility”, Gresik: Fasco Publishing, 2007 hal. 11-12 dan lihat juga Andi Firman, Ibid. Lihat juga I Nyoman Tjager, Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2003), hal. 26 yang menyebutkan bahwa Forum for Corporate Governance in Indonesia (FGCI) memberikan defenisi corporate governance sebagai berikut: “....seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate Governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Istilah “corporate governance” untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di seluruh dunia.

Universita Sumatera Utara

2. Accountability (akuntabilitas) Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi. 3. Responsibility (pertanggung jawaban) Kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab selain kepada shareholder juga kepada stakeholders. 4. Indepandency (kemandirian) Intinya prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran) Adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak shareholder dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Fairness dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan


jaminan perlakuan yang setara di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diperlukan agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang baik. Prinsip responsibility sebagai salah satu dari prinsip GCG merupakan prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat dengan CSR. Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. 92 Prinsip GCG yang dianut OECD menempatkan prinsip pertanggung jawaban sebagai pilar tegaknya GCG. Prinsip pertanggung jawaban

diwujudkan dengan

kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, kesadaran adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan profesionalisme dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. 93 Artinya perusahaan sebagai organisasi sosial yang didirikan dan dijalankan oleh manusia tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan bagi shareholders yang termasuk di dalamnya pemegang saham dan karyawan tetapi juga untuk kepentingan stakeholders yang termasuk didalamnya masyarakat dan lingkungannya. Prinsip pertanggung jawaban adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat serta peraturan perundangan yang 92

Ibid. hal. 12 http://teguharifiyadi.blogspot.com/2009/08/memahami-makna-corporate-social. tanggal 20 Juli 2011 93

Di

akses


berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar penggajian, serta persaingan yang sehat. Prinsip pertanggung jawaban juga mencakup hal-hal yang terkait dengan

pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat. 94Prinsip pertanggung jawaban ini juga mengkritik ajaran Milton Friedman yang mengajarkan bahwa hanya manusia yang mempunyai tanggung jawab moral. Jika bisnis mempunyai tanggung jawab, menurut Friedman, itu adalah tanggung jawab pribadi, bukan tanggung jawab atas nama seluruh perusahaan. Alasannya, tanggung jawab moral tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, dan karena itu tidak relevan mengatakan perusahaan mempunyai tanggung jawab moral. Friedman tetap menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada lingkup yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian, tanggung jawab moral perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. 95 Prinsip

pertanggung jawaban juga

menuntut

perusahaan

di

dalam

menjalankan usahanya untuk semakin bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan. Menurut E. Merrick Dodd perusahaan adalah entitas

94

Albert Widjaja, “Mencari Arah Bisnis yang Bermoral”, 50th Years Fests chrift in honor Stephen Tong, (Jakarta: Reformed Center for Religion and Society STEMI, 2007), hal 650. 95 Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan Dan Relevansinya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,1998), hal. 118.


publik yang tidak hanya punya kewajiban dan tanggung jawab pada satu kelompok tapi juga kepada banyak pihak. 96 Menurut Vernon A. Musseleman dan John H. Jackson bahwa istilah tanggung jawab sosial perusahaan pada awalnya berarti sumbangan keuangan pada seni atau masyarakat setempat, dan mungkin perilaku etis. 97 Sejalan dengan perkembangan jaman, perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, meskipun masih tidak mudah untuk memberikan batasan atau ruang lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Sejalan

dengan

perkembangan

jaman

pengertian

tanggung

jawab

mengalami penambahan arti dan sekaligus merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi kesehatan,

informasi

konsumen,

tidak

menjalankan

diskriminasi

serta

memelihara lingkungan. 98 A Sonny Keraf melihat ruang lingkup tanggung jawab sosial, dengan menyebutkan ada dua jalur tanggung jawab sosial sesuai dengan dua jalur kerjasama perusahaan dengan masyarakat, yaitu relasi primer dan relasi sekunder, yang dirumuskan sebagai berikut:

96

Bismar Nasution, “Pengelolaan Stakeholders Perusahaan”, Disampaikan pada Pelatihan Mengelola Stakeholders yang dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) tanggal 17 s.d. Oktober 2008 di Sei Karang Sumatera Utara, hal 4. 97 Vernona Musselman dan John H. Jackson, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Edisi Kesembilan, Jilid 1, (Jakarta: Erlangga, 1988), hal. 34. 98 Basu Swasitha, D. A dan Ibnu Sukotjo W, Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Peusahaan Modern, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal. 66.


