BAB II RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI KERETA API A. Sejarah perkeretaapian Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kereta api adalah kendaraan yang beroda yang ditarik dengan lokomotif, berjalan diatas rel. pasal 1 ayat (2) UUKA menyebutkan, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 1. Sejarah Kereta Api di Indonesia Sejalan dengan dilakukannya sistem tanam paksa, Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang dapat di manfaatkan antara lain perkebunan dan rempah-rempah, maka diperlukan alat yang dapat mengangkut hasil produksi perkebunan yang melimpah tersebut. Penggunaan transportasi dengan tenaga hewan yakni sapi ataupun kerbau sudah tidak memadahi lagi dikarenakan besarnya jumlah barang atau hasil produksi yang akan diangkut. Pada tahun 1800 alat angkut yang dipergunakan antara lain adalah tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga dari alam seperti angin atau air. Barangbarang yang diangkut pada masa tersebut pun rata-rata dalam jumlah kecil dan waktu yang ditempuh juga relatif lama.Maka dari itu timbullah pemikiran untuk membangun jalan rel guna memenuhi kebutuhan tersebut.
12 Universitas Sumatera Utara
13
Sejarah perkeretaapiaan sama seperti sejarah alat transportasi pada umumnya yang diawali dengan penemuan roda. Mulanya dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta, kemudian dibuatlah kereta kuda yang lebih dari satu rel yang berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi, dan digunakan khususnya di daerah pertambangan untuk menarik hasil tambang dengan tenaga kuda. Seiring berkembangnya zaman maka mulai dimanfaatkanlah tenaga mekanik seperti kapal uap dan kereta api yang banyak digunakan sebagai alat transportasi. Sejarah perkeretaapiaan sama seperti sejarah alat transportasi pada umumnya yang diawali dengan penemuan roda. Mulanya dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta, kemudian dibuatlah kereta kuda yang lebih dari satu rel yang berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi, dan digunakan khususnya di daerah pertambangan untuk menarik hasil tambang dengan tenaga kuda.8 Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa kemijen, pada tanggal 17 juni 1864 oleh gubernur jenderal Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron Sloet van den Beele yang diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlands Indische Spoorweg Maatshappij (NV,NISM). Setelah keberhasilan NV, NISM membangun jalur di desa kemijen, kemudian pada tahun 1870 menghubungkan kota Semarang-Surakarta. Selain di jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh pada tahun 1874 yakni jalur Ulele-Kutaraja.Selanjutnya lintasan Palu Aer – Padang
8
https://kereta-api.co.id/sejarah perkeretaapian/15november 2015 .
Universitas Sumatera Utara
14
(Sumatera Barat) pada tahun 1891, lintasan Teluk betung-Prabumulih di sumatera selatan pada tahun 1912.Di sumatera utara juga dibangun lintasan Labuan-Medan pada tahun 1886. Setelah kemerdekaan Indonesia di proklamirkan pada 17 agustus 1945, tepatnya pada tanggal 28 september 194 karyawan yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak jepang dan pihak jepang tidak diperbolehkan lagi untuk campur tangan dalam urusan perkeretaapian Indonesia. Inilah sebabnya tanggal 28 september 1945 ditetapkan sebagai Hari Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Lima tahun kemudian, berdasarkan pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga dan Pekerjaan Umum No.2 tanggal 6 Januari 1950, ditetapkan bahwa mulai 1 Januari 1950 DKARI dan “staat-spoor wegen en verenigde Spoorweg Bedrijf (SS/VS) digabungkan menjadi satu perusahaan kereta api bernama “Djawatan Kereta Api” (DKA). Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.22 Tahun 1963 dibentuklah perusahaan Negara Kereta Api, sehingga Djawatan Kereta Api tergabung didalamnya. Berdasarkan Undangundang No. 61 Tahun 1971 perusahaan tersebut mengalami perubahan menjadi perusahaan Djawatan Kereta Api (PJKA). 2. Sejarah Perkeretaapian di Sumatera Utara Perkeretaapian di Sumatera Utara di awali pada tahun 1886 yang bernama Deli Spoorweg Maatchscapay (DSM). Hingga tahun 1931, panjang lintas mencapai 17 Km yang menghubungkan labuhan dengan kota Medan. Pembukaan landasan ini dilakukan guna mengangkut hasil perkebunan dari pedalaman ke pelabuhan Belawan.
