BAB II PENGATURAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Istilah BUMD terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

BAB II PENGATURAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

A.

Perkembangan Pengaturan BUMD. 1. Dasar hukum dan bentuk BUMD. Istilah BUMD terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

tentang Pemerintah Daerah, Pasal 84 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mendirikan BUMD, didirikan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan tersebut belum memberikan definisi yang jelas tentang BUMD. Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, undang-undang ini juga belum memberikan definisi yang tegas tentang defenisi BUMD, namun pada pasal 177 undang-undang tersebut juga bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perUndangundangan. Kedua perundang-undangan diatas tidak memberikan definisi maupun batasan yang jelas tentang BUMD. Sebenarnya jika merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah, Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang Perusahaan Daerah, Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyebutkan :

Universitas Sumatera Utara

” bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang” Oleh karena BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruhnya atau sebahagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan,

sehingga Perusahaan

Daerah juga merupakan BUMD. Ketentuan didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tersebut memberikan batasan tentang BUMD atau Perusahaan Daerah, dinyatakan bahwa BUMD merupakan perusahan yang

modalnya berasal dari

kekayaan Pemda yang dipisahkan, kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum pertanggungjawabannya melalui angaran belanja daerah dipisahkan

menjadi modal BUMD

yang semula

yang kemudian setelah

akan dipertanggung jawabkan tersendiri. 19

Senada dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, pengertian kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai pemisahan kekayaaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada BUMN untuk selanjutnya di bina dan dikelola tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan

19

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.


pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 20 Jika di perhatikan dengan seksama bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengertian kekayaan yang dipisahkan

antara kedua undang-undang tersebut, namun Undang-undang

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN lebih jelas

memberikan arahan tentang

pembinaan dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dengan didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Kemudian Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan Perusahan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebahagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri melalui keputusannya Nomor 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan pada konsideran huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebahagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menjelaskan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan suatu kesatuan produksi yang sifatnya memberi jasa dengan menyelenggarakan usaha yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak serta memupuk pendapatan. Dalam penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat

20

Penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)


nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Sangat sulit untuk merinci dengan tegas tentang urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga pemerintah pusat, karena perincian yang mungkin dibuat tidak akan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik di daerah maupun di pusat. Urusan-urusan yang tadinya termasuk lingkungan daerah karena perkembangan keadaan dapat dirasakan tidak sesuai lagi apabila masih diurus oleh daerah itu karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada daerah itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menetapkan bahwa Perusahaan yang dapat didirikan oleh daerah ialah: perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut kemampuan/kekuatan masingmasing Daerah. Demikian pula tidaklah mungkin memberi perincian secara tegas dari cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup di Daerah oleh karena segala sesuatu erat hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat di Daerah. Sebagai contoh yang harusnya diusahakan oleh


Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah dapat disebutkan Perusahaan Air Minum. Perusahaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan, Perusahaan Pasar, Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat. 21 Dari penjelasan pasal 5 diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis atau pola BUMD, yaitu : a. BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (public service), bertujuan untuk sebesar besarnya memberikan pelayaan yang memadai kepada masyarakat, sehinga untuk jenis ini didirikanlah BUMD yang core bisnisya berhubungan dengan penyaluran kebutuhan

yang mempengaruhi

hajat hidup masyarakat banya. b. BUMD yang berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba (provit orientied) didirikan hanya semata-mata untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah, biasanya BUMD ini memiliki core bisnis yang lebih kompetitif, seperti BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan maupun perkebunan. 2. Perkembangan Pengaturan BUMD. Keberadaan BUMD tidak terlepas dari perkembangan kebijakan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . Pada awalnya, BUMN merupakan perusahaan-perusahaan negara baik yang berbentuk badan-badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik antara lain yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia diatur dengan Staatsblad 21

Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah


Tahun 1927 Nomor 419. Dalam rangka mensingkronkan segala kegiatan ekonomi pada saat itu, Pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Selanjutnya, dalam rangka menertibkan usaha negara berbentuk Perusahaan Negara terutama karena ada banyak usaha negara dalam bentuk Perusahaan Negara yang inefisien, maka Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Dalam Perpu ini, ditetapkan bahwa usaha-usaha negara berbentuk perusahaan dibedakan dalam Perusahaan Jawatan (Perjan) yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419), Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, dan Persero yang merupakan penyertaan negara pada perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau KUHD (Wetboek Van Koophandel, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23). 22 Seiring dengan perkembangan zaman serta dalam rangka menjamin kepastian dan penegakan hukum mengingat terjadinya dualisme pengaturan pada Perseroan Terbatas yang selama ini diatur dalam KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717) Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai penganti Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab 22

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah


Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo.717). Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Perpu Nomor 1 Tahun 1969 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.Namun demikian, mengingat bahwa Perpu 1 Tahun 1969 dan kedua Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, serta didorong dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pemerintah menerbitkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang hanya mengatur dua bentuk hukum badan usaha negara yaitu Perum dan Persero. Sementara Perjan, dengan terbitnya Undang-Undang ini, harus dirubah bentuk hukumnya menjadi Perum atau Persero. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, istilah BUMD baru dikenal dalam Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dimaklumi


karena pendirian dan pengaturan BUMD sampai saat ini masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah walaupun undang-undang ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969, namun karena ditegaskan bahwa Undang-undang nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tidak berlaku sejak diterbitkannya undang-undang pengganti, dan sampai sekarang belum ada undang-undang penggantinya, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah masih berlaku sampai sekarang. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan undang-undang yang penyusunannya diilhami dari terbitnya Perpu Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Mengingat bahwa pembinaan Pemerintahan Daerah berada di bawah tanggung jawab Menteri Dalam Negeri, maka peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah diterbitkan oleh Mendagri baik berupa Peraturan menteri Dalam Negeri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas


dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, maka sebagian BUMD ada yang berbentuk Perseroan Terbatas. 23 Bentuk hukum badan hukum BUMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah atau PD dan Perseroan Terbatas atau PT, kemudian dalam oprasionalnya setiap BUMD tunduk pada masing masing ketentuan yang mengatur tentang badan hukum masing-masing, dengan kata lain bagi Perusahaan Daerah berlaku ketentuan tentang Perusahaan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan untuk BUMD yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas berlaku undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang untuk saat ini diatur dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 3. Tujuan dan Manfaat BUMD Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menegaskan tujuan pendirian Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Tidak berbeda dengan otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemda untuk mencari sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya, sehingga 23

“Sekilas Sejarah BUMD” , http://bumd.wordpress.com/, diakses tanggal 19 Maret 2012


Pemerintah Daerah mendirikan BUMD yang berbasis pada sumber daya alam yang dimiliknya. Pendirian BUMD oleh Pemda merupakan salah satu cara untuk memenuhi pendapatan asli daerah, pendirian ini merupakan upaya Pemda untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagai mana yang diatur didalam Pasal 157 huruf “a” angka 4 Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu BUMD antara lain : a. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (public services) dan mencari keuntungan (provit motive). b. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas. c. Alasan budget, yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah. 24 Selanjutnya didalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menegaskan bahwa selain Pemerintah Daerah pihak swasta juga dapat menyertakan sahamnya dalam suatu BUMD yang didirikan Pemerintah Daerah, masuknya pemegang saham lain selain Pemerintah Daerah dapat memberikan modal yang lebih banyal lagi, yang kemudian akan digunakan untuk pengembangan usaha BUMD, sehingga masuknya pihak diluar Pemerintah Daerah dalam suatu BUMD memberikan manfaat untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

24

Chairil Furkan “Badan Usaha Milik daerah http://andichairilfurqan.wordpress.com/tag/bumd/, diakses tanggal 21 Maret 2012

Sudah

Rawan”


B.

Tata kelola BUMD sesuai UU No. 5/1962 tentang Perusahaan Daerah.