a. Relasi primer, misalnya memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar utang, memberi pelayanan pada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan, dan sebagainya. b. Relasi sekunder, adalah bertanggung jawab atas operasi dan dampak bisnis terhadap masyarakat pada umumnya, atau masalah-masalah sosial seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak dan sebagainya. 99 Terdapat dua hal yang berkaitan dengan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: 1. Internal merupakan tanggung jawab kedalam perusahaan itu sendiri, Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawannya, terhadap mutu bahan yang dipergunakan agar menghasilkan barang yang baik atau hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi. 2. Eksternal merupakan tanggung jawab keluar perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berada di sekitar perusahaan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, bertanggung jawab terhadap barang-barang yang dibuat (dipasarkan) atau pasca produksi. 100

99

A. Sonny Keraf, Op. Cit. hal. 97-98. Habib Adjie, Op. Cit. hal. 68.

100


Tanggung jawab perusahaan internal adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap karyawan, yaitu dengan membina hubungan kerja yang baik di berbagai tingkatan kedudukan mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atasan. Menciptakan keterbukaan, baik dari masalah informasi peraturan perusahaan maupun yang berkaitan dengan kemajuan dan kemunduran perusahaan.

Keterbukaan

(transparency)

pengontrolan fungsi manajemen

dapat

memudahkan

dimana karyawan

dilakukan

dari semua jenjang

kedudukan dapat ikut serta dalam pengawasan jalannya perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan pengungkapan (disclosure) terhadap semua kebijakan perusahaan. Dalam menjalankan roda perusahaan secara internal, terjadi interaksi dengan pihak-pihak diluar perusahaan (eksternal), seperti pemerintah, pemasok dan masyarakat. Hubungan dengan pihak-pihak di luar perusahaan mempengaruhi aktivitas perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan hubungan dengan stakeholder. Pertama, perusahaan haruslah memberikan informasi yang benar dan jujur kepada investor, Informasi yang tidak benar dapat menjerumuskan para investor dalam mengambil keputusan. Kedua, dalam mengadakan kerjasama kedua belah pihak harus mempunyai itikat baik dan kepercayaan, sehingga kerjasama tersebut dapat berjalan dengan baik serta menguntungkan kedua belah pihak. 101

101

I. Nyoman Tjager, dkk., Corporate Governance, (Jakarta: PT. Prehalindo, 2003),

hal. 146


B. Pelaksanaan Good Corporate Governance Melalui Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

GCG adalah suatu terminologi yang dapat juga mencakup segala aturan hukum yang bertujuan agar suatu perusahaan dapat diminta pertanggung jawabannya di hadapan pemegang saham dan publik. Istilah GCG juga dapat mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu pada keaktifan pemegang saham. Secara

lebih

sempit,

istilah

GCG

itu

dapat

digunakan

untuk

menggambarkan peran dan praktik dewan direksi. Termasuk pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara dewan direksi (pengelola) perusahaan dan pemegang saham, yang didasarkan pada pandangan bahwa dewan direksi merupakan perantara para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan dikelola demi kepentingan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan paradigma bahwa para direksi bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham. 102Istilah “pengelolaan perusahaan” memiliki banyak definisi. Istilah tersebut dapat mencakup segala hubungan perusahaan, yaitu hubungan

102

Bismar Nasution (I). ”Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit”, Disampaikan pada “Seminar Hukum Perkreditan,” PT. Bank Rakyat Indonesia, Medan, tanggal 12-13 Maret 2002, hal. 5.


antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan dan bahkan masyarakat luas. 103 GCG dapat digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dari dewan direksi. GCG berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham, didasarkan pada suatu pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk dikelola guna kepentingan perusahaan tersebut. Secara singkat, GCG mencakup hubungan antara manajer, direktur dan pemegang saham perusahaan. Mencakup juga hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat. GCG juga dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang memungkinkan perusahaan menarik modal masuk, bekerja secara efesien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Hubungan antara GCG dengan CSR terdapat pada prinsip responsibility Dimana dalam prinsip ini, penekanan yang signifikan diberikan kepada stakeholders perusahaan. Dengan prinsip responsibility perusahaan memahami bahwa dalam kegiatan operasional perusahaan seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh stakeholders. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan 103

