BAB II POLA PEMILIHANKEPALA DAERAH DI INDONESIA. Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola

BAB II POLA PEMILIHANKEPALA DAERAH DI INDONESIA

2.1 Sejarah Pilkada di Indonesia Pilkada di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, pilkada melalui DPRD, dan pilkada secara langsung.Pilihan masing-masing

pola

tersebut

sangat

bergantung

pada

pemegang

kekuasaan.Pergantian pemegang kekuasaan maupun masuknya rezim baru dalam suatu kekuasaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pilkada selama ini.Masing-masing penguasa atau rezim mengambil kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. 40Perjalanan pelaksanaan pilkada di Indonesia apabila dikaji secara historis dibagi menjadi 3 zaman.Hal ini berdasarkan zaman sebelum Indonesia merdeka sampai memperoleh kemerdekaan. Berikut ini penjelasan 3 zaman tersebut : Eksistensi pilkada di Indonesia dibagi menjadi 3 zaman, yaitu antara lain sebagai berikut : a. Kepala Daerah Pada Zaman Belanda b. Kepala Daerah Pada Zaman Jepang c. Kepala Daerah Zaman Indonesia Merdeka

a.)

40

Pilkada Pada Zaman Belanda

Joko. J. Prihatmoko, Pilkada Langsung, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005 Hal. 37

23

Pada zaman Belanda, pengaturan tentang pemerintahan di daerah umumnya dibedakan menjadi 2 bagian yang saling terkait satu sama lain. Pertama, daerah Jawa dan Madura.Kedua, daerah di luar Jawa dan Madura seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya.Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk membagi sebagian kewenangan yang dimiliki pusat kepada daerah-daerah. Ada beberapa tingkat-tingkat pemerintahan dalam zaman Belanda yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Daerah Jawa dan Madura Tingkatan pemerintahan di Jawa dan Madura pada masa kolonial Belanda terbagi dalam beberapa tingkatan, yang dapat dikelompokkan menjadi pemerintahan pangreh praja dan pamong praja.Pemerintahan pangreh praja pada tingkat tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur.Selanjutnya, tiap-tiap provinsi dibagi menjadi Karesidenan yang dipimpin oleh Residen.Tiap-tiap Keresidenan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa Afdelling yang dipimpin oleh Asisten Residen.Dalam pemerintahan pamong praja, terdiri dari Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati.Kemudian tiap Kabupaten dibagi menjadi beberapa Kawedanan yang dipimpin oleh seorang Wedana.Tiap-tiap Kawedanan dibagi menjadi Kecamatan yang masing-masing dikepalai oleh Camat atau Asisten Wedana.Kecamatan meliputi beberapa desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa. 41 2. Daerah Luar Jawa dan Madura

41

J.Kaloh, Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola Kegaiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daearh), Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Hal.25

24

Adapun untuk daerah luar Jawa dan Madura susunan tingkat-tingkat pemerintahan daerah

agak

berbeda

sedikit

dibandingkan

dengan

daerah

Jawa

dan

Madura.Tingkat pemerintahan yang tertinggi disebut Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur.Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi beberapa Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Residen.Tiap-tiap Karesidenan dibagi menjadi beberapa Afdeling yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen.Tiap-tiap Afdeling dibagi menjadi beberapa Onder-Afdeling yang dikepalai oleh seorang Kontrolir.Tiap-tiap Onder Afdeling dibagi menjadi Kewedanan atau District yang dikepalai oleh Wedana atau Demang. Selanjutnya tiap-tiap Kewedanan dibagi menjadi beberapa kecamatan atau Onder-District yang dikepalai oleh seorang Camat atau Asisten Demang dan tiap-tiap Kecamatan meliputi beberapa Desa atau Marga atau Kuria Nagari atau nama lainnya, yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa atau nama lainnya. 42 Pada zaman Belanda dapat dikatakan bahwa praktik penyelenggaraan pilkada sudah dilakukan dengan cara penunjukan secara langsung. Politik kolonial Belanda dalam menguasai daerah jajahan menerapkan sistem pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan mereka. 43 Oleh sebab itu, baik untuk daerah Jawa dan Madura atau daerah luar Jawa dan Madura, jabatan-jabatan Gubernur, Residen, Asisten Residen dan Kontrolir dipegang dan dijabat langsung oleh orang-orang Belanda, sedang untuk jabatan-jabatan lainnya seperti Camat dan Kepala Desa diberikan kepada pribumi bangsa Indonesia untuk mendudukinya. Untuk tiap-tiap jabatan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan diatas ,pilkada dilaksanakan secara tertutup oleh Belanda. Hal ini terjadi karena tidak 42