1.

Modal dan Kekayaan BUMD Sebagai suatu perusahaan BUMD juga memiliki modal dan kekayaan, Pasal

7

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur

modal dan kekayaan suatu BUMD, dijelaskan sebagai berikut : a. bahwa modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. b. Modal BUMD yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Pemerintah Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham. c. Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah Daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham. d. Modal BUMD yang sebagian dimiliki oleh kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan kekayaan pihak lain yang bukan Pemerintahan Daerah maka modal BUMD tersebut terdiri atas saham-saham. e. Semua alat liquide disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan. Kemudian pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 menyatakan atas modal BUMD yang terdiri dari saham-saham, maka saham tersebut terdiri dari saham prioritas dan saham biasa, saham priotitas adalah saham yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedang untuk saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dan pihak swasta atau badan hukum lain yang menjadi pemegang saham dalam suatu BUMD, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 sebagai berikut: “ Apabila Perusahaan Daerah telah didirikan berdasarkan Undang-undang ini, maka modal perusahaan terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah tetapi tetap masuk neraca kekayaan Daerah. Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah untuk selanjutnya dapat berdiri sendiri tanpa memberatkan lagi budget Daerah. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu Daerah tidak perlu terdiri atas saham-saham. Apabila modal


termaksud diatas merupakan kekayaan beberapa Daerah maka modal perusahaan itu perlu terdiri atas saham-saham. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengerahkan funds and forces dari masyarakat di Daerah ialah dengan mengikut-sertakan warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia dalam modal yang diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Berhubung dengan itu dalam Undang-undang ini dimuat ketentuan bahwa modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham, yaitu sahamsaham prioritet dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah, baik Daerah tingkat I dan atau Daerah tingkat II. Dengan adanya saham-saham prioritet ditangan Daerah, segala kegiatan, penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah pada hakekatnya berada dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Daerah, yang oleh Undang-undang ini diberi wewenang untuk melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham prioritet.” Hak dan wewenang pemegang saham prioritas dalam hal ini di wakili oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) Pada suatu BUMD menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 adalah : a. Menunjuk bank untuk menyimpan semua alat liquide berdasarkan petunjukpetunjuk Menteri Keuangan yang diatur pada pasal 7 ayat (4). b. Menjalankan Hak, wewenang dan kekuasaan sebagai pemegang saham prioritet yang diatur pada pasal 9 ayat (3). c. Mengangkat dan memberhentikan Direksi

untuk sementara atau untuk

selamanya diatur pada pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2) dan (4). d. Pada prinsipnya antara anggota Direksi tidak boleh memiliki rangkap jabatan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan

perusahaan

diizinkan

oleh

Kepala

Daerah/pemegang


saham/saham prioritet. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet sebagaimana yang diatur didalam pasal 13 ayat (1) dan (2) e. Mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diatur pada pasal 18 ayat (4). f. Mengangkat atau menunjuk Badan Pengawas BUMD diatur pada pasal 19. g. Menunjuk badan yang menerima pertanggung jawaban pegawai BUMD yang memiliki tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan suratsurat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan tertentu, diatur pada pasal 20 ayat (3) dan (4). h. Mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran

BUMD diatur pad

apasal 22 ayat (1), (2) dan (3). i. Menerima laporan hasil usaha atau laporan berkala BUMD diatur pada pasal 23. j. Mengesahkan perhitungan tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan labarugi diatur pada pasal 24 ayat (1), (3) dan (4). k. Menetukan cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan diatur pada pasal 25 ayat (5).


