BAB II PERKEMBANGAN PEMBERIAN UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN BAJAPUIK PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PARIAMAN

25

BAB II PERKEMBANGAN PEMBERIAN UANG JEMPUTAN DALAM PERKAWINAN BAJAPUIK PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT PARIAMAN A. Gambaran Lokasi Penelitian 1.

Tentang Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Sebelum membahas mengenai pelaksanaan perkawinan bajapuik pada

masyarakat Minangkabau Pariaman

khususnya di Kabupaten Padang Pariaman,

sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu kondisi wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum Minangkabau terletak pada pantai barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau, Wilayah Luhak meliputi tiga bagian, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga Luhak ini yang dinamakan Darek (Darat) yang dikepalai oleh penghulu berada pada daerah pedalaman disekitar lembah-lembah dan kaki gunung. Sedangkan daerah di luar Luhak nan Tigo yang dinamakan Rantau yang berada pada daerah pantai yang dipimpin oleh raja (Luhak Berpenghulu dan Rantau barajo).42 Secara umum daerah rantau dapat dibedakan atas dua, yaitu rantau pesisir dan rantau pedalaman. Rantau pesisir meliputi sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, mulai dari sebelah utara, yaitu Labuan Haji, Muara Labuh, Tapak Tuan, Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Ujung Gading, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Salasa, Terusan, Air Haji dan Bengkulu. Adapun yang termasuk daerah rantau

42

Amir Syarifudin, Op.cit, hal.122-123

25

26

pedalaman meliputi sebelah timur Pulau Sumatera seperti Solok, Sijunjung, Sawahlunto, Kerinci, Bangkinang, Teluk Kuantan, Jambi, Singapura dan Malaysia. Sistem pemerintahan baik daerah rantau maupun daerah darat berbentuk daerah Nagari yang berlandaskan pada “mufakat” atau permusyawaratan adat, yang tercermin dalam pepatah :43 Kemenakan barajo kamamak Mamak barajo ka penghulu, Penghulu barajo ka mufakat, Nan barimbo rajo-rajo, Nan bahutan kareh, penghulu, Nan bahutan lambuik, kemenakan, Adopun padusi nan rajo pada tampeknyo, Kemenakan beraja kemamak Mamak beraja kepenghulu Penghulu beraja ke mufakat Yang berimba raja-raja Yang berhutan keras, penghulu Yang berhutan lembut, kemanakan Adapun perempuan yang raja pada tempatnya Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah rantau. Secara geografis kabupaten Padang Pariaman terletak antara o o o o 00 11’-00 49’ lintang selatan dan 98 36’- 100 28’ bujur timur. Luas daerah

mencapai 1.402,15 km2, yang berarti hanya 3.32 % dari luas wilayah provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km2. Topografi daerah kabupaten Padang

43

Suardi Mahyudin dan Rustam Rahmad, Hukum Adat Minangkabau Dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao Ranah Ketitiran Di Ujuang Tunjuak, (Jakarta : CV Citama Mandiri,2002,) hlm 14

27

Pariaman bervariasi antara daratan, bergelombang, dan berbukit dengan panjang garis pantai 60,50 km berbatas langsung dengan:44 a.

Sebelah utara dengan kabupaten Agam.

b.

Sebelah selatan dengan Kotamadya Padang.

c.

Sebelah timur dengan kabupaten Solok/ Tanah Datar.

d.

Sebelah barat dengan kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014 tercatat sebanyak 387.452 jiwa, yang terdiri dari 186.058 laki – laki dan 201.394 perempuan, sedangkan tahun sebelumnya tercatat sebanyak 384.718 jiwa (183.926 laki – laki dan 200.792 perempuan). Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2007 ini terhitung sebanyak 292 jiwa / Km2. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Batang Anai, yakni 43.890 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Padang Sago yakni 8.247 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang bekerja sebanyak 142.222 orang dengan rincian 83.836 laki-laki dan 58.386 perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Padang Pariaman terbanyak pada tingkat pendidikan tidak tamat SD sebanyak 45.173 orang, selanjutnya 36.760 orang pada tingkat pendidikan SD dan sebanyak 6.749 orang berpendidikan diatas sekolah menengah atas (Diploma/Universitas). Dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebanyak 10.118 keluarga berada pada tingkat pra sejahtera, 21.663 keluarga pada tingkat Sejahtera I, 28.297 keluarga pada tingkat Sejahtera II, 25.382 pada tingkat Sejahtera III, dan sebanyak 1.443 keluarga pada tingkat Sejahtera III Plus.45 Menurut data dari Biro Statistik Kabupaten Padang Pariaman data tahun 2003 terdiri dari 1 (satu) kabupaten dan 17 (tujuh belas) kecamatan serta 46 (empat puluh enam) Nagari, yakni kecamatan46 :

44

Profil Kabupaten Padang Pariaman, Badan Pusat Stastik (BPS). Padang Pariaman Tahun

45

BPS (Badan Pusat Statistik) Pemkab. Padang Pariaman. Pariaman dalam angka tahun 2014 Ibid,

2014 46

28

1.

Batang Anai.

2.

Lubuk Alung.

3.

Sintuak Toboh Gadang.

4.

Ulakan Tapakis.

5.

Nan Sabaris.

6.

2 x 11 Enam Lingkungan.

7.

Enam Lingkungan.

8.

2 x 11 Kayu Tanam.

9.

VII Koto Sei Sarik.

10. Patamuan. 11. Padang Sago. 12. V Koto Timur. 13. V Koto Kampung Dalam. 14. Sungai Limau. 15. Batang Gasan. 16. Sungai Garingging. 17. IV Koto Aur Malintang Dalam penelitian berdasarkan penarikan random sampling terhadap wilayah penelitian ini maka yang menjadi dearah sampel peneltian yakni di tiga kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yakni : a.

Kecamatan Batang Anai yaitu Nagari Buayan Buayan merupakan salah satu nagari di sumatera barat. Pada saat ini, Nagari

buayan termasuk daerah otonom Kabupaten Padang Pariaman. Nagari buayan terdiri

29

dari terdiri 4 korong dengan luas 647 Ha dengan jumlah penduduk 3951 orang, 2001 orang laki-laki dan 1950 orang perempuan yang seluruhnya Beragama Islam, penduduk buayan berpenghasilan dari beberapa perkerjaan yaitu Petani, PNS, Perternak, TNI, POLRI, Karyawan swasta dan pedagang.47 Nagari Buayan adalah suatu nagari yang termasuk dalam kawasan rantau pesisir barat pulau sumatera. Kondisi ideal nagari yang ingin direvitalisasi adalah visi, orientasi, institusi, tradisi dan kepemipinan nagari sebagaimana dulu telah mengahadirkan genarasi yang kuat. Sebagai wilayah yang masuk dalam lingkupan Pariaman Nagari Buayan masih menjalankan adat perkawinan bajapuik pada masyarakatnya.48 b.

Kecamatan V Koto Kampung yaitu Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai fokus wilayah penelitian yaitu

Nagari Campago, yang terdiri dari 12 Korong. Nagari Campago mempunyai luas daerah yaitu 1400 Ha dengan jumlah penduduk 11.460 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 5596 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 5.864 jiwa dengan 2.366 kepala keluarga. penduduk Campago berpenghasilan dari beberapa perkerjaan yaitu petani, PNS, perternak, TNI, POLRI, karyawan swasta dan pedagang.49 Nagari Campago merupakan bagian daerah rantau yang masih memakai perkawinan bajapuik pada masyarakatnya sampai saat sekarang. Nagari ini masih

47

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari(RPJM), Nagari Buayan Tahun 2015 Wawanacara dengan Wali Nagari Buayan Deny Setiawan, Pada tanggal 15 Maret 2015 49 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari(RPJM), Nagari Campago Tahun 2015 48

30

tetap menjaga adat perkawinan bajapuik yang setiap tahun pasti terjadi perkawinan dengan adat bajapuik.50 c.

Kecamatan V Koto Timur Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Dalam sebagai fokus wilayah penelitian yaitu

Nagari Limau Puruik, yang terdiri dari 9 (Sembilan) Korong. Nagari Limau Puruik mempunyai luas daerah yaitu 1002 Ha dengan jumlah penduduk 3.257 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 1.551 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 1.706 jiwa dengan 775 kepala keluarga. penduduk Campago berpenghasilan dari beberapa perkerjaan yaitu petani, perternak, pedagang, tukang kayu, tukang batu, penjahit, PNS, TNI, POLRI, karyawan swasta dan pengarajin.51 Nagari Limau Puruik

merupakan bagian daerah

yang masih memakai

perkawinan bajapuik pada masyarakatnya sampai saat sekarang. Nagari ini masih tetap menjaga adat perkawinan bajapuik yang mana dibuktikan setiap tahun pasti terjadi perkawinan dengan adat bajapuik di dearah ini.52 2.

Identitas

Responden

Yang Melaksanakan

Perkawinan

Bajapuik Di

Kapabuten Padang Pariaman Sumatera Barat Identitas yang akan diperhatikan meliputi perbedaan kelamin dan asal daerah responden di lokasi penelitian, identitas responden akan dijadikan standar dalam

50 Wawanacara dengan Abdul Halim ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) V Koto Kampung Dalam , pada tangga 10 Maret 2015 51 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari(RPJM), Nagari Limau Puruik Tahun 2015 52 Wawanacara dengan Rustam Jalaludin ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Timur, pada tanggal 10 Maret 2015

31

menguji tingkat kebenaran jawaban dan konsistensi responden terhadap angket yang diberikan kepada responden. Dalam pelaksanaan peneltian ini dilakukan pembagian wilayah penelitian meliputi tiga kecamatan yang masing-masing kecamatan diwakili satu kenagarian yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Kenagarian Campago

di

Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kenagarian Buayan Kecamatan Batang Anai, Kenagaraian Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Mengingat luasnya dan banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan bajapuik maka

berdasarkan penarikan

purposive sampling terhadap responden

dalam penelitian ini maka yang akan dijadikan responden sebanyak 8 (delapan) pasangan suami isteri permasing-masing nagari dengan total responden sebanyak 24 (dua puluh empat) pasangan yang melaksanakan perkawinan bajapuik sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel I Jumlah Responden Menurut Masing-Masing Nagari n=24 Nama Nagari

Proposi Responden

Proposi (%)

Nagari Buayan

8 Pasutri

30,3

Nagari Campago

8 Pasutri

30,3

Nagari Limau Puruik

8 Pasutri

30,3

Jumlah

24 Pasutri

Sumber : Data primer hasil kuisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

32

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa di Nagari Buayan yang dijadikan responden sebanyak 8 (delapan) pasangan, Nagari Campago sebanyak 8 (delapan) pasangan dan Nagari Limau Puruik juga sebanyak 8 (delapan) pasangan. Jumlah total keseluruhan responden yaitu 24 (dua pulah empat) pasangan responden Berkenaan dengan umur dari para responden yang terdiri dari Nagari Buayan, Nagari Campago, Nagari Limau Puruik secara terperinci dapat dikemukan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel II Kelompok Umur Para Responden n=24 No

Kelompok Umur

Nagari Nagari Buayan Campago

Nagari Limau Puruik

Jumlah

Ket

Angka

Persen

1.

