BAB II PROFIL KPPN MEDAN II 2.1 Sejarah KPPN Medan II Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 April 2003 sebagai awal dari Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Salah satu hal penting dalam undang-undang tersebut adalah peniadaan fungsi ordonan, pada departemen Keuangan dalam hal ini Kantor Perbendaharaan dan kas negara (KPPN) yang dialihkan kepada kantor/satuan kerja kementrian Negara/Lembaga. Hal tersebut diikuti dengan reorganisasi Kementrian Keuangan , dimana KPKN berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga hanya menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara. KPPN sebagai satu unit organisasi pemerintah pada Kementrian Keuangan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan unit organisasi pemerintah yang lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good goverment). Untuk mewujudkan good goverment di seluruh unit kerjanya, Kementrian Keuangan menjalankan program Reformasi Birokrasi. Langkah awal perwujudan Reformasi Birokrasi untuk bidang pekerjaan Perbendaharaan Negara, pada tanggal 30 Juli 2007 Departemen Keuangan membentuk 18 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) percontohan di 17 Provinsi dan salah satu KPPN Percontohan yang telah di bentuk adalah KPPN Medan II. Melalui konsep KPPN Percontohan inilah tekad melaksanakan layanan cepat, tepat, transparan, dan tanpa
9
10
biaya dicanangkan. Hingga awal tahun 2009 departemen Keuangan telah membentuk 37 KPPN Percontohan dari 178 KPPN Konvensional. 2.1.1 Visi KPPN Medan II KPPN Medan II berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik-baiknya sebagaimana
diamanatkan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
101/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut tergambar pada visi dan misi organisasi yang dicanangkan oleh KPPN Medan II. “Menjadi Pelaksana Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel guna mewujudkan pelayanan yang Prima”. 2.1.2 Misi KPPN Medan II 1.
Mewujudkan pengelolaan kas negara yang Transparan dan Akuntabel.
2.
Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat, kredibel dan tepat waktu.
3.
Mewujudkan kondisi yang aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi perbendaharaan di daerah.
4.
Menyelenggarakan
tata
usaha
bendahara
umum
sesuai
dengan
perundang-undangan yang berlaku. 5.
Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.
Sebagai suatu organisasi atau kantor yang bergerak di bidang pelayanan perbendaharaan, KPPN Medan II berupaya memberikan pelayanan yang prima
11
bagi semua mitra kerjanya. Komitmen pelayanan tersebut ditegaskan melalui motto dan janji layanan yang disepakati seluruh elemen pegawai KPPN Medan II. 2.1.3Motto KPPN Medan II Layanan prima bagi semua: HORAS BANG !!! (Hasilnya Orang Senang dan Bangga). 2.1.4Janji Layanan KPPN Medan II 1. Layanan diberikan secara cepat, tepat dan akurat. 2. Layanan diberikan tanpa biaya. 3. Layanan diberikan secara transparan. 2.1.5 Tujuan KPPN Medan II 1. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, profesional dan berintegritas tinggi sebagai aparatur pemerintah yang mampu menghadapi segala tantangan; 2. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyaluran dana APBN; 3. Mewujudkan KPPN Medan II sebagai model kantor pelayanan percontohan yang bersih dan transparan. 2.2 Jenis Kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II Kegiatan KPPN Medan II berupa bentuk pelayanan untuk membantu di bidang perbendaharaan, antara lain :
12
10. Pencairan Dana Yaitu mengatur mutasipegawai, pemberhentian pegawai, mengatur dan melayani masalah pencairan gaji pegawai yang bersifat pegawai milik Negara, yaitu PNS, polisi, TNI,dll yang sifatnya sudah menjadi abdi Negara. 11. Rekonsiliasi Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 12. SKPP Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh pengguna anggaran/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementrian Negara/Lembaga atau satker dan disahkan oleh KPPN setempat. 13. Ralat SPM/SP2D Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 14. Retur SP2D Retur SP2D adalah Penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan / transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos penerima kepada Bank Operasional / kantor pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan nama
13
bank/kantor pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Kantor Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif. 2.3 Struktur Organisasi Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas wewenang dan
tanggung
jawab
secara
sistematis
yang
menunjukkan
adanya
hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Demi tercapainya tujuan umum suatu instansi diperlukan suatu wadah untuk mengatur seluruh aktivitas maupun kegiatan instansi tersebut.Pengaturan ini dihubungkan dengan pencapaian instansi sebelumnya.Wadah tersebut disusun dalam suatu struktur organisasi dalam instansi. Melalui struktur organisasi yang baik, pengaturan pelaksanaan dapat diterapkan, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan koordinasi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Suatu instansi terdiri dari berbagai unit kerja yang dapat dilaksanakan perseorangan, maupun kelompok kerja yang berfungsi melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu dan mencakup tata hubungan secara vertikal melalui saluran tunggal. Struktur Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:
14
Kepala Kantor
Kepala Subbag Umum
Kepala Seksi Pencairan Dana
Kepala Seksi MSKI
Kepala Seksi Bank
Kepala Seksi Vera
Tugas Belajar 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perra Santos Senopati Al Islami Bahrian Kansiro Guno Prayitno Kurniawan S Ade Setawan
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II )
15
1.
Pimpinan Kantor Kepala Kantor
2.
: Susanto
Kepala Subbag Umum Kepala
: Eko Ari Rusanto
Staff
: Azhari : Umi Habibah : Pantun JB : Fakhruddin Nst : Sondang : Irwansyah : Syamsul Bahri
3.
Kepala Seksi Pencairan dana Ketua
: Teuku Hamdani
Staff
: Bidiarto : Juandri Lapinde.B : Edison M. Siahaan : Roslina Sinaga : Novita Putri : Setiyono : Wagiarty : Amnur
4.
Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) Kepala
: Joyo Nuroso
16
Staff
: Bambang Krisma A : Henry Parlindungan : Elisa
5.
Kepala Seksi Bank Kepala
: Sukirno
Staff
: Yunizar : Kukuh Setyo W : Endang rahayu
6. Kepala Seksi Verifikasi dan Akutansi (VERA) Kepala
: Erawati
Staff
: Mulyono
7. Tugas Belajar Staff
: Perra Santos : Senopati Al Islami : Bahrian Kansiro : Guno Prayitno : Kurniawan S : Ade Setiawan
2.4 Job Description Berikut adalah Job Description pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II : Kepala Kantor
17
Tugas:
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi:
1. penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perbendaharaan negara; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara; 4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; 5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : 1. Menyusun rencana kegiatan; 2. Menyiapkan bahan kerja; 3. Menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; 4. Menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Badan;
18
5. Menyelenggarakan
tata
naskah
dinas,
humas
dan
protokol,kearsipan,kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; 6. Melaksanakan administrasi dan kearsipan data kepegawaian Badan; 7. Mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Badan; 8. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Badan; 9. Mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 10. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Badan; 11. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; 12. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 13. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; 14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; 15. Dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Seksi Pencairan Dana Pasca penerapan proses bisnis baru akan mempunyai tugas melayani satuan kerja mulai dari proses pendaftaran tagihan sampai dengan pembayaran yang resume tagihan dan SPM, penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan
19
Pendapatan dan Belanja (Badan Layanan Umum) BLU, pengelolaan data kontrak, data meliput i : pengujian suplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasipenyerapananggaran satker. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) Seksi MSKI mempunyai tugas-tugas sebagai berikut: 1. Tugas di bidang manajemen satker: 1. Melakukan
pembinaan
dan
bimbingan
teknis
pengelolaan
perbendaharaan. 2. Fungsi customer service. 3. Supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI. 4. Pemantauan
standar
kualitas
layanan
KPPN
dan
penyediaan
layananperbendaharaan. 2. Tugas di bidang kepatuhan internal: 1. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 2. perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Seksi Bank Mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai SPPT yang telah diterbitkan oleh seksi Pencairan Dana, melaksanakan fungsi Manajemen Kas, pengelolaan rekening Kuasa
20
BUN
dan
Bendahara
serta
penatausahaan
pengembalian
Pendapatan/Penerimaan Negara. Seksi Verifikasi dan Akutansi (VERA) Mempunyai akuntansi,
tugasuntuk
penyusunan
Laporan
melakukanrekonsiliasi Keuangan
t ingkat
Kuasa
laporan BUN,
realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statist ik laporan keuangan regional. 2.5 Kinerja Kegiatan Terkini KPPN Medan II Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 Menuju Kesempurnaan Kinerja Tahun 2014 merupakan tema dari Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perencanaan Kas Generasi Kedua (Renkas G2) dan Aplikasi SAKPA 2014 yang diadakan oleh KPPN Medan II di awal tahun ini. Kegiatan ini dilaksanakan secara marathon selama dua hari berturut turut tanggal 20 s.d 21 Februari 2013 di Aula KPPN, yang diikuti kurang lebih 500 peserta (Bendahara Pengeluaran dan Operator SAKPA) dari 255 Satker lingkup kerja KPPN Medan II. Di awal acara, Kepala KPPN Medan IISusanto memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh perwakilan satker atas kerja keras dan maksimal sehingga berkontribusi atas pencapaian target kinerja yang diamanatkan kepada KPPN Medan II. Capaian kinerja penyerapan dana APBN adalah 91,57% dari target tahun 2013 sebesar 90%. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis terkait dengan Perencanaan Kas Generasi Kedua (Renkas G2) disampaikan oleh tim gabungan Seksi Pencairan
21
Dana dan MSKI. Renkas G2 atau Aplikasi Perencanaan Satker (APS) lebih sederhana dan menitikberatkan kepada akurasi perencanaan kas harian. Hal yang
membedakan dengan Renkas G1 yang terdahulu (AFS), adalah
penyampaian APS dan update-nya hanya didiwajibkan kepada Satker yang memiliki transaksi besar, dan diklasifikasikan berdasar besaran transaksi dan tipe KPPN. Untuk sesi Bimtek Aplikasi SAKPA 2014, dijelaskan mengenai perkembangan aplikasi sampai dengan terkini dan format baru Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) berikut batas waktu penyampaiannya ke KPPN. Hal lain yang disampaikan adalah PER-3/PB/2014 tentang Juknis penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara pada satker pengelola APBN serta verifikasi LPJ Bendahara. Sebagai bentuk layanan yang optimal, pada kesempatan ini KPPN Medan II memberikan penghargaan kepada sepuluh
satker
yang
memiliki
kinerja
terbaik
pada
tahun
anggaran
2013. Peringkat pertama adalah Satker Bandar Udara Fatmawati Bengkulu dengan pagu DIPA sebesar Rp.263.964.841.000,-. Selain surat penghargaan, kepada sepuluh satker tersebut diberikan Kartu Layanan Prioritas bebas antrian selama dua bulan. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan komunikasi, disampaikan pulaquesioner layanan, pre & post test, kepada peserta kegiatan yang paling aktif dan bersemangat, diberikan cinderamata yang menarik. 2.6 Rencana KegiatanKPPN Medan II Rencana kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II (Sumber: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II)antara lain sebagai berikut :
22
1. Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja 2. Mewujudkan Pengelolaan Kas Negara Yang Transparan dan Akuntabel 3. Mewujudkan Pelayanan di Bidang Perbendaharaan dan Informasi Keuangan Cepat, Tepat dan Bebas Biaya 4. Memberikan Pelayanan Yang Prima Kepada Pihak Instansi Vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Mendapat Alokasi Dana APBN 5. Menyelenggarakan Tata Usaha Bendahara Umum Sesuai dengan Perundang- undangan yang Berlaku.