l. Menyetujui tindakan direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai BUMD diatur pada pasal 26 ayat (2) . m. Menunjuk badan yang mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengawasan BUMD atas pekerjaan menguasai dan mengurus BUMD diatur pada pasal 27 ayat (1). Untuk BUMD yang bentuk badan hukumnya PT seluruh ketentuan yang mengatur tentang modal dan kekayaan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka pada BUMD tersebut dapat diberlakukan ketentuan sebagaimana yang ada mengenai modal dan kekayaan BUMD yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. 2. Rapat Pemegang Saham BUMD Sebagaimana perusahaan pada umunya, BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah juga memiliki organ Rapat Pemegang Saham, namun Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tidak memberikan rincian yang jelas tentang peran dan fungsi organ tersebut. Keberadaan organ ini bukanlah sebagai lembaga tertinggi didalam suatu perusahaan sebagaimana yang dianut dalam terminologi Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseoan Terbatas atau organ yang memiliki wewenang yag tidak dimiliki oleh organ lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dalam terminologi Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah fungsi Rapat Pemegang Saham tidak selalu sebagai pengambil keputusan akhir, Undang-undang


Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menegaskan bahwa keputusan Rapat Pemegang Saham pada Perusahaan Daerah harus diambil dengan permufakatan seluruh pemegang saham yang ada, jika permufakatan tidak tercapai dalam suatu hal yang menghendaki suatu keputusan maka Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk memutus masalah tersebut dengan tetap memperhatikan pendapat pendapat yang berkembang dalam RUPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yakni : Pasal 18. a. Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah. b. Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata mufakatan. c. Jika kata mufakat termaksud pada huruf “b” tidak tercapai maka pendapatpendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah. d. Kepala Daerah termaksud pada huruf “c” mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.


3. Pengurus BUMD Pengurusan BUMD dilakukan oleh suatu Direksi, jumlah anggota serta susunan Direksi diatur didalam peraturan daerah yang merupakan peraturan pendiriannya, pengangkatan anggota Direksi pada BUMD dilakukan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah, mengenai pengangkatan anggota Direksi terdapat dua mekanisme, Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi

jika modal badan usaha tersebut

seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengangkatan anggota Direksi BUMD dilakukan dari usulan pemegang saham prioritas, bagi badan usaha yang modalnya sebahagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam menjalankan perseroan Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan, dengan mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan, untuk pengaturan dan tata tertib serta cara menjalankan pekerjaan tersebut, Direksi secara otonom diberikan kewenangan untuk mengatur tata tertib dan cara menjalankan perusahan dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 15 Undang-undang No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pelaksanannya kewenangan yang dimiliki Direksi tersebut dapat dibatasi didalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan milik daerah tersebut, pembatasan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan sifat dan corak perusahaan


Daerah masing-masing, maka sewajarnya batas kekuasaan tersebut diatas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan yang bersangkutan. 25 Untuk menjalankan fungsi pengurusan Direksi bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Badan Pengawas, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 24 tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara mengatur Direksi antara lain: a. Direksi menjalankan pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan yang digariskan oleh Gubernur dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. (Pasal 10 Perda pendirian) b. Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit, pegawai perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok perusahan (Pasal 11 Perda pendirian) c. Direksi mewakili perusahan didalam maupun diluar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasan mewakili tersebut kepada seorang anggota Direksi atau kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang atau badan diluar perusahan tersebut. (Pasal 14 Perda pendirian) d. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi harus menyampaikan rencana anggaran perusahaan kepada 25

Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah


Gubernur untuk disahkan, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur diambil setelah mendengar

pertimbangan Badan Pengawas

atas usulan rencana

anggaran tersebut. (Pasal 35 Perda pendirian) 4. Pengawas BUMD Sebagaimana lazim berlaku didalam tiap-tiap Perusahaan terhadap tugas yang dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan kepemimpinan, cara mengurus dan mengusahai perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar-benar sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para pemilik/pemegang saham. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur tentang pengawasan Perusahaan Daerah, Pasal 19 menyatakan bahwa Direksi dalam menjalankan pengurusannya terhadap perusahaan

berada di bawah pengawasan

Kepala Daerah bagi Perusahaan daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemda. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Pemegang Saham atau Pemegang Saham Prioritas mana kala saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pegang saham. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk dengan diberikan mandat untuk melakukan pengawasan oleh Kepala Daerah atau Pemegang Saham. Biasanya tugas pengawasan yang diserahkan kepada suatu Dewan/Badan terhadap suatu perusahaan yang besarnya ditunjuk satu badan, yang menjalankan


