LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TANGGAL 15 September 2003

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

5

TAHUN 2003

TANGGAL 15 September 2003 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI MENJELANG DAN SESUDAH BERAKHIRNYA PROGRAM KERJASAMA DENGAN INTERNATIONAL MONETARY FUND BAB I PENGANTAR Selama dua tahun terakhir perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang membaik. Tanda-tanda kepulihan ekonomi sudah terlihat. Pada akhir tahun 2003, inflasi diperkirakan berada di bawah 6 %, kurs stabil di sekitar Rp 8.500 per 1 USD, suku bunga SBI 3 bulan mencapai 9 % per tahun atau lebih rendah, cadangan devisa melampaui USD 34 miliar dan stok utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun menjadi sekitar 67%. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi mulai naik, terutama ditopang oleh pengeluaran konsumsi masyarakat dan akhir-akhir ini juga oleh tanda-tanda awal kebangkitan ekspor dan investasi. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sasaran utama kebijakan ekonomi dalam tahun 2004 dan sesudah itu adalah memacu pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam kerangka kestabilan ekonomi yang tetap terjaga. Dengan latar belakang situasi ekonomi seperti itu, Pemerintah memutuskan untuk mengakhiri program dengan IMF pada akhir tahun 2003 ini. Untuk selanjutnya, Pemerintah tidak lagi menerima dana dari IMF beserta fasilitas penjadwalan kembali utang dari Paris Club. Pemerintah juga telah menyiapkan program pemulihan ekonominya, melaksanakannya sesuai jadwal yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah dan selanjutnya memonitor hasil-hasilnya. Peran IMF adalah memberikan penilaian dan saran mengenai pelaksanaan kebijakan ekonomi Pemerintah berdasarkan Article IV dari Anggaran Dasar IMF yang diberlakukan terhadap semua anggota IMF serta melalui Post-Program Monitoring yang merupakan proses konsultasi sebagaimana lazimnya diterapkan kepada negara-negara yang baru saja menyelesaikan program pemulihan ekonomi dengan IMF. Tanggungjawab kebijakan ekonomi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah. Dalam rangka pengakhiran program ekonomi dengan IMF tersebut, Pemerintah telah menyusun paket kebijakan ekonomi yang dilaksanakan terutama dalam tahun 2003 dan 2004 dengan sasaran pokok: a. Memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai; b. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan; dan c. Meningkatkan investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga sasaran pokok itu dijabarkan ke dalam matriks rencana kerja seperti terlampir. Bersama-sama dengan RAPBN 2004 yang sudah disampaikan kepada DPR-RI, matriks-matriks rencana kerja ini merupakan upaya Pemerintah untuk mengamankan masa transisi pasca-program IMF, agar pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut dalam tahun 2004 dan sesudahnya.

BAB II PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO

A. Rangkuman Berakhirnya program ekonomi dengan IMF pada akhir Desember 2003 tidak mengubah sasaran. Pemantapan ekonomi makro Pemerintah dalam jangka menengah yang substansinya tertuang dalam Propenas 1999-2004 maupun Repeta 2004. Sasarannya adalah mencapai posisi keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan (fiscal substainability) dan penururan laju inflasi ke tingkat yang rendah setara dengan mitramitra dagang kita serta terpeliharanya cadangan devisa yang cukup dalam jangka menengah. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan fiskal diarahkan pada : a. Penurunan defisit anggaran belanja negara secara bertahap untuk mencapai posisi keseimbangan pada tahun 2005-2006; b. Pengurangan stok utang pemerintah terhadap PDB hingga mencapai posisi yang aman; c. Reformasi dan modernisasi sistem perpajakan nasional untuk mengembangkan sumber penerimaan negara yang handal; d. Peningkatan efisiensi belanja negara; e. Pengembangan sistem pengelolaan utang pemerintah yang efektif. Matriks rencana tindak ini merupakan komplemen dari langkah-langkah kebijakan yang diuraikan di dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2004. Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia yang meliputi pengendalian inflasi, menjaga kemantapan nilai tukar dan kecukupan cadangan devisa diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia. Kerangka jangka menengah kebijakan fiskal dan moneter (sampai dengan 2006) telah disusun bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dan akan dilaksanakan dengan koordinasi intensif antara Pemerintah dan Bank Indonesia Perincian dari kebijakan konsolidasi fiskal dan kebijakan menjaga kemantapan neraca pembayaran diuraikan dalam matrik berikut.

B. MATRIKS PROGRAM STABILISASI EKONOMI MAKRO (a) KEBIJAKAN KONSOLIDASI FISKAL

1.

2.

Reformasi Kebijakan Perpajakan

Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan

Meningkatkan penerimaan pajak, daya saing dan iklim investasi melalui penyederhanaan jenis pajak dan struktur tarif dengan memperhatikan tarif yang berlaku di negara-negara lain.

Amandemen paket Undang-undang (UU) perpajakan menyangkut Tarif, Subyek, Obyek dan Tata Cara Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Naskah akademis Draft RUU Penyampaian draft RUU ke DPR Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Sept 2003 Des 2003 Jan 2004

Departemen Keuangan (Depkeu), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh & HAM), Sekretariat Negara (Setneg),

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

Depkeu

Menko Pereknomian

Setelah Pengesahan UU

a. Mempermudah persyaratan wajib pajak (WP) patuh dan mempercepat proses restitusinya.

Melaksanakan KMK No. 23 Tahun 2003 250 WP patuh.

Berlanjut

b.

Intensifikasi penagihan dengan cara konseling, himbauan, audit, perbaikan SPT, dan paksa badan.

Berlanjut

Depkeu

Menko Pereknomian

Tambahan 60 ribu WP orang pribadi dan 50 ribu WP badan.

Des 2003

Depkeu

Menko Pereknomian

Meningkatkan upaya penagihan tunggakan.

c. Esktensifikasi WP.

Jan 2004

3.

Kebijakan Cukai Rokok

d. Menambah jumlah WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar (Large Tax Payer Official/LTO) untuk meningkatkan kepatuhan dan pelayanan perpajakan.

Tambahan 100 WP Besar.

Des 2003

Depkeu

Menko Pereknomian

e. Mengembangkan sistem administrasi KPP WP Besar.

Penerapan sistem administrasi KPP WP Besar pada Kanwil VII DJP Jaya Khusus.

Des 2003

Depkeu

Menko Pereknomian

f. Mengembangkan sistem adminisrasi pajak baru terhadap Kantor WP Menengah dan Kecil (Medium and Small Tax Payer Office).

Uji coba pada Kanwil DJP Jakarta.

Mar 2004

Depkeu

Menko Pereknomian

a. Intensifikasi pemberantasan rokok tanpa pita cukai dan/atau cukai palsu Dimulai di Pulau Jawa dan dilanjutkan ke wilayah lainnya. Hasil operasi dan tindak lanjut diumumkan kepada publik dari waktu ke waktu.

Peningkatan penerimaan negara dari cukai rokok

Berlanjut

Depkeu

Menko Perekonomian

4.

Refomasi Sistem Administrasi Kepabeanan

b. Mempertahankan pemberlakukan tarif advalorem.

sda

Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran 2005

Depkeu

Menko Perekonomian

c. Penetapan target cukai yang rasional dengan memperhatikan kemampuan industri rokok.

sda

Tahun Anggaran 2004 & Tahun Anggaran 2005

Depkeu

Menko Perekonomian

a. Perluasan jalur prioritas.

Kriteria pemakai jalur prioritas direview dan disinkronisasikan dengan kriteria wajib pajak patuh Direktorat Jenderal Pajak.

Berlanjut

Depkeu

Menko Perekonomian

SK Dirjen Bea dan Cukai.

Sep 2003

Depkeu

Menko Perekonomian

b. Penyempurnaan prosedur verifikasi kepabeanan untuk meningkatkan kepatuhan.

5.

Peningkatan Efisiensi Belanja Negara

a. Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perbendaharaan Negara b. Revisi Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 200 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana, kompetisi, dan transparansi. c. Pengembangan dan Implementasi eprocurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi Pemerintah.

UU Perbendaharaan Negara

Setelah disahkan

Depkeu

Menko Perekonomian

Keppres

Okt 2003

Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas), Setneg

Menko Perekonomian

Keppres

Juni 2004

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kmntr Kominfo); Bappenas; Setneg

Menko Perekonomian

d. Reorganisasi Departemen Keuangan dengan memisahkan fungsi Anggaran dan Perbendaraan. e. Penyusunan draft klasifikasi belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sesuai dengan standar nasional. f. Menyempurnakan mekanisme pinjaman pemerintah.

Keppres

Mar 2004

Depkeu

Menko Perekonomian

? Draft klasifikasi Belanja Negara

Des 2003

Depkeu

Menko Perekonomian

? Sosialisasi dan persiapan departemen

2004

Depkeu

Menko Perekonomian

Revisi KMK No. 35/2003 tenang Perencanaan, Pelaksana/Penatausahaan dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah.

Depkeu

6 Draft RPP a.l.:

4 Draft RPP

Pedoman project

untuk

pilot

Pedoman Implementasi On-line rekening pemerintah

Draft amandemen Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999



KMK

Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2004 KMK

Keppres

(b)

KEBIJAKAN MENJAGA KEMANTAPAN NERACA PEMBAYARAN

Mendorong tercapainya transaksi berjalan yang aman dengan dukungan ekspor non-migas, pariwisata dan jasa TKI yang semakin meningkat.

Di Bidang Ekspor: Peningkatan ekspor nonmigas. Di Bidang Jasa : Peningkatan kedatangan dan lama tinggal turis asing.

Peningkatan penerimaan jasa TKI dengan strata pekerjaan yang semakin baik.

•

Peningkatan penanaman modal asing (PMA) dan investasi asing lainnya.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar), Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Depkeh & HAM, Departemen Perhubungan (Dephub), Depkeu, Departemen Pertanian (Deptan), Bappenas, berkoordinasi dengan BI.

