26
BAB II SISTEM PERDAGANGAN EFEK PASAR MODAL DI INDONESIA A. Pasar Modal di Indonesia Keberadaan pasar modal di Indonesia sudah lama dikenal, yaitu pada saat penjajahan Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya bursa efek di Batavia yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor
de Effectenhandel pada 14 Desember
1912, walaupun tujuannya untuk menghimpun dana guna mengembangkan sektor perkebunan yang ada di Indonesia. Pihak-pihak yang berperan pada saat itu adalah orang-orang
Hindia
Belanda
dan
orang-orang
Eropa,
dan
efek
yang
diperdagangkan adalah saham dan obligasi milik perusahaan Belanda yang ada di Indonesia maupun yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun beberapa pembagian sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia yakni sebagai berikut 24: 1. Pra-pembentukan bursa hingga saat pendirian bursa, yaitu dari 1912 sampai 1925. Periode ini ditandai dengan meningkatnya perkembangan ekonomi Indonesia yang pada umumnya dikuasai oleh Beanda dengan seperangkat kegiatan usahanya. Jika dilihat dari sejarahnya aka tahap ini tidak terlepas pula dari keterlibatan Pemerintahan Belanda dalam kegiatan ekonomi/usaha milik Belanda. Dalam usaha mengembangkan perekonomian tersebut pemerintahan kolonial Belanda sejak awal abad ke-19 membangun perkembangan perkebunan 24
Sumantoro, Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1998) Hlm. 31.
27
secara besar-besaran di Indonesia. Sumber dana untuk kegiatan tersebut adalah dari penabung yang dikerahkan sebaik-baiknya. Penabung terdiri dari orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Sebagai tindak lanjutnya dengan mencontoh keadaan di negeri Belanda, maka timbul pikiran untuk membuat pasar modal di Batavia/Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari pengusaha Belanda mendirikan Vereniging voor de Effectenhandel di Batavia dan sekaligus memulai perdagangan efek pada tanggal 14 Desember 1912 yang pada awalnya terdiri dari beberapa makelar seperti: Fa. Dunlop & Kolf, Fa. Gijselman & Steup, Fa. Monod & Co., Fa. Adree Witansi & Co., dan Fa. A. W Deeleman. Efek yang diperjualbelikan di Pasar modal/bursa di Batavia (Jakarta) adalah saham dan obligasi perusahaan/perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Di samping itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda meliputi obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, propinsi dan/atau kotapraja. Di samping itu, juga diperdagangkan sertifikat saham perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda serta efek Belanda lainnya. Berkembangnya psar modal di Batavia ketika dibukanya pasar modal (bursa efek) di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925, dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925 yang anggotanya terdiri dari: Fa. Dunlop & Kolf, Fa. Gijselman & Steup, Fa. V. Van Velsen, Fa. Beaukkerk & Cop, dan P.O Loonen, Fa. Monod & Co.
28
2. Periode 1926 sampai kemerdekaan. Berdasarkan keberhasilan perdagangan efek di Batavia, Surabaya, dan Semarang tersebut, telah menimbulkan keinginan di kalangan perbankan Belanda untuk turut serta sebagai makelar. Pada tahun 1928 masuk tiga bank Belanda yang menjadi anggota bursa yaitu: N.H.M (Factory), Escempto dan N.H.B. Pada Perang Dunia II kegiatan perdagangan efek di Bursa Efek Surabaya dan Semarang ditutup karena keadaan suhu politik di Eropa menghangat terutama dengan memuncaknya kekuasaan Adolf Hitler, dan pada tanggal 10 Mei 1940 Bursa Efek Jakarta pun ikut ditutup. Penutupan bursa efek di ketiga kota tersebut sangat mengganggu likuiditas efek menyulitkan pemilik Efek yang berakibat ditutupnya kantor-kantor makelar dan pelepasan pegawai. Demikian pula di masa perang kemerdekaan pengusaha dan perseroan Belanda masih kurang berminat untuk menananmkan likuiditas terpaksa mengirimkan efeknya ke luar negeri yang pada umumnya ke negara Belanda. 3. Periode Setelah Kemerdekaan Pasar modal berkembang sebagaimana digambarkan dari banyaknya pedagang efek di tiga kota tersebut serta jumlah emisi efek mencapai sekitar Rp 7 Triliun dengan sekitar 250 macam efek ternyata tidak dapat diteruskan karena kestabilan politik dan pecahnya Perang Dunia II. Meskipun perkembangan pasar modal ketika itu cukup menggembirakan namun hanya dinikmati oleh bangsa dan perusahaan Belanda dan Eropa.