Ibid Joko. J. Prihatmoko, Op.Cit Hal. 40

43

25

ada mekanisme dan persyaratan yang jelas dalam rekrutmen jabatan untuk pemerintahan di daerah.Mekanisme pengisian jabatan dalam tingkat-tingkat pemerintahan zaman Belanda dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung oleh Belanda melalui Gubernur Jenderal untuk menempati posisi kepala pemerintahan di daerah-daerah dan memberi beberapa posisi kepada pribumi melalui sejumlah kewajiban. 44 Kewajiban pribumi yang akan menduduki jabatan dalam pemerintahan yakni harus memberikan upeti. 45

b.)

Kepala Daerah Pada Zaman Jepang Setelah zaman Belanda berakhir maka Jepang berkuasa atas Indonesia

untuk menjalankan pemerintahan.Selaku pemegang kekuasaan pemerintahan, Jepang memaklumatkan 3 Osamu Sirei, yang dalam teks berbahasa Indonesia disebut (dalam ejaan aslinya) Oendang-Oendang 46.Ketiga Oendang-Oendang itu adalah

Oendang-Oendang

Nomor27Tahun

1902

Tentang

Peroebahan

Pemerintahan; Oendang-Oendang Nomor28 Tentang Atoeran Pemerintahan Syuu; dan Oendang-Oendang Nomor30 Tahun 1902 Tentang Mengoebah Nama Negeri dan Nama Daerah.Undang-undang

47

(ejaan sekarang) sebagaimana telah

dijelaskan merupakan landasan hukum bagi pemerintahan Jepang untuk menjalankan kekuasaan. 48

44

Kalau dicermati proses penentuan kepala daerah tersebut sesungguhnya dalam proses tersebut tidak terjadi pilkada namun yang dilakukan adalah penerapan pola penunjukkan langsung. 45 Ibid 46 Penggunaan terminologi oendang-oendang dibuat berdasarkan ejaan asli yang berlaku pada zaman penjajahan di Indonesia. 47 Penulisan undang-undang yang memiliki kesamaan makna dengan “oendang-oendang” berdasarkan pada ejaan yang telah disempurnakan 48 Joko J. Prihatmoko, Op.Cit, Hal. 42

26

Pada zaman Jepang yang menggantikan penjajahan di Indonesia dari Belanda, Jepang masih meneruskan asas dekonsentrasi

49

sebagaimana

dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda.Asas ini dilaksanakan Jepang dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam praktik penyelenggaraannya. Perubahan yang jelas terlihat ialah tentang nama daerah beserta pejabatnya diganti dengan Bahasa Jepang, jabatan yang semula diduduki oleh orang-orang Belanda digantikan oleh para pembesar Jepang, sedangkan bangsa Indonesia hanya diberikan kesempatan sedikit mungkin. Wilayah provinsi beserta gubernurnya baik Jawa maupun di luar Jawa dihapus, serta Afdelling beserta asisten residennya untuk wilayah Jawa dihapus. 50 Seperti halnya saat pemerintah Belanda menguasai wilayah Indonesia dan memegang kekuasaan atas pemerintahan, sistem rekrutmen Kepala Daerah saat zaman Jepang mengabaikan nilai-nilai demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengangkatan tiap-tiap pejabat yang akan diangkat dan/atau ditunjuk oleh penguasa Jepang selaku pemerintah pusat. Sistem pengangkatan dan/atau penunjukkan sebagaimana telah dijelaskan diatas dilakukan secara hierarkis.Hal ini mengakibatkan sistem rekrutmen Kepala Daerah tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan masa zaman Belanda. 51

49

Makna dekonsentrasi dapat ditemui definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Pasal 1 angka 9 UU tersebut memberikan makna dekonsentrasi sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Makna dekonsentrasi secara umum dapat kita pahami sebagai pelimpahan wewenang kepada daerah oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan. Lihat. J.Kaloh. Op.Cit hal 29 50 Ibid 51 Joko J. Prihatmoko, Op.Cit, Hal. 45

27

c.)

