BAB II SEKURITISASI ASET DI INDONESIA. sekuritas dengan agunan aset. Aset yang dimaksud acatan piutang dalam arti luas,

BAB II SEKURITISASI ASET DI INDONESIA A. Dasar Hukum Sekuritisasi Aset Sekuritisasi aset secara sederhana bisa didefinisikan sebagai penciptaan sekuritas dengan agunan aset. Aset yang dimaksud acatan piutang dalam arti luas, berupa segala bentuk hak atau kepemilikan atas afiran kas masuk di masa depan (future cash inflows). Sekuritisasi aset, atau penerbiltan surat utang berjaminan aset, adalah alteinatif menggalang dana yang merupakgn proses transformasi dari arus kas atau klaim kepada pihak ketiga. sekuritisasi asset merupakan instrumen'pendanaan jangka panlang (3-10 tahun) dengan cara mengalihkan atau menjual aset berupa piutang atau tagihan ke pihak lain yang berfungsi khusus yang disebutspecial purpose vehicle (SPV). Kemudian SPV menerbitkan surat utang yang dijamin dengan portofolio aset tersebut. Dalam sekuritisasi aset, pihak pemilik asli (umumnya bank atau lembaga pembiayaan) dari sekumpulan piutang yang akan disekuritisasi mentransfer hak atas portofolio piutang kepada sebuah trust, dan meningkatkan kualitas piutang dengan membeli credit enhancement (peningkatan kredit) yang bisa berupa asuransi atau garansi bank. Trust mengeluarkan sertifikat (sekuritas baru) yang pembayarannya terkait dengan aliran kas dari portofolio piutang ini. Pemilik aslinya meminta lembaga pemeringkat untuk memeringkat sekuritas beragun aset yang tetah diberi penyedapcredit enhancement. Penjamin emisi meniual sekuritas ini kepada para investor di pasar finansial.

18

Universitas Sumatera Utara

19

Sekuritisasi aset sebagai sumber dana pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1970-an sebagai upaya pemerintah untuk mendukung sektor perumahan melalui fasilitas pembiayaan kredit kepemilikan rumah (Mortgage Backed Securities). Kemudia model sekuritisasi aset ini mulai berkembang secara meluas ke sector lainnya seperti perbankan, franchise, kredit, piutang dagang, jasa penyewaan hingga telekomunikasi seperti dilakukan oleh Telmex (Mexico) pada 1987 yang melakukan sekuritisasi aset berupa telephone receivables, yaitu tagihan atas penggunaan pulsa telepon di masa mendatang. 14 Di Indonesia sendiri, EBA mulai dikenal dalam transaksi pasar modal pada akhir tahun 1997, dengan keluarnya Surat Keputusan Bapepam No. : Kep53/PM/1997, tentang Peraturan No IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif. Dalam pelaksanaanya, keputusan ini mengalami dua kali revisi, yaitu melalui Keputusan Bapepam No. 19/PM/2002, dan Kep-No 28/PM/2003 tentang (KIK EBA) Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Beragunan Aset. Kehadiran produk EBA

ini sebenarnya diharapkan dapat member jalan keluar bagi

perusahaan-perusahaan, baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun swasta yang membutuhkan dana melalui proses sekuritisasi aset. Telah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan sekuritisasi atas aset keuangan – menjadi originator dan peraturan tentang EBA telah ada sejak tahun 1977. 15 Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah menjadi originator, tetapi melakukan sekuritisasi di luar negeri, yaitu:

14 15

Bina Ekonomi, Vol. 10, No. 1, Januari 2006 : 1-120, hlm. 88. Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 1, Februari 2008, hlm. 36-37


20

1. Citibank NA, Cabang Jakarta telah melakukan sekuritisasi atas tagihan kartu kreditnya pada tahun 1995 sampai dengan 1997; 2. PT Astra Sedaya Finance melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan bermotornya pada bulan Juni 1996; 3. PT Bunas Finance Indonesia Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan bermotornya pada bulan Februari 1997; 4. PT Astra International Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit mobilnya pada bulan Juni 1997; 5. PT Bank Bira Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit kendaraan bermotornya pada bulan Maret 1997; 6. PT Bank International Indonesia melakukan sekuritisasi tagihan kartu kredit mendatangnya pada bulan Juli 1997; 7. PT Putra Surya Multidana Tbk melakukan sekuritisasi tagihan kredit mobil dan sepeda motornya pada bulan Oktober 1997; 8. PT