29
Pada tahun 1950an setelah Indonesia merdeka pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi pemerintah sehingga mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali bursa efek di Indonesia yang ditetapkan dengan UndangUndang Darurat Nomor 13 pada tanggal 1 September 1951, kemudian dijadikan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor. 15 tahun 1952 tentang Bursa dan Kepentingan Menteri Keuangan Nomor 28973/UU Tanggal 1 November 1951. 4. Pasar dalam Keadaan Lumpuh (Dormant) Perkembangan pasar modal yang cukup menggembirakan ternyata berakhir di luar jangkauan ekonomi, mulai terlihat klesuan dan kemunduran perdagangan di Bursa Efek Jakarta disebabkan oleh warga negara Belanda meninggalkan Indonesia akibat politik konfrontasi yang dilancarkan oleh Pemerintah Indonesia terhadap Belanda dan disusul dengan nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1985 yang kemudian disusul dengan instruksi dari Badan Nasionalisasi Perusahaan
Belanda (BANAS) pada tahun 1960 yaitu
larangan untuk memperdagangkan efek di bursa efek di Indonesia dan semua efek dari perusahaan Belanda dan yang beroperasi di Indonesia. Di samping itu sebagian besar yang terdiri dari perseorangan dan perusahaan Belanda banyak meninggalkan Indonesia sebagai akibat tindakan nasionalisasi. 5. Periode Persiapan Pembentukan Pasar Modal yang Baru Pasca keadaan pasar modal lumpuh lebih dari 10 tahun, pemerintah orde baru mencoba memulihkan keadaan ekonomi moneter yang stabil dan strategi
30
rencana pembangunan lima tahun pertama. Pemerintah mulai mempersiapkan penyiapan pembentukan pasar modal yang baru yang diawali dengan usaha penyempurnaan Undang-Undang Perseroan/KUHD pada tahun 1968. Meskipun tujuan utamanya ketika itu adalah untuk memenuhi permintaan PMA dengan hak suara pemegang saham diatur dengan prinsip satu saham satu suara di samping tetap memperbolehkan prinsip pembatasan 6 suara. Untuk menyikapi permasalahan tersebut pemerintah membentuk lembaga yang kemudian disebut Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (BAPEPUM) pada tahun 1971 yang berhasil memberikan berbagai usulan persiapan pembentukan pasar modal yang baru. 6. Pembaruan Pasar Modal Periode pembaharuan ini memberikan peluang kepada perusahaanperusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat dan masyarakat diberi kesempatan untuk membeli saham-saham tersebut. Langkah ini merupakan pendahuluan dari penjelasan menuju terwujudnya keadilan sosial. Langkah ini bertujuan
untuk
melindungi
masyarakat
pembeli
saham
dan
sekaligus
memberikan jaminan bahwa uang yang ditanamkan oleh pembeli saham akan memperoleh keuntungan yang pantas. Dengan prinsip pemerataan yang akan dicapai diupayakan pembelian saham tidak hanya dapat dibeli oleh segolongan tertentu saja. Jika hal ini terjadi maka tujuan dari pemerataan dan keadilan sosial tidak akan dicapai.
31
7. Era Sosialisasi (1988-1996) Pada era ini telah terjadi perubahan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan liberal akibat dari pengaruh globalisasi. Era keterbukaan (glasnost) sedang melanda dunia dan di era ini pula negara adi kuasa Uni Soviet bubar, dan negaranegara blok sosialis sati demi satu mulai meninggalkan paham lamanya yang cenderung komunis, tertutup dan sebagainya. Masuknya pola liberalisasi di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya paket-paket deregulasi ekonomi. Adapun yang berpengaruh langsung untuk kehidupan suatu pasar modal adalah dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Ekonomi dan Moneter yaitu: 25 a. Paket Desember 1987 yang dikenal dengan Pakdes. Isinya antara lain penghapusan persyaratan laba minimum 10% dari modal sendiri. Diperkenalkannya instrument baru pasar modal yaitu saham atas tunjuk. Dibukakannya bursa pararel sebagai arena perdagangan efek bagi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Dihapuskannya ketentuan batas maksimum fluktuasi harga 4%. b. Paket Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto. Lewat pakto ini pemerintah melakukan terobosan-terobosan yang amat signifikan, berupa pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan taabungan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian kredit bank keapada nasabah perorangan dan nasabah grup yaitu secara berturut-turut tidak melebihi 20% dan 50% dari modal 25
I Putu Gede Ary Suta, Menuju Pasar Modal Modern, (Jakarta: Yayasan Satria Bakti, 2000), hlm. 17
32
sendiri bank pemberi kredit. Penetapan syarat modal minimal untuk mendirikan bank umum swasta nasional, bank pembangunan swasta nasional dan bank campuran. Kebijakan ini juga memberi peluang kepada bank untuk memanfaatkan pasar modal untuk memperluas permodalannya. c. Paket Desember 1988. melalui paket ini, pemerintah member kesempatan kepada swasta untuk mendirikan dan menyelenggarakan bursa diluar Jakarta. Dengan kebijakan ini dbuka peluang bagi investor di Indonesia bagian lain untuk memperdagangkan efeknya di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Paket ini memungkinkan pula perusahaan untuk mencatatkan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dibursa (company listing). Dengan demikian, diharapkan bahwa saham perusahaan akan lebih marketable. Karena kebijaksanaan inilah pasar modal menjadi aktif untuk periode 1998 hungga sekarang. 8. Periode Kepastian Hukum (1996-sekarang) Sekarang tanggapan atas dikeluarkannya paket Deregulasi Desember 1987 dan Deember 1988 tentang diperbolehkannya swastanisasi bursa efek maka sejak tanggal 13 juli 1992, Bursa Efek Jakarta berubah menjadi perusahaan swasta PT. Bursa Efek Jakarta. Pemilik saham adalah perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Pada tahun itu juga Bapepam yang mulanya sebagai Badan Pelaksana Pasar Modal berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tahun 1993 berdiri lembaga penunjang pasar modal, yaitu lembaga kliring dan penyelesaian, yaitu PT
33