BKPM, instansi terkait dan berkoordinasi dengan BI

Menko Perekonomian

Next ...>>> BAB III PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN A. Rangkuman Pemerintah menyadari bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam pemantapan stabilisasi ekonomi dari pemulihan ekonomi. Oleh karena itu program restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan diarahkan untuk: a. Memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (Financial Safety Net) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort Bank Indonesia, penguatan sistem keuangan melalui penyiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan; b. Melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lainnya; c. Memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang; d. Meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya; e. Mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun; f. Meningkatkan kinerja dan governance BUMN-BUMN; g. Memantapkan pengembangan profesi akuntan publik. Langkah-langkah kebijakan yang tercantum dalam matriks ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dan di dalam Pemerintah sendiri, melalui kerjasama intensif antara instansi-instansi yang relevan di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang bersangkutan. Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, yang meliputi penyempurnaan pengaturan bank dan penyempurnaan sistem pengawasan bank diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia. Perincian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan ini diuraikan dalam matriks berikut.

1.

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net)

a. Finalisasi konsep Financial Safety Net (FSN).

Konsep Final FSN (buku putih FSN).

Sep 2003

b. Pengurangan lingkup penjaminan dan pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Penyampaian RUU LPS dari Presiden ke DPR.

Draft RUU LPS

Pengumuman pengurangan lingkup penjaminan pemerintah (phasing out) secara bertahap.

Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Sep 2003

Tim Perancang Jaring Pengaman Sektor Keuangan - (Depkeu dan berkoordinasi dgn BI)

Menko Perekonomian

Kelompok Kerja Dalam Rangka Pendirian LPS (Setneg, Depkeu, Badan Penyehatan Perbankan Nasioanl (BPPN), berkoordinasi dgn BI)

Menko Perekonomian

Tahap I, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) dan pinjaman antar bank.

Setelah Lender of Last Resort (LoLR) ditetapkan dalam UU BI, dan buku putih FSN diumumkan

Tahap II, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) sampai dengan jumlah tertentu.

Bersamaan dgn berdirinya LPS

Persiapan pendirian LPS.

Bentuk Organisasi Business Plan.

dan

Setelah UU LPS disahkan

Penyusunan rancangan peraturan perundangundangan yang merupakan pelaksanaan dari UU tentang LPS.

c.

PP dan Peraturan LPS.


Penyusunan draft Amandemen UU BI.

Tim Perancang

Menko

Jaring

Perekonomian

Pengaman Sektor Keuangan (Depkeu dan BI) Penyusunan kerangka ke-bijakan LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan FSN.

Pokok-pokok FSN yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI.

Sep 2003

Penyusunan draft pasal yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI mengenai LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan FSN.

d.

Pembahasan dengan DPR.

UU

Draft pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam UU BI yang terkait dengan FSN.

Sep 2003

BI UU

BI

diamandemen

yang

telah

Setelah UU BI disahkan

Depkeu

Menko Perekonomian

e. Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Penyiapan organisasi, struktur, anggaran, dan infrastruktur internal dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pembinaan dan pengawasan serta proses transisi kelembagaan, pengalihan kekayaan, dokumen, dan informasi dari otoritas pengawas lama ke OJK.

Cetak biru struktur organisasi, infrastruktur dan rencana anggaran OJK

•

Work plan dalam rangka pelaksanaan tugas OJK pada masa transisi

Setelah UU OJK disahkan

Tim Penyusun RUU OJK dan Pembentukan OJK (Depkeu, Deperindag, Depkeh & HAM, Setneg, berkoordinasi dgn BI)

Menko Perekonomian

1.

Divestasi bank-bank di bawah BPPN dan asset lain yang belum terjual

a. Divestasi lanjutan atas 20% kepemilikan BPPN di Bank Niaga.

b. Divestasi kepemilikan mayoritas BPPN (setelah memperoleh persetujuan DPR):

• •

• •

• •

Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik

BPPN, Kmntr

Menko Perekonomian

BUMN, Depkeu


BPPN, Kmntr. BUMN, Depkeu

Menko Perekonomian

Badan Pengelola Aset Pasca BPPN

Menko Perekonomian

Nop 2003 Nop 2003 Peb 2004

Bank Lippo BII Bank Permata

c. Divestasi lanjutan atas saham-saham minoritas BPPN di BCA, Danamon, Niaga, Permata, BII, dan Lippo (setelah memperoleh persetujuan DPR).

Sep 2003

•

Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN

•

Bank yang lebih sehat dan berkinerja baik

Sepanjang 2004

d. Divestasi aset kredit, quasi ekuitas, dan ekuitas melalui :

•

Program Penjualan Aset Strategis;

•


•

Membantu menggerakkan sektor riil

Nop 2003


Menko Perekonomian

Nop 2003


Menko Perekonomian

Program Penjualan Aset Kredit.

e. Divestasi aset properti melalui Program Penjualan Aset Properti.


2.

Memperkuat/memperbaiki governance structure bank-bank BUMN

a. Bank Mandiri

•

Penunjukan Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang pasar modal. Pelaksanaan Reorganisasi.

Kuas

Penyelesaian roll-out teknologi informasi baru Pembuatan master plan dalam rangka divestasi anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan kelebihan aktiva property.

Penyempurnaan kualitas kontrol internal dan audit internal.

Sep 2003 Keputusan RUPS Luar Biasa

Keputusan RUPS

Penerapan teknologi baru di seluruh cabang

Des 2003

Des 2003

Des 2003 Master plan

Manual (Pedoman) Penurunan jumlah fraud

Des 2003 Berlanjut

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Penyempurnaan kebijakan perkreditan.

Penyempurnaan manajemen risiko kredit dan risiko pasar.

Manual (Pedoman)

•

Kualitas portofolio kredit

Manual (Pedoman) Penurunan NPL

Des 2004 Berlanjut

Des 2004 Berlanjut

Perbaikan komposisi pendanaan dengan cara meningkatkan dana murah (tabungan dan giro).

Penurunan biaya dana

Berlanjut

Peningkatan penagihan kredit yang sudah hapus buku.

Peningkatan hasil penagihan

Berlanjut

b. Bank BNI Penyempurnaan sistem pemeringkatan kredit dan pelaksanaan rencana tindak rinci untuk mengurangi aset bermasalah.

Audit kinerja dalam rangka audit kinerja tahap IV (lihat matrik tentang kebijakan governance BUMN dan BPPN).

•

Sistem pemeringkatan kredit yang telah disempurnakan

Okt 2004

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Mar 2004

Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN : Depkeu, Kmntr. BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun-an (BPKP)

Menko Perekonomian

Penurunan Aset bermasalah

Rekomendasi Auditor untuk perbaikan kinerja.

c. Bank BRI Pengembangan model pengukuran resiko kredit, penyempurnaan organisasi di bidang perkreditan termasuk penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional.

Launching IPO. Listing saham di Bursa Efek Jakarta.

•

Model pengukuran resiko kredit.

•

Struktur organisasi yang telah disempurnakan.

Des 2004

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Pelaksanaan launching.

Sep 2003

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Saham BRI tercatat di bursa.

Nop 2003

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Manual (Pedoman).

d. Bank BTN

•

Redefinisi bisnis dan revisi proses bisnis (kredit) yang kritikal.

1.

Penanganan tindak pidana pencucian uang

a. Penetapan 4 (empat) Keputusan Presiden yang berkaitan dengan operasionalisasi PPATK yaitu: 1) Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja; 2) Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Kewenangan; 3) Keputusan Presiden tentang Sistem Remunerasi; dan 4) Keputusan Presiden tentang Sistem Kepegawaian.

b. Amandemen Undangundang Nomor15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. c.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keppres

Depkeh & HAM, PPATK, Setneg

Menko Polkam

Depkeh & HAM, PPATK , Setneg

Menko Polkam


Menko Polkam

Sep 2003

Sep 2003 Okt 2003 Okt 2003

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diamandemen.

PP

Setelah disahkan

Okt 2003

d. Penerbitan Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Okt 2003

•

Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Men-curigakan. Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Menko Polkam PPATK

e.

Pembahasan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Penegak Hukum (Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan Agung), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP) dan pengawas lembaga keuangan yakni BI, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Depkeu, Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK).

MOU Telah Ditandatangani

Okt 2003

f.

Pembangunan sistem TI tahap I dan Rekrutmen staf TI.

Tersedianya IT Infrastructure & Facilities

Okt 2003

Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang

Berlanjut

g.

Pelaksanaan program sosialisasi.

PPATK, POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeu (DJBC, Bapepam, DJP, DJLK), berkoordinasi dengan BI

PPATK

Menko Polkam; Menko Perekonomian

Menko Polkam

Menko Polkam PPATK

h.

Pembentukan dan pendeklarasian Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Des 2003

PPATK dan 17 Instansi terkait

Menko Polkam, Menko Perekonomian

i.

Penyusunan panduan implementasi Peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Panduan implementasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Jun 2004

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

1.

2.

Restrukturisasi perusahaan efek untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek

Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dalam upaya

a. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek Tahap I (sesuai KMK 179/2003).

Seluruh Perusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan modal disetor minimal dan modal kerja bersih disesuaikan tahap I.

b. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek Tahap II (sesuai dengan KMK 179/2003).

SeluruhPerusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahap II.

a.

Laporan kajian

Pengkajian demutualisasi bursa.

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Des 2004

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Menko Perekonomian

Sep 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi pasar

b. Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek:

•

memilih alternative model demutualisasi lembaga bursa efek;

•

mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi lembaga bursa efek; menyusun business plan dan pelaksanaan demutualisasi bursa efek;

Laporan restrukturisasi dan demutualisasi

•

Sosialisasi

Mei 2004 2004

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Peraturan Bapepam No. IV.B.1, IV.B.2, VIII.G.8, IX.C.6, X.D.1, X.G.1 tentang Pelaporan.

Peb 2004

Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Standarisasi valuasi efek.

Jun 2004

• Penerbita n peraturan baru tentang. Pengaturan iklan dan kegiatan pemasaran. Pengaturan kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian.

Peraturan Bapepam

Depkeu (Bapepam)

Apr 2004 Sep 2004

Menko Perekonomian

Peb 2004


Menko

Penyusunan Pedoman PraktekPraktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana.

Perekonomian

Menko

Peningkatan pemeriksaan atas Reksa Dana.

4.

5.

