BAB II PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENERBANGAN. A. Perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia

BAB II PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENERBANGAN

A. Perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia Persaingan dalam industri penerbangan reguler di Indonesia saat ini semakin ketat, yang terlihat dari maraknya maskapai penerbangan menetapkan harga tiket yang sangat rendah, termasuk untuk rute-rute padat yang selalu ramai oleh penumpang, seperti Jakarta- Medan dan Jakarta Surabaya. Persaingan terjadi karena banyaknya jumlah maskapai penerbangan reguler di Indonesia saat ini, yang mencapai 21 perusahaan. Selain itu terjadinya perang tarif oleh hampir semua maskapai penerbangan juga terjadi karena pemerintah hanya menetapkan batas atas untuk tarif penerbangannya sehingga setiap perusahaan leluasa mengatur berapa tarif terendahnya. Meskipun terkesan mendukung kepentingan konsumen, tetapi banyak pihak mengkhawatirkan dampak dari perang tarif ini, karena terdapat kekhawatiran akan terjadinya penurunan standar keselamatan serta pelayanan maskapai penerbangan, jika efisiensi yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan ikut memangkas biaya perawatan dan penggantian komponen pesawat.10 Namun peningkatan jumlah penerbangan dan pesawat terbang yang beroperasi di Indonesia, tidak diikuti dengan peningkatan infrastruktur yang memadai seperti peningkatan jumlah lembaga pendidikan penerbangan dan teknisi 10

http://arsipberita.com/arsip/perkembangan-industri-penerbangan-indonesia.html, diakses tanggal 12 Januari 2011.

Universitas Sumatera Utara

yang memadai, yang berakibat terjadinya kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan akan bertambahnya ratusan pesawat terbang baru dalam beberapa tahun kedepan, kebutuhan terhadap tenaga pilot, co pilot dan teknisi pesawat terbang semakin besar, karena produk sumber daya manusia terkait industri ini belum dapat mencukupi kebutuhan ini. Lembaga pendidikan yang menjadi tumpuan penyediaan pilot di dalam negeri, yaitu Sekolah Tinggi Penerbang Indonesia (STPI) Curug, saat ini baru mencapai sekitar 180-200 penerbