BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM DIUNDANGKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014

22

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM DIUNDANGKAN UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014

A. Pengertian Pasar Rakyat (Tradisional) Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang. Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta

Universitas Sumatera Utara

23

terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik yang memengaruhi harga nya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja dibangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang. 21 Pasar rakyat (tradisional) merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. 22 Dari pengertian pasar yang tradisional, modern hingga virtual. Bahkan mungkin ada klasifikasi lain seperi pasar semi modern, pasar yang serba ada (supermarket) hingga pasar yang memperjualbelikan saham. Daftar akan semakin panjang bila dimasukkan nama-nama tempat, hari atau atribut lain setelah kata ‘pasar’. Sebut saja ada pasar minggu, pasar senin, pasar pagi, pasar malam, pasar 21

Alfyanizka, Pasar di Indonesia, “http://alfyanizka.blogspot.com.html”, diakses terakhir pada tgl 18 Agustus 2014 22 https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar diakses terakhir pada tgl 18 Agustus 2014


24

ciputat, pasar depok, pasar gembrong, pasar baru, pasar tanah abang, pasar gede, pasar kaget dan lain-lain. Disini tidak akan dibahas secara rinci satu-persatu. Pasar tradisional memiliki karakteristik keunikan tersendiri. Pertama, secara fisik pasar ini berada reltif dekat dengan tempat tinggal kita. Biasanya di dekat tempat tinggal, perkampungan, perumahan terdapat sebuah tempat yang disebut pasar ini. Walaupun sudah menjadi jamak, banyak pengembang perumahan modern kemudian melengkapi fasilitas umumnya dengan pasar modern maupun pasar serba ada lengkap (supermarket). Jadi, dari sisi jarak dalam artian kedekatan fisik, pasar tradisional ada di sekitar kita. 23 Kedua, kedekatan antara penjual dan pembeli lebih terasa karena interaksi mereka yang berulang-ulang dan mendalam. Interaksi sosial yang hangat dan personal sering terjadi di pasar tradisional. Transaksi yang berulang, tawarmenawar yang dilakukan dengan ‘taktik’ tertentu agar mendapatkan harga lebih murah atau bonus lebih banyak, seringkali menciptakan ‘kedekatan’ yang maknanya tidak bisa direduksi sebagai sekedar hubungan antara penjual dan pembeli. Karena keramahtamahan penjual, tak jarang pembeli pun ‘takluk’ dengan ‘persuasi’ penjual. Yang terjadi adalah saling menguntungkan. 24 Bila ini terjadi dalam frekuensi yang sering, dalam waktu yang cukup panjang maka hubungan yang terjadi sudah beyond customer satisfaction and loyalty. Yang akan terjalin adalah pasar sebagai jaring pengaman sosial ekonomi rakyat bagi penjual termasuk produsen dan konsumen. Bila resesi sedang terjadi, harga-harga naik sementara kebutuhan tetap atau cenderung meningkat, dengan 23

Tirta Mursitama, Pasar Tradisional dan Ekonomi Kita, “http://tirtamursitama. com.html”, diakses terakhir pada tgl 18 Agustus 2014 24 Ibid


25

gaji / pendapatan yang relatif tetap, ibu-ibu rumah tangga harus memutar otak lebih keras agar tetap bisa membelanjakan sesuai kebutuhannya. Karena hubungannya yang baik, konsumen mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu. Misalnya, dari diskon, kemudahan pembayaran (angsur, hutang) hingga pengiriman barang ke rumah. Hal ini tentu memudahkan konsumen. 25 Pasar rakyat (tradisional) dalam konteks ini bisa menjadi katup pengaman sosial ekonomi masyarakat sekaligus pilar kekuatan ekonomi yang lebih bersifat informal. Oleh karena itu, bila ingin melihat dan merasakan ekonomi Indonesia yang stabil, maju, kuat dan tahan goncangan, tidak hanya sibuk mengurusi ‘pasarpasar modern dan sophisticated’. Tetapi fokuskan pada pasar-pasar tradisional di sekitar kita. Lakukan penataan yang baik, lingkungannya menjadi semakin bersih, transaksi pun semakin aman dan nyaman dalam suasana kekeluargaan. 26 Dalam pengertian sederhana, pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Menurut ilmu ekonomi, pengertian pasar berkaitan dengan kegiatannya bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Stanton, mengemukakan pengertian pasar yang lebih luas. Pasar dikatakannya merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi, dalam

25

Taufik Chavifudin, Menyoal Pasar Tradisional, “http://www.dprdkedirikab. go.id.html”, diakses diakses terakhir pada tgl 19 Agustus 2014 26 http://ir.binus.ac.id/2012/07/02/pasar-tradisional-dan-ekonomi-kita/ diakses terakhir pada tgl 19 Agustus 2014


26

pengertian tersebut terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni: keinginan, daya beli, dan tingkah laku dalam pembelian. Pasar rakyat (tradisional) merupakan sebuah tempat dimana berkumpulnya para pedagang dalam suatu tempat guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat disekitarnya. Lebih dari itu, pasar rakyat (tradisional) menjadi salah satu jantung perekonomian suatu daerah karena kegiatan ekonomi berlangsung terus menerus tanpa henti, jika sudah begitu perputaran keuangan daerah, khususnya pada masyarakat bisa berlangsung secara stabil. Pada masa kejayaannya, pasar rakyat (tradisional) begitu sangat membantu perekonomian masyarakat semua kalangan, miskin atau kaya tumpah ruah dalam satu tempat, yaitu pasar rakyat (tradisional). Begitu besar manfaat pasar tradisional bagi masyarakat, khusunya bagi masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sawah, petani palawija, petani perkebunan dan sebagainya, mereka, mereka mengandalkan pasar rakyat (tradisional) untuk menjual hasil tanah mereka demi menghidupi perekonomian keluarga. Begitu juga dengan para konsumen yang mengandalkan pasar rakyat (tradisional) untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari mereka, dan dengan keadaan ini pemerintah juga sangat diuntungkan dengan pajak dari pasar rakyat (tradisional) tersebut, sehingga dengan keadaan ini perekonomian menjadi stabil dan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Namun kini yang terjadi, pasar menjadi kumuh dan tak terurus, bahkan kesan dari pasar rakyat (tradisional) sekarang adalah tempat kumuh, becek, bau, dan tak terurus sehingga banyak ditinggalkan masyarakat. Ditambah lagi dengan pasar-pasar modern yang