Bismar Nasution (II). “Aspek Hukum Dalam Transparansi Pengelolaan Perusahaan BUMN/BUMD Sebagai Upaya Pemberantasan KKN”, Makalah Disampaikan pada Semiloka Peran Masyarakat (Stakeholders) melalui lembaga pengawasan pengelolaan perusahaan dalam mendukung pelaksanaan Good Corporate Ggovernance di Sumatera Utara pada tanggal 30 April 2003, hal. 3


dan nilai tambah bagi stakeholders. Singkat kata, penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, perusahaan harus bertindak sebagai good citizen yang merupakan tuntutan dari good business ethics. 104 CSR juga dapat dipahami melalui konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Konsep ini secara sederhana didefenisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak saat itu, isu yang membahas pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial selalu menjadi agenda pertemuan internasional. Dalam Protokol Kyoto yang dideklarasikan di Jepang misalnya, dibahas isu global yang berkaitan dengan peningkatan suhu bumi akibat efek gas rumah kaca atau Green Houses Gases (GPG). 105Kontribusi emisi gas rumah kaca tersebut ternyata dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara terutama Amerika Serikat. Hal ini semakin menyadarkan para pelaku bisnis untuk berkomitmen menerapkan CSR demi kepentingan bersama. Pada Tahun 2000, dilaksanakan KTT Millennium (Millennium Summit) sebagai wujud dari kepedulian dunia terhadap kemiskinan dengan lahirnya United Millennium

104

Yusuf Wibisono., Op. Cit. Ibid, hal 27

105


Declaration yang berupa Millennium Development Goals (MDGs). Tujuan dari MDGs antara lain menghapuskan tingkat kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar secara universal, serta menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan. Tujuan yang hendak dicapai MDGs tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan

CSR. 106

Selain

mengejar

Profit,

perusahaan

juga

harus

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (People) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya berpijak pada aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan, namun juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 107 Selanjutnya, World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) menjelaskan bahwa CSR mengenal suatu komitmen agar perusahaan berperilaku etis (behavioral ethics) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic development). Komitmen CSR lainnya adalah meningkatkan kualitas hidup stakeholders. 108 Sementara itu, kompleksitas permasalahan sosial (social problem) dalam dekade terakhir dan implementasi ketentuan desentralisasi sebagai konsekwensi otonomi daerah di Indonesia telah menempatkan CSR sebagai suatu konsep 106

Ibid, hal 30-32 Ibid, hal.111 108 Charolinda.,“Pengembangan Konsep Community Development Dalam Rangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 36 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari-Maret 2006, hal. 87 107


inovasi yang diarahkan memberikan alternatif terobosan dalam memperdayakan ekonomi masyarakat miskin. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, dan perhatian terhadap aspek sosial, dan lingkungan”. 109

C. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Rangka Pembangunan Di Indonesia Konsep dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat agar terbebas dari kemiskinan. Pelaksanaan CSR diarahkan kepada pengembangan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian fasilitas kemasyarakatan dan juga bantuan bagi usaha masyarakat yang memerlukan pengembangan. Masyarakat diberi pelatihan dan penyuluhan terhadap suatu kegiatan lalu mereka difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan penyuluhan dan pelatihan yang sudah diberikan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kegiatan dan usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Selain pemberdayaan masyarakat, CSR juga bertujuan agar perusahaan dapat beroperasi dengan

lancar tanpa gangguan dari masyarakat sekitar

perusahaan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan 109

perusahaan akan sulit melakukan kegiatan usaha. Minimnya

Suhandari M. Putri,”Schema CSR”, Kompas 4 Agustus 2007.


perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR menyebabkan pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. 110 Kontribusi CSR terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga karyawan ,komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga oleh pembangunan itu sendiri yang merupakan nilai dasar CSR. Kemiskinan adalah masalah sosial yang dapat ditekan, bahkan dihapuskan melalui implementasi CSR kontemporer yang dilakukan dunia usaha. CSR kontemporer merupakan bentuk CSR masa kini yang mana pelaksanaanya telah diatur dalam undang-undang sehingga perusahaan wajib melaksanakannya dan hal tersebut dinilai menjadi suatu cara yang akan menurunkan angka kemiskinan karena tujuan pemberian dana CSR adalah kepada masyarakat setempat yang memerlukan bantuan. Dengan demikian, Perusahaan telah menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat. 111 CSR dipahami sebagai perwujudan komitmen kepada keberlanjutan (sustainability) perusahaan yang dicerminkan ke dalam triple bottom line “3P” yaitu profit, planet dan people. Bahwa keberlangsungan hidup perusahaan hanya akan terjadi apabila perusahaan menaruh kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan dan kepedulian terhadap pengembangan sosial. Searah dengan perkembangan, perusahaan bisnis 110

Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility (CSR), (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 3. 111 Ibid. hal. 5.