Kustodian Depositori Efek Indonesaia (KDEI) dan tahun 1994 berdiri PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 26 Seiring dengan perkembangan kegiatan pasar modal, kegiatan di bursa juga semakin ramai dan kompleks. Dari data yang ada di Bursa Efek Jakarta diketahui bahwa jumlah saham yang tercatat di BEJ meningkat pesat, dari 24 saham pada tahun 1988 menjadi lebih dari 200, dengan jumlah perusahaan pialang yang menjadi anggota BEJ tercatat 197 perusahaan. Dengan kenyataan tersebut, tentu saja system perdagangan manual yang dilakukan sejak tahun 1997 oleh BEJ tidak lagi efisien. Oleh karena itu perlu dipikirkan dengan jumlah yang besar dan layanan yang cepat, tepat, dan profesional. Akhirmya pada tahun 1995 tepatnya pada tanggal 22 Mei 1995 diterapkan satu system otomatis yang akan dapat memantau dengan segera pergerakan naik turunnya harga saham, serta dapat memantau segera pergerakan naik turunnya harga saham, serta informasiinformasi lain secara akurat dan cepat. System ini dikenal dengan nama JATS (Jakarta Automatic Trading System) atau system otomatis perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta. Dengan sistem baru ini para pialang dan juga investor dapat memonitor aktivitas perdagangan yang terjadi dibursa, disamping itu pelaksanaan order jual atau beli juga dapat berjalan lebih adil dan transparan. 27 Setelah dikeluarkan Undang-Undang Pasar Modal yakni Nomor 8 tahun 1995 dimana diatur pada undang-undang ini bahwa BAPEPAM diberi wewenang selaku pengawas pasar modal yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang sebelumnya belum ada. Pada tahun 2011 26
Panji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),
27
www.idx.co.id (diakses tanggal 21 Februari 2015)
hlm. 32.
34
pemrtintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang secara resmi menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sebagai lembaga pengawasan pasar modal Indonesia. Hampir seratus lima puluh tahun sejak diundangkannya Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada dasarnya pengertian efek tidak pernah berubah. Efek selama masa tersebut hanya diartikan sebagai saham dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi dan lain-lain. Tetapi sejak diaktifkannya kembali Pasar Modal di Indonesia yaitu dengan didirikannya Bursa Efek Jakarta, istilah efek (di Pasar Modal) kemudian menjadi diperluas sehingga tidak hanya mencakup saham, obligasi dan surat-surat berharga saja. Istilah efek bahkan menjadi istilah yang makin rumit karena munculnya efek-efek lain yang merupakan derivatif (turunan) dari efek-efek yang pertama tersebut. Begitu rumitnya pengertian efek sehingga saat ini dapat dikatakan dalam peraturan-peraturan mengenai instrumen (efek) tersebut telah terjadi semacam pembagian kerja, dan akhirnya juga pembagian dalam penggunaan istilah ini dimana efek menjadi istilah milik pasar modal, sedangkan untuk pasar uang telah digunakan istilah surat berharga. 28 Pengertian efek ini juga menjadi sangat penting karena Undang-undang Pasar Modal dengan tegas mengecualikan beberapa instrumen atau efek/surat berharga,
yang
karena
sifatnya
maka
emiten
atau
perusahaan
yang
menerbitkannya tidak diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran.
28
Hamud M Balfas , op. cit. hlm 79
35
Instrumen-instrumen yang dikecualikan tersebut sebagian memang merupakan efek tetapi karena mempunyai sifat tertentu seperti masa berlakunya yang kurang dari satu tahun, diperdagangkan dipasar uang, atau karena penerbitannya merupakan usaha dari lembaga tersebut (misalnya sertifikat deposito atau polis asuransi), atau merupakan penerbitan efek yang dilakukan secara langsung atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Efek yang diterbitkan dan dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia ini misalnya obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai setoran modal atas bank-bank yang masuk dalam program rekapitalisasi. Atau obligasi lain berbentuk surat utang negara yang belakangan ini mulai sering dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembiayaan kegiatan negara dan pembangunan. Efek-efek yang dikecualikan ini pada umumnya diperdagangkan di pasar uang dan pengaturannya dilakukan oleh otoritas moneter yaitu menteri keuangan atau bank sentral (Bank Indonesia). 29 Arti efek menurut UUPM Pasal 1 ayat 5 adalah 30: ”Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti uang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.” Pengertian efek ini mencakup efek dalam arti luas. Sedangkan Prof. Limperg memberikan definisi menurut pemegangnya, yaitu: 31 1. Hak pemilik atas sebagian kekayaan/permodalan perusahaan. 2. Hak untuk menerima bagian laba perusahaan. 3. Hak dalam bagian utang jangka panjang 29
Ibid., Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 31 M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, op.cit. hlm 181 30
36
Sebagaimana dikemukakan diatas pengertian efek merupakan sebuah pengertian
yang
luas.
Efek
merupakan
instrumen
yang
tidak
hanya
diperdagangkan di pasar modal tetapi juga di pasar uang. 32 Pasar uang (money market) di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal (capital market). Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembagalembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata, hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. 33 Dua instrumen penting dalam pasar uang di Indonesia adalah sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). Dua instrumen ini digunakan dalam rangka operasi pasar. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 4/10/PBI/2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerbitan dan perdagangan SBI, instrumen tersebut dirumuskan sebagai surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 34 Instrumen Bank Indonesia lainnya yaitu SPBU sekarang ini tidak dikenal lagi. Dalam surat keputusannya No. 21/53/Kep/Dir, Direktur Bank Indonesia mendefenisikan SPBU ini sebagai surat berharga jangka pendek dalam Rupiah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang. Pengaturan selanjutnya atas SPBU ini 32 33
Hamud M Balfas , op. cit. hlm 83 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),
hlm. 208.
