BAB II RUANG LINGKUP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. A. Pengertian Warisan Bersama Umat Manusia

15

BAB II RUANG LINGKUP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Warisan Bersama Umat Manusia Seiring dengan kemajuan dan berkembangnya jaman, umat manusia terus mencari cara atau sesuatu yang mampu membantu dan mendorong kehidupan manusia berubah kearah yang lebih baik lagi. Hal ini secara terus menerus dilakukan oleh manusia dengan tujuan, harapan, dan impian yang sama walaupun dengan menempuh langkah yang berbeda. Dalam proses pencarian itu, dari waktu ke waktu mulai banyak ditemukan oleh manusia suatu tempat, benda, elemen tertentu, serta penemuan lainnya yang dapat membantu kehidupan manusia. Temuan – temuan ini yang disebut oleh manusia sebagai warisan dikarenakan sebagian besar berasal dari masa lampau atau telah ada sebelumnya. Secara garis besar pengertian warisan merupakan sesuatu yang ditinggalkan untuk penerus yang meninggalkannya seperti harta, nama baik, pusaka, dan lainnya yang bisa diturunkan.13 Jika dikaitkan dengan temuan – temuan yang ditemukan oleh manusia, maka temuan tersebut sebagian besar merupakan suatu warisan yang besar. Namun banyak dari temuan tersebut tidak diketahui asal atau pembuatnya, banyak juga temuan tersebut telah ada sebelum adanya manusia atau temuan itu merupakan hasil dari proses alam dan ciptaan Tuhan. Sehingga sangat sulit untuk mengklaim bahwa temuan itu milik seseorang

13

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hlm. 422

Universitas Sumatera Utara

16

atau suatu negara, tetapi dalam prakteknya ada beberapa negara yang mengklaim temuan – temuan tersebut sebagai milik mereka dengan mengkaitkannya terhadap sejarah dan nenek moyang mereka. Namun hal seperti itu pada masa kini telah ditinggalkan. Karena warisan tersebut sangat diperlukan untuk kehidupan manusia dan banyak kepentingan manusia yang membutuhkan warisan itu, maka secara universal warisan tersebut dianggap dan diakui oleh masyarakat internasional sebagai warisan bersama umat manusia atau juga bisa disebut sebagai warisan bersama kemanusiaan. Dengan adanya konsep seperti ini, masyarakat internasional mengharapkan agar tidak terjadinya sengketa internasional dalam memperebutkan warisan tersebut dan dapat membantu kehidupan manusia secara global dikarenakan warisan bersama umat manusia itu adalah milik semua manusia yang ada di bumi ini.14 Secara universal warisan bersama umat manusia (common heritage of mankind) adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hidup orang banyak dan memberikan keuntungan kepada kehidupan manusia yang penguasaannya tidak boleh dipegang oleh satu pihak saja, namun diatur oleh hukum internasional sehingga tidak akan ada pertikaian internasional dalam memperebutkan penguasaannya.15 Penguasaan atas warisan bersama umat manusia ini diatur oleh hukum internasional agar semua orang dapat menikmatinya, selain penguasaan atas penggunaan terhadap warisan ini hukum internasional juga mengatur tentang tanggung jawab atas hal tersebut. Sehingga manusia atau negara – negara tidak 14

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000 hlm.

32 15

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo9780199796953-0109.xml;jsessionid=85A8868270AA3F2158490AE0CD8D4B3B, Diakses 13 November 2016


17

hanya sibuk dalam pemakaian dan penggunaan warisan tersebut namun juga harus bertanggungjawab atas hal itu. Dengan adanya pengaturan hukum internasional seperti itu, maka hukum nasional negara – negara yang ada mulai mengikutinya dalam mengatur tentang warisan bersama ini. Masyarakat internasional telah sepakat bahwa tanggung jawab atas warisan bersama umat manusia ini adalah tanggung jawab bersama atau tanggung jawab

internasional.