harus memberikan konstribusi terhadap tiga hal tersebut. Pada dasarnya keberlanjutan adalah keseimbangan antara kepentingan - kepentingan ekonomi, lingkungan dan masyarakat. 112 Konsep triple bottom line (3P) kemudian berkembang dengan adanya ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility. ISO 26000 memberikan warna baru dalam definisi dan implementasi bentuk CSR sangat berkait dengan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap dampak-dampak dari keputusankeputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional serta terintegrasi dengan perusahaan secara menyeluruh. 113 Jika melihat rujukan tersebut maka konsep CSR yang telah dicanangkan dan diimplementasikan menjadi semakin kompleks karena mencakup tujuh prinsip CSR yang menjadi komponen utama, yaitu: the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues. 114 Dengan melihat konsep Triple Bottom Lines dan mengkaitnya dengan prinsip ISO 26000 maka konsep 3P kemudian dapat ditambahkan dengan 4P 112

http://www.mediaqitafoundation.org/CSR.html diakses tertanggal 9 juni 2014 Ibid 114 Ibid 113


dengan menambahkannya dengan satu line tambahan, yakni procedure. Dengan demikian, CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. 115 Implementasi CSR dengan konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep planet secara luas berkaitan dengan aspek the environment. Konsep people di dalamnya merujuk pada konsep social development dan human rights yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Tetapi lebih jauh banyak bersentuhan dengan kesejahteraan sosial seperti pemberian

jaminan

sosial,

penguatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

pelayanan kesehatan dan pendididikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal. Sedangkan konsep procedur bisa mencakup konsep tata kelola organisasi, praktek ketenagakerjaan, praktek pelaksanaan yang adil dan isu konsumen yaitu komunitas dan masyarakat. 116 Hal ini terkait juga dengan bagian development yang jauh lebih penting yaitu perubahan paradigma karena dari banyak analisa manfaat faktual yang terjadi. Dari segi kepentingan terdapat hubungan yang saling menguntungkan bagi dua pihak dalam proses pengembangan. Komunitas lokal mempunyai

115

Ibid Ibid

116


harapan kepada perusahaan dalam membantu atau menjadi bagian dari proses mereka menghadapi masalah yang terjadi. Disisi lain, perusahaan juga mempunyai harapan bahwa apa yang dilakukan perusahaan dapat dilihat secara adil dengan cara pandang bahwa masyarakat juga harus bersifat supportif mendukung aktivitas perusahaan. 117 Sejumlah besar penelitian telah membuktikan kinerja sosial dan kinerja finansial perusahaan sungguh berkorelasi positif. Oleh karenanya perdebatan mengenai keuntungan menjalankan CSR sesungguhnya dapat dianggap sudah berakhir. Kajian oleh ekonom terkemuka Michael Porter menunjukan adanya korelasi positif antara profit dan CSR, atau tujuan financial dan tujuan sosial perusahaan. Perusahaan yang mencatat laba tertinggi adalah para pionir dalam CSR. 118 Hubungan-hubungan antar stakeholders diumpamakan sebagai aliran darah dalam organisasi. Seperti halnya sebuah entitas yang berada dalam hubungan simbolik pada sebuah lingkungan, seperti itulah yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan stakeholders menyediakan energi, informasi, dan sumber daya yang penting bagi kehidupan. Dalam hubungan ini perusahaan menciptakan modal sosial, modal intelektual, modal lingkungan dan modal finansial dan keseluruhannya

adalah

upaya

jangka

panjang

yang

berkelanjutan

(sustainability). 117

Ibid Thimotius Lesmana, “Program CSR yang berkelanjutan”, http;//wordpress.com/ , diakses tertanggal 9 juni 2014 118


Ada beberapa nama lain yang memiliki kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan CSR antara lain Pemberian Amal Perusahaan (Corporate Giving Charity), Kedermawanan Perusahaan (Corporate philantropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community Public Relation), dan Pengembangan Masyarakat (Community Development). Keempat nama itu bisa pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan CSR dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social Investment ) yang didorong oleh spektrum motif yang terentang dari motif “amal” hingga “pemberdayaan”. 119 Munculnya beberapa nama tersebut disebabkan karena CSR belum memiliki pengertian tunggal. Definisi dari Corporate Social Responsibility, di antaranya adalah yang dikemukakan oleh Magnan & Ferrel yaitu “A business acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest”. Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Sedangkan Komisi Eropa membuat defenisi yang lebih praktis, yaitu bagaimana perusahaan yang secara sukarela memberi kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sedangkan Elkington mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan

119

Cary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), Social Work in the Work place, ( New York: Springer Publishing Co).hal. 299.


tanggung jawab sosialnya memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (profit), masyarakat, khususnya komunitas sekitar (people), serta lingkungan hidup (planet earth). 120 The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), sebuah lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinational company yang berasal lebih dari 30 negara, dalam publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR sebagai “Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the work force and their families as well as of the local community and society at large”. Maksudnya adalah komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara hukum dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. 121 Definisi Corporate Social Responsibility dikemukakan oleh World Bank “The commitment of business to contribute to sustainable development working with employees and their representatives the local community and society at