34
Hamud M Balfas , op. cit. hlm 84
37
dilakukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 21/31/UPC dimana warkatnya Bank Indonesia membedakan SPBU ini, yang terdiri dari 35: 1. Surat Sanggup (aksep/pomes) yang dapat berupa: a. Surat sanggup yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka peneriman kredit dari bank atau LKBB untuk membiayai kegiatan tertentu. b. Surat sanggup yang diterbitkan oleh bank atau LKBB dalam rangka pinjaman antar bank Surat sanggup/ orderbriefje atau accept adalah surat berharga yang memuat kata “aksep atau promes atau surat sanggup” dimana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. 36 2. Surat wesel yang dapat berupa: a. Surat wesel yang diatik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak dalam rangka transaksi tertentu. Penarik atau tertarik adalah nasabah bank atau LKBB. b. Surat wesel yang ditarik oleh nasabah bank atau LKBB dan diaksep oleh Bank atau LKBB dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu. 3. Surat-surat berharga lainnya yang akan ditetapkan kemudian. Selain kedua surat berharga diatas (SBI atau SPBU) di pasar uang juga dikenal surat berharga lainnya yaitu surat berharga komersial (commersial 35
Ibid., hlm. 85 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, (Bogor:P Ghlmia Indonesia, 2006), hlm. 237. 36
38
paper) atau dikenal dengan singkatan CP. Surat keputusan direksi Bank Indonesia yang mengatur mengenai surat berharga komersial (commersial paper) ini mendefenisikan CP sebagai surat sanggup tanpa jaminan yang ditterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Menurut keputusan direksi BI tersebut, CP ini berciri-ciri merupakan surat berharga yang berjangka waktu paliing lama 270 hari; diterbitkan oleh perusahaan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia; telah memperoleh peringkat. Selain SBI, SPBU, dan CP diatas ada juga surat berharga lainnya yaitu yang diterbitkan di pasar uang seperti Medium Term Notes, Floating Rates Notes, Surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Selain itu dengan dikeluarkannya Undangundang No. 24/2002 tentang Surat Utang Negara selain diperkenalkannya obligasi negara Undang-undang ini juga memperkenalkan instrumen pasar uang bernama Surat Perbendaharaan Negara, yang seperti juga surat berharga pasar uang lainnya, mempunyai jangka waktu tidak lebih lama dari dua belas bulan. Dari uraian diatas dapatlah dilihat perbedaan antara efek pasar uang dengan efek pasar modal yakni pada usia dari kedua jenis efek tersebut. Perbedaan ini tidak hanya terdapat di Indonesia tetapi juga di negara lainnya. Efek pasar uang umumnya dianggap sebagai efek yang mempunyai usia kurang dari satu
39
tahun sedangkan efek pasar modal mempunyai usia yang lebih panjang bahkan tidak terbatas. 37 Pasar modal Indonesia memperdagangkan efek dalam wujud instrumen modal dan utang, instrumen derivatif seperti surat pengganti atau bukti sementara dari efek, bukti keuntungan dan surat jaminan, hak-hak untuk memesan dan membeli saham atau obligasi, warrant, dan option. 38 Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (bonds atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat kepemilikan (saham atau equity). Obligasi merupakan bukti pengakuan berutang dari perusahaan, sedangkan saham merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan. Di bursa di seluruh dunia, kedua efek tersebut yang paling banyak diperdagangkan. Demikian pula halnya dengan bursa efek di Indonesia. Khususnya di bursa efek Indonesia ada surat berharga yang dinamakan sebagai sekuritas kredit, yang tiada lain adalah bukti pengakuan utang jangka pendek (kurang dari 3 tahun). 39 Dalam praktiknya, saham maupun obligasi dapat diperbanyak ragamnya. Artinya, saham dan obligasi di derivasikan dalam beberapa jenis yang penggolongannya dapat ditentukan menurut kriteria yang melekat pada masingmasing saham dan obligasi itu sendiri. B. Pelaku-Pelaku di Pasar Modal Pihak-pihak yang berperan dalam pasar modal Indonesia diberikan kewenangan oleh UUPM. Segala hal yang berkaitan dengan regulasi, penerapan
37
Ibid., hlm. 87 M.Irsan Nasarudin, Indra Surya, op. cit. hlm 182 39 Hamud M Balfas , op. cit. hlm 182 38
40
peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum
berdasarkan UUPM
berada ditangan Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal), akan tetapi setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) maka kewenangan Bapepam menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksana perdagangan efek merupakan otoritas bursa efek, yaitu PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES). Bursa efek memiliki otoritas membuat aturan main dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan, seperti melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tertentu. Adapun pihak-pihak yang berperan sebagai pelaku dalam kegiatan pasar modal di Indonesia antara lain 1. Emiten Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi (bond) dan pembelinya adalah masyarakat umum. Emiten yang menerbitkan saham menjual saham melalui penawaran umum baik penawaran umum perdana (initial public offering, IPO) kepada investor publik, penawaran kepada pemegang saham yang ada (right issue), maupun penawaran saham berikutnya (seasoend equity offering). Emiten yang menerbitkan obligasi menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. 2. Self Regulatory Organizations (SRO) Self Regulatory Organizations (SRO) adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan
41
usahanya. Saat ini SRO terdiri dari tiga pihak, yaitu bursa efek (BEJ dan BES), Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). a. Lembaga
Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adakah hanya satu, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). b. Lembaga
Penyimpanan
Penyimpanan
dan
dan
Penyelesaian
Penyelesaian
(LPP)
(LPP).