15-19

1

-

1

2

8.3%

2.

20-24

2

3

-

5

20.83%

3.

25-29

4

2

3

9

37.5%

4.

30-34

-

2

3

5

20.83%

5.

40-44

-

1

1

2

8.3%

6.

45-49

1

-

-

1

4.16%

7.

50-54

-

-

-

-

-

8.

55-59

-

-

-

-

-

9.

60-64

-

-

-

-

-

10

65-

-

-

-

-

-

11

Tak Menjawab

-

-

-

-

-

8

8

8

24

100%

Jumlah

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

33

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok umur 25-29 tahun yaitu 9 pasangan kemudian kelompok umur 20-24 dan 30-34 tahun yaitu masing-masing 5 pasangan, dan disusul oleh kelompok umur 15-19 dan 40-44 tahun yaitu masing-masing 2 pasangan serta kelompok umur 45-49 tahun yaitu 1 pasangan. Jadi yang menjadi mayoritas umur pasangan yang menjadi responden yaitu umur 25-25 tahun sebanyak 9 pasangan atau sebesar 37,5% Berdasarkan usia tersebut dapat dikatakan bahwa umur 25-29 tahun adalah usia produktif pasangan dalam menjalankan mahligai rumah tangga, sehingga nanti bisa menjadi pedoman terhadap pemahaman responden dalam melaksanakan adat perkawinan bajapuik berkenaan dengan harta yang didapat berupa uang jemputan. B. Tinjauan Masyarakat Adat Minangkabau 1.

Hukum Adat Masyarakat Minangkabau Pada Umumnya Minangkabau adalah suatu lingkungan adat yang kira-kira terletak di Propinsi

Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat, karena kata Minangkabau lebih banyak mengandung makna sosial kultural, sedangkan kata Sumatera Barat lebih banyak mengandung makna geografis administratif.53 Sebagaimana dalam tambo alam Minangkabau disebutkan asa mula niniak (nenek moyang) orang Minangkabau54 :

53

Amir Syarifuddin, Loc. cit, hlm122 B.Nurdin Yakub, Minangkabau Tanah Pusaka (Tambo Mianagakabau) Buku Pertama. (Bukitinggi:Pustaka Indonesia,1987), hlm13 54

34

Dimano mulonyo titik palito Dibalik telong nan batali Dimano mulunyo asa niniak kito Di ateh puncak guung merapi Berdasarkan tambo tersebut diketahui bahwa masyarakat Minangkabau bersal dari gunung merapi, menurut tambo dari benua asia yang dinamakan “tanah basa.55 Terlalu langka sumber pra sejarah yang bersifat otentik yang akan dapat menuntun kita untuk dapat mengetahui asal-usul suku bangsa Minangkabau, Sungguhpun demikian, sekedarnya dapat juga diketahui melalui literatur tradisional yang disebut tambo dan dari petatah petitih yang senantiasa terpelihara secara turun temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Kebenaran isi tambo itu tidaklah seluruhnya terjamin, mengingat bahwa penyampaiannya yang berlangsung secara lisan. Cerita dalam tambo ini setidaknya akan dapat menuntun kita untuk mengenal perkembangan selanjutnya dari nenek moyang suku bangsa Minangkabau. Nenek moyang suku bangsa Minangkabau berasal dari pencampuran antara bangsa Melayu tua yang telah datang pada zaman Neoliticum dengan bangsa Melayu Muda yang menyusul kemudian pada zaman perunggu, kedua bangsa ini adalah serumpun dengan bangsa Astronesia.56 Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara.57Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai puncaknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh karena itu, kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif, sehingga budaya yang bertentangan dengan falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau. Letak Minangkabau yang diapit dua lautan, yaiu Samudera Hindia dengan Laut Cina Selatan menyebabkannya menjadi sasaran kunjungan dari luar. Disamping itu sifatnya yang terbuka dan mudah menyesuaikan 55 56

Ibid, Rasyid Manggis, Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya, (Padang : Sri Darma, 1971),

hlm 11 57

Nasrun, Dasar Filsafat Minangkabau, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971), hlm13

35

diri dengan lingkungan menempatkannya pada posisi yang dapat menerima pengaruh kebudayaan dari luar sejauh tidak bertentangan secara prinsip dengan kebudayaannya yang telah ada.58 Lembaga pemerintahan yang ada di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Islam masuk di Minangkabau menggantikan pengaruh Budha yang lebih dahulu datang, dengan arti bahwa pengaruh Budha dapat hilang di Minangkabau dan digantikan oleh pengaruh Islam.59 Masyarakat Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan yang hidup dan berlaku dalam alam60. Bila diteliti bunyi pepatah adat, baik dari segi sampiran maupun isinya, terlihat jelas bahwa kata yang lazim dipergunakan adalah kata benda atau sifat yang terdapat dalam alam sekitar. Yang demikian diibaratkan untuk kehidupan manusia dan untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia itu. Masyarakat Minangkabau memiliki empat tingkatan adat, yaitu:61 a.

Adat Istiadat Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku

dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh ninik mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan 58

Ibid Ibid 60 Nasrun, Op cit, hlm 13 61 Amir, Ms, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, (Jakarta : Sumber Jaya, 1999) hlm73 59

36

dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Adat istiadat ini tidak berlaku secara umum dan lebih terbatas lingkungannya. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang menjurus kepada kebiasaaan buruk menurut ukuran umum.62 b. Adat nan teradat Adat yang teradat yaitu kebiasaan setempat yang dapat bertambah pada suatu tempat dan dapat pula hilang menurut kepentingan.63 Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh ninik mamak pemangku adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu adat yang teradat ini dapat berbeda antara satu nagari dengan nagari lain menurut keadaan, waktu dan kebutuhan anggotanya. Bila diperbandingkan antara adat yang teradat dengan adat yang diadatkan, terlihat bedanya dari segi keumuman berlakunya. Adat yang diadatkan bersifat umum pemakaiannya pada seluruh nagari yang terlingkup dalam suatu lingkaran adat yang dalam hal ini adalah seluruh lingkungan Minangkabau. Walaupun kemudian mungkin mengalami perubahan, namun perubahan itu berlaku merata diseluruh nagari.64 c.

Adat nan diadatkan Adat yang diadatkan yaitu sesuatu yang dirancang dijalankan, serta diteruskan

oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan

62 Amir, Ms. Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2007) hlm 14 63 Maruhun Batuah, Hukum Adat dan Adat Minangkabau, (Jakarta : Pusaka Asli, 1990, hlm 12 64 Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau ,(Jakarta : Gunung Agung,1994) hlm 145

37

bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secra turun temurun bahwa perumus dari adat yang diadatkan itu adalah dua orang tokoh adat yaitu Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang, sebagaimana terdapat dalam tambo dan buku-buku adat. Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu adalah kenyataan Kedua tokoh tersebut merumuskan adat atas dasar pengalaman kehidupan dan kemampuannya dalam belajar dari kenyataan. Yang dijadikan pedoman dasar dari perumusan adat itu adalah kenyataan yang hidup dalam alam yang disebut adat yang sebenarnya adat. Adat yang diadatkan melingkupi seluruh segi kehidupan, terutama segi kehidupan sosial, budaya dan hukum.65 d. Adat sabana adat Adat yang sebenarnya adat itu adalah kenyataan yang berlaku dalam alam yang merupakan kodrat ilahi atau sesuatu yang telah dan terus berjalan sepanjang masa, seperti adat api membakar, adat ayam berkokok, adat laut berombak. Kalau diperhatikan hubungan antara sifat dengan yang diberi sifat dalam setiap contoh yang disebutkan diatas, terlihat adanya bentuk kelaziman hubungan. Walaupun demikian masih dipergunakan kata adat yang umumnya berarti kebiasaan dalam setiap hubungan tersebut. Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok

65

hlm 136

Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, Mustika Adat Basandi Syara’, (Bandung : CV. Rosda, 1978)

38

adat yang sebenarnya adat.66 Kebiasaan yang berlaku atas dasar kodrat lahi yang dinamakan adat yang sebenarnya adat itu dijadikan pedoman dalam penyusunan tata cara dan peraturan yang dipakai sebagai pengatur kehidupan manusia di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Dengan masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya Islam sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana pastinya kenyataan yang berlaku dalam alam. Dengan demikian ajaran Islam dimasukkan ke dalam kelompok adat yang sebenarnya adat.67 Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber adat nan sebanar adat adalah alam takambang jadi guru, Al-Qur’an, dan Hadits Nabi Muhammad Saw.68 Keempat macam adat yang disebutkan diatas berbeda dalam kekuatannya, karena berbeda kekuatan sumber dan luas pemakaiannya. Yang paling rendah adalah adat istiadat. Adat istiadat ini dapat naik ketingkat adat nan teradat bila telah dibiasakan secara meluas serta tidak menyalahi kaidah pokok yang disepakati. Begitupula adat yang teradat dapat menjadi adat yang diadatkan, bila kebiasaan itu

66

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta : Bharata, 1977), hlm 214 Yulfian Afrizal, Budaya Alam Minangkabau,(Padang : Angkasa Raya, 2008), hlm 2 68 Ibid, 67