Sehingga

konsep

warisan

bersama

menciptakan

pertanggungjawaban bersama (common responbility). Tanggung jawab bersama merupakan kewajiban yang ditanggung oleh dua atau lebih negara untuk melindungi kekayaan lingkungan (environmental resources), mengambil tindakan yang sesuai dengan karakteristik dan alam, lokasi fisik maupun kemanfaatan sejarah dari kekayaan lingkungan tersebut.Kekayaan alam sebagai kekayaan lingkungan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara, atau kekayaan yang dibagi bersama, atau subjek dari kepentingan hukum bersama, atau merupakan tidak dimiliki oleh negara manapun.Pertanggungjawaban bersama dapat diterapkan terhadap kekayaan yang tidak dimiliki oleh siapapun atau kekayaan yang berada dalam wilayah yurisdiksi eksklusif suatu negara. Berhubung pertanggungjawaban bersama terhadap warisan bersama umat manusia adalah manusia itu sendiri, maka warisan bersama yang ada saat ini merupakan milik bersama seluruh umat manusia. Sehingga setiap orang atau negara mempunyai hak untuk melarang setiap kegiatan atau pemanfaatan yang akan berdampak buruk terhadap warisan bersama tersebut. Dalam menjaga warisan bersama ini, masyarakat dunia telah membentuk suatu lembaga yang


18

bersifat internasional dan universal untuk mengurus berbagai kepentingan internasional terhadap warisan bersama ini. Dari uraian diatas menyatakan secara tegas bahwa warisan bersama umat manusia adalah segala sesuatu yang mempengaruhi hidup banyak orang atau memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehingga keberadaannya dan penggunaannya harus dijaga serta diatur secara tegas oleh suatu hukum yang bersifat universal.

B. Sejarah dan Perkembangan Warisan Bersama Umat Manusia Konsep warisan bersama umat manusia pertama kali muncul disebabkan oleh perkembangan hukum laut internasional yang banyak membahas mengenai wilayah lautan yang tidak berada dalam wilayah yurisdiksi negara manapun. Konsep warisan bersama umat manusia pertama kali dinyatakan oleh Duta Besar Malta untuk PBB, Arvid Pardo, pada sidang Majelis Umum PBB 1 November 1967. Arvid Pardo menyatakan:16 “traditionally, international law has been essentially concerned with the regulation of relations between states. In ocean space, however, the time has come to recognize as a basic principle of international law the overriding common interest of mankind in the preservation of the qualitity of marine environment and in the rational and equitable development of its resources lying beyond national jurisdiction.”

16

http://www.jstor.org/stable/40706663?seq=1#page_scan_tab_contents, Diakses tanggal 13 Desember 2016


19

Pernyataan Pardo tersebut mengandung dua hal utama, pertama lingkungan dasar laut harus dimanfaatkan hanya untuk tujuan damai; kedua, seharusnya tidak ada klaim yurisduksi nasional atas dasar laut. Sebelum konsep warisan bersama umat manusia lahir telah dikenal dua konsep populer mengenai wilayah lautan dan digunakan secara universal oleh negara – negara yang memiliki aktifitas diwilayah lautan, yaitu: res nullius dan res commanis. 1.

Res nullius, berpendapat bahwa laut sebagai ranah tak bertuan atau kawasan yang tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka laut dapat diambil atau dimiliki oleh masing - masing negara.

2.

Res communis, berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki secara individual oleh negara negara. Sebagai milik bersama, maka laut harus dipergunakan untuk kepentingan semua negara, dan pemanfaatannya terbuka bagi semua negara. Ini sesuai dengan pendapat Ulpian yang menyatakan bahwa “the sea is open to everybody by nature”, dan Celcius yang menyatakan “the sea like the air, is common to all mankind”.17 Dalam praktiknya kedua teori tersebut tidak diterapkan secara kaku,

karena banyak negara – negara yang menggunakan kedua teori tersebut dengan cara saling melengkapi. Seperti jika dalam suatu batasan tertentu wilayah lautan dapat diklaim oleh suatu negara, namun jika melewati batasan tersebut maka

17

Loc. Cit.