pengawasan umum terhadap perusahaan sedang untuk perusahaan-perusahaan yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan. 26 5. Kedudukan Pegawai BUMD Pada BUMD

tidak mengenal

pengertian buruh dan majikan, semuanya

adalah karyawan perusahaan. kedudukan hukum, gaji, pensiun serta penghasilanpenghasilan lain dibuat dalam ketentuan yang berlaku untuk seluruh karyawan pada suatu BUMD, ketentuan mana ditetapkan dalam peraturan pokok kepegawaian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Pemberhentian karyawan pada suatu BMUD dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan. 6. Pembubaran BUMD Sebagaimana pendirian BUMD yang dilakukan dengan Peraturan Daerah, demikian juga halnya dengan pembubaran BUMD dilakukan dengan Peraturan Daerah hal mana diatur pada pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pembubaran BUMD yang dilakukan dengan peraturan daerah berlaku setelah peraturan daerah itu disahkan, selengkapnya pasal 29 berbunyi : a. Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. b. Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham. 26

Penjelasan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.


c. Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya. d. Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Pemberesan atas harta BUMD yang dibubarkan dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, sedang kepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah termaksud pada ayat (4). Pasal ini juga memberi jaminan diperhitungkan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan karyawan BUMD yang akan dilikuidasi.

C.

Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMD

1.

Dasar Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perseroan Terbatas Untuk memberikan ruang gerak bagi badan usaha yang dimiliki oleh Pemda,

terutama bagi badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba bagi peningkatan pendapatan asli daerah serta untuk meningkatkan kinerja BUMD. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD tanggal 24 Pebruari 1998, peraturan ini memberikan penegasan tentang bentuk hukum BUMD.


Jika dilihat dari konsideran peraturan menteri ini ada beberapa hal yang menjadi dasar dikeluarkannya peraturan ini, antara lain : a. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan BUMD menyongsong era globalisasi dengan mendorong peran swasta dan masyarakat dalam mengelola BUMD. b. Untuk memperjelas keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam BUMD agar jelas

kedudukan

hukumnya

dan

mampu

meningkatkan

pengelolaan

manajemen. Perubahan bentuk badan hukum didasari atas beberapa alasan yang menjadi problematika dalam pengelolaan BUMD, alasan ini dilihat dari aspek juridis dan non juridis. Secara juridis kebutuhan untuk merubah bentuk badan hukum suatu badan usaha sangat di pengaruhi oleh peraturan atau regulasi yang melingkupi badan usaha tersebut, dari sudut ini dapat dilihat apakah peraturan atau regulasi dapat mendukung atau memberikan kepastian pada dunia bisnis atau dunia usaha, jika dilihat dari aturan pokok yang ada sampai saat ini BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah atau PD, masih mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahan Daerah. Secara yuridis keberadaan peraturan ini masih berlaku, namun jika dilihat dari materi yang diaturnya sangat sulit untuk mengimplementasikannya dalam dunia usaha sekarang ini. Adanya kebijaksanan pemerintah yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD yang menjadi dasar bagi perubahan suatu bentuk hukum BUMD, yang sejara juridis perubahan


bentuk badan hukum ini dimaksudkan juga untuk memperjelas kedudukan hukum keikutsertaan pihak swasta dan masyarakat dalam hal kepemilikan BUMD. 2.

Akibat Hukum Perubahan Bentuk Badan Hukum a. Akibat Hukum Terhadap Saham BUMD Kepemilikan suatu usaha dapat dibuktikan dengan lembaran-lembaran saham

atas suatu usaha. Sehingga saham dapat dikatakan sebagai suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian bagian dari modal itu yang dimiliki oleh individu masing-masing dalam bentuk sertifikat saham. 27 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memang tidak membatasasi kepemilikan BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah, Undangundang tersebut hanya membatasi kewenangan dari pemegang saham, pembatasan ini dapat dilihat dari beberapa Pasal, Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan : 1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa. 2) Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah. 3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia.