Penerapan Good Corporate Governance sebagai upaya membangun kepercayaan investor

Pengembangan produkproduk Pasar Modal

Perekonomian

a. Peningkatan Surat Edaran, No SE 03/PM/2000 tentang komite audit Emiten/Perusahaan publik menjadi Peraturan Bapepam.

Peraturan Bapepam

b. Penerbitan peraturan baru tentang tanggung jawab manajemen Emiten/Perusahaan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Peraturan Bapepam

a. Efek Beragun Aset (EBA)

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Peb 2004

Peraturan Bapepam No. IV.B.1, IV.B.2, VIII.G.8, IX.C.6, X.D.1, X.G.1 tentang Pelaporan. Pengkajian peraturan IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset, IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Laporan kajian peraturan EBA

Des 2003

Penyesuaian peraturan penerbitan efek beragun asset.

Peraturan Bapepam

Mar 2004

b. Produk-produk berbasis syariah Pengkajian pasar modal syariah dan penerbitan blue print pasar modal syariah. Inventarisasi peraturan, penetapan produk berbasis syariah dan mekanisme perdagangannya.

Depkeu (Bapepam)

Cetak Biru pasar modal syariah

•

Agt 2004

Des 2004 Draft peraturan, produk dan mekanisme perdagangan pasar modal syariah

Bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional

Menko Perekonomian

Peb 2004

Peraturan Bapepam No. IV.B.1, IV.B.2, VIII.G.8, IX.C.6, X.D.1, X.G.1 tentang Pelaporan. c. Option

Penyiapan peraturan dan sistem perdagangan. Launching Product.

6.

Reorganisasi Bapepam sebagai upaya meningkatkan dan memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum

Penyusunan organisasi baru Bapepam sesuai dengan reorganisasi Departemen Keuangan.

Peraturan Bapepam dan tersedianya Sistem Perdagangan

•

Perdagangan options di bursa dimulai

Keppres

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Depkeu

Menko Perekonomian

Des 2003

Agst 2004 Mar 2004

1.

Restrukturisasi dan reformasi sektor Asuransi

a. Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian melalui penyusunan 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan tentang :

KMK

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

KMK

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; Perizinan Usaha Perusahaan Penunjang Perasuransian. b. Penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

KMK

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

PP dan KMK

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

e. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penjamin Polis.

PP

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

KMK

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

c. Peningkatan kualitas pengawasan industri asuransi dengan konsep risk-based supervision.

f.

Penyesuaian beberapa Keputusan Menteri Keuangan di bidang perasuransian sehingga menuju pada ketentuan yang selaras dengan standar internasional (IAIS core principles).

2.

Pemantapan Pengelolaan Dana Pensiun

a. Penyempurnaan program sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun bagi calon pengurus.

Program yang disempurnakan

Peb 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

b. Penyempurnaan ketentuan mengenai pendanaan dan investasi Dana Pensiun.

KMK

Apr 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

c. Penyusunan ketentuan tentang program pendidikan berkelanjutan bagi pengurus Dana Pensiun di bidang investasi dan pendanaan.

Keputusan Direktur Jenderal

Jun 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

d. Penyempurnaan ketentuan mengenai transparansi penyelenggaraan program pensiun.

KMK

Sep 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

e. Perumusan dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance bagi dana pensiun.

Surat edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen)

Sep 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

f.

1.

Audit dan Corrective Action BUMN

Penyusunan peraturan pelak-sanaan dari Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

a. Penyelesaian audit kinerja tahap III. b. Penetapan audit kinerja tahap IV. c. Pengumuman Pemerintah atas hasil audit kinerja BUMN tahap III. d. Penyelesaian audit kinerja tahap IV. e.

Pengumuman corrective action audit kinerja tahap III.

PP dan KMK

Laporan Final Audit Kinerja

Setelah UU disahkan DPR

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Sep 2003

Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN (Depkeu, Kmntr. BUMN, BPKP)

Menko Perekonomian

Press Release

Sep 2003

Press Release

Okt 2003

Laporan Final Audit Kinerja Press Release

Jun 2004 Apr 2004

f.

Pengumunan Pemerintah (public expose) atas hasil audit kinerja BUMN tahap IV.

g. Pengumuman corrective action audit kinerja tahap IV.

1.

Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Akuntan Publik

Penyampaian draft RUU Akuntan Publik ke DPR.

Press Release

Jun 2004

Press Release

RUU Akuntan Publik

Des 2004

Jun 2004

<<<....Next ... >>>

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

BAB III PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN A. Rangkuman Pemerintah menyadari bahwa sektor keuangan memegang peran strategis dalam pemantapan stabilisasi ekonomi dari pemulihan ekonomi. Oleh karena itu program restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan diarahkan untuk: a. Memantapkan sistem pengaman sektor keuangan (Financial Safety Net) melalui persiapan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan, pembakuan mekanisme lender of last resort Bank Indonesia, penguatan sistem keuangan melalui penyiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan; b. Melanjutkan program restrukturisasi dan penyehatan perbankan, baik bank-bank BUMN, bank-bank di bawah BPPN dan bank-bank lainnya; c. Memantapkan penanganan tindak pidana pencucian uang; d. Meningkatkan kinerja pasar modal dan sistem pengawasannya; e. Mengkonsolidasikan industri asuransi dan dana pensiun; f. Meningkatkan kinerja dan governance BUMN-BUMN; g. Memantapkan pengembangan profesi akuntan publik. Langkah-langkah kebijakan yang tercantum dalam matriks ini dilaksanakan dengan koordinasi erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dan di dalam Pemerintah sendiri, melalui kerjasama intensif antara instansi-instansi yang relevan di bawah koordinasi Menteri Koordinator yang bersangkutan.

Kebijakan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia, yang meliputi penyempurnaan pengaturan bank dan penyempurnaan sistem pengawasan bank diuraikan tersendiri secara rinci oleh Bank Indonesia. Perincian dari Program Restrukturisasi dan Reformasi Sektor Keuangan ini diuraikan dalam matriks berikut. B. MATRIKS ... B. MATRIKS PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SEKTOR KEUANGAN (a) KEBIJAKAN Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net) No.

Kebijakan

1.

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Financial Safety Net)

Rencana Tindak

Keluaran

a. Finalisasi konsep Financial Safety Konsep Final FSN (buku putih FSN). Net (FSN).

Sasaran Waktu

Pelaksana

Sep 2003

Menko Tim Perancang Perekonomian Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Depkeu dan berkoordinasi dgn BI)

b. Pengurangan lingkup penjaminan dan pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian RUU LPS dari Presiden ke DPR.

Draft RUU LPS

Pengumuman pengurangan lingkup penjaminan pemerintah (phasing

Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Sep 2003

Penanggung Jawab

Menko Kelompok Kerja Perekonomian Dalam Rangka Pendirian LPS (Setneg, Depkeu, Badan Penyehatan Perbankan Nasioanl (BPPN), berkoordinasi dgn BI)

out) secara bertahap. - Tahap I … Tahap I, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) dan pinjaman antar bank.

Setelah Lender of Last Resort (LoLR) ditetapkan dalam UU BI, dan buku putih FSN diumumkan

- Tahap II, jenis kewajiban bank yang dijamin adalah simpanan (termasuk inkaso) sampai dengan jumlah tertentu.

Bersamaan dgn berdirinya LPS

Penggantian blanket guarantee dengan skim penjaminan normal oleh LPS. Persiapan pendirian LPS.

Keppres dan KMK.

Setelah LPS beroperasi secara efektif

Bentuk Organisasi dan Business Plan.


• Penyusunan … Penyusunan rancangan per-aturan PP dan Peraturan LPS. perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari UU tentang LPS. c.

Penyusunan draft Amandemen UU BI.


Tim Perancang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (Depkeu dan BI)

Menko Perekonomian

Penyusunan kerangka ke-bijakan LoLR dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan FSN.

Pokok-pokok FSN yang akan dimasukkan dalam Amandemen UU BI.

Penyusunan draft pasal yang akan Draft pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam UU BI yang dimasukkan dalam Amandemen UU BI mengenai LoLR dan hal-hal lainnya yang terkait dengan FSN. berkaitan dengan FSN.

Sep 2003

Sep 2003

d. Pembahasan … d. Pembahasan UU BI dengan DPR. UU BI yang telah diamandemen

Setelah UU BI disahkan

Setelah UU OJK Cetak biru struktur disahkan organisasi, infrastruktur dan rencana anggaran OJK Penyiapan organisasi, struktur, anggaran, Work plan dalam rangka dan infrastruktur internal dalam rangka pelaksanaan tugas OJK pada masa pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang transisi pembinaan dan pengawasan serta proses transisi kelembagaan, pengalihan kekayaan, dokumen, dan informasi dari otoritas pengawas lama ke OJK. e. Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Depkeu

Menko Perekonomian

Tim Penyusun RUU Menko Perekonomian OJK dan Pembentukan OJK (Depkeu, Deperindag, Depkeh & HAM, Setneg, berkoordinasi dgn BI)

(b) KEBIJAKAN ...

(b) KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI DAN PENYEHATAN PERBANKAN

No.

Kebijakan

1.

Divestasi bank-bank di bawah BPPN dan asset lain yang belum terjual

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab


Sep 2003

BPPN, Kmntr BUMN, Depkeu

Menko Perekonomian

Penerimaan dana untuk b. Divestasi kepemilikan mayoritas kontribusi ke APBN BPPN (setelah Bank yang lebih sehat memperoleh persetujuan DPR): dan berkinerja baik Bank Lippo BII Bank Permata

Nop 2003


Menko Perekonomian

a. Divestasi lanjutan atas 20% kepemilikan BPPN di Bank Niaga.

c.

Penerimaan dana untuk Divestasi lanjutan atas sahamsaham minoritas BPPN di BCA, kontribusi ke APBN Bank yang lebih sehat Danamon, Niaga, Permata, BII, dan Lippo (setelah dan berkinerja baik memperoleh persetujuan DPR).

Nop 2003 Peb 2004

Sepanjang 2004

Badan Pengelola Menko Aset Pasca BPPN Perekonomian

Nop 2003


d. Divestasi … d. Divestasi aset kredit, quasi ekuitas, dan ekuitas melalui : Program Penjualan Aset Strategis;

Penerimaan dana untuk kontribusi ke APBN Membantu menggerakkan sektor riil

Menko Perekonomian

Program Penjualan Aset Kredit. e. Divestasi aset properti melalui Program Penjualan Aset Properti. f.