27

menjamur tidak hanya dikota-kota besar, akantetapi sudah masuk pada daerahdaerah dipelosok negeri ini, serta adanya pasar bebas yang kini juga mengancam para pengusaha kecil ditanah air, dan juga berdampak pada pasar tradisional. Pasar rakyat (tradisional) selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan stigma buruk yang dimilikinya. Namun demikian sampai saat ini di kebanyakan tempat masih memiliki pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja di pasar tradisional. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga pasar tradisional yang dalam perkembangannya menjadi sepi, ditinggalkan oleh pengunjung atau pembelinya yang beralih ke pasar moderen. Stigma yang melekat pada pasar rakyat (tradisional) secara umum dilatarbelakangi oleh perilaku dari pedagang pasar, pengunjung atau pembeli dan pengelola pasar. Perilaku pedagang pasar dan pengunjung dan pengunjung atau pembeli yang negatif secara perlahan dan bertahap dapat diperbaiki, sekalipun memerlukan waktu lama. Keterlibatan pengelola pasar dalam perbaikan perilaku ini adalah suatu keniscayaan. Melekatnya stigma buruk pada pasar rakyat (tradisional), seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif tempat belanja lain, di antaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima dan pedagang keliling yang lebih relatif mudah dijangkau (tidak perlu masuk ke dalam pasar). Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah bawah ke atas cenderung beralih ke pasar moderen, seperti pasar swalayan (supermarket dan minimarket) yang biasanya lebih


28

mementingkan kebersihan dan kenyamanan sebagai dasar pertimbangan beralihnya tempat berbelanja. Seringkali dikesankan bahwa perilaku pedagang yang menjadi penyebab utama terjadinya kondisi di kebanyakan pasar tradisional memiliki stigma buruk. Sebaliknya, di lapangan di lapangan dijumpai peran pengelola pasar terutama dari kalangan aparatur pemerintah dalam mengupayakan perbaikan perilaku pedagang pasar tradisional masih sangat terbatas. Banyak penyebab yang melatarbelakangi kondisi ini. Dimulai dari keterbatasn jumlah tenaga dan kemampuan (kompetensi) individu tenaga pengelola. 27

B. Peran Pasar Rakyat dalam Perekonomian Masyarakat Kegiatan pasar merupakan salah satu jalur perantar a dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen atau dengan kata lain , pasar merupakan wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar akan berjalan dengan baik apabila distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik pula, keterlambatan distribus iakan berakibat terhadap tersendatnya penyediaan barang dan jasa di pasar, yang kemudian dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pasar merupakan salah satu jalur perantara dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen atau dengan kata lain, pasar merupakan wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar akan berjalan dengan baik apabila distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik pula, keterlambatan distribus iakan berakibat terhadap tersendatnya penyediaan barang

27

Vanadiraha, Revitalisasi Pasar Tradisional, “https://vanadiraha.wordpress.com.html”, diakses terakhir pada tgl 20 Agustus 2014


29

dan jasa di pasar, yang kemudian dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Pasar rakyat (tradisional) mempunyai peran signifikan dalam perkotaan. Pasar tumbuh dan berkembang sebagai simpul dari pertukaran barang dan jasa secara regional yang kemudian membangkitkan berbagai aktivitas didalam kota. Di sini, saat orang melakukan jual dan beli bukan sekadar barang dan jasa yang dipertukarkan, tetapi juga informasi dan pengetahuan. Pasar tradisional telah menjadi ruang public perkotaan, tempat dimana masyarakat kota berkumpul dan membangun relasi social diantara mereka. Meski secara esensial pasar memegang peran penting bagi masyarakat kota, namun saat ini kondisi pasar tradisional di Indonesia menunjukkan penurunan peran secara tajam. Secara fisik, kemunduran ini dicitrakan oleh kondisi pasar rakyat (tradisional) yang kumuh dan kotor, dan menjadi tempat yang tidak aman dan nyaman untuk aktivitas. Secara ekonomi, penurunan ini juga ditunjukkan dengan semakin enggannya masyarakat kota memilih pasar tradisional sebagai tempat belanja. Jika kemunduran pasar tradisional ini terus berlanjut, diperkirakan fungsi pasar sebagai ruang social perkotaan akan segera menjadi masa lalu. 28 Pasar memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia selain sebagai muara dari produk-produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti bagi masyarakat. Sejak zaman penjajahan kegiatan pasar beserta para pedagangnya berkembang secara alamiah.

28

Cahyono, I, Pasar Tradisional, Ruang Sosial Itu Segera Menjadi Masa Lalu, KOMPAS Online, Agustus 4. dari http://www.kompas.com diakses terakhir pada tgl 20 Agustus 2014


30

Pasar adalah tempat dimana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, Pasar didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: penjual, pembeli dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual-beli. 29 Ditengah pembangunan bangsa Indonesia, peran pasar rakyat (tradisional) yang semestinya bisa menjadi pilar pembangunan ekonomi kerakyatan, justru terabaikan dan tidak jarang manajemennya salah urus. Kementerian Perdagangan menilai bahwa pengelolaan pasar tradisional masih bermasalahan sehingga memberikan persepsi negatif kepada masyarakat, persoalan utama adalah pengelolaan yang bermasalah sehingga pasar tradisonal tidak berjalan optimal, contoh dari pengelolaan pasar yang bermasalah adalah pasar yang memiliki dana pemeliharaan pasar yang minim, gang pasar sempit dan sesak serta jalan di depan pasar yang macet dan dipenuhi pedagang. 30 Apa yang ‘dinikmati’ oleh para pelaku di pasar tradisional seperti yang diutarakan di bagian ketiga adalah salah satu realisasi dari apa yang digariskan. 31 Pasar rakyat (tradisional) berkontribusi terhadap kebebasan para pelakunya, selain memberikan makna ekonomi seperti efisiensi, pengurangan biaya transaksi, dan jaminan kualitas produk. Penjual, pembeli, petugas keamanan maupun aparat pemerintah yang bertugas di pasar rakyat (tradisional) menjalin sebuah kekerabatan sosial dan inilah warna dari struktur sosial pasar tradisional. Oleh