20

wilayah lautan tersebut tidak dapat diklaim oleh negara yang bersangkutan. Praktik penggunaan dua teori tersebut memiliki beberapa fase18, yaitu : 1. Jaman Sebelum Romawi Punisia kuno, sebuah kerajaan sebelum jaman Romawi menganggap laut yang mereka kuasai sebagai milik negara mereka. Paham ini juga dianut oleh bangsa Persia, Yunani dan Rhodia. Di jaman Rhodia, hukum laut telah mulai berkembang, yang kemudian menjadi dasar bagi Hukum Romawi tentang laut. 2. Jaman Romawi Setelah perang Punis III, Romawi telah menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah. Laut Tengah kemudian dianggap oleh orang - orang Romawi sebagai “danau” mereka19. Dalam melaksanakan kekuasaannya di laut tersebut banyak tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi laut bisa dimiliki. Orang Romawi memandang laut sebagai “public property” yakni sebagai milik Kerajaan Romawi. 3. Setelah Jaman Romawi Setelah jaman Romawi terdapat banyak negara di sekitar Laut Tengah yang merupakan pecahan dari Kerajaan Romawi. Negara - negara ini menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka sebagai wilayah mereka. Karena itu masa ini dipandang sebagai awal dari berkembangnya konsep laut wilayah. Tuntutan atas kepemilikan laut ini misalnya dilakukan oleh:

18

Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014

19

Ibid., hlm. 13

hlm. 8


21

(a) Venesia yang menuntut sebagian besar Laut Adriatik. Tuntutan ini diakui oleh Alexander III pada tahun 1117. Di kawasan ini Venesia memungut kepada setiap kapal yang melewati kawasan Laut Adriatik, (b) Genoa menuntut Laut Liguarian dan sekitarnya, (c) Pysa menuntut dan melaksanakan kedaulatannya atas Laut Tyraania. Tuntutan - tuntutan itu cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak oleh negara - negara tersebut ( misalnya memungut biaya pelayaran ). Untuk mengatasi hal ini, para penulis pada waktu itu membatasi tuntutan tersebut sampai batas tertentu saja. Misalnya, Bartolus, Solorzan dan Cosaregis membatasi laut negara pantai itu sampai 100 mil Italia ( pada waktu itu 1480 m)20. Baldus, Bodin dan Targa membatasinya sampai 60 mil, Loccanius membatasinya sampai batas yang diinginkan oleh negara pantai tanpa merugikan negara tetangganya. 4. Jaman Portugal dan Spanyol Jatuhnya Constantinopel ke tangan Turki pada tahun 1443, menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan laut lain ke timur menuju Indonesia melalui Samudera Hindia. Selain itu, Portugal juga menuntut Laut Atlantik sebelah selatan Maroko sebagai wilayah mereka. Bersamaan dengan ini, Spanyol sudah sampai di Maluku melalui Samudera Pasifik, dan menuntut Samudera ini bersama dengan bagian Barat Samudera Atlantik dan Teluk Mexico sebagai kepunyaan mereka. Tuntutan kedua Negara ini diakui oleh Paus Alexander VI, yang membagi dua lautan di dunia menjadi dua bagian dengan batas garis meridian 100 leagues (