Nop 2003


Menko Perekonomian

Divestasi aset eks Pemegang Penerimaan dana untuk Nop 2003 Saham Bank melalui Program kontribusi ke APBN Membantu Penjualan Aset Investasi. menggerakkan sektor riil


Menko Perekonomian

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

2. Memperkuat … 2.

Memperkuat/memperbaiki governance structure bankbank BUMN

a. Bank Mandiri Penunjukan Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang pasar modal.

Keputusan RUPS Luar Biasa Keputusan RUPS

Sep 2003 Des 2003

Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. Penyelesaian roll-out teknologi informasi baru Pembuatan master plan dalam rangka divestasi anak perusahaan, perusahaan terafiliasi dan kelebihan aktiva property. Penyempurnaan kualitas kontrol

Penerapan teknologi baru di seluruh cabang

Des 2003

Des 2003

Master plan

Manual (Pedoman)

Des 2003

internal dan audit internal.

Penurunan jumlah fraud Berlanjut

Penyempurnaan kebijakan perkreditan.

Manual (Pedoman) Kualitas portofolio kredit

Des 2004 Berlanjut

• Penyempurnaan … Penyempurnaan manajemen risiko kredit dan risiko pasar.

Manual (Pedoman) Penurunan NPL

Des 2004 Berlanjut

Perbaikan komposisi pendanaan Penurunan biaya dana dengan cara meningkatkan dana murah (tabungan dan giro).

Berlanjut

Peningkatan penagihan kredit yang sudah hapus buku.

Berlanjut

b. Bank BNI Penyempurnaan sistem pemeringkatan kredit dan pelaksanaan rencana tindak rinci untuk mengurangi aset bermasalah.

Peningkatan hasil penagihan

Okt 2004 Sistem pemeringkatan kredit yang telah disempurnakan Penurunan Aset bermasalah

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN : Depkeu, Kmntr. BUMN,

Menko Perekonomian

• Audit … Audit kinerja dalam rangka audit Rekomendasi Auditor untuk perbaikan kinerja. kinerja tahap IV (lihat matrik tentang kebijakan governance BUMN dan

Mar 2004

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun-an (BPKP)

BPPN).

c.

Model pengukuran resiko Des 2004

Bank BRI

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

kredit. Pengembangan model Struktur organisasi yang pengukuran resiko kredit, telah disempurnakan. penyempurnaan organisasi di bidang Manual (Pedoman). perkreditan termasuk penyusunan pedoman penerapan mana-jemen risiko operasional. • Launching … Launching IPO.

Pelaksanaan launching.

Sep 2003

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Listing saham di Bursa Efek

Saham BRI tercatat di bursa.

Nop 2003

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Manual yang telah disempurnakan. Manual (Pedoman).

Okt 2004

Kmntr. BUMN

Menko Perekonomian

Jakarta. d. Bank BTN Redefinisi bisnis dan revisi proses bisnis (kredit) yang kritikal. Penyusunan pedoman kredit untuk industri pendukung

Apr 2004

perumahan. (c) KEBIJAKAN … (c) KEBIJAKAN Penanganan tindak pidana pencucian uang No.

Kebijakan

1.

Penanganan tindak pidana pencucian uang

Rencana Tindak a. Penetapan 4 (empat) Keputusan Presiden yang berkaitan dengan operasionalisasi PPATK yaitu:

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

Keppres

Sep 2003


Menko Polkam

Depkeh & HAM, PPATK , Setneg

Menko Polkam

1) Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

Sep 2003 Okt 2003 Okt 2003

2) Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Kewenangan; 3) Keputusan Presiden tentang Sistem Remunerasi; dan 4) Keputusan Presiden tentang Sistem Kepegawaian. b. Amandemen Undang-undang Undang-undang Nomor 15 Nomor15 Tahun 2002 tentang Tindak Tahun 2002 yang telah diamandemen. Pidana Pencucian Uang.

Setelah disahkan

c.

Pengesahan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

PP

Okt 2003


Menko Polkam

d. Penerbitan … d. Penerbitan Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Okt 2003 Pedoman Bagi Penyedia Jasa Keuangan tentang Analisis Transaksi Keuangan Men-curigakan. Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Bank, Perusahaan Efek dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Menko Polkam

PPATK

e. Pembahasan… MOU Telah Ditandatangani Okt 2003 e. Pembahasan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Penegak Hukum (Kepolisian Negara RI (POLRI), Kejaksaan Agung), Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Ditjen Pajak (DJP) dan pengawas lembaga keuangan yakni BI, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Depkeu, Ditjen Lembaga Keuangan (DJLK). f. Pembangunan sistem TI tahap I dan Rekrutmen staf TI.

Tersedianya IT Infrastructure & Facilities

Menko Polkam; PPATK, POLRI, Kejaksaan Agung, Menko Depkeu (DJBC, Perekonomian Bapepam, DJP, DJLK), berkoordinasi dengan BI

Okt 2003

Menko Polkam

PPATK

g. Pelaksanaan program sosialisasi.

Pemahaman masyarakat tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang

Berlanjut

Komite Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Des 2003

PPATK dan 17 Instansi terkait

Panduan implementasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Jun 2004

Depkeu (Bapepam) Menko Perekonomian

Prosedur pemeriksaan di Perusahaan Efek.

Jun 2004

Depkeu (Bapepam) Menko Perekonomian

Menko Polkam

PPATK

h. Pembentukan… h. Pembentukan dan pendeklarasian Komite Nasional Penanggu-langan Tindak Pidana Pencucian Uang. i.

Penyusunan panduan implementasi Peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

j. Penyusunan prosedur pemeriksaan di Perusahaan Efek untuk penerapan peraturan Bapepam No V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Menko Polkam, Menko Perekonomian

(d) KEBIJAKAN ...

(d) KEBIJAKAN PASAR MODAL No.

Kebijakan

1.

Restrukturisasi perusahaan efek untuk memperkuat

Rencana Tindak a. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

Seluruh Perusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan modal disetor minimal dan

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Des 2004

Depkeu (Bapepam)

kondisi keuangan dan kemampuan operasional Perusahaan Efek

Efek Tahap I (sesuai KMK 179/2003).

modal kerja bersih disesuaikan tahap I.

b. Penerapan Ketentuan tentang Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan Perusahaan Efek Tahap II (sesuai dengan KMK 179/2003).

SeluruhPerusahaan Efek sudah memenuhi ketentuan Modal Disetor minimal dan Modal Kerja Bersih Disesuaikan tahap II.

a. Pengkajian demutualisasi bursa.

Laporan kajian

b. Komite Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek:

Menko Perekonomian

2. Restrukturisasi … 2.

Restrukturisasi Lembaga Bursa Efek dalam upaya mengantisipasi globalisasi dan liberalisasi pasar

Sep 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Laporan restrukturisasi Mei 2004 dan demutualisasi 2004 Sosialisasi

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Peraturan Bapepam

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

memilih alternative model demutualisasi lembaga bursa efek; mengkaji dan melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi lembaga bursa efek; menyusun business plan dan pelaksanaan demutualisasi bursa efek;

3. Memperkuat … 3.

Memperkuat Pengaturan dan

Penyusunan peraturan tentang audit program reksa dana.

Okt 2003

pengawasan Finalisasi konsep grand Industri Reksadana strategy industri Reksa Dana. untuk menjaga stabilitas dan Penyempurnaan peraturan kesinambungan Reksa Dana. industri

Konsep final grand strategy industri Reksa Dana

Des 2003

Peraturan Bapepam yang disempurnakan

Peraturan Bapepam No. IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pengelolaan Reksa Dana.

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Des 2003

• Peraturan … No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu


Peb 2004

Peraturan Bapepam No. IV.C.2 tentang Standarisasi valuasi efek.

Jun 2004

Penerbitan peraturan baru tentang. Pengaturan iklan dan kegiatan pemasaran.

Peraturan Bapepam

Apr 2004

Pelaksana

Penanggung Jawab

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Pengaturan kewenangan dan tanggungjawab Bank Kustodian.

Sep 2004

Penyusunan Pedoman PraktekPraktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana.

Pedoman Praktek-Praktek Prudensial Pengelolaan Reksa Dana Tahap I

Sep 2004

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Peningkatan pemeriksaan atas Reksa Dana.

Pemeriksaan rutin mencakup paling tidak 50% dari jumlah Reksa Dana Pemeriksaan insidentil sesuai kebutuhan

2004

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

• Peningkatan …

4.

Penerapan Good Corporate Governance sebagai upaya membangun kepercayaan investor

2004

a. Peningkatan Surat Edaran, No SE Peraturan Bapepam 03/PM/2000 tentang komite audit Emiten/Perusahaan publik menjadi Peraturan Bapepam.

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

b. Penerbitan peraturan baru tentang Peraturan Bapepam tanggung jawab manajemen Emiten/Perusahaan Publik atas Laporan Keuangan Perusahaan.

Des 2003

Depkeu (Bapepam)

Menko Perekonomian

Depkeu (Bapepam)

Menko

5. Pengembangan … 5.

Pengembangan

a. Efek Beragun Aset (EBA)

produk-produk Pasar Modal

Perekonomian Laporan kajian peraturan EBA Pengkajian peraturan IX.K.1 tentang Pedoman Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Asset, IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, IX.E.2 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Des 2003

Penyesuaian peraturan penerbitan Peraturan Bapepam efek beragun asset.

Mar 2004

b. Produk- … b. Produk-produk berbasis syariah

Depkeu (Bapepam)

Cetak Biru pasar modal Agt 2004 Pengkajian pasar modal syariah dan penerbitan blue print pasar modal syariah Des 2004 syariah. Draft peraturan, produk Inventarisasi dan mekanisme perdagangan peraturan, penetapan produk berbasis syariah dan mekanisme perdagangannya. pasar modal syariah c.

Option

Penyiapan peraturan dan sistem perdagangan. Launching Product.

Bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional

Depkeu (Bapepam) Des 2003 Peraturan Bapepam dan tersedianya Sistem Agst 2004 Perdagangan Perdagangan options di

Menko Perekonomian

Menko Perekonomian

bursa dimulai 6. Reorganisasi … 6.