39

sudah merata diseluruh negeri dan telah disepakati kebaikannya oleh orang banyak.69 Bila telah diyakini kebenarannya dan telah diterima oleh masyarakat sebagai suatu norma yang mengikat, dapat pula naik menjadi adat yang sebenarnya adat. Keempat tingkatan adat itu dalam penggunaan sehari-hari dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: adat, yang tersimpul di dalamnya adat yang sebenarnya adat dan adat yang diadatkan. Kedua istiadat, yang tersimpul didalamnya adat yang teradat dan adat istiadat dalam arti sempit. Keseluruhannya menyimpulkan kata “adat istiadat Minangkabau”70. Dalam hubungannya dengan pengertian adat dan hukum adat, walaupun keduanya sangat tipis perbedaannya, dua kelompok pertama yang disebut adat, mempunyai daya mengikat dan dijalankan oleh badan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat, dapat disebut hukum adat. Sedangkan kelompok kedua yang banyak bersifat tuntunan tingkah laku yang baik, tidak dapat disebut hukum. Adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Namun ada bagian-bagian adat yang mengalami perubahan dan ada pula yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Adat yang sebenarnya adat, yaitu ketentuan yang berlaku dalam alam kodrat ilahi dan adat yang diadatkan yang dirumuskan berdasarkan kepada adat sebenarnya adat itu, termasuk kepada adat yang tidak mungkin mengalami perubahan, sebagaimana tidak berubahnya Kodrat Ilahi dan Wahyu Allah.71

69

Nasrun, Op cit, hlm 45 Idrus Hakimi, Op cit, hlm 106 71 AA. Navis, Adat Kebudayaan Minangkabau,( Kayu Taman : Ruang Pendidikan INS, 1980), 70

hlm. 88

40

Adapun adat yang dapat mengalami perubahan ialah adat yang teradat dan adat istiadat karena keduanya dirumuskan oleh ninik pemuka adat sesuai dengan tempat dan keadaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbeda dalam nagari yang satu dengan nagari lainnya. Karena sifatnya yang tidak tertulis, adat ini dapat menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat. Pemeliharaan terhadap adat itu adalah dengan selalu dipakai dan diamalkan. Dengan adanya bagian adat itu yang tidak mengalami perubahan dan ada pula yang terus mengalami perkembangan masyarakat, maka sifat adat Minangkabau disebut tetap dan berubah. Keseluruhan hukum adat Minangkabau tergambar dalam Undang-Undang yang empat, yaitu : 1. Undang-undang luhak dan rantau, Undang-undang luhak dan rantau mengatur tugas dan wewenang penghulu dan raja di tempat masing-masing. Keseluruhan daerah Minangkabau secara garis besar terbagi kepada dua bahagian yaitu luhak dan daerah rantau. Pengertian luhak (secara sempurna disebut luhak yang tiga) ialah daerah asal Minangkabau yang berada diselingkungan gunung merapi, yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar, dan Luhak Lima Puluh Kota. Dalam pengertian geografis adaministratif sekarang luhak itu disebut juga dengan kabupaten. Luhak merupakan federasi longgar dari

negeri-negeri.

Setiap

negeri

mempunyai

pemerintahan

sendiri,

mempunyai rakyat sebagai anggotamasyarakat dan kekayaan sendiri dalam bentuk tanah ulayat negeri serta mempunyai pimpinan sendiri. Sebuah negeri

41

telah merupakan suatu masyarakat hukum yang keluar merupakan suatu kesatuan dengan tata adat istiadat sendiri. Pengertian rantau menurut asalnya berlaku bagi pertemuan sungai dengan laut. Kemudian berlaku untuk daerah diluar tempat asal. Dalam pengertian Minangkabau, rantau berarti daerah Minangkabau yang berada diluar luhak yang tiga. Pada hakikatnya rantau adalah daerah perluasan dari luhak yang tiga dalam usaha menampung perkembangan anggota yang berada dalam luhak itu.72 2. Undang-undang negeri, Undang-undang nagari, yaitu ketentuan yang mengatur susunan masyarakat dalam nagari, syarat terjadinya negeri dan kelengkapan suatu negeri. Setiap nagari mempunyai penduduk yang antara sesamanya terikat dalam suatu kesatuan genealogis yang disebut suku. Lingkungan itu baru sah disebut nagari bila terdapat didalamnya empat kesatuan genealogis yang berbeda.73 3. Undang-undang dalam nagari, Undang-undang dalam nagari atau disebut juga undang-undang isi nagari yaitu ketetuan yang mengatur anak nagari dan sesamanya. Undang-undang ini mencakup bidang perdata, bidang pidana dan bidang ekonomi.74 4. Undang-undang dua puluh, Undang-undang yang dua puluh menyangkut berbagai bentuk kejahatan yang harus dihindarkan oleh seseorang dengan

72

Edison dan Nasrun, Tambo Minangkabau (Bukitinggi : Kristal Mutimedia,2010) , hlm 154 73 Ibid, hlm 156 74 Ibid, hlm 168

Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau,

42

sanksi tertentu, bukti terjadinya kejahatankejahatan serta cara pembuktian. Undang-undang ini terbagi dua yaitu delapan diantaranya mengenai hukum materil dan dua belas lainnya menyangkut cara pembuktian.75 Hukum adat Minangkabau memiliki perpaduan yang sangat selaras dengan hukum Islam, yang dapat digambarkan sebagai berikut :76 a. Adat keseluruhan yang diterima oleh hukum Islam dan untuk selanjutnya menjadi Hukum Islam. b. Hukum Islam merubah hukum adat seluruhnya dengan arti Hukum Islam menggantikan hukum adat dan hukum adat tidak berlaku lagi untuk selanjutnya. c. Hukum Islam membiarkan hukum adat hidup tanpa usaha menyerapnya kedalam hukum Islam. Hal ini umumnya berlaku pada bidang muamalat dalam arti yang umum tidak dalam bidang akidah, karena akidah harus didasarkan dengan dalil yang kuat, tidak pula pada bidang ibadat karena ibadat harus didasarkan kepada petunjuk yang nyata. Adat di Minangkabau adalah adat yang tidak lekang dipanas, tidak lapuk dihujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.77 Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat Minangkabau : ikan adatnya beradai, air adanya membasahi, pisau adatnya melukai, artinya adat yang dimaksud di sini adalah perilaku alamiah

75

Ibid, hlm 172 Amir Syarifuddin, Op cit, halaman 169 77 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Minangkabau), (Jakarta : Rieneka Cipta, 1997), hlm 20 76

43

yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah. Jadi hukum adat Minangkabau adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) ditentukan oleh nenek moyang (leluhur) yang berada di Minangkabau dikatakan berasal dari Datuk Katemanggungan dan Datuk Perpatihan Nan Sebatang di Balairung Padang Panjang.78 2.

Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Pariaman Pariaman merupakan daerah rantau dari lingkupan adat Minangkabau,

sehingga semua aturan adat Minangakabau meruapakan acuan dalam aturan bagi masyarakatnya adatnya. Termasuk garis keturunan yaitu garis keturunan matrilineal. Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluarganya didasarkan pada prinsip garis keturunan matrilenal adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada di luar batas itu.79 Berdasarkan tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan Matrilienal itu, maka dapat diuraikan bahwa dalam sebuah keluarga ayah bukanlah termasuk anggota dari keluarga tersebut melainkan anggota paruiknya. Masyarakat Minangkabau hidup bergolong-golong dan berkelompok kelompok dan pengelompokan tersebut berdasarkan faktor geneologis yaitu menurut keturunan garis ibu atau yang dikenal dengan prinsip sistem kekerabatan matrilineal. 78

Ibrahim Dt Sangguno Dirajo, Curaian Adat Minangkabau,( Bukittinggi : CV Pustaka Media,2003), hlm 5 79 Hilman Hadikusuma, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo,1981) hlm 51

44

Pengolongan dan pengelompokan masyarakat di Minangkabau berdasarkan genelogis sebagai berikut : 80 1. Semande, berarti anak-anak yang lahir dari satu ibu 2. Sajuarai, berarti keturunan yang berasal dari satu perut seoarang nenek 3. Saparuik berarti keturunan yang berasal dari perut seoarang gaek (ibu dari nenek) dan masih merupakan bagian dari suku yang sama 4. Sekampung berarti kelompok-kelompok keturunan yang kecil (sub klan) yang berasal kumpulan paruik-paruik 5. Sasuku, berati sama yang berasal dari seorang niniak yang menempati jenjang yang tertinggi dari susunan sasuku karena dari niniak itulah suku itu dianggap berasal.

C. Perkawinan Dalam Menurut Adat 1.

Pengertian Perkawinan Adat Pada umunya di Indonesia terdiri beragam adat dan istiadat yang berbeda

antara satu daerah dengan daerah lainya, hal ini mempengaruhi perkawinan di Indonesia. Melangsungkan perkawinan itu hanyalah subyek hukum yang dinamakan pribadi kodarti, tetapi tidak setiap kodarati yang dapat melangsungkan perkawinan.81 Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan anatara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga 80 81

Amir Ms , Tonggak Tou Budaya Minang, (Jakarta : CV karya Indah, 1987) hlm 40 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011) hlm 217

45

atau keluarga baru yang nantinya akan menghasilkan keturunan, yang mana perkawinan ini bersangkut paut dengan masalah kedudukan, harta kekayaan, dan masalah pewarisan.82 Perkawinan yang dilkasanakan secara adat dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.83 Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.84 Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera dan juga bahagia, di mana kedua belah pihak suami istri memikul amanah dan tanggung jawab.85 Menurut Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa perkawinan dalam perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.86 Sejauhmana ikatan perkawinan adat itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti : kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan sebagainya.

82

Tolib Setiady,2009, Intisari Hukum Adat Indonesia(Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: Afabeta, 2009), hlm 222 83 Soerojo Wignjodipoero, Op.cit, hlm 55 84 Soerjono soekanto, Hukum Adat Indonesia Cet V, (Jakarta : Raja Garfindo,.2002), hlm 15 85 Djoko Prokoso, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Bina Aksara, 1987) hlm 33 86

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 2003) hlm 23

46

Perkawinan dalam arti perikatan adat walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya. perkawinan yang bersifat agama oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan. 2.