Kepala Daerah Pada Zaman Kemerdekaan Kepala Daerah pada zaman ini dibagi menjadi 3 bagian besar yakni : era

orde lama, era orde baru, dan era reformasi. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang ketiga era tersebut. 52 1. Era Orde Lama Produk hukum yang melandasi berlakunya sistem pemerintahan daerah dalam orde baru ialah undang-undang.Undang-undang pertama yang diterbitkan pada masa kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.Undang-Undang ini bermaksud mengubah sifat Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang diketuai oleh Kepala Daerah. Dalam pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : “Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya”. 53 Dalam poin penjelasan dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa Kepala Daerah juga sebagai Komite Nasional Daerah yang hendak menjadi Badan Legislatif

54

. Selain itu seorang Kepala Daerah harus

menjalankan fungsi sebagai wakil Badan Perwakilan Rakyat Daerah. 55

52

Ketiga era ini didasarkan pada era yang pernah berlangsung di Indonesia setelah masa pendudukan zaman Belanda dan zaman Jepang. 53 Lihat pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah 54 Lihat bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah 55 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah

28

Dalam pasal sebagaimana telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa Kepala Daerah duduk di lembaga eksekutif dan legislatif. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepala Daerah pada masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 adalah Kepala Daerah yang diangkat pada masa sebelumnya yakni masa pendudukan Jepang. Akibat berbagai situasi yang muncul, seperti situasi politik, keamanan dan hukum ketatatanegaraan pada saat itu maka Kepala Daerah diangkat begitu saja untuk menjamin berlangsungnya pemerintahan daerah sebagai bagian dari pemerintahan pusat yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mencegah kekosongan jabatan dalam pemerintahan. 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya berusia 3 tahun. Pada tahun 1948, lahir penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang merujuk pada pasal 18 UUD 1945. 57Pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 telah diusahakan untuk mengadakan keseragaman antar Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.Secara hierarki, pada saat berlakunya undang-undang tersebut, wilayah Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan. Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah : Propinsi, Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Salah satu hal diatur dalam undang-undang tersebut adalah peran Kepala Daerah dalam mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

58

dan Dewan

56

Joko. J. Prihatmoko, Op.Cit, Hal. 47 Undang-UndangNomor22 tahun 1948 ini terdapat dalam Lembaran Negara .. Tambahan Negara

57

.. 58

Untuk selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan disingkat menjadi DPRD

29

Pemerintah Daerah

59

serta berhak menahan pelaksanaan keputusan-keputusan

yang diambil oleh DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah. 60 Hal ini ditegaskan dalam pasal 36 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni bahwa : “Kepala Daerah mengawasi pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dan berhak menambah dijalankan putusanputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah, bila dipandangnya putusan-putusan itu bertentangan dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan daerah yang lebih atas, bila putusan-putusan itu diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah di bawah Propinsi”.

Undang-undang

sebagaimana

telah

dijelaskan

menetapkan

bahwa

Pemerintah Daerah dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh dan dari DPRD.Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon-calon yang diusulkan oleh DPRD.Kepala Daerah bertugas mengawasi pekerjaan DPRD dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi

61

: “Kepala Daerah Provinsi

diangkat oleh Presiden dari sedikit-dikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh DPRD Provinsi” Presiden

juga

berwenang mengangkat

Kepala Daerah

Istimewa,

sebagaimana tercantum dalam pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa

62

“Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan yang berkuasa di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan dan dengan mengingat adatistiadat daerah itu”.