27

Fuady Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Peraktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun 1999), hlm 35


4) Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, bahwa terdapat dua jenis saham pada BUMD jika mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yaitu saham prioritas dan saham biasa, saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD tidak mengatur tentang klasifikasi saham namun mengatur atau memberikan batasan yang jelas tentang siapa-siapa yang dapat memiliki saham didalam suatu perusahaan yang telah merubah bentuk hukumnya menjadi perseroaan terbatas, Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD menjelaskan, antara lain : 1) Saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemda, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat. 2) Bagian terbesar dari saham Perseroan terbatas dimiliki oleh Pemda dan Perusahaan Daerah. Ada beberapa hal yang dapat dilihat dari uraian Pasal ini, Pertama saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kedua, BUMD yang merupakan badan hukum dapat juga bertindak sebagai pemegang saham dalam suatu BUMD lain. Ketiga, swasta dan masyarakat juga dapat memiliki saham didalam BUMD.


Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak mengatur klasifikasi saham, tentang saham dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdiatur pada Bagian Kelima Pasal 48 sampai dengan Pasal 62, tidak ada terdapat pengklasifikasian saham sebagaimana yang ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dalam undang-undang perseroan terbatas tersebut, selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat 1 disebutkan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likwidasi, menjalankan hak lainnya sesuai dengan Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan keleluasaan kepada pendiri untuk menentukan persyaratan kepemilikan termasuk tentang klasifikasi saham dalam anggaran dasar perseroan. Walaupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tidak mengatur tentang klasifikasi saham, namun didalam suatu BUMD harus tetap diatur tentang adanya saham dengan hak prioritas sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, karena secara juridis formal undang-undang tersebut masi merupakan payung hukum BUMD. b. Akibat Hukum Terhadap Tata Kelola. Perubahan bentuk badan hukum memberikan dampak pada tata kelola suatu BUMD, sebagai mana yang diatur didalam Permendagri Nomor 3 tahu 1998 tentang Bentuk Badan Hukum BUMD diatur tentang oprasional BUMD, pasal 3 peraturan


tersebut menyatakan bahwa BUMD yang bentuk badan hukumnya Perusahaan Daerah (PD) tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku mengatur Perushaan Daerah dalam hal ini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, selanjuntya untuk BUMD yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas (PT) tunduk pada perundang-undangan yang mengatur tentan perseroan terbatas, saat ini perseroan terbatas diatur oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membawa cukup banyak perubahan signifikan bagi dunia usaha di Indonesia. Perubahanperubahan tersebut wajib dicermati oleh BUMD yang bentuk badan hukumnya PT, agar semua kegiatan usaha PT senantiasa dijalankan dalam koridor hukum yang tepat dan benar. Salah satu bentuk penyempurnaan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan perseroan. Pendirian perseroan terbatas dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan pemegang saham/ pemilik serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah stake holder dan share holders. Sehingga dengan dua kepentingan yang saling tarik menarik ini, diharapkan pada pengelolaan perseroan yang bisa mengakses kepentingan kedua belah pihak. Tujuan pembaharuan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, salah satunya adalah untuk mendukung implementasi Good Corporate Governance. Pengelolaan yang baik lazim disebut dengan Good Corporate Governance (GCG) atau prinsip Tata Kelola Usaha yang Baik. Prinsip Tata Kelola Usaha yang Baik


