BAB II PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR ADANYA AKTA PERDAMAIAN ANTARA PARA AHLI WARIS

26

BAB II PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR ADANYA AKTA PERDAMAIAN ANTARA PARA AHLI WARIS A. Pembagian Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.42 “Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva ) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama”.43 Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar 42

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syahril Sofyan, Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 5. 43

26

Universitas Sumatera Utara

27

bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”44. Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (ab intestato) dan ahli waris karena wasiat (testamentair). 1.

Ahli waris karena undang-undang ( ab intenstato) Ahli waris karena undang-undang atau ab intestato merupakan keluarga yang

sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. “Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris”45. Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula. a.

Golongan pertama

44 45

Sudarsono, Op.Cit, hlm. 24. M.U. Sembiring, Op.Cit, hlm. 2.


28

Golongan pertama merupakan golongan paling dekat dengan pewaris, yaitu istri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian 46, maksudnya bila mana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang di bawahnya, jika ahli waris yang diatasnya telah meniggal terlebih dahulu dari pewaris. “Menurut Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawaninan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”.47 Pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian warisan. Begitu juga dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris tetap berhak mendapatkan warisan, dan anak dari perkawinan keberapapun selagi masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin tetap mendapatkan bagian warisan. Lain hal dengan istri atau suami,

46

Penggantian maksudnyadimana ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, maka ahli waris dari yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris tersebut naik menggantikan posisi ahli waris sebenarnya. 47 Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


29

jika putusnya perkawinan karena perceraian48 maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan istri telah berakhir dan adanya pemisahan tersendiri. Namun anak tidak dapat diperlakukan dengan demikian, sehingga sampai kapanpun adanya hak anak dalam pewarisan terhadap ibu dan atau ayahnya. Begitu juga dengan keturunan dari anak-anak si pewaris, jika anak dari pewaris meninggal dunia terlebih dahulu, maka warisan turun kepada cucu atau keturunan sah dari si anak (masih hubungan darah). Yang mana kalimat dari Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan mewarisi pancang demi pancang yang bermaksud sebatas hanya sebagai pengganti dalam pewarisan. Pada golongan pertama adanya hak suami atau istri dalam pewarisan untuk saat ini, namun tidak demikian sebelum tahun 1935. “Persamaan waris suami atau istri dengan seorang anak sah itu baru terjadi setelah adanya perubahan undang-undang, yaitu di Indonesia tahun 1935 (staatsblaad tahun 1935 nomor 488), sebelum tahun 1935 suami atau istri terpanggil sebagai ahli waris apabila tiada atau musnahnya sanak keluarga sedarah sampai dengan derajat ke 12, sehingga pada sebelum tahun tersebut jarang sekali seorang janda atau duda medapatkan warisan dari almarhum atau almarhumah suami atau istrinya. Sebagai akibat dari dipersamakannya janda atau duda dengan seorang anak sah itu, maka apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau keturunan lain, maka janda atau duda tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum atau almarhumah suami atau istrinya mendahului orang tua, saudara-saudara kandung dan yang lainnya”.49 Pembagian pada golongan pertama dengan anak-anak sah dan janda atau duda, maka pembagiannya sama rata, yang mana pembagian janda atau duda setara dengan anak-anak. Seperti contoh : 48

Perceraian merupakan salah satu hal yang mengakibatkan bubarnya perkawinan, Pasal 199 angka 4e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 49 Komar Andasasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), Op.Cit, hlm. 192.


30

Skema 1 Pembagian waris terhadap golongan pertama A

B

C Keterangan skema 1: A (pria) semasa hidup menikah dengan B (wanita) dan memiliki anak C (pria). Penjelasan dari skema 1 ialah A meninggal dunia dengan ahli waris B dan C, maka istri dan anak merupakan golongan pertama dan mengenyampingkan golongangolongan yang lain. Pembagiannya masing-masing B dan C mendapat ½ (seperdua) atau setengah bagian untuk masing-masing. Begitu juga jika anaknya lebih dari satu, misalnya dua atau tiga dan seterusnya maka pembagian sama besarnya. Dalam perhitungan tersebut berlaku jika tidak adanya harta persekutuan dalam perkawinan pewaris, namun jika adanya harta persekutuan setiap hendak mulai pembagian warisan maka awalnya dikeluarkan harta persekutuan terlebih dahulu. Pada kasus skema 1 di atas jika adanya harta persekutuan maka perhitunganya: 1) Langkah awal pisahkan harta persekutuan, yang mana harta perseketuan merupakan ½ (seperdua) bagian dari harta peninggalan. Sehingga sisa harta peninggalan menjadi ½ (seperdua) bagian; 2) Sisa harta peniggalan ½ (seperdua) bagian tersebutlah yang merupakan bagian anak beserta istri yang dipersamakan dengan anak bagiannya. Sehingga ½


31

(seperdua) bagian x ½ (seperdua) = ¼ (seperempat) bagian untuk masingmasing; 3) Bagian istri menjadi ½ (seperdua) + ¼ (seperempat) = ¾ bagian, sedangkan anak mendapatkan ¼ (seperempat) bagian. “Bagian istri atau suami yang hidup terlama dengan dipersamakan dengan seorang anak bermaksud untuk melindungi kepentingan anak , terutama untuk janda yang almarhum suaminya kawin lebih dari satu. Perhatikan bunyi Pasal 852a dan 902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak kodifikasi 1935 suami atau istri yang kedua atau selanjutnya terdahulu, hak atas keuntungan karena perkawinan atau pewarisan dibatasi, yaitu suami atau istri yang kedua atau selanjutnya tidak boleh mendapat keuntungan yang lebih banyak dari bagian anak, dengan batas maksimum seperempat dari budel/barangnya istri atau suami (pewaris) yang kawin lagi itu. Pembatasan dimaksud baru tejadi, apabila terdapat perkawinan yang terdahulu. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya untuk anak-anak saja melainkan juga cucu pewaris dari perkawinan terdahulu, jika mereka bertindak sebagai ahli waris pengganti”.50

Lain hal jika perkawinan berlangsung dua kali, dimana perkawinan pertama putus karena perceraian dan salah satu dari suami atau istri menikah kembali dan adanya anak dari perkawinan terdahulu, maka pembagiannya sebagai berikut : Skema 2 Pembagian waris golongan pertama terhadap ahli waris dari perkawinan lebih dari satu D

E G

F H

Keterangan skema 2: E (pria) semasa hidup menikah dengan D (wanita) dan memiliki anak G, namun E dan D bercerai. Kemudian E 50

R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, (Surabaya : Air Langga University Press, 2000),hlm.193.


32

menikah untuk kedua kali dengan F (wanita) dan memiliki anak H. Pada skema 2 merupakan perkawinan berlangsung dua kali, dengan adanya anak dari perkwaninan terdahulu, dimana E (pria) meninggal dunia, yang mana E semasa hidup pernah menikah dengan D (wanita) dan memiliki satu anak yaitu G, perkawinan tersebut putus karena perceraian dan E menikah kembali dengan F (wanita) dan memiliki anak satu yaitu H. Dalam hal ini berlaku Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dimana istri kedua tidak lebih dari batas maksimal ¼ (seperempat) bagian saja, maka dari itu ¼ (seperempat) bagian dikeluarkan dahulu untuk istri kedua dan dua anak tersebut mendapatkan ¾ (tiga perempat) bagian, dengan bagian masing-masing ½ (seperdua) x ¾ (tiga perempat) memperoleh sebesar 3/8 (tiga perdelapan) bagian untuk G dan H. Pada golongan pertamalah paling banyak kasus-kasus yang nyata terdapat di lapangan, dimana satu keturunan dan bagian yang seharusnya sama besar tidak dapat terlaksana karena alasan-alasan yang sering dikemukakan, yaitu ketidaktahuan serta ketamakan akan harta warisan atau harta peninggalan. Seperti kasus yang sebagai contoh yang telah dipaparkan pada latar belakang bagian Bab I pendahuluan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt/2012. Dimana adanya kasus warisan yang telah sepuluh tahun tidak terbagi, padahal ahli waris yang terdapat hanya sebatas golongan pertama, lima bersaudara, dengan pembagian 1/5 (seperlima) bagian perorang, namun pembagian tersebut tidak terlaksana dikarenakan adanya perdamaian yang berisikan


33

penguasaan sepihak oleh ahli waris yang menghilangkan hak waris dari anak pertama. b.

Golongan kedua Apabila bila seorang meningal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri atau

keturunan, maka dipanggillah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara.51 Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini telah diatur dengan baik dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Golongan kedua adalah orang tua dan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris. Tiap orang tua yang ditinggal medapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari ¼ (sepermpat) bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris”.52 Berdasarkan Pasal 854 sampai dengan Pasal 855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana jika pewaris tidak adanya meninggalkan istri atau suami serta keturunan yang sah, maka harta peninggalan berhak jatuh kepada orang tua dan saudara-saudara kandung dari pewaris. Yang mana ketentuan bagian dari orang tua tidak boleh kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari harta peninggalan. Pembagian yang diperuntukan untuk saudara-saudara kandung dari pewaris merupakan sisa dari bagian orang tua, baik saudara seayah dan seibu maupun saudara dari perkawinan kedua atau seterusnya dari salah satu orang tua pewaris. 51

A.Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I, (Jakarta : PT. Intermasa, 1986), hlm. 44. 52 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm.238.


34

Orang tua masing-masing mendapatkan bagian yang sama dengan saudarasaudara kandung, akan tetapi ayah dan ibu tersebut masing-masing tidak boleh kurang dari ¼ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan. Jika tidak ada saudarasaudara sekandung, maka masing-masing orang tua mendapat ½ (seperdua) atau setengah bagian dan salah satu dari orang tua itu meninggal, maka orang tua yang masih hidup mewaris seluruh harta warisan itu. Jika kedua orang tua meninggal terlebih dahulu, maka saudara-saudaranya sekandung mewaris untuk seluruhnya.53 Ketentuan bahwa para saudara sama besar haknya terhadap warisan saudara mereka yang meninggal dunia, hanya berlaku selama mereka itu adalah saudara kandung dari pewaris. Akan tetapi jika diantara mereka ada saudara tiri dari pewaris maka pembagian dari warisan itu menjadi lain caranya. Pada hal ini lebih terinci jika dipaparkan dalam contoh kasus, yaitu : Skema 3 Pembagian waris terhadap golongan kedua A B

C Keterangan skema 3: C meniggal dunia, dengan meniggalkan ahli waris A (ayah) dan B (ibu). Skema 3 di atas dimana pewaris C meninggalkan orang tua, yaitu A (ayah) dan B (ibu), dalam kasus ini maka orang tua masing-masing mendapatkan ½ (seperdua) bagian, jika dalam hal lainnya salah satu orang tua meninggal terlebih 53

R. Soetojo Prawirohamidjojo,Op.Cit, hlm.20.


35

dahulu, maka yang hidup terlama hanya satu orang tua saja, maka sepenuhnya harta peninggalan hak dari salah satu orang tua hidup yang terlama. Skema 4 Pembagian waris terhadap golongan kedua yang mana turut serta saudara kandung A

B

C

E D

Keterangan skema 4: D meniggal dengan meninggalkan dua saudara C dan E serta kedua orang tua A (ayah) dan B (ibu). Kasus dari skema 4 tersebut di atas, di mana yang D meniggal dunia dan meninggalkan A (ayah), B (ibu), C dan E merupakan saudara kandung. Pembagiannya sama rata ¼ (seperempat) untuk masing-masing. A, B, C dan E samasama mendapatkan ¼ (seperempat) bagian. Karena bagian orang tua tidak kurang dari ¼ (seperempat) bagian. Skema 5 Pembagian warisan terhadap golongan kedua mengenai Pasal 855 KUHPerdata A C

B D

E

F

Keterangan skema 5: F meninggal dengan meniggalkan tiga saudara kandung dan ayah (A) serta ibu (B), yang mana ketentuan orang tua tidak boleh kurang dari ¼ (seperempat) bagian.