120

A.B. Susanto Op.Cit.hal. 21-22 Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), hal. 7 121


large to improve quality of life, in ways what are both good for business and good for development”. 122 Menurut defenisi yang dikemukakan oleh The Jakarta Consulting Group, tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Kedalam, maksudnya tanggung jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Pemegang saham sebagi pihak yang telah menginvestasikan sumber daya guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan, tentunya mengharapkan keuntungan yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karenanya perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Di samping kepada pemegang saham tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan. Alasannya, hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan karyawan perusahaan dapat menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih kesuksesan. Oleh itu, perusahaan dituntut untuk

memberikan

kompensasi

yang

adil

serta

memberikan

peluang

pengembangan karier bagi karyawan. Tentu saja hubungan antara perusahaan dengan karyawan ini harus didasarkan pada prinsip hubungan yang saling 122

Daniel Prakosa, “CSR for Better a Learning Forum Series” Disampaikan pada Seminar IBL Resourc Center For Corporate Citizen Ship, di Hotel Grand Angkasa, Tanggal 31 Agustus 2007.


menguntungkan (mutually beneficial). Artinya perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, namun di lain pihak karyawan pun dituntut untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan. 123 Maksudnya tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai

pembayar

kesejahteraan

pajak

karyawan

dan dan

penyedia kompetensi

lapangan

kerja,

masyarakat,

serta

meningkatkan memelihara

lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Pajak diperoleh dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal. Demi kelancaran aktivitas perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja ini akan mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia mana kala perusahaan tumbuh dan berkembang. Itu sebabnya perusahaan berkewajiban untuk selalu mencari peluang-peluang baru bagi pertumbuhan, dengan tetap mempertimbangkan faktor keuntungan dan tingkat pengembalian finansial yang optimal. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usahausaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik yang 123

A.B. Susanto, Op.Cit. hal. 22-23.


berkaitan dengan perusahaan maupun yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara kualitas lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi penerus. 124 Konsep tanggung jawab perusahaan mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (triple bottom line). Namun mempunyai tujuan yang sama mengarah pada komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan. Jika ditarik pada berbagai pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan - kepentingan pihak lain yang terkait. Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

124

Ibid.,hal, 24-25.


Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusif dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Tidak berkelebihan jika ke depan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar responsibility karena bersifat voluntary, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability 125 karena disertai dengan sanksi. 126 Menyikapi kondisi yang ada tersebut, bahwa hukum sebagai produk kebijakan politik tidak selamanya merupakan conditio sine qua non bagi tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menunjukkan hukum mempunyai batas-batas kemampuan tertentu untuk mengakomodasi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam komunitas masyarakat, oleh karena itu Roscoe Pound menyatakan bahwa tugas hukum yang utama adalah ”social engineering”. Dalam doktrin ini dikatakan bahwa hukum harus dikembangkan sesuai dengan perubahanperubahan nilai sosial. Untuk itu sebaiknya diadakan rumusan-rumusan kepentingan yang ada dalam masyarakat yaitu kepentingan pribadi, masyarakat dan umum. 127

125

Arti dari prinsip strict liability adalah adanya tanggung jawab mutlak. Prinsip tanggung jawab mutlak (strictliability) merupakan gagasan yang disampaikan dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup kemudian dipertegas di UU No. 32 tahun 2009 pasal 88 yang bunyinya “Setiap orang yang tindakannya, usahanya atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” 126 Ibid 127 Ibid


Konteks CSR dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya. Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas dari pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang

berdampak

pada

orang-orang

tertentu,

masyarakat

dan

lingkungan di mana perusahaan-perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat.Sedangkan secara positif hal ini mengandung makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.


D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Pendekatan Praktis Operasional Philip Kotler, pakar ternama di bidang international marketing, dan Nancy Lee, Presiden Social Marketing Services Inc, menyatakan adanya pergeseran (shift) dalam pendekatan perusahaan dalam melaksanakan CSR. Semula CSR dilaksanakan

dalam

kerangka pendekatan tradisional,

dengan anggapan

implementasi CSR dipandang sebagai beban semata, kini sudah timbul kesadaran dimana pelaksanaan CSR merupakan bagian yang menyatu dalam strategi bisnis suatu perusahaan. Dalam pendekatan baru ini implementasi CSR justru mendukung tujuan-tujuan bisnis inti. 128 Tanggung jawab ekonomi sebagai landasan CSR merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai produsen barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Tanpa laba perusahaan tidak akan eksis, tidak dapat memberi kontribusi apapun kepada masyarakat. Masalah tanggung jawab merupakan hal yang dianggap paling krusial, karena tanpa adanya kelangsungan finansial tanggung jawab hal yang lain menjadi hal yang meragukan. Tanggung jawab hukum sering dihubungkan dengan tanggung jawab etika, melebarkan tanggung jawab hukum dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum. Perusahaan harus mematuhi 128