59

Untuk selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah akan disingkat menjadi DPD J.Kaloh, Op.Cit,Hal. 32 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 62 Ibid, Pasal 18 ayat (5) 60

30

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri berwenang mengangkat Kepala Daerah Kabupaten atau Kota.Calon Kepala Daerah diusulkan oleh DPRD. Dalam pasal 18 ayat (2) disebutkan : 63 “Kepala Daerah Kabupaten(kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat calon yang diajukan oleh DPRD Kabupaten (kota besar)”.Adapun Kepala Daerah Desa atau kota kecil diangkat oleh Gubernur. Dalam pasal 18 ayat (3) disebutkan : 64 “Kepala Daerah Desa(kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan DPRD Desa (kota kecil)”. Satu hal yang menjadi catatan penting dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 ialah undang-undang ini mampu memberikan ketegasan tentang pemisahan antara fungsi eksektutif dan legislatif. Kepala Daerah tidak lagi menjadi ketua DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengalami revisi dan menghasilkan produk hukum baru yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 65Hal yang menjadi pembeda dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang lainnya terkait pemerintahan daerah ialah adanya tingkatan-tingkatan daerah.Secara hukum tingkatan ini mulai dikenalkan dalam undang-undang ini.Sesuai hierarki, undang-undang ini membagi 3 tingkatan, Gubernur memimpin daerah tingkat I (termasuk Kotapraja Jakarta Raya), Bupati/Walikota memimpin Daerah Tingkat II 63

Ibid, Pasal 18 ayat (2) Ibid, Pasal 18 ayat (3) 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143) 64

31

(termasuk Kotapraja), dan Camat untuk Daerah Tingkat III. 66 Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa : “Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya (3) tiga tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah sebagai berikut : a. Daerah tingkat ke I, termasuk Kotapraja, Jakarta Raya, b. Daerah tingkat ke II, termasuk Kotapraja, c. Daerah tingkat III. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Pemerintah Daerah terdiri atas DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah. Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa : “Kepala Daerah karena jabatannya adalah ketua serta anggota Dewan Pemerintah Daerah”. 67Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 23 ayat (1)

68

bahwa “Kepala Daerah dipilih menurut

aturan yang ditetapkan dalam undang-undang”.Pada praktiknya undang-undang yang maksudkan untuk memilih Kepala Daerah dalam pasal tersebut belum dibuat.Atas beberapa pertimbangan maka untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Daerah.Selain itu, seorang Kepala Daerah merupakan alat daerah yang menjalankan Pemerintahan daerah dan bertindak kolegial, yaitu bersama-sama dengan anggota Dewan Pemerintah Daerah lainnya. 69

66

Joko.J. Prihatmoko, Op.Cit,Hal 51 Lihat pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 68 Lihat pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 69 J.Kaloh, Op.Cit, Hal.33 67

32

Undang-undang yang selanjutnya berlaku terkait pemerintahan daerah ialah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965. 70 Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 mengatur tentang Kedudukan Kepala Daerah baik sebagai alat pemerintah pusat maupun sebagai dan alat pemerintah daerah. 71 Sebagai alat pemerintah pusat, Kepala Daerah menjadi pemegang kebijaksanaan politik di daerahnya dengan mengindahkan wewenang yang ada pada pejabat-pejabat sebagaimana diatur berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah dan menjalankan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya oleh pemerintah pusat. 72 Berlakunya menyatakan

bahwa

undang-undang Kepala

sebagaimana

Daerah

masih

telah

dipilih

dijelaskan oleh

DPRD

diatas yang

pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dalam wilayah daerah tingkat I. Daerah tingkat II pengangkatan Kepala Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.Selanjutnya, Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri. 2. Era Orde Baru Perkembangan politik yang terjadi dalam masa peralihan dari orde lama ke orde baru telah membawa nuansa baru dalam kepemimpinan Kepala Daerah. Hal ini tentu membawa nuansa baru dalam kepemimpina

Kepala Daerah yang

ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok70

1965 tentang Pokok-Undang-Undang Nomor8 tahun Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2778) 71 Ibid 72 Ibid

33

Pokok Pemerintahan di Daerah. 73Dapat dikatakan bahwa produk hukum yang lahir pada era ini memuat tentang mekanisme pemilihan calon Kepala Daerah yang dalam hal ini masih dilaksanakan oleh DPRD namun pengangkatan dan pemberhentiannya berbeda secara hierarki. 74 Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor5 Tahun 1974, ketentuan pilkada tidak mengalami perubahan berarti sebab DPRD memegang komando dalam melaksanakan pemilihan dan pencalonan Kepala Daerah. Pemilihan dan pencalonan Kepala Daerah tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : 75 “Kepala Daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri” Kemudian ditambahkan dalam pasal 16 ayat (1) bahwa 76: “Kepala Daerah tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah dimusyawarhkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/pimpinan fraksi-fraksi dengan Gubernur Kepala Daerah. Untuk selanjutnya, Kepala Daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan

73

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) 74 Suharizal, Op.Cit,Hal.16 75 Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah 76 Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

34

oleh Menteri Dalam Negeri.Mekanisme diatas menggambarkan bahwa pilkada dilakukan secara hierarki. 77

77

Ibid

35

3. Era Reformasi Di era reformasi sampai saat ini telah terdapat beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah beberapa kali dieubah dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, 78pilkada (pilkada) 79 dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung dimana Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. DPRD masih memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan Kepala Daerah serta wakil Kepala Daerah. Pengaturan tentang pengisian Kepala Daerah terdapat dalam pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : 80 “Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan”. Selanjutnya pada ayat (2) dikatakan : 81 ”Calon Kepala Daerah dan calon wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pencalonan dan pemilihan”. Dalam perjalanan era reformasi, berbagai kelemahan dalam UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 82 Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pilkada tidak

78

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) 79 Untuk selanjutnya, penulisan pilkada akan ditulis dengan Pilkada 80 Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 81 Ibid, Pasal 34 ayat 2 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

36

lagi dilakukan oleh DPRD namun telah berubah menjadi sistem pemilihan langsung dimana rakyat selaku pemegang kedaulatan berperan secara aktif dalam melaksanakan pemilihan. Pasal 24 ayat 5 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa : “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. 83Hal ini memberikan perubahan dalam pelaksanaan pilkada yang berbeda dengan yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya dalam upaya untuk memperbaiki pola demokrasi di Indonesia maka sejak tahun 2008, pemerintah bersama DPR telah menyetujui dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 56 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : “Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 84Pada pengaplikasiannya, pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 56 ayat (1) diusulkan atau didaftarkan oleh partai politik atau non partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 85Undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas tentang pilkada.Hal ini bisa terlihat dalam pasal-pasal dalam undang-undang sebagaimana telah disebutkan diatas tidak memberi penjelasan tentang mekanisme dalam 83

Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat 1Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 84

37

memilih Kepala Daerah.Dalam pasal 62 dinyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pilkada diatur dengan undang-undang”. 86Undang-undang yang dimaksud dalam pasal tersebut mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu.Undang-undang tersebut memberi pesan bahwa rakyat masih berperan dalam memilih Kepala Daerah di daerahnya. 2.2

Lahirnya Pilkada Secara Langsung Pilkada secara langsung oleh rakyat

merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan pancasila dan UUD NRI 1945. Pilkada secara langsung muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kepastian pilkada secara langsung terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada bagian penjelasan angka 4 “Pemerintahan Daerah” yang berbunyi sebagai berikut : 87 “Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis.Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingati bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan KedudukanMajelisPermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang- undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Hal ini juga terbukti dalam bagian kedelapan undang-undang tersebut, yakni dari pasal 56 hingga pasal 119. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa : “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasrkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

86

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian Penjelasan Umum angka 4”Pemerintahan Daerah” 87

38

adil”. 88 Dijelaskan lagi dalam ayat (2) bahwa : “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. 89Pasal-pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang pilkada secara langsung. Pilkada secara langsung sesuai dengan undang-undang ini terlaksana pertama kali pada bulan Juni 2005 untuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005. 90 Pada pelaksanaannya, pilkada secara langsung merupakan hasil dari proses pembelajaran demokrasi di Indonesia yang berlangsung sejak zaman kemerdekaan sampai pada saat ini. Dalam penerapannya, masih terdapat beberapa kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pilkada secara langsung

yang

tercantum

dalam

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004.Kekurangan yang terdapat undang-undang tersebut yakni mengharuskan pasangan calon Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.Hal ini menjadi masalah bagi calon Kepala Daerah yang bukan berasal dari partai politik. Atas dasar itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Lombok bernama lalu Ranggalawe mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil pasal 56, 59 dan 60 terkait persyaratan calon Kepala daerah melalui partai politik dari undang-undang tersebut. Pada akhirnya, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang menganulir pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon tentang persyaratan calon Kepala 88

Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Ibid, Pasal 56 ayat (2) 90 Pilkada secara langsung dilaksanakan pada bulan Juni 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 233 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai bulan Juni 2005 diselenggarakan pilkada secara langsung sebagaimana maksud dalam undang-undang ini pada bulan Juni 2005. Dengan demikian pilkada secara langsung telah resmi diperkenalkan dalam menentukan calon Kepala Daerah. 89

39

daerah.Putusan Mahkamah Konstitusi ternyata membuka peluang bagi calon kepala daerah independen untuk maju dalam pilkada. 91 Pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami perubahan pada beberapa pasal karena pada tahun 2008 undang-undang ini mengalami revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Salah satu hal berbeda yang diatur dalam undang-undang tersebut ialah mengenai pilkada. Dalam undang-undang sebelumnya dinyatakan bahwa calon Kepala Daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan dalam undang-undang ini tiap calon

Kepala Daerah dapat mencalonkan diri

secara perseorangan tanpa melalui partai politik. Syarat tambahan yang harus dipenuhi tiap-tiap calon perseorangan ialah dukungan tertulis dari masyarakat setempat serta fotokopi KTP. 92 Tiap tahun terdapat beberapa perkembangan undang-undang yang dibuat oleh DPR dan ditandai dengan munculnya undang-undang baru.Pada tahun 2007 lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu. 93Dalam undang-undang ini, pilkada langsung mulai dimasukkan menjadi rezim pemilu.Masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu memunculkan terminologi baru yakni Pemilukada. 94 Dengan demikian, hal lain yang muncul ialah terkait penyelesaian perkara hasil pemilukada. Perkara hasil pilkada

91

Lihat lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 pada hal. 61 IbidLihat pasal dalam UU 12 tahun 2008 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 94 Makna pemilukada dapat ditemui definisinya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu pasal 1 angka 4. Pasal 1 angka 4 undang-undang tersebut memberikan makna pemilukada dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 92

40

langsung sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi, namun seiring dengan masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu maka penyelesaian perkara pemilukada dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Masuknya pilkada langsung menjadi rezim pemilu sejalan dengan pandangan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Mengutip pendapat Laica Marzuki di dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 95 yang menyatakan pemilukada secara langsung merupakan (disamakan) dengan pemilu, diantaranya sebagai berikut : “dari sudut pandang konstitusi, pemilukada secara langsung adalah pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E ayat 2 UUD 1945. Tatkala pemilihan anggota DPRD tergolong pemilihan umum (pemilu) dalam makna general election menurut pasal 22E ayat 2 UUD NRI 1945, mengapa nian pemilukada langsung tidak termasukdalam pasal konstitusidimaksud ? haldimaksud harus diamati dari sudut penafsiran sejarah (historische interpretatie). Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 berlaku kalaperubahan ketiga (3), yang diputuskan dalam rapat paripurna MPRRI ketujuh (7) pada tanggal 9 November 2001. Disisi lain, pasal 18 merupakan hasil amandemen yang kedua (2).Dikala itu, pemilukada langsung belum merupakan gagasan ide konstitusi dari pembuat perubahan konstitusi.Pembuat perubahan konstitusi belum merupakan idee drager ataspemilukadalangsung”.

Pilkada langsung sebenarnya merupakan alternatif untuk menjawab segala konflik dan buruknya pelaksanaan maupun hasil pilkada secara tidak langsung lewat DPRD dibawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.Pilkada langsung jadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin segala kelemahan dalam pilkada secara tidak langsung yang dilaksanakan melalui DPRD. Pilkada secara langsung akan bermanfaat untuk menegakkan kedaulatan rakyat yang hilang sejak adanya pemilukada melalui 95

Laica Marzuki dalam petikan putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, hal. 116

