BAB II. Program rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

BAB II PELAKSANAAN REHABILITASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 SEBAGAI BAGIAN SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN REHABILITASI 1. Pengertian Rehabilitasi. Program rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematangsiantar meliputi aspek rehabilitasi medis, sosial, kerohanian dan ketrampilan. Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari ketergantungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika pusat penangulangan terpadu dalam satu atap atau One Stop Center (OSP). Sebagai one stop center petugas Lapas Narkotika harus mampu memberi kesadaran terhadap narapidana supaya tidak kembali terhadap perbuatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Proses pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi penyalahguna narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, harus memenuhi sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan ataupun kriteria, karena untuk penangulangan penyalahguna narkoba bukanlah hal yang mudah, dengan demikian dibutuhkan ketrampilan dan keahlian secara khusus. 69

69

. Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan One Stop Center (OSC), BNN RI, Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, 2006 hal 72

Universitas Sumatera Utara

Pelaksanaan terapi terhadap penyalahguna narkotika disesuaikan dengan permasalahan kelompok tingkat kecanduannya. 70 Menurut Nalini Muhi Psikiater pada RSUD dr.Sutomo Surabaya, ada kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkoba. 71 1. Kelompok primair yaitu kelompok yang mengalami masalah kejiwaan, penyebabnya bisa karena kecemasan, depresi dan ketidakmampuan menerima kenyataan hidup yang dijalani. Hal ini diperparah lagi karena mereka ini biasanya orang yang memiliki kepribadian introfet atau tertutup. Dengan jalan mengkomsumsi obat-obatan atau sesuatu yang diyakini bisa membuat terlepas dari masalah kendati hanya sementara waktu. Kelompok primair sangat mudah dipengaruhi untuk mencoba narkoba jika lingkungan pergaulannya menunjang dia memakai narkoba. 2. Kelompok sekunder yaitu kelompok mereka yang mempunyai sifat anti sosial. Kepribadiannya selalu bertentangan degan norma-norma masyarakat. Sifat egosentris sangat kental dalam dirinya. Akibatnya dia melakukan apa saja semaunya. Perilaku ini disamping sebagai konsumen juga dapat sebagai pengedar. Ini merupakan pencerminan pribadi yang ingin mempengaruhi dan tidak senang jika ada orang lain merasa kebahagiaan, kelompok ini harus diwaspadai. 3. Kelompok tertier adalah kelompok ketergantungan yang bersifat reaktif, biasanya terjadi pada remaja yang labil dan mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungannya, juga pada mereka yang kebingungan untuk mencari identitas diri selain mungkin adanya ancaman dari pihak tertentu untuk ikut mengkonsumsi narkoba. Kelompok pertama dan ketiga dapat dilakukan dengan terapi yang serius dan intensif, sedangkan untuk kelompok kedua selain terapi juga harus menjalani pidana penjara sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Apabila pengedar narkoba hanya di terapi, akan kecil sekali sembuhnya. Pengedar adalah kelompok yang paling berbahaya terhadap penyebaran narkoba.

70 71

Hari Sasangka, Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Op Cit, Hlm 10 .Ibid hal 9


Pelaksanaan terapi disini adalah bertujuan untuk mendapat kesembuhan bagi narapidana supaya lepas dari ketergantungan Napza sebagaimana dalam tujuan pengobatan adalah untuk mendapat efek pengobatan (efek terapeutik) yang diinginkan. Efek terapeutik merupakan tujuan agar pasien menjadi sembuh. 72 Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang popular dikenal masyarakat sebagai narkoba (Narkotika dan Bahan/obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan Khusus untuk penyalahguna narkotika, maka tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah untuk membina narapidana khusus narkotika. 73 Secara ideal Lapas Narkotika

mengandung makna berperan “memasyarakatkan

kembali “ para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. 74 Lembaga Pemasyarakatan

Narkotika melaksanakan

pembinaan secara konfrehensif, baik rehabilitasi terpadu sosial maupun rehabilitasi medis.

72

Ibid hal 22 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lapas Narkotika Pematangsiantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, madiun, Pemekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jaya Pura) 74 .David J cooke, Pamela J Baldwin &Jaqueline howison, Menyingkap Dunia Gelap Penjara, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 2008), hal 1 73


Pengertian rehabilitasi sosial adalah merupakan suatu kegiatan pembinaan yang

bertujuan

untuk

membimbing

narapidana

mengembangkan

sikap

kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali kemasyarakat. Pengertian rehabilitasi medis adalah bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana. Bentuk perawatan dilaksanakan di Lapas Narkotika sebagai berikut: 1. Pemeriksaan kesehatan pada saat menjadi Warga Binaan di Lapas Narkotika 2. Pemeriksaan darah dan urin untuk mengetahui secara dini terjangkitnya penyakit HIV, AIDS dan Hevatitis 3. Kontrol kebersihan ke Blok hunian narapidana 4. Perawatan kesehatan rutin narapidana 5. Pelayanan rawat inap dan rawat jalan ke RSU Pemerintah 6. Kerjasama dengan para medis dan dokter setempat 2. Tujuan Rehabilitasi Terus meningkatnya jumlah korban penyalahguna narkoba membuat peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. 75. Untuk itu bidang terapi dan rehabilitasi diminta untuk proaktif terus mencari terobosan agar perannya menjadi efektif.

75

. http://www.bnpjatim.om.


Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur penjeraan dan penggunaan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu, sematamata dipandang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 76 Bagi manusia pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar aspek penjeraan belaka, tetapi juga sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta melahirkan suatu sistem pembinaan

terhadap

pelanggaran

hukum

yang

dikenal

sebagai

sistem

pemasyarakatan. 77 Lembaga Pemasyarakatan dapat diumpamakan sebagai sebuah “sanggar” yaitu suatu rumah atau ruangan yang diatur baik-baik untuk mengerjakan sesuatu. 78 Oleh karena itu di dalam sebuah sanggar mempunyai cirri-ciri atau sifat-sifat rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif. 79 Dengan dirubahnya sangkar menjadi sanggar, karena hanya di dalam “Sanggar Pengayoman” pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dan proses-proses pemasyarakatan dapat terwujud. 80 Bentuk rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika merupakan wujud dari sistem pemasyarakatan yang pelaksanaannya adalah bersifat rehabilitasi terpadu. Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan daripada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang menjadi

76

. Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, (Jakarta : Teraju, 2008), hal 123. 77 . Ibid 78 Poerwardarminta dalam Adi Sujatno, Negara Tanpa Penjara, (Jakarta : Montas Ad, cetakan I April 2001), hal 14. 79 Ibid 80 .Ibid


pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturanperaturan yang lain. Arti

penting

diperlukannya

terapi

dan

rehabilitasi

di

Lembaga

Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh : 81 1. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang. 2. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hevatitis. 3. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hevatitis. Untuk

mencapai

tujuan

rehabilitasi

sebagai

tahap

pemulihan

bagi

penyalahguna narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi bersifat penjeraan tetapi telah berubah menjadi suatu usaha yang rehabilitatif dan reintegratif dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana lagi dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. 82 Strategi rehabilitasi ini dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya untuk mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakai jarum suntk oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan

81 82

Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan, 2009, Op Cit, hal 85 Adi Sujatni, Negara Tanpa Penjara, Op Cit Hal 15.


rehabiltasi tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalaguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhan. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah dan sumbangan para donatur, kaena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. B. PEMBINAAN NARAPIDANA Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai sabjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakukan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakukan terhadap narapidana. 83 Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa

tujuan

pembinaan

narapidana

adalah

mengembalikan

narapidana

kemasyarakat dengan tidak melakukan tindak pidana lagi. Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

83

.C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Op Cit, Hal 42


Petugas pemasyarakatan sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkna tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tangung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan professional dan intergitas moral. Berlandaskan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaiman yang diuraikan sebagai berikut 84 : 1. Tahap Pertama (Maximum security) Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, sikorban dri perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal. Kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa hukuman pidananya. Pembinaan tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasanya secara maksimum. Masa ini disebut masa Maximum security karena diperlukan pengawasan yang ketat terhadap narapidana. 2. Tahap Kedua (Medium security) Pada tahap ini terpidana telah menjalani masa pemidanaan sejak diterima sampai ½ dari masa pidana. Masa ini adalah tahap lanjutan dari pengenalan, bahwa narapidana sudah mulai mengenali narapidana ataupun petugas. Pada diri narapidana sudah mulai timbul kepercayaan diri sendiri bahwa mereka tetap diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan narapidana dapat mengadakan komunikasi yang baik diantar mereka , bergabung dan juga

84

Dikutip dari Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri, Op Cit hal 130,


terhadap pegawai. Narapidana sudah dipergunakan untuk membantu kegiatankegiatan di dalam tembok Lapas. 3. Tahap Minimum security Pada tahap ini masa pidana yang dijalani sudah mencapai lebih ½ dari masa pidana. Menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan narapidana telah mencapai kemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga segi ketrampilannya maka wadah proses pembinaan diperluas dengan pengenalan assimilasi. Pengenalan assimilasi pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berahirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaannya masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa hukuman pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap assimilasi dan selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas dengan pengawasan minimum security. 4. Tahap Terahir. Pembinaan ini disebut pembinaaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berahirnya tahap lanjutan sampai dengan berahirnya masa hukuman dari narapidan yang bersangkutan. Pembinaan tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lapas oleh Bapas yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkaatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Lembaga

Pemasyarakatan

Narkotika

adalah

salah

satu

Lembaga

Pemasyarakatan yang mempunyai warga binaan khusus penyalahguna narkotika berfungsi untuk membina, mendidik, membimbing narapidana narkotika agar memiliki kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, mempunyai sikap dan prilaku positif, sadar hukum, berkepribadian Pancasila, integritas moral, menyadari kesalahannya sehingga mampu kembali berintegrasi secara sehat jasmani dan rohaninya dimasyarakat setelah menjalani seluruh masa pidana.


Pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika masih mengacu terhadap Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan oleh karena tidak ada juklak khusus pembinaan narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. Ruang lingkup pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang : 1. Pembinaan Kepribadian meliputi : a. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbutan yang salah. b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga Negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan Negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bagsa dan Negara adalah sebagian dari iman (takwa). c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapt menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan melalui kursuskursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. d. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya prilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hokum yang dibina selama berada di


lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat e. Pembinaan mengintegrasi diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. 2. Pembinaan Kemandirian. Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program : a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industry kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi ( contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga) c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahan pengembangan bakat itu. Misalnya memilki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah. d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industry kulit, industri pembuatan sepatu. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah salah satu penyelenggara Hak Asasi Manusia maka dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Narkotika merekomendasikan hak-hak warga binaan yang berasaskan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945 dan Standart Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakatan. 10 (Sepuluh) prinsip pemasyarakatan yaitu : 1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. 2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.


3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan. 4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya. 5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungnan hiburan ke Lapas/Rutan/Cabang Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya. 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat dan yang menunjang pembangunan seperti meningkatkan produksi pangan. 7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatka pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya. 8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarga dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing kejalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri. 9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaanya dalam jangka waktu tertentu. 10.Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar memberikan pelatihan kerja adalah bertujuan untuk pembinaan kemandirian, begitu juga penyuluhan hukum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan oleh instansi terkait di Kabupaten Simalungun terlebih dengan pihak Kepolisian Satuan Narkoba yang dibantu oleh petugas Lapas Narkotika.