36

Skema 5 memberikan penjelasan dimana pewaris F meninggalkan orang tua dan tiga saudara kandung, dalam kasus seperti ini tidak boleh langsung dibagi 1/5 (seperlima) bagian, karena orang tua paling kecil bagian hanya diperbolehkan ¼ (seperempat) bagian. Karena itu langkah awal dilakukan adalah mengeluarkan bagian kedua orang tua terlebih dahulu, dimana masing-masing orang tua mendapat ¼ (seperempat) bagian, dan sisanya ½ (seperdua) bagian merupakan bagian saudarasaudara kandung dari pewaris F, yaitu C, D, dan E. Hitungannya ½ x 1/3 jadi 1/6 (seperenam) bagian untuk tiap masing-masing saudara-saudara kandung. Sehingga pembagiannya menjadi: 1) A (ayah) mendapatkan ¼ (seperempat) bagian; 2) B (ibu) mendapatkan ¼ (seperempat) bagian; 3) C,D, dan E masing-masing mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian. Skema-skema kasus di atas merupakan kasus dimana hanya hubungan saudara kandung seayah dan seibu, jika beda salah satu orang tua dari saudara kandung pewaris,maka sistem perhitungannya tidak sama dengan sistem perhitungan atau pembagian yang telah dipaparkan di atas. “Menurut Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian yang jatuh pada saudara dan saudari-saudari dibagi sama rata diantara mereka jika mereka semua adalah saudara-saudari kandung dari pewaris. Namun jika diantara mereka ada saudara-sadari tiri maka bagian warisan harus terlebih


37

dahulu diadakan pembelahan (kloving) warisan itu dalam dua bagian yang sama besarnya”.54

“Pembagian antara saudara dilakukan sama rata, asalkan mereka dilahirkan dari perkawinan yang sama. Jika mereka dilahirkan dari berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi (seluruh warisan sesudah dipotong bagian orang tua pewaris) harus dibagi menjadi dua bagian antara garis ayah dan garis ibu pewaris ( pembagian dua ini disebut splitsing). Saudara seayah seibu memperoleh bagian mereka dari kedua garis dan yang seibu atau seayah hanya dari garis mereka aja”.55 Tan Thong Kie dalam hal ini menggunakan dua istilah, dimana penggunaan kloving dan splitsing yang mana makna tujuannya sama. Kasus pada golongan kedua ini khususnya pada kasus dimana ahli waris dilahirkan dari berbagai perkawinan, maksudnya baik kedua orang tua atau salah satu dari orang tua pewaris menikah lebih dari satu, sehingga pewaris memiliki saudara tiri atau saudara seayah atau saudara seibu. Contoh pemaparan kasus ini sebagai berikut : Skema 6 Pembagian warisan pada golongan kedua denga kloving A

B E

C F

G

D H

Keterangan skema 6: G meninggal dunia, yang mana G memiliki saudara kandung F dan saudara tiri yaitu E dan H, karena orang tua kandungnya bercerai dan sama-sama 54

M.U. Sembiring, Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Op. Cit, hlm. 26. 55 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 239.


38

menikah untuk kedua kalinya, serta sama-sama memiliki anak juga dari perkawinan yang kedua kalinya. Sehingga dalam pembagian tersebut harus adanya kloving atau pembelahan. Skema 6 merupakan kasus dimana orang tua dari G yaitu B dan C menikah dua kali, pembagian waris dengan kasus ini menggunakan sistem kloving atau pembelahan. Ada beberapa langkah penyelesaian perhitungannya yang dilakukan: 1) Keluarkan bagian orang tua dari pewaris, B (ayah) dan C (ibu); masingmasing mendapatkan ¼ (seperempat) bagian, sehingga sisa harta peninggalan ½ (seperdua); 2) Sisa harta peninggalan sebesar ½ (bagian), dibagi dua sisi, yaitu sisi ayah dan sisi ibu. Dimana saudara sisi ayah E dan F, sedangkan saudara sisi ibu F dan H. Dari hal ini barulah jelas yang dipaparkan di atas tadi, bahwa saudara seayah seibu mendapat bagian dua kali perhitungan, sedangkan saudara seayah atau seibu hanya sekali perhitungan. Sehingga ½ x ½ = ¼ . ¼ (seperempat) untuk sisi ibu dan ¼ (seperempat) untuk sisi ayah. 3) Sisi ibu : ¼ x ½ = 1/8 ; sisi ayah : ¼ x ½ = 1/8. Sehingga bagian masingmasing yaitu E mendapat 1/8, F mendapat 1/8 +1/8 = 1/16, dan H mendapat 1/8 bagian. 4) Pembagian warisan yang diterima oleh ahli waris dari kasus skema 6 adalah: a) Ayah ( B)

: ¼ (seperempat) bagian;

b) Ibu (C)

: ¼ (seperempat) bagian;

c) Saudara seayah seibu (F)

: 1/16 (seperenam belas) bagian;

d) Saudara seayah (E)

: 1/8 (seperdelapan)bagian;

e) Saudara seibu (H)

: 1/8 (seperdelapan) bagian.


39

c.

Golongan ketiga “Bilamana orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan

keturunan atau suami atau istri atau orang tua, saudara atau keturunan saudara, maka sanak keluarga dalam garis lurus keatas merupakan ahli waris”.56 “Jika seorang meninggal tanpa keturunan, suami atau istri, ataupun saudrasaudara, harta warisan dibelah dua (kloving) antara hubungan darah di garis ayah dan hubungan darah di garis ibu, kedua-duanya di garis lurus ke atas, dengan ketentuan bahwa hubungan darah di garis lurus ke atas yang terdekat derajatnya mendapat seluruh warisan”.57 Dalam hal permasalahan pembagian dalam golongan ketiga ini sedikit rumit, karena sebelum menentukan ahli waris yang termasuk golongan ketiga, harus adanya penentuan silsilah yang diketahui oleh pihak yang akan membagi warisan tersebut. Jika salah penarikan silsilah keluarga keatas, maka salah juga penunjukan ahli warisnya. Dikarenakan itu dalam pembagian waris yang termasuk kedalam golongan ketiga harus jelas alur silsilah keturunan keluarga dari si pewaris. Untuk mempermudah dalam menganalisa pembagian waris terhadap golongan ketiga akan dituangkan dalam beberapa contoh kasus yang ada, yaitu : Skema 7 Pembagian waris terhadap golongan ketiga A

.

.

.(ayah)

C .(ibu)

Q

56

Komar Andasasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori danPraktek), Op.Cit, hlm. 205. 57 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 241.


40

Keterangan skema 7: Q meninggal dengan meninggalakn ahli waris dari dua sisi, sisi ayah dan sisi ibu. Kakek dari sisi ayah (A) dan Nenenk dari sisi ibu (B), sehingga mengharuskan adanya pembelahan dalam pembagian waris. Pada skema 7 di atas, Q meninggal dengan meninggalkan kakek dari sisi ayah dan nenek dari sisi ibu, dimana ayah dan ibu dari almarhum Q sudah meninggal terlebih dahulu. Sehingga adanya pembelahan terhadap dua sisi itu, yaitu sisi ayah dan sisi ibu, sehingga sisi ayah ½ (seperdua) bagian untuk kakek dan sisi ibu ½ (seperdua) bagian untuk nenek. Begitu seterusnya, dengan ketentuan derajat keatas yang terdekat lebih didahulukan, sehingga menutup kesempatan mewaris bagi derajat keatas yang lebih jauh jarak derajatnya kepada pewaris. Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 843 dan 851 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:58 1) Tidak ada penggantian tempat atau kedudukan terhadap keluarga sedarah dalam garis menyimpang ke atas, dan 2) Pembelahan atau kloving itu hanya terjadi satu kali saja, sehingga dalam cabang-cabang pembagian tidak terjadi lagi pembelahan. Pada kasus terjadinya pembelahan atau kloving perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Langkah awal dilakukan pembelahan, dimana sebelum dilakukan pembagian harta warisan kepada golongan ketiga; 58

Komar Andasasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori danPraktek), Op.Cit, hlm.206.


41

b) Setelah pembelahan dilaksanakan dan dipisahkan antara bagian keluarga pihak ayah dan bagian keluarga pihak ibu, selanjutnya harta warisan tersebut dibagi secara biasa yang telah ditentukan oleh undang-undang; c) Pada setiap golongan pihak atau keluarga yang derajatnya lebih dekat kepada pewaris mengenyampingkan yang lainnya d.

Golongan Keempat Para ahli waris keempat ialah semua keluarga sedarah diluar ahli waris

golongan pertama, kedua dan ketiga, selagi masih dalam batas derajat kekeluargaan yang masih diperkenankan oleh undang-undang untuk mewaris. Semua itu adalah keluarga sedarah garis kesamping dan keturunannya (jika adanya penggantian tempat).59 Pada pewarisan keluarga sedarah dalam garis ke samping (menyimpang) terjadi jika dalam hal golongan pertama, golongan kedua dan golongan ketiga tidak ada lagi. Jika golongan ketiga itu tidak ada maka setiap setengah bagian dari ayah atau ibu jatuh pada saudara-saudara sepupu dari si pewaris, yaitu yang sekakek atau senenek dari si pewaris secara sama rata dan tidak dibedakan antara saudara-saudara penuh atau tidak. Jika ini pun tidak ada, maka harta warisan jatuh pada keluarga yang sekakek buyut atau senenek buyut dengan pewaris. Dalam hal ini akan ada penggantian waris, apabila warisan ini meniggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, maksudnya mereka digantikan oleh anak-anaknya atau keturunannya. e.

Anak luar kawin 59

M.U Sembiring, Op.Cit, hlm. 28


42

Ahli waris ab intestato,dalam hal keturunan sedarah salah satunya adalah anak. Adanya anak sah dan anak luar kawin, anak sah merupakan anak yang dibenihkan atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, baik sah menurut agama dan sah menurut perturan perundang-undangan. Sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan kedua orang tua yang tidak menikah melainkan hidup bersama (samenleven). Anak yang terlahir dari hubungan hidup bersama hanya ada hubungan hukum, terutama hukum perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayah harus adanya pengakuan terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawaninan yang sah, sedangkan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 43 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.60 Bagi anak luar kawin adanya pilihan yang dapat ditempuh bagi orang tua anak luar kawin tersebut agar adanya hubungan perdata yang timbul antara anak luar kawin dan orang tuanya, terutama ayah biologis dari si anak luar kawin itu. Pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan cara pengesahan atau pengakuan. Segala hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan anak diluar kawin tersebut. Dalam hal anak luar kawin Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membagi secara jelas yang anak luar kawin ini, namun dari Pasal 272 dan Pasal 283

60

Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


43

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adanya pembagian, yaitu : 1) Anak luar kawin biasa; 2) Anak zinah dan; 3) Anak sumbang. Anak luar kawin biasa, maksudnya dimana anak tersebut dibenihkan oleh wanita dan pria yang tidak terikat perkawinan dan tidak adanya hubungan tali darah. Baik gadis dengan bujang maupun janda dengan duda ataupun kebalikannya, yang intinya wanita dan pria itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lainnya. Sehingga adanya keleluasaan dalam pengesahan maupun pengakuan, sedangkan bagi anak zinah dan anak sumbang tidak diperbolehkan pengakuan apalagi pengesahan. a.

Pengakuan Anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris dalam hukum waris sepanjang

adanya hubungan perdata antara anak tersebut dengan pewaris. Antara anak dengan ayah hubungan waris mewaris terjadi hanya dengan adanya pengakuan. Anak yang tidak sah, hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari ibunya, dengan adanya pengakuan dari ayah anak tersebut merupakan anak luar kawin dari ayah yang mengakuinya. Hubungan anak luar kawin yang diakui tidak adanya hubungan perdata dengan keluarga orang tua yang mengakuinya. Sebaliknya juga begitu, keluarga dari orang tua yang mengakui anak luar kawin itu tidak ada hubungan perdata dengan anak luar kawin yang diakui.


44

Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan61. Kedudukan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka adanya hak mewaris bagi anak yang diakui tersebut. Pengakuan bagi anak luar kawin merupakan pengakuan yang dilakukan oleh orang tua dari anak luar kawin itu baik ayah maupun ibunya mengakui anak luar kawin tersebut sebelum perkawinan selanjutnya dari salah satu orang tuanya. Jika pengakuan dilaksanakan dalam masa perkawinan salah satu dari orang tua anak luar kawin tersebut, baik ayah maupun ibunya, maka dampak hukum waris untuk pengakuan anak tersebut tidak ada sama sekali. Hak mewaris dari anak luar kawin tersebut tidak ada, hanya sebatas pengakuan saja bagi orang tuanya. Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan “anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang”. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri

61

M.U. Sembiring, Op.Cit, hlm.12-13.