41

DPRD. Hal ini menciptakan keadaan demokrasi yang baik pada lingkungan pemerintahan (governance) maupun dalam lingkungan kemasyarakatan (civil society) karena redaulatan rakyat telah dikembalikan secara penuh. 96 Pilkada secara langsung memiliki sisi positif dibanding dengan sistem sebelumnya yakni melalui DPRD.Perubahan sistem ini berdampak langsung dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurut M.Ma’ruf (selaku Menteri Dalam Negeri pada saat lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), ada beberapa pertimbangan penting penyelengaraan pemilukada secara langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia diantaranya : 97 a. Pemilukada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan pemilihan secara langsung. b. Pemilukada secara langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang dasar 1945, khususnya pada pasal 18 ayat 4. c. Pemilukada secara langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (civil education). d. Pemilukada secara langsung merupakan sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. e. Pemilukada secara langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Pilkada secara langsung oleh rakyat dapat dikatakan sebagai

suatu proses

demokrasi menuju ke arah yang lebih demokratis. Oleh karena itu, pilkada secara langsung harus menjamin terselenggaranya pemilihan yang berkualitas dan berjalan dengan baik. Pilkada

secara

langsung

merupakan

gagasan

penting

dalam

menggabungkan kearifan lokal dalam masyarakat.Kehadiran pilkada secara langsung dipandang memiliki sejumlah keunggulan dibanding dengan sistem

96

Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamik, dan Konsep Mendatang,(Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), hal.37 97 M. Ma’ruf dalam Syamsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008) Hal.138

42

pemilihan melalui DPRD. Menurut AA GN Ari Dwipayana, setidaknya ada beberapa kondisi yang mendukung pemilukadaa dilakukan secara langsung. Pertama, pengaturan pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Demokrasi langsung melalui pemilukada akan membuka ruang partisipasi yang luas bagi warga dalam proses demokrasi dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon di tangan segelintir orang di DPRD (DPRD). 98 Kedua,dari sisi kompetisi politik, pilkada secara langsung memungkinkan munculnya persaingan menarik antar kandidat serta memungkinkan masingmasing kandidat untuk berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka jika dibandingkan sistem tertutup melalui DPRD. Pemilukada langsung juga akan memberikan sejumlah harapan pada upaya pengembalian kedaulatan rakyat kepada rakyat dan bukan kepada DPRD. 99 Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih tipe pemimpin yang terbaik tanpa ada intervensi dan tekanan. Setidaknya melalui konsep demokrasi langsung dalam pemilukada, tiap masyarakat lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik

98

AA GN Ari Dwipayana, Pilkada Langsung dan Otonomi Daerah, dimuat pada http: //www.plod.ugm.ac.id/makalah. Diakses pada 8 januari 2015. 99 Ibid

43

sekaligus memberi legfitimasi politik kepada calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. 100 Keempat,pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten, dan terbaik sesuai keinginan masyarakat. Dengan dilaksanakannya pemilukada secara langsung maka Kepala Daerah yang terpilih akan lebih peduli pada warga dibandingkan anggota DPRD yang memiliki peran penting saat pemilukada dijalankan secara tidak langsung. Dengan demikian pemilukada mempunyai sejumlah manfaat berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada masyarakat yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat. Kelima, Kepala Daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (check and balances) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan

kekuatan

dalam

menjalankan

fungsi

pemerintahan

akan

meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. 101

2.3

Komisi Pemilihan Umum Daerah Dan Panitia Pengawas Sebagai Penyelenggara Pilkada Pemilu di Indonesia sudah terlaksana sejak tahun 1955.Perkembangan

pemilu di Indonesia sangat mempengaruhi pelaksanaan pemilukada di masingmasing

daerah

sejak

daerah.Pelaksanaan

berlakunya

pemilukada

juga

undang-undang tidak

lepas

terkait dari

pemerintahan

peran

pelaksana

100

Ibid. Ibid.

101

44

pemilukada.Apabila dicermati lebih dalam dapat dilihat bahwa pelaksanaan pemilukada yang berlangsung di tanah air selama ini memberi petunjuk bahwa penyelenggara pemilukada itu berbeda-beda di setiap masa.Berbeda baik dalam hal sistem, penyelenggara maupun legitimasi formal yang dikandung dalam undang-undang sebagai dasar pelaksanaannya. 102 Setelah berakhirnya demokrasi tidak langsung dan digantikan dengan demokrasi langsung maka penyelenggara pemilukada mengalami perubahan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada pasal 1 angka 21 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : 103“Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ini untuk menyelenggarakan pilkada dan wakil Kepala Daerah di setiapprovinsi dan atau kabupaten/kota” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KPUD Provinsi, Kabupaten dan Kota telah diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilukada secara langsung. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 57 ayat (1) yaitu : “Pilkada dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD”. Hal ini merupakan bentuk kooptasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.Satu hal yang menjadi pertimbangan ialah KPUD adalah lembaga independen yang ada di daerah serta memiliki pengalaman melaksanakan suatu pemilu secara langsung