Universitas Sumatera Utara
15
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) semua perkeretapiaan di bawah penguasaan jepang.Untuk wilayah Sumatera Utara penguasaannya di bawah pemerintahan Angkatan Laut Jepang bernama Tetsudo-Tai yang berpusat di bukit tinggi, Sumatera Barat. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 agustus 1945, penguasaan perkeretaapian dikembalikan lagi kepada DSM, hal ini dikarenakan adanya peruasahaan milik belanda yang masih berdiri di Indonesia sampai dilakukannya alih wewenang pada perusahaan tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 April 1963, berdasarkan pada undang-undang No.8 tahun 1963 jo PP 41 Tahun 1959 maka seluruh kereta api ex DSM menjadi bagian Djawatan Kereta Api (DKA) yang berada di Bandung.
B. Penyelenggaraan Angkutan Kereta Api 1. Pelaksanaan Pengangkutan Kereta Api Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Rangkaian peristiwa pemindahan itu meliputi kegiatan : a. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut; b. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan; dan c. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan. Pengangkutan yang meliputi 3 (tiga) kegiatan ini merupakan satu kesatuan proses yang disebut pengangkutan dalam arti luas. Pengangkutan juga dapat diartikan dalam arti sempit, dikatakan sempit karena hanya meliputi kegiatan
Universitas Sumatera Utara
16
membawa penumpang dan/atau barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tempat pemberangkatan ke stasiun/terminal/pelabuhan/bandara tujuan.9 Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa pengangkutan meliputi 3 (tiga) dimensi pokok, yaitu : 1. Pengangkutan sebagai usaha (bisiness) 2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement) 3. Pengangkutan sebagai proses (process) Berdasarkan defenisi pengangkutan yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat berbagai aspek pengangkutan antara lain, sebagai berikut :10 1. Pelaku, yaitu orang yang melakukan pengangkutan. Pelaku ini dapat berupa badan usaha, seperti badan usaha yang bergerak di bidang pengangkutan dan berupa manusia pribadi seperti buruh pengangkutan di pelabuhan. 2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. 3. Penumpang/barang, yaitu muatan yang diangkut, barang yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut undang-undang. 4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tujuan. 5. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang. 6. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang ditentukan dengan selamat. Perjanjian pengangkutan yang dibuat secara sah mengikat terhadap kedua belah pihak, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim. Antara kedua belah 9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.42. 10 Ibid, hlm.19-20.
Universitas Sumatera Utara
17
pihak ini tercipta hubungan hak dan kewajiban yang direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pengangkutan. Proses penyelenggaraan pengangkutan adalah rangkaian perbuatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemuatan atau pemindahan penumpang atau barang dari tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati oleh para pihak.11 Apabila diperinci, proses penyelenggaraan pengangkutan kereta api meliputi beberapa tahap, yaitu : 1. Tahap persiapan Pada tahap ini penumpang atau pengirim mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen lainnya yang diperlukan. 2. Tahap pemuatan Pada tahap ini penumpang
yang sudah memiliki karcis atau tiket
penumpang dapat naik ke alat pengangkut yang telah disediakan pengangkut di stasiun. 3. Tahap pengangkutan Pada tahap ini diselenggarakannya pengangkutan tersebut, yaitu kegiatan memindahkan penumpang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan. 4. Tahap penurunan Pada tahap ini pengangkut menurunkan penumpang dari alat pengangkut karena pengangkutan sudah berakhir di temapt tujuan.
11
Ibid, hlm.173.