45

atau suaminya, tidak akan merugikan baik bagi istri maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang baru”. Pengakuan bagi anak luar kawin dalam hukum waris perdata adanya bagian hukum waris aktif dan hukum waris pasif. Hukum waris untuk bagian anak luar kawin yang diakui adanya hukum waris aktif dan hukum waris pasif. Hukum waris aktif terjadi apabila anak luar kawin adalah seorang ahli waris, sedangkan hukum waris pasif terjadi apabila anak luar kawin adalah pewaris. Hukum waris aktif tercakup dari Pasal 862 sampai dengan Pasal 866, Pasal 872 dan Pasal 873 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak dari anak luar kawin ini atas harta warisan, pada hakekatnya sepenuhnya sama dengan hak dari keluarga sedarah yang sah. Besar bagian dari anak luar kawin dalam mewaris tergantung dari derajat kekeluargaan sedarah dari para waris yang sah. Anak luar kawin yang diakui jika mewaris dengan golongan satu mendapat bagian 1/3 (sepertiga) bagian untuk masing-masing anak luar kawin. Jika mewarisi dengan golongan dua anak luar kawin tersebut mendapat ½ (setengah) dalam hal ini untuk kelompok bukan untuk masing-masing. Dalam hal mewaris dengan golongan ketiga anak luar kawin tersebut mendapatkan ¾ (tiga perempat) bagian. Hal ini dituangkan dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu62 “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah; jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis keatas ataupun saudara 62

Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


46

laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewarisi setengah dari warisan; dan jika hanya sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat. Jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin”. Pada bagian dimana si meninggal tidak adanya meninggalkan ahli waris sedarah maka anak luar kawin yang diakui tersebut dapat keseluruhan harta warisan dari si meninggal, sebagaimana bunyi Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan”.63 Pengakuan anak luar kawin menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilaksanakan dengan 4 cara, yaitu:64 1) Dengan akta Notaris; 2) Pada akta kelahiran; 3) Pada akta perkawinan, yang mana sekaligus pengesahan; 4) Dengan akta khusus dari Kantor Dinas Kependudukan. Salah satu contoh kasus pewarisan bagi anak luar kawin yang telah diakui adalah kasus keluarga Boenjamin, yang mana pewaris semasa hidup menikah dua kali dan sekali hidup bersama (samenleven). Anak yang dilahirkan dari samenleven tersebut ada 6 anak dan keenamnya di akui sebelum perkawinan ke dua oleh pewaris. Sehingga adanya hak mewaris bagi keenam anak tersebut terhadap warisan dari pewaris.

63 64

Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. MU. Sembiring, Op.Cit, hlm. 15-16.


47

Pewarisan bagi anak luar kawin jika dituangkan dalam contoh dengan skema waris seperti yang akan terlihat di bawah ini: Skema 8 Pembagian waris terhadap anak luar kawin yang diakui C

d

A ---------------------- B

e

f ( f anak diakui oleh A)

Keterangan skema 8: A (pria) semasa hidup samenleven dengan B memiliki anak f yang telah diakui oleh A sebelum perkawinannya denga C dan memiliki anak d dan e. Skema 8 merupakan skema waris yang mana adanya anak luar kawin ikut mewaris bersama dengan golongan pertama. A (pria) semasa hidupnya pernah hidup bersama dengan wanita bernama B, yang mana kemudian A pisah dengan B dan A menikah secara resmi baik agama dan hukum dengan C, dalam hal ini berlaku Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari hidup bersama A dengan B melahirkan seorang anak bernama f yang telah diakui oleh A sebelum A menikah dengan C. Serta dari perkawinan A dengan C lahir 2 orang anak bernama d dan e. dalam pembagian waris dengan adanya anak luar kawin maka adanya beberapa tahap yang harus dilakukan.


48

a) Karena f mewaris dengan golongan pertama, maka f berhak 1/3 bagian. Jadi perhitungan awal untuk f, 1/3 x ¼ = 1/12. Sisanya 1-1/12= 11/12. 11/12 ini lah bagian untuk C, d dan e. b) Masuk kedalam perhitungan C, d dan e. masing-masing mendapatkan 11/12 x 1/3= 11/36 bagian. c) Bagiag C, d, dan e adalah 11/36 bagian masing-masing; sedangkan f mendapat 1/12 bagian. Selanjutnya mengenai hak waris pasif bagi anak luar kawin yang diakui, hak waris pasif sesuai dengan penjelasan di atas, dimana anak luar kawin yang di akui tersebut kedudukannya sebagai pewaris. Dalam hal ini adanya ketentuan tersendiri, hak waris pasif terjadi jika anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak memiliki keturunan. Pengakuan yang dilakukan oleh ayah atau ibu dari si anak luar kawin tersebut harus sewaktu anak masih hidup, karena pengakuan setelah meninggal dunia tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang mengakui, serta pengakuan tersebut juga tidak selama perkawinan selanjutnya dari ayah atau ibu anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin yang diakui tersebut meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan, namun ayah atau ibunya masih ada, maka ayah atau ibunya berhak menerima warisan tersebut. Jika ayah atau ibu dari anak luar kawin tersebut masih ada keduanya, maka ayah dan ibu mendapat ½ (seperdua) bagian. Sebagaimana bunyi Pasal 870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “warisan seorang anak luar kawin, yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan


49

maupun suami atau istri, adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya, jika keduanya telah mengkuinya”.65 b.

Pengesahan Pengesahan terhadap anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata diatur mulai Pasal 272 hingga Pasal 279 . “Pengesahan merupakan satu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak yang diakui, naik statusnya menjadi anak yang disahkan”.66 Pengesahan dilaksanakan dengan pernikahan kedua orang tua anak yang status awalnya diakui. Dimana orang tua biologis dari si anak yang diakui. Dengan demikian anak yang statusnya dari diakui menjadi sah sama dengan anak sah yang lahir dari perkawinan resmi dari pasangan suami istri, baik secara agama maupun secara hukum. Naiknya status anak yang diakui menjadi anak yang disahkan, maka akibat hukum dari pengakuan berubah juga, dimana pada pengakuan anak yang diakui hubungan perdata hanya sebatas orang tua yang mengakui tidak sampai kepada keluarga dari orang tua yang mengakui, baik keluarga garis keatas maupun keluarga garis kebawah. Lain halnya dengan pengesahan, anak yang disahkan telah sama statusnya dengan anak sah, dimana hubungan perdata tidak hanya sebatas orang tua

65 66

Pasal 870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. MU. Sembiring, Op.Cit, hlm. 17


50

tapi juga adanya timbul hubungan perdata terhadap dua keluarga, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu dari anak yang disahkan tadi. 2.

Ahli waris testamen (wasiat) Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan

sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.67 Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.68 Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari pewaris mengenai harta pewaris, yang mana kehendak terakhir itu dapat berupa pengangkatan ahli waris, hibah wasiat, pengangkatan executeur testamenter, dan terkadang ada juga memasukan pengakuan anak didalam wasiat.69 Pada wasiat yang memuat kehendak terakhir bukan berarti keseluruhan kehendak tersebut dapat dilaksanakan, namun adanya keterbatasan yang dapat dilaksanakan. Wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewaris, namun terkadang kehendak dari pewaris adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga legitimaris tidak mendapatkan bagian atau

dengan kata lain hilangnya hak mewaris dari

legitimaris, hal ini tidak dibolehkan oleh undang-undang. Dimana jika wasiat yang

67

Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 69 Sutrisno, Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris, (Medan,2007),hlm. 459-460. 68


51

dibuat oleh pewaris mengandung unsur penghilangan hak legitimaris maka, legitimaris berhak menuntut legitimportie dari haknya. Wasiat adanya beberapa bentuk, wasiat umum dan wasiat rahasia serta wasiat olograpis, yaitu:70 a. surat wasiat olograpis, adapun yang dimaksud dengan surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur. Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditanda tangani olehnya, sebagaimana Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan wasiat olograpis, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi,membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuat akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan Notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris, berdasarkan Pasal 932 ayat (2) dan Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. b. Surat wasiat umum, surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malahan wajib, memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur. c. Surat wasiat rahasia, wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau disegel. Notaris yang menerima penyerahan wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalamatan atau akta superscriptie, dengan dihadiri oleh empat orang saksi. Pada ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat, dimana bagiannya juga tetap dibatasi oleh undang-undang, sehingga tidak adanya ahli waris lain yang juga berhak merasa dirugikan. Dalam hal ini dikenalnya istilah legitime portie, menurut Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata legitime portie adalah suatu bagian dari harta peniggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut

70

J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Allumni, 1992), hlm. 186.


52

undang-undang, terhadapat bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, mau yang selaku wasiat. Legitime portie atau bagian mutlak telah ditentukan dalam Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana menetukan jika satu anak maka bagian mutlaknya adalah ½ (seperdua) bagian, jika dua anak maka bagian mutlaknya adalah 2/3 (dua pertiga) bagian, dan jika tiga, empat atau lebih anak bagian mutlaknya adalah ¾ (tiga perempat) bagian. Untuk bagian mutlak bagi garis lurus keatas dan anak luar kawin selamanya bagian mutlaknya adalah ½ (seperdua), yang ditentukan oleh Pasal 915 dan 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perhitungan jika adanya dalam wasiat penujukan ahli waris pihak ketiga yang tidak legitimaris serta adanya ahli waris ab intestato namun tidak merupakan legitimaris, maka berlakulah Pasl 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. B. Perdamaian Dalam Pembagian Waris Pada persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusnya jalur komunikasi, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan kepentingan pihak lainya. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasayarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperthatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar. Dengan persayaratan tersebut proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Proses


53

penyelesaian sengketa mengharuskan para pihak mengembangkan penyelesaian agar dapat diterima bersama. Pelaksanaan perdamaian dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh para pihak yang berdamai baik dengan adanya pihak penengah atau dengan kesepakatan para pihak saja. Ada pun yang dimaksud dengan pelaksanaan perdamaian yang dipaparkan di atas adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak yang dapat diklasifikasikan kepada : 1.

Perdamaian melalui sidang Pengadilan Perdamaian melalui sidang Pengadilan berlainan caranya dengan perdamaian

di luar sidang Pengadilan, perdamaian melalui sidang Pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses di depan sidang Pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan undang-undang ditentukan, bahwa sebelum perkara itu diproses (dapat juga selama diproses, sebelum adanya kekuatan hukum tetap) Hakim harus menganjurkan agar para pihak yang bersengketa berdamai. Dalam hal ini tentunya peranan Hakim sangat menentukan. Andainya Hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk menaati isi dari akta perdamaian tersebut. 2.

Perdamaian di luar Pengadilan Pada persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang bersengketa,

dalam persengketaan dapat saja pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri.


54

Dalam hal ini seperti para pihak yang bersengketa meminta bantuan kepada sanak keluarga pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian sengketa tersebut di luar sidang secara damai. Namun tidak menutupi untuk timbulnya sengketa yang sama dikemudian hari, seperti dalam hal sengketa waris, awalnya telah sepakat harta warisan tidak dibagi dahulu namun dengan pernyataan tersebut adanya ahli waris yang menguasai secara utuh seakan-akan milik pribadi, menghilangkan hak waris dari ahli waris lainya. Sedangkan awalnya kesepatakan tidak membagi harta warisan terdahulu dengan maksud dikelola bersama dan dinikmati bersama, namun kenyataanya tidak demikian. Untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama dikemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksananakan secara tertulis, yaitu dibuat dengan akta perdamaian. Penyelesaian sengketa adanya pilihan jalur Pengadilan dan jalur di luar Pengadilan. Namun adanya pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan lebih cendrung masyarakat untuk memilih penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, karena adanya faktor-faktor yang lebih kearah kebaikan dan kekeluargaan. Adanya pilihan proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yaitu Alternative Dispute Resolution (ADR), arbitrase dan musyawarah yang kesemua proses tersebut bertujuanya kepada perdamaian yang sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa. Alternative Dispute Resolution dan arbitrase lebih kepada permasalahan hukum bisnis, yang mana bersifat tertutup dan tidak memakan waktu lama seperti hal penyelesaian kasus hukum melalui jalur Pengadilan . Pada permasalahan yang timbul


55

di ranah hukum perdata di luar dari hukum bisnis, yang mana telah masuk kejalur Pengadilan tetap adanya proses perdamaian untuk awalnya, dimana ada ditunjuknya hakim untuk melaskanakan perdamaian tersebut, jika perdamaian dapat terwujud dengan keinginan kedua belah pihak yang tidak adanya unsur paksaan, maka akan adanya putusan hakim mengenai perdamaian tersebut. Alternative Dispute Resolution dan arbitrase lebih kepada permasalahan hukum bisnis. Namun tidak menutupi pada ADR adanya sistem penyelesaian sengketa yang dapat juga diterapkan untuk kasus perdata selain kasus perdata dibidang hukum bisnis, karena tujuannya sama yaitu berujung pada perdamaian dan yang mana bersifat tertutup dan tidak memakan waktu lama seperti hal penyelesaian kasus hukum melalui jalur Pengadilan, yaitu negosisasi dan mediasi. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan maupun yang berwenang mengambil keputusan.71 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai

71

Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase,( Jakarta : Ghalia Indonesia,2000), hlm.49.


