BAB II STUDI KEPUSTAKAAN
II.1 Efektivitas Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi dikatakan efektif bila tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli. Menurut Handayaningrat (1983:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Sigit (2003), bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan organisasi dapat tercapai. Georgopoulos dan Tannenbaum (dalam Steers 1980: 47) yang meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, berpendapat bahwa rumuan keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar sasarannya. Stoner dalam Tangkilisan (2005:138) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas merupakan kunci dari kesuksesan organisasi. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Mahsun (2006), yang mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.
Siagian juga mengatakan bahwa efektivitas tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan tersebut. Lebih rinci Siagian (2002:171) mengatakan bahwa efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, tepat waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan. Selanjutnya efektivitas bila ditinjau dari manfaat yang dihasilkannya, dapat diartikan bahwa efektivitas merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal dalam organisasi dengan berbagai cara. Steers (198:47) mengatakan bahwa semakin besar keuntungan organisasi, berarti organisasi semakin efektif. Selanjutnya Sarwito (1987: 45) mengatakan bahwa efektivitas sebagai sesuatu yang berhasil guna yaitu pelayanan baik atau mutu dan kegunaannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Secara rinci dapat dikatakan bahwa aktivitas seseorang atau organisasi dikatakan efektif apabila aktivitas
atau
perbuatan tersebut menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki atau direncanakan. Dari beberapa pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan awal yang telah ditentukan sebelumnya. Jelasnya, bila suatu tujuan dan sasaran dapat tercapai tepat pada waktunya maka program tersebut dikatakan efektif namun sebaliknya bila tujuan dan sasaran tidak dapat tercapai tepat pada waktunya maka program tersebut dikatakan tidak efektif.
Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa unsur penting dalam efektivitas, yaitu: 1. Pencapaian tujuan, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Ketepatan waktu, adanya kesesuaian waktu pelaksanaan program hingga berakhirnya program sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Manfaat, adanya manfaat yang dirasakan oleh penerima program. 4. Hasil, adanya hasil dari program yang telah terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat.
II.2 Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. (http://arsip.pnpm-mandiri.org/images/stories/pedum_final.pdf,
diakses
pada
tanggal 21 Januari 2011) Menurut Adisasmita ( 2006: 38) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaaan secara efektif dan efisian, baik dari aspek masukan atau input (SDM,dana,peralatan/sarana,data, rencana, dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan
pengawasan), dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi). Menurut Suharto (Suharto,2005:58) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-baran dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagi tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam
kegiatan
sosial,
dan
mandiri
dalam
melaksanakan
tugas-tugas
kehidupannya (Suharto,2005). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Di dalam melakukan pemberdayaan, keterlibatan pihak yang diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan
serta
kebutuhan
mereka,
serta
meningkatkan
keberdayaan
(empowering) pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan, dan memepertanggungjawabkan upaya peningkatan diri ekonomi (Kartasamita, 1996:249). Upaya
memberdayakan
masyarakat
dapat
dilihat
dari
tiga
sisi
(Kartasasmita 1996: 192-193), yaitu pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat
kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Dengan demikian tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. Dengan pemberdayaan diharapkan akan dapat meningkatkan akses kelompok miskin dalam proses pengambilan keputusan, akses terhadap fasilitas dan pelayanan, akses terhadap bantuan hukum, meningkatkan posisi tawar, serta mengurangi
peluang
terjadinya
eksploitasi
oleh
kelompok
lain
(Soetomo,2006:406).
II.2.1 Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan
subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan (Kartasamita,1996) sebagai berikut: Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan
oleh
masyarakat
yang menjadi
sasaran.
Mengikutsertakan
masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan
pengalaman
dalam
merancang,
melaksanakan,
mengelola,
dan
mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu pendekatan kelompok ini adalah paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.
I.6.2.2 Strategi Pemberdayaan Dalam kaitannya dengan masyarakat miskin, Suharto mengatakan terdapat lima strategi pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan:
1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. 2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. 3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan
berusaha. (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses tanggal 28 Januari 2011).