Tujuan Perkawinan Adat Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan

adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-keduanya, untuk kebahagian rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.87 Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan suku di Indonesia berbeda. Maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda pula mengakibatkan hukum perkawinan dan upacara perkawinannya berbeda juga. Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri (dengan perkawinan uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut masuk kekerabatan bapaknya.88 3.

Asas – Asas Perkawinan Adat Pada umunya dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 terdapat

2 asas perkawinan yaitu asas monogami dan poligami, asas poligami terjadi bila sepanjang hukum agama yang dianaut mengizikannya untuk melakukan poligami dan

87 88

Ibid hlm 23 Ibid,

47

melalui syarat-syarat yang keta dengan izin pengadilan dan izin itu diperoleh jika isteri tidak dapat menjalankan kewajiabanya sebagai isteri.89 Asas perkawinan adat yaitu asas monogami terbuka yaitu prinsip calon suami istri yang masak jiwa raganya, batas umur perkawinan, perceraian yang dipersulit, kedudukan suami dan istri seimbang.90 Sehubungan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh UU No. 1 tahun 1974 di atas maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut : 1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal. 2. Perkawinan tidak saja harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. 3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut adat setempat. 4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. 5. Perkawinan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat. 6. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan antara suami istri mengakibatkan hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak jadi cerai juga. 7. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada yang istri yang bukan ibu rumah tangga.91 4.

Sistem Perkawinan Adat Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (etnologi) dilihat dari keharusan dan

larangan mencari calon isteri bagi setiap laki-laki maka perkawinan itu dapat berlaku 89

Aswin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarata : PT. Dian Rakyat,1986) hlm 19 90 Djoko Prokoso, Op.cit, hlm 33 91 Hillman Hadikusuma, Op. cit hlm 24

48

dengan sistem endogami dan sistem eksogami yang hanya dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistem eleutherogami. Hal ini berlaku disebagian besar masyarakat adat yang terutama yang banyak dipengaruhi hukum islam.92 Sistem perkawinan endogami dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam lingkungan kekerabatan (suku, clan, famili, dan sebagainya) mereka sendiri (antar keluarga) seperti : endogami sekampung di Bukittinggi (Sumatera Barat), endogami serumpun di suku dayak (Kalimantan) dan kawin tegak tegi di Lampung.93 Sedangkan sistem perkawinan eksogami dibagi atas 2 (dua) perumusan, yaitu:94 1. Dalam arti positif ; eksogami adalah suatu sistem perkawinan, di mana seseorang harus kawin dengan anggota clan yang lain. 2. Dalam arti negatif ; eksogami adalah suatu sistem perkawinan, di mana seseorang dilarang atau tidak boleh kawin dengan anggota clan. Prinsip eksogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu atau matrilineal seperti : Minangkabau. Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan eksogami dengan cara mendatangkan laki-laki di luar lingkungan kesatuan matrilineal untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga isteri karena

92

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum keluarga, (Bandung : Sitra Adity Bakti, 1992 hlm 131 Ibid, 94 Ibid, hlm 123 93

49

itu sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan eksogami menurut matrilineal. 5.

Bentuk Perkawinan Adat Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan dapat berbentuk perkawinan

jujur, dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami seperti : Batak, Lampung dan Bali.95 Perkawinan semenda, di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri seperti : Minangkabau, semendo Sumatera Selatan. Pada perkawinan bebas dalam pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan kedua belah pihak (suami isteri) bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka menurut kehendak mereka seperti : Jawa ; mencar atau mentas. Yang terakhir ini banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju dan modern. Sedangkan perkawinan adat Minangkabau menurut Hazairin, terdapat (tiga) bentuk perkawinan yang bertahap satu sama lain, yaitu:96 a.

Kawin bertandang Bentuk perkawinan bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang integral

cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata-mata orang datang bertamu

95 96

Ibid, hlm 23 Bushar Muhamad , Op.cit hlm 14

50

datang malam hilang pagi harinya status tamu pada keadaan dan lingkungan isterinya, ia tidak berhak terhadap harta benda milik isteri yang bersangkut dan paut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun suami bekerja dan menghasilkan maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuan serta anakanaknya.97 b. Kawin Menetap Kawin menetap merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan di sini adalah kalau rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh maka suatu keluarga atas inisiatif isteri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat eksogami semendo tadi, namun secara fisik di dalam susunan baru lebih bebas dan lebih intim, apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri dan suami pun lebih banyak berada ditengah-tengah anak dan isterinya maka lambat laun menetaplah ia menolong istrinya bila sempat dan mampu.98 c.

Kawin Bebas Tahap perkawinan ini sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu

disebut kawin bebas, kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.

97 98

Ridwan Halim, Hukum Adat Dalam Tanya Jawab, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1989) hlm 60 Ibid, hlm 61

51

Di samping perkawinan di atas orang Minangkabau juga mengenal adanya perkawinan yang paling ideal, yaitu perkawinan anak dengan kemenakan yang lazim disebut sebagai perkawinan pulang ka mamak atau perkawinan ka bako.99 Ada 2 (dua) hal pegangan dalam perkawinan adat Minangkabau terdapat dalam pepatah yang berbunyi : nikah berwali bapak kawin berwali mamak, enau tetap sigai berjalan artinya suatu perkawinan baru sah kalau telah kawin secara Islam dan dilaksanakan secara adat. Menurut adat Minangkabau ini pihak laki-laki yang datang kerumah pihak perempuan dan pihak perempuan tetap berada di rumahnya dan sukunya sedangkan laki-laki tadi dikatakan sebagai urang sumando di rumah pihak perempuan tersebut.100 6.

Perkawinan Adat Bajapuik Minangkabau Pariaman Adat pernikahan di Pariaman pihak wanitalah yang melamar dan menjemput

serta membayar pihak pria ketika akan melangsungkan pernikahan karena itu, adat perkawinan pariaman lebih dikenal dengan “perkawinan bajapuik atau perkawinan berjemput“. Adat perkawinan Pariaman yang demikian adalah adat lokal Pariaman yang tidak berlaku untuk seluruh wilayah adat Minangkabau, Sumatera Barat. Perkawinan bajapuik didasari dengan praktek yang dilakukan nabi Muhammad sehingga pelaksanaan tetap dipertahankan sampai saat ini.

Menurut

Welhendi Azwar dalam hasil wawancaranya dengan ulama Pariaman yakni Bagindo M. Letter, bahwa tradisi bajapuik di pariaman sebenarnya sesuai dengan apa yang

99

Ibid, hlm 62 Chairul, Anwar, Hukum Adat Indonesia (Meninjau Hukum Adat Indonesia), hlm 79

100

52

dipraktekan Nabi Muhammad SAW, dimana Nabi sewaktu menikah dengan Khadijah dibayar (dijemput) oleh khadijah dengan seratus onta. Legitimasi teologis inilah yang menjadi pembenaran dalam tradisi bajapuik, disamping itu ada kepentingan lain, seperti

kaum

bangsawan

(borjuis)

untuk

mempertahankan

eksistensi

kebangsawannya.101 Selain dari legitimasi teologis agama pemberian uang jemputan itu juga dipengaruhi sifat kekerabatan yang dianut masyarakat Pariaman. Sebagaimana diketahui dearah Pariaman merupakan bagian dari daerah Minangkabau yang pada masyarakatnya menurut garis keturunan matrilineal, dimana anak masuk (garis keturunan ibu untuk itu ia menetap dengan suatu kekayaan alam dalam suku (klen) ibunya atau dengan kata lain tidak mengikuti suami atau ayah pada klan laki-laki seperti apa yang terjadi pada masyarakat sistem patrilineal (klan bapak).102 Perkawinan Minangkabau mengenal perkawinan sumando yang juga diikuti masyarakat Pariaman yang mana pihak laki-lakilah yang datang menetap di rumah pihak perempuan. Kawin sumando berasal dari kata “mendatang” sedangkan menurut logat Minang sendiri disebut “Urang Sumando”, pihak laki-laki yang datang sebagai anggota keluarga atau di dalam klennya sendiri.103 Perkawinan semenda (sumando) Minangkabau Pariaman terjadi karena peminangan secara formil dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, maka untuk

101

Welhendri Azwar, Matriolokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik,

(Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm 57 102 103

Ibid, Chairul Anwar, Op.cit hlm 23

53

mempertegas pernyataan kehendak dari pihak perempuan ini waktu melakukan perkawinan telah menjadi keharusan bagi pihak perempuan menjemput laki-laki kerumah orang tuanya yang disebut dengan menjemput marapulai. Persoalaanya dalam proses manjampuik marapulai di Pariaman ada suatu ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.104 Pada umunya bajapuik merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dalam prosesi adat perkawinan karena dalam sistem matrilineal posisi suami (urang sumando) merupakan orang datang, karena itu orang sumando dalam ungkapan Minangkabau dikenal dengan pepatah“ datang karano dipanggia-tibo karano dianta (datang karena dipanggil, tiba karena diantar), di Pariaman diwujudkan kedalam bentuk prosesi bajapuik dalam perkawinan yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti emas dan uang.105 Persyaratan uang dalam perkawinan bajapuik tersebut tersendiri terdiri atas: uang jemputan, uang hilang, uang tungkatan, uang selo, mas kawin atau mahar dan uang parigiah jalang. Kebiasaan ini awalnya dirumuskan niniak mamak pemangku adat Nagari, yang bertujuan untuk mewujudkan adat nan diadatkan. 106 D. Perkembangan Pemberian Uang Jemputan Menurut Hukum Adat Pariaman 1.

Pengertian Uang Jemputan Secara konseptual uang jemputan adalah uang yang diberikan oleh pihak

perempuan kepada pihak laki-laki sebagai persyaratan dalam perkawinan dan 104

Ibid, Amir Sjarifoedin. Minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol. (Jakarta : Gri Media,2011) , hlm 476-477 106 Ibid, 105

54

dikembalikan lagi pada pihak perempuan pada saat mengunjungi mertua untuk pertama kalinya. Uang jemputan ini bewujud benda yang bernilai ekonomis, seperti emas dan benda lainnya.107 Uang jemputan yang berwujud emas, pada awalnya berupa rupiah dan ringgit emas, kemudian berkembang menjadi cincin, kalung dan gelang emas. Perubahan ini terjadi karena bentuknya sudah ketinggalan zaman, sehingga tidak diminati oleh si pembeli sebagai persyaratan dalam perkawinan bajapuik. Atas dasar itu, pedagang emas tidak lagi menjual atau memproduksi bentuk emas yang demikian.108 2.