56

dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan, yang memiliki unsur-unsur : a. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. b. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian. c. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. d. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengeketa. Peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran terlemah hingga yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanankan peran sebagai berikut: 1) Penyelenggara pertemuan; 2) Pemimpin diskusi netral; 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradap; 4) Pengendali emosi para pihak;


57

5) Pendorong pihak atau perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan. b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak. c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengeketa atau kasus bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan. d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah. e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah. Menurut Fuller dan Riskin yang dikutip oleh Suyud Margono dalam bukunya, ada 7 fungsi mediator :72 1) Sebagai katalisator, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi. 2) Sebagai pendidik berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usuaha dari para pihak. oleh sebab itu, mediator harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak. 3) Sebagai penerjemah, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul. 4) Sebagai nara sumber, berarti mediator harus mendaya gunakan sumbersumber informasi yang tersedia. 5) Sebagai penyandang berita jelek, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan. 72

Suyud Manggono, Op.Cit, hlm . 60.


58

6) Sebagai agen realitas, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasaranya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan. 7) Sebagai kambing hitam, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, contohnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Proses mediasi adanya tahapan-tahapan yang dilewati, yang mana harus berurutan, sehingga sinkron permasalahan yag akan diselesaikan, yaitu: a). Sepakat untuk menempuh proses mediasi Kesepakatan merupakan merupakan awal untuk memulai mediasi, para pihak yang bersengketa harus menyetujui dan mematuhi aturan dalam mediasi, sehingga lebih mudah utnuk mencapai kesepakatan. Tidak hanya sepihak saja, melaiankan kedua belah pihak. b). Memahami masalah-masalah Baik bagi para pihak yang bersengketa maupun mediator harus memahami betul duduk permasalahan yang ada. Terutama mediator, karena mediator tidak boleh berpihak dan mendengar dari satu sisi saja, harus kedua sisi dari pihak yang bersengketa. c). Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan permasalahan Maksud dari membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan permasalahan ialah dimana mediator memberikan pilihan dalam pemecahan permasalahan, pilihan tersebut tidak memberatkan kedua belah pihak yang bersengketa, dimana para pihak nyaman dengan pilihan-pilihan yang ditawarkan, sehingga adanya keterbukaan pemikiran bagi para pihak yang bersengketa bahwa sengketa bukan lah pertarungan


59

menang atau kalah, melainkan benang kusut yang harus dirapikan namun tidak merusak benang tersebut. d). Mencapai kesepakatan Proses yang telah dilewati dari tahap awal hingga tahap ketiga dengan menentukan pilihan pemecahan permasalahan, maka adanya kesepakatan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan dan lebih baik dalam bentuk otentik. kesepakatan yang telah ditentukan merupakan peraturan bagi para pihak yang bersengketa untuk tunduk dan terikat dengan kesepakatan tersebut. e). Melaksanakan kesepakatan Tahap

terakhir

merupakan

tahap

pelaksanaan

dimana

para

pihak

melaksanakan kesepakatan yang telah dipilih dan ditentukan. Kesepakatan tersebut merupakan Undang-undang bagi para pihak yang awalnya berengeketa dan harus dilaksanakan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa keberatan. Pada permasalahan yang timbul di ranah hukum perdata di luar dari hukum bisnis, yang mana telah masuk kejalur Pengadilan tetap adanya proses perdamaian untuk awalnya, dimana ada ditunjuknya Hakim untuk melaskanakan perdamaian tersebut, jika perdamaian dapat terwujud dengan keinginan kedua belah pihak yang tidak adanya unsur paksaan, maka akan adanya putusan Hakim mengenai perdamaian tersebut. Selain pilihan perdamaian yang diceritakan di atas, adanya juga jalur musyawarah yang paling awal ditempuh bagi pihak bersengketa, terutama untuk


60

sengketa waris. Pada masyarakat Indonesia mengenai waris masih hal yang tabu dan jika terbuka ke umum maka menjadi suatu aib bagi keluarga pewaris. Karena itulah para ahli waris lebih cendrung kepada musyawarah dengan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa waris. Musyawarah yang dilaksanakan bertujuan untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan yang timbul, yang mana diharapkan hasilnya merupakan perdamaian. Perdamaian merupakan jalur yang dipilih dan ditempuh untuk menghindari dan menyelesaikan permasalahan di luar Persidangan. Ada beberapa alasan pemilihan penyelesaian permasalahan melalui perdamaian yaitu dikarenakan lebih efisien waktu dan biaya yang tidak terlalu besar. “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.73 3.

Bentuk perdamaian Perdamaian yang telah disepakati, baik dari hasil musyawarah maupun dari

hal lain haruslah tertulis, sebagaimana ketentuan yang telah ditegaskan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tulisan adalah sesuatu yang memuat suatu tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran, tulisan dapat berupa akta dan tulisan yang bukan akta. Akta adalah tulisan khusus yang dibuat

73



61

untuk dijadikan bukti atas hak yang disebut didalamnya.74 Tulisan (geschrift) menurut Asser-Anema adalah “dragers van verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken, yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie adalah pengemban

tanda

baca

yang

mengandung

arti

serta

bermanfaat

untuk

menggambarkan suatu pikiran”.75 Kesepakatan dalam bentuk tertulis seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya undang-undang tidak menjelaskan secara tereprinci mengenai kata-kata “persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis”, ataupun hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis, tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk dituangkan dalam bentuk akta otentik, namun bukan berarti dalam perdamaian selalu akta di bawah tangan, sangat di anjurkan untuk menuangkan perdamaian tersebut dalam akta otentik, sehingga adanya kekuatan hukum dalam hal pembuktian jika dikemudian hari adanya sengketa yang timbul. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.76 Akta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa hukum dan ditandatangani, hal ini sesuai dengan Pasal 1867 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta itu dibuat sebagai tanda bukti, berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum yang dengan tujuan menghindari 74 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm. 190. 75 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 441. 76 Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori Dan Praktik Notaris, ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 36.


62

sengketa, sehingga dalam pembuatan akta harus sedemikian rupa sehingga apa yang diingikan untuk dibuktikan itu dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat tersebut77. Akta perdamaian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitu: a.

Sepakat mereka yang mengikat dirinya Ciri pertama dari perjanjian adalah kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak

beberapa orang (duorum vel plurium in idem placitum consensus). Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian dibangun oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.78 Sepakat atau perizinan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan terjadinya perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. b.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

77

Syafruddin Adi Wijaya, Akta Perdamaian Sebagai Jalan Penyelesaian Sengketa Tanah di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Antara Pemilik Tanah Adat Ahli Waris PA Nampati Purba Dengan PT. Bank Sumatera Utara Di Kabanjahe), Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 65-66. 78 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariata, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2011), hlm. 5-6.


63

Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum, pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikiranya adalah cakap menurut hukum. Pandamgan cakap hukum harus diterapkan dalam sahnya perjanjian dikarenakan dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk bertanggung jawab akan perbuatanya mengenai perjanjian tersebut, sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena orang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaanya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguhsungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaanya.79 c.

Suatu hal tertentu Suatu perjanjian harusharus mengenai hal tertentu, maksudnya apa yang

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.80 Barang atau objek dari perjanjian harus jelas dan ada, bukan berarti barang yang masih diangan-angan. d.

Suatu sebab yang halal Sebab yang halal berarti sesuatu

yang menyebabkan seseorang membuat

suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asanya tidak diperdulikan oleh undang-undang, jadi yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.81 Dimana perjanjian isinya tidak

79

R. Subekti, Hukum Perjanjian, (PT. Intermasa : Jakarta, 2001), hlm. 17-18. Ibid, Hlm . 19. 81 Ibid.

80


64

boleh memperjanjikan mengenai hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Dalam hukum perjanjian termasuk akta perdamaian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:82 a.

Asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan

bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, apa saja isinya, dan bentuknya bebas sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan.83 Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian namun bila para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk

membuat atau tidak membuat perjanjian,

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya dan menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

82

Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kesatu), (Jakarta : Sinar Grafika. 2003). hlm 9. 83 R. Subekti, Op.Cit. hlm 13-14.


65

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undangundang, ketertiban umum dan kesusilaan. b.

Asas konsensualisme Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat, hal ini dimaksudkan

untuk mewujudkan kemauan para pihak. c.

Asas mengikatnya suatu perjanjian (pacta sunt servanda) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

membuat, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. d.

Asas itikad baik Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, Pasal 1338 ayat (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata. e.

Asas kepribadian (personalitas) Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk

dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga. Menurut Mariam Darus Badrulzaman ada 10 asas perjanjian, yaitu84 a. b. c. d. e. f. g. h.

Kebebasan mengadakan perjanjian; Konsensualisme; Kepercayaan; Kekuatan mengikat; Persamaan hukum; Keseimbangan; Kepastian hukum; Moral; 84

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III, (Bandung : Alumni, 2009) hlm 108-120.


66

i. Kepatutan; j. Kebiasaan. Akta dalam perdamaian yaitu akta di bawah tangan dan akta otentik. Dalam akta otentik adanya pembagian akta perdamaian kembali yaitu Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau acta van vergelijk, dan Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau acta van dading (termasuk akta perdamaian yang dibuat oleh dan di muka Notaris). a.

Akta di bawah tangan Akta di bawah tangan adalah

akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa

perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.85 Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.86 Pada akta di bawah tangan yang membuat dan menandatanganinya adalah para pihak yang terkait, dimana tidak adanya pejabat yang berwenang terkait dalam akta tersebut, seperti sewa menyewa yang sering terjadi di lapangan atau dikenyataan yang mana lebih banyak memilih dengan akta di bawah tangan dan didukungnya faktor-faktor kemudahan, salah satu faktor tidak terlepas alasan ekonomis. Dalam hal akta di bawah tangan kaitannya kepada Notaris hanya sebatas mendaftarkan atau

85

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, Loc.Cit. Efendi Perangin Angin, Kumpulan Kuliah Pembuatan Akta I, ( Jakarta : Raja Grafindo, 1991), hlm. 64. 86


67

legalisasi, yang mana Notaris hanya menjamin tanda tangannya saja, tidak terkait kepada isi dari akta tersebut. Dalam hal perdamaian yang dituangkan dalam akta di bawah tangan, bentuk dan format dari akta itu tidak terikat dengan satu atau lebih peraturan, namun lebih kepada ketentua isi dari perdamaian tersebut, mengenai sah nya dari suatu perjanjian, baik dari sisi subjektif maupun objektif. Akta di bawah tangan berkaitan dengan Notaris jika para pihak berkeinginan mendaftarkan akta tersebut atau dengan kata lain legalisasi, sesuai dengan Pasal 1874 dan 1874 a KHUPerdata. Mengenai akta di bawah tangan Notaris hanya menjamin sebatas tandan tangan dari para pihak yang termuat dalam akta tersebut. b.

Akta otentik Akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang,

dimana baik isi dan tanda tangan dari akta tersebut dijamin oleh pejabat yang berwenang tersebut. Akta otentik merupakan “suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.87 Akta otentik menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi 87



68

maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Akta otentik bukan hanya karena penetapan undang-undang tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Atau dengan kata lain akta otentik adalah : “Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan. Akta otentik yang terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya”.88 Perdamaian memang tidak tegas diatur tuangkan dalam bentuk akta otentik, namun secara tegas hanya diharuskan tertulis. Dalam hal perdamaian terutama dalam waris sangat di anjurkan untuk akta otentik, karena waris tidak jauh dari konflik. Sehingga dalam pembuktian kelak telah sempurna untuk kekuatan pembuktiannya. Bentuk akta perdamaian tidak terlepas dari bentuk-bentuk akta lainnya yang otentik, terutama akta Notaris. Adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Pada akta otentik termasuk Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau acta van vergelijk dan Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau acta van dading (termasuk akta Notaris), yang mana penjelasannya sebagai berikut : 1. Akta perdamaian dengan persetujuan Hakim atau acta van vergelijk. Pasal 130 H.I.R atau 154 RBG menghendaki penyelesaian sengketa secara damai, Pasal tersebut berbunyi: “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak 88

Victor M. Situmorang dan Cormenyana Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi, ( Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm : 110.