Universitas Sumatera Utara
18
5. Tahap penyelesaian Pada tahap ini para pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat pengangkutan apabila selama pengangkutan terjadi kecelekaan yang timbul akibat penyelenggaraan pengangkutan, pengangkut menyelesaikan semua klaim ganti kerugian yang menjadi tanggungjawabnya.12 Pengangkutan
kereta
api
diselenggarakan
dengan
tujuan
untuk
memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, tepat, tertib dan teratur, serta menunjang pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.13 Penyelenggaraan kereta api untuk beberapa daerah tertentu di Indonesia memang kurang populer bahkan ada daerah-daerah yang tidak mempunyai jenis transportasi kereta api, tetapi bagi kita yang berada di pulau jawa/ibukota dan sumatera utara moda transportasi kereta api menjadi transportasi yang paling banyak diminati masyarakat mengingat armada kereta api memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan moda transportasi darat lainnya seperti bus atau angkutan umum. Hal ini dikarenakan armada kereta api dapat mengangkut penumpang dan barang sekaligus dalam jumlah yang banyak dengan sekali perjalanan serta mempunyai tarif perjalanan yang relatif murah meskipun moda transportasi ini masih memiliki kekurangan yakni kurangnya atau terbatasnya prasarana (infrastruktur) kereta api diantaranya keterbatasan dalam jalur rel kereta api, stasiun dan fasilitas operasi kereta api. Penyelenggaraan kereta api sama dengan penyelenggaraan transportasi pada umumnya, yang diawali dengan adanya suatu perjanjian pengangkutan 12
Ibid, hlm 174-175. Undang-undang No.23 tahun 2007, pasal 3
13
Universitas Sumatera Utara
19
antara penumpang dengan atau pengirim barang dengan pihak PT.Railink. Para pihak dalam perjanjian ini masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab. Perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh penumpang dan/atau pengirim barang dengan pihak PT.Railink tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 2 UUKA perkeretaapian sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem transportasi nasioanal diselenggarakan berdasarkan: a. Asas manfaat Bahwa kereta api harus dapat memberikan manfaat yang sebsar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat dan pengembangan kehidupan yang berkesinambungan. b. Asas keadilan Bahwa perkeretaapian harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat sosial seseorang dengan biaya yang terjangkau serta memberi perlindungan yang sama kepada semua pihak. c. Asas keseimbangan Bahwa perkeretaapian harus diselenggarakan dengan memperhatikan dari dua pihak yaitu pengguna dan penyelenggera, keduanya harus berimbang baik dalam hal kepentingan sarana dan prasaraana, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu dan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
20
d. Asas kepentingan umum Bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, kemanan, kenyamanan, dan ketertiban. e. Asas keterpaduan Bahwa perkeretaapian harus merupakan suatu kesatuan system dan perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi. f. Asas kemandirian Bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan diri, kemampuan dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber daya manusia dengan daya inovasi dan kreatifitas yang bersendi pada martabat serta kepribadian bangsa. g. Asas transparansi Bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi kemajuan perkertaapian. h. Asas akuntabilitas Bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi. i. Asas berkelanjutan Bahwa
penyelnggaraan
perkeretaapian
harus
dilakukan
secara
berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan
Universitas Sumatera Utara
21
tekonologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dilakukan oleh badan usaha sebagai
penyelenggara
meliputi
pembangunan
prasarana,
pengoperasian
prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana.Pengoperasian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian harus memenuhi standard kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 UUKA.Standard
kelaikan
tersebut
meliputi
kelaikan
teknis
maupun
operasional.Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terhadap setiap sarana perkeretaapian dilakukan pemeriksaan dan pengujian. Keandalan dan memenuhi persyaratan keselamatan adalah kondisi kereta api yang dioperasikan itu adalah siap pakai dan secara teknis layak untuk dioperasikan. Prasarana perkeretaapian meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Syaratsyarat mengenai penyelenggaraan kereta api memiliki ketentuan pidana ketika penyelenggaraannya atau badan usaha penyelenggara tidak memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam undang-undang No.23 tahun 2007. Ketentuan pidana tersebut antara lain, sebagai berikut :14 1. Penyelenggara prasarana perkeretaapian umum apabila standard kelaikan tidak di penuhi sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika mengakibatkan luka berat bagi orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00
14
Ibid, pasal 187-191.