20

Arif Johan Tunggal, HUKUM LAUT, Jakarta, HARVARINDO, 2013 hlm. 42


22

400 mil laut ) sebelah Barat Azores21. Sebelah barat dari meridian tersebut ( Samudera Atlantik Barat, Teluk Mexico dan Samudera Pasifik ) menjadi milik Spanyol, dan sebelah Timur ( Atlantik sebelah Selatan Maroko, dan Samudera Hindia ) menjadi milik Portugal. Pembagian ini kemudian diperkuat dengan perjanjian Tordissilias antara Spanyol dan Portugis ( 1494 ) dengan memindahkan garis perbatasannya menjadi 370 leagues sebelah barat Pulau Cape Verde di pantai barat Afrika. Sementara itu, Swedia dan Denmark menuntut kedaulatan atas Laut Baltik, dan Inggris atas Narrow Seas, dan Samudera Atlantik dari Cape Utara sampai ke Cape Finnistere, atau laut di sekitar kepulauan Inggris ( Mare Anglicanum )22. Dan untuk melaksanakan kedaulatannya atas laut - laut tersebut, pada abad ke-17 Inggris memaksa orang - orang asing untuk mendapat lisensi Inggris untuk melakukan penangkapan ikan di Laut Utara, dan ketika dalam tahun 1636 Belanda mencoba menangkap ikan, mereka diserang dan dipaksa membayar 30.000 found sebagai harga kegemaran ( the price of indulgence ). 5. Belanda Tuntutan kedaulatan atas Samudera Pasifik, Atlantik, dan Hindia oleh Portugal dan Spanyol serta kedaulatan atas Mare Anglicanum oleh Inggris dirasa sangat merugikan Belanda di bidang pelayaran dan perikanan. Di bidang pelayaran Belanda sudah sampai di Indonesia melalui Samudera Hindia pada tahun 1596, dan mendirikan Verenigde Oost Indische Compgnie ( VOC ) pada tahun 1602. Penerobosan melalui Samudera Hindia ini langsung berbenturan 21 22

Loc. Cit Ibid, hlm. 51


23

dengan kepentingan dan tuntutan Portugal. Di bidang perikanan orang - orang Belanda selama berabad - abad telah menangkap ikan di sekitar perairan Mare Anglicanum, dan kegiatan ini telah dijamin oleh berbagai perjanjian antara kedua negara. Untuk memperkuat dalil penentangannya atas kepemilikan laut, Belanda berusaha mencari dasar - dasar hukum yang menyatakan laut adalah bebas untuk semua bangsa23. Untuk kepentingan ini Belanda menyewa Hugo de Groot, seorang ahli hukum untuk menulis sebuah buku yang membenarkan pendirian Belanda, sehingga orang - orang Belanda dapat bebas berlayar ke Indonesia. Hasilnya, Grotius menyusun sebuah buku dengan judul “ Mare Liberum ”. Buku ini menguraikan teori kebebasan lautan dalam arti bahwa laut bebas bagi setiap orang, dan tak dapat dimiliki oleh siapa pun24. Teori Gratius mendapat tentangan dari banyak penulis seangkatannya. Gentilis misalnya, membela tuntutan Spanyol dan Inggris dalam bukunya “ Advocatio Hispanica ” yang diterbitkan setelah ia meninggal, tahun 1613. Pada tahun yang sama William Wellwood membela tuntutan Inggris dalam bukunya “ de Dominio Maris ”. Dan John Seldon menulis Mare Clausum sive de Domino Marsnya pada tahun 1618 dan terbit pada tahun 1635. Paolo Sarpi menerbitkan “ Del Dominio del mare Adriatico ” tahun 1676 untuk membela tuntutan Venesia atas lautan Adriatik. Yang terpenting dari buku - buku yang membela kepentingan kepemilikan atas laut adalaah Mare Clausum Shelden. Karya ini diperintahkan untuk 23

A. W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Luat, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1994 hlm. 27 24 Ibid., hlm. 29


24

diterbitkan pada tahun 1635 pada masa raja Charles I, yang meminta agar penulis Mare Liberium dihukum. 6. Inggris Pada mulanya, sebelum tahun 604 Inggris menganut faham kebebasan lautan. Faham ini dianut terutama untuk menghadapi tuntutan Denmark atas kebebasan di laut Utara. Namun dalam tahun 1604 Charles I memproklamirkan “ King Chamber Area ” yang meliputi 26 wilyayah di sepanjang dan sekitar lautan Inggris ( Mare Anglicanum ) sebagai wilayah kedaulatan Inggris25. Di daerah daerah ini, diantaranya ada yang melebihi 100 mil, Charles I melarang kapal kapal nelayan asing menangkap ikan di kawasan tersebut. Tuntutan ini ditentang oleh Belanda. Dalam perkembangan selanjutnya, telah diterima bahwa negara - negara dapat memiliki jalur - jalur laut yang terletak di sekitar atau di sepanjang pantainya, dan di luar jalur - jalur tersebut dianggap bebas bagi semua umat manusia26. Beberapa jalur laut yang dapat dimiliki tidak sama untuk semua negara, dan ini tergantung pada jenis dan fungsi jalur-jalur tersebut. Lebar laut untuk kepentingan perikanan misalnya, tidak sama dengan untuk kepentingan netralitas, pengawasan dan kepentingan yurisdiksi perdata, pidana dan lain-lain. Dalam perkembangannya hukum laut mulai berkembang dan lahir pula konsep – konsep baru mengenai laut, dalam fase perkembangan inilah lahir sebuah konsep yang mengedepankan kepentingan seluruh manusia atas laut daripada kepentingan negara semata saja. Yaitu konsep warisan bersama umat 25 26

Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Jakarta, PT. RINEKA CIPTA, 2013 hlm. 51 Nur Yanto, Op. Cit., hlm. 34


25

manusia, pada mulanya konsep ini hanya mencakup wilayah lautan saja, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Majelis Umum

PBB pada tahun 1967 yang

menyatakan bahwa laut dalam dan dasar laut merupakan warisan bersama umat manusia. Namun konsep ini juga terus mengalami perkembangan. Seperti saat ini warisan bersama umat manusia tidak hanya wilayah laut saja, tetapi seluruh wilayah atau kawasan yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup umat manusia.

C. Ruang Lingkup Warisan Bersama Umat Manusia Berdasarkan Hukum Internasional Seiring dengan berkembangannya jaman dan teknologi, umat manusia terus melakukan ekspedisi dan eksploitasi ke berbagai wilayah di muka bumi ini demi mencari sesuatu untuk kehidupan mereka. Dalam ekspedisi dan eksploitasi tersebut tidak jarang dijumpai perselisihan antara negara – negara yang berkaitan, mulai dari saling mengklaim wilayah temuan baru hingga perebutan kedaulatan atas wilayah tersebut. Dengan adanya permasalahan ini dikhawatirkan dapat memicu masalah lebih besar lagi terhadap hidup manusia, apalagi penguasaan tunggal terhadap wilayah yang memiliki arti penting bagi hidup manusia. Oleh karena itu, konsep warisan bersama umat manusia mulai dikembangankan dan diperluas ruang lingkupnya terhadap elemen – elemen vital bagi kehidupan manusia, untuk menghindari adanya pengusaan tunggal terhadap elemen itu27.

27

Bruno Zeller, GISG and The Unification of International Trade Law, New York, Routledge – Cavendish, 2007 hlm. 33


26

Sehingga saat ini warisan bersama umat manusia telah berkembangan, termasuk ruang lingkupnya tidak hanya wilayah lautan saja namun juga berbagai kekayaan alam telah dikategorikan menjadi warisan bersama dalam bentuk dan nama yang berbeda. Pada 1949, ikan tuna menjadi perhatian bersama dalam Konservasi Tuna Tropis Inter – Amerika karena tingginya tingkat penangkapan ikan tuna; lingkungan hidup; ruang angkasa dan bulan merupakan province of all mankind; burung unggas; warisan alam dan budaya; konservasi binatang buas; kekayaan dasar laut, dasar samudra serta tanah di bawahnya, kekayaan tanaman genetik; perubahan iklim bumi dan efeknya; keanekaragaman adat dan budaya; serta keanekaragaman hayati28. 1.

Konservasi Tuna Tropis Inter – Amerika Ikan tuna begitu banyak dijumpai hampir diseluruh wilayah perairan di

dunia ini, tidak hanya satu daerah tapi semua daerah terdapat ikan jenis ini. Dengan banyaknya ikan tuna tesebut menyebabkan tingginya hasil produksi ikan tuna. Selain harga ikan tuna yang begitu tinggi menyebabkan banyak nelayan yang menjadikan ikan tuna sebagai tangkapan utama. Karena ikan tuna menjadi tangkapan utama bagi para nelayan menybabkan terjadinya over fishing dan penurunan jumlah ikan di perairan. Penangkapan ikan ini yang dilakukan secara besar – besaran menyebabkan populasi ikan tuna di dunia terus menurun, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dan menjaga populasi ikan tuna didunia lahirlah konvensi internasional mengenai aturan dan perlindungan terhadap penangkapan ikan tuna. Kemudian dalam konvensi ini populasi ikan tuna