adalah
Lembaga
pihak
yang
menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam adakah hanya satu, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). c. Bursa Efek
UUPM
mendefinisikan
bursa
efek
adalah
pihak
yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka. Bursa efek dapat membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya. 3. Perusahaan Efek / Sekuritas
42
Perusahaan efek (securities companies) adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan tiga kegiatan berikut: a. Penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek (underwriter) adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (full commitment and non full commitment). b. Perantara pedagang efek (broker dealer) atau perusahaan pialang. Perantara pedagang efek (broker dealer) atau perusahaan pialang adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. c. Manajer investasi. Manajar investasi (investment manager), adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah. 4. Lembaga Penunjang Pasar Modal a. Biro Administrasi Efek (Securities Administration Bureau) Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. b. Kustodian (Custodian) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima
43
dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya c. Wali Amanat (Trustee) Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. d. Penasihat Investasi (Investment Advisor) Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. e. Pemeringkat Efek (Rating Agencies) Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Saat ini terdapat 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO atau PT Kasnic Credit Rating Indonesia 5. Profesi Penunjang Pasar Modal a. Akuntan publik Akuntan publik membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan bursa efek.
44
Akuntan publik dalam hal ini berperan menyampaikan laporan sebagai suatu dokumen dari seorang akuntan publik yang bebas dan telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan. 40 b. Notaris Notaris berperan ketika emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lainnya menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak kegiatan c. Konsultan hukum Konsultan hukum membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya d. Perusahaan penilai Penilai berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi. Penilai yang dimaksud disini ialah pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan yang melakukan penawaran umum. Penilai juga harus terlebih dahulu terdaftar di Bapepam sebelum melakukan kegiatan sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. 41 6. Investor Investor merupakan pelaku investasi dalam pasar modal, dimana investasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapt digunakan untuk
40
Sumantoro, aspek-aspek hukum dan potensi pasar modal di Indonesia, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1987) hlm.183. 41 Setiandji, obligasi dalam prespektif hukum Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 53.
45
melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil(keuntungan). 42 Peran investor di Pasar Modal sangat penting. Investorlah pelaku utama di bursa. Maju mundurnya suatu pasar modal sangat tergantung pada besar kecilnya investor. Tanpa investor, tak akan ada pasar modal. Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak
yang
menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dapat dibedakan ke dalam: a. investor perseorangan (individual investor) b. investor institusi (institutional investor). Investor juga dapat dibedakan berdasarkan asal negaranya, yaitu: a. Investor Indonesia (domestik/lokal). b. Investor asing.
C. Mekanisme Perdagangan Efek di Indonesia Secara umum, dikenal ada dua mekanisme perdagangan efek di pasar modal yaitu sebagai berikut: 1. Sistem perdagangan dengan warkat (script trading/paper trading) Kegiatan perdagangan efek secara manual yakni dengan menggunakan medium kertas atau surat secara fisik baik berupa saham maupun alat bayarnya adalah suatu sistem perdagangan yang sejak lama telah dikenal dinegara-negara yang menyelenggarakan kegiatan pasar modal di seluruh dunia dan umumnya digunakan dinegara-negara berkembang. Penyelesian fisik dalam hal ini adalah 42
Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.
46
penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek. Beberapa pengaturan atau sumber hukum yang mengatur perdagangan efek dengan warkat yakni terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang No.40/2007 yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak (baik berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta di bawah tangan) yang asli atau salinannya tersebut disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Pasal 51 Undang-Undang No.40/2007 yang menyatakan bahwa pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/KMK.01/1987 tentang Perdagangan Efek di Bursa yang mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 1987 khususnya Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa transaksi yang telah terjadi di Bursa Efek dibuktikan dengan Nota Transaksi dan/atau Akta Pemindahan Hak yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli atau kuasanya. Pasal 55 UndangUndang No.8/1995 yang menyatakan bahwa penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Proses transaksi perdagangan saham dalam sistem ini adalah 43: a. Investor yang ingin membeli atau menjual sahamnya harus menghubungi salah satu Perantara Pedagang Efek atau yang dikenal dengan nama
43
Erwin A.Koetin, Suatu Pedoman Investasi Dalam Efek Di Indonesia: Financial Markets Project, (Jakarta, 1995), hlm.32.
47
Pialang Saham (Broker) anggota bursa untuk mengisi Formulir Pemesanan yang memuat antara lain : 1. Data identitas pemesan; 2. Nama saham yang akan dibeli atau dijual; 3. Jumlah saham yang akan dibeli atau dijual; 4. Limit harga; 5. Batas waktu pemesanan. b. Setelah itu nasabah atau investor yang akan membeli saham tersebut harus menyetorkan sejumlah uang pembelian dan nasabah penjual harus membawa dan menyerahkan surat sahamnya kepada Pialangnya masingmasing. c. Pemesanan tersebut akan dicatat dalam Buku Transaksi Bursa, dan setiap hari perdagangan, kuasa anggota bursapenjual menerima, memeriksa, dan menandatangani Daftar Transaksi Efek. d. Kemudian Daftar Transaksi Efek tersebut akan dikirimkan kepada Lembaga Kliring Dan Penjaminan, yang dalam hal ini adalah PT. Kliring penjamin Efek Indonesia (KPEI) sebagai lembaga kliring dan penjaminan untuk menerangkan bahwa telah tejadi transaksi dan pengalihan hak atas kepemilikan suatu saham tertentu. e. Penyerahan fisik suatu saham dilakukan di Lembaga Kliring Dan penjaminan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1. Dengan endorsemen; 2. Dengan menerbitkan surat saham baru.