Universitas Sumatera Utara
22
(satu milyar rupiah), sedangkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 2. Bagi badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum namun tidak memiliki izin usaha dan izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 ( dua milyar rupiah). 3. Penyelenggara
sarana
perkeretaapian
yang
mengoperasikan
sarana
perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standard kelaikan yang menyebabkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda dan barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) 4. Demikian juga dengan penyelenggara perkeretapian khusus yang tidak memiliki izin pengadaan atau pembangunan dan izin operasi maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sarana perkeretaapaian yang diselenggarakan penyelenggara sarana perkeretaapian meliputi : 1.Lokomotif 2. Kereta 3. Gerbong 4. Perlatan khusus Terhadap sarana perkeretaapian tersebut diatas harus dilakukan pengujian oleh tenaga penguji sesuai dengan tata cara pengujiannya, apabila tenaga penguji
Universitas Sumatera Utara
23
tidak melakukan pengujian sesuai dengan tata cara pengujiannya maka dikenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasi dan pencabutan izin operasi. Berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2009, penyelenggara sarana perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api. Persiapan perjalanan tersebut antara lain, sebagai berikut : a. Menyiapkan sarana dengan atau tanpa rangkaiannya. b. Menyiapkan awak sarama perkeretaapian. c. Memeriksa sarana perkeretaapian. d. Menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal. e. Memasang tanda. f. Menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Terhadap fasilitas stasiun kereta sebagai tempat naik turunnya penumpang, paling rendah harus menyediakan fasilitas sebagai berikut :15 a. Keselamatan. b. Keamanan. c. Kenyamanan. d. Naik turun penumpang. e. Penyandang cacat. f. Kesehatan. g. Fasilitas umum. 15
Ibid, pasal 54
Universitas Sumatera Utara
24
Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. Sertifikat kecakapan tersebut diperoleh setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.16 PT. Railink sebagai salah satu perusahaan penyelenggara sarana perkeretaapian menerbitkan dokumen angkutan berupa karcis penumpang.Karcis penumpang berfungsi sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 132 UUKA, yaitu: 1.Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang telah memiliki karcis. 2. Orang yang memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. 3. Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang. Dalam penyelenggaraan pengangkutan pihak penyelenggara sarana perkeretaapian wajib memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penumpang ketika perjalanan kereta sedang berlangsung serta mengutamakan pelayanan kepentingan umum. Selain daripada itu, penyelenggara sarana perkeretaapian juga wajib mengumumkan kepada penumpang apabila terjadi penundaan ataupun pembatalan keberangkatan kereta api. Apabila pembatalan keberangkatan kereta api terjadi, maka penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membayar ganti rugi karcis yang telah di bayarkan oleh penumpang tersebut. Demikian juga
16
Ibid, pasal 116
Universitas Sumatera Utara
25
sebaliknyajika penumpang membatalkan keberangkatannya maka penyelenggara sarana perkeretaapian tidak mengganti karcis penumpang tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 136 UUKA 2007 penyelenggara sarana perkeretaapian berhak untuk memeriksa karcis, menindak penumpang yang tidak mempunyai karcis guna untuk memperlancar proses jalannya kereta api. Selama proses pengangkutan berlangsung, pihak pengangkut wajib melakukan penjagaan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap penumpang atau barang yang diangkut sampai tiba di tempat tujuan dengan selamat. Bentuk penjagaan dan pengawasan itu, antara lain :17 1. Menempatkan polisi khusus kereta api (polsuska) di kereta api yang sedang dioperasikan. 2. Menutup pintu kereta api setelah penumpang naik ke atau turun dari kereta api selama proses pengangkutan berlangsung. Tindakan ini dimaksudkan untuk mengamankan dan melindungi penumpang atau barang dari perbuatan penodongan ataupun pencurian di atas kereta api yang sedang melangsungkan pengangkutan. 2. Hambatan Pengangkutan Kereta Api Dalam proses penyelenggaraan pengangkutan tidak sepenuhnya dapat berjalan lancar. Angkutan kereta api yang memberikan beberapa keistimewaan juga memiliki hambatan-hambatan dalam penyelenggaraannya. Hambatan tersebut berupa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pihak penyelenggara angkutan dalam melaksanakan pengangkutan. Kesulitan atau hambatan tersebut 17
Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal.177.
