BAB II SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PIDANA MATI. pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

BAB II SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PIDANA MATI

A.Tujuan Dan Fungsi Pemidanaan Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada 33. Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu: a. Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan) Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (velgelding) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban. 33

Muladi, Op, Cit, hal. 149.

Universitas Sumatera Utara

b. Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan) Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan velgelding, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (nut van de straf) c. Vereningings theorieen (teori gabungan) Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum 34.

Dari beberapa defenisi di atas dapat kita ketahui : a. Teori absolut atau teori pembalasan Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut. Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satesfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan35.

34

Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

35

Muladi, Op, Cit, hal 11.

hal. 56.


Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan 36 Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi 37, b. Teori relatif atau teori tujuan Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut: a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).

36 37

Ibid, hal 10. Djoko Prakoso, Hukum Penitensir Di Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hal. 20.


b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus) 38. Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan. Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut: a. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang menakutkan supaya sipelaku tidak melakukan niat buruk. b. Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu reclessering. c. Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi d. Tujuan satu-satunya dari pemidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum39.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk kepembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana 40. c. Teori gabungan

38

Ruslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 26. Djoko Prakoso, Op, Cit, hal. 23. 40 Ibid, hal. 23. 39


Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu: a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran. b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum 41. Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa: a. Pemulihan ketertiban, b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (generak preventief), c. Perbaikan pribadi terpidana, d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan, e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat42. 41

Muladi, Op, Cit, hal 19.


Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Di samping teori-teori tersebut yang menjelaskan tentang tujuan pemidanaan, dapat pula kita temukan dalam konsep Rancangan K.U.H.Pidana baru (konsep tahun 2006) pada Pasal 54 tersebut berbunyi : ayat (1) a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat. b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan matabat manusia

B. Pedoman Pemidanaan

42

Ibid, hal. 19.


Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagi badan legislatif 43. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana yaitu asas legalitas. Berlainan dengan kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dalam konsep Rancangan K.U.H. Pidana Baru Tahun 2006, ditentukan atau dicantumkan pedoman pemidanaan. Hal ini diharapkan agar menjadi suatu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan pidana, sehingga akan tercapai tujuan pemidanaan tersebut. Pedoman pemidanaan sangat diperlukan bagi hakim agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan dalam penerapannya dan dapat mempertebal rasa percaya diri bagi hakim itu sendiri serta lebih jauh dapat memberikan kepastian hukum.

43

Barda Nawawi Arief, Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Departemen Kehakiman, Jakarta,Op, hal. 1.


Pedoman pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang – undang Hukum pidana Baru tahun 2006 tercantum dalam pasal 55. “Dalam pemidanaan wajib dipertahankan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

kesalahan pembuat tindak pidana motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana sikap batin pembuat tindak pidana apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana cara melakukan tindak pidana sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 55 tersebut di atas mengatakan bahwa pedoman pemidanaan akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pemidanaan. Jadi merupakan semacam Cheek List sebelum hakim menjatuhkan pidana. Dengan memperhatikan butir – butir yang tercantum dalam daftar tersebut, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri. Pencantuman butir-butir diatas tidak bersifat limitative. Hakim bisa saja “menambahkan” pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini. Namun apa yang disebutkan dalam pasal 55, juga mengatur Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan pidana oleh hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 132 dan Pasal 134.


Hal yang meringankan menurut Pasal 132 Rancangan K.U.H.Pidana Baru tahun 2006, bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan hal yang meringankan pada diri terpidana diantaranya: 1) percobaan melakukan tindak pidana 2) pembantuan terjadinya tindak pidana 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39; atau 8) faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat Adapun dasar peringanan yang pertama menyangkut anak dalam melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan ini tersimpul bahwa anak yang dibawah umur dua belas tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana. Peringatan pidana diperuntukkan bagi anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun percobaan pembuat secara objektif tidak mencapai apa yang dikehendaki, sehingga pidana yang diancamkan wajar untuk dikurangi. Delik, jika dibandingkan dengan pembuat utama adalah kecil oleh karena itu wajar pula apabila ancaman pidana terhadap diperingan. Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata sehingga dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang-undang. Lebih lanjut Pasal 134 Rancangan Pidana Baru tahun 2006 yang mengatur mengenai hal yang memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yaitu : 1) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya; 2) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana


3) Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana 4) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 5) Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana 6) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam 7) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya 8) Pengulangan tindak pidana; atau 9) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari uraian di atas yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara pidana yang akan dijatuhi pidana mati adalah sebagai berikut: Kesalahan pembuat ; kesalahan adalah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang menurut Undang-undang dengan sengaja atau karena kealpaan. Kesalahan ini merupakan unsure subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pembuat itu sendiri. Hakim harus dapat menilai apakah pembuat kesalahan tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; berbeda dengan kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana adalah merupakan unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar diri pembuat, yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana mati adalah apakah tindak pidana tersebut dilakukan sengaja untuk meresahkan masyarakat dan membahayakan keamanan negara. Cara melakukan tindak pidana ; hakim dapat menjatuhkan pidana mati terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan cara melakukan tindak pidana, Tindak pidana dilakukan dengan berencana ; pedoman yang terakhir ini adalah yang sangat mendukung bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku


tindak pidana yang telah memenuhi tiga pedoman diatas. Hakim harus dapat menilai apakah tindak pidana yang dilakukan telah direncanakan terlebih dahulu, seperti melakukan kejahatan makar, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan pedoman tersebut, hakim juga wajib memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut adalah bahwa tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan kekerasan atau cara yang kejam, tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya dan terhadap seseorang yang telah berulang kali melakukan kejahatan berat (recidivis).

C. Sistem Pemidanaan di Indonesia Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan. M. Sholehuddin menyatakan , bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilainilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang 44. Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan 44

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru, USU Press, Medan, 2010, hal. 13.


ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana subtantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara. Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi menggangu di masa yang akan datang. Cara menyingkirkan dapat dilakukan bermacam-macam yaitu berupa pidana mati, pembuangan, pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsurangsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Pada zaman kerajaan majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat) . Dalam kitab perundang -undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas45.

45

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Akademik Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 4.


Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah lalu. Tidak telepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu pada K.U.H.Pidana yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari sistem ini yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya sistem pemidanaan yang dipakai dewasa ini dengan keadaan dan aspirasi bangsa Indonesia.

1. Sistem Pemidanaan Di dalam K.U.H.Pidana Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu : a.

jenis pidana pokok meliputi ;

1. pidana mati 2. pidana penjara 3. pidana kurungan 4. pidana denda b. jenis pidana tambahan meliputi ; 1. pencabutan hak – hak tertentu 2. perampasan barang – barang tertentu 3. pengumuman putusan hakim Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pidana mati masih tercantum didalam K.U.H.Pidana. Pada setiap delik yang diancam dengan pidana mati selalu tercantum alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara dua puluh tahun, jadi hakim dapat memilih antara tiga kemungkinan tersebut melihat bentuk delik itu,


maka pidana mati hanya dijatuhkan terhadap delik yang benar dianggap berat saja, dalam hal pidana mati yang dijatuhkan terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden, apabila terpidana tidak memohon grasi kepada presiden berarti Presiden menyetujui eksekusi pidana mati tersebut. Menurut Pasal 11 K.U.H.Pidana, pidana mati dijalankan dengan cara menjerat ditiang gantungan pada leher terpidana, kemudian algojo menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Akan tetapi sejak penjajahan Jepang di Indonesia, melalui Stablaad 1945 Nomor 123, pidana mati dijalankan dengan jalan menembak mati terpidana, hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 83, (ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969) yang menetapkan bahwa pelaksanaan pidana mati dirubah dengan cara ditembak mati. Mekanisme pelaksanaan pidana mati sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 2 – 16 UU No. 2/PNPS/1964, adalah sebagai berikut: 46 1. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa tersebut; 2. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu telah lahir; 3. Tempat pelaksanaan pidana mati itu ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan; 46

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, Op, Cit, hal. 34-35.


4. Kepala Polis dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab

mengenai

pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasehat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama; 5. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi; 6. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya; 7. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan di muka umum; 8. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabatsahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain; 9. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan pidana mati tersebut, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari Pengadilan yang bersangkutan

Dengan demikian, bahwa sistem pemidanaan yang tercantum dalam K.U.H pidana mengenal dua macam sistem yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif artinya bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal tersebut.


Penjatuhan pidana mati menurut pemidanaan dalam K.U.H pidana, selalu dialternatifkan dengan jenis pidana lainnya yaitu pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama-lamanya 20 tahun (pidana penjara sementara waktu 20 tahun), hal ini dapat dilihat dalam perumusan Pasal 340 K.U.H Pidana tentang pembunuhan berencana. Sistem pemidanaan yang bersifat tunggal sebagaimana di anut K.U.H Pidana dapat dilihat dalam pasal 489 ayat (1) Buku ke III K.U.H Pidana tentang pelanggaran terhadap keamanan umum bagi orang dan barang.