Kaltim

Prima

Coal

melakukan

sekuritisasi

tagihan

ekspor

mendatangnya pada tahun 2004. Sementara itu, perusahaan di Indonesia yang telah menjadi originator dan disekuritisasi di dalam negeri baru PT Bank Tabungan Negara Tbk. BTN telah melakukan sekuritisasi tagihan hipotik sejak 2008 hingga 2012 yang besarnya masing-masing Rp111 miliar pada bulan Februari 2009 (transaksi ke-1) dengan coupon rate 13%, Rp391 miliar pada bulan November 2009 (tansaksi ke-2) dengan coupon rate 11%, Rp750 miliar pada bulan Desember 2010 (transaksi ke3) dengan coupon rate 9,25%, Rp703 miliar pada bulan November 2011


21

(transaksi ke-3) dengan coupon rate 8,.75%, dan Rp1 triliun pada tahun 2012 (transaksi ke-4) dengan coupon rate 7,75%. 16 Di Indonesia undang-undang tentang sekuritisasi masih dalam bentuk rancangan (RUU) yang disusun pada tahun 2005 dan saat ini tengah diajukan ke DPR. Regulasi terkait sekuritisasi saat ini mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 5 butir p dan Pasal 30 ayat (2). Peraturan yang berkaitan dengan sekuritisasi di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh Bapepam (saat ini berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 1997 yang dikenal dengan nama Kontrak Investasi Kolektif–Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dimana yang telah mengalami revisi pada tahun 2002 dan 2003. Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam No. KEP-28/PM/2003 disebutkan bahwa KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Efek Beragun Aset, yaitu Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolo investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Kegiatan perdagangan KIKEBA diatur lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam berikut ini : 1. Peraturan Bapepam Nomor V.G.5 tentang Fungsi Manajer Investasi berkaitan dengan Efek Beragun Aset; 2. Peraturan Bapepam Nomor VI.A.2 tentang Fungsi Bank Kustodian berkaitan dengan Efek Beragun Aset;

16

Jurnal Bank Indonesia, Sri Liani Suselo, Shinta R.I. Soekro, R. Aga Nugraha, Sekuritisasi Aset Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Pasar Secondary Mortgage Facility dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Indonesia, hlm. 37-40


22

3. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.9 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset; 4. Peraturan Bapepam Nomor IX.C.10 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Efek Beragun Aset; 5. Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, 6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-147/PJ/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan Para Investornya. Selain dasar hukum EBA (Efek Beragun Aset) sebagaimana disebutkan di atas, Bank Indonesia juga mengatur kegiatan sekuritisasi yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum. B. Mekanisme Sekuritisasi Aset Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, memberikan berbagai bentuk definisi dari sekuritisasi aset sebagai berikut : 17 1. Suatu proses melikuidkan aset-aset yang tidak likuid menjadi likuid; 2. Proses tersebut dilakukan dengan cara melepaskan pemilikan atas aset-aset yang tidak likuid tersebut; 3. Pelepasan aset tersebut dilakukan melalui jual beli atau suatu bentuk pengalihan hak milik dari aset tersebut (legal assignment); 17

Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan,Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal : Asset Securitization (Pelaksanaan SMF di Indonesia), Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 12


23

4. Pelepasan aset tersebut melibatkan suatu institusi yang independen, yang terlepas dari perusahaan yang bermaksud untuk melikuidkan asetnya tersebut, yang akan menerbitkan EBA tersebut; 5. Aset-aset yang tidak likuid tersebut kemudian dijadikan sebagai jaminan atau agunan (collateral) dalam rangka penerbitan surat berharga (pasar uang atau pasar modal); 6. Untuk melindungi kepentingan investor, aset-aset yang menjadi jaminan bagi penerbitan surat berharga (pasar uang dan pasar modal) diletakkan dalam keadaan yang terpisah dari pengelola aset tersebut (termasuk pemilik aset semula). Berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan di atas, bahwa sebenarnya terdapat beberapa elemen yang mendapatkan keuntungan dari penerapan sekuritisasi aset tersebut. Selain itu, sekuritisasi aset pada dasarnya juga dapat menjadi sebuah alternatif dalam memberikan pembiayaan terhadap pembiayaan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), apabila penerapan kemanfaatan dari sekuritisasi aset ini timbul secara signifikan. Mekanisme proses sekuritisasi berawal dari kreditur awal yang mentransfer portofolio piutangnya kepada sebuah Trust. Untuk meningkatkan kualitas piutang yang dibelinya, trust memberi enchamentcredit yang dapat berupa asuransi atau garansi bank. Selanjutnya, portofolio piutang yang telah ditambahkan

dengan

enchament

credit

dilakukan

pemeringkatan.