Universitas Sumatera Utara
26
mengakibatkan pengangkutan berjalan lambat, lama, atau bahkan terhenti sama sekali untuk sementara waktu. Tentu hal ini bertentangan dengan asas pengangkutan yang tertib, lancar, nyaman, dan tepat waktu. Hambatan atau kesulitan yang dialami dalam proses pengangkutan dapat berasal dari dalam maupun luar. Hambatan dari dalam antara lain sebagai berikut:18 1. Kepadatan arus lalu lintas kereta api sehingga perlu menunggu berlintasan dengan kereta api lain. 2. Keruskan rel kereta api di tempat tertentu. 3. Tabrakan dengan kendaraan umum pada lintasan rel dan jalan raya yang tidak ada palangnya. Tidak hanya itu, kerusakan alat pengangkut sebagai akibat tidak dirawat secara rutin juga dapat menjadi hambatan pengangkutan yang menyebabkan perjalanan menjadi tertunda atau bahkan berhenti di tengah perjalanan. Sedangkan hambatan yang berasal dari luar berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya.Selain daripada itu, pelemparan oleh masyarakat saat kereta api sedang berjalan juga merupakan hambatan proses penyelenggaraan kereta api. Tidak jarang pelemparan yang dilakukan masyarakat tanpa sebab ini mengakibatkan cidera pada penumpang serta meninggalkan kerusakan pada kereta api.19
18
Ibid, hlm.178. Hasil Wawancara dengan Ibu Enda sebagai HRD pada PT.Railink Medan tanggal 20 Januari 2016. 19
Universitas Sumatera Utara
27
C. Jenis Pengangkutan Kereta Api Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api ( pasal 1 angka 2 UUKA). Pengangkutan perkeretaapian dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Angkutan orang Adalah pengangkutan orang yang dilakukan oleh pihak pengangkut dengan menggunakan gerbong atas persetujuan pemerintah yang wajib memenuhi persyaratan dan memperhatikan keselamatan serta fasilitas minimumnya. Bagi penyandang cacat, wanita hamil, anak dibawah lima tahun, orang sakit, dan lansia pihak penyelenggara pengangkutan wajib memberikan fasilitas khusus tanpa dipungut biaya tambahan. Mengenai pengertian penumpang dalam pengangkutan dengan kereta api dapat terdiri dari :20 1) Untuk penumoang yang berpergian dengan kereta api satu orang dikenakan biaya angkutan sebesar tariff yang berlaku, baik dewasa maupun anak-anak. Untuk dewasa dikenakan tariff penuh sedangkan untuk penumpang anak-anak dikenakan baiaya setengah harga. 2) Lebih dari satu orang Kepada penumpang lebih dari satu orang oleh penyelenggara pengangkutan dapat dibebankan tariff khusus, dimana permohonan untuk mendapatkan tariff
20
Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka cipta, Jakarta, 1990,
hlm. 152.
Universitas Sumatera Utara
28
khusus tersebut harus diajukan suatu permintaan kepada kepala stasiun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan, dengan keterangan mengenai jumlah penumpang, tujuan dan lain-lain secara lengkap agar dapat diatur sebaikbaiknya oleh pihak pengangkut. 2. Angkutan barang Angkutan barang adalah pengangkutan barang dengan kereta api dengan menggunakan gerbong. Angkutan barang terdiri atas sebagai berikut : 1) Barang umum 2) Barang khusus 3) Limbah bahan berbahaya dan beracun Menurut jenisnya, kereta api terdiri dari :21 1. Kereta api kecepatan normal; 2. Kereta api kecepatan tinggi; 3. Kereta api monorel; 4. Kereta api motor induksi linear; 5. Kereta api gerak udara; 6. Kereta api levitasi magnetic; 7. Trem; dan 8. Kereta gantung. Selain daripada jenis kereta api tersebut diatas, jenis pengangkutan kereta api juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu :
21
Ibid, Pasal 5-6.
Universitas Sumatera Utara
29
1. Perkeretaapian umum Perkeretaapian umum merupakan satu kesatuan sistem perkeretaapian yang disebut perkeretaapian nasional.22Perkeretapian umum digunakan untuk melayani angkutan orang ataupun barang dan dipungut biaya. Perkeretaapian umum dibagi menjadi 2, yaitu : 1) Perkeretaapian perkotaan 2) Perkeretaapian antarkota Sedangkan jika ditinjau secara tatanan perkeretaapian umum dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Perkeretaapian nasional 2) Perkeretaapian provinsi 3) Perkeretaapian kabupaten/kota 2. Perkeretaapian khusus Perkeretaapian khusus merupakan perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum. Misalnya PT. pertamina yang mempunyai perkeretaapian khusus guna menunjang kegiatan pemasarannya di setiap kota maupun provinsi. Perkeretaapian khusus diselenggarakan oleh badan usaha tertentu yang pengusahaan sarana dan prasarana perkeretaapiannya dilakukan berdasarkan norma, standard, dan kriteria perkeretaapian.