69

datang maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka”.89 Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Sedangkan “kesepakatan damai adalah dokumen yang memuat syaratsyarat yang disepakati oleh para pihak guna untuk mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih berdasarkan Peraturan ini”.90 Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, penyebutannya dengan kesepakatan damai yang telah dinyatakan pada uraian sebelumnya. Kesepakatan damai dan akta perdamaian tidaklah sama dalam peradilan, kategori kesepakatan damai merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh pihak bersengketa, dengan kata lain mediasi. Mediasi91 dengan mediator92 yang telah disediakan oleh Pengadilan untuk memberi fasilitas pelaksanaan kesepakatan damai, namun pihak yang bersengketa dapat menunjuk mediator yang pihak bersengketa inginkan. Akta perdamaian dengan persertujuan Hakim yang melalui mediasi di Pengadilan tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi 89

R.Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung : PT Citra Aditya, 1999), hlm . 177. Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mendiasi di Pengadilan. 91 Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Lihat Pasal 1 angka (7) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan. 92 Pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian. 90


70

Di Pengadilan, Pasal 2 ayat (1) mengatakan Perma ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses perkara di Pengadilan. Perkara yang dapat menjalani mediasi adalah seluruh perkara yang masuk melalui Pengadilan kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan kePengadilan Tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.93 Perkara yang dalam proses banding, kasasi dan peninjauan kembali dapat juga menempuh upaya perdamaian terhadap kasus tersebut, namun selama kasus banding, kasasi dan peninjauan kembali itu belum diputus. Dengan proses para pihak yang bersengketa mengajukan perdamaian dengan tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dari kasus tersebut, dengan diterimanya kesepakatan perdamaian yang diajukan tersebut maka Ketua Pengadilan Tingkat pertama memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang berwenang atau Ketua Mahkamah Agung bahwa kehendak para pihak bersengketa untuk menempuh perdamaian. Sehingga kasus yang sedang berjalan pada tingkat banding maupun tingkat kasasi atau peninjauan kembali diundur selama 14 (empat belas) hari, karena proses perdamaian yang dilaksanakan di Pengadilan Tingkat pertama selama 14 (empat belas ) hari kerja. 93

Pasal 4 Perma Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi Di Pengadilan.


71

Dalam waktu yang ditentukan tersebut maka proses perdamaian dilaksanakan, jika tercapai kesepakatan damai pihak yang bersengketa, maka melalui Pengadilan Tingkat Pertama para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai yang dalam bentuk tertulis kepada majelis Hakim banding atau kasasi ataupun peninjauan kembali agar kesepakatan damai tersebut dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Perdamaian pada proses banding contohnya pada kasus pembagian waris yang mana mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri, kasus dengan nomor putusan 305/Pdt.G/2007/PN.Bekasi. Pada kasus tersebut ahli waris dipaksa untuk pembagian harta peninggalan berupa tanah dengan bagian 1/5 (seperlima) bagian masing-masing, namun jika sulit dalam pembagian dengan harta peninggalan berupa tanah beserta bangunan, maka dipaksa jual lelang. Sebagian ahli waris yang sebagai penggugat mengajukan banding, namun pertengahan proses banding para pihak sepakat mengadakan perdamaian dengan menentukan bagian masing-masing langsung diperuntukan berupa tanah beserta bangunan yang ada. Sehingga perdamaian terlaksana dengan mengenyampingkan putusan Pengadilan Negeri. Bentuk akta perdamaian dengan persetujuan Hakim, untuk sekarang telah dibakukan, karena adanya perbedaan bentuk akta perdamaian yang diputuskan oleh Hakim, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan penyeragaman bentuk akta perdamaian dengan persetujuan Hakim. Penyeragaman bentuk akta perdamaian disini bukanlah berarti seluruh akta perdamaian termasuk akta perdamaian di luar pengadilan, hanya akta perdamaian yang dengan persetujuan Hakim.


72

“Upaya lain yang dilakukan MA adalah menyeragamkan format akta perdamaian. Penyeragaman format akta perdamaian itu dibuat sebagai tindak lanjut Perma Mediasi. Himbauan untuk menyeragamkan format akta tertuang dalam Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Abdul Kadir Mappong, bernomor 24/Wk.MA.Y/VI/2009. Dalam surat yang ditujukan kepada para pimpinan badan peradilan umum dan agama seluruh Indonesia itu terungkap MA merasa perlu menyeragamkan karena selama ini masih ditemukan format berbeda di setiap pengadilan. Selain menghimbau ada kesesuaian format akta, MA juga melampirkan contoh format akta perdamaian di pengadilan. Dalam contoh format yang dibuat MA, tertuang antara lain waktu tercapainya perdamaian, nama mediator, identitas para pihak yang bersengketa, dan materi perdamaian. Setelah akta perdamaian itu, majelis hakim menjatuhkan putusan yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas. Anggota Indonesian Mediator Association (IMA), Tony Budidjaja, menjelaskan bahwa dalam teori dan praktik hukum di Indonesia, perdamaian dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik (dibuat di hadapan notaris atau hakim). Jika yang dimaksud MA adalah akta yang dibuat di hadapan hakim biasa disebut putusan perdamaian, maka penyeragaman format akta diperlukan. Penyeragaman itu, kata Tony, bermanfaat bagi hakim untuk kepentingan administrasi atau pengawasan. Misalnya, untuk kepentingan validasi akta perdamaian dan kepentingan eksekusi. Bagi para pihak, lanjut peraih Asia Law Leading Lawyers 2006 ini, penyeragaman akta akan bermanfaat untuk menambah keyakinan (rasa aman) mengenai kekuatan hukum atas perdamaian yang mereka buat. Ini juga membantu para pihak mendokumentasikan perdamaian yang mereka capai”.94 Salah satu contoh akta perdamaian dengan putusan Hakim adalah putusan akta perdamaian Nomor 75/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang mana PT. Bogamulia Nagadi sebagai pihak pertama atau penggugat dengan Kamil Setiadi sebagai tergugat. Perdamaian mengenai merek dagang, yang mana penyebutannya hanya sedikit berbeda. Putusan akta perdamaian tersebut yang mana isinya mengenai kedudukan 94

Penyeragaman Akta Perdamaian Oleh Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22578/mahkamah-agung-seragamkan-format-aktaperdamaian, diakses pada tanggal 26-09-2013.


73

perkara seperti putusan lainnya, serta mencantumkan bahwa para pihak sepakat berdamai di muka persidangan. Isi dari putusan Hakim adalah menghukum para pihak untuk berdamai dan mengemban biaya perkara bersama. 2. Akta perdamaian tanpa persetujuan Hakim atau acta van dading. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio : “dading” adalah suatu perjanjian (overeenkomst) yang tunduk pada Buku III KUH Perdata, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undan Hukum Perdata, alinea pertama, dading sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (wettiglijk) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (strekken degenen die dezelven hebben aangegaan tot wet). Jadi, asalkan dading tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, termasuknya akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang ini.95 Bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah akta tersebut telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UUJN, yang menyatakan setiap akta Notaris terdiri dari : 1.

Awal akta atau kepala akta Awal akta atau kepala akta merupakan bagian pertama atau paling atas dari

akta, dimana adanya judul akta, nomor akta, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta serta Notaris yang membuat dan kedudukan Notaris tersebut. 95

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.


74

2.

Badan akta Badan akta dimana memuat keterangan-keterangan para pihak yang

menghadap, perbuatan hukum baik yang telah dan akan dilaksanakan, objek dari perbuatan hukum. Dalam hal akta perdamaian mengenai waris, badan akta memuat lengkap mengenai ahli-ahli waris yang bertindak, baik bertindak langsung untuk dirinya sendiri maupun untuk kuasa dari ahli waris lainnya atau merupakan wali hukum maupun wali hakim atau pengampu yang telah ditunjuk oleh Hakim. Serta dasar ahli waris bertindak, objek-objek warisan serta pembagian atau pengelolaan warisan tersebut, sehingga mengurangi tingkat konflik yang akan timbul. Pada badan akta inilah terlihat jelas mengenai perdamaian, yang mana perdamaian memiliki dua sifat, yaitu menghindari sengketa dan menyelesaikan sengketa. Akta Notaris yang mana para pihak berniat membuat akta perdamaian yang tujuannya untuk menghindari sengketa yang akan muncul, maka di premise akta akan adanya kalimat “ bahwa para pihak telah sepakat untuk membuat akta perdamaian untuk tidak membagi harta peninggalan dari almarhum tersebut di atas sebagaimana harta peninggalan yang akan disebutkan dalam akta ini. Serta para pihak sepakat untuk mengelola, menjaga, merawat serta melalukan segala tindakan administrasi maupun perbuatan hukum terhadap harta peninggalan tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan adanya izin tertulis dari keseluruhan pihak yang tidak ikut bertindak”. Sehingga terlihat bahwa keinginan para pihak berdamai dalam pengelolaan, perawatan dan lain-lain mengenai harta peninggalan tersebut secara bersama-sama.


75

Pada akta perdamaian yang mana sifat keduanya dari perdamaian adalah menyelesaikan sengketa, sehingga dalam premise akta perdamaian terlihat adanya sengketa yang sedang berjalan, dalam hal ini lebih cenderung kepada sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan. Termuat dalam premise akta perdamaian adalah “berdasarkan nomor pokok perkara ............. yang terdaftar di Pengadilan Negeri..... yang mana kedudukan kasus sebagai berikut:................................, yang akhirnya para pihak sepakat untuk berdamai dalam kasus yang telah terdaftar dengan nomor perkara...... di Pengadilan Negeri. Dengan demikian para pihak cukup mengajukan perdamaian yang telah dibuat ke pada Hakim dan hakim akan mengeluarkan putusan yang mana isinya menghukum para pihak untuk berdamai dan melaksanakan isi dari akta perdamaian tersebut serta para pihak membayar ongkos perkara dengan sama besar jumlahnya. 3.

Akhir atau penutup akta Penutup akta merupakan bagian akhir akta yang memuat

tentang uraian

pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, uraian tentang saksi-saksi, serta uraian perubahan pada akta tersebut. Telah terpenuhinya ketetentuan dari Pasal 38 ayat (1) mengenai akta Notaris, bukan berarti telah sempurna akta otentik tersebut, tidak bisa hanya terfokus pada satu ketentuan atau undang-undang saja, melainkan dasar dari suatu perjanjian juga sangat diperhatikan, seperti mengenai syarat-syarat dan ketentuan lain mengenai objekyang terkait.


76

Pada akta perdamaian yang dibuat di muka Notaris namun para pihak ingin menetapkan akta dalam bentuk putusan Hakim, dapat dilaksanakan dengan mengajukan gugatan dan akan dikeluarkan putusan akta perdamaian oleh Hakim, seperti

contoh

sebelumnya

yaitu

putusan

akta

perdamaian

Nomor

75/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst. 2.

Subjek dan Objek Akta Perdamaian Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdata, yang berbunyi; “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab Undang-Undang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembagalembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang mengenai mereka.” Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah : a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.


77

b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat di simpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah Notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan Hakim (Pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4.

Jenis-Jenis Akta Perdamaian Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para

pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah : a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara. b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan. c. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.


78

d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu. e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah. f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu. Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan.96 C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Melalui Akta Perdamaian Ketika ada yang meninggal dunia, maka warisan terbuka. Belum dipandang pasiva dan aktiva dari warisan tersebut, hanya pandangan mengenai terbukanya warisan dari si meninggal dunia atau si pewaris. Dengan terbukanya warisan maka terbuka pula penunjukan ahli waris, baik ahli waris ab intestato maupun ahi waris testament, yang memang adanya hak sebagai ahli waris. Setiap ahli waris telah ada ketegasan dalam bagian masing-masing sebagai ahli waris, adanya perhitungan tersendiri yang ditegaskan oleh undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk adanya kesepakatan lain dalam hitungan bagian untuk ahli waris.

96

Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak cet.3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 94.


