Jakarta,14 Desember 2010 1
2
DEFINISI 9
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pembangunan. 9 KONTRAK KONSTRUKSI adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset.
3
Perbedaan CTA dan Akrual Tidak ada perbedaan substansi akuntansi KDP antara PP 24 (CTA) dan PP 71 (Akrual) Tujuan
PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Tujuan Pernyataan Standar KDP adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan j d dengan metode t d nilai il i historis.
Tujuan Pernyataan Standar KDP adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi d l dalam pengerjaan. j
Masalah utama akuntansi untuk KDP adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan Ruang Lingkup
Masalah utama akuntansi untuk KDP adalah jumlah biaya yang diakui sebagai asset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan 4
Perbedaan CTA dan Akrual PP 24 TAHUN 2005 Definisi
PP 71 TAHUN 2010 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dik dikuasai i dan/atau d / t di iliki oleh dimiliki l h pemerintah i t h sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, b ik oleh baik l h pemerintah i t h maupun masyarakat k t serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi mas arakat umum masyarakat m m dan sumber-sumber s mber s mber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
Aset tetap p adalah aset berwujud j yyang g mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum 5
6
KEWAJIBAN
Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah
7
Perbedaan CTA dan Akrual PP 24 TAHUN 2005 Definisi
PP 71 TAHUN 2010
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah
Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang pemerintah
Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang t t tertera pada d lembar l b suratt utang t pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, p y ,p perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan pasar, menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut
Nilai Nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang t t tertera pada d lembar l b suratt utang t pemerintah.
8
Perbedaan CTA dan Akrual PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Klasifikasi Kewajiban j
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan g g p setiap pp pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Setiap entitas pelaporan mengungkapkan g g p setiap pp pos kewajiban j yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban e aj ba ttimbul. bu
Pengukuran Kewajiban
Belum ada pengukuran untuk utang transfer
Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat kib t kketentuan t t perundang-undangan. d d Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku 9
Perbedaan CTA dan Akrual Perubahan V l t Asing Valuta A i
PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Pada setiap tanggal neraca pos k kewajiban jib moneter t d dalam l mata t uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Pada setiap tanggal neraca pos utang t pemerintah i t hd dalam l mata t uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal gg transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing g antara tanggal gg transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. berjalan 10
Perbedaan CTA dan Akrual PP 24 TAHUN 2005 Penyelesaian Kewajiban j Sebelum Jatuh Tempo
PP 71 TAHUN 2010
Untuk sekuritas utang pemerintah yyang g diselesaikan sebelum jjatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi p persyaratan y untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya y harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jjatuh tempo p karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan p y untuk p penyelesaian y oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan p Operasional p dan diungkapkan g p pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan. 11
Perbedaan CTA dan Akrual PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Penyelesaian Kewajiban S b l Sebelum Jatuh J t h Tempo
Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat ( (carrying i value) l ) maka, k selain l i penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat ( (carrying i value) l ) maka, k selain l i penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan p Keuangan. g
Restrukturisasi Utang
Penjelasan mengenai bentuk restrukturisasi terdapat di bagian definisi
Restrukturisasi dapat berupa: (a)Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau (b)Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan p y dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. 12
Perbedaan CTA dan Akrual Biaya-biaya yang berhubungan dengan Utang Pemerintah
PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi: (a)Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; (b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, (c)Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment i ffee, dan d sebagainya b i . (d)Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai b i penyesuaian i atas t bi biaya bunga.
Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biayabiaya dimaksud meliputi: (a)Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang; (b)Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik, ( ) (c)Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman, (d)Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman sepertii bi biaya kkonsultan, l ahli hli h hukum, k d dan sebagainya (e)Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal t tersebut b t diperlakukan di l k k sebagai b i penyesuaian atas biaya bunga. 13
14
TUJUAN
Mengatur g mengenai g p perlakuan terhadap: Koreksi Kesalahan . Perubahan P b h K Kebijakan bij k Ak Akuntansi t i Perubahan Estimasi Akuntansi Operasi yang Tidak Dilanjutkan
15
RUANG LINGKUP Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh k kesalahan, l h perubahan b h k bij k kebijakan akuntansi, k t i perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,, Neraca,, Laporan p Operasional, p , Laporan p Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. 16
KOREKSI KESALAHAN
Jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas Koreksi y yang g berpengaruh p g material p pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan p p keuangan g Tidak diatur dalam PP 24
17
KOREKSI KESALAHAN Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya: Kesalahan yang tidak berulang Kesalahan yang berulang dan sistemik Kesalahan K l h bi bisa tterjadi j di d dan dit ditemukan k pada: d 1. Periode waktu sebelum laporan keuangan diterbitkan atau periode tahun berjalan 2. Periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK 3. Periode waktu setelah laporan diaudit BPK dan telah disahkan DPR/DPRD dengan g UU atau Perda. 18
KOREKSI KESALAHAN
Tidak berulang Terjadi pada periode berjalan Mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi posisi kas
PP 24
Pembetulan pada akun yang bersangkutan g dalam p periode berjalan
PP 71
Pembetulan pada akun yang bersangkutan g dalam p periode berjalan baik akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban 19
KOREKSI KESALAHAN z z z z
Tidak berulang Terjadi pada periode-periode sebelumnya M Mempengaruhi hi posisi i i kkas Laporan keuangan periode tersebut belum terbit PP 24
Pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja periode yang bersangkutan
PP 71
Pembetulan pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban periode i d yang bersangkutan b k t 20
KOREKSI KESALAHAN ATAS BELANJA
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas (menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit PP 24
Pembetulan ppada akun pendapatan lain-lain
PP 71
Menambah posisi kas
Pembetulan pada akun pendapatan d t llain-lain-LRA i l i LRA
Mengurangi Kas
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih 21
KOREKSI KESALAHAN ATAS PEROLEHAN ASET SELAIN KAS
Tidak berulang Terjadi j p pada p periode sebelumnya y Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang posisi kas) Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit terbit. PP 24
Belum diatur
PP 71
Pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan 22
KOREKSI KESALAHAN ATAS BEBAN
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi p g p posisi kas dan tidak mempengaruhi p g p posisi aset selain kas Laporan keuangan periode tersebut sudah terbit PP 24
Belum diatur
PP 71
Pengurangan Beban
Penambahan Beban
Pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO
pembetulan pada akun Ekuitas 23
KOREKSI KESALAHAN ATAS PENDAPATAN--LRA PENDAPATAN
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya M Mempengaruhi hi posisi i i kkas(menambah/mengurang ( b h/ saldo ld kas) Laporan keuangan sudah terbit. PP 24
PP 71
Pembetulan pada akun Ekuitas Dana Lancar
Pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih
Dalam PP 24 tidak dibedakan penerimaan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO 24
KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN PENDAPATANPENDAPATAN-LO
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya M Mempengaruhi hi posisi i i kkas(menambah/mengurang ( b h/ saldo ld kas) Laporan keuangan sudah terbit. PP 24
Pembetulan ppada akun Ekuitas Dana Lancar
PP 71
Pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas
Dalam a a PP 24 tidak t da dibedakan d beda a penerimaan pe e aa pendapatan-LRA pe dapata dan da pendapatan-LO 25
KOREKSI KESALAHAN ATAS PENERIMAAN & PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit. PP 24
B l diatur Belum di t
PP 71
Pembetulan P b t l pada d akun k kas k dan d akun Saldo Anggaran Lebih 26
KOREKSI KESALAHAN ATAS PENCATATAN KEWAJIBAN
Tidak berulang Terjadi pada periode sebelumnya Mempengaruhi posisi kas(menambah/mengurang saldo kas) Laporan keuangan sudah terbit terbit. PP 24
Belum diatur
PP 71
Pembetulan pada akun kas dan kewajiban yang bersangkutan 27
KOREKSI KESALAHAN
Tidak berulang g Terjadi pada periode-periode sebelumnya Tidak mempengaruhi posisi kas Sebelum maupun setelah laporan keuangan terbit PP 24 PP 71
Pembetulan P b t l pada d akun-akun k k neraca terkait t k it pada periode kesalahan ditemukan 28
KOREKSI KESALAHAN
Kesalahan berulang dan sistemik tidak perlu koreksi hanya dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan
Koreksi kesalahan periode periode-periode periode yang lalu yang mempengaruhi posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas kti it yang bersangkutan b k t
Koreksi kesalahan diungkapkan pada CALK Tidak ada dalam PP 24 29
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi adalah prinsipprinsip dasar-dasar prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktikpraktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK 30
PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI
Perubahan Estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena t d terdapat t informasi i f i baru, b pertambahan t b h pengalaman l d dalam l mengestimasi, atau perkembangan lain Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi di jik pada disajikan d L Laporan O Operasional i l pada d periode i d perubahan b h dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CALK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan g g pengaruh g perubahan itu. Tidak ada dalam PP 24 31