Penyusunan organisasi baru Bapepam Reorganisasi sesuai dengan reorganisasi Departemen Bapepam sebagai upaya meningkatkan Keuangan. dan memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum

Keppres

Mar 2004

Depkeu

Menko Perekonomian

(e) KEBIJAKAN ... (e) KEBIJAKAN Asuransi DAN DANA PENSIUN No.

Kebijakan

1.

Restrukturisasi dan reformasi sektor Asuransi

Rencana Tindak a. Penyempurnaan ketentuan pelaksanaan dari Undangundang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian melalui penyusunan 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan tentang : Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

KMK

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; Perizinan Usaha Perusahaan Penunjang Perasuransian. b. Penyusunan … b. Penyusunan Keputusan Menteri KMK Keuangan tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

KMK

Sep 2003

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

c.

Peningkatan kualitas pengawasan industri asuransi dengan konsep risk-based supervision.

PP dan KMK d. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan sebagai ketentuan pelaksanaan dari Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992

tentang Usaha Perasuransian. e. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penjamin Polis.

PP

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Setelah UU disahkan

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

f. Penyesuaian … f.

2.

Pemantapan Pengelolaan Dana Pensiun

KMK Penyesuaian beberapa Keputusan Menteri Keuangan di bidang perasuransian sehingga menuju pada ketentuan yang selaras dengan standar internasional (IAIS core principles).

a. Penyempurnaan program sertifikasi pengetahuan dasar Dana Pensiun bagi calon pengurus.

Program yang disempurnakan

Peb 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

b. Penyempurnaan ketentuan mengenai pendanaan dan investasi Dana Pensiun.

KMK

Apr 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

c.

Keputusan Direktur Jenderal

Jun 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

Penyusunan ketentuan tentang program pendidikan berkelanjutan bagi pengurus Dana Pensiun di bidang

investasi dan pendanaan. d. Penyempurnaan ketentuan mengenai transparansi penyelenggaraan program pensiun.

KMK

Sep 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

e. Perumusan dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance bagi dana pensiun.

Surat edaran Direktur Jenderal (SE Dirjen)

Sep 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

f.

PP dan KMK

Setelah UU disahkan DPR

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

e. Perumusan …

Penyusunan peraturan pelaksanaan dari Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

(f) KEBIJAKAN ... (f) KEBIJAKAN PENINGKATAN KINERJA BUMN No.

Kebijakan

1.

Audit dan Corrective Action BUMN

Rencana Tindak

Keluaran

a. Penyelesaian audit kinerja tahap Laporan Final Audit Kinerja III. Press Release b. Penetapan audit kinerja tahap

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

Sep 2003

Tim Monitoring Audit Kinerja BUMN (Depkeu,

Menko Perekonomian

Sep 2003

Kmntr. BUMN, BPKP)

IV. Pengumuman Pemerintah atas Press Release hasil audit kinerja BUMN tahap Laporan Final Audit Kinerja III. d. Penyelesaian audit kinerja tahap IV.

Okt 2003

e. Pengumuman corrective action audit kinerja tahap III.

Apr 2004

c.

f.

Press Release

Pengumunan Pemerintah (public Press Release expose) atas hasil audit kinerja BUMN tahap IV.

g. Pengumuman corrective action audit kinerja tahap IV.

Press Release

Jun 2004

Jun 2004

Des 2004

(g) KEBIJAKAN .... (g) KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

1.

Penyusunan peraturan

Penyampaian draft RUU Akuntan Publik ke DPR.

RUU Akuntan Publik

Jun 2004

Depkeu (DJLK)

Menko Perekonomian

perundangundangan di bidang Akuntan Publik BAB IV ...

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR, DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA A. Rangkuman Tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 4% seperti saat ini tidak cukup untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan penghasilan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi guna memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Kuncinya adalah peningkatan investasi dan ekspor. Karena sebagian besar investasi dan perdagangan dilakukan oleh masyarakat, tugas utama pemerintah adalah mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi. Untuk mengidentifikasi permasalahan konkrit yang dihadapi di lapangan telah dilakukan berbagai dialog dengan pelaku-pelaku ekonomi dan kelompok masyarakat. Pemerintah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendapat tersebut dan sejauh mungkin menampungnya dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ditetapkan pokok-pokok kebijakan yang mencakup antara lain: a. Menyempurnakan kerangka kebijakan investasi dan perdagangan melalui antara lain: pelayanan satu atap bagi investor dan pembentukan Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah lintas sektor;

b. Meningkatkan kepastian hukum melalui revisi UU Kepailitan dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi atau yang bertentangan dengan kepentingan nasional; c. Membangun dan merehabilitasi infrastruktur untuk menjamin ketersediaan pelayanan di bidang listrik, transportasi, telekomunikasi dan sumber daya air bagi dunia usaha; d. Meningkatkan transparansi pelayanan publik; e. Mengupayakan pemerataan melalui program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Perincian dari Program Peningkatan Investasi, Ekspor dan Penciptaan Lapangan Kerja ini diuraikan dalam matriks berikut. B. MATRIK ... B. Matriks Program Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Penciptaan Lapangan Kerja (a) Kebijakan Investasi No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu Pelaksana

1.

Peningkatan Kepastian a. Meninjau Daftar Negatif Investasi (DNI). Hukum dan Usaha (lihat b. Mengajukan RUU Penanaman (e) Kebijakan Reformasi Modal ke DPR. Hukum Nomor 3, halaman 63) Menyediakan Pelayanan Satu Atap. Penyederhanaan Perijinan

Keppres

Des 2003

2.

RUU

Des 2003

Keppres

Okt 2003

Penanggung Jawab

BKPM, Setneg, dan Menko instansi terkait Perekonomian BKPM, Depkeh & Menko. HAM, Setneg, Bappenas Perekonomian BKPM, Pemerintah Menko Daerah (Pemda), dan instansi terkait Perekonomian

3. Penanganan … 3.

Penanganan Masalahmasalah Investasi dan Ekspor

Keppres Membentuk Tim Nasional Peningkatan Investasi dan Ekspor untuk menangani masalah-masalah investasi dan ekspor, termasuk bidang: keamanan dan ketertiban; ketenagakerjaan; sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah; perpajakan; kepabeanan; dan prasarana.

Okt 2003

BKPM, Depperindag, Setneg,

Menko Perekonomian

(b) KEBIJAKAN ...

(b) Kebijakan Industri dan Perdagangan No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu Pelaksana

1.

Peningkatan Promosi Ekspor dan Penetrasi Pasar

a. Meningkatkan penerobosan pasar ke negara-negara non-tradisional melalui pemantapan Lembaga Promosi di luar negeri dan peningkatan promosi.

Pembukaan Nop 2003 ITPC di Johannesburg Berlanjut (Afsel) dan Sao Paulo (Brazil)

Penanggung Jawab Menko

Depperindag, Perekonomian Depperindag,

Menko Perekonomian

Depperindag

Menko Perekonomian

Peningkatan promosi dan pengiriman misi dagang ke negaranegara non tradisional b. Meningkatkan ekspor non migas ke negara-negara non tradisional melalui imbal dagang sepanjang

Berlanjut

berpedoman pada ketentuan APBN.

c. Menyusun … Menyusun sistem informasi tentang Sistem Informasi Geografis peta potensi ekonomi daerah dalam di 10 propinsi rangka meningkat-kan investasi _ (Tahap I) d. Memperluas fasilitasi pelayanan promosi ekspor di daerah melalui penataan sistem informasi dan pelatihan eksportir daerah.

Juni 2004

a. Meningkatkan respon Pusat Solusi _ Bisnis dalam rangka mengatasi hambatan kelangsungan /pengembangan usaha dan pemberantasan penyelundupan.

Berlanjut

c.

2.

Penataan Kelembagaan Pendukung Bisnis

Berlanjut

Depperindag

Menko Perekonomian

Depperindag Menko Perekonomian

Menko

Depperindag, Perekonomian instansi terkait b. Mengajukan … Nov 2003

b. Mengajukan RUU Perdagangan ke DPR RUU c. Pengembangan fasilitasi pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG) d. Menyusun landasan hukum Sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System)

Pilot Project Sistem Resi Gudang

Menko

Berlanjut

Depperindag, Perekonomian Depkeh & HAM, Setneg Menko

Des 2003

Perekonomian

RUU Menko

Perekonomian Depperindag, Depperindag, Depkeu, Depkeh & HAM, Setneg 3.

Pemenuhan Bahan Baku Meningkatkan produksi dan mutu komoditas Terpenuhinya kebutuhan bahan baku pertanian Pertanian bagi Industri di pertanian serta mewujudkan kemitraan (jagung dan kedele) dengan industri di dalam negeri. Dalam Negeri

Berlanjut

Depperindag, Deptan

Menko Perekonomian

4. Penyederhanaan … 4.

Penyederhanaan Prosedur dan Fasilitasi Ekspor dan Impor

a. Harmonisasi tarif komoditi impor (termasuk komoditi pertanian) sesuai dengan perubahan daya saing. b. Mempercepat proses restitusi pajak terhadap Wajib Pajak Patuh (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II, Nomor 2 huruf a, halaman 5). c.

-

Berlanjut

-

Berlanjut Sistem on-line

Tim Tarif Bea Masuk dan Pajak Ekspor

Menko Perekonomian

Depkeu

Menko Perekonomian

Depperindag, Depkeu

Menko Perekonomian

Des 2003

Meningkatkan kelancaran prosedur perijinan impor melalui pengembangan on-line system untuk pemrosesan API, APIT, dan NPIK. 5. Peningkatan …

5.

Peningkatan Kompetisi dan Transparansi dalam Belanja/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Keppres Revisi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Okt 2003

Bappenas, Setneg Menko Perekonomian

(c) Kebijakan ... (c) Kebijakan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi No.

Kebijakan

1.

Peningkatan Akses Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) terhadap Sumber Daya Produktif

2.

Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif bagi UKMK

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

41.600 sertifikat tanah

Berlanjut

Menko Perekonomian

a. Mengajukan revisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Depdagri, Badan Pertanahan Nasional (BPN)

b. Mengajukan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kementerian KUKM, Setneg

a. Meningkatkan program sertifikasi tanah secara bertahap untuk peningkatan akses UKMK kepada kredit perbankan.