79

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, perdamaian dalam perdata adanya dua sifat, menghindari sengketa dan menyelesaikan sengketa. Dalam pewarisan dari kedua sifat tersebut perdamaian menuju kepada pelaksanaan pembagian harta warisan atau harta peninggalan, baik langsung pembagian harta peninggalan keseluruhan atau sebagian, serta pembagian yang bersifat tanggung jawab bersama. Maksudnya dalam hal kesepakatan tidak membagi harta peninggalan dan mengelola bersama. Pada akta perdamaian yang bersifat menghindari sengketa, dimana para pihak berusaha untuk meredam sekecil mungkin untuk timbulnya kasus atau sengketa waris dikemudian hari, dimana para pihak tergantung pada kesepakatan yang dikehendaki dalam hal pembagian harta peninggalan. Contohnya ahli waris yang sepakat untuk langkah awal tidak membagi warisan dahulu, karena adanya beberapa faktor atau hal yang harus diselesaikan antara ahli waris. Dengan dibuatnya akta perdamaian baik di bawah tangan maupun otentik maka setiap ahli waris mendapat pembagian tanggung jawab dalam mengurus dan mengelola harta peninggalan tersebut, sehingga tidak menjadi harta yang tidak terurus. Dalam hal ini produk hukumnya sebatas akta perdamaian dan jika ingin dilanjutkan dapat lanjutkan pembuatan Surat Keterangan Hak Waris, namun dalam hal pembuatan akta pemisahan dan pembagian belum dapat dilaksanakan, karena ahli waris adanya kesepakatan tidak membagi dahulu. Akta perdamaian yang bersifat menyelesaikan sengketa, cendrung dalam hal ini telah ada sengketa antara ahli waris, baik sengketa besar maupun sengeketa kecil yang tidak sampai ke Pengadilan. Jika sengketa telah sampai ke Pengadilan dan telah


80

berjalan bukan berarti menutup kemungkinan perdamaian, dapat dilaksanakan seperti halnya yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Akta perdamaian yang menyelesaikan sengketa menghasilkan kesepakatan yang tidak memberatkan para pihak atau ahli waris. Dalam sengketa waris tidak terlepas mengenai pembagian warisan yang selalu diperebutkan. Kebanyakan harta peninggalan dalam bentuk benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sehingga keserakahan dari ahli waris ingin memiliki bagian-bagian yang menguntungkan. Dalam hal contoh ahli waris berebut harta peninggalan berupa tanah dan beserta bangunan di posisi dan wilayah yang strategis. Pada pelaksanaan pembagian harta warisan tidaklah semudah yang tertuang dalam kertas atau sebatas teori, dalam pembagian waris adanya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi dalam penyelesaiannya. Terutama dalam hal pembagian yang mana harta peninggalan terbatas namun ahli warisnya banyak sehingga banyak pula keinginan yang timbul dari ahli waris tersebut terhadap pembagian harta peninggalan. Kendala yang timbul dari pelaksanaan pembagian waris kebanyakan kendala tersebut timbul dari dalam keluarga sendiri. Kendala yang sering dihadapi adalah hal ketidak puasan ahli waris dalam mendapatkan bagian masing-masing, sehingga timbulnya ketamakan untuk menguasai keseluruhan atau bagian yang menguntungkan saja bagi ahli waris. Seperti permasalahan kasus pembagian waris putusan Mahkamah Agung RI Nomor 841/K/Pdt/2012, dalam kasus tersebut adanya penghilangan hak waris dari salah satu ahli waris, dengan membuat akta perdamaian dengan penandatanganan


81

blanko kosong yang mana adanya klausula penguasaan sepihak dari ahli waris lain. Dalam hal ini kendala pembagian warisan terdapat pada faktor ketidak inginan membagi warisan namun penguasaan sepihak terhadap harta warisan tersebut. Penjelasan mengenai kendala atau faktor penghambat di atas merupakan hal menjelang pelaksanaan penentuan pembagian, namun jika penentuan pembagian telah dilaksanakan melalui akta perdamaian yang mana kesepakatan mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka kendala yang timbul merupakan cara untuk membagi langsung kepada individu ahli waris itu sendiri. Seperti contoh jika harta peninggalan berupa tanah dan bangunan hanya ada 2, sedangkan ahli waris ada tujuh dan bagian untuk masing-masing mendapat 1/7 (sepertujuh) bagian. Dalam hal itu untuk mudahnya dapat ditempuh dengan menjual harta peninggalan dan hasil penjualan dibagi sama rata kepada keseluruhan ahli waris. Penyelesaian berikutnya dalam pelaksanaan pembagian warisan melalui akta perdamaian, dimana kesannya terjadi jual beli antara ahli waris pada hal itu merupakan pembagian yang ahli waris sepakati. Seperti salah satu ahli waris yang mengambil seluruh harta peninggalan, namun ahli waris tersebut memberi uang pengganti dari taksiran harga harta peniggalan dengan mana porsi atau bagian ahli waris yang mengganti tadi dikeluarkan terlebih dahulu. Akta perdamaian yang telah dibuat yang mana isinya kesepakatan ahli waris dalam pembagian, bisa dengan pembagian ketentuan undang-undang atau pembagian dengan kesepakatan ahli waris, dilanjutkan dengan pembuatan surat keterangan hak waris dan lanjut pada akta pemisahan dan pembagian. Pada akta pemisahan dan


82

pembagianlah pondasi untuk pembagian kepada masing-masing ahli waris dan peralihan milik. Pada pelaksanaan pembagian waris, ada hal yang paling penting dan tidak boleh dilewati begitu saja, yang mana hasil dari proses tersebut menentukan pelaksanaan pembagian waris melalui ab intestato atau dengan testament, proses tersebut adalah pemeriksaan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat. “Diatur secara normatif dalam hukum positif di Indonesia menurut Ordonantie op het Centraal Testamenten Register, Stb. 1920/305 jo. Stb. 1921/568, mulai berlaku 1 Januari 1922. Hingga kini pengelolaan dan administrasi pendokumentasian wasiat dari seluruh WNI yang membuat wasiat (baik yang membuat wasiat dihadapan Notaris dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia maupun dihadapan Pejabat Bidang Konsuler setempat bagi WNI yang sedang berpergian atau berada di luar negeri), dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum tentang keberadaan wasiat bagi WNI, tersentralisir di Kementrian Hukum dan HAM RI di Jakarta”. 97 Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat merupakan langkah awal untuk penentuan pembagian, sehingga kelak tidak adanya tuntutan dari pihak ahli waris lainnya serta tidak adanya penyimpanan data penting dalam pembagian warisan. Pemeriksaan kepada DPW dilakukan baik oleh ahli waris sendiri maupun dengan surat dari Notaris yang dikirim kepada Kepala Seksi Daftar Pusat Wasiat di Jakarta. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima hasil dari DPW bukanlah sebentar, karena itu dalam pelaksanaan pembagian waris membutuhkan waktu yang tidak sedikit atau rentang waktu yang panjang. Hasil yang dikirimkan oleh Kepala Seksi 97

Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan), (Medan: Jakarta, Pustaka Bangsa Press), 2011, hlm. 37.


83

DPW ada dua jawaban, nihil atau adanya wasiat, jika nihil maka pembagian kembali kepada cara ab intestato, namun jika dinyatakan ada wasiat, dalam surat tersebut disebutkan wasiat itu dibuat atau disimpan oleh Notaris yang mana semasa hidup pewaris datangi dan pewaris percaya. Selama wasiat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan paling utama tidak adanya ahli waris yang dirugikan maka dapat dilaksanakan pembagian warisan berdasarkan wasiat tersebut, namun jika adanya ahli waris dirugikan maka wasiat tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 1.

Surat keterangan hak waris “Pemberian nama surat keterangan hak waris ini semata-mata merupakan terjemahan harfiah dari verklaring van erfrecht. Bila hendak diterbitkan dalam bentuk akta tersendiri ( yang berdiri sendiri, lazimnya dibuat dan diterbitkan dalam bentuk akta di bawah tangan), maka penerbitan surat keterangan hak waris ini disesuaikan dengan kewenangan pejabat yang berwenang membuatnya dan kewenangan pejabat yang menerbitkan disesuaikan pula menurut penggolongan hukum dan penggolongan penduduk yang berlaku bagi WNI yang bersangkutan”.98 Pengalihan kepemilikan dan perubahan nama dari objek harta peninggalan,

ada dua ketentuan atau pilihan yang dapat dilaksanakan oleh ahli waris, yaitu pengalihan milik dan perubahan nama secara bersama maupun secara individu. Yang mana secara untuk pengalihan secara kepemilikan bersama para ahli waris dapat dilaksanakan dengan mengurus Surat Keterangan Hak Waris (verklaring van erfecht), sedangkan yang langsung kepada individu ahli waris harus adanya pengurusan lanjutan yaitu pengurusan akta pemisahan dan pembagian. “Yang diartikan dengan pemisahan (scheiding) itu ialah mengakhiri/pengakhiran ( opheffen/opheffing) dari 98

Sayhril Sofyan, Op.Cit, hlm. 101.


84

hal/keadaan tak terbagi, menyangkut dua orang atau lebih, yang atas suatu benda/urusan (zaak) bersama-sama mempunyai hak”.99 Mengenai pengurusan Surat Keterangan Hak Waris mapun akta pemisahan dan pembagian sebagai dasar untuk pelaksanaan pembagian harta warisan harus dibuat di hadapan Notaris. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1074 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yaitu “pemisahan harta peninggalan dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang Notaris yang dipilih oleh para pihak atau, jika ada perselisihan diangkat oleh Pengadilan Negeri atas surat permohonan dari para pihak yang berkepentingan yang teramat bersedia”.100 Surat Keterangan Hak Waris (verklaring van erfecht), yang mana tetap dibuat oleh Notaris untuk kalangan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Surat keterangan hak waris tersebut menyatakan ahli waris yang sah baik ahli waris ab intestato atau ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris tastemen atau ahli waris yang ditunjuk dengan wasiat. Serta memuat besar bagian masing-masing ahli waris untuk harta peninggalan. Surat keterangan hak waris merupakan dasar untuk perbuatan selanjutnya mengenai pembagian warisan. ”Surat Keterangan Hak Waris ini sedapat-dapatnya diterbitkan dengan mencantumkan siapa saja ahli waris mendiang yang berhak dan berapa portie jelas dari setiap ahli waris sesuai dengan kedudukan hukum dan hak para ahli waris masing-masing atas kekayaan yang ditinggalkan mendiang yang bersangkutan( sesuai

99

Komar Anda Sasmita, Notaris III Hukum Harta Perkawianan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek), Op.Cit, hlm. 455. 100 R.Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pradnya Paramita : Jakarta), 2006, hlm. 277


85

dengan status atau kedudukan hukumnya masing-masing dan dinilai case by case)”.101 Surat keterangan hak waris merupakan landasan bagi Notaris untuk pengurusan akta pemisahan dan pembagian, serta landasan juga bagi ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta peninggalan yang belum terbagi. Sehingga dalam surat keterangan hak waris jelas kedudukan ahli waris dalam menghadap Notaris. Dalam akta-akta mengenai warisan sangat memungkinkan adanya keterlibatan orang-orang yang tidak cakap hukum sebagai salah satu dari pihak atau yang dinyatakan sebagai ahli waris, seperti anak dibawah umur, orang dewasa yang sakit jiwa dan orang hilang atau afwezig, dengan demikian berlakulah perwalian dan pengampuan (curatele) dalam hal ini. Mengenai kecakapan dalam bertindak sebagai ahli waris, dalam praktek yang paling sering ditemukan ahli waris anak di bawah umur, mengenai perwalian. Sedangkan mengenai pengampuan (curatele) dan ketidak hadiran (afwezig) tidak begitu banyak bahkan jarang, terutama mengenai afwezig sangat jarang. a. Perwalian Perbuatan hukum yang melibatkan anak dibawah umur adanya ketentuan yang mengharuskan dengan wali, baik wali menurut undang-undang, wali yang di angkat oleh Hakim dan wali menurut wasiat. Kedewasaan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia beragam, namun dalam hal ini kedewasaan adanya dasar yang dilihat dari Undang-Undang 101

Syahril Sofyan, Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akata ( Khusus Warisan), (Pustaka Bangsa Press : Medan), hlm. 83-84.


86

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana Pasa 47 ayat (1) menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kedua orang tua itu tidak dicabut kekuasaannya. Serta Undang-Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 ayat (1) huruf a menyatakan penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah. Perwalian menurut undang-undang adalah perwalian orang tua yang hidup terlama, jika ayah meninggal terlebih dahulu, maka ibu merupakan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur. Secara langsung perwalian itu akan ada tanpa adanya proses hukum terlebih dahulu. Lain halnya dengan perwalian menurut wasiat dan perwalian dengan pengangkatan oleh Hakim. Orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau menjadi wali atas seorang anak, dapat mengangkat seorang wali bagi anak itu untuk berlaku setelah ia meninggal dunia, sepanjang perwalian itu demi undang-undang tidak jatuh ketangan orang tua yang lain. Pengangkatan wali tidak berlaku, jika orang tua yang mengangkat pada waktu ia meninggal dunia tidak menjalankan kekuasaan orang tua atau bukan wali. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, dimana anak dibawah umur tersebut tidak adanya memiliki wali menurut undang-undang serta wali menurut surat wasiat, maka Pengadilan akan menunjuk serta mengangkat wali untuk anak tersebut. Atas setiap anak dibawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, Pengadilan Negeri mengangkat seorang wali setelah mendengar keluarga


87

sedarah atau semenda.102 Hal ini dapat terjadi apabila kekuasaan orang tua atau perwalian sementara tidak dapat dilakukan dan lagi apabila tinggal orang tua diketahui. Pengadilan Negeri memutuskan mengangkat seorang wali setelah mendengar permohonan wali, wali pengawas, keluarga sedarah atau semenda dan dewan perwalian jika mengenai anak sah. Dalam hal anak luar kawin yang diakui, orang-orang dan badan-badan yang sama didengar, kecuali keluarga sedarah atau semenda, hal tersebut akibat dari ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata antara yang mengakui dan anak yang diakui, tidak dengan keluarga sedarah dari yang mengakui. b. Pengampuan (curatele) Pengampuan (curatele) hanya untuk orang dewasa yang adanya kategori tertentu, yaitu sakit ingatan atau gila, dungu, dan buta; lemah kekuatan jiwa dan boros. 1. Undang-undang menyebut tiga kata sebagai alasan untuk meminta seseorang ditempatkan dibawah pengamuan. Secara yuridis tidak ada perbedaan dalam hal proses, prosedur dan akibatnya. Hanya dalam ada orang mata gelap dan keluarganya tidak bertindak atau tinggal diam, maka jaksa dapat menuntut ditempatkannya seseorang dibawah pengampuan. Sakit ingatan yang dimaksud harus terus menerus. 2. Lemah kekuatan jiwa, kata-kata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah zwakheid van vermogens; terjemahan kata-kata tersebut adalah kelemahan tenaga, namun maksud pembuat undang-undang bukanlah kelemahan tenaga fisik tetapi kelemahan pikiran karenanya diterjemahkan oleh Soebekti menurut ahli yang sebenarnya. Contoh : terlalu lanjut, umur, sakit keras, dan cacat. 3. Pemborosan adalah pengeluran luar biasa serta menghabiskan kekayaan secara tidak bertanggung jawab.