29

Abdul Majid dan Sri Edi Swasono, Wawasan Ekonomi Pancasila, (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1988), hlm 28 30 www.analisadaily.com, diakses terakhir pada tgl 20 Agustus 2014 31 Todaro M.P. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, (Jakarta : Penerbit Erlangga. 2006), hlm 31


31

karena itu, pasar rakyat (tradisional) memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kekerabatan sosial yang terjadi akan menstimulasi hubungan bisnis yang berlangsung

lama dan memiliki potensi untuk

pengembangan usaha. Produktivitas masyarakat, baik dari pihak penjual maupun pembeli akan meningkat, pada akhirnya memacu peningkatan aktivitas produksi dimana pihak-pihak tersebut. Di sinilah peran pasar tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk tidak memprioritaskan pengembangan pasar rakyat (tradisional) di suatu wilayah. Pasar rakyat (tradisional) yang tidak memiliki keunikan juga harus dikembangkan dengan memaknai pasar tradisional sebagai sebuah institusi ekonomi seperti yang dijelaskan di atas. Pasar, tidak hanya tempat bertransaksi, tetapi juga tempat berinteraksi, ruang bagi masyarakat lokal menumpahkan segala ekspresi sosial dan ekonominya. Pasar rakyat (tradisional), tidak hanya cerminan dinamika ekonomi, tetapi juga realitas sosial masyarakat kita. Di sinilah peran pasar rakyat (tradisional) bagi kesejahteraan masyakarat lokal. 32

C. Eksistensi Pasar Rakyat (Tradisional) dalam Perundang-undangan sebelum diundangkan UU No.7 Tahun 2014 Akhir-akhir ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, banyak sekali pasar-pasar modern yang berdiri khususnya diperkotaan. Hal tersebut secara tidak langsung bisa mengancam keberadaan pasar rakyat

32

http://bewe33.blogspot.com/2013/09/oleh-poppy-ismalina-ph.html diakses terakhir pada tgl 21 Agustus 2014


32

(tradisional), karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari pasar modern. Salah satunya adalah karena kenyamanan akan tempatnya yang jauh berlawanan keadaannya dengan pasar rakyat (tradisional), dimana pasar tradisional pada umumnya memiliki tempat yang jorok, kecil dan pengap. Eksistensi pasar rakyat (tradisional), merupakan indikator paling nyata kegiatan ekonomi kemasyarakatan di suatu daerah. Pemerintah harus lebih fokus dan peduli terhadap eksistensi pasar rakyat (tradisional) sebagai salah satu sarana tempat belanja murah yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.. Perkembangan jaman, perubahan gaya hidup, dan kualitas sarana yang diusung oleh beberapa pihak komersil ritel modern begitu hebat sehingga membuat eksistensi pasar rakyat (tradisional) menjadi sedikit tenggelam. Akan tetapi, ditengah maraknya pasar modern, keberadaan pasar rakyat (tradisional) tetap bertahan dan tetap maju karena pasar rakyat (tradisional) berperan penting lebih dari sekedar tempat transaksi jual-beli, pasar rakyat (tradisional) mengandung nilai ekonomi kerakyatan. Namun ditengah perkembangan jaman yang semakin maju, tidak menutup kemungkinan pasar rakyat (tradisional) akan tergusur pasar modern, karena itu, campur tangan semua pihak terutama pemerintah untuk pembenahan pasar rakyat (tradisional). 33 Kinerja pasar rakyat (tradisional) selain disebabkan oleh adanya pasar modern, penurunannya justru lebih disebabkan oleh lemahnya daya saing para pasar

tradisional.

Kondisi

pasar

rakyat

(tradisional)

pada

umumnya

memprihatinkan. Banyak pasar rakyat (tradisional) yang tidak terawat sehingga 33

Sholiha, Eksistensi Pasar Tradisional ditengah, “http://iissholiha.blogspot.com.html”, diakses terakhir pada tgl 21 Agustus 2014


33

dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh pasar modern kini pasar tradisional terancam oleh keberadaan pasar modern. Kelemahan yang dimiliki pasar rakyat (tradisional). Kelemahan tersebut telah menjadi karakter dasar yang sangat sulit di ubah. Faktor desain dan tampilan pasar, atmosfir, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi pengeluaran, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan terbesar pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern. 34 Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan (collateral) yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi (economies of scale), tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar,

buruknya

manajemen

pengadaan,

dan

ketidakmampuan

untuk

menyesuaikan dengan keinginan konsumen. 35 Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Paesoro menunjukkan bahwa penyebab utama kalah bersaingnya pasar rakyat (tradisional) dengan supermarket adalah lemahnya manajemen dan buruknya infrastruktur pasar tradisional, bukan semata-mata

34

Ekapribadi. W, Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern, Jakarta http://ekapribadi.wordpress.com, diakses terakhir pada tgl 21 Agustus 2014 35 Wiboonponse, Aree dan Songsak Sriboonchitta ’Securing Small Producer Participation in Restructured National and Regional Agri-Food Systems: The Case of Thailand’ [Mengamankan Partisipasi Produsen Kecil dalam Sistim Agro-Makanan Nasional dan Regional Yang Terrestrukturisasi: Kasus Thailand]. Regoverning Markets [online] [diakses terakhir pada tgl 21 Agustus 2014]