48
2. Sistem perdagangan tanpa warkat (scripless trading) Sistem
perdagangan
tanpa
warkat
merupakan
suatu
mekanisme
perdagangan efek di pasar modal, dimana tidak didapati lagi perdagangan efek yang beredar dari tangan ke tangan atau dalam bentuk fisik melainkan melalui sistem elektronik. Sehingga sistem perdagangan ini memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan efek secara elektronik. Adapun pada scripless trading, peralihan hak atas efek dilakukan dengan jalan pemindahbukuan antar rekening efek. Maksud dari pemindahbukuan adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dari rekening efek yang satu dan menambahkan efek dimaksud pada rekening efek pada kustodian yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik. 44 Agar dapat dilakukan pemindahbukuan secara elektronik, maka efek-efek yang diterbitkan oleh emiten dan efek yang dimiliki oleh investor yang dalam hal ini diwakili oleh perantara pedagang efek harus dititipkan pada penitipan kolektif KSEI sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan cara membuka rekening efek. Pengertian rekening efek itu sendiri berdasarkan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi efek dan atau dana milik pemegang rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI. 45 Sistem elektronik yang digunakan PT KSEI untuk menyimpan efek-efek yang sudah dikonversi dalam bentuk data elektronik adalah The central depository 44 45
Penjelasan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Peraturan Jasa Kustodian Sentral butir 1.1.
49
and book entry settlement system (C-best). C-best merupakan suatu sistem komputer yang dirancang untuk menggantikan sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sesuai dengan peran KSEI sebagai LPP, maka fungsi utama dari C-best adalah memberikan jasa penyimpanan catatan kepemilikan dan pemindahbukuan kepemilikan efek dan dana. 46 Efek-efek yang tersimpan dalam C-best di PT KSEI dicatatkan dalam rekening efek atas nama pemegang rekening atau Partisipan PT KSEI yang terdiri dari: 1. Perusahaan efek. Perusahaan efek yang dimaksudkan disini adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek (PPE), sebagai pihak yang mewakili investor dalam melakukan kegiatan jual beli efek. 2. Bank Kustodian Yang dapat melakukan kegiaatan usaha sebagai bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Kelebihan penerapan sistem Scripless trading ini yaitu 47: 1. Tingkat keamanan transaksi lebih tinggi; 2. Penyelesaian transaksi lebih cepat (menjamin kepastian penyelesaian transaksi), yaitu penjual akan mendapatkan dananya dan pembeli akan mendapatkan sahamnya pada hari yang telah ditentukan, sehingga
46
Benny Haryanto, “Peran PT KSEI dalam Transaksi di Pasar Modal,” (Makalah disampaikan pada Lokakarya Masalah-Masalah Aktual Pasar Modal, Jakarta, 24-26 November 2004), Hlm. 105. 47 “Scripless trading,” . Diakses tanggal 15 Februaru 2015
50
kemungkinan gagal serah dan bayar tidak terjadi lagi karena ada penjamin yang menjamin penyelesaian transaksi. 3. Likuiditas pasar akan meningkat; 4. Lebih efisien karena tidak perlu meregistrasi efek yang ditransaksikan, karena kepemilikan atas efek secara otomatis akan berpindah kepada pihak pembeli, termasuk distribusi efek atau dana hasil corporate action. 5. Porsi asing dan pemegang saham lebih transparan; 6. Lot perdagangan saham lebih fleksibel; 7. Memperbaiki efisiensi back-up office service dan kualitas jasa pelayanan dalam proses penyelesaian transaksi; 8. Mengurangi resiko saham hilang, rusak, ataupun palsu. 9. Emiten tidak perlu mengeluarkan dana untuk mencetak blangko saham, namun hanya perlu membayar ke KSEI saja. Kekurangan Scripless trading yaitu antara lain 48: 1. Besarnya kemungkinan terjadinya kejahatan di Pasar Modal melalui media komputer dalam alur sistem perdagangan. Misalnya dengan menerobos CBEST dan melakukan pengubahan dan penghapusan terhadap data Efek yang tersimpan di dalamnya. 2. Besarnya biaya konversi Efek yang harus ditanggung oleh Emiten di awal penerapan sistem Scripless trading ini. Perdagangan Efek dengan Scripless trading merupakan tata cara perdagangan Efek tanpa adanya fisik Efek berupa sertifikat saham, sertifikasi
48
“Scripless trading,” . Diakses tanggal 15 Februaru 2015
51
obligasi, dan lainnya; serta perdagangan saham dilakukan secara elektronik yang ditindaklanjuti dengan penyelesaian transaksi secara pemindahbukuan (book entry settlement) yaitu perpindahan efek maupun dana hanya melalui mekanisme debit kredit atas suatu rekening efek (securities account) yang tanda bukti kepemilikian efeknya tidak akan lagi berbentuk fisik sertifikat efek, tetapi diwujudkan dalam rekening pada KSEI. 49 Pengalihan saham akan terjadi pada saat pertemuan antara transaksi jual dan transaksi beli (match order). Dalam hal ini, match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga, serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Pengalihan saham dengan sistem Sripless Trading hanya berupa pemindahbukuan kode-kode yang melambangkan saham sesuai dengan ISIN CODIFICATION SYSTEM. Pelaksanaan Sripless Trading secara resmi dimulai di bursa pada tanggal 11 Juli 2000, sebagai pengganti atau pembaharuan atas sistem perdagangan efek sebelumnya yang menggunakan sertifikat efek pada setiap transaksinya. PT. Multipolar, PT. Sari Husada dan PT. Dankos Laboratories merupakan perusahaan yang pertama memulai sistem perdagangan tanpa warkat. Tantangan global yakni persaingan pasar modal yang mendorong Indonesia memberlakukan Scripless trading dimana pasar modal Indonesia harus mampu mengikuti perkembangan yang berlaku di dunia Internasional. Dengan demikian harapan agar investor semakin bertambah yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas pasar. 49
167.