24

Trustmenerbitkan efek atas portofolio piutang tersebut dan penjamin emisi efek yang bertugas menjual efek hasil sekuritisasi kepada investor. 18 Dalam penerapan sekuritisasi aset di Indonesia, tentu saja memiliki berbagai bentuk mekanisme proses sekuritisasi. Adapun mekanisme proses sekuritisasi aset di Indonesia adalah sebagai berikut: 19 1. Perusahaan (originator) mengalihkan aset keuangannya kepada manajer investasi yang dicatatkan atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemegang Efek Beragun Aset (EBA). 2. Portofolio Kontrak Investasi Kolektif EBA (KIK EBA) yang telah direstruktur oleh manajer investasi kemudian diperingkat oleh lembaga pemeringkat efek (rating agency) dan dapat diberikan sarana peningkatan kredit/arus kas (credit enhancement). Jika dikehendaki dalam proses penawaran umum kepada pemodal, manajer investasi dapat dibantu oleh penjamin emisi efek (underwriter). 3. Penjualan EBA kepada investor dapat dilakukan melalui penawaran umum di pasar modal Indonesia atau dijual kepada investor strategis. Apabila akan dijual melalui penawaran umum, maka wajib mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam, sedangkan EBA yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum cukup dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18

Ibid. Gunawan Widjaja dan E.Paramitha Sapardan, Op.Cit., hlm. 12.

19


25

4. Selanjutnya, arus kas pelunasan EBA dari debitur kepada servicer (penyedia jasa yang dapat dilakukan oleh originator), kemudian oleh KIK EBA disalurkan kepada pemegang EBA sesuai janjinya. Proses sekuritisasi tersebut menghasilkan berbagai macam sekuritas, yaitu asset backed securities, mortgage backed secutrities, colletral debt obligation. Walaupun sekuritisasi banyak ragamnya, namun seringkali istilah sekuritisasi diidentikkan dengan asset backed securities atau EBA. 20 Proses sekuritisasi tersebut menghasilkan berbagai macam sekuritas, yaitu asset backed securities, mortgage backed secutrities, colletral debt obligation. Walaupun sekuritisasi banyak ragamnya, namun seringkali istilah sekuritisasi diidentikkan dengan asset backed securities atau EBA. 21 Proses transaksi sekuritisasi dikelompokkan dalam empat tahapan/fase pokok, yaitu : 22 1. Pengalihan Aset Bagi originator atau pemilik aset keuangan, transaksi sekuritisasi merupakan kegiatan pengalihan atau penjualan aset keuangan kepada pihak lain dengan tujuan mengurangi risiko atau kebutuhan likuiditas. Oleh karena itu, proses sekuritisasi akan diawali dengan kesepakatan pengalihan aset keuangan antara originator atau pemilik aset keuangan dengan conduit yang akan melakukan melakukan sekuritisasi.

20

Ibid. Ibid. 22 Abipriyadi, Dampak Krisis Sub Prime Mortgage bagi Pasar Keuangan Domestik, Jakarta : PT. Mandiri Manajemen Investasi, 2007, hlm. 3. 21


26

2. Due Dilligence Berdasarkan kesepakatan pengalihan aset tersebut, conduit menunjuk rating agency untuk melakukan due dilligence atau pemeriksaan secara mendalam terhadap kondisi aset yang akan disekuritisasi dan perusahaan yang akan mengalihkan aset (originator). Tujuan due dilligence adalah untuk menilai kualitas aset, dan hasilnya akan sangat menentukan peringkat (rating) atas surat berharga (EBA) yang diterbitkan. Aktivitas rating EBA difokuskan pada penilaian kumpulan aset yang dialihkan saja, oleh karena itu besar kemungkinan bahwa rating EBA bisa lebih baik dari rating perusahaan yang menjual aset keuangan dan pada umumnya EBA memiliki rating yang bagus (investment grade). 3. Struktur Keuangan Inti dari proses struktur keuangan (financial structuring) adalah mengatur arus kas pembayaran debitur agar bisa disesuaikan dengan pembayaran kepada investor EBA. Selain mengatur arus kas, struktur keuangan juga bertujuan untuk menciptakan jenis EBA menjadi beberapa kelas (tranches) yang sesuai dengan preferensi investor. Aktivitas ini dilakukan oleh conduit/SPV dibantu oleh arranger. Setelah proses ini selesai, conduit akan menunjuk pihak lain yang akan terkait dalam proses sekuritisasi, seperti wali amanat, dan bank kustodian untuk menyelesaikan tugas sesuai fungsinya masing-masing termasuk pendaftaran EBA (listing) di pasar modal. 4. Transaksi Tahap terakhir adalah eksekusi transaksi (closing) penjualan EBA kepada para investor. Tahap ini merupakan fase kunci yang sangat menentukan dalam


27

rangkaian proses sekuritisasi, mengingat sekalipun proses-proses sebelumnya telah berhasil dilaksanakan dengan baik akan tetapi jika belum ada investor yang bersedia membeli, maka proses sekuritisasi tidak akan berhasil. Peran underwriter sangat penting dalam mempercepat transaksi penjualan EBA kepada investor C. Jenis-Jenis Aset yang Dapat di Sekuritisasi Aset atau yang dikenal dengan aktiva merupakan segala kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Kekayaan ini bermaksud sebagai sumber daya yang dapat berupa benda atau hak yang dikuasai dan yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan melalui transaksi atau kejadian atau kegiatan masa lalu. FASB menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan aset atau aktiva adalah suatu manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti, yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Disebutsebgai manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti dikarenakan, aktiva atau aset ini merupakan sumber daya perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan perusahaan, seperti operasi usaha, pembiayaan ataupun investasi. Disebut sebagai kejadian masa lalu dikarenakan perusahaan dalam memperoleh dan menguasai aset ini melalui transaksi dan kejadian yang sebelumnya dilakukan, seperti pinjam meminjak dengan bank, pembelian, kontrak piuatang, dan transaksi lainnya. 23 Aset yang dapat di sekuritisasi adalah aset yang relatif aman, dimana ada beberapa karakteristik aset untuk dapat digunakan dalam sekuritisasi aset, yaitu : 24 1. Cash flow yang dapat diprediksi; 23

Agung Prabu, Artikel, “Pengertian Aktiva (Aset), dan Jenis-Jenisnya Dalam Akutansi”, http://forum-ukm-.blogspot.com . diakses pada Tanggal 8 Juli 2016. Pukul 20:03 WIB 24 Bina Ekonomi, Op.Cit., hlm. 88.


28

2. Rata-rata jatuh tempo minimal 1 tahun karena sekuritisasi aset merupakan instrumen pendanaan jangka panjang; 3. Tingkat tunggakan yang rendah; 4. Amortisasi seluruh pinjaman pokok pada saat jatuh tempo; 5. Tingkat keragaman debitur berdasarkan demografi dan geografi; 6. Jaminan yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi bagi debitur. Dalam penerapan sekuritisasi aset, sudah pasti akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Artinya, penerapan sekuritisasi aset ini akan memiiliki kemanfaatan dan juga akan menimbulkan risiko. Ada beberapa keuntungan dari sekuritisasi aset bagi originator, yaitu : 25 1. Meningkatkan likuiditas, karena pada dasarnya sekuritisasi aset merupakan penjualan aset, sehingga merupakan sumber dana baru atau tambahan likuiditas yang diperlukan perusahaan; 2. Cosh of fund yang rendah, karena pendanaan langsung dipasar uang melalui SPV akan membantu originator untuk mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah; 3. Karena transaksi sekuritisasi aset diperlakukan sebagai penjualan aset, dengan begitu aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) akan berkurang, dan dapat dikatakan dengan jumlah modal yang sama, akan memperbaiki tingkat kecukupan modal dan melakukan ekspansi aktiva; 4. Sekuritisasi aset dapat menutupi kesenjangan antara sumber dana dengan penggunaan dana;

25

Bina Ekonomi, Ibid, hlm. 92.