RUU

Jul 2004

RUU

Agt 2004

Kementerian KUKM, BPN (d) Kebijakan ... (d) Kebijakan Perpajakan dan Kepabeanan

Menko Perekonomian Menko Perekonomian

No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

1.

Reformasi Perpajakan

Memperbaiki administrasi perpajakan dengan:

Pelayanan meningkat

Des. 2003

Depkeu sda

a. Memperluas pelayanan sistem administrasi pelayanan Wajib Pajak Besar (lihat Kebijakan Reformasi Sistem Administrasi Perpajakan BAB II Nomor 2. c dan d, halaman 5). b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui: i. Peningkatan upaya penyuluhan, sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pihak untuk memperjelas interpretasi peraturan perpajakan.

Pelaksana

Penanggung Jawab Menko Perekonomian

Berlanjut Depkeu

ii. Penerbitan ...

Menko Perekonomian

ii. Penerbitan ketentuan tentang Hak Wajib Pajak (Charter of Taxpayers’ Rights)

SE Dirjen Pajak Pelayanan meningkat

Des 2003 Des 2003

Depkeu

Menko Perekonomian

Depkeu Menko

iii. Perbaikan administrasi perpajakan melalui pengembangan Kode Etik Karyawan DJP, Ombudsman Pajak, dan kajian Tim Modernisasi Administrasi Jangka Menengah.

KMK

Des 2003

Depkeu Perekonomian Menko

iv.

Pembentukan Divisi Pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan khusus menangani pelanggaran kode etik (termasuk pegawai Bea dan Cukai).

Perekonomian

c. Penyediaan ...

2.

Reformasi Kepabeanan

c. Penyediaan akses informasi perpajakan dan saluran khusus pengaduan masalah perpajakan (PO Box 111 JKTM 12700 dan Hot-line service: 0-800-1172525).

Pelayanan meningkat

Menetapkan program reformasi komprehensif Ditjen. Bea dan Cukai, yang mencakup antara lain:

Sda

Berlanjut

Menko Perekonomia

Mulai Apr 2003 dan Sda Berlanjut

a. Peningkatan pelayanan di bidang impor melalui pengembangan otomasi pelayanan impor (termasuk pembayaran on-line bea masuk dan pajak (PDRI) dengan single document) serta sistem informasi

Depkeu

Depkeu, Deptan

Menko Perekonomian

kepabeanan dan perkarantinaan (KMK 453/ 2003). b. Peningkatan pelayanan di bidang ekspor melalui pengembangan otomasi pelayanan ekspor serta sistem informasi kepabeanan: Eks... Eks Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (BAPEKSTA) (Sekarang KITE) (KMK 129/ 2003). Di luar eks BAPEKSTA (KMK 557/2003)

-

Mulai Ags 2003 dan Berlanjut Okt 2003 Berlanjut

c.

Perluasan jalur prioritas melalui review kriteria pemakai jalur prioritas dan disinkronisasikan dengan kriteria Wajib Pajak Patuh.

Depkeu

Menko Perekonomian

Depkeu Depkeu


d. Penyempurnaan ...

Pelayanan meningkat d. Penyempurnaan selektivitas pemeriksaan pabean (pre-clearance dan post clearance) berdasarkan manajemen resiko (KMK 453/2003).

Berlanjut Berlanjut

Depkeu

Instansi terkait

Jan 2004 e. Peningkatan koordinasi dalam rangka penanggulangan penyelundupan (Keppres 54/2002). f.


Depkeu Mulai Apr 2003 dan Berlanjut

Depkeu


Penyempurnaan data base harga untuk menekan praktek under valuation (Prioritas pada 200 komoditi).

g. Peningkatan kualitas dan integritas SDM serta pemantauan pelaksanaan kode etik (KMK 515/2002). h. Penyediaan ... h. Penyediaan akses informasi kepabeanan Pelayanan meningkat dan saluran khusus pengaduan dan penyelesaian masalah kepabeanan (Telp. 021-4897777 dan website www.beacukai.go.id).

Mulai Apr 2003 dan Berlanjut

Depkeu

(e) KEBIJAKAN ... (e) Kebijakan Reformasi Hukum

Menko Perekonomian

No.

Kebijakan

1.

Pemberantasan Korupsi

Rencana Tindak

Keluaran

a. Pengangkatan Tim Seleksi Anggota Keppres Komisi Pemberantasan Tindak Keppres Pidana Korupsi. b. Pengangkatan anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. c.

Peningkatan Profesionalisme

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

Sep 2003

Depkeh & HAM, Setneg

Menko Polkam

Menko Polkam Depkeh & HAM, Nov 2003 Setneg, Kejagung, Menko Polkam POLRI Des 2003

Kejagung, Depkeh & HAM, Bappenas

Meningkatkan kemampuan Jaksa dan Hakim dalam menangani perkara korupsi melalui pelatihan, pembuatan pedoman dan kebijakan internal, modul pelatihan dan program asistensi.

d. Penyusunan … Nop 2003

d. Penyusunan Cetak Biru Pengadilan Cetak Biru Tindak Pidana Korupsi. UU e. Pembahasan RUU Komisi Yudisial (Usul inisiatif DPR).

Setelah disahkan

UU sda

f.

Pembahasan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

g. Pembahasan UU tentang

Depkeh & HAM, Menko Polkam POLRI, Kejaksaan Agung, Bappenas Menko Depkeh & HAM, Setneg

UU sda

Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM

Polkam Menko Polkam Menko

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik.

Depkeh & HAM, Instansi terkait

Polkam

2. Peningkatan …. 2.

Peningkatan Kinerja Pengadilan Niaga

a. Pembahasan Rancangan Undang- UU undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah disahkan Cetak Biru Nov 2003

Depkeh & HAM, Bappenas

b. Pembaruan Cetak Biru Pengadilan Niaga. 3.

4.

Depkeh & HAM, Menko Polkam Kejaksaan Agung, Bappenas Menko

Harmonisasi Peraturan Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah

Keputusan Mendagri Pembatalan peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum.

Berlanjut

Peningkatan Kemampuan dan Kinerja Aparat Penegak Hukum

a. Pelatihan para penyidik, Jaksa dan Peningkatan Profesionalisme Berlanjut Hakim. sda Berlanjut b. Perbaikan dan peningkatan kurikulum pendidikan aparat penegak hukum

Depdagri, Depkeh & HAM, Setneg, Bappenas, dan instansi terkait

Menko Polkam

POLRI, Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM, dan instansi terkait

Menko Polkam

POLRI Kejaksaan Agung, Depkeh & HAM, dan instansi terkait (f) KEBIJAKAN …

(f) Kebijakan Transportasi

Polkam

Menko Polkam

No.

Kebijakan

Rencana Tindak

1.

Peningkatan layanan Rehabilitasi Prasarana a. Transportasi Jalan transportasi dan Sarana yang Rusak, Melanjutkan rehabilitasi Jalan Lintas Timur dan Meningkatkan Kemudahan Perpindahan Sumatera, Lintas Pantura Jawa. Antar Moda. b. Transportasi Kereta Api i. Menangani backlog sda pemeliharaan prasarana dan sarana KA secara bertahap: Lintas Utara Jawa Lintas Selatan Sumatera ii.

Meningkatkan kelancaran angkutan barang ke dan dari pelabuhan Tanjung Priok.

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Berlanjut

Berlanjut

Menko Departemen Permukiman dan Perekonomian Prasarana Wilayah (Dep. Menko Kimpraswil)

Berlanjut

Dephub.

Berlanjut

Persiapan Dephub. 2004

Penanggung Jawab

Perekonomian Menko

Dephub.

Perekonomian

Dephub.

Menko Perekonomian Menko

c.

Transportasi Laut Perekonomian

2. Pembangunan …

i.

Menyelesaikan pembangunan pelabuhan Kupang dan Bitung.

ii.

Rehabilitasi Pelabuhan Tanjung Priok.

2.

Peningkatan pelayanan Pembangunan Prasarana a. Transportasi Jalan transportasi dan Sarana Transportasi i. Melanjutkan pembangunan lintas Selatan di Wilayah yang sda Kalimantan, lintas Barat Sulawesi, dan jalanMempunyai Potensi jalan yang menunjang Kawasan Perbatasan Ekonomi yang Besar sda Kalimantan.

Berlanjut 20032004

Dep. Kimpraswil. Menko Perekonomian Dep. Kimpraswil, Menko Dephub Perekonomian

2004

Menko Perekonomian

ii. Melanjutkan pembangunan jalan tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) secara bertahap sepanjang 35 km pada tahun 2003 dan 8 km pada tahun 2004. b. Transportasi Kereta Api Menyelesaikan pembangunan jalur ganda KA di lintas Utara Jawa (CikampekCirebon) dan lintas Selatan Jawa (YogyaSolo) 3. Peningkatan … 3.

Peningkatan Peran Serta Swasta dan Masyarakat dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Keputusan Menteri Negara a. Spin off bisnis kereta api Jabodetabek dengan PT. Kereta Api BUMN Indonesia (KAI). RUU b. Mengajukan revisi Undang-undang Cetak Biru Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, Undang-undang14 Tahun1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Undang-undang

2004

Kmtrn BUMN, Dephub

Perekonomian

2004 2004

Menko

Dephub, Setneg, POLRI, Dep. Kimpraswil

Menko Perekonomian

Dephub

Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-undang Nomor 13 Tahun1992 tentang Perkeretaapian, untuk menampung pasal-pasal yang membuka peluang lebih luas bagi swasta berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana. c.

Menko Perekonomian

Menyelesaikan Cetak Biru tentang PERHUBUNGAN dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS).

(g) KEBIJAKAN … (g) Kebijakan Telekomunikasi No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

1.

Penyelesaian Restrukturisasi Sektor Telekomunikasi

Menyelesaikan masalah kompensasi dan restrukturisasi industri telekomunikasi dan mempersiapkan peraturan pendukung pelaksanaan kompetisi untuk menghapus monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

PP/Kepmen

Dephub., Dep.Keu, Menko Berlanjut, Kmtrn BUMN, Perekonomian diperkirakan selesai Bappenas paling lambat 2004

2.