Tjiptono Darmadji, Pasar Modal Di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.
52
Dalam sistem Scripless trading, maka transaksi saham adalah sah terjadi pada saat match order. Pengalihan kepemilikan saham tersebut dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan saham dari rekening Efek anggota bursa selaku Penjual kepada rekening efek anggota bursa pembeli melalui suatu jaringan komputer (electronic book entry settlement) tanpa diikuti dengan penyerahan efek secara fisik (paperless transaction) yang tanda bukti kepemilikan Efek nya tidak lagi akan berbentuk fisik sertifikat Efek, tetapi diwujudkan dalam rekening Efek pada KSEI. Keadaan ini berbeda dengan prinsip jual beli saham menurut KUHPer yang masih menganut prinsip penyerahan secara nyata sehingga harus ada saham dalam bentuk riil yang dialihkan. 50 Dalam kaitannya dengan pemberlakuan sistem Scripless trading terdapat beberapa sistem pendukung perdagangan di Bursa Efek Indonesia, yaitu antara lain 51 : 1. Central Depository And Book Entry Settlement (C-BEST) Merupakan milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertujuan sebagai sarana penitipan kolektif tertinggi di Bursa Efek Indonesia yang anggotanya adalah Bank Kustodian, perusahaan Efek. Selain itu, C-BEST juga bertujuan sebagai scripless settlement. Dengan beroperasinya C-BEST, sistem perdagangan tanpa warkat akan menggunakan aturan main baru, yaitu penyelesaian transaksi serah terima saham dan dana pada T+3. 52
50
Ibid. Ibid., hlm.168 52 “Menyambut Kehadiran C-BEST,” . Diakses tanggal 20 Februari 2015 51
53
2. Electronic Clearing And Guarantee System (e-CLEAR) Merupakan milik PT. Kliring penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang digunakan dalam menjalankan fungsi kliring dan penjaminan transaksi sesuai dengan namanya, oleh karena itu yang menjadi bukti kepemilikan atas saham bagi pemilik Efek adalah rekening Efek yang berbentuk seperti buku tabungan pada Bank Umum dan proses peralihan hak atas saham dilakukan dengan cara pemindahbukuan dengan adanya sistem Scripless trading ini sistem mutasi efek yang digunakan hampir sama dengan sistem mutasi rekening pada Bank umum, yaitu dimana pihak pembeli akan menerima Efek dan pihak penjual akan menerima pembayaran yang telah ditentukan tanpa serah terima Efek dan uang dalam bentuk nyata, melainkan hanya penambahan (mendebet) dan/atau pengurangan rekening Efek para investor di LPP (KSEI) sesuai dengan transaksi di bursa secara elektronik. 3. Jakarta Automated Trading System (JATS) Adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan
sarana
komputer. JATS secara resmi dimulai diaktifkan di Bursa Efek Jakarta sejak bulan Oktober 1995 sebagai langkah persiapan diberlakukannya Scripless trading 53. Tujuan diterapkannya sistem perdagangan tanpa warkat (Scripless trading) ini adalah untuk 54 :
53
“Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Pasar Modal Sejauh manakah Implementasinya?,” . 54 Dhyah Madya Ruth S.N., Pelaksanaan Gadai Saham pada Perusahaan Publik pada Sistem Scipless Trading di Pasar Modal Indonesia, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 101.