102

Samsul Wahidin, Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008, Hal.41 103 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

45

(MPR, DPR, DPD dan DPRD) sehingga tidak perlu dibentuk lagi lembaga baru untuk menyelenggarakan pemilukada. 104 Hal sebagaimana telah dijelaskan diatas juga merupakan suatu amanat yang tercantum dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Pemilihan umum diselengarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. 105Berdasarkan ketentuan seperti diatas,

tegas

dinyatakan

kemandirian

penyelenggara

pemilu

dalam

rezim

pemilu,

penyelenggaraan pilkada dalam suatu daerah. Seiring

dengan

masuknya

pemilukada

dalam

penyelenggaraanya pun diserahkan kepada KPU yang dalam hal ini adalah KPUD Provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan KPUD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pemilu bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Dalam hubungan ini, KPUD direpresentasikan sebagai instansi yang tugasnya menyelenggarakan pemilu yang bebas, mandiri, demokratis, dan transparan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di daerah. Untuk melaksanakan pemilihan umum, yang tentu saja juga termasuk pemilukada maka KPU juga KPUD mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut : 106 A. Merencanakan penyelenggaraan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah B. Menetapkan tata cara pelaksanaan pilkada dan wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan C. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pilkada dan wakil Kepala Daerah D. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pilkada dan wakil Kepala Daerah E. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon F. Meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah 104

Suharizal, Op.Cit, Hal.47 Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 106 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pilkada Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hal. 57 105

46

G. H. I. J.

Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan Menerima pendaftaran dan mengumunkan tim kampanye Mengumumkan sumbangan dana kampanye Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pilkada dan wakil Kepala Daerah K. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pilkada dan wakil Kepala Daerah L. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan M. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit

Disamping itu tugas dan wewenang tersebut diatas, KPUD juga mempunyai kewajiban sebagai berikut : 107 A. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara B. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada dan wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan C. Menyampaikan laporan ke DPRD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat D. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan, serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan E. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD F. Melaksanakan semua tahapan pilkada dan wakil Kepala Daerah

Dipilihnya KPUD sebagai penyelenggara secara mandiri dimaksudkan bukan hanya untuk efisiensi dan profesionalisme semata.Akan tetapi yang paling mendasar adalah di dalam kerangka menciptakan independensi.Penyelenggaraan dari pelaksanaan yang efisien merujuk pada upaya menyelenggarakan pemilihan dan perhitungan suara secara tepat waktu berdasarkan asas pemilu berimplikasi pada pemilihan yang demokratis.Selain itu, dengan logistik yang cukup serta biaya yang sesuai dengan kondisi setempat yang tentunya paling mengerti keadaaan dimaksud.Kondisi seperti ini menjadi sangat penting di dalam

107

Ibid

47

pelaksanaan pemilukada yang menjadi momentum penting bagi rakyat di daerah untuk memilih pemimpin yang diharapkan. 108 Selain itu, secara yuridis yang menjadi penyelenggara pemilu selain KPUD ialah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Ketentuan yang mengatur hal tersebut ialah pasal 57 ayat (3) yang dinyatakan bahwa : “Dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pilkada dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat”. 109 Panwaslu bertindak

sebagai

pengawas

terhadap

KPUD

yang

dibentuk

dan

bertanggungjawab kepada DPRD. Tugas dan wewenang panitia pengawas Pilkadameliputi : 110 a) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilkada dan wakil Kepala Daerah b) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pilkada dan wakil Kepala Daerah c) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pilkada dan wakil Kepala Daerah d) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang e) Mengatur hubungan koordinasi antarpanitia pengawas pada semua tingkatan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan pilkada secara langsung ialah KPUD serta panitia pengawas.Sifat kedua lembaga ini ialah independen.Selain itu, kedua lembaga ini berperan untuk menciptakan suatu pemilihan yang demokratis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 108

Samsul Wahidin, Op.Cit, Hal.. 57 Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 110 Rozali Abdullah, Op.Cit Hal63 109

48