Proses Pelaksanaan dan Pemeberian Uang Jemputan Proses pelaksanaan perkawinan bajapuik di Pariaman sama dengan proses

perkawinan Minangkabau pada umumya yang mana dimulai dari beberapa tahap yaitu dimulai dari tahap : a.

Pinang Meminang Untuk melaksanakan peminangan sebelumnya dilakukan pemufakatan

perkawinan. Dalam pemufakatan ini diundanglah semua karib kerabat dalam kaum serta orang sumando yang ada dalam kaum, dalam pertemuan ini dipimpim oleh niniak mamak pemufakatan untuk mencarikan jodoh anak kemanakanya

yang

dikenal istilah dengan “mencari ayam”.109 Dalam proses mancari ayam seluruh anggota yang ada hadir di pemufakatan berhak mengusulkan calon-calon”ayam” yang ia ketahui seimbang dan pantas untuk diterima.110 107

Amir Syrifudin, Op. cit hlm 474 Ibid, 109 Mencari Ayam Maksundya disini yaitu mengusulkan calon-laki-laki kepada mamak rumah yang mencarikan jodoh kemanakanya 110 Hasil wawancara dengan LKAAM Padang-Pariaman, Pada tanggal 3 Maret 2015 108

55

Meminang mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam

bentuk pernyataan kehendak untuk maksuda mengadakan perkawinan. 111

Pinang maminang, berasal dari cara dan tata kelakuan masyarakat dalam mengajukan sesuatu permintaan kepada bakal calon pasangan hidup. Berawal dari kata “ pinang” yang dibawa beserta sirih dalam cerana pada saat berkunjung ketempat kediaman bakal calon pasangan. Kebiasaan ini kemudian berkembang secara formal dalam mencari jodoh sebagaimana yang kita kenal dengan pinang meminang. Pada daerah Ranah Minang kebiasaan mengajukan pinang meminang, lazimnya diprakarsai oleh kerabat wanita. Begitu juga di dearah Padang Pariaman dimana berlakunya perkawinan adat bajapuik peminangan dilakukan juga oleh pihak wanita. Proses pinang meminang merupakan hasil – manyalangkan mato – maresek, setelah diperoleh informasi seputar bakal calon pasangan. Proses pinang meminang antar kedua pihak keluarga, dilakukan pula beberapa kali pertemuan, untuk merekam keinginan-keinginan pihak keluarga lelaki atas hal-hal yang menjadi persyaratan yang harus di-isi oleh pihak wanita, agar ketika kesesuaian dalam perjodohan ini tidak mendapat gangguan atau kekecewaan kelak dikemudian hari. Isi, artinya mengisi sesuatu yang diminta dan diinginkan oleh pihak keluarga laki-laki. Misalnya didaerah rantau atau pesisir Padang Pariaman berlaku ketentuan yang akan diisi adalah uang jemputan, uang hilang/uang dapur. b. Melamar Apabila telah terdapat persetujuan kedua belah pihak maka ditentukanlah waktu dan hari “mandagogkan” yaitu

111

datangya secara resmi orang tua, niniak

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, (Bandung : alumni, 1977), hlm 26

56

mamak serta karib kerabat dan penghulu pihak perempuan kerumah orang tua pihak laki-laki, yang dinanti oleh niniak mamak dan penghulu pihak laki-laki.112 Dalam pertemuan ini nantinya akan dibicarakan masalah-maslah adat yang akan dipenuhi oleh pihak perempuan selaku peminang kepada pihak laki-laki seperti uang jemputan, uang hilang dapua dan uang tungkatan. Pada hari yang telah ditentukan, pihak keluarga anak gadis yang akan dijodohkan itu dengan dipimpin oleh niniak mamaknya, datang bersama-sama kerumah keluarga calon pemuda yang dituju. Lazimnya untuk acara pertemuan resmi pertama ini, diikuti oleh ibu dan ayah si gadis dan diiringkan oleh beberapa orang wanita yang patut-patut dari keluarganya. Pada waktu itu biasanya rombongan yang datang juga telah membawa seorang juru bicara yang mahir berbasa-basi dan fasih berkata-kata, jika sekiranya Ninik Mamak yang akan melamar itu, bukan orang ahli untuk itu.113

c.

Batimbang Tando (Pertunangan) Terjadinya pertunagan dengan hukum adat di pariaman merupakan suatu

hubungan hukum yang dilakukan oleh orang tua dan niniak mamak pihak perempuan dengan niniak mamak dan keluraga pihak laki-laki, untuk maksud mengikat tali perkawinan anak kamanakan mereka dengan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang harus dipenuhi oleh pihak perempuan.114 112

Hasil wawancara dengan sekretaris LKAAM Padang-Pariaman Dt AGA rang Kayo, Abdul Arif Gani Pada tanggal 3 Maret 2015 113 Depertemen Pendidikan Dan Kebuadayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Iventerisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Upacara Perkawinan Minangkabau Di Derah Sumatera Barat, (Padang : DEKDIBUD, 1985/986) hlm 43 114 Ibid, hlm 49

57

Pada saat pertunagan ini disebut

juga dengan mandagogkan

karena

sebelumnya telah ada pemufakatan yang bersifat tidak resmi bagi kedua pihak, maka dalam pertemuan inilah dikuatkan dengan perseujuan kedua belah pihak

yang

merupakan kekuatan hukum bagi mereka masing-masing pihak. Pada pertemuan ini juga ditentukan adat istiadat yang harus dipenuhi pihak perempuan waktu akan terjadi pernikahan yaitu mengenai uang jemputan, uang huliang, dan uang tungkatan “mempelai ”sebagai suatu terjadinya pertunangan antara anak kamenakan mereka sedangkan pertukaran tando ini juga membawa akibat hukum kepada kedua belah pihak kaum itu antara lain115 : 1. Kedua belah pihak orang tua dan niniak mamak membatasi pergaulan anak kamenakanya selama terjadinya pertunangan. 2. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas kelangsunganya Perkawinan 3. Apabila terjadi pelanggaran atau pengagalan perkawinan disebabkan salah atau kesalahan salah satu pihak maka dia harus menembus uang kerugian yang disebut uang kesalahan. Saat dilakukan pertukaran tando bahwa kedua belah pihak telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka. Benda yang dijadikan pertukaran pada umumnya adalah cincin emas. bila seorang pertunangan itu putus, pihak yang memutuskan akan mengembalikan tanda yang diterima dahulu. Pihak lain tidak berkewajiban mengembalikannya.

115

Hasil Wawancara dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Miangkabau (LKAAM) V Kampung Dalam. Abdul Halim Dt. Anjah Pahlawan tgl 6 Maret 2015

58

d. Malam Bainai Acara ini dilaksanakan dirumah anak daro. Diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. Bainai adalah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Bainai semata-mata diihadiri perempuan dari kedua belah pihak. Marapulai dibawa kerabatnya kerumah anak daro. Ketika acara akan dimulai, anak daro dibawa dari kamarnya keruangan yang telah dipasang pelaminan. Ia didudukan disebelah marapulai. Keduanya memakai pakaian pengantin yang lebih sederhana dari hari pernikahan. Acara dipimpin seorang wanita yang terampil untuk melakukan tugas itu. Anak daro diinai oleh kerabat marapulai sedangkan marapulai diinai oleh kerabat anak daro.116 e.

Pernikahan Pernikahan dilakukan pada hari yang dianggap paling baik. Acara ini lazim

diadakan dirumah anak daro. Dalam acara pernikahan marapulai dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan., sebab yang mengucapkan akad hanyalah marapulai kepada ayah (wali) anak daro. Anak daro hanyalah menyatakan persetujuan kepada saksi yang datang menanyainya.117 Sebelum peroses pernikahan pihak perempuan datang memjemput marapulai kerumahnnya untuk melaksanakan pernikahan. Pada proses pejemputan marapulai untuk melaksanakan pernikahan ini pada umumnya dilakasankan pemberian uang jemputan dalam perkawinan bajapuik yang tepatnya 116 Hasil Wawancara dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Miangkabau (LKAAM) V Kampung Dalam. Abdul Halim Dt. Anjah Pahlawan tgl 6 Maret 2015 117 Depertemen Pendidikan Dan Kebuadayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Iventerisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Upacara Perkawinan Minangkabau Di Derah Sumatera Barat, (Padang : DEKDIBUD, 1985/986) hlm 59

59

saat proses mau akad nikah. Sebagaimana sesuai dengan hasil tabel penelitian di bawah ini : Tabel III Waktu Pemberian Uang Jemputan n=24 Proses Pemberian

Jawaban Respoden

Persentase

1-6 bulan sebelum 2 8% Pernihakahan Saat Proses Mau 18 75% Akad Nikah Sesudah Pesta 4 16% Pernikahan Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel IV diatas dapat terlihat bahwa waktru pemberian uang jemputan dalam perkawinan bajapuik merupakan pada umumnya saat proses mau akad nikah atau pada tahap proses pernikahan. Sebagaiman terlihat pada tabel tersebut bahwa diantara 24 pasangan responden, 18 pasangan (75%) responden mengatakan bahwa waktu uang jemputan pada saat akad nikah karena disaat itu pihak perempuan menjemput marapulai datang kerumah laki-laki untuk melakasankan proses akad nikah di rumah perempuan.. serta mengatakan sesudah pesta pernikahan sebanyak 4 pasangan (16 %) responden karena uang jemputan yang diberikan pihak perempuan belum mencukupi maka uang jemputan diberi setelah pernikahan berdasarkan kesepakatan disaat proses mau memjemput laki-laki untuk akad nikah di rumah pihak perempuan. Selanjutnya 2 pasangan (8%) responden 1-6 bulan sebelum pesta pernikahan karena uang jemputan dikasih oleh laki-laki untuk mencukupi kebutuhan

60

pihak perempuan akibat tidak mampu untuk memberikan uang jemputan karena saat proses perundingan telah dibuat kesepakatan dibawah meja.,. f.