1I. 3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatn-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi ini memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Mubyarto (dalam Ndraha, 1990: 120) mengartikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Kemudian Adisasmita (Adisasmita, 2006: 38) mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi
kegiatan
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan
(implementasi)
program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Dengan kata lain bahwa anggota masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Beberapa alasan atau pertimbangan mengapa anggota masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi (Adisasmita, 2006:40) adalah:
1.
Anggota masyarakat mengetahui sepenuhnya tentang permasalahan dan kepentingan/kebutuhan mereka.
2.
Anggota
masyarakat
memahami
sesungguhnya
tentang
keadaaan
lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya. 3.
Anggota masyarakat mampu menganalisis sebab dan akibat dari berbagai kejadian dalam masyarakat.
4.
Anggota masyarakat mampu merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi.
5.
Anggota masayarakat mampu memanfaatkan sumberdaya pembangunan (SDA,
SDM,
dana,
sarana,
dan
teknologi)yang
dimiliki
untuk
meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka mencapai sasaran pembangunan masyarakatnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 6.
Anggota
masyarakat
dengan
upaya
meningkatkan
kemauan
dan
kemampuan SDMnya sehingga dengan berlandaskan kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan sebagian besar ketergantungan terhadap pihak luar.
Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan dan merupakan aktualisasi
dan
kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan. Kemudian Soehardjo (dalam Tangkilisan 2005: 321) mengatakan bahwa dalam pembangunan, partisipasi semua unsur masyarakat dengan kerja sama sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini
partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Conyers ( dalam M. Arifin, Nst, 2007 :38) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu: 1. Partisipasi merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya,
karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk
proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka Dalam hubungannya dengan pelaku-pelaku yang
terlibat dalam aktivitas
pembangunan, Nelson (dalam tangkilisan 2005:323) menyebutkan ada dua macam bentuk partisipasi, yaitu:
1. Partisipasi Harizontal yaitu partisipasi di antara sesama warga atau anggota masyarakat,
dimana masyarakat
mempunyai
kemampuan
berprakarsa dalam menyelesaiakan secara bersama suatu kegiatan pembangunan. 2. Partisipasi Vertikal yaitu partisipasi antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai pengikut atau klien.
Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran, sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan tarap hidup masyarakat yang bersangkutan, dan sebagi keluaran partisipasi dapat digerakkan atau dibangun dengan memberikan motivasi melalui berbagai upaya, seperti Inpres Bantuan Desa, LKMD, KUD dan lain sebagainya (Ndraha, 1990:109). Keberhasilaan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemem keuangan yang memadai, tetapi banyak dipengaruhi oleh peran serta masyarakat atau partisipasi masyarakat.
II. 4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan II.4.1 Gambaran Umum PNPM Mandiri Pedesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Pendekatan PNPM Mandiri Pedesaaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK), yang selama ini dinilai berhasil. (http://arsip.pnpm-mandiri.org/images/stories/pedum_final.pdf, diakses tanggal 21 Januari 2011). Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungannya, serta mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi kemiskinan. Misi PNPM Mandiri pedesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan
partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. Berdasarkan visi,misi dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melaui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
II.4.2 Dasar Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan Program yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan. Adapun
yang
menjadi
dasar
kebijakan
PNPM
Mandiri
pedesaan
(http://arsip.pnpm-mandiri.org/images/stories/pedum_final.pdf,
diakses
pada
tanggal 21 Januari,2011) adalah sebagai berikut: 1.
Pepres no. 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan. Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan diketuai oleh Menkokesra yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah konkrit dalam penanggulangan kemiskinan.
2.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3.
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim
Koordinasi
Penanggulangan
28/KEP/MENKO/KESRA/XI/2006
Tentang
Kemiskinan Tim
Pengendali
Nomor Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat.