diadopsi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1995 maupun Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (1) Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham. Hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan pemegang saham harus dapat menjalankan hak-hak mereka melalui prosedur yang memadai yang ditetapkan perusahaa. Hak-hak pemegang saham pada dasarnya adalah hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam rapat berdasarkan prinsip satu saham satu suara. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu dan teratur yang memungkinkan pemegang saham membuat keputusan yang baik mengenai investasi yang berkaitan dengan sahamnya dalam perusahaaan dan hak ikut serta dalam pembagian keuntungan, demikian pula dengan hak pemegang saham pada suatu BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Daerah yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pilihan terhadap bentuk badan hukum PT untuk kegiatan bisnisnya adalah dikarenakan Pemegang Saham PT hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa Pemegang Saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Prinsip tanggung jawab terbatas Pemegang Saham tidak berlaku mutlak, kemungkinan untuk


mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut 28: 1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. 2. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 3. Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. 4. Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara

melawan

hukum

menggunakan

kekayaan

perseroan,

yang

mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Tujuan utama dimungkinkannya penghapusan tanggung jawab terbatas suatu PT, dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, adalah agar PT didirikan tidak semata-mata sebagai alat yang dipergunakan untuk memenuhi tujuan pribadi Pemegang Saham (alter ego), sehingga terjadi pembauran harta kekayaan pribadi Pemegang Saham dan harta kekayaan PT, atau antara harta kekayaan Pemegang Saham dan harta kekayaan PT tidak dapat lagi dibedakan.

28

“Tinjauan Kritis Implemetasi GCG di Indonesia” , http://mhugm.wikidot.com/artikel:008. Diakses tanggal 23 Maret 2012.


(2) Tanggung Jawab Direksi. Perseroan Terbatas sebagai suatu perusahaan atau suatu entitas ekonomi dimana salah satu karakteristiknya adalah terpusatnya manajemen dibawah struktur dewan direksi. Oleh karena itu sangat penting untuk mengontrol prilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menetukan standar prilaku ( standart of counduct) untuk melindungi pihakpihak yang akan dirugikan apabilah seorang direktur berprilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berprilaku tidak jujur. 29 Secara umum Direksi merupakan agent dari PT, hal ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 4 dan pasal 8 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kemudian ditegaskan pula pada pasal 79 ayat (1) bahwa Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini, sebagaimana disebutkan dalam penjelasannya, adalah menugaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Selain Direksi, karyawan atau orang lain juga diberikan kemungkinan untuk mewakili perseroan, atas hal ini undang-undang membatasi dengan ketentuan bahwa kemungkinan tersebut diberikan dengan kuasa

29

Bismar Nasution, “UU No. 40 Tahun 2007 Dalam Perspektif Hukum Bisnis : Pembelaan Direksi Melalui Prinsip Busines Judgment Rule” disampaikan pada Seminar Bisnis 46 tahun FE USU: “Pengaruh UU No.40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Iklim Usaha di Sumatera Utara”, Aulah Fakultas Ekonomi USU tanggal 24 November 2007.


tertulis dari Direksi kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu. Biasanya aturan mengenai kewenangan mewakilkan dari Direksi selaku principal diatur dalam anggaran dasar perseroan. Oleh sebab itu direktur harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya kepada perusahaan untuk menghindari hal yang diatas, hal ini berkaitan dengan tanggung jawab direktur yang disebut dengan fiduciariy duty. Prinsip fiduciariy duty ini meletakkan direktur sebagai trustee dalam pengertian hukum trust, sehingga seorang direktur haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan ( duty of care dan duty of loyality), itikad baik, loyaliatas dan kejujuran terhadap perusahaannya dengan derajat yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memberi perlindungan terhadap hak pemegang saham perusahaan, karena direktur memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas, namun perlu diketahui bahwa kewajiban utama dari direktur adalah kepada perusahaan secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara individu maupun kelompok. Oleh karena itu seorang direktur harus bertindak hatihati dalam melakukan tugasnya (duty of care) dan juga dalam melakukan tugasnya seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality), pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan fiduciary duty dapat menyebabkan direktur dapat dimintai


pertanggungan jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya, baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya. 30 Sebagai artificial person perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri, sehingga memerlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan sesuai dengan tujuan pembentukan perseroan. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan. 31Pada prinsipnya suatu perseroan dapat memiliki hanya satu orang direktur, tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah perseroan harus memiliki paling sedikit dua orang direktur, yaitu dalam hal-hal perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang dan perseroan berbentuk perseroan terbuka. 32 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan banhwa anggota direksi haruslah orang perseorangan, ini berarti tidak dibenarkan adanya pengurusan suatu perseroan oleh badan hukum perseroan lain maupun badan hukum lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, selanjutnya orang perseorangan itu adalah mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum, tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan baik dalam menjadi direksi maupun komisaris pada perusahaan lain, tidak pernah dihukum