34

karena keberadaan supermarket. Supermarket sebenarnya mengambil keuntungan dari kondisi buruk yang ada di pasar tradisional. 36 Diantara berbagai kelemahan yang telah disebutkaan di atas, pasar tradisional juga memiliki beberapa potensi kekuatan, terutama kekuatan sosio emosional yang tidak dimiliki oleh pasar Modern. Kekuatan pasar rakyat (tradisional) dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut diantaranya harganya yang relatif lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberikan banyak pilihan produk segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja memegang langsung produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar rakyat (tradisional) lebih dikenal memiliki banyak kelemahan, antara lain kesan bahwa pasar terlihat becek, kotor, bau, dan terlalu padat lalu lintas pembelinya. Ditambah lagi ancaman bahwa keadaan sosial masyarakat yang berubah, dimana wanita diperkotaan umumnya berkarier sehingga hampir tidak mempunyai waktu untuk berbelanja ke pasar tradisional. 37 Maka dari itu, konsep revitalisasi untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional itu sangat penting. Sudah barang tentu revitalisasi tidak hanya sebatas bangunan dan regulasi pemerintah. Akan tetapi, semua aspek yang menjadi instrument pasar tradisional memerlukan reviltalisasi. Baik dari segi manajemen,

36

Adri Paesoro. Pasar Tradisional di Era Persaingan Global. “http://www.Smeru.or.id”, diakses terakhir pada tgl 21 Agustus 2014 37 Muhammad dkk, Membuat Pasar Tradisional Tetap Eksis, “http://www.sinarharapan.co.id”, diakses terakhir pada tgl 22 Agustus 2014


35

pola pengembangan pasar, pelaku pasar, dana penunjang pengembangan dan lainlain. 38 Proses regulasi ekonomi khususnya pasar rakyat (tradisional) secara garis besar masih mengindahkan kaidah-kaidah ekonomi dalam perspektif Indonesia (ekonomi pancasila). Seperti terbukti masih berdirinya pasar tradisional dengan dikelola langsung oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal ini ditambah dengan regulasi yang ketak tertuang dalam draft Undang-Undang (UU), yang secara garis besar masih menekan angka pertumbuhan ekonomi yang tidak fair. Artinya, pemerintah masih memperketat sektor pasar modern. Instrumen dari menjalarnya konsep neoliberalisme, sampai saat ini telah semerbak sampai tingkatan desa. Diantaranya dengan menawarkan konsep pasar modern yakni bisa dilihat di daerah-daerah, seperti indomart, alfamart dan lain sebagainya tidak asing lagi ditengah masyarakat. Dengan adanya hal ini membuat semakin terpinggirkannya pasar rakyat (tradisional) sebagai basis ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, pasar rakyat (tradisional) sebagai bagian dari sistem ekonomi, kini mulai mengalami penurunan kepercayaan di tengah masyarakat. Karena pasar tradisional identik dengan bau, kotor, tidak nyaman dan lain sebagainya. Hal ini kemudian, yang menjadi stigma negatif pasar rakyat (tradisional). Mau tidak mau, regulasi pemerintah sangat diperlukan peran aktif dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi pasar rakyat (tradisional) di tengah persaingan pasar bebas dunia. Seyogyanya, regulasi kebijakan tentang

38

AC Nielsen. Pasar Modern Terus Geser Peran Pasar “http://www.sinarharapan.co.id/.html”, diakses terakhir pada tgl 23 Agustus 2014.

Tradisional.


36

pasar tradisional harus mengalami perubahan pengelolaan. Alhasil, perlindungan terhadap pasar rakyat (tradisional) menjadi prioritas di daerah tersebut. Instrument kebijakan (kantor pasar) telah di dirikan sebagai pengatur dan pengelola dari pasar itu sendiri, secara kasat mata mau tidak mau kurang bisa keluar dari regulasi kebijakan pemerintah pusat karena identik dengan kepentingan pasar bebas. Namun paling tidak secara nyata proses pengelolaan dan perlindungan terhadap pasar tradisional tersebut dibuktikan dengan berbagai macam program kerja. Seperti, proses pemberdayaan dilingkungan pasar tradisional berjalan dengan baik. Tetapi masih banyak perlu inovasi dan konsep dalam mempertahankan pilar ekonomi kerakyatan di daerah tersebut. Sehingga peneliti menemukan banyak temuan masih kurang berkembangnya dana bergulir, masih belum terakomodirnya para pedagang pasar yang interaktif dalam organisasi pedagang Indonesia. Kemudian, di tengah gemerlapnya pasar modern kebijakan pemerintah tetap memperhatikan eksistensi pasar tradisional. Dengan begitu, regulasi pemerintah daerah bisa dibilang layak menjadi contoh untuk pola pengembangan pasar rakyat (tradisional) bagi pemerintah daerah lainnya. Artinya, kita banyak menemukan daerah lain terfokus terhadap anggaran penghasilan yang dihasilkan tiap tahun sehingga banyak yang melonggarkan semaraknya pasar modern di daerah. Karena secara ekonomi-politik pasar modern lebih menjanjikan. Konsep regulasi kebijakan pasar

bagi pemerintah daerah perlu

memperhatikan kondisi sosial-ekonomi di dalam perkembangan masyarakat setempat. Tidak kemudian, masyarakat menjadi korban dari kebijakan yang tidak