II.4.3 Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi: 1.
Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2.
Melembagakan
pengelolaan
pembangunan
partisipatif
dengan
mendayagunakan sumberdaya lokal. 3.
Mengembangkan
kapasitas
pemerintahan
desa
dalam
memfasilitasi
pengelolaan pembangunan partisipatif. 4.
Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5.
Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6.
Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
7.
Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.
II.4.4 Prinsip Dasar PNPM Mandiri Pedesaan Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: 1.
Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legasl maupun administratif
2.
Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
3.
Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
4.
Otonomi.
Masyarakat
diberi
kewenangan
secara
mandiri
untuk
berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola 5.
Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotongroyong menjalankan pembangunan
6.
Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan
bermanfaat
bagi
sebanyak-banyaknya
masyarakat,
dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas 7.
Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
8.
Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
9.
Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
PNPM Mandiri Perdesaan juga memiliki prinsip lainnya, yakni: a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya. b. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
II.4.5 Ketentuan Dasar PNPM Mandiri Pedesaan Ketentuan dasar PNPM Mandiri Pedesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Pedesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah, ketentuan dasar tersebut meliputi: 1. Desa Berpartisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri pedesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan, ditintut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya
keanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan. 2. Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai dana Bantuan Langsung Masyarakat diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria: a. lebih bermanfaaf bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan. c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. d. didukung oleh sumber daya yang ada. e. Memiliki potensi berekembang dan berkelanjutan. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan langsung Masyarakat PNPM Mandiri pedesaan adalah sebagai berikut: a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal). c. kegiatan peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal d. penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
3.
Mekanisme Usulan Kegiatan Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan
Bantuan Langsung Masyarakat PNPM mandiri Pedesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan yang secara langsung harus berkaitan. Tiga usulan tersebut adalah: a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat ( kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khususnya perempuan. c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat
(kesehatan
atau
pendidikan)
dan
peningkatan
kapasitas/
keterampilan kelompok usaha ekonomi yanag ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan. 4. Swadaya Masyarakat Swadaya
adalah
kemauan
dan
kemampuan
masyarakat
yang
disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM mandiri Pedesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.
5. Kesetaraan dan keadilan Gender Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepad perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada pihak perempuan, PNPM Mandiri pedesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaa, pelaksanaan dan pelestarian. 6. Jenis Kegiatan yang dilarang Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Pedesaan adalah: a)
Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik.
b) Pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah. c)
Pembelian senjata, bahan peledak, asbes dana bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, obat-obatan terlarang dan lain-lain).
d) Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya. e)
Pembiayaan gaji pegawai negari sipil.
f)
Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak dibawah usia kerja.
g) Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau. h) Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.
i)
Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.
j)
Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.
k) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur kegiatan. l)
Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha)
m) Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. n) Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. 7. Sanksi Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri pedesaan. Sanksi bertujuan untuk menunbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Sanksi tersebut dapat berupa: a)
Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.
b) Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c)
Sanksi program, yaitu pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Pedesaan dengan
baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagi kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.
II.4.6 Komponen Program pelaksanaan PNPM Mandiri Komponen pelaksanaan PNPM Mandiri dalam mengatasi kemiskinan masyarakat, yaitu: 1. Pengembangan Masyarakat Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasilhasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan,
dan
operasional
pendampingan
masyarakat;
dan
fasilitator,
pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai
sebagian
kegiatan
yang
direncanakan
oleh
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin. 3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
II.4.7 Strategi PNPM Mandiri Strategi PNPM Mandiri terdiri atas 2 bagian yaitu: 1. Strategi Dasar a.
Mengintensifkan
upaya-upaya
pemberdayaan
untuk
meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat. b.
Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
c.
Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.
2. Strategi Operasional a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. b. Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya; c. Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
II.4.8 Pendekatan PNPM Mandiri Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan: a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal. c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.