30

Ibid,hlm 7 I.G.Rai Wijaya, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Megapoin, 2002), hlm. 64. 32 Munir Fuady, Perseroan terbatas Pradigma Baru, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2003), 31

hlm.51.


karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya. Dalam hal menjalankan tugas dan kepengurusannya, Direksi dituntut harus senantiasa 33 : 1. Bertindak dengan itikat baik. 2. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham semata-mata. 3. Kepengurusan perusahaan harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa

Direksi tidak dibenarkan untuk

memperluas maupun mepersempit ruanglingkup geraknya sendiri. 4. Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan Direksi. Hal diatas merupakan hal yang penting karena memberikan relasi yang penting bahwa Direksi dan Perusahaan memiliki hubungan yang saling ketergantungan, dimana perseroan bergantung kepada Direksi sebagi organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan dan demikian sebaliknya keberadaan perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, dengan kata lain tanpa perseroan tidak mungkin ada Direksi. Sebagai suatu organ perseroan maka tugas dan

33

Gunawan Wijaya, Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan, (Jakarta: Rajagarafindo Persada, 2003), hlm. 23.


tanggung jawab Direksi adalah tugas dan tanggung jawab kolektif koligeal diantara anggota Direksi, anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara sendiri-sendiri kepada perseroan sehingga setiap tindakan yang dijalankan oleh Direksi menjadi mengikat seluruh anggota Direksi. Tanggung jawab kolektif kolegial ini tidak berarti tidak dibenarkannya terjadinya pembagian tugas di antara para anggota direksi perseroan. Dalam menjalankan tugas Direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap anggota direksi harus memahami anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tugas dan kewenagan Direksi yang berlaku dari waktu ke waktu. Setiap anggota Direksi secara pribadi bertanggung jawab atas penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Direksi, Pasal 92 dan Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan, (persona standi in judicio), setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam suatu perseroan.


(3) Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Sebagai salah satu organ perseroan Komisaris juga memiliki tanggung jawab berdasarkan tugas yang dijalankan Komisaris, sebagai badan usaha yang membatasi tanggung jawab pemegang saham sampai sebesar jumlah saham yang dimilikinya. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) mengharuskan adanya lembaga komisaris sebagai salah satu organ dalam perseroan, dalam sistem kepengurusan perseroan peran Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi pengawasan, namun UUPT juga membenarkan dalam hal-hal tertentu Komisaris dapat juga menjalankan fungsi pengurusan perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan baik mengenai pengurusan maupun usaha perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT yaitu dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud


diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (3) UUPT). Namun, Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 114 ayat (3) UUPT apabila dapat membuktikan: a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian. c. Telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, Pasal 114 ayat (4) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan


kepailitan dan telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Selain tugas-tugas umum, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban untuk membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. Selain itu Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang wewenang tersebut ditetapkan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, termasuk syarat-syaratnya. Tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris berdasarkan syarat-syarat dalam Anggaran Dasar, perbuatan hukum Direksi tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Diluar tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris juga dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam “keadaan tertentu”. Tindakan tersebut dilakukan hanya untuk “jangka waktu tertentu”. Tindakan Dewan Komisaris dalam keadaan dan jangka waktu tertentu itu berlaku terhadap semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. 34

34

“Dewan Komisaris”. http://www.legalakses.com/dewan-komisaris/, diakses tanggal 1

Maret 2012


BAB II PENGATURAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Istilah BUMD terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999

Recommend Documents