Basandiang Basandiang adalah acara pokok dalam perkawinan menurut adat. Basandiang

yaitu mendudukan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan tamu-tamu yang hadir pada pesta jamuan. Sebelum basandiang marapulai dijemput kerumah kerabatnya. Waktu itu segala ketentuan adat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang disepakati sebelumnya. Kerabat anak daro mengirim utusan untuk menjemput marapulai. Dirumah marapulai sudah siap menanti. Setelah itu acara makanmakanpun dimulai kemudian barulah pihak anak daro menyampaikan maksud kedatangan mereka dengan pidato sambah-manyambah. Selesai pidato itu barulah marapulai dibawa kerumah anak daro. Dirumah anak daro kedua pengantin didudukan basandiang di pelaminan.118 g.

Perjamuan Upacara perjamuan merupakan puncak dari perhelatan. Acara ini dipusatkan

dirumah anak daro. Oleh karena itu segala keperluan dan persiapan dilakukan oleh pihak anak daro. Untuk melaksanakan acara ini seluruh kerabat datang membantu. Bantuan ini dapat berupa benda dan tenaga. Para tetangga biasanya membantu dengan tenaga.119

118

Hasil Wawancara dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) V Kampung Dalam. Abdul Halim Dt. Anjah Pahlawan tgl 6 Maret 2015 119 Ibid,

61

h. Manjalang Meski tidak lagi sekental suasana puluhan tahun lalu, pemandangan tadi yang ini dikenal sebagai tradisi ‘manjalang’ atau mengantarkan makanan ke rumah sanak keluarga terutama ke tempat mertua, masih merupakan tradisi ‘wajib’. Tradisi ‘manjalang’ di berbagai daerah di Sumbar sangat beragam sebutannya, ada yang menyebutnya dengan “menganta konji” (mengantar penganan kolak), “babuko basamo jo mintuo” (berbuka bersama mertua) dan lain sebagainya. 120 Baik manjalang maupun manganta konji tujuannya tetap sama yaitu mendekatkan silaturahmi antara keluarga, anak dengan orang tua, cucu dengan nenek dan isteri dengan mertua. Hal tersebut tentunya, tidak terlepas dari sistem matrilinial di mana garis keturunan justru berasal dari tali darah perempuan, katanya. Karena sang suami menetap bersama keluarga istri, sehingga sulit bisa meluangkan waktu bisa bertemu dengan orang tuanya walaupun terkadang masih berada di kota yang sama. Kerinduan orang tua terhadap putra dan cucunya semakin menjadi apabila mereka tinggal berjauhan dan anaknya juga jarang pulang ke rumah. Di samping itu, katanya, kesempatan manjalang merupakan saat yang tepat bagi sang menantu mengambil hati mertua, karena keberadaan lelaki di Minang merupakan tonggak penerus tradisi keluarga. Seorang mertua akan merasakan kebahagian dan kebanggaan tersendiri bila menantu, anak dan cucunya tiba di rumah. Ditambah lagi bila rantang dan bungkusan sang menantu penuh makanan dan beragam kue. Kebahagian orang tua itu akan lebih penuh lagi, bila sang menantu 120

Bustamal Arifin, Uang Hilang Dalam Masalahnya Dalam Perkawinan Pariaman (Study Kasus : Kenagarian Pilubnag Kecamatan Sungai Limau), (Padang : FH UNAND, 1987) hlm

62

santun pada mertua, pandai melayani suami dan penyayang terhadap anaknya. Tak cukup sampai di situ, sang menantu pun harus rajin membantu mertua dan tidak boleh hanya duduk saja bersama suami dan anaknya. Ia menambahkan, sang ibu mertua biasanya akan berbasa-basi, kalau menantu jangan ikut menyiapkan, menghidangkan makanan dan minuman yang dibawa tadi untuk disantap bersama, padahal itu hanya untuk mencoba sampai di mana rasa hormat dan penghargaan terhadap mertua. Ujian lain yang harus diperhatikan seorang menantu adalah ia harus bersiap mencuci piring dan membersihkan semua bekas makanan bila telah selesai bersantap.121 3.

Motivasi Pemberian Uang Jemputan Menurut Hukum Adat Pariaman Uang jemputan sebagai persyaratan adat dalam perkawinan, bertujuan untuk

menjemput laki-laki yang hendak dijadikan menantu. Sebagai persyaratan adat, uang jemputan merupakan simbolisasi dari seseorang yang berasal dari keturunan atas asalusul yang jelas dan sebagai penghormatan kepadanya diberi uang jemputan.122 Pemberian uang jemputan dari orang tua perempuan kepada anak menantunya bertujuan untuk kebahagian dari anak dan menantu. Emas ataupun benda lainnya yang diberikan sebagai uang jemputan adalah hak milik dari kedua pengantin dan dapat digunakan sebagai modal dalam menjalan hidup berumah tangga nantinya. Barang-barang itu dapat digunakan secara bersama- sama dan untuk kepentingan bersama dalam keluarga baru itu.123

121

Ibid, hlm 32 Amir Sjarifoedin. Minangkabau dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol. (Jakarata : Gri Media,2011),hlm 478-480 123 Ibid hlm 478 122

63

Pada awalnya Pemberian uang jemputan ini, hanya berlaku bagi calon menantu yang bergelar Sutan, Bagindo dan Sidi, dimana ketiga gelar ini diwariskan menurut nasab atau garis keturunan ayah, sekaligus dianggap keturunan bangsawan.124 Pada saat ini calon menantu yang akan diberi uang jemputan bukan berdasarkan gelar adat dan kebangsawan melainkan dari perkerjaan, kekayaan atau jabatan yang ia miliki. Sebagaimana juga dikemukakan Sri Meiyenti dan Syahrizal dalam hasil penelitiannya, yaitu besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jemputan tergantung dari status sosial seorang laki-laki yang akan diambil menjadi menantu. Secara tradisional gelar kebangsawanan menjadi tolok ukur besar kecilnya jemputan. Kalau orangnya bergelar sidi, sutan, atau bagindo jemputannya lebih besar dibandingkan dengan orang biasa karena orang ingin anak cucunya dialiri darah bangsawan. Sekarang cenderung bukan lagi gelar bangsawan yang menjadi ukuran tetapi status sosial lain yaitu gelar kesarjanaan seperti dokter, insinyur, sarjana lainnya dan lulusan perguruan tinggi terkemuka akan dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau baik karena kemapanan yang dimiliki.125 Perubahan pemikiran dalam pemberian uang jemputan ini dikarenakan adanya pemikiran orang secara rasional, untuk apa meminang menantu dengan harga tinggi, meskipun ia bergelar bangsawan, bila ia pengangguran, atau hanya pedagang kaki lima. Lebih baik “menjemput” menantu dari kalangan rakyat biasa tetapi sarjana dan 124

Ibid Sri Meiyenti, dkk, Pandangan Perempuan TerhadapPerkawinan Bajapuik Di Pariaman Sumatera Barat, Working Paper. Fakultas ISIP UNAND 125

64

bekerja di kantor, sekalipun harus membayarnya dengan mobil. Pemilik modal merupakan orang yang mendapat peringkat tinggi dalam hal mahalnya uang bajapuik.126 Perubahan pemikiran ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan hal yang menjadi maksud diadakan uang jemputan di masyarakat adat Pariaman sebagai berikut : a.

Alasan Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Miangkabau Pariaman Di Kabupaten Padang Pariaman Alasan masyarakat adat Minangkabau melaksanakan perkawinan bajapuik

berdasarkan angket penelitian yang diberikan kepada responden di wliayah penelitian mengatakan bahwa alasan melaksanakan adat merupakan alasan pokok bahwa masih dipertahankan atau dijalankanya adat bajapuik, sebagaimana dijelaskan di dalam tabel sebagai berikut : Tabel IV Alasan Responden Melakukan Perkawinan Bajapuik n=24 Jawaban Responden Jumlah Presentase Melaksanakan tradisi adat Dorongan niniak mamak serta keluarga anda Keinginan anda sendiri Ingin mendapat kebanggan sosial di Masyarakat Atau alasan lainya

15 3

63% 13 %

1 3

4% 12 %

2

8

%

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

126

Sulistyowati Irianto, Revitalisasi Hukum Adat Yang Berspektif keadilan Gender, hlm 8

65

Dari tabel III diatas dapat terlihat bahwa alasan masyarakat adat Pariaman melaksanakan perkawinan bajapuik adalah untuk keinginan untuk melaksanakan adat yang telah turun-menurun. Sebagaiman terlihat pada tabel tersebut bahwa diantara 24 pasangan responden, 15 pasangan (63%) responden mengatakan bahwa bahwa alasan mereka melaksanakan perkawinan bajapuik adalah untuk melaksanakan adat istiadat yang telah menurun karena adat istiadat itu merupakan kebiasaan leluhurnya yang telah turun-menurun dari orang tuanya, dan masing 3 pasangan ( 12%) responden mengatakan karena dorongan niniak mamak karena mamak mempunyai peran penting dalam mengayomi kemanakanya seperti pepatah kaluang paku kacang balimbing, anak dipangku kemenakan dibimbing dan mendapat kebanggan sosial di masyarakat karena kebangaan sosial saat ini mempunyai pengaruh terhadap keluaraga serta dirinya di masyarakat terhadap stasus sosialnya, serta sisanya mengatakan karena keinginan sendiri sebanyak 1 pasangan karena ia merasa bahwa dengan adanya uang jemputan untuk membantu dirinya membuka usaha (4%) responden dan alasan lainya sebanyak 2 pasangan (8%) responden karena hanya menjalankan perintah orang tuanya saja . b. Pemanfaatan Dan Tujuan Pemberian Uang Jemputan Masyarakat Minangkabau Pariaman Di Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan angket penelitian yang diberikan kepada responden dapat diketahui bahwa pada umunya uang jemputan itu digunakan sebagi modal dalam

66

menjalankan mahligai perkawinan mereka nantinya. Sehingga dapat memberikan kelancaran dari materi buat kenlanjutan pernikahan mereka. Tabel V Kemanfaatan Uang Jemputan Yang Diberikan Dalam Perkawinan Bajapuik Oleh Responden n=24 Jawaban Responden

Jumlah

Presentase

Untuk modal dalam menjalankan mahligai perkawinan Untuk menjadi modal pesta perkawinan anda saja Untuk hal lainya

12

50 %

5

21%

7

29%

Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

Dari tabel IV diatas dapat terlihat bahwa kemanfaatan uang jemputan yang diberikan dalam perkawinan bajapuik merupakan sebagai modal kedua pasangan suami-isteri dalam menjalankan mahligai rumah tangga. Sebagaiman terlihat pada tabel tersebut bahwa diantara 24 pasangan responden, 12 pasangan (50%) responden mengatakan bahwa kemanfaatn uang jemputan itu digunakan sebagai modal mereka dalam menjalankan mahligai rumah tangga karena setelah menikah uang yang di dapat tersebut digunakan untuk modal usaha ataupun keperluan ruamah tangga, dan masing 5 pasangan (21%) responden mengatakan untuk modal pesta pernikahan karena uang yang didapat habis digunakan untuk keperluan pesta perkawinan, serta sisanya mengatakan untuk hal lainya sebanyak 7 pasangan (29%) responden untuk kebutuhan pribadi serta keluarga pihak laki-laki. 4.