22
Ibid, pasal 6
Universitas Sumatera Utara
30
D. Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kereta Api Pengertian perjanjian secara umum diatur pada buku III bab kedua bagian kesatu pasal 1313 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebelum penyelenggaraan pengangkutan terlebih dahulu harus ada perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pemilik barang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Berdasarkan defenisi pengangkutan tersebut terdapat unsur-unsur yang harus diketahui yaitu bahwa : 1. Sifat perjanjiannya adalah timbal balik, baik antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang (pengguna jasa), masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri. Pengangkut dengan penumpang/atau pengirim barang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, maka sifat hubungan hukum yang terjalin antar masing-masing pihak adalah bersifat campuran. 2. Penyelenggara pengangkutan didasarkan pada perjanjian, hal ini berarti antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Universitas Sumatera Utara
31
3. Istilah menyelenggarakan pengangkutan berarti pengangkutan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. 4. Ke tempat tujuan. Dalam pengangkutan barang, berarti barang dapat diterima oleh si penerima yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain, sedangkan dalan pengangkuta orang berarti sampai di tempat tujuan yang telah disepakati dengan keadaan selamat. 5. Istilah dengan selamat, mengandung arti apabila pengangkutan itu tidak berjalan dengan selamat maka pengangkuta wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada penumpang atau pengirim barang.23 Perjanjian pengangkutan tidak harus diisyaratkan tertulis, cukup dengan lisan saja sepanjang ada persesuaian kehendak (consensus) sehingga dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (consensus) diantara para pihak. Terjadinya
perjanjian
pengangkutan
antara
pengangkut
dengan
penumpang adalah pada waktu penumpang menerima penawaran umum yang dilakukan oleh pihak pengangkut, yang dilahirkan dengan keinginan untuk diangkut ke tempat tujuan tertentu serta diikuti dengan perbuatan membeli karcis.24 Karcis
merupakan
hal
yang
sangat
penting
dalam
melakukan
pengangkutan penumpang atau pengirimana barang dalam perkeretaapian. Dalam karcis juga memuat hal-hal yang diangkut antara lain, sebagai berikut :
23 Siti Nurbaiti, Hukum Pengangkutan Darat [jalan dan kereta api], Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm.13-22. 24 Sution Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka cipta, Jakarta, 1990, hlm. 154.
Universitas Sumatera Utara
32
1. Karcis yang mengangkut penumpang, yaitu sebagai tanda bukti bagi penumpang dalam pengangkutan perkeretaapian yang akan menghantarkannya ke tempat tujuan. 2. Karcis yang mengangkut barang, yaitu sebagai tanda bukti atas pengiriman barang kepada ekspeditur. Sesorang yang menjadi pemegang karcis kereta api yang secara formal telah memenuhi syarat, maka hanya dengan menunjukkan karcis kepada petugas kereta api, ia sudah dianggap sebagai orang yang berhak dan berhaklah ia mendapatkan pelayanan atau fasilitias untuk diangkut sampai ke tempat tujuan. Dalam kereta apikadang-kadang terdapat penumpang tanpa karcis, untuk itu dapat dibedakan sebagai berikut :25 1. Penumpang tanpa karcis yang dengan kemauan sendiri secepatnya memberitahukan kepada kondektur 2. Penumpang tanpa karcis yang lalai memberitahukan kepada kondektur Di dalam karcis sendiri sudah terdapat perjanjian baku mengenai pengangkutan penumpang atau barang serta sudah tertera suatu pertanggung jawaban pengangkutan serta perjanjian asuransi didalamnya. Juga terdapat jumlah harga yang harus di bayarkan oleh penumpang. Dalam angkutan kereta api, karcis merupakan sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi suatu perjanjian pengangkutan dari pihak yang terlibat terlibat di dalamnya yaitu pihak pengangkut dengan pihak penumpang atau pengirim barang. Karcis tersebut tidak menentukan syarat sahnya perjanjian tersebut tetapi hanya
25
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
33