37

berpihak terhadap hajat orang banyak. Maka konsep ekonomi yang seimbang atau fair dalam mengelola perekonomian suatu daerah sangat perlu. 39 Eksistensi pasar, khususnya pasar rakyat (tradisional), merupakan indikator paling nyata kegiatan ekonomi kemasyarakatan di suatu daerah. Pemerintah harus lebih fokus dan peduli terhadap eksistensi pasar tradisional sebagai salah satu sarana publik berongkos murah yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pasar rakyat (tradisional) tidak hanya menjadi tempat pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli, melainkan juga mendukung kelancaran produksi, distribusi hasil pertanian, dan industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan jaman,perubahan gaya hidup, dan kualitas sarana yang diusung oleh beberapa pihak komersil ritel modern begitu hebat sehingga membuat eksistensi pasar rakyat (tradisional) menjadi sedikit tenggelam. Kondisi ini bertentangan, mengingat bahwa sektor pasar rakyat (tradisional) yang sebenarnya memiliki potensi dan kapasitas cukup besar ini, juga menghadapi kompetisi kualitas sarana dan produk dari perkembangan sektor ritel modern. Mengangkat eksistensi pasar tradisional merupakan action sangat penting, mengingat dalam kegiatan pasar modern, terjadi kegiatan jual beli antara masyarakat yang menginginkan kualitas dan ekonomis produk. Hal ini seharusnya diintensifkan dengan kecepatan dalam melakukan inovasi pemasaran guna menarik konsumen yang merupakan kunci sukses di sektor ritel, yang seharusnya juga diimplementasikan pada pasar tradisional agar nilai eksistensi itu tidak pudar

39

http://dudukinspiratif.blogspot.com/2014/01/pemberdayaan-pasar-tradisional-pada.html diakses terakhir pada tgl 23 Agustus 2014


38

Revitalisasi pasar rakyat (tradisional) dinilai sangat strategis untuk meningkatkan daya saing pasar rakyat (tradisional) di tengah persaingan dengan ritel modern, dan pusat-pusat perbelanjaan yang kian memamabiak di berbagai wilayah perkotaan. Karenanya, pemerintah melakukan revitalisasi untuk membangkitkan dan menggerakan kembali eksistensinya, sekaligus memoposikan pasar rakyat (tradisional) dengan konsep belanja satu atap yang aman, nyaman, bersih dan ekonomis bagi pembeli maupun pedagangnya. Tentunya eksistentesi pasar rakyat (tradisional) ini tidak mungkin bias terjaga jika pemerintahnya sendiri tidak memberikan perhatian yang khusus terhadap keberlangsunga dari pasar rakyat (tradisional) ini, harus ada kerjasama antara pemerintah dengan

para pelaku pasar rakyat (tradisional) sehingga

eksistensi dari pasar tradisional ini bias terjaga dan tidak kalah saing dengan pasar modern. Kerjasama tersebut bias dalam bentuk suatu peraturan perundangundangan tentang membudayakan pasar tradisional, ataupun himbaun terhadap masyarakat luas untuk kembali meramaikan oasar tradisional, lebih dari itu dengan adanya para investor asing yang membawa modal besar-bedaran ke tanah air, ini akan menjadi ancaman bagi para pengusaha kecil dan pasar tradisional, oleh karena itu pemerintah juga harus memirkan bagaimana para pelaku pasar tradisional ini bisa tetap berjalan, salah satunya dengan pemberian pinjaman modal, namun yang lebih penting lagi adanya pelatihan skil kewirausahaan agar bisa bersaing dengan para pihak asing yang datang sehingga para pelaku pasar


39

rakyat (tradisional) tidak hilang tergerus zaman ditnegah maraknya pasar-pasa modern yangkian berkembang dimana-mana. 40 Pasal 13 maupun Pasal 14 UU Perdagangan. Dimana pada Pasal 13, pasar tradisional hanya dilihat dari segi fisik tanpa mempertimbangkan faktor manusia dan kemanusiaan yang terlibat di dalamnya. Sedangkan dalam pasal 13 ayat 2 tidak

melibatkan pedagangan pasar rakyat

(tradisional) dalam rencana

pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat atau pasar tradisional. Hal ini telah menghilangkan jaminan kepastian hukum bagi pedagangan tradisional dimana selama ini hak-haknya hilang setelah revitalisasi pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah. Tidak adanya partisipasi pedagang tradisional dalam rencana revitalisasi pasar telah menghilangkan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum dimana pedagang tradisional berhak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya. Dalam pasal tersebut revitalisasi pasar dan pengelolaan pasar tidak sama sekali menyebutkan turut sertanya pedagang sebagai pihak yang berperan penting dalam memajukan pasar rakyat (tradisional). Apabila dikaitkan dengan maraknya pertumbuhan pasar modern dewasa ini, maka pemerintah bertekad untuk mempertahankan pasar rakyat (tradisional). Hal ini tampak dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Latar belakang dikeluarkannya Perpres Nomor 112 Tahun 2007 oleh pemerintah pada dasarnya ialah dengan semakin berkembangnya usaha 40

http://dingklikkelas.blogspot.com/2014/03/hukum-bisnis-pasar-tradisional.html, diakses terakhir pada tgl 23 Agustus 2014


40

perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. Bahwa untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Tujuan peraturan ini pada dasarnya sangat baik, namun dalam implementasinya ketentuan ini sulit terealisasi. Karena sulitnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan perpres tersebut.41 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengatur secara teknis mengenai pembagian usaha antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada beberapa ketentuan pasal, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terlalu mengatur dengan sangat rigid. Misalnya, terdapat pengaturan mengenai lokasi dan syarat-syarat pendirian, luas bangunan, jam operasi, ketentuan pemasokan barang, perizinan, serta pembinaan dan pengawasan untuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. 41

Novi Nurviani, Perpres Ritel vs Persaingan Usaha, “http://www.kppu.go.id/id”, diakses terakhir pada tgl 24 Agustus 2014


41

Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk melindungi dan mengembangkan usaha kecil serta sebagai suatu upaya pembinaan terhadap usaha kecil supaya bisa maju dan berkembang. Namun jika dilihat dari sisi persaingan, pengaturan yang rigid seperti itu justru menghambat pelaku usaha untuk berusaha dan berinovasi, terutama bagi pusat perbelanjaan dan toko modern. Perpres ini dibentuk untuk mewujudkan dunia usaha yang kondusif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern seyogyanya sejalan dengan implementasi UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Tidak ada yang salah dengan peraturan yang bersifat teknis seperti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, namun pemerintah perlu mempertimbangkan seberapa efektif peraturan tersebut dapat diimplementasikan, siapa pihak yang berwenang melakukan pengawasan, dan seberapa siap pihak tersebut melakukan pengawasan. Karena dalam praktiknya, beberapa Pemerintah Daerah (terutama Pemerintah Kabupaten/Kota) sebagai pihak yang terjun langsung di lapangan belum melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi bias.