54
1. Meningkatkan likuiditas sistem perdagangan Pasar Modal Indonesia. 2. Meningkatkan kualitas pemberian jasa kliring dan penyelesaian Efek. 3. Meningkatkan
efisiensi,
efektivitas,
dan
keamanan
khususnya
perlindungan terhadap investor dalam transaksi Efek. 4. Meningkatkan kinerja dan efisiensi para pelaku Pasar Modal terutama bagi Emiten dalam melaksanakan Corporate Action. Sistem Scripless trading mempunyai ciri-ciri, antara lain 55: 1. Adanya suatu lembaga sebagai pemberi jasa Depository Central; 2. Adanya proses ‘deposit dan konversi’ dari sertifikat Efek menjadi data elektronik; 3. Sertifikat Efek tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek; 4. Kliring dan penyelesaian transaksi Efek secara elektronik tanpa sertifikat Efek; 5. Peralihan dan registrasi hak atas Efek dilakukan dengan sistem pemindahbukuan secara elektronik 6. Adanya keterlibatan Emiten, Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan investor dalam sistem ini; 7. Dalam sistem ini Bank Kustodian dapat berfungsi sebagai : 3. Depository Agent (DA) atau Wakil Nasabah di Jakarta Depository System (JDS); 4. Settlement Agent atau wakil Nasabah atau Investor untuk membuka rekening Efek di KSEI;
55
Ibid.,
55
5. Tempat penitipan sertifikat Efek dan harta lainnya milik investor; 6. Mewakili kepentingan pemegang Efek yang menjadi nasabahnya untuk mengurus hak-hak nasabah berkaitan dengan Corporate Action yag dikeluarkan oleh Emiten. Ada 2 (dua) prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem Scripless trading, yaitu : 1. Imobilisasi Prinsip ini merupakan suatu metode yang menghilangkan pergerakan atau perpindahan saham secara fisik dalam proses pengalihan suatu saham. Deposit kolektif dan penyimpanan sertifikat saham pada dasarnya secara fisik dapat dipertukarkan kemudian dialihkan dalam suatu catatan-catatan elektronik (fungiable). 2. Dematerialisasi Prinsip ini dikenal juga dengan sistem tidak bersertifikat. Dalam prinsip ini telah terjadi penghapusan fisik sertifikat atau akta atau dokumen yang mewakili hak-hak atas saham-saham atau obligasi-obligasi. Akibatnya Efek merupakan catatan dalam suatu register pemindahbukuan pada Penerbit (issuer) atau dalam Pusat Depositori Efek. Karakteristik dari Scripless trading dibandingkan perdagangan dengan warkat (Script Trading) adalah 56: 1. Tidak ada fisik efek.
56
“Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Pasar Modal Sejauh Implementasinya?,” http://www.e-finance.com. Diakses Tanggal 17 Februari 2015
manakah
56
Warkat efek yang diperdagangkan sudah dimasukkan dalam penitipan kolektif pada kustodian sentral (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) dan sertifikat efek dikonversikan menjadi data elektronik sehingga tidak ada lagi bentuk fisik efek dalam kegiatan transaksi. 2. Kepemilikan efek dinyatakan dengan posisi pada rekening efek. Tidak adanya perpindahan warkat efek secara fisik mengharuskan para pihak yang melakukan transaksi bursa membuka rekening terlebih dahulu pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Mengingat kepemilikan dinyatakan dalam posisi rekening efek, pihak investor yang berupa perusahaan asuransi, reksa dana, bank atau lembaga keuangan lainnya dapat membuka rekening efek pada LPP, juga diharuskan untuk membuka rekening efek pada Perusahaan Efek. 3. Pemindahbukuan secara elektronik. Perpindahan kepemilikan efek dilakukan dengan pemindahbukuan efek di antara rekening efek. Sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di Perusahaan Efek atau kantor broker. Di BEI terdapat sekitar 120 (seratus dua puluh) Perusahaan Efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas
57
nasabah lengkap (termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan) serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan 57. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di Perusahaan Efek yang bersangkutan. Umumnya setiap Perusahaan Efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi; misalnya ada yang mewajibkan sebesar Rp.25 .000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan seterusnya 58. Dalam perdagangan Efek, pada dasarnya terdapat 2 (dua) proses, yaitu proses transaksi (pembelian / penjualan efek) dan proses penyelesaian transaksi. Penerapan Scripless ini ditujukan untuk mengefisienkan dan mempercepat proses penyelesaian transaksi. Dengan demikian, proses transaksi tidak mengalami perubahan 59. Transaksi Efek diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan secara tertulis maupun via telepon, untuk kemudian disampaikan kepada perusahaan Efek melalui sales/dealer, dan harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan harga tertentu yang diinginkan. Sebagai contoh, seorang pemodal menghubungi dealer dimana ia menjadi nasabah dan menyampaikan bahwa ia berminat untuk melakukan pembelian atas saham Telkom (TLKM) sebanyak 2 (dua) lot (1000 saham) pada
57
“Mekanisme Perdagangan”, . Diakses Tanggal 20 Februari
58
“Mekanisme Perdagangan”, . Tjiptono Darmadji, Op.Cit., hlm.173.
2015 59
58
harga Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per sahamnya. Pesanan tersebut setelah diteliti oleh perusahaan Efek (apakah dana / saham yang akan dibeli atau dijual tersebut ada) kemudian akan disampaikan kepada pialang saham di lantai bursa (floor trader) untuk dilaksanakan. 60 Proses realisasi penerapan Scripless trading telah dilakukan berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No.8/1995 tentang Pasar Modal, maupun Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Didukung dengan perangkat aturan hukum lain berupa Peraturan Bapepam serta Peraturan Direksi BEI mengenai Scripless trading. Namun dalam pelaksanaannya proses konversi berjalan tidak semulus yang direncanakan. Hingga melewati batas waktu konversi saham yang ditetapkan pada akhir bulan Juni 2002 oleh KSEI masih ada saham yang tidak terkonversi menjadi scripless. Masih ada kelemahan besar dalam sistem Scripless trading dan peraturan hukum yang mengaturnya, sehingga pemegang saham yang tidak terkonversi pun dirugikan 61.
60
Ibid., hlm.80. Miranda Beatrice Ticoalu, “Kedudukan Saham Ynag Tidak Dikonversikan Dalam Era Scripless trading,” (Tesis Universitas Airlangga, 2006). 61