2. Sistem Pemidanaan di Luar Kitab Undang-undang Pidana Untuk sistem pemidanaan yang terdapat di luar Undang-undang Hukum Pidana, juga menganut sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidaan kumulatif, ini bisa dilihat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Adapun selain Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 yang menganut sistem pemidanaan alternatif dan kumulatif, yaitu Undang-undang No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi, khususnya Pasal 28 (alternatif dan kumulatif), 29, 30, 31, dan 32 (kumulatif dan alternatif), Undang-undang Nomor 7/drt/Tahun 1955 tentang penyusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, misalnya Pasal 6 yang mengadakan sistem kumulatif. Untuk Undang-undang Nomor 12/drt/Tahun 1951 tentang senjata api, yaitu Pasal 1 ayat (1) (alternatif) dan Pasal 2 (tunggal).

3. Sistem Pemidanaan Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru Tahun 2006


Sistem pemidanaan yang digunakan dalam konsep atau rancangan K.U.H Pidana Baru terdiri dari dua jenis yaitu jenis pidana dan tindakan, hal ini tertuang dalam Pasal 65- 101 Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006, masing-masing jenis sanksi ini terdiri dari :


Pidana pokok diatur dalam pasal 65 dimana disebutkan: a. b. c. d.

Pidana penjara; Pidana tutupan; Pidana pengawasan; Pidana denda; dan pidana kerja sosial

Pidana tambahan diatur dalam pasal 67 antara lain: a. b. c. d. e.

Pencabutan hak-hak tertentu; Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; Pengumuman putusan hakim; Pembayaran ganti kerugian; dan Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hokum yang hidup dalam masyarakat.

Pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif (diatur dalam pasal 66).

Tindakan (pasal 101) terdiri dari 1. Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 dan pasal 41 mengenai setiap orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab dapat dikenakan tindakan tanpa dijatuhi pidana pokok, berupa a. Perawatan dirumah sakit jiwa; b. Penyerahan kepada pemerintah; atau c. Penyerahan kepada seseorang. 2. Tindakan yang dapat dijatuhkan bersama pidana pokok berupa: a. Pencabutan surat ijin mengemudi; b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Latihan kerja; e. Rehabilitasi; dan/atau f. Perawatan di lembaga.

Kemudian penjelasan dari Pasal 60, mengatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal tersebut, sehingga hakim tidak terlalu rumit untuk memilih. Terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam buku ke II yang diancamkan hanyalah tiga jenis pidana ; pidana penjara, pidana denda dan pidana mati. Pidana tutupan dan pengawasan


sebenarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pidana mati dicantumkan dalam ayat tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar istimewa jika dibandingkan dengan jenis-jenis pidana yang lain, pidana mati di pandang paling berat. Di samping jenis-jenis sanksi yang dikemukakan di atas, Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 merencanakan juga jenis-jenis sanksi khusus untuk anak yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Untuk anak tidak ada pidana mati dan pidana seumur hidup. Apabila dilihat dari pengelompokan jenis sanksi menurut konsep di atas, ada kesamaan dengan K.U.H Pidana (W.V.S) yang agak berbeda hanya jenisnya. Jenis pidana tambahan dan tindakan di dalam konsep mengenal penambahan/perluasan, yang agak menonjol dari penambahan

tersebut ialah

dirumuskan secara eksplisit jenis pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat. Dilihat dari sudut ini dapat dikatakan bahwa sistem sanksi menurut Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 terdiri dari sanksi formal (sanksi yang sudah disebutkan secara konkret dan eksplisit menurut undang-undang hukum) dan sanksi informal (sanksi yang hidup menurut hukum tertulis yang jenisnya tidak tegas disebutkan dalam undang-undang). Adanya jenis sanksi informal ini karena Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 mengakui adanya tindak pidana menurut hukum adat yang tidak ada tandingnya dalam K.U.H Pidana. Untuk delik yang secara formal sudah diatur secara tegas di dalam K.U.H Pidana, tersedia formal sedangkan untuk delik menurut hukum adat tersedia


sanksi informal. Dalam Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 tidak lagi membedakan jenis tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi mengklasifikasikan tindak pidana yang sifat/bobotnya dipandang sangat ringan, berat dan sangat serius. Untuk delik yang sangat ringan hanya diancam dengan pidana denda (alternatif), untuk delik yang dipandang berat diancam dengan pidana penjara saja (perumusan tunggal) atau dalam keadaan khusus dapat juga diancam dengan pidana mati yang dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006, di samping menganut sistem yang terdapat di dalam dan di luar K.U.H Pidana yang berlaku sekarang, juga menganut “Double Track Sistem” artinya hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang diancam pidana dapat menjatuhkan dua jenis sanksi sekaligus, yaitu jenis sanksi pidana dan tindakan misalnya hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan penjatuhan tindakan berupa pencabutan surat ijin mengemudi (SIM).