42

Peraturan

presiden

ini

dilatarbelakangi

bahwa

dengan

semakin

berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan dan untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta norma-norma keadilan, saling menguntungkan

dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok

barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, took modern dan konsumen pasar yang dimaksud dalam Perpres ini adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007). Perpres

membedakan

pengertian

antara

pasar

tradisional,

pusat

perbelanjaan dan toko modern. Pasar rakyat (tradisional) adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar


43

menawar (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007). Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. pengaturan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam UU No. 5 Tahun 1999:Sejak dimulainya peradaban dan selama masih akan ada peradaban, persaingan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan adanya persaingan jelas memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun di samping dampak positifnya persaingan juga terkadang menimbulkan dampak negatif, terutama bagi pihak yang kalah dalam persaingan. Namun secara umum persaingan diakui ataupun tidak, lebih banyak membawa segi positif dibandingkan segi negatifnya. Jadi keinginan untuk meniadakan persaingan adalah suatu keinginan yang jelas justru akan membawa kehidupan umat manusia kearah kemunduran. Berkaitan dengan persaingan usaha secara sehat telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang–undang ini dilatarbelakangi agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar,sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu.Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur dalam ketentuan Pasal 7, melarang sesama pelaku usaha untuk membuat perjanjian di antara pelaku usaha untuk menetapkan harga


44

di bawah harga pasar (predatory pricing) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun di dalam pasal tersebut defenisi harga pasar akan sangat kabur bila diterapkankarena harga pasar bukanlah merupakan sesuatu yang pasti dalam nilai, juga bervariasi dalam waktu yang berbeda. D. Pembinaan dan Perlindungan Pasar Rakyat (Tradisional) dalam Perundang-undangan sebelum diundangkan UU No.7 Tahun 2014 Pemahaman tentang aktivitas pengelolaan pasar dan perdagangan eceran (ritel) mutlak harus dimiliki oleh aparatur dinas yang ditugasi membinan pasar tradisional termasuk di dalamnya pedagang pasar. Dalam merancang kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang diterbitkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) serta peraturan dan pedoman pelaksanaan harus didasarkan atas pemahaman tentang pengelolaan (manajemen) pasar dan perdagangan eceran (ritel). Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan dan pedoman pelaksanaan tersebut seyogyanya para aparatur pelaksana mulai di tingkat SKPD (dinas yang membidangi pasar) hingga di tingkat pengelola pasar seyogyanya juga memahami hal-hal yang mendasar tentang pengelolaan pasar dan perdagangan eceran. Tentunya tingkat pemahaman yang seyogyanya harus dimiliki oleh masingmasing aparatur tersebut berbeda-beda tergantung pada posisi dan sifat tugas aparatur yang bersangkutan. Agar para aparatur dapat melaksanakan peraturan dan pedoman tersebut dengan baik, maka sebelumnya kepada mereka diberikan pelatihan secara berjenjang tentang pengelolaan pasar dan perdagangan eceran. Selanjutnya kepada para aparatur yang telah dilatih, kepada mereka diberikan kesempatan untuk


45

bekerja di bidang-bidang sesuai dengan pengetahuan yang telah diperolehnya sampai waktu yang dirasakan cukup untuk dapat menerapkan pengetahuan tersebut dan diharapkan pengelolaan pasar dan pedagang pasar dapat beraktivitas mengikuti

peraturan

dan

pedoman

dengan

tertib

dan

konsisten serta

berkesinambungan. Perdagangan eceran (ritel) merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu pemasaran yang seringkali kurang dipahami oleh aparatur dari SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar, termasuk di dalamnya pasar moderen dan pasar tradisional serta perdagangan eceran. Dalam praktik banyak dijumpai dalam praktik para aparatur yang bekerja di bidang ini tidak memahami tentang pengetahuan dasar pemasaran yang sebenarnya sangat diperlukan ketika mereka bekerja. Sehingga banyak kebijakan, peraturan pelaksanaan, pedoman, petunjuk operasi sebagai upaya pembinaan pasar tradisional serta pedagang pasar dan PKL di mana para aparatur tersebut terlibat penyiapan dan pelaksanaannya, tidak dapat dilaksanakan dengan optimal. Akibatnya, banyak pasar-pasar tradisional berstigma negatif seperti kumuh, kotor, semrawut, bau, sampah berceceran di mana-mana dan seterusnya. Dalam merancang kebijakan pembinaan pedagang tradisional dan PKL dalam bentuk penguatan daya saing di satu sisi dan menghambat beroperasinya pasar moderen sampai pada suatu saat pasar tradisional mampu bersaing di sisi lain, diperlukan pemahaman tentang ilmu pemasaran (marketing) merupakan hal mutlak di samping ilmu sosial lain yang terkait.


46

Pertimbangan lokasi pasar dan kawasan penempatan PKL misalnya, perlu didasari oleh kebijakan tentang pengaturan pendirian pasar moderen serta kebijakan tentang revitalisasi pasar tradisional dan relokasi PKL ke lokasi yang ditetapkan. lokasi adalah salah satu unsur “P” (Place) dalam “bauran pemasaran” (marketing mix) yang dikenal dengan “Empat P” (Product, Place, Price dan Promotion). 42 Para pedagang perlu mengetahui ilmu tentang dasar-dasar promosi khususnya mendisplai barang dagangan agar mereka mampu menata dagangan yang menarik calon pembeli, seperti menempatkan produk-produk tertentu sedemikian rupa agar Perlu diketahui bahwa kebanyakan para pengunjung pasar, ketika membeli barang terutama barang-barang sekunder, seperti pakaian dan tas, untuk berbagai camilan untuk makanan, seringkali dipengaruhi oleh emosinya (impuls buying). Sehingga penataan (displai) barang yang menarik, seringkali membangkitkan

emosi

untuk

membeli,

sekalipun

pembelian

ini

tidak

direncanakan ketika akan berangkat ke pasar. Diakui bahwa terjadinya pembelian yang tidak terencana ini juga sangat dipengaruhi oleh daya beli para pengunjung pasar sebagai konsumen. Semakin kuat daya beli konsumen, maka kemungkinan terjadinya pembelian yang tidak terencana sebelumnya semakin kuat. Oleh karenanya, para pedagang setidaknya sepintas perlu memahami karakter dan kemampuan untuk membeli yang dimiliki oleh para pengunjung pasar yang menjadi pelanggannya.