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN Adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang
berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, dih tik ttanggall efektif f ktif penghentian, h ti cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai p tanggal gg p penghentian g apabila p dimungkinkan, g dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CALK Tidak ada dalam PP 24 32
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN Agar laporan Keuangan disajikan secara komperatif ,
suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan sepertiti bi biasa, seolah-olah l h l h operasii ititu b berjalan j l sampaii akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana p penghentian, g meliputi p jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Tidak ada dalam PP 24 33
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN Bukan Penghentian Operasi bila: a Penghentian suatu program a. program, kegiatan kegiatan, proyek proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, t pergantian ti kebutuhan k b t h lain. l i b.Fungsi tersebut tetap ada c.Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain d Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi d. ber utilisasi amat rendah rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Tidak ada dalam PP 24 34
Peristiwa Luar Biasa tidak ada lagi dalam PP 71/2010
35
36
RUANG LINGKUP PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Laporan p keuangan g konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.
Laporan p keuangan g konsolidasian p pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.
Tidak ada ayat seperti di samping
Laporan keuangan konsolidasian pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup k laporan l kkeuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah Daerah. 37
DEFINISI PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas produktivitas.
Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum (BLU) Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yyang p g terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yyang p g terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 38
DEFINISI PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Konsolidasi adalah p proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas tit pelaporan l kkonsolidasian. lid i
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan l i lainnya, entitas i akuntansi k id dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan gg tersajij atau entitas akuntansi sehingga sebagai satu entitas tunggal
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan gg tersajij sebagai g satu entitas sehingga tunggal
39
PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, N Neraca, L Laporan A Arus K Kas d dan C Catatan t t atas Laporan Keuangan.
Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, L Laporan P Perubahan b h SAL SAL, N Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catata da Catatan atas Laporan apo a Keuangan. eua ga
Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan Pembayar sampai dengan akhir periode akuntansi.
Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa Uang Persediaan Yang Belum Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir periode i d akuntansi. k t i 40
PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Tidak ada ayat y seperti p di samping
Laporan p keuangan g konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 7, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali : (a)Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (b)Laporan keuangan konsolidasian perubahan b h saldo ld anggaran llebih bih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.
Tidak Tid k ada d ayat sepertii di samping
Pemerintah P i h pusat menyampaikan ik llaporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif. legislatif 41
ENTITAS AKUNTANSI PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada epada entitas e t tas pe pelaporan. apo a
Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan
Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi p pemerintahan.
Tidak ada ayat seperti di samping
42
BADAN LAYANAN UMUM PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Badan Layanan Umum
Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah
Tidak ada ayat seperti di samping
Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) BLU/BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya akuntansi, dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya
Tidak ada ayat seperti di samping
Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU/BLUD adalah entitas pelaporan.
Tidak ada ayat seperti di samping
Konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU/BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. 43
PROSEDUR KONSOLIDASI PP 24 TAHUN 2005 Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya y dengan g atau tanpa p mengeliminasi akun timbal balik.
PP 71 TAHUN 2010 Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, y atau yyang g diselenggarakan gg oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.
44
PENGUNGKAPAN PP 24 TAHUN 2005
PP 71 TAHUN 2010
Tidak ada ayat seperti di samping
Dalam CALK perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan b beserta t status t t masing-masing, i i apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi
Tidak ada ayat seperti di samping
Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama nama nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan y eliminasi belum dilaksanakannya 45
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl Budi Jl. B di Ut Utomo No. N 6, 6 J Jakarta k t Pusat P t Telepon/Fax (021) 352 4551 Website: www.ksap.org Email:
[email protected] webmaster@ksap org