28

Ibid., hlm. 48


27

dianggap sebagai warisan bersama umat manusia yang pertanggungjawabannya dilakukan secara universal atau pertanggungjawaban bersama29. 2. Lingkungan Hidup Kehidupan manusia yang semakin maju dan kebutuhan terhadap segala sesuatu yang terus meningkat memaksa manusia untuk melakukan berbagai cara dan kegiatan dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi terhadap lingkungan hidup terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau mencari keuntungan semata bagi sebagian pihak. Kegiatan tersebut baik secara sadar maupun tidak sadar telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi secara tidak langsung telah memberi pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia, tidak hanya terhadap para pelakunya saja namun juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara luas bahkan kehidupan manusia secara universal. Mengingat besarnya pengaruh buruk dari kerusakan lingkungan menyebabkan para pemimpin dan masyarakat dunia sepakat menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu bagian dari warisan bersama umat manusia30. Yang pengelolaan dan pengawasannya menjadi tanggungjawab internasional, bahkan kerusakan suatu lingkungan yang berada dalam yurisdiksi suatu negara tidak hanya menjadi tanggungjawab negara itu saja, namun juga menjadi tanggungjawab bersama serta negara lain dapat meminta pertanggungjawaban dari negara yang bersangkutan.

29

Chomariyah, Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan, Malang, SETARA Press, 2014

30

Otto Soemarwoto, Op. Cit., hlm. 19

hlm. 12


28

3.

Ruang Angkasa Misi Apollo 11, yang membawa Armstrong dan Aldrin ke Bulan, adalah

pencapaian luar biasa bagi upaya manusia di luar angkasa. Inilah yang membuat Amerika Serikat lebih unggul dari Rusia yang kala itu masih berikhtiar mengirim astronot mereka ke Bulan. Di era perang dingin, kedua negara ini bersaing keras. Mereka ingin terdepan

dalam soal teknologi antariksa31. Tapi pertarungan

keduanya, juga membuka jalan kompetisi antar negara lain di dunia. Semua berlomba menjangkau jarak terjauh di tata surya. Dalam hal ini, negara penghasil pesawat ulang - alik dan satelit, harus berterima kasih kepada Jerman di Perang Dunia II. Tentara Nazi lah pada pertengahan 1930an mengembangkan roket balistik yang mampu terbang hingga ke luar angkasa. Persaingan ketat

yang tercipta antara negara - negara maju itu

menimbulkan kekhawatiran baru. Siapa yang akan menguasai Bulan, Siapa pemilik antariksa, dan apakah orbit akan menjadi tempat negara maju meletakkan senjata mereka. Oleh karena itu, pada 27 Januari 1967 Amerika Serikat, Inggris dan Rusia menandatangani Traktat Luar Angkasa,

atau Traktat Prinsip

Pengaturan Aktivitas Negara - Negara Dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya. Pada Oktober 2011, ada 100 negara tergabung dalam traktat ini. Sementara itu 26 negara lainnya belum meratifikasinya. Menurut traktat itu, luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia ( Common heritage of mankind ), jadi harus 31

N. D. White, Keeping The Peace, Manchester, Manchester University Press, 1997 hlm.

11


29

dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia32. Bulan dan seluruh benda di angkasa harus bebas dieksplorasi negara manapun tanpa diskriminasi. Orbit bumi juga tak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata nuklir. 4.

Hewan dan Tumbuhan Langka Keberadaan dan populasi hewan dan tumbuhan di dunia semakin hari

semakin berkurang, perilaku manusia yang menyebabkan langka nya spesies hewan dan tumbuhan tertentu adalah dampak buruk

bagi kelestarian alam

semesta. Perdagangan, penjualan dan pemburuan hewan-hewan langka masih terus di lakukan oleh sekelompok orang tertentu yang tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan kepunahan bagi spesies hewan dan tumbuhan tertentu. Melihat kondisi perburuan hewan yang semakin marak dan terancamnya keberadaan hewan – hewan langka serta