42

Indah Wardani, Pasar Tradisional Dan Permasalahannya, “https://www.facebook.com”. diakses terakhir pada tgl 24 Agustus 2014


47

Para pedagang terbiasa menyimpam/menimbun barang dagangan yang bersifat tahan lama melebihi kemampuan menjual selama periode tertentu. Kebanyakan pedagang cenderung banyak membeli (kulakan) barang dagangan tahan lama pada saat harga murah dan persediaan berlimpah, kemudian disimpan entah sampai kapan. Kemudian, mereka merasa kegiatan usahanya akan lebih aman apabila memiliki barang dagangan dibanding memegang uang kontan, karena persediaan barang dagangan yang berlimpah diperlukan untuk berjaga-jaga jika seandainya ada pembeli secara tiba-tiba membutuhkannya dalam jumlah besar yang sebenarnya berdasar pengalaman jarang terjadi. Di satu sisi hal ini mengakibatkan ada barang dagangan yang menjadi kedaluwarsa akibat prinsip First in First out (FIFO) sulit dijalankan karena penimbunan persediaan/stock barang yang peletakkannya sembarangan tidak dilakukan secara sistematis berdasarkan periode pengadaan melainkan ditumpuk-tumpuk seadanya. Di sisi lain, pasar menjadi tampak kumuh karena penuh dengan tumpukan barang-barang milik pedagang sebagai persediaan barang dagangan. Apabila peletakkan barang dilakukan dengan menumpuk-numpuk hingga tinggi ke plafon, maka sirkulasi udara segar menjadi tidak lancar dan sinar dari cahaya matahari atau lampu penerangan terhalang yang akibatnya los dan lorong/gang pasar menjadi pengap (panas) dan gelap sehingga keadaan pasar menjadi tidak nyaman. Kelemahan ini dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan tentang “merchandising” sederhana kepada para pedagang, sehingga mereka mengetahui tentang periodesasi pengadaan dan penimbunan stock barang dagangan (inventory) yang efisien dan ekonomis serta aman bagi kelancaran aktivitas usaha. Di sini para


48

pedagang perlu memahami kebiasaan para pelanggannya kapan membeli dalam jumlah besar atau jumlah yang normal, dan berapa besarnya jumlah pembelian. Selain itu, juga perlu memahami kapan waktunya sulit untuk mendapatkan pasokan. Dengan memahami kondisi kebutuhan dan pasokan tersebut, para pedagang dapat memperkirakan besarnya persediaan barang dagangan yang harus disediakan berdasarkan periode penjualan. Persediaan barang dagangan ini ekonomis, efisien dan aman bagi kelangsungan usaha. Agar para pedagang tradisional dapat memahami cara untuk mengatasi kelemahan-kelamahan di muka, maka pihak pengelola pasar sebagai pembina perlu mensosialisasikan pengetahuan tentang pemasaran dan merchandising sederhana kepada para pedagang. Untuk itu, kepada pihak pengelola pasar harus terlebih dahulu diberikan pengetahuan dimaksud terlebih dahulu, atau dapat juga dilakukan dengan menggunakan jasa konsultan dari pihak ketiga, namun jangan sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, karena dibatasi oleh kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, yang hanya diperoleh dari bekerja. Pasar rakyat (tradisional) sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja, namun dengan pesatnya pembangunan, peningkatan jumlah ritel modern tidak dapat dihindarkan. Hal ini berakibat tergusurnya pasar tradisional karena kelemahannya baik dalam permodalan maupun dalam pengolahannya. 43

43

Ekapribadi Wildan. Pasar Modern: Ancaman Bagi Pasar Tradisional. (Jakarta : Penerbit Wordpress. 2007), hlm 48


49

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan pedagang tradisonal tersebut karena hak atas kesejahteraan merupakan bagian dari hak ekonomi yang menjadi salah satu hak dalam kovenan hak ekonomi sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat antara pasar tradisonal, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pengaturan mengenai zonasi dan jam operasional, lebih dipertegas agar dapat mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang lebih sehat bagi berbagai jenis toko atau pasar yang ada. Terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini juga dimaksudkan untuk merespon perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha ritel dengan lahirnya inovasi dan usaha baru yang makin variatif, baik usaha eceran maupun pusat belanja. Meskipun Permendag yang baru dikeluarkan ini memiliki beberapa pasal pengaturan baru, namun pasal


50

-pasal tersebut tidak akan diberlakukan secara retroaktif. Oleh karena itu, masih akan ada tenggang waktu untuk melakukan sosialisasi secara intensif guna mengurangi kekhawatiran para pelaku usaha yang sudah terlanjur melakukan usaha. 44 Dalam rangka Perlindungan hukum pedagang pada pasar tradisional pemerintah perlu melakukan 2 (dua) hal yakni Pengendalian dan Pemberdayaan. Pengendalian dilakukan terhadap Pasar Modern melalui kewajiban memilki izin gangguan yang mensyaratkan zonasi sebagai pertimbangan pemberian izin, sedangkan Pemberdayaan dilakukan terhadap Pedagang Pasar Tradisional, melalui program kemitraan, pendanaan dan peningkatan profesionalitas pengelola pasar. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (biasa disebut Perpres Pasar Modern) dan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, mengatur jarak antara pasar tradisional dan pasar modern minimal 2,5 km. Pesatnya pembangunan pasar modern dirasakan oleh banyak pihak berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Di satu sisi, pasar modern dikelola secara profesional dengan fasilitas yang serba lengkap, di sisi lain, pasar tradisional masih berkutat dengan permasalahan klasik seputar pengelolaan yang kurang professional dan ketidaknyamanan berbelanja. Pasar modern dan tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir semua produk yang 44

http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/12/19/tingkatkan-akses-pemasaran-produkindonesia-mendag-terbitkan-permendag-baru-id0-1387425231.pdf, diakses terakhir pada tgl 24Agustus 2014