Perkembangan Pemberian Uang Jemputan Perkembangan uang jemputan saat ini

dalam pelaksanan perkawinan

bajapuik Pariaman akan dilihat dari segi subjek pemberian, segi muncul tradisi adat

67

yang baru yaitu pemberian uang hilang, segi motivasi pemberian uang jemputan, dari segi proses pemberiannya, dari segi status calon mempelai laki di Minangkabau saat ini, sebagaimana akan dijelaskan di sub bab ini. a.

Perkembangan Dari Subjek Yang Akan Diberi Uang Jemputan. Pada umumnya bajapuik merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang

minang dalam prosesi adat perkawinan, karena dalam sistem matrilineal posisi suami urang sumando merupakan orang datang. Oleh karena itu, datang karano dipanggia – tibo karano dianta (datang karena dipanggil-tiba karena diantar) diwujudkan kedalam bentuk prosesi bajapuik dalam perkawinan. Namun, di Pariaman prosesi ini diinterpretasikan kedalam bentuk tradisi bajapuik, yang melibatkan barang-barang yang bernilai seperti uang. Sehingga kemudian dikenal dengan uang japuik (jemputan).127 Saat ini yang menjadi dasar perkawinan bajapuik yakni perkerjaan, kekayaan status sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel VI Dasar Perkerjaan, Jabatan, Serta Status Social Menjadi Pertimbangan Besarnya Jumlah Pemberian Uang Jemputan Dalam Perkawinan Responden ` n=24 Jawaban Responden

Jumlah

Presentase

YA menjadi dasar pemberian

20

83,3%

TIDAK menjadi dasar pemberian

2

8,3%

Sumber : Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

127

Amir Sjarifoedin. Op.cit hlm 477

68

Dari tabel diatas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemberian uang jemputan saat ini merupakan perkerjaan, kekayaan dan status sosial, yaitu ada 22 pasangan (83,3%) responden mengatakan bahwa iya bahwa perkerjaan, jabatan, serta status social menjadi pertimbangan besarnya jumlah pemberian uang jemputan

oleh

keluarganya untuk menikahi suaminya, agar ia bahagia dan berkecukupan dan 2 pasangan (16,6%) mengatakan tidak ada bahwa yang menjadi dasar pertimbangan besarnya jumlah pemberian uang jemputan bukanlah perkerjaan, kekayaan,dan status tapi dilihat dari status kebangaswanan dahulunya dalam adat dari gelar sutan, sidi, dan bagindo ataupun dan dirinya hanya untuk menjalankan adat semata. Berdasarkan jawaban responden sebagaimana sejalan dengan pertanyaan kuisioener pada Tabel V yaitu apakah dasar perkerjaan, jabatan, serta status social menjadi pertimbangan beasrnya jumlah pemberian uang jemputan dalam perkawinan responden, maka yang menjadi alasan respoden menjadikan perkerjaan, jabatan, kekayaan untuk menentukan besarnya jumlah uang jemputan, maka yang menjadi alasan tersebut dapat diuaraikan kedalam tabel sebagai berikut : Tabel VII Alasan Respoden Menjadikan Perkerjaan, Jabatan, Kekeyaan Dan Status Sosial Sebagai Dasar Pertimbangan Besarnya Jumlah Uang Jemputan Yang Diberikan Dalam Perkawinan Respoden n=24 Alasan Responden

Jumlah

Presentase

Karena ingin mendapat nilai pretise sosial atau kebangaan di lingkungannya

10

41,6 %

Karena ingin mendapat nilai plus ekonomi untuk membantu keluarga perempuan nantinya

8

33,3

Karena ingin hidup bahagia untuk dirinya dan anaknya dengan kemamapanan suami

8

33,3%

Sumber : Sumber : Data primer hasil koisioner yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan 4 Juni 2015

69

Dari tabel VI diatas dapat terlihat bahwa alasan respoden menjadikan . perkerjaan, jabatan, kekayaan dan status sosial untuk menentukan jumlah besarnya uang jemputan pada dasarnya adalah ingin mendapatkan nilai prestise sosial dan kebanggan di lingkungan masyakatnya. Sebagaiman terlihat pada tabel tersebut bahwa

diantara 24 pasangan

responden, 10 pasangan (41,6%) responden

mengatakan ingin mendapat nilai prestise sosail dan kebanggan di masyrakatnya karena itu semua mempengaruhi penghargaan darinya serta keluarganya dilingkungan masyarakatnya, dan selanjutnya masing 8 pasangan (33,3%) responden mengatakan untuk nilai plus ekonomi dan ingin hidup bahagia karena ekonomi dapat membantu keluarganya serta meningkatkan usaha dari keluarga besarnya dan adanya suami yang mapan mampu memberikan kebahagian materil bagi dirinya serta keluarganya nantinya. Secara teori tradisi bajapuik ini mengandung makna saling harga menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang japuik, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang japuik yang dilebihkan atau dinamakan dengan agiah jalang. Kabarnya, dahulu kala, pihak laki-laki akan merasa malu kepada pihak perempuan jika nilai agiah jalangnya lebih rendah dairpada nilai uang japuik yang telah mereka terima, tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Makna saling menghargai inilah yang menjadi prinsip dasar dari tradisi bajapuik.128

128

Hasil wawancara dengan LKAAM Padang Pariaman Dt. AGA Rangkayo Mudo, Abdul Arif Gani 3 Maret 2015

70

Prinsip menghargai ini dasari dari penghargaan status yang ia miliki dilihat dari gelar adat dan kebangsawanan seorang calon menantu di dalam keluarganya. Gelar adat berupa sutan, sidi dan bagindo merupakan acuan awal dari besar dan jumlah uang jemputan yang akan diberikan kepadanya. Sekarang ini yang menjadi dasar pemberian uang jemputan merupakan bukan menghargai akan status adat laki-laki tapi lebih kepada timbal balik yang akan didapat dari seoarang calon menantu dari segi ekonomis untuk anaknya. Sehingga dalam perkembanganya yang menjadi acuan pemberian itu adalah , perkerjan, kekayaan serta jabatan yang dimiliki dalam lingkungan sosialnya. Kesemua itu bertujuan meningkat prestise sosial bagi mereka yang melaksanakan sebagaiman yang dinyatakan dalam penelitian Sri Maiyenti dan Syahrizal yaitu besar kecilnya pembayaran uang atau barang untuk jemputan tergantung dari status sosial seseorang laki-laki yang akan diambil menjadi menantu.129 b. Muncul Tradisi Baru Yang Berkembang Selain Uang Jemputan Saat ini dalam proses pelaksanaan perkawinan bajapuik di Pariaman juga berkembang suatu tardisi yag juga berlangsung terus menerus yaitu berupa uang hilang/uang dapua. Uang hilang juga merupakan suatu persyaratan dalam pelaksanaan ini pemberian digantungkan kepda kesepakatan kedua belah pihak keluarga.

129

Sri Maiyenti dan Syahrizal, Loc.cit

71

Timbulnya tradisi uang hilang ini, menurut Khairudin karena tradisi meminang

bersal dari pihak perempuan, sehingga pria merasa dari pihak yang

diminta/diharapkan kesedianya untuk menjadi orang sumando karena lakilaki/perjaka yang mempunyai status sosial dan mata pencarian tidak begitu banyak jumlahnya sedangkan gadis yang membutuhkan cukup banyak jumlahnya, maka berlakulah “prinsip ekonomi“ hukum penawaran dan permintaan. Maka pihak lakilaki pun “ membanting harga” karena banyaknya peminat. Disamping itu di dorong pula oleh faktor belas dendam dengan artian jika ia mempunyai anak gadis perlu menyaiapkan sejumlah uang untuk membeli calon menantunya, maka anak bujangnya dijual kepada pihak wanita yang berminat supaya pertandingan podo.130 Uang hilang yang sudah diberikan kepada pihak laki-laki tidak dapat dikembalikan, apapun yang terjadi baik pada masa pra nikah maupun pasca nikah. Pihak perempuan tidak dapat menuntut pengembalian, jika pihak laki-laki membatalkan dan mengambil uang hilang.131 Sedangkan uang japuik, dimana secara hukum adat, apabila ikatan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang membatalkan ikatan pertunangan diharuskan membayar dana sebesar uang japuik atau disebut juga dengan lipek tando (uang denda).132

130

Kharirudinn, Dt Marajarelo, Mantan Ketua LKAAM Padang Pariaman sert Ketua MUI Padang Pariaman sampai sekarang dan anggota DPRD Padang Pariaman 1971-1999 dan 2004-2009 di dalam pandangan tentang perkawinan bajapuik dalam makalah Tradisi Uang Hilang Di Piaman Dari Aspek Adat Dan Syara 131 Hasil wawancara dengan LKAAM Padang Pariaman Dt. AGA Rangkayo Mudo, Abdul Arif Gani 3 Maret 2015 132 Hasil wawancara dengan LKAAM Padang Pariaman Dt. AGA Rangkayo Mudo, Abdul Arif Gani 3 Maret 2015