II.4.9 Ruang Lingkup PNPM Mandiri Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi :
a)
Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
b) Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini. c)
Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
d) Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dan
pemerintahan
lokal
melalui
penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
II.4.10 Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan Masyarakat merupakan pelaku utama PNPM Mandiri Pedesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya d i desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan
mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, yang meliputi: 1. Kepala Desa Peran Kepala desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaaan di desa. Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Pedesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Pedesaan yang telah ada di desa. Kepala Desa juga berperan mewakili desanya dalam pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan PNPM Mandiri Pedesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelesstarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan di desa. BPD juga mewakilli masyarakat bersama Kepala Desa dal;am menbuat persetujuan pembentukan badan kerjasama antar desa.
3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) TPK terdiri dari anggota masyrakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialosasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Pedesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 4. Tim Penulis Usulan (TPU) TPU bersal dari masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran TPU adalah menyiapkan dan menyusus gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan. TPUdipilih masyarakat berdasarkan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. 5. Tim Pemantau Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesaepakatan ketika musyawarah. Hasil pemantauan disampaikan pada saat musyawarah desa dan antar desa. 6. Tim Pemelihara Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasilhasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melauui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan
kebutuhan dan kesaepakatan ketika musyawarah. Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat tersebut. 7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan KPMD/K warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. 8. Kelompok Masyarakat Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, ibu-ibu PKK, kelompok SPP, dan sebagainya.
II.5 Irigasi Pertanian II.5.1 Pengertian Irigasi pertanian Salah satu tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembangunan
infrastruktur pedesaan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Salah satu prasarana yang diberikan adalah irigasi Pertanian. Irigasi pertanian merupakan suatu input atau masukan dalam pengelolaan lahan sebagai bagian dari budidaya pertanian. Sistem irigasi untuk pertanian telah dikenal oleh masyarakat indonesia sejak jaman kerajaan kuno. Tidak hanya di Indonesia, beberapa bangsa pun telah mengenal irigasi sebagai bagian pengelolaan lahan untuk mengatur hidrologi sejak jaman sebelum masehi. Semua proses kehidupan dan kejadian di dalam tanah yang merupakan tempat media pertumbuhan tanaman hanya dapat terjadi apabila ada air, baik bertindak sebagai pelaku (subjek) atau air sebagai media (objek). Proses-proses utama yang menciptakan kesuburan tanah atau sebaliknya yang mendorong degradasi tanah hanya dapat berlangsung apabila terdapat air. Menurut Erman Mawardi (2007: 5), Irigasi adalah usaha untuk memperoleh air yang menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk keperluan penunjang
produksi
pertanian.
Menurut
Hansen,
dkk
dalam
Suprodjo
Pusposutardjo (1990), Irigasi adalah pemberian air kepada tanah dengan maksud memasok lengas esensial bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dalam peningkatan produksi pangan, irigasi mempunyai peranan penting untuk menyediakan air untuk tanaman dan dapat digunakan untuk mengatur kelembaman tanah, membantu menyuburkan tanah, dapat menekan pertumbuhan
gulma, dapat menekan perkembangan hama penyakit tertentu dan memudahkan pengelolaan tanah. Irigasi sangat bermanfaat bagi pertanian, terutama di pedesaan. Dengan irigasi, sawah dapat digarap tiap tahunnya, dapat dipergunakan untuk peternakan, dan keperluan lainnya yang bermanfaat. Irigasi bertujuan untuk membantu para petani dalam mengolah lahan pertaniannya, terutama bagi para petani di pedesaan yang sering kekurangan air.
1. Meningkatkan Produksi Pangan terutama beras 2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air irigasi 3. Meningkatkan intensitas tanam 4. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan jaringan irigasi perdesaan. Menurut Susprodjo Pusposutardjo, Tujuan umum irigasi adalah : 1. Menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam menghadapi kekeringan jangka pendek 2. Mendinginkan tanah dan atmosfir sehingga akrab untuk pertumbuhan tanaman. 3. Mengurangi bahaya kekeringan 4. Mencuci dan melarutkan garam dalam tanah