29

5. Menerima dana lebih awal; 6. Memberi kesempatan mengelola dana itu sehingga meningkatkan hasil investasi; 7. Meningkatkan kualitas aset/piutang yang pada gilirannya ikut membawa naik tingkat solvabilitas; 8. Dana hasil sekuritisasi aset bisa dipakai untuk mengurangi beban piutang berbunga tinggi, selain bisa mendorong penciptaan lapangan kerja. Sekuritisasi menjamin adanya transparansi karena melibatkan sedikitnya empat pihak yang terlibat dalam program penjualan, sehingga adanya pengawasan ketat. Sedangkan kerugiannya adalah ada opportunity cost yang harus dibayar dan aset perusahaan menjadi kecil.Adapun keuntungan sekuritisasi aset bagi investor, yaitu banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor jika berinvestasi pada produk sekuritisasi aset yaitu resiko investasi relatif lebih rendah dibandingkan dengan instrument lainnya seperti obligasi, pinjaman atau modal ventura. Hal ini karena resiko pengembalian tidak bergantung pada satu kinerja korporasi, melainkan pada banyak sekali debitor yang telah tersebar secara granular. Investasi dijamin oleh sejumlah tagihan termasuk seluruh jaminan yang melekat di dalamnya. Jadi alasan utama bagi investor untuk memilih surat berharga yang dijamin dengan aset bukan hanya karena sekuritisasi aset menawarkan penghasilan yang lebih menarik, tetapi juga karena analisisnya lebih sederhana dibandingkan analisa pinjaman dari bank atau korporasi. 26

26

Ibid.


30

Selain itu, sekuritisasi aset memiliki resiko-resiko sendiri, yaitu : 27 1. Resiko default oleh obligator; 2. Resiko default kreditor awal; 3. Resiko penyelewengan oleh penyedia jasa; 4. Resiko penyelesaian kredit yang dipercepat; 5. Sekuritisasi aset dalam kondisi krisis, bisa mengganggu kemampuan Indonesia dalam membayar kewajiban kepada kreditor jika sampai terjadi kesulitan uang di masa depan. Aset yang merupakan harta kekaayaan tersebut juga dapat dilakukan sekuritisasi. Tujuannya adalah agar aset tersebut dapat dilindungi secara hukum. Adapun jenis-jenis aset yang dapat disekuritisasi adalah sebagai berikut : 28 1. Asset-backed certificates, adalah sekuritisasi aset dimana aset yang dijadikan jaminan seluruhnya diiual ke SPV yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen.; 2. Asset-backed obligations, adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh SPV, dimana SPV tersebut dapat dimiliki oleh originator atau oleh pihak ketiga yang independen; 3. Asset-backed preferred stock, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh SPV yang membeli aset yang dijadikan jaminan dari perusahaan induknya atau dari perusahaan yang terafiliasi;

27

Ibid, hlm. 94. http://www.absresearch.com/, dikutip dari Tim Studi Perdagangan Efek Beragun Aset, Studi tentang Perdagangan Efek Beragunan Aset, Bapepam, Departemen Keuangan RI, 2003, Jakarta, hlm. 1, diakses pada tanggal 19 Juni 2016 pukul 16.00 wib. 28


31

4. Asset-backed commercial paper, adalah penjualan aset kepada SPV yang kemudian menerbitkan commercial paper. Commercial paper tersebut dapat dijamin dengan cash flow dari aset tersebut, atau commercial paper lain yang dijamin dengan aset. D. Kriteria dan Struktur Sekuritisasi Aset Selain mekanisme proses penerapan sekuritisasi aset, secara teori sekuritisasi aset ini juga memiliki memiliki sejumlah kriteria, yaitu : 29 1. Penerbit adalah suatu badan hukum khusus dan hanya melakukan pembelian aset keuangan dan penerbitan EBA dan tidak terkait kredit asal; 2. Penjualan aset keuangan dari kreditor asal kepada penerbit harus memenuhi kriteria penjualan putus (true sale). Penjelasan mengenai penjualan aset keuangan harus dikuatkan dengan opini hukum. Selain itu, jual putus ini harus berlaku dari sisi akuntansi yang dikuatkan dengan opini akuntan publik; 3. Pengalihan aset keuangan beserta seluruh hak dan jaminan yang melekat kepada penerbit atau pemodal harus sempurna secara hukum dan hal ini dikuatkan dengan opini hukum; 4. Harus ada peringkat yang diberikan lembaga pemeringkat secara khusus yang menyatakan bahwa transaksi ini adalah transaksi sekuritisasi asset; 5. Aliran arus kas dalam sekuritisasi aset baik dalam pembelian set keuangan maupun pembayaran terhadap pokok dan bunga atas EBA tidak melalui penerbit.