Peningkatan Efisiensi, Kapasitas dan Pemerataan Distribusi Prasarana Telekomunikasi

a. Pembangunan prasarana telekomunikasi sebanyak 3 juta Satuan Sambungan Telepon (SST) Fixed Line.

3 juta SST Fixed Line 43 ribu SST

b. Penyediaan fasilitas telekomunikasi di wilayah non kompetisi sebanyak 43 ribu SST di 870 Kecamatan. 3.

Penetapan Tarif Sesuai dengan Peruntukannya

Dephub., Berlanjut Perusahaan hingga tahun 2006 Bidang Telekomunikasi Berlanjut hingga 2006 Dephub., BUMN bidang telekomunikasi


Peninjauan kembali struktur tarif yang ada guna mendorong penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah kompetisi dan non-kompetisi.

Kepmen mengenai struktur tarif

Awal 2004

Dephub., BUMN bidang telekomunikasi

Menko Perekonomian

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

PP

Des 2003

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep. ESDM), Setneg

Menko Perekonomian

Dep. ESDM, Setneg

Menko

(h) KEBIJAKAN … (h) Kebijakan Energi No.

Kebijakan

1.

Restrukturisasi Sektor Energi (Bidang Minyak, Gas Bumi, dan Batubara)

a. Penetapan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang meliputi: i.

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

ii.

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan

PP PP

Des 2003 Des 2003

Menko Perekonomian

Perekonomian

Dep. ESDM, Setneg

Gas Bumi iii.

Keselamatan Operasi pada Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

iv.

Tarif dan Jenis Penerimaan Negara PP Bukan Pajak (PNBP) Migas tentang Bagian Negara, Penerimaan Negara dan Bonus-Bonus.

iv. Tarif … Des 2003 UU

Setelah disahkan

RUU

Menko Perekonomian

Dep. ESDM, Setneg

Menko Perekonomian

Dep. ESDM, Setneg

Menko Perekonomian

2004

b. Pembahasan RUU Panas Bumi dengan DPR-RI c.

Dep. Keu, Dep. ESDM, Setneg

Penyempurnaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan.

2.

Penetapan Pola Bagi Hasil dan Tarif Energi

Peninjauan kembali struktur bagi hasil komoditi energi (migas dan batubara).

3.

Penetapan Tarif Berbagai Penyesuaian harga energi secara bertahap Energi menuju nilai ekonominya

Kep. Men. ESDM

Des 2004

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

Tarif yang disesuaikan

Berlanjut

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

(i) KEBIJAKAN … (i) Kebijakan Kelistrikan No.

Kebijakan

Rencana Tindak

1.

Kebijakan Peningkatan Kapasitas

a. Pembangunan pembangkit listrik pada sistem Jawa-Madura-Bali dan sistem Luar Jawa-Madura-Bali (Berlanjut) : i. Sistem Jawa-Madura-Bali:

Des 2004

6,3 MW 1.320 MW

2006

Dep. ESDM Swasta

50 MW

Des 2004

Dep. ESDM

PLTA Wonorejo

82 MW

Des 2005

Dep. ESDM

PLTU Tanjung Jati B

210 MW

Des 2006

Dep. ESDM

ii.

Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian

Sistem Luar Jawa-MaduraBali:

Menko Perekonomian

PLTA Sipansihaporas PLTA Renun PLTA Musi - PLTA … PLTA Tarahan PLTA Bili-bili b. Pembangunan PLTG Muara Tawar. c. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi (Berlanjut):

Des 2006

200 MW 20 MW

Des 2005

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

Dep. ESDM

600 MW

Jul 2004

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

416 km

Des 2003

Dep. ESDM

Menko

Dep. ESDM

i.

Sistem Jawa-Madura-Bali:

Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Paiton-Kediri SUTET 500 kV Tj. Jati B-PurwodadiUngaran SUTET 500 kV Pedan KlatenRawalo-Tasikmalaya

274 km

Des 2005

612 km

Des 2004

Dep. ESDM

Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian

- SUTET 500 … Des 2004

SUTET 500 kV Tasikmalaya-Depok 548 km SUTET 500 kV Grati – Surabaya

160 km

Des 2005

Dep. ESDM Dep. ESDM

Selatan ii.

Sistem Luar Jawa-MaduraBali:

T/L 150 kV Bireun-Banda Aceh T/L 150 kV (2nd cct) Kisaran-Rantau Prapat dan Sibolga-P. Sidempuan T/L 150 kV Sulawesi Selatan Interkoneksi Sistem seluruh Sumatera

Menko Perekonomian

372 km

Apr 2004

Dep. ESDM

172 km

Des 2004

Dep. ESDM

788 km

Des 2004

Dep. ESDM

Terinterkoneksi

Des 2007

Dep. ESDM

Open access

Juli 2004

Dep. ESDM

Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko

d. Penerapan open access agar pembangkit captive dapat langsung

menjual tenaga listriknya ke PLN (jaringan tegangan tinggi dan menengah).

Perekonomian Menko Perekonomian

2. Restrukturisasi … 2.

Restrukturisasi Ketenagalistrikan

a. Penyiapan RPP sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan: i. Bidang Bisnis Ketenagalistrikan

2004

PP PP

Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) dan Ijin Operasi (IO) Penetapan Wilayah Kompetisi dan Larangan Penguasaan Pasar Jual Beli Tenaga Listrik

2004

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

Dep. ESDM

PP

2004

Dep. ESDM

PP

2004

Dep. ESDM

PP

2004

Dep. ESDM


Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ketenagalistrikan ii. Bidang … ii.

Bidang Keteknikan

Keselamatan Ketenagalistrikan

PP

2004

Dep. ESDM

Menko Perekonomian

Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman yang dilintasi Transmisi Tenaga Listrik

PP

2004

PP

Des 2003

Dep. ESDM

Dep. ESDM Menko Perekonomian

b. Pembentukan Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal). 3.

Rasionalisasi Tarif Dasar Penyesuaian TDL secara bertahap sampai Listrik (TDL) mencapai nilai ekonominya.

Menko Perekonomian

US$ 7 Cent/kwh

Berlanjut s/d Dep ESDM 2005

Menko Perekonomian

(j) KEBIJAKAN … (j) Kebijakan Sumber Daya Air No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

Pelaksana

Penanggung Jawab

1.

Reformasi Kebijakan Sumber Daya Air

a. Pembahasan RUU Sumber Daya Air.

UU

Setelah disahkan

Dep. Kimpraswil

Menko Perekonomian

2. Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Irigasi

b. Persiapan dan penyelesaian 10 Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Sumber Daya Air. Rehabilitasi dan konservasi waduk Jatiluhur, waduk Sempor, waduk Wonogiri, waduk Cacaban, waduk Wlingi, waduk Seloredjo, danau Toba, danau Singkarak, danau Limboto, danau Tondano, dan danau Tempe.

PP Peningkatan kapasitas Sumber Daya Air dan Irigasi

Dep. Kimpraswil Setelah UU Sumber Dep. Kimpraswil Daya Air disahkan Berlanjut


(k) KEBIJAKAN …

(k) Kebijakan Keamanan dan Ketertiban No.

Kebijakan

1.

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Rencana Tindak

Keluaran

a. Mencegah dan mengatasi gangguan Keamanan dan Ketertiban meningkat keamanan dan kejahatan umum berupa: sda i. Kejahatan konvensional utamanya kejahatan di perkotaan dan berbagai bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat; ii. iii. iv.

Kejahatan transnasional; Kejahatan terhadap kekayaan negara; Kejahatan yang menimbulkan kondisi kontijensi yaitu kerusuhan massal dan konflik horizontal maupun vertikal.

b. Peningkatan kemampuan penangkalan terorisme: i.

Penguatan dan peningkatan sistem

Sasaran Waktu

Pelaksana

Berlanjut

Menko Polkam POLRI, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi Menko Polkam terkait

Berlanjut

POLRI, TNI, Badan Intelijen Nasional (BIN) , Depdagri, Pemda

Penanggung Jawab

keamanan lokal; ii. Peningkatan … ii.

iii.

iv.

v.

c. Meningkatkan …

Peningkatan sistem keamanan pada seluruh instalasi vital, fasilitasfasilitas publik dan pada seluruh pusat kegiatan; Sosialisasi yang berkesinambungan tentang pemberantasan dan pendeteksian tindak terorisme yang dilakukan secepat mungkin dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah; Peningkatan pendeteksian dini, pemberian pengertian pada masyarakat tentang upaya-upaya pemerintah memberantas terorisme dan pemutakhiran peralatan aparat keamanan dan intelegensi dalam mendeteksi fenomena terorisme; Peningkatan kerjasama dengan negara sahabat untuk memberantas terorisme melalui pengembangan sistem informasi dan peningkatan kualitas aparat keamanan.

Meningkatkan intensitas keamanan Keamanan dan ketertiban meningkat dalam rangka menjaga keamanan transportasi termasuk pelabuhan sda dan bandara udara guna meningkatkan keamanan jalur sda ekonomi. d. Melakukan pengamanan RUU pelaksanaan Pemilu 2004 beserta ekses-eksesnya. e. Membina satuan pengemban fungsi keamanan di lingkungan dunia usaha melalui pendidikan dan latihan pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan dengan mengembangkan konsep pengamanan swakarsa dan Community Policing.engajukan Rancangan Undang-Undang. Informasi dan Transaksi Elektronik f. Mengajukan Rancangan Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik. c.

Berlanjut

Polri, BIN

Menko Polkam

2004

POLRI, TNI

Menko Polkam

Berlanjut

POLRI

Menko Polkam

Des 2003

Kmtr. Kominfo, POLRI

Menko Polkam

Pelaksana

Penanggung Jawab

(l) KEBIJAKAN … (l) Kebijakan Pelayanan Masyarakat No.

Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

1.

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

2004

a. Mengajukan RUU Pelayanan Publik RUU ke DPR. Keputusan Menteri b. Inventarisasi peraturan-peraturan yang menyangkut sistem pelayanan publik dan melakukan deregulasi dan debirokratisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang menghambat pelayanan pada masyarakat.