http://www.google.co.id/, diakses tertanggal 7 Desember 2010


hukum yang berlaku sebagai representasi dari rule of the game. Aturan yang dimaksud di sini adalah peraturan umum tentang dunia usaha seperti aturan tentang perburuhan, anti monopoli, lingkungan hidup dan sebagainya. Etika bisnis mencakup cara organisasi bisnis menjalankan kewajiban hukum dan etika. Tanggung jawab etis mencakup tanggung jawab secara umum, karena tidak semua harapan masyarakat dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Tanggung jawab sosial juga harus tercermin dari perilaku etis perusahaan. Perusahaan diharapkan masyarakat agar menghargai nilai-nilai budaya lokal, berperilaku baik, dan memahami kondisi nyata masyarakat di sekitar operasinya, misalnya ditunjukkan dengan berusaha mengakomodasi harapan masyarakat meskipun sebenarnya tidak diwajibkan oleh hukum. Tanggung jawab berperikemanusiaan (filantropis) merupakan tanggung jawab terhadap sesama mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Tanggung jawab ini mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi terhadap komunitasnya yaitu meningkatkan kualitas hidup. Jika dikaitkan prinsip tanggung jawab perusahan dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) inilah salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian dari perusahaan lingkungan hidup. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) merupakan prinsip yang sederhana dan pembuktian yang mudah menyebabkan sangat terkait dengan Undang-Undang


Perseroan Terbatas dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (3), bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan tanggung jawab mutlak (strict liability) perusahaan. Perekonomian nasional Indonesia, diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan

perekonomian

yang

kokoh

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Filosofi perekonomian nasional tersebut sejalan dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam CSR, perusahaan tidak diharapkan pada tanggung jawab yang hanya berpijak pada single buttom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, selain aspek finansial juga sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable), tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan


lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup. 129 CSR sejalan dengan tanggung jawab perusahaan yang mencakup empat jenjang terintegral, yaitu ekonomis, hukum, etis dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis berarti perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai foundation untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Namun dalam tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Secara etis perusahaan juga bertanggung jawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma - norma kemasyarakatan. Tanggung jawab filantropis berarti perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat sejalan dengan operasi bisnisnya. 130 Perusahaan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus

dengan

terang-terangan

untuk

memperoleh

keuntungan

(maksudnya keuntungan ekonomi). 131Tujuan mencari laba atau mencari untung (profit oriented) merupakan tujuan umum didirikannya perusahaan. Sebagai ilustrasi di negara-negara barat, misalnya Amerika Serikat, Kanada, bahwa The Profit Motive dari perusahaan merupakan kunci dari kebebasan ekonomi. 132

129

Untung Hendrik Budi, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

hal. 17. 130

Martono Aggusti, Op. Cit.hal. 83. Sri Redjeki Hartono, Penggabungan Perusahaan, Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Nomor 4, Tahun XVI, 1986, hal. 4. 132 Steven S. Alexander, dalam Habib Adjie, Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 56-57. 131


Tujuan khusus didirikannya perusahaan, atau dengan kata lain harus ditegaskan jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari jenis usaha yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga apabila ada penyimpangan baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengajukan keberatan (sebagai pengawasan dari masyarakat) supaya perusahaan melakukan jenis usaha yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan dalam rangka mencapai tujuan umum dan tujuan khusus tersebut adalah dengan melakukan berbagai jenis usaha yang telah ditentukan, dengan cara yang bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuannya atau dengan kata lain bagaimanakah tujuan-tujuan perusahaan dapat direalisasikan. Di Indonesia cara dan bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan tadi tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, untuk mencapai tujuan tersebut biasanya diserahkan kepada kebijakan-kebijakan organ perusahaan artinya perusahaan mempunyai kebebasan untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan norma-norma kehidupan masyarakat dan etika bisnis. 133 Perolehan keuntungan secara ekonomi yang diraih oleh perusahaan, sebenarnya tersimpul tujuan lain dengan memanfaatkan keuntungan tersebut seperti: a. Kelangsungan hidup (survival), 133

Habib Adjie, Op. Cit.hal. 57-58.


b. Pertumbuhan perusahaan, c. Prestige, d. Kesejahteraan anggota, e. Kesejahteraan masyarakat. 134 Perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial (kesejahteraan masyarakat), hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan yang tidak akan terbantah dengan maraknya dunia bisnis, dengan berbagai persaingan yang sehat dengan yang tidak sehat hampir sebanding, dan pada akhirnya hanya perusahaan yang memperhatikan kebutuhan, keinginan masyarakat akan dapat bertahan, karena masyarakat sekarang kecenderungan membutuhkan produk budaya yang bermutu. Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksplorasif, di samping sebagai kompensasi sosial karena timbulnya ketidaknyamanan pada masyarakat.