Pelaksanaan

rehabilitasi

narapidana

narkotika

dalam

Lembaga

Pemasyarakatan narkotika Klas IIA Pematangsiantar supaya berjalan dengan baik dan lancar dibuatkan daftar register narapidana yang bertujuan untuk mengetahui tindak pidana yang telah dilanggar. Tujuan dari pembukuan ini untuk lebih memudahkan petugas mengelompokkan tahap rehabilitasi yang akan diberikan. Tabel I Data Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana NarkotikaThn 2011 sampai dengan 2012. NO

BULAN

WBP

WBP

PENGGUNA

PENGEDAR

JUMLAH

01

AGUSTUS

-

10 orang

10 orang

02

SEPTEMBER

-

20 orang

20 orang

03

OKTOBER

03 orang

27 orang

30 orang

04

NOPEMBER

03 orang

24 orang

27 orang

05

DESEMBER

03 orang

23 orang

26 orang

06

JANUARI

03 orang

22 orang

25 orang

07

FEBRUARI

03 orang

20 orang

23 orang

08

MARET

03 Orang

19 Orang

22 Orang

09

APRIL

01 orang

16 orang

17 orang

10

MEI

01 orang

16 orang

17 orang

Sumber data dari Kasubsi Registrasi Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar Tgl 01 Mei 2002 Menyangkut pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana narkotika dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar tidak terlaksana


secara berkelompok sesuai dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Cara pembinaan yang dilaksanakan di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar masih bersifat global atau secara keseluruhan tanpa memperhatikan latar belakang dari penyalahgunaan narkoba dalam hal sebagai pengedar, sebagai korban penyalahguna dan pengguna.

C. PELAKSANAAN REHABILITASI 1. Rehabilitasi Medis Pelaksanaan rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah dengan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika merupakan suatu hak bagi narapidana. Untuk menjalankan program ini telah tersedia klinik yang dilengkapi dengan ruangan rawat inap dan obat-obatan yang berkualitas serta telah dilengkapi dengan tenaga dokter umum ataupun psikiater, selain itu ada kerja sama dengan para medis pemerintah setempat. Bagi warga binaan (selanjutnya disebut residence) yang terjangkit penyakit dengan membutuhkan pelayanan yang intensif dari dokter maka di lanjutkan dengan rawat inap atau rawat jalan di RSU setempat. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar hanya dapat melaksanakan pengobatan terhadap narapidana narkotika dengan bantuan dari paramedis pemerintah setempat. Paramedis yang membantu di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar adalah

paramedis puskesmas

setempat bukanlah

menjadi petugas kesehatan yang melaksanakan tugas rutin di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar, pelaksanaan pelayanan kesehatan hanya

pada saat ada

panggilan untuk melakukan pengobatan (dalam waktu yang tidak tertentu). Petugas


kesehatan

khusus

untuk

Lembaga

Pemasyarakatan

Narkotika

Klas

IIA

Pematangsiantar belum ada sehingga pelayanan kesehatan kurang terlaksana dengan baik, selain itu perlengkapan klinik dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar untuk mendukung pelayanan kesehatan belum terpenuhi. 2. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pembinaan yang bertujuan untuk bimbingan narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap prososial agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulanginya kembali penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Program rehabilitasi di sini dipadukan dengan metode yang relevan, adanya modifikasi komunikasi secara individu atau kelompok yang bersifat kekeluargaan. Petugas Lapas berperan aktif untuk mengadakan pendekatan supaya mereka membuka diri untuk mencetuskan permasalahan yang mereka hadapi. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar sebagai salah satu Lapas yang mempunyai warga binaan khusus penyalahguna narkotika dapat melaksanakan komunikasi antara petugas dengan warga binaan pada saat warga binaan tersebut dipekerjakan.

3. Rehabilitasi keagamaan Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan. Nilai-nilai keagamaan ditanamkan untuk meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya narapidana dapat meninggalkan kebiasaan


buruk

dengan

menggunakan

narkoba,

sehingga

setelah

kembali

nantinya

kemasyarakat dapat menjadi orang baik-baik. Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya telah dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dengan rutin sesuai jadwal. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah bekerja sama dengan pihak swasta ataupun instansi terkait seperti Kementerian Agama. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika untuk melaksanakan ini telah dilengkapi dengan sarana ibadah. Rehabiliatasi keagamaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar melaksanakan dalam bentuk ceramah yang dilakukan tidak secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kondisi ini disebabkan oleh lokasi yang jauh dari kota, kurangnya sosialisasi keberadaan Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Simalungun sebagai Lapas yang baru lahir. Petugas yang berhubungan dengan bimbingan kemasyarakatan belum dapat melaksanakan tanpa bantuan dari luar sebagai penceramah, disamping kuantitas petugas yang masih minim dan kurang kualitas petugas untuk melakukan ceramah. Pelaksanaan rehabilitasi keagamaan ini kurang berjalan dengan efektif juga disebabkan oleh kurangnya niat dari warga binaan itu sendiri untuk mendukung kegiatan keagamaan. Ceramah untuk beragama Islam dilaksanakan oleh petugas yang beragama Islam yang dibantu oleh pihak luar dan pelaksanaannya hanya terealisasi pada hari Jumat dan pada hari-hari yang ditentukan sesuai jadwal tidak terlaksana dengan sempurna.