sebagai tanda bukti saja. Dengan karcis inilah dapat dibuktikan bahwa adanya perjanjian pengangkutan sehingga proses pengangkutan baru dapat dilaksanakan. Perjanjian pengangkutan bersifat pelayanan berkala sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila penumpang atau pengirim barang membutuhkan pengangkutan.26 Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkutan baru akan diselenggarakan apabila biaya pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh penumpang atau pengirim barang. Namun pengangkutan juga dapat terjadi karena adanya hukum kebiasaan dari masyarakat yang membayar biaya pengangkutan setelah proses pengangkutan diselenggarakan atau dengan kata lain dibayar kemudian. Terjadinya perjanjian pengangkutan tentu terdapat pihak-pihak yang terlibat didalamnya atau yang disebut sebagai subjek hukum.Subjek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini adalah hukum pengangkutan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu :27 1. Pihak
pengangkut,
adalah
pihak
yang
mengikatkan
dirinya
untuk
menyelenggarakan pengangkutan orang/barang. Dengan kata lain, pengangkuta dalah penyelenggara pengangkutan. 2. Pihak penumpang, dalam angkutan kereta api penumpang disebut sebagai pengguna jasa yang mana artinya adalah seriap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang ( pasal 1 butir 12 UUKA). Berkaitan dengan penumpang ini juga terdapat penumpang di bawah umur, kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak dapat membuat perjanjian 26 27
H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit, Hal. 7 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hal.54
Universitas Sumatera Utara
34
pengangkutan menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adapaun yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah fungsi dan tujuan pengangkutan, dimana anak-anak naik bus atau taksi untuk mencapai tujuan tertentu seperti pergi ke sekolah atau pulang kembali ke rumah dengan selamat. Perjanjian yang dilakukan oleh anak-anak ini tentunya ada kuasa atau restu dari orang tua, dengan demikian orang tua tetap bertanggung jawab atas anak-anak tersebut. 3. Pihak pengirim, adalah pihak yang menggunakan jasa penyelenggara pengangkutan untuk menghantarkan orang dan/atau barang dari tempat semula sampai tempat tujuan dengan selamat serta membayar biaya atau tarif pengangkutan. 4. Pihak penerima, adalah pihak yang menerima barang yang diangkut oleh alat pengangkut. Dimana pihak penerima ini sudah berada di tempat tujuan yang diperjanjikan. Perjanjian yang terdapat dalam hukum pengangkutan sama halnya dengan perjanjian pada umumnya. Pada dasarnya merupakan suatu perjanjian biasa yang dengan sendirinya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian pada umumnya, yaitu tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang perikatan, selama tidak ada pengaturan khusus tentang perikatan dalam peraturan perundangundangan di bidang angkutan. Syarat sahnya suatu perjanjian pengangkutan tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi :
Universitas Sumatera Utara
35
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Sebab yang halal. Dalam perjanjian pengangkutan perkereteaapian terdapat sifat keperdataan yang menjadikan suatu prinsip perjanjian pengangkutan, yaitu :28 a. Konsensual Konsensual berasal dari kata consensus yakni sepakat, artinya bahwa perjanjian pengangkutan tersebut tidak diharuskan dilakukan secara tertulis, dapat juga hanya dengan lisan saja tetapi dengan adanya terlebih dahulu kesepakatan para pihak yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut sudah terjadi dan dapat dibuktikan dengan dokumen pengangkutan. b. Campuran Mengandung makna bahwa perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari penumpang atau pemilik barang kepada pengangkut. c. Koordinatif Yang dimaksud dengan koordinatif ialah bahwa pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau sejajar, walaupun pihak pengangkut melaksanakan pengangkutan atas perintah penumpang atau pengirim
28
Ibid, hlm.14.
Universitas Sumatera Utara
36
bukan berarti pihak pengangkut sebagai bawahan dalam proses pengangkutan tersebut. d. Pembuktian dengan dokumen Setiap perjanjian yang dibuat harus dapat dibuktikan dengan adanya dokumen pengangkutan. Apabila dokumen pengangkutan tidak ada maka perjanjian juga tidak ada, kecuali ditentukan lain dalam hukum kebiasaan masyarakat seperti naik angkutan umum yang tidak memiliki karcis namun biaya pengangkutannya dibayar kemudian
Universitas Sumatera Utara