72

Saat ini perbedaan antara uang japuik dan uang hilang semakin samar, sehingga masyarakat hanya mengenal uang hilang (uang dapur) dalam tradisi bajapuik. Biasanya uang hilang ini digunakan oleh pihak laki-laki-untuk membiaya resepsi pernikahan, seperti untuk biaya makanan, biaya pelaminan, tenda dan perangkat hiburan. Disamping itu, sebagian kecil disisihkan untuk membeli perhiasan untuk agiah jalang sebagai barang yang akan diberikan kepada pihak perempuan dalam prosesi manjalang. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin banyak biaya resepsi pernikahanya. Dengan kondisi tersebut pada akhirnya status sosial dan status pendidikan mempengaruhi jumlah uang hilang yang akan diterima oleh pihak laki-laki. Sayangnya fenomena ini semakin berkembang dalam tradisi bajapuik, sehingga tak mengherankan jika seorang yang status sosialnya tinggi akan dinilai dengan nilai uang hilang yang tinggi. Disisi lain, tradisi bajapuik ini dinggap tidak bertentang dengan ajaran dalam islam yang mengaharuskan laki-laki membayar mahar kepada perempuan. Disamping melaksanakan tradisi bajapuik yang dianggap hanya sebagai hadiah perkawinan, masyarakat Pariaman tetap membayar mahar sesuai dengan ajaran islam.133 c.

Dari Segi Motivasi Dan Tujuan Pemberian Uang Jemputan Pada perkembangannya pemberian uang jemputan bergeser maknanya

menjadi persoalan untung rugi dan hitung-hitungan secara ekonomis dalam perkawinan, ini menandakan bahwa uang jemputan yang diberikan dalam perkawinan

133

Armaidi Tanjung, Kehidupan Bernagari di Kota Pariaman Bapeda Kota Pariaman Kerjasama, (Padang : Pustaka Artaz.2012) hlm 169

73

bajapuik telah berubah, apalagi pemberian uang jemputan ini juga disertai dengan uang hilang (uang dapur). Uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan pesta, oleh karenanya tidak dikembalikan lagi dan menjadi milik laki-laki. Namun dalam perkembangannya kemudian uang dapur ini berubah bentuk menjadi mobil, sepeda motor, rumah, atau uang jutaan rupiah, yang jumlahnya lebih besar daripada uang japuik itu sendiri, dan tidak ada aturan yang mengatakan bahwa uang itu akan dikembalikan bila perkawinan tidak jadi dilangsungkan.134 Fenomena demikian mencerminkan telah terjadi pergeseran nilai. Dulu, budi dan nilai moral yang dikedepankan. Karena munculnya fenomena uang jemputan, nilai bergeser kepada yang bersifat kebendaan, materialistis; uang seakan-akan menentukan segala-galanya, termasuk bagi orangtua dalam mencarikan jodoh. Jika tidak punya uang untuk membayar uang hilang, besar kemungkinan dia tidak bakal dapat menantu yang diinginkan. Akibat kompetisi dalam mencari menantu, yaitu dengan cara berlomba-lomba memperbesar uang jemputan untuk suatu pernikahan, demi harga diri dan untuk sebuah rasa malu, para orangtua tidak segan-segan menggadaikan sawah-ladang untuk menyediakan uang hilang. Untuk orangtua yang mempunyai lebih dari satu anak perempuan, persoalan uang hilang semakin menjadi persoalan berat untuk dipikirkan.

134

Sulistyowati Irianto, Jurnal Revitalisasi Hukum adat berspektif keadilan jender.HUMA(Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis,hlm 8

74

Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa posisi perempuan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai kelompok yang tersubordinasi laki-laki dan tidak setara dengan laki-laki dalam arena publik. Bagaimanapun tingginya pendidikan perempuan, nilai uang jemput dan uang hilang tetap menjadi tuntutan adat, bahkan harus lebih tinggi lagi. Jika uang jemput dan uang hilang kepada suami rendah nilainya, keluarga perempuan akan dicemooh masyarakat. Dengan adanya tradisi uang jemputan dan uang hilang, anak perempuan dipandang sebagai beban keluarga, bahkan juga menjadi momok masyarakat karena dipandang memelaratkan pihak keluarga anak perempuan.135 Tradisi uang jemputan menggambarkan berlangsungnya proses hegemoni ideologi patriarki dalam hubungan-hubungan sosial, yang di dalamnya tersembunyi kepentingan komunitas laki-laki sebagai kelas yang superior, terjadi penindasan hakhak sosial perempuan sebagai anggota masyarakat. Ini potret terjadinya proses diskriminasi jender. Dalam kasus tradisi uang jemputan dan uang hilang, prestasi setinggi apa pun yang diraih perempuan dan setinggi apa pun kualitas intelektual perempuan tetap saja tidak dapat mengangkat status sosial mereka setara dengan lakilaki.136 Perkembangan perubahan bentuk dan tujuan dari uang jemputan ini menimbulkan kekhwatiran terhadap persoalan harta yang di dapat di dalam perkawinan bajapuik ini. Sehingga menimbulkan permasalahan ketidakadilan terhadap wanita ataupun permasalahan terhadap kedudukan harta yang di dapat dalam perkawinan bajapuik.

135 136

Sulistyowati Irianto, Op. cit ,hlm 8 Ibid ,hlm 8

75

Berdasarkan wawancara dengan KAN dan masyarakat

perubahan itu

disebakan oleh harta yang menjadi pokok dalam perkawinan bajapuik. Harta yang diberikan itu sesuai dengan kemampuan pihak perempuan dengan pepatah minangnya malihek jan ka ateh mengukua bayang diri dalam artinya pemeberian itu harus sesuai dengan kemampuan keluarga perempuan.137 Berikut tabel yang mengambarkan tabel perkembangan uang jemputan dulunya dan berkembang sampai saat ini : Tabel VIII Perbandingan Mengenai Motivasi Dan Tujuan Pemberian Jemputan Dulu Sampai Sekarang Ini No

Tujuan dan Motivasi dulunya

1

Melaksankan Adat Bajapuik

2

Penghargaan Terhadap Status dan Gelar si Laki-laki yang dilihat dari gelar adatnya seperti gelar Sutan, sidi, dan Bagindo

Tujuan dan Motivasi Sekarang Melaksanakan Adat bajapuik yang telah turun-menurun Penghargaan Terhadap Status dan Gelar terhadap si Laki-laki

Tujuan ekonomis untuk bisa mendapatkan menantu yang kaya sehingga bisa membahagiakan anaknya Untuk meningkatkan status sosial ------------------------------dilingkungan masyarakat sekitar 4 terhadap pelaksanaan adat perkawinana bajapuik yang mahal dan berkelas. Sumber : Dianalisa dari desertasi, Maihasni,2010, Bentuk Perubahan Dan Pertukaran Perkawinan Bajapuik,Jurnal trandisiplin sosiologi,komunikasi dan ekologi,Bogor. IPB 3

----------------------------

137

Maret 2015

Rustam Jalaludin Datuak Simarajo, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Limau Puruik, tgl 7

76

d. Dari Proses Pelaksanaan Pemberian Uang Jemputan Saat ini ada juga sebagian masyarakat yang dalam pelaksanaanya pemberian uang jemputan di berikan oleh laki-laki calon pengantin pada pihak perempuan karena ketidakmampuan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan yang diminta mamak dan keluarganya sehingga si laki-laki memberikan harta/barang sebagai uang jemputan pada pihak perempuan yang nantinya juga diberikan kepadanya. Tetapi pemberian ini tidak boleh diketahui oleh mamak ataupun keluarganya apabila dalam kasus ini ia tidak disetujui oleh keluarga atau niniak mamak laki-laki kalau pihak wanita tidak mampu memberi uang jemputan. Selain kasus yang seperti itu ada juga berdasarkan kesepakatan pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk memberikan uang jemputan pada pihak perempuan yang nantinya juga diberikan kepada pihak perempuan tapi tetap dalam perundingan niniak mamak disebutkan pemberian pihak perempuan yang dikena ini dilakukan demi menjaga malu dan pretise sosial di lingkungan masyarakatnya kesepakatan dalam kasus ini disebut juga kesepakatan dibawah meja.138 e.

Perkembangan Minangkabau

Menganai

Status

Calon

Mempelai

Laki-Laki

Di

Status calon mempelai laki- laki dalam bentuk perkawinan Minangkabau yang dahulunya merupakan sumando bertandang dimana pepatah Minangnya sebagai abu daiteh tunggu artinya kedudukan dan peran yang disandang seorang tentang orang Sumando yang lemah dan tidak mempunyai kuasa dari pihak keluarga 138

Wawancara dengan Rustam Jalaludin Datuak Simarajo, KAN (Kerapatan Adat Nagari) Limau Puruik, tgl 7 Maret 2015

77

perempuan.139 Pemahaman yang menimbulkan anggapan terhadap laki-laki Minang kalau telah berpisah maka ia pergi saja dari rumah istrinya dan membawa pakainya saja sebagai bekal kelanjutan hidupnya selanjutnya. Peran suami (laki-laki) dalam perkawinan sumando bertandang ini telah terjadi perubahan saat sekarang ini si suami mempunyai peran penting yang lebih besar dalam keluarganya serta mempunyai kuasa dan tanggung jawab besar terhadap istrinya terjadilah keluarga inti (nuclear family) dalam bentuk perkawinan Sumando Menetap.140 Perubahan dari bentuk perkawian sumando menatap ini menimbulkan peluang kuasa suami di dalam lingkungan pihak perempuan yang berkaitan dalam keluarga intinya. Perubahan ini juga menimbulkan hak laki–laki yang berkaitan dengan harta pencarian mulanya berasal dari modal kekayaaan perempuan yang dibina secara bersama untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangganya.

139

Bushar Muhamad, Op.cit hlm 16 Ridwan Syaukani,. Perubahan Peran Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Padang Pariaman. (Semarang: Tesis UNDIP, 2003) hlm 7 140