Tabel II. Jadwal Kegiatan Agama Islam Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. NO

HARI

PUKUL

KETERANGAN

1

Senin

9.00 s/d 10.30

Ceramah

2

Rabu

9.00 s/d 10.30

Ceramah

3

Jumat

9.00 s/d 10.30

Ceramah

Sumber dari Kasubsi Bimbingan dan Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kls IIA Pematangsiantar Tgl 02 mei 2012

Penjadwalan ini dilakukan supaya ada ketertiban dan penatalaksanaan kegiatan supaya berjalan dengan baik, karena di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kegiatan keagamaan perlu disesuaikan berdasarkan keragaman beragama dan supaya terjalinya kerukunan beragama. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh letak bangunan tempat ibadah saling berdekatan sehingga tidak memungkinkan dilakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama sesuai dengan agama narapidana yang ada di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. Penjadwalan ini juga untuk mengkondisikan tenaga di bidang pembinaan yang minim supaya petugas pembinaan dapat secara bergantian mendampingi dan mengawasi narapidana untuk mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. Bimbingan keagamaan terhadap narapidana narkotika yang beragama Kristen di panggil dari Gereja setempat. Pelaksanaan bimbingan agama Kristen dibuat pengaturan jadwal pelaksaanaan, namun tidak terlaksana kegiatan tersebut sebagai kegiatan rutin dengan efektif sesuai dengan yang ditentukan.


Tabel III. Jadwal Kegiatan Agama Kristen Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kls II A Pematangsiantar. NO

HARI

PUKUL

KETERANGAN

1

Selasa

9.00 s/d 10.30 Wib

Kebaktian dan Tanya Jawab

2

Kamis

9.00 s/d 10.30 Wib

Pendalaman Alkitab

3

Sabtu

9.00 s/d 10.30 Wib

Ibadah bersama pegawai

4

Minggu

9.00 s/d 11.00 Wib

Ibadah Minggu

Sumber dari Kasubsi Bimbingan dan Kemasyarakatan Lapas Narkotika Kls IIA Pematangsiantar Tgl 02 Mei 2012 Kebaktian dan tanya jawab dilaksanakan oleh pengurus gereja setempat yang diundang oleh pihak Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar dan untuk pendalaman Alkitab diundang Pendeta untuk memberi pemahaman secara mendalam. Ibadah bersama pegawai dilaksanakan secara bersama-sama oleh narapidana dan pegawai. Ibadah Minggu dilaksanakan oleh narapidana itu sendiri secara bersamasama. Kegiatan keagamaan bagi narapidana yang belum terlaksana sehubungan

beragama Budha dan Hindu

belum ada narapidana yang beragama Buhda dan

Hindu, tetapi sarana dan prasarana sudah tersedia. Narapidana narkotika yang tidak dapat mengikuti kegiatan keagamaan baik yang beragama Islam dan Kristen sesuai dengan jadwal yang ditentukan akibat dari unsur kesengajaan seperti malas, melawan dan tidak mengindahkan ketentuan jadwal kegiatan ini, maka terhadap narapidana yang bersangkutan akan diterapkan peraturan


hukuman disiplin dengan berpedoman kepada tahap-tahap pembinaan dan pengaturan hukuman disiplin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang UUP. Penerapan

hukuman

disiplin

terhadap

narapidana

narkotika

selalu

memperhatikan tingkat kesalahannya. Pelanggaran dari ketentuan ini apabila sudah sering dan sama sekali tidak mengindahkan program ini maka narapidana tersebut tidak mendapat proses pembinaan lanjutan seperti usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat yang diputuskan oleh TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan). Tujuan penegakan disiplin bagi narapidana adalah untuk dapat menertibkan diri sendiri dan supaya program pembinaan dapat tercapai untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang baik dan berguna. 4. Rehabilitasi Bidang Ketrampilan Kegiatan ini dilakukan untuk pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Tujuan ketrampilan ini adalah mempersiapkan pembekalan terhadap diri narapidana mengenai keahlian sehingga setelah nantinya dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika narapidana sudah mempunyai keahlian untuk bekal hidup dikemudian hari. Kegiatan kemandirian ada dua bidang yaitu kegiatan kemandirian untuk hasil kegiatan kerja untuk produksi (dapat diperdagangkan sebagai penambahan PNBP) dan sebagai pelatihan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar melaksanakan kegiatan kemandirian berupa pelatihan warga binaan dimana hasil kerja narapidana apabila

layak

untuk

dipergunakan

hanya

untuk

keperluan

kantor

tanpa

diperdagangkan kepada pihak lain sebagai produksi kerja narapidana. Pelatihan yang


dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar adalah Pelatihan pembuatan masa blok dan pot bunga dari campuran semen dan pasir. 5. Bimbingan Hukum Kegiatan bimbingan hukum merupakan sarana pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dengan tujuan agar narapidana narkotika dapat mengetahui, memahami dan menghayati hak dan kewajiban sehingga menjadi manusia yang taat dan patuh kepada hukum, mandiri dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara. Kegiatan pembinaan kesadaran hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa kesadaran hukum warga binaan Pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum sebagai anggota masyarakat yang menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh kepada hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dilaksanakan secara langsung yaitu penyuluh berhadapan langsung dengan yang disuluh melalui ceramah, peragaan atau simulasi hukum. Materi penyuluhan hukum adalah sebagai berikut : 1. Pengertian pokok dasar hukum terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 2. Peraturan Perundang-Undangan seperti : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


c. Peraturan

Pemerintah

No.31/1999

tentang

Pembinaan

dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar adalah bekerja sama dengan Polres Simalungun khususnya Satuan Narkoba. Materi penyuluhan hukum yang sudah pernah diberikan adalah tentang bahaya narkoba dan penggulangan. Kegiatan ini dilakukan dalam waktu yang tidak di jadwalkan sebagai kegiatan rutin untuk menyuluh narapidana. Penyuluhan ini terhambat dengan dana penyelenggaraan karena menggunakan pihak luar. Kegiatan penyuluhan ini sejak beroperasional Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar tanggal 14 januari 2011 melaksanakan penyuluhan hukum 1 (satu) kali. D. GAMBARAN LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA PEMATANGIANTAR 1. Lokasi Lapas Narkotika. Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan hal yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kls IIA Pematangsiantar dibangun dengan luas areal 3 ha yang terletak di kampung Mangade Jln. Pemasyarakatan Kabupaten Simalungun di Pematang Raya. Lembaga ini dibangun sejak tahun 2008 dan beroperasional sejak tanggal 14 Januari 2011 merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pemindahan kasus narkoba. Pendirian