102



88

Seseorang yang dibawah umur tidak dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena anak tersebut mempunyai seorang wakil dalam urusan hukum, yaitu orang tua yang menjalankan kekuasaan atau wali. Permohonan untuk ditempatkan di bawah pengampuan diajukan kepada Pengadilan yang meliputi daerah tempat tinggal orang yang akan dimintakan pengampuanya. c. Tidak hadir (afwezig) Mengenai Afwezig atau orang yang tidak hadir, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika orang tersebut meniggalkan tempat tinggalnya tanpa membuat surat kuasa untuk mewakilinya dalam usaha serta kepentingannya atau dalam mengurus harta kepentingannya, atau jika kuasa yang diberikan tidak berlaku lagi. Penjelasan mengenai orang yang tidak hadir atau afwezig terdapat dalam Pasal 463 Is juncto Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai orang tidak hadir mengenal 3 masa, yaitu masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal, dan masa pewarisan definitif.103 1. Pengambilan tindakan sementara Tindakan sementara yang dimaksud itu mulai dengan perintah Hakim kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus seluruh (atau sebagian) harta serta

103

Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm . 44.


89

kepentingan orang

yang tak hadir,

selanjutnya untuk mewakilinya serta

mempertahankan haknya.104 2. Masa dugaan hukum kemungkinan sudah meninggal Seorang dapat diputuskan kemungkinan sudah meninggal ( vermoedelijk overlijden) jika orang tak hadir tersebut tidak hadir selama lima tahun tanpa meninggalkan surat kuasa, afwezig tersebut tidak hadir selama 10 tahun adanya surat kuasa tapi telah habis waktu berlakunya, afwezig tersebut tidak hadir selama satu tahun,105 yang mana pekerjaan atau perjalanan terakhir yang dilakukan oleh afwezig tersebut merupakan yang berada pada perjalanan laut maupun udara, dan afwezig tidak hadir selama satu tahun, apabila afwezig tersebut pada peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut mapun pesawat udara.106 3. Masa Pewarisan Definitif Masa pewarisan definitif mulai setelah lewat 30 tahun sejak tanggal tersebut dalam keputusan Hakim tentang mungkin sudah meninggal atau setelah lewat 100 tahun sejak lahirnya afwezig tersebut, yang mana lebih cepat.107 Pada perbuatan hukum untuk orang-orang yang tidak cakap bertindak tersebut harus adanya izin dari Pengadilan yang di awasi oleh Balai Harta Peninggalan dengan penyebutan wali pengawas dan pengampu pengawas.

104

Ibid. Pasal 467 dan Pasal 470 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 106 Staatsblaad Nomor 455 Tahun 1922. 107 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 46. 105


90

Dalam surat keterangan hak waris juga adanya memuat jika salah satu atau lebih ahli waris menolak warisan. Penolakan warisan harus dilakukan dengan tegas. Orang yang menolak warisan harus memberikan pernyataan dikantor Panitera Pengadilan Negeri di mana warisan terbuka. Walaupun pernyataan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.108 Akibat dari penolakan warisan tertuang dalam Pasal 1058 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, akibat dari pada suatu penolakan adalah bahwa ahli waris yang bersangkutan dianggap tak pernah menjadi ahli waris. Maksudnya ahli waris yang menolak warisan dianggap seakan-akan memang tidak ada, namun dalam akta perdamaian, surat keterangan waris serta akta pemisahan dan pembagian namanya ada sebagai keturunan yang sah namun adanya pernyataan tegas yang telah didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri setempat bahwa salah satu keturunan sah dari pewaris menolak warisan. Penolakan warisan dapat dilakukan oleh ahli waris yang masih hidup hingga pewaris meninggal dunia. Karena hak untuk menolak warisan tidak dapat digantikan sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 1060 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2.

Akta pemisahan dan pembagian Menurut Schermer yang dikutip oleh J. Satrio dalam bukunya yang berjudul

Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, sebenarnya istilah pembagian atau 108

J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 340.


91

verdeeling lebih ditujukan kepada pembagian atas pemilikan bersama yang atas dasar lain dimiliki bersama oleh beberapa orang.109 Pemisahan harta peninggalan saja dapat diartikan sebagai pembagian warisan dalam kapling (kelompok) dan kelompok itu masih milik bersama sesama pemilik, sehingga sebetulnya tidak ada artinya kalau tidak disusul dengan pembagian kepada yang berhak.110 Dengan pembagian kepada yang berhak, suatu warisan bukan lagi milik bersama, tetapi sudah menjadi milik orang yang kepadanya suatu bagian warisan dibagikan, dengan akibat seperti Pasal 1083 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.111 “tiap waris dianggap seketika menggantikan si meninggal dalam hak miliknya atas benda-benda yang dibagikan kepadanya atau secara pembelian yang diperoleh berdasarkan Pasal 1076KUHPerdata. Dengan demikian maka tiada seorang pun dari para waris dianggap pernah memperoleh hak milik atas benda-benda yang lainnya dari harta peninggalan”.112 “Jika para waris, atau seorang maupun beberapa orang di antara mereka, berpendapat bahwa benda-benda yang tak bergerak atau beberapa dari bendabenda itu, harus dijual, baik untuk kepentingan warisan, untuk membayar utang-utang dan sebagainya, maupun untuk dapat melaksanakan pembagian yang patut, maka Pengadilan Negeri, setelah mendengar lain-lain pihak yang berkepentingan atau setelah pihak-pihak ini dipanggil secara sah dapat memerintahkan penjualan benda-benda tersebut, tadi, menurut ketentuan undang-undang tentang acara perdata namunlah demikian hendaknya, bahwa, jika penjualan dilakukan di muka umum, haruslah segenap wali dan pengampu pengawas hadir, setidak-tidaknya setelah mereka ini dipanggilan secara sah. Jika salah seorang waris membeli suatu benda tak bergerak dari penjualan tersebut di atas, maka itu akan mepunyai akibat-akibat yang sama baginya seperti jika ia memperoleh pada suatu pemisahan”.113 109

J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm . 8. 110 Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 305. 111 Ibid. 112 Pasal 1083 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 113 Pasal 1076 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


92

Memisahkan ialah menghilangkan hal yang tidak dapat dibagi, yang berada antara dua orang atau lebih, yang mempunyai hak yang itu juga atas suatu benda.114 Pemisahan adalah suatu perbuatan hukum, dengan mana peserta bersama-sama menghapuskan hal tidak dapat dibagi, sekurang-sekurangnya mengenai salah satu benda, sekurang-sekurangnya mengenai salah satu pihak.115 pemisahan yang berarti pembagian juga dapat dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga setiap orang memperoleh menurut bagiannya satu bagian dari benda yang dipunya secara bersama. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris bersama-sama yang ujungnya dari pelaksanaan tersebut menghasilkan pembagian, maupun hal itu tidak disadari oleh para ahli waris merupakan suatu pembagian atau pemisahan. Hal ini terjadi apabila salah seorang dari yang berhak, menjual bagiannya kepada yang lain bersama-sama ataupun salah seorang dari yang berhak memberi dari semuanya bersama-sama, baik satu ataupun beberapa benda yang dimiliki bersama. Memang ada akibat dari pemisahan ini, yaitu karena kerja sama dari semuanya, maka hapuslah hal yang tidak dapat terbagi itu sepanjang mengenai satu benda atau lebih, mengenai satu ahli waris atau lebih. Penjelasan tersebut jika dituangkan dalam contoh seperti ini, A meninggal dunia yang mana isterinya B terlebih dahulu telah meninggal dunia, A meniggalkan empat orang anak, yaitu C, D, E, dan F. Warisan dari si A berupa dua rumah dan3 bidang tanah. Antara anak dari si A adanya kesepakatan tidak membagi dalam bentuk benda tidak bergerak tersebut, namun menjual dan uangnya yang

114 115

A. Pitlo, Op.Cit, hlm.51. Ibid.


93

dibagi untuk keseluruhan ahli waris. Tetapi si C memberi pilihan untuk membeli kepada D, E, dan F, sehingga keseluruhan harta warisan tadi merupakan milik C dengan mengurangi bagian C atau C tidak mendapatkan bagiannya dengan syarat C setuju. Tidak ada seorangpun dapat dipaksa terus memiliki harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi, dengan demikian pembagian harta peninggalan milik bersama selalu dapat dituntut oleh salah satu atau lebih dari ahli waris sebagai pemilik bersama, meskipun ada larangan untuk menuntut dari para ahli waris lainya yang sama-sama sebagai pemilik bersama atau telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Walaupu adanya ketentuan dari undang-undang yang memberi kesempatan untuk membikin suatu perjanjian atau kesepakatan tidak membagi harta peninggalan, namun perjanjian tersebut hanya untuk jangka waktu lima tahun, jika perjanjian tersebut diperuntukan atau lewat dari lima tahun maka tidak berlaku jika tidak adanya perjanjian atau kesepakatan baru mengenai harta peninggalan tersebut. Pada penuntutan untuk pembagian harta peninggalan harus ditujukan kepada seluruh ahli waris dan suatu tuntutan pembagian harta peniggalan harus meliputi seluruh harta peniggalan atau satu boedel tidak boleh hanya sebagian saja dari boedel. Jika dalam suatu boedel termasuk boedel lainya yang belum terpisah, maka tuntutan untuk memisahkan boedel harus meliputi pula tuntutan untuk memisahkan boedel di dalamnya.116

116

Tan Thong Kie, Op.Cit, hlm. 306.


94

Menurut Pasal 1069 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila semua ahli waris mempunyai kebebasan untuk mengurus (vrije beheer) harta peninggalan itu dan semua hadir (tegenwoordig), maka pemisahan harta peninggalan dapat dilakukan sesuai dengan kehendak para ahli waris itu.117 Agar ketentuan Pasal 1069 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu terpenuhi, maka diperlukan :118 a. Bahwa semua ahli waris hadir atau berada ditempat. Tidak perlu semuanya hadir secara pribadi, melainkan dapat diwakili oleh kuasanya. b. Bahwa semua ahli waris mempunyai kebebasan untuk mengurus atas harta peninggalan. Yang dimaksud dengan kebebasan bertindak disini ialah bahwa bagi ahli waris ahli waris menurut hukum tidak cakap untuk bertindak perlu diwakili oleh seorang wali atau pengampu. Ahli waris yang tidak mempunyai kebebasan untuk mengurus harta benda ialah : a. Anak-anak di bawah umur; b. Ahli waris yang sudah dewasa, namun berada di bawah pengampuan; c. Ahli waris yang sudah dewasa, namun karena sakit ingatan atau gila ditempatkan dirumah sakit jiwa; d. Ahli waris yang sudah dewasa, namun boros; e. Seseorang ahli waris atau lebih yang jatuh pailit, terbatas mengenai harta yang kena pailti; 117

Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelesanya , Op.Cit, hlm .

468. 118

Ibid.