51

dijual di pasar tradisional seluruhnya dapat ditemui di pasar modern, khususnya hypermarket. Semenjak kehadiran hypermarket di Jakarta, pasar tradisional di kota tersebut disinyalir merasakan penurunan pendapatan dan keuntungan yang drastis. Pasar rakyat (tradisional) merupakan bukti adanya pengembangan perekonomian yang dilakukan, dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri. Seharusnya otonomi daerah memberikan ruang khusus bagi keleluasaan peran masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sosial ekonominya secara mandiri. Pasar rakyat (tradisional) selayaknya mampu mengakomodasi potensi lokal. Di sisi lain pasar rakyat (tradisional) merupakan basis perekonomian bagi rakyat

kecil. Dari sana tercipta sebuah sarana perlindungan terhadap

pemberdayaan laju ekonomi kerakyatan. Pemanfaatan potensi lokal tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sosio kultural. Akses barang barang produksi berasal dari daerahnya sendiri. Para pedagang bisa mengakses sayuran, buah-buahan, ternak, dll dari daerahnya sendiri. Berbelanja di pasar tradisional merupakan sebuah upaya untuk menghargai hasil kerja para petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil lain dalam ruang lingkup lokal. Mendorong adanya komitmen untuk berani bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, membuat pasar tradisional secara kontinyu dengan mudahnya akan mensosialisasikan nilai-nilai kedaerahan. Selain pasar rakyat (tradisional) juga turut membuka peluang bagi keberadaan mata pencaharian lain. Hal lain, kebudayaan atau moralitas sosial di daerah setempat menjadikan warna sendiri bagi pasar rakyat (tradisional).


52

Bagaimana sebuah pasar bisa menjadi ikon bagi corak kebudayaan dari daerah serempat. Misalnya saja di Jogja atau Bali, di pasar rakyat (tradisional) pusat kota, tentu saja banyak kita temukan komoditas yang mencerminkan corak kedaerahan. Tentu saja bukan hanya komoditas kedaerahan, akan tetapi ada ada pula aspek relasi sosial berciri khas daerah tersebut yang akan kita temui. Pasar rakyat (tradisional) yang memanfaatkan potensi daerah seolah menciptakan arena perekonomiannya sendiri. Mereka hidup di dalam lingkaran daerah. Maka dari itu tidak terpengaruh dengan gejolak ekonomi yang terjadi di luar daerahnya. Terlebih tak terkena dampak krisis ekonomi yang masuk dari luar dirinya. Oleh karena itu maka pasar rakyat (tradisional) tak sekedar tempat untuk jual-beli saja. Akan tetapi pasar tradisional merupakan tulang punggung perekonomian rakyat kecil di daerah, warisan budaya, dan ladang pemenuhuan kebutuhan berintaraksi sosial. Perlindungan dari pemerintah daerah terhadap gerak hidup pasar rakyat (tradisional) sangat dibutuhkan. Di dalam ladang yang menjadi tulang punggung bagi laju ekonomi masyarakat kecil tersebut, pasar rakyat (tradisional) membutuhkan bantuan berupa antisipasi dari pemerintah terhadap daerah segala hal yang mengganggu eksistensinya.

Selain itu upaya melindungi nilai-nilai

tradisional dalam pasar setidaknya dilakukan. Adanya interaksi sosial antara pedagang dan pembeli yang menciptakan kedekatan emosional harus dilestarikan. Hal tersebut merupakan warisan sosial yang butuh untuk dilestarikan. Pemerintah daerah mempunyai peranan sentral dalam mengatur pola perkembangan perekonomian. Mengawasi perekonomian tanpa monopoli atau


53

bahkan oligopoli dan melindungi kesejahteraan rakyat kecil harus dilakukan. Selain itu pemerintah daerah juga berwenang dalam penertiban peraturan perundang-undangan, transparan, melindungi kelompok yang lemah terhadap perlakuan ekspoitasi pada ranah perekonomian. Di daerah, pemerintah daerah layaknya bertindak sebagai wasit yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun administratif bagi pelaku persaingan usaha yang tidak sehat. Perilaku yang adil, jujur, dan bertanggung jawab menjadi harapan rakyat kecil. Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berkompeten dalam implementasi manajerial pengaturan perizinan pendirian pengelolaan pasar rakyat (tradisional). Maka dari itu akan menjadi hal yang aneh ketika pemerintah daerah masih segan melakukan upaya perlindungan terhadap laju jalur ekonomi kerakyatan. Bukankah dia dipilih untuk meindungi yang lemah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. 45 Dalam melindungi pasar tradisional dari dominasi pangsa pasar modern tertuang dalam UU No.5/1999 pasal 50 huruf h dan i yaitu pasal pengecualian untuk usaha kecil dan koperasi. Untuk mengendalikan pertumbuhan pasar modern, Pemerintah telah menerbitkan PerPres No.112/2007 dan Permendag No.53/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Mayoritas Pemerintah Daerah belum siap mengatur secara ketat pasar modern di daerahnya, yang terbukti dengan belum adanya aturan turunan dari regulasi Nasional tersebut di daerahnya.

45

http://persmaideas.com/2014/02/01/melindungi-pasar-tradisional-melindungi-rakyatkecil/, diakses terakhir pada tgl 25 Agustus 2014


BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DALAM PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM DIUNDANGKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014

Recommend Documents