Lapas Narkotika ini adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pematangsiantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Lampung, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar adalah salah satu unit pelaksana tehnis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. Tugas pokok dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik penyalahguna narkotika. 2. Keadaan Bangunan Keadaan gedung Lapas Narkotika adalah sebagai berikut: -

2 (dua) gedung untuk kantor dengan posisi: 1 (satu) gedung utama kantor berada pada depan Lapas yang terdiri dari : 1 (satu) ruangan Kalapas 1 (satu) ruangan Kepala sub Bagian Tata Usaha 1 (satu) ruangan Kepala Urusan Umum 1 (satu) ruangan Kepala Sub Seksi Kepegawaian dan Keuangan 1 (satu) ruangan untuk bendahara 1 (satu) ruangan untuk operator 1 (satu) gedung berada di belakangnya sebagai kantor kedua yang terdiri dari:


1 (satu) ruangan untuk portir berada dilantai Satu 1 (satu) ruangan komandan Regu Jaga 1 (satu) ruangan Kepala.KPLP 1 (satu) ruangan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban 1 (satu) ruangan Kepala Seksi Kegiatan Kerja 1 (satu) ruangan Kepala Bimbingan narapidana dan anak nadik 1 (satu) ruangan kepala sub seksi registrasi 1 (satu) ruangan kepala sub seksi bimbingan keperawatan dan kemasyarakatan 1 (satu) ruangan kepala sub seksi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja 1 (satu) ruangan kepala sub seksi sarana kerja 1 (satu) ruangan kepala sub seksi keamanan 1 (satu) ruangan kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib -

Blok Hunian terdiri dari 3 (tiga) blok dengan pembagian sebagai berikut : 1 (satu) blok dewasa, 1 (satu) blok anak dan 1 (satu) blok wanita yang semuanya saling terpisah

-

1 (satu) gedung klinik yang dilengkapi dengan ruangan rawat inap yang disertai dengan ruangan dokter

-

Tempat ibadah ada tiga dengan keadaan sebagai berikut : 1 (satu) mesjid, 1 (satu) gereja dan 1 (satu) Vihara.

-

1 satu) gedung dapur masak.


3. Keadaan Pegawai a.

Dari Tingkat Pendidikan Keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dilihat dari tingkat

pendidikan Pegawai sebagai berikut :

No

Tabel IV Data Pegawai Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar Berdasarkan Pendidikan. Pendidikan Jumlah Keterangan

1

SD

-

-

2

SMP

1 orang

-

3

SMA dan Sederajat

18 orang

-

4

D3

-

-

5

D4/S1

10 orang

-

6

S2

2 orang

-

7

Tenaga Ahli

-

Tidak ada

31 orang

-

Jumlah

Sumber diperoleh dari Ka Sub Bag TU Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar Tgl 16 Mei 2012. S1 pada tabel diatas ada 10 ( sepuluh ) dengan pendidikannya sebagai berikut : orang 1 ( satu ) adalah Sarjana Ekonomi, 1 ( satu ) orang sarjana sosial dan 8 ( delapan ) orang sarjana hukum. Magister ada 2 ( dua ) orang yaitu 1 ( satu ) orang magister hukum dan 1 ( satu ) orang magister menegement.


Tingkat pendidikan keahlian sebagai tenaga ahli yang dibutuhkan di Lapas Narkotika adalah : 1. Tenaga ahli dibidang kesehatan seperti dokter umum dan para medis belum ada. 2. Tenaga ahli dibidang psikologi seperti psikiater belum ada. 3. Tenaga ahli di bidang ketrampilan sebagai tutor pelatihan ketrampilan narapidana belum ada. 4. Tenaga ahli di bidang agama sebagai pembinaan keagamaan belum ada. b. Berdasarkan Pangkat/Golongan Keadaan pegawai dilihat dari kepangkatan dan golongan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kls IIA Pematangsiantar. Tabel V Data Pegawai Berdasarkan Golongan No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan 1

Pengatur/II

16 orang

-

2

Penata/III

14 orang

-

3

Pembina/IV

1 orang

-

Jumlah total

30 orang

Sumber diperoleh dari Ka Sub Bag TU Lapas Narkotika Kls IIA Pematangsiantar Tgl 16 Mei 2012 Pangkat/golongan pengatur/II yang terdapat pada tabel diatas berjumlah 16 (enam belas) orang dengan penempatan tugasnya adalah 13 ( tiga belas ) orang


sebagai petugas regu pengamanan, 1 (satu) orang petugas operator, 1 (satu) orang staf pengamanan, 1 (satu) orang staf kepala sub seksi urusan umum. Pangkat/Golongan panata /III berjumlah 14 (empat belas) orang dengan penempatan tugas 5 (lima) orang Kepala Seksi, 8 (delapan) orang sebagai Kepala Sub Seksi dan 1 (satu) orang sebagai bendahara.

4. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. Meknisme kerja khususnya hubungan melalui perintah pejabat struktural dan staf hendaknya mampu melaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masingmasing. Namun demikian penerapan disiplin oleh petugas yang berwenang di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar tidak menjadikan penghambat tugas di bidang yang lain. Petugas Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar memahami bahwa pembinaan narapidana narkotika berbeda dari narapidana kriminal lain. Penyusunan uraian tugas pejabat struktural dan pejabat operasional di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA adalah pemaran secara terperinci dan lengkap tentang pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pejabat dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA agar dapat melaksnakan tugas dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna. Selain itu uraian tugas juga merupakan sarana pengawasan atasan terhadap bawahan (waskat), serta bahan penataan organisasi dan juga sebagai penyerdahanaan sistem prosedur kerja perencanaan pegawai.


Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.KP.09.05-701A Tahun 2003 bahwa penyusunan uraian tugas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-KP.09.05 tahun 1991 tanggal 26 maret 1991 tentang PenetapanUraian Jabatan di Lingkungan Departemen Kehakiman. Uraian

Tugas

Pejabat

Struktural

dan

Petugas

Operasional

di

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika adalah sebagai berikut : a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Pematangsiantar. Tugas : Mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja, administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. Fungsi sebagai berikut: 1. Pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika. 2. Pemberian

bimbingan

perawatan

kesehatan

dan

rehabilitasi

narapidana/anak didik kasus narkotika. 3. Pembinaan bimbingan kegiatan kerja pengolahan hasil kerja dan sarana kerja bagi narapidana kasus narkotika 4. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. 5. Pengurusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA.


Uraian Tugas : 1. Menetapkan rencana kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. 2. Melakukan pembinaan narapidana narkotika dengan mengkoordinasikan tugas bimbingan, kegiatan kerja, administrasi keamanan tata tertib dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 3. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan tugas dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait 4. Membina ketata usahaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 5. Mengkoordinasi

pengelolaan

anggaran

rutin

pada

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku 6. Mengkoordinasi

pengelolaan

anggaran

pembangunan

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 7. Mengkoordinasikan

pengendalian

administrasi

kepegawaian

dalam

lingkungan Lembaga Pemayarakatan Klas II A 8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 9. Mengkoordinasikan

formasi

kebutuhan

pegawai

pada

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 10. Melakukan pengawasan melekat (Waskat) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kakanwil


12. Melaporkan hasil pelaksanakaan tugas pada Kakanwil 13. Mengkoordinasikan penyusunan DUK pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 5. Tugas : Melakukan urusan ketatausahaan kepegawaian dan rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan administrasi dan fasilitatif di Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. 6. Uraian Tugas : 1. Mempelajari,

memahami

dan

melaksanakan

peraturan

perundang-

undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan, jangka menengah Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Klas Narkotika IIA 3. Mengkonsultasikan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas Narkotika IIA untuk memperoleh pengarahan dan persetujuan. 4. Melaksanakan koordinasi dengan para kepala seksi dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dalam melaksanakan tugas 5. Melaksanakan konsultasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 6. Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA


7. Menyiapkan kebutuhan ATK untuk keperluan ketatausahaan dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 8. Melaksanakan ketatausahaan rumah tangga antara lain urusan surat menyurat,

kepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan

dilingkungan

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 9. Mengatur rapat-rapat intern Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 10. Menata kearsipan dengan sistem kartu kendali 11. Melaksanakan pengawasan melekat terhadap staf dilingkungan Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA melalui pengisian dan penandatanganan DP3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai dua kepala sub seksi yaitu : 1. Kepala sub seksi Kepegawaian dan Keuangan Tugas : Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. Uraian Tugas : a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan tugas urusan kepegawaian dan keuangan. b. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan repelita pada urusan kepegawaian dan keuangan. c. Mengkonsultasikan rencana kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memperoleh pengarahan dan persetujuan d. Membagi tugas kegiatan urusan kepegawaian dan keuangan kepada bawahannya.


e. Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha f. Merencanakan penyusunan bahan formasi pegawai. g. Mengumpulkan

bahan

sehubungan

dengan

rencana

kenaikan

pangkat,

pemindahan, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala, pengusulan pensiun pegawai, hukuman jabatan dan pemberian penghargaan pegawai dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA 2. Kepala Urusan Umum. Tugas : Melaksanakan urusan tata persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. Uraian Tugas : a. Mempelajari, memahami dan melaksanakan tugas perundang-undangan dan ketentuan yang berkaitan dengan tugas urusan umum. b. Menyusun rencana kegiatan tahunan, repelita/jangka menengah urusan umum. c. Mengkonsultasi kegiatan urusan umum kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha. d. Menindaklanjuti disposisi surat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha. e. Mengkoordinasi pendistribusian, pengelolaan atas surat masuk dengan sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi. f. Menyelesaikan urusan kearsipan dan dokumentasi dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip suratsurat dan dokumen kantor.


c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Tugasnya : Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas penjagaan sesuai jadwal jaga agar tercapai

keamanan

dan

ketertiban

lingkungan

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Kls II A. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A b. Mengevaluasi hasil tugas tahun yang lalu c. Menyusun rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. d. Mengajukan rencana kerja kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. e. Mengawasi

pelaksanaan

tugas

pengamanan

dan

pengawasan

terhadap

narapidana/anak didik narkotika. f. Memeriksa absen petugas keamanan dan ketertiban pada setiap penggantian regu jaga. g. Menugaskan komandan regu jaga untuk mengatur petugas penjagaan. h. Mengkoordinasikan

pemeliharaan

keamanan

dan

ketertiban

Lembaga

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. i. Mengontrol peralatan dan sarana petugas pengamanan serta memonitor keadaan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. j. Mengontrol, mengawasi, memberi tegoran kepada petugas jaga yang tidak disiplin setiap saat.


k. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik. l. Mengawasi penggeledahan bahan dan barang-barang bawaan narapidana/anak didik. d. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik. Tugas : Memberikan bimbingan narapidana/anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana/anak didik kembali ke masyarakat. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja seksi bimbingan narapidana/anak didik berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku, dalam rangka persiapan narapidana/anak didik kembali ke masyarakat. b. Mengajukan rencana kerja seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. c. Membuat dan memelihara buku catatan penilaian bawahan d. Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas kepada bawahan. e. Mengusulkan penghargaan bagi pengawai yang berprestasi. f. Melaksanakan ketatalaksanaan seksi bimbingan narapidana/anak didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. g. Membuat konsep surat sesuai petunjuk atasan. h. Menentukan program pembinaan melalui siding TPP dan memimpin jalannya sidang. i. Menyerahkan hasil sidang TPP kepada Kalapas sebagai bahan untuk membuat keputusan.