95

f. Ahli waris yang berprikebadian baik maupun harta kekayaanya diurus oleh pengurus sementara yang dimaksud dalam Pasal 441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “ setelah mengadakan pemeriksaan tersebut dalam Pasal 439 KUHPerdata, maka, jika ada alasan untuk itu, Pengadilan mengangkat seorang pengurus sementara, guna pribadi dan harta kekayaan si yang pengampunya diminta".119 Agar dapat diketahui, berapa jumlah yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak atas harta warisan itu, maka jumlah aktiva ditambah pemasukan (jika adanya tambahan dari pemasukan) yang kemudian dipotong pasiva dari pewaris dan yang mana akhirnya sisa dari hasil perhitungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan anatara ahli waris, baik dibagi menurut perhitungan undang-undang maupun menurut perhitungan ahli waris yang disepakati bersama. Pasal 1079 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merinci tentang pembagian harta peninggalan tersebut : a. Penetapan pembagian sisa kepada ahli waris yang berhak baru terjadi setelah dilakukannya pemasukan dan dibayarnya segala sesuatu yang oleh boedel harus dibayar kepada seorang ahli waris atau lebih. b. Setelah penetapan tersebut terjadi, atas kesepakatan bersama antara ahli waris yang berkepentingan, maka para ahli waris menetapkan pembagian harta peninggalan itu, yaitu: 1. Barang atau benda mana jatuh bagian masing-masing; 119



96

2. Bila memang beralasan, berapa jumlah uang yang harus dibayar, agar semua bagian itu sama, disebabkan adanya perbedaan jumlah atau nilai tersebut; 3. Manakala ahli waris yang berkepentingan tidak adanya sepakatdengan pembagian secara demikian, maka dibuat sejumlah bagian-bagian sebanyak ahli waris, yang kemudian dilakukan undian diantara mereka sendiri. 4. Pembagian barang-barang kedalam bagian yang lebih kecil lagi kepada suatu pancang terjadi dengan cara yang sama seperti diterangkan sebelumnya. 5. Apabila terjadi perselisihan yang timbul karena perbuatan tersebut, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu, atas surat permohonan ahli waris yang paling berkepentingan. Pemisahan dan pembagian pada dasarnya dikenal dua macam, yang pertama yang berbasis taksasi atau taksiran atas objek pemisahan dan yang kedua berbasis atau dilaksanakan dengan melakukan penyerahan benda objek pemisahan dalam bentuk atau wujud aslinya (in-natura).120 Dalam prakteknya tergantung kepada para pihak menginginkan pemisahan dan pembagian yang seperti apa, karena sistem dan lagkah-langkah yang akan ditempuh hampir sama. Pada bagian pemisahan dan pembagian dengan taksasi,dimana adanya juru taksir yang ditunjuk resmi dan tergantung benda bergerak atau benda tidak bergerak, karena penaksirannya berbeda.121

120

Syahril Sofyan, Op.Ciit, hlm. 131-132. Dalam hal taksiran benda tidak bergerak harus adanya tiga orang juru taksir, baik dari BHP, BPN dan Pengadilan. Jika dalam benda bergerak maka juru taksir hanya satu orang saja. 121


97

Pada pembuatan akta pemisahan dan pembagian adanya ketentuan yang harus dilalui tahap demi tahap yang diselesaiakan dan akhirnya dituangkan dalam akta pemisahan dan pembagian yang akan dibuat oleh para pihak. a.

Pencatatan boedel (boedelbeshrijving) Boedelbeshrijving atau terjemahannya disebut juga sebagai pencatatan boedel

atau inventarisasi boedel. Dalam konteks ini boedelbeshrijving itu dapat diberi makna sebagai daftar atau uraian dari seluruh harta kekayaan berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh subjek atau seorang peniggal harta,i.c pewaris.122 Pencatatan boedel ini dapat dilakukan di bawah tangan maupun otentik, tidak adanya paksaan atau suatu keharusan dibuat dengan akta otentik, menurut Syahril Sofyan dalam bukunya yang berjudul Beberapa Teknik Dasar Dalam Pembuatan Akta (Khusus Warisan) menerangkan bahwa dalam prakteknya Notaris lebih cenderung pecatatan boedel ini dengan akta di bawah tangan, karena pertanggung jawabannya tidak begitu besar terhadap inventaris, jika dalam akta otentik maka Notaris menjamin kebenaran inventaris tersebut dan bertanggung jawab jika kelak adanya inventaris yang disembunyikan oleh ahli waris tertentu. “Tujuan pembuatan pencatatan boedel adalah untuk pada waktunya dijadikan sebagai dasar mempertanggungjawabkan pengurusanya kepada yang berhak, baik ahli waris, legetaris, legitimaris ataupun kreditur atau pihak lain yang berkepentingan. Perkiraan pertanggungjawaban itu dibuat baik terhadap anak di bawah umur yang menjadi dewasa; orang pailit yang memperoleh hak untuk mengurus kekayaannya kembali pasca rehabilitir sesudah kepailitannya berakhir; orang yang tak hadir bila ia sudah dinyatakan hadir kembali Taksiran yang seperti ini dilaksanakan jika adanya ahli waris yang tidak bebas berkehendak atau adanya perwalian, pengampuan dan afwezig. 122 Syahril Sofyan, Op.Cit, hlm. 108-109.


98

ditempat kediamanya atau domisilinya oleh Pengadilan atau sesudah pengurusan kekayaannya oleh Balai sudah melampaui waktu 1/3 abad; dan terhadap onbeheerde boedel kepada ahli warisnya yang kemudian muncul”.123 Pencatatan atau inventaris jika telah dilakukan namun adanya harta peninggalan yang belum terdaftar atau yang tidak diketahui selama ini oleh ahli waris, maka tidak menutupi untuk kembali mengadakan pencatatan boedel dengan judul pencatan boedel tambahan. Pencatatan boedel yang telah dilaksanakan dan telah ditandatangani oleh para pihak, maka aslinya diserahkan kepada BHP sedangkan tindasannya diserahkan kepada ahli waris. b.

Pendaftaran harta peninggalan dengan hak istimewa Pedaftaran harta peninggalan jika ahli waris keseluruhan merupakan cakap

hukum, maka bebas dalam memilih penerimaan harta warisan, baik menerima keseluruhan atau menolak warisan. Namun jika ahli waris adanya yang tidak cakap hukum atau tidak bebas berkehendak, maka harus penerimaan secara beneficiaire boedelaanvaarding atau penerimaan harta peninggala secara benefisier atau hak istimewa. Salah satu contoh dalam perwalian yang dijelaskan pada Pasal 401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukan kepada si belum dewasa dengan cara lain melainkan dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Begitu juga dengan ahli waris lainnya yang tidak cakap hukum. Hal ini disampaikan kepada panitera

123

Syahril Sofyan, Op.Cit, hlm.110-111.


99

Pengadilan Negeri setempat yang mana akan dikeluarkannya surat pernyataan yang diberi nomor dan tanggal serta cap dari Pengadilan Negeri setempat. c.

Berita acara penyumpahan taxateur (ahli Penaksir) Penaksiran ini dilaksanakan jika para pihak menghendaki pemisahan dan

pembagian dengan basis taksiran, sehingga nanti pada saat penyerahan berupa nominal tidak berupa benda lagi, namun tidak menutupi jika dicampur sistem basis taksiran dengan sistem basis in-natura. Semuanya dikembalikan kepada kesepakatan para pihak, yang mana pada awalnya telah tertuang dalam akta perdamaian yang dipilih oleh para pihak. Ahli taksir sebagaimana telah dipaparkan di atas tadi, untuk benda tidak bergerak dibutuhkan tiga orang ahli taksir yang sesuai dengan kompeten bidang masing-masing, sedangkan benda tidak bergerak hanya satu orang ahli taksir yang diharuskan. Dalam hal penunjukan ahli taksir dikembalikan kepada ahli waris sehingga ahli warislah yang menunjuk ahli taksir yang sesuai dengan harta peninggalan yang ada, namun penunjukan ahli taksir tetap berada di bawah kawasan pengawas dari BHP. Penyumpahan sebagai ahli taksir dilaksanakan di muka Hakim Pengadilan Negeri setempat, yang mana berita acara bermaterai cukup kelak dijahitkan pada minuta akta. d.

Berita acara penaksiran Setelah para ahli taksir melaksanakan tugasnya menaksir seluruh harta

peninggalan yang sesuai dengan kompeten bidang ahli taksir, maka penaksiran tersebut dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan, bukan berarti tidak


100

diperbolehkan akta otenttik, namun untuk lebih mudah dan tidak memakan biaya yang besar makanya dibuat dengan akta di bawah tangan. Berita acara penaksiran berisi harga-harga taksiran dari harta peniggalan dari pewaris, dalam hal jika terjadinya penyusutan harga atau kenaikan harga dalam praktek lapangan atau pada proes penjualan harta peninggalan tersebut, maka hal itu sepenuhnya dikembalikan kepada ahli waris, tidak adanya tuntutan kepada ahli taksir. Karena jika penyusutan taksiran terjadi itu ada faktor kelalaian dari ahli waris, kemungkinan membiarkan harta peninggalan tidak terurus atau tidak dikelola dengan baik. Serta kelalaian dalam menunda-nunda penjualan. e.

Penempatan iklan pada Tambahan Berita Negara RI “Dalam waktu tiga bulan terhitung mulai berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 1024, si waris diwajibkan memanggil para berpiutang yang tidak terkenal dengan memasang suatu iklan dalam Berita Negara, untuk segera melakukan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusannya kepada mereka maupun kepada para berpituang yang terkenal serta para penerima hibah wasiat, dan untuk melunasi piutang-piutang serta hibah-hibah mereka, sekadar harga warisan mencukupi”.124 Maksud dari pemasangan iklan pada Tambahan Berita Negara RI, dimana

tidak adanya kreditur-kreditur yang beurusan dengan pewaris semasa hidup dirugikan, serta para debitur dari pewaris membayar hutang-hutangnya kepada ahli waris, intinya keseluruhan hutang dan piutang diurus oleh ahli waris dari pewaris, serta pemasangan iklan ini juga bertujuan untuk kejelasan dari pasiva dan aktiva warisan, yang berkaitan dengan perkiraan dan pertanggungjawaban. Jarak waktu

124



101

tenggang yang diberikan selama 14 (empat belas) hari dari mulai terhitung tanggal pemasangan iklan. f.

Perkiraan dan Pertanggungjawaban (rekening en verantwoording) “Perkiraan dan Pertanggungjawaban (rekening en verantwoording) ini lazimnya dibuat secara ringkas dan sederhana dengan mempergunakan kertas double folio yang dibubuhi materai ssecukupnya dan yang memuat uraian sederhana guna menggambarkan perkembangan pengurusan boedel sejak terbukanya warisan sampai tanggal penyampaian perkiraan dan pertanggungjawaban yang berkenaan”.125 Hal ini dibuat untuk kemudahan dalam mempertanggungjawabkan seluruh

pengeluarn dan pemasukan dari warisan hingga untuk menentukan harta peninggalan tidak sulit lagi, karna telah tertera secara rinci aktiva dan pasiva dari warisan tersebut. g.

Penerbitan resolutie Resolutie merupakan surat yang dikeluaran oleh Balai Harta Peninggalan yang

mana berisi mengenai anggota teknisi hukum dari Balai Harta Peninggalan yang berwenang menghadap dan bertindak di Hadapan Notaris dalam hal akta pemisahan dan pembagian kelak. Serta resolutie ini juga menyatakan pengesahan rancangan akta pemisahan dan pembagian yang akan dibuat oleh Notaris. Resolutie terbit jika tahapan-tahapan yang dikemukakan sebelumnya telah dilaksanakan dan tidak adanya keberatan dari pihak ketiga untuk pelaksanaan pemisahan dan pembagian warisan dari pewaris, dengan kata lain segala urusan telah terselesaikan dengan baik. Resolutie dikeluarkan oleh ketua Balai Harta Peninggalan dengan syarat telah melunasi pembayaran-pembayaran yang terkait dengan urusan

125

Sayhril Sofyan,Op.Cit, hlm.123.


102

Balai Harta Peninggalan serta pemabayaran anggota teknis hukum Balai Harta Peninggalan yang berwenang menghadap dan bertindak di muka Notaris dalam hal akta pemisahan dan pembagian yang mana telah ditunjuk oleh BHP. Resolutie ini merupakan tahap akhir untuk pembuatan akta pemisahan dan pembagian di administrasi awal, untuk administrasi selnjutnya di hadapan Notaris adanya ketentuan ahli waris untuk mengecek ke Daftar Pusat Wasiat, untuk memastikan ada atau tidaknya wasiat dari pewaris. Penyelesaian tahap-tahapan yang dikemukakan di atas, maka ahli waris telah dapat membuat akta pemisahan dan pembagian di hadapan Notaris dengan ketentuan mana segala tahapan-tahapan tersebut dituangkan dalam akta pemisahan dan pembagian serta akta-akta di bawah tangan harus dijahitkan pada minuta akta. Dalam hal akta di bawah tangan untuk pelaksanaan pemisahan dan pembagiannya dapat dilaksanakan dengan cara yang sama dengan sistem pembagian dan pemisahan pada akta otentik, perbedaannya terdapat pada kekuatan hukum dari akta perdamaian tersebut.


BAB II PENYELESAIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN ATAS DASAR ADANYA AKTA PERDAMAIAN ANTARA PARA AHLI WARIS

Recommend Documents