29

Bina Ekonomi, Op.Cit., hlm. 89


32

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum, Pasal 1 ayat (2) bahwa Sekuritisasi Aset adalah penerbitan surat berharga oleh penerbit EBA yang yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan dari kreditor asal yang dikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan EBA kepada pemodal. 30 Terdapat 3 (tiga) struktur dasar sekuritisasi aset, yaitu : 31 1. Collateral debt yaitu pemilik aset menjaminkan asetnya untuk membuat keamanan pembayaran kembali. Aset yang dijaminkan dapat diukur bedasarkan nilai pasar aset dan dapat dijual tergantung kemampuan aset untuk menghasilkan aliran kas; 2. Pass-through obligation/true sale yaitu pemilik aset menjual asetnya kepada grantor trust-lembaga penerbit sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. Dalam hal ini pengalihan tagihan dengan sistem jual lepas/jual putus, dalam transaksi ini originator menjual putus tagihan yang dimilikinya kepada para investor, sehingga tagihan sepenuhnya menjadi milik investor termasuk risiko gagal bayar terhadap kreditur. Dalam transaksi ini yang harus diperhatikan adalah peralihan tagihan dari originator kepada investor. Pasal 613 KUHPerdata mensyaratkan adanya cessie untuk penyerahan terhadap piutang-piutang atas nama dan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada para debitur atas perpindahan tagihan tersebut. Sehingga dalam transaksi true

30

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum. 31 Adler Haymans Manurung dan Eko Surya Lesmana Nasution, Investasi Sekuritisasi Aset, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2007, hlm. 14.


33

sale ini tidak cukup para pihak hanya membuat perjanjian jual beli tagihan saja akan tetapi memerlukan satu akta cessie tersendiri yang dapat dibuat secara notariil maupun dibawah tangan dan diperlukan adanya pemberitahuan kepada para debitur. 3. Pay-through obligation/with recourse yaitu pemilik aset menjual asetnya kepada sebuah lembaga yang dikenal sebagai Special Purpose Vehicle. Selanjutnya SPV menerbitkan sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. Dalam hal ini pengalihan tagihan dari originator kepada investor dimana resiko gagal bayar terhadap tagihan yang dialihkan tetap berada ditangan originator, sehingga jika terjadi gagal bayar, maka originator wajib mengganti dengan tagihan yang dimilikinya dari debitur lain. Dalam transaksi ini tagihan masih menjadi milik originator. Jadi dalam transaksi ini secara hukum tidak terjadi peralihan hak atas tagihan yaitu pemilik aset menjual asetnya kepada sebuah lembaga yang dikenal sebagai SPV yang selanjutnya menerbitkan sertifikat yang disimpan oleh trustee dan selanjutnya dijual kepada investor. E. Pihak yang Terlibat Dalam Sekuritisasi Aset Dalam mekanisme penerapan sekuritisasi aset ini, tentunya juga memiliki banyak pihak yang berperan. Dalam aktivitas sekuritisasi aset akan melibatkan banyak pihak yang masing-masing memiliki peranan yang berbeda, sebagaimana uraian berikut : 32

32

Abipriyadi, Op.Cit., hlm. 3.