j. Membuat

laporan

seksi

bimbingan

narapidana/anak

didik

Lembaga

Pemasyarakayan Narkotika Klas IIA. k. Menugaskan kepada bawahan untuk menghimpun bahan laporan seksi bimbingan narapidana/anak didik.. l. Menyampaikan laporan kepada atasan. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak didik mempunyai dua sub seksi. 1. Kepala sub seksi Registrasi. Tugas Kepala sub seksi registrasi yaitu melakukan dan membuat pendataan statistik anak didik Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kelancaran tugas. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja sub seksi registrasi. b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tahun lalu. c. Menjelaskan rencana kerja sub seksi registrasi kepada atasan. d. Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika. e. Menerima dan meneliti surat-surat untuk narapidana dan

tahanan Pengadilan

Negeri dari KPLP. f. Mencatat data-data narapidana narkotika baru, meliputi: nama, umur, bangsa, agama, pendidikan, tempat tinggal terahir, pasal/kasus, tinggi badan, cacat badan, membuat sidik jari narapidana. g. Mencatat barang-barang milik naapidana ke dalam register D (titipan penghuni) baik

barang-barang,

uang

maupun

perhiasan

dan

diserahkan

kepada

bendaharawan.


h. Melaksanakan pencacatan kunjungan keluarga sesuai prosedur yang berlaku. i. Melaksanakan pencatatan identitas kunjungan keluarga narapidana narkotika dan barang-barang, uang titipan keluarga selama kunjungan. j. Melaksanakan pencatatan narapidana narkotika yang akan dibebaskan, mencatat ke register D dalam hal pengeluaran uang, barang, perhiasan milik narapidana dengan tanda tangan bukti penerimaan titipan. k. Membuat surat lepas rangkap 2 (dua) untuk diberikan kepada narpidana yang bersangkutan serta sebagai arsip di staf register. l. Membuat sidik jari narapidana yang akan dibebaskan dan ditandatangani oleh atasan langsung. m. Membuat usulan remisi bagi narapidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. n. Memilih dan mencatat narapidana narkotika yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman dengan baik selama paling sedikit 6 (enam) bulan. o. Memilih narapidana narkotika yang bukan residivis p. Membuat laporan bulanan sub seksi registrasi dan dilaporkan kepada atasan. 2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. Tugasnya : Menyelenggarakan pembinaan mental / rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan assimilasi serta perawatan narapidana / anak didik narkotika sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani


c. Menghubungi kantor Departemen Agama setempat untuk meminta rohaniawan untuk memberikan bimbingan keagamaan. d. Mengumpulkan narapidana narkotika untuk mengikuti pembinaan mental / agama dan menyelenggarakan sholat Jum’at dan upacara keagamaan lainnya. e. Menyelenggarakan latihan olah raga, kesenian dan berbangsa. f. Meningkatkan pengetahuan asimilasi dan kesejahteraan narapidana dan anak didik. g. Menyiapkan jadwal belajar dan tenaga dari dalam dan dari Departemen Pendidikan Nasional dan mengklasifikasikan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana atau anak didik narkotika. h. Menyelenggarakan bimbingan dan pendidikan serta penyuluhan kesehatan, bahaya narkotika dan zat adiktif lainnya dan pengetahuan umum dengan berpedoman dari buku Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan serta pengarahan langsung dari Kepala lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. i. Menyelenggarakan pengadaan makanan, pakaian serta pemeliharaan kesehatan narapidana narkotika dan anak didik. j. Memberikan cuti penglepasan k. Mengevaluasi narapidana narkotika /anak didik narkotika yang telah menjalani 2/3 masa hukuman untuk diajukan kepada TPP. l. Menerima dan memeriksa bahan makanan dari pemborong sesuai dengan perjanjian / kontrak. m. Membuat surat permintaan beras ke Kantor Wilayah bilamana persediaan beras hampir habis dan membuat Berita Acara Penerimaan Beras dari Dolog.


n. Membuat laporan pemakaian beras setiap hari o. Menyelenggarakan pengadaan bahan makanan narapidana narkotika/anak didik narkotika. p. Membuat laporan bulanan sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan. e. Kepala Seksi Kegiatan Kerja. Tugas : Mempersiapkan pelaksanaan bimbingan latihan kerja, serta mengelola hasil sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pembinaan ketrampilan narapidana dan anak didik sebagai bekal apabila kembali ke masyarakat. Uraian Tugas. a. Menyusun rencana kerja seksi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan kerja narapidana/anak didik narkotika. c. Mengontrol langsung latihan kerja dalam pembuatan barang produksi oleh narapidana/anak didik kasus narkotika d. Melaksanakan pengelolaan hasil kerja narapidana/anak didik sesuai dengan prosedur yang berlaku e. Menugaskan dan mengawasi kasubsi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja untuk memastikan hasil kerja.narkotika f. Meminta dan menerima inventarisasi hasil kerja narapidana narkotika yang disampaikan oleh kasubsi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja g. Mempersiapkan fasilitas, sarana/peralatan kerja narapidana/anak didik h. Menyampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika permintaan kebutuhan sarana/prasarana kerja.