tumbuhan membuat

masyrakat

internasional sepakat menjadikan keberadaan hewan dan tumbuhan langka merupakan tanggungjawab bersama dan mendapat perlindungan secara universal. Sehingga saat ini hewan dan tumbuhan langka telah menjadi cakupan atau ruang lingkup dari warisan bersama umat manusia, dan mendapat perlindungan hukum internasional secara tegas, yaitu CITES ( Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam33. Perjanjian ini adalah perjanjian internasional antarnegara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan

melindungi

tumbuhan

dan

satwa

liar

terhadap

perdagangan

32

Ibid., hlm. 21 Abdullah Marlang, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015 hlm. 22 33


30

internasional spesimen tumbuhan

dan

satwa

liar

yang mengakibatkan

kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. Selain itu, tanaman hasil rekayasa genetika atau tanaman genetik yang memiliki kegunaan dan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia juga merupakan bagian dari warisan bersama umat manusia, yang

kegiatan dan

eksperimennya diawasi secara bersama dan dibuat aturan khusus untuk itu34.

5.

Alam dan Budaya Konferensi Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa mengenai Pendidikan,

Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan, pertemuan ini dilaksanakan di Paris dari 17 Oktober - 21 November 1972. Memperhatikan bahwa warisan budaya dan warisan alam

semakin

terancam

dengan

kehancuran tidak hanya oleh penyebab

pembusukan tradisional , tetapi juga oleh perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang memperburuk situasi dengan fenomena lebih tangguh dari kerusakan atau kehancuran. Menimbang bahwa penurunan atau hilangnya item dari warisan budaya atau alam merupakan pemiskinan berbahaya dari warisan semua bangsa di dunia. Melihat bahwa perlindungan warisan ini di tingkat nasional sering tidak lengkap karena skala sumber daya yang dibutuhkan dan sumber daya yang tidak mencukupi, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan , dan teknologi dari negara di mana properti harus dilindungi terletak. Selain itu bahwa Konstitusi Organisasi

34

Loc. Cit


31

Internasional menyatakan bahwa ia akan mempertahankan, meningkatkan, dan memberikan pengetahuan dengan menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia , dan merekomendasikan kepada bangsa - bangsa yang bersangkutan. Kemudian konvensi internasional yang ada, rekomendasi, dan resolusi mengenai kekayaan budaya dan alam menunjukkan pentingnya hal ini untuk semua bangsa di dunia, pengamanan properti unik yang tak tergantikan35. Alam dan budaya yang ada di dunia ini memiliki daya tarik dan cirri khas sendiri untuk itu harus tetap dilestarikan dan dilindungi untuk menghindari terjadinya kepunahan. Mengingat besarnya gravitasi dari bahaya baru yang mengancam warisan ini,

sehingga menjadi kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan

untuk berpartisipasi dalam perlindungan warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa. Oleh karena itu, alam dan budaya merupakan warisan bersama umat manusia, dan memiliki aturan internasional tersendiri, yaitu Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage atau Konvensi Mengenai Perlindungan Dunia Budaya Dan Warisan Alam. 6.

Laut Dalam dan Dasar Laut Seperti dalam sejarah dan perkembangan konsep warisan bersama umat

manusia, laut dalam dan dasar laut telah menjadi bagian darinya bahkan menjadi ruang lingkup pertama dari konsep tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 35

Sumardi, Dasar – Dasar Perlindungan Hutan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004 hlm. 31


32

Majelis Umum PBB pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa laut dalam dan dasar laut merupakan warisan bersama umat manusia. Dan hingga saat ini laut dalam dan dasar laut masih tetap menjadi bagian dari warisan bersama umat manusia yang berarti setiap manusia bebas melakukan kegiatan eksplorasi diwilayah laut internasional dan memiliki tanggungjawab bersama untuk mengawasi dan menjaga wilayah tersebut dari kerusakan36.

36

Nur Yanto, Op. Cit., hlm. 44


BAB II RUANG LINGKUP WARISAN BERSAMA UMAT MANUSIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. A. Pengertian Warisan Bersama Umat Manusia

Recommend Documents