134

Basu Swastha, DH. Ibnu Sukatjo W, Pengantar Bisnis Modern, (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern), (Yogyakarta: Liberty,1993), hal. 18-19.


Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya licence to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan. Ketiga, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis ytang timbul antara masyarkat dengan komponen perusahaan. 135 Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggitingginya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham. Profit sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang 135

Wibisono Yusuf, Op. Cit. hal. 71.


tidak efisien, menghemat waktu proses dan pelayanan. Termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin. 136 Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan mayarakat lingkungan perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. 137 Menghadapi kondisi tersebut, saatnya perusahaan melihat serius pengaruh dimensi sosial dari setiap aktivitas bisnisnya, karena aspek tersebut bukanlah pilihan yang terpisah, melainkan berjalan beriringan untuk meningkatkan keberlanjutan operasi perusahaan. Untuk memperkokoh komitmen dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah investasi masa depan. Artinya tanggung jawab sosial dan lingkungan bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost centre), melainkan sentra laba (profit centre) di masa mendatang. Karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga eksistensi perusahaan. 138

136

Freeman.R.E. Strategic Management: a Stakeholder Approach, MA, Pitman, 1984, hal.

46. 137

Ibid. hal.33. Ibid, hal.34.

138


Secara umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodir ke empat jenjang (ekonomis, hukum, etis dan filantropis) tanggung jawab perusahaan tersebut. Keunikan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dibandingkan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ini telah mengolaborasi keempat jenjang tanggung jawab perusahaan tersebut dalam Pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga terlihat adanya kompromi antara tanggung jawab hukum, etis dan filantropis dari perseroan terbatas. Di satu sisi tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan sebagai kewajiban hukum, namun di sisi lain pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran dengan standar yang tidak jelas, sehingga kewajiban hukum atas tanggung jawab sosial dan lingkungan bertumpang tindih dengan sifat filantropisnya atau kedermawanannya. 139 Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif yang sempit, yakni hanya mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai tanggung jawab hukum perseroan terbatas yang wajib dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Dengan kata lain, Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 lebih fokus pada tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai input financial dalam bentuk sejumlah uang yang wajib dianggarkan 139

Martono Aggusti, Op. Cit. hal. 83.


perseroan terbatas saja. Idealnya, secara etis tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat tidak sekedar menganggarkan sejumlah dana tanggung jawab sosial dan lingkungan tetapi juga meliputi tanggung jawab terkait upaya peningkatan tingkat kesejahteraan, stakeholder secara umum dan tanggung jawab untuk menjamin efektifitas penggunaan atau pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. 140 Baik buruknya amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perseroan menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bergantung pada aturan pelaksanaan yang disusun oleh Pemerintah dalam PP No.47 tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau rapat umum pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut membuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini bermakna bahwa pelaksanaan CSR diatur oleh internal perusahaan dengan demikian perusahaan harus tetap melaksanakan kewajiban CSR yang realisasi dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perseroan. Perusahaan harus memuat anggaran biaya CSR dalam RKAP dan besarnya jumlah anggaran ditetapkan oleh perusahaan. Jumlah anggaran CSR perusahaan tidak dipaksakan 140

Ibid. hal. 83-84.


dikarenakan peraturan pelaksana membuat negara tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa perusahaan memasukkan jumlah tertentu anggaran CSR dalam daftar anggarannya. CSR

perlu

dipahami

sebagai

komitmen

bisnis

untuk

melakukan

kegiatannya secara beretika dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para pemangku kepentingan. CSR harus dilaksanakan dengan menyadari bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitarnya. Pelaksanaan CSR harus berjalan walaupun tidak ada undang undang yang mengaturnya. Karena CSR merupakan beban moral perusahaan terhadap stakeholdersnya. Sehingga harus ada kesepakatan bersama dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Jika hanya sebatas tanggung jawab lingkungan misalnya, hal itu sudah diatur dengan lebih lengkap dalam undangundang lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan peraturan pelaksanaannya. 141 Tanggung jawab sosial dan lingkungan semestinya tidak saja dipandang dalam satu perspektif saja, yakni kewajiban perusahaan menganggarkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika CSR sudah ditetapkan oleh hukum sebagai sebuah kewajiban hukum yang memaksa (mandatory), maka sudah 141

Ibid. hal. 16.