i. Menyampaikan kepada kepala sub seksi sarana kerja bahan dan sarana/peralatan kerja narapidana narkotika setelah permintaan barang-barang tersebut disediakan. j. Memilih narapidana narkotika yang terampil sebagai tutor dan kemudian disampaikan kepada kasubsi bimbingan kerja dan pengolahan hasil kerja. k. Mengontrol dan memperhatikan langsung kerja narapidana narkotika. Seksi kegiatan Kerja mempunyai dua sub seksi yaitu : 1. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan Hasil Kerja Tugas : Memberikan bimbingan latihan kerja dan mengolah hasil kerja sesuai dengan prosedur

yang

berlaku

dalam

rangka

pembinaan

ketrampilan

narapidana/anak didik kasus narkotika dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja sub seksi bimbingan kerja dan mengajukannya kepada atasan. b. Melaksanakan instruksi atasan dan memberikan bimbingan kerja kepada narapidana narkotika c. Menampung dan menginventarisir hasil kerja narapidana narkotika d. Memasarkan hasil kerja narapidana dan menerima pesanan e. Membuat transaksi dengan pembeli sesuai petunjuk atasan f. Menyetor uang hasil penjualan kepada bendaharawan dengan menerima tanda terima g. Mengontrol dan memperhatikan ketrampilan narapidana dalam pembuatan barang produksi


h. Memilih dan memberikan petunjuk kepada narapidana narkotika yang terampil dalam pembuatan barang produksi sebagai tutor i. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan. 2. Kepala Sub Seksi Sarana kerja. Tugas : Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas, sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan dalam rangka pembinaan narapidana dan anak didik narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A.

Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja sub seksi sarana kerja dan mengajukannya kepada atasan b. Menginventarisir dan mengecek bahan, sarana/peralatan yang diperlukan dan akan digunakan. c. Memperbaiki sarana dan peralatan kerja yang rusak d. Mengeluarkan bahan, sarana/peralatan kerja narapidana narkotika sesuai kebutuhan e. Menyerahkan bahan, sarana/peralatan kerja kepada yang memerlukan dan membuat tanda terima. f. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dalam DP3 dan menandatanganinya. f. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Tugas : Mengkoordinasikan kegiatan administrasi keamanan dan tata tertib, mengatur jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan sesuai peraturan dan ketentuan


yang berlaku dalam rangka terciptanya suasana aman dan tertib dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja seksi administrasi keamanan dan ketertiban Lapas Narkotika b. Mengajukan rencana kerja seksi keamanan dan ketertiban kepada atasan c. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan d. Menyampaikan DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan e. Melakukan bimbingan pegawai bawahan f. Memberikan

dorongan

kepada

bawahan

untuk

meningkatkan

mutu

pengetahuan ketrampilan dalam kelancaran pelaksaan tugas g. Melakukan pengawasan melekat. Seksi administrasi keamanan dan ketertiban ada dua sub seksi : 1. Kepala sub seksi keamanan. Tugas : Menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, mengatur/membuat jadwal tugas dan penggunaan perlengkapan pengamanan sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku agar tercipta suasana aman dan tertib di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja sub seksi keamanan. b. Mengajukan rencana kerja sub seksi keamanan kepada atasan c. Mengatur jadwal tugas penjagaan lewat KPLP Narkotika


d. Menyelesaikan surat ijin senjata api kepada Kepolisian ( Polresta diteruskan ke POLDA) e. Melakukan penelitian isi laporan petugas blok f. Bekerjasama dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA dalam pelaksanaan kelanjutan pengamanan. g. Melakukan pengontrolan sendiri ke pos-pos jaga dan lingkungan sekitar Lapas Narkotika. h. Melaksanakan ketatausahaan sub seksi keamanan. 2. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. Tugas : Membuat laporan keamanan dan ketertiban berdasarkan data dan berita acara dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A. Uraian Tugas : a. Menyusun rencana kerja Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. b. Menerima laporan harian dan berita acara pengamanan dari satuan pengamanan yang bertugas. c. Menyusun laporan meliputi: 1. Laporan bulanan persediaaan senjata api dan alat keamanan lainnya. 2. Laporan triwulan, tahunan pelanggaran tata tertib. d. Menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan tata tertib di bidang keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Narkotika e. Menjaga dan menegakkan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A


f. Memberi penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dalam DP3 g. Melaksanakan ketatausahaan di bidang sub seksi pelaporan dan tata tertib. Petugas di bidang pembinaan dilaksanakan oleh Seksi Bimbingan narapidana/ anak didik yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang pejabat struktural yang bukan sebagai petugas ahli sehingga pelaksanaan tugas hanya dibidang pengadministrasian untuk menjalankan proses pembinaan seperti dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan untuk mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan. Pelaksanaan di lapangan seperti pelayanan kesehatan dan keagamaan adalah meminta bantuan dari pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui dinas kesehatan memberikan izin kepada para medis puskesmas untuk membantu pengobatan dan pemeriksaan kesehatan narapidana secara berkala, apabila narapidana mengalami penyakit yang harus rawat inap pengobatan dilaksanakan ke Rumah Sakit terdekat. Klinik yang telah tersedia di Lapas Narkotika Klas IIA Pematangsiantar belum dapat operasional dengan baik disebabkan tenaga kesehatan yang belum ada. Pembinaan kemandirian dilaksanakan oleh Seksi kegiatan Kerja yang mempunyai 3 ( tiga ) orang petugas pejabat struktural yaitu 1 ( satu ) orang sebagai Kepala Seksi dan 2 ( dua) orang sebagai Kepala Sub Seksi, dan bukan tenaga ahli sebagai tutor dalam melaksanakan kegiatan ketrampilan sebagai pelatihan kerja narapidana tetapi dengan mempergunakan keahlian yang dimiliki oleh petugas seksi kegiatan kerja sehingga pelaksanaan pembinaan kemandirian dapat berjalan dengan baik berupa pelatihan ketrampilan narapidana. Pelatihan narapidana pada saat ini


adalah pembuatan masa blok dan pot bunga dari campuran semen dan pasir dimana hasil dari pelatihan dipergunakan untuk keperluan kantor.


BAB II. Program rehabilitasi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

Recommend Documents