D. Kedudukan Pidana Mati Dalam Perumusan Tindak Pidana Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya bahwa pidana mati baik yang terdapat dalam sistem pemidanaan di dalam K.U.H Pidana maupun menurut Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 hanya diancamkan terhadap delik saja. Di Indonesia delik-delik yang diancamkan pidana mati khususnya yang ada di dalam maupun diluar K.U.H Pidana seiring waktu semakin bertambah, hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang telah menghapuskan pidana mati dalam hukum positifnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi kita


yaitu mengapa pidana mati masih tetap dipertahankan, bahkan Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 masih dicantumkan dan bagaimana kedudukan pidana mati dalam rumusan delik yang ada. Permasalahan pertama sudah lama diperdebatkan bahkan menimbulkan pro dan kontra, sedangkan masalah yang kedua yaitu mengenai kedudukan kedudukan pidana mati dalam perumusan delik pidana. Untuk menjawab hal ini kita harus menelusuri delik-delik yang ada di dalam dan di luar K.U.H Pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati. Telah diketahui ada sembilan delik di dalam K.U.H Pidana yang diancam dengan pidana mati. Pasal-pasal tersebut yaitu : Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444, Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) K.U.H Pidana. Pasal 104 K.U.H Pidana mengatur tentang kejahatan makar terhadap Presiden dan wakil Presiden, maka diancam pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Makar disini meliputi membunuh, merampas kemerdekaan dan menjadikan tidak cakap memerintah. Pasal 111 ayat (2) mengatur kejahatan terhadap negara dengan bersekongkol dengan negara musuh juga diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana dua puluh tahun penjara juga diancamkan untuk kejahatan terhadap negara pada waktu terjadinya peperangan dengan melakukan hubungan dengan musuh yang dapat merugikan negara atau melakukan pertolongan pada musuh, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 124 ayat (3) K.U.H Pidana. Pasal 140 ayat (3) juga mengancam pidana mati


dengan alternatif pidana seumur hidup dan pidana penjara dua puluh tahun, kejahatan yang dilakukan yaitu makar terhadap kepala atau Raja negara asing. Kejahatan pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemerasan dengan pemberantasan dapat dijatuhi pidana mati dengan alternatif lain pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun, hal ini tercantum dalam Pasal 340, 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) K.U.H Pidana. Pasal 444 dan 479 K.U.H Pidana juga mengancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun dengan kejahatan yang diperbuat yaitu pembajakan kapal laut maupun pembajakan udara dengan kekerasan. Jadi jelaslah bahwa perumusan mengenai ancaman pidana yang terdapat dalam K.U.H Pidana menggunakan perumusan alternatif, artinya hakim dapat memilih tiga ancaman pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana sementara waktu dua puluh tahun. Hal ini dimaksudkan sesuai dengan tujuan diancamkannya pidana mati tersebut yaitu preventif bagi para pelaku tindak pidana. Di samping delik-delik yang terdapat dalam K.U.H Pidana yang mengancam pidana mati, juga delik-delik yang terdapat di luar K.U.H Pidana seperti Undang-undang Nomor 12/Drt/ 1951 tentang senjata api, Undang-undang Nomor 11 (PNPS) tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, Undangundang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom, kesemuannya memuat ancaman pidana mati yang dalam perumusan alternatif. Hal ini tidak berbeda dengan yang ada di dalam K.U.H Pidana.


Dengan demikian kedudukan pidana mati dalam perumusan tindak pidana selalu dialternatifkan dengan pidana pokok lainnya seperti pidana penjara, baik pidana penjara seumur hidup maupun pidana selama-lamanya 20 tahun. Sehingga pidana mati kalau terdapat kesalahan dalam memutuskan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana mati dan sudah dilaksanakan, maka pidana mati ini tidak dapat ditinjau kembali. Di samping itu dalam perumusan jenis-jenis pidana khususnya K.U.H Pidana mati merupakan pidana yang paling berat, maka urutannya ditempatkan paling atas sebagai prospek kedudukan pidana mati dapat dilihat dalam Rancangan K.U.H Pidana Baru tahun 2006 Pasal 87.


BAB II SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PIDANA MATI. pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

Recommend Documents