semestinya dibalik kewajiban tersebut perusahaan yang wajib tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai subjek hukum juga memiliki sejumlah hak. Jika kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tanpa disertai hak, maka tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut tidak ubahnya seperti kewajiban moral atau kewajiban pajak. 142 Pelaksanaan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diimbangi hak-hak perusahaan penting untuk menjaga keseimbangan fungsi perusahaan di tengah masyarakat. Tanggung jawab sosial dan lingkungan seharusnya justru menjadikan perusahaan menjadi lebih baik dengan reputasi yang lebih baik dan kesempatan berkembang yang lebih besar. Jika tanggung jawab sosial dan lingkungan semata-mata menjadi beban, tanpa hak yang memadai, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan. Dalam keadaan ini mata rantai sistem ekonomi akan terputus, yang akhirnya akan menyulitkan seluruh masyarakat. 143 Oleh karena itu, untuk mengimbangi tanggung jawab sosial dan lingkungan, regulasi perlu menetapkan hak-hak perseroan terbatas untuk dapat berkembang, terutama hak berupa insentif hak-hak diantaranya mendapatkan kenyamanan berinvestasi dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Bahkan bila perlu dengan insentif tertentu, sehingga perusahaan dapat memprediksi bisnis ke depan terhadap modal yang telah atau akan ditanamkan, sehingga

142

Martono Aggusti, Op. Cit.hal. 89. Ibid. hal. 89.

143


bisnis dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pelayanan cepat, kepastian hukum, stabilitas hukum dan hukum yang bersifat adil, serta kondisi pengembangan dunia usaha yang lebih baik berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan pertanggung jawaban yang merupakan perwujudan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat. 144 Pada umumnya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan CSR menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 145 1. Tahapan perencanaan Perencanaan terdiri dari 3 (tiga) langkah utama yaitu Awareness building, CSR Assessement, dan CSR Manual building. Pertama, Awareness building merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya arti CSR dan komitmen manajemen. Upaya ini dilakukan antara lain melalui seminar, loka karya, diskusi dan lain-lain. Kedua, CSR Assessement merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentiflkasi 144

Lihat Ford R. Ford et.al dalam Martono Anggusti, Op. Cit. hal. 89-90. Ibid. Hal, 121-125, bahwa implementasi program CSR tersebut dapat dikelola berdasarkan pola sebagai berikut: 1. Program sentralisasi Perusahaan sebagai pelaksana/penyelenggara utama kegiatan, tempat dan kegiatan berlangsung di areal perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dapat bekerja sama dengan pihak lain misalnya event organizer atau institusi lainnya sejauh memiliki kesamaan visi dan tujuan. 2. Program desentralisasi Kegiatan dilaksanakan di luar area perusahaan. Perusahaan berperan sebagai pendukung kegiatan tersebut baik dalam bentuk bantuan dana, material maupun sponsorship. 3. Program kombinasi Pola ini dapat dilakukan terutama untuk program-program pemberdayaan masyarakat, di mana inisiatif, pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan dilakukan secara partisipatoris dengan beneficiaries 145


aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkahlangkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara efektif. Ketiga, CSR Manual building merupakan pedoman implementasi dari hasil assessment yang telah dilakukan 146. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking (mempelajari program CSR dari perusahaan lain yang dinilai lebih sukses dalam implementasi program ini), menggali dari referensi atau bagi perusahaan yang menginginkan langkah instan, penyusunan manual ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Penyusunan manual CSR dibuat sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pengelolaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Tahapan implementasi Tahap implementasi ini terdiri atas 3 (tiga) langkah utama yakni sosialisasi, pelaksanaan dan internalisasi. Pertama, Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan penuh seluruh komponen perusahaan. Kedua, pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasarkan roadmap yang telah disusun. Ketiga, internalisasi adalah tahap jangka 146

Ibid,


panjang mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan seperti melalui sistem manajemen kinerja. 3. Tahapan Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konsisten dari waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan CSR. Evaluasi dilakukan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi atas praktek CSR yang telah dilakukan. 4. Tahapan pelaporan Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sistem informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. Oleh karena itu, selain berfungsi untuk keperluan shareholder juga untuk stakeholder yang memerlukan. Perusahaan bebas menentukan bentuk atau format reporting yang dibuatnya karena memang belum ada standar baku yang diberlakukan. Misalnya, perusahaan dapat membuat laporan CSR sebagai bagian tersendiri dalam annual report. Bagian yang terpenting adalah kecukupan informasi tentang apa yang telah dilakukan perusahaan atas tanggung jawab sosialnya, Bentuk laporan bisa bersifat kualitatif, kuantitatif atau gabungan antara keduanya.


BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MEMPERKUAT GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERUSAHAAN

Recommend Documents