34

1. Conduit : Pihak yang melakukan koordinasi sekuritisasi, pembelian aset, penunjukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sekuritisasi, penanggung jawab pelaksanaan sekuritisasi, dan/atau menerbitkan EBA; 2. SPV/SPE/SPC : Perusahaan yang ditunjuk oleh conduit untuk mengelola aset keuangan yang dibeli dari originator sekaligus menerbitkan EBA; 3. Originator : Pihak yang melakukan pengalihan atau penjualan aset keuangan kepada conduit/SPV atau pihak yang menciptakan .pinjaman. Selain itu originator dapat juga berperan sebagai pengelola pinjaman tersebut atau sebagai servicer. Misainya untuk menagih pinjaman atau tindakan fainnia yang diperlukan untuk memastikan debitur (borrower) memenuhi kewajibannya; 4. Servicer : Pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainnya dalam rangka mengupayakan kelancaran arus kas aset keuangan yang dialihkan kepada penerbit; 5. Credit Enhancer : Pihak yang memberikan fasilitas peningkatan kualitas aset keuangan yang dialihkan dalam rangka melindungi pembayaran kepada pemodal biasanya adalah kreditor asal. Digunakan untuk meningkatkan kualitas aset yang akan digunakan dalam sekuritisasi aset misalnya menggunakan jaminan yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan surat befiarga yang diterbitkan; 6. Liquidity Facilitator : Pihak yang memberikan fasilitas talangan kepada penerbit untuk mengatasi mismatch pembayaran kewajiban kepada investor;


35

7. Custody : Pihak yang memberikan jasa penitipan EBA dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan sekuritisasi aset; 8. Wali Amanat/Trustee : Pihak yang mewakili kepentingan investor atas segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi sekuritisasi; 33 9. Paying Agent : Pihak atau agen yang bertugas melakukan pembayaran kepada investor sesuai perintah dari wali amanat; 10.

Auditor : Pihak yang melakukan audit terhadap perusahaan dan

aset keuangan yang akan dialihkan serta memberikan opini independen mengenai pemenuhan kondisi jual putus (true sale); 11. Legal Consultant : Pihak yang melakukan pemeriksaan dan review aspek hukum terhadap perusahaan dan aset keuangan yang dialihkan serta memberikan opini hukum mengenai pemenuhan kondisi jual putus (true sale). Dalam penerapan sekuritisasi aset terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Hilde D, Sihaloho yang merupakan peneliti di Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, pada penelitiannya yang berjudul “Pemanfaatan Sekuritisasi Aset Dalam Mendorong Sektor Riil : Alternatif Pembiayaan UMKM”, pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan sekuritisasi aset, beserta manfaat yang diperoleh dari sekuritisasi aset UMKM adalah sebagai berikut : 34 1. Originator (Bank Umum, BPD, BPR)

33

Gunawan Widjaja dan E. Paramitha Sapardan, Op.Cit., hlm. 24-25. Hilde D, Sihaloho, Hasil Penelitian,“Pemanfaatan Sekuritisasi Aset Dalam Mendorong Sektor Riil : Alternatif Pembiayaan UMKM”, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, Bank Indonesia, Oktober 2014, hlm. 5 34


36

Pada hal ini, menurut Hilde D, Sihaloho, Originator dalam penerapan sekuritisasi aset memiliki manfaat sebagai berikut : a. Menjadi alternatif sumber pendanaan yang lebih murah; b. Meningkatkan lending capacity; c. Melakukan pengelolaan resiko kredit; d. Mengatasi masalah liquidity mismatch; e. Memperbaiki neraca, termasuk aset tertimbang menurut risiko dan CAR; f. Melakukan pengelolaan saset dan liablities yang lebih baik; g. Menjadi penerimaan melalui fee bassed income. 2. Investor Adapun keuntungan bagi investor dalam penerapan sekuritisasi aset adalah sebagai berikut : a. Pilihan investasi aset berkualitas; b. Rendahnya default rate karena terbaginya aset piutang kepada banyak debitur; c. Sesuai untuk investor dengan kebutuhan pengembalian pokok yang lebih cepat; d. Profil rating EBA yang tinggi dapat meningkatkan portofolio investasi secara keseluruhan. 3. UMKM Adapun keuntungan dalam UMKM pada penerapan sekuritisasi aset adalah sebagai berikut :


37

a. Ketersediaan sumber pembiayaan; b. Peningkatan kualitas aset. 4. Pemerintah Adapun keuntungan dalam UMKM pada penerapan sekuritisasi aset adalah sebagai berikut : a. Pendalaman dan Perluasan Pasar Keuangan bagi UMKM; b. Peningkatan akses UMKM pada pasar modal.


BAB II SEKURITISASI ASET DI INDONESIA. sekuritas dengan agunan aset. Aset yang dimaksud acatan piutang dalam arti luas,

Recommend Documents