2004

PAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Menko Kesra Menko Kesra

(Kmtrn. PAN) Kemtrn. PAN

c.Mewajibkan … Jun 2004 Mewajibkan bagi instansi pelayanan Keputusan Menteri Negara masyarakat untuk mempublikasikan PAN Des 2003 jenis pelayanan tertentu yang diberikan, jangka waktu pelayanan, Berbagai Pedoman/ Petunjuk Setelah Teknis e-Government dan biaya yang dibutuhkannya disahkan kepada masyarakat. UU d. Mempercepat implementasi Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta menyiapkan perangkat pendukungnya. c.

e. Menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi

Kmtrn. PAN

Menko Kesra

Kmtrn. Kominfo

Menko Perekonomian

Kmtrn. Kominfo Menko Polkam

Publik (m) KEBIJAKAN … (m) Kebijakan Ketenagakerjaan No.

Kebijakan

1

Pengembangan Iklim Ketenagakerjaan Untuk Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja

Rencana Tindak a. Pembahasan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Keluaran

Sasaran Waktu

UU

Setelah disahkan UU

b. Membahas RUU (inisiatif DPR) tentang Pembinaan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. c. Menyelesaikan Aturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentang:

sda Keputusan Menakertrans Okt 2003 Keputusan Menakertrans

Pelaksana

Menko Perekonomian

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)

Okt 2003 Keputusan Menakertrans

Depnakertrans Okt 2003 Depnakertrans

i.

ii.

iii.

Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja; Tata cara Perijinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; Lembaga Akreditasi bagi Lembaga Pelatihan Kerja;

Penanggung Jawab

Depnakertrans Depnakertrans



iv. Organisasi … iv.

v.

vi.

vii. viii.

ix. x.

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi; Tata cara Penghentian Sementara, Pencabutan Ijin dan Pembatalan Pendaftaran Penyelenggara Pelatihan Kerja; Golongan dan Jabatan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dari Pengguna Tenaga Kerja dan Dari Tenaga Kerja; Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Jabatan-jabatan Tertentu yang dikecualikan membayar kompensasi di Lembaga Pendidikan; Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak;

Okt 2003 Depnakertrans

Menko Perekonomian

Keputusan Menakertrans


Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian


Menko Perekonomian


Menko Perekonomian


xi. Waktu … xi. xii. xiii.

Waktu Kerja Pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu; Kerja Lembur dan Upah Lembur; Jenis dan Sifat Pekerjaan Bagi

Keputusan Menakertrans Keputusan Menakertrans

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

Buruh/Pekerja Untuk Bekerja Pada Hari Libur Resmi; Tata Cara Penangguhan Bagi Pengusaha Yang Tidak Mampu Membayar Upah Minimum; Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerjasama Bipartit; Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan, Persyaratan serta Tata Cara Pembuatan Perpanjangan, Perubahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; Akibat Hukum dari Mogok Kerja Yang Tidak Sah;



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian



Menko Perekonomian

xviii. Tata … xviii Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;

RPP Keppres

xix Penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; xviii.

Tata Cara Pembentukan, Komposisi Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan dan

Keppres

Des 2003 Depnakertrans, Menko Perekonomian Depkeh HAM, Setneg Des 2003 Menko Perekonomian Depnakertrans, Des 2003 Setneg Menko


Des 2003


Des 2003

Depnakertrans, Perekonomian Setneg Menko Perekonomian

xix. xx. xxi.

Pemberhentian Keanggotaan serta Tugas dan Tata Kerja Dewan Pengupahan; Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Kerja; Tata Cara Perijinan Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia; Ketentuan Mengenai Jabatan Tertentu dan Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing Yang Dapat Dipekerjakan di Indonesia;


Des 2003

Menko Perekonomian Depnakertrans

Depnakertrans

Menko Perekonomian

Depnakertrans

xxii. Ketentuan … xxii.

xxiii.

xxiv.

xxv.

Keputusan Menakertrans Ketentuan Pemberi Kerja TKA Wajib Mentaati Ketentuan Keputusan Menakertrans Mengenai Jabatan Standar Kompetensi Bagi Pemberi Kerja Keputusan Menakertrans Tenaga Kerja Asing; Perubahan dan Penambahan Syarat-syarat Bagi Pekerjaan yang Keputusan Menakertrans Dapat Diserahkan Kepada Keputusan Menakertrans Perusahaan Lain; Ketentuan Mengenai Anak Yang Bekerja Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat; Ketentuan Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Yang Bekerja antara

Des 2003 Depnakertrans

Menko Perekonomian


Menko Perekonomian


Menko Perekonomian


Menko


Perekonomian Menko Perekonomian

Pukul 23.00 s/d 07.00; xxvi.

Hak Istirahat Panjang Bagi Pekerja/Buruh yang Bekerja Pada Perusahaan Tertentu;

xxvii.

Komponen Serta Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; Struktur dan Skala Upah;

xxvii. Komponen …

xxviii.

Keputusan Menakertrans Keputusan Menakertrans RPP

xxix.

xxx.

xxxi.

Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Independen;

RPP RPP RPP


Menko Perekonomian


Menko Perekonomian

Des 2003 Depnakertrans, Depkeh HAM, Des 2003 Setneg Jul 2004 Depnakertrans, Jul 2004 Depkeh HAM, Setneg


Depnakertrans, Depkeh HAM,

Bentuk, Mekanisme dan Kelembagaan Sistem Pelatihan Kerja Nasional;

Setneg xxxii.

Perluasan Kesempatan Kerja; Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg

xxxiii Upaya … xxxiii.

Upaya penanggulangan Anak Yang Bekerja Di Luar Hubungan

RPP

Jul 2004

Depnakertrans, Menko Perekonomian Depkeh HAM, Setneg

Kerja; RPP xxiv.

Penerapan Sistem Manajemen K3; RPP

xxxv.

xxvi.

xxvii.

Penghasilan Yang Layak, Kebijakan Pengupahan, Kebutuhan Hidup Layak dan Perlindungan Pengupahan, Penetapan Upah Minimum dan Pengenaan Denda; Jenis dan Kriteria Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Ukuran Kemampuan Perusahaan; Upaya-upaya Untuk Menumbuhkembangkan Koperasi Pekerja/Buruh;

RPP Keppres

Menko Perekonomian Jul 2004 Depnakertrans, Depkeh HAM, Setneg Menko Perekonomian Jul 2004 Depnakertrans, Menko Perekonomian Jul 2004 Depkeh HAM, Jul 2004 Setneg

Menko Perekonomian

Depnakertrans, Setneg Depnakertrans, Setneg

xxxviii. Pembentukan … xviii.

xxix.

Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Koordinasi Pelatihan Kerja; Pembentukan Keanggotaan dan Tata Kerja Lembaga Produktivitas Nasional;

Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Jul 2004

Keppres

Depnakertrans, Setneg

Menko Perekonomian

Keppres

Jul 2004

Menko Perekonomian

Keppres

Depnakertrans, Jul 2004 Setneg

Menko Perekonomian

Depnakertrans, Setneg

(n) KEBIJAKAN …

(n) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan No. Kebijakan

Rencana Tindak

Keluaran

Sasaran Waktu

1.

Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Menyelesaikan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional (SPKN) dan Daerah (SPKD) dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Dokumen SPKN dan SPKD Mei 2004

2.

Penataan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksana

Penanggung Jawab

Kementerian Koord. Kesra/Komite Penanggulang-an Kemiskinan (KPK), Bappenas, Pemda, instansi terkait, dunia usaha, dan masyarakat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)

Terbentuknya KPKD a. Mendorong pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) propinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah koordinasi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Berlanjut s/d Mei 2004

Menko Kesra Kementerian Koord. Kesra/ KPK, Bappenas, Depdagri, Pemda, dan LPND

Terbentuknya KKMB

Jan 2004

Kementerian Koord. Kesra/ KPK, Bappenas, Departemen dan

b. Membentuk … b. Membentuk Satuan Tugas Pemberdayaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang diharapkan menjadi jembatan antara pengusaha mikro dan kecil dengan

Menko Kesra

LPND

perbankan sebagai upaya untuk mendorong perbankan dalam pemberdayaan penduduk miskin produktif. 3.

Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Keuangan Daerah

Memantapkan alokasi DAK untuk membantu daerah KMK yang kurang mampu memperbaiki pelayanan dasar di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi sesuai hasil pembahasan dengan DPR.

Jan 2004

Depkeu

Menko Perekonomian

BPN

Menko Perekonomian

4. Perluasan … 4.

Perluasan Kesempatan Usaha dan Kerja Masyarakat Miskin

a. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah massal.

Di 200 kecamatan 50.000 kk

2004 2004

BPN

b. Melaksanakan pembuatan sertifikasi tanah di lokasi transmigrasi. 5.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

a. Meningkatkan pendapatan petani melalui pengembangan kegiatan agribisnis serta usaha mikro dan kecil. b. Memperluas Program Pengembangan Kecamatan (PPK). c.

d. Memperluas …

Memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), termasuk di wilayah Kawasan Timur Indonesia.

74.000 petani

2004

Deptan 190 Kabupaten

2004

57 Kabupaten/ Kota

2004

Depdagri Depkimpraswil, Depkeu, Bappenas


2004 250 Kabupaten/ kota d. Memperluas Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, pembudidaya ikan dan 2004 1,5 juta jiwa masyarakat pesisir lain termasuk melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2004 4 Kabupaten di 4 Propinsi (PEMP). e. Menyediakan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi. f. Pengembangan prasarana perdesaan.

6.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Miskin

2004 a. Menyediakan 383 Kabupaten/ Kota pelayanan 8,1 juta murid SD, SLTP/A 2004 kesehatan (obat-obatan, biaya perawatan, dan sarana kesehatan).

Departemen Kelautan dan Perikanan

Dep. Kimpraswil Depdagri, Deptan

Menko Perekonomian Menko Perekonomian Menko Perekonomian

Menko Kesra

Departemen. Kesehatan Menko Kesra Departemen Pendidikan Nasional

b. Menyediakan pelayanan pendidikan (beasiswa dan sarana pendidikan). 7.

Perlindungan Sosial Menyediakan kebutuhan pangan (beras) untuk orang Meliputi 30 propinsi Bagi Masyarakat Rentan miskin

2004

PERUM BULOG

Menko Kesra

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2003 TANGGAL 15 September 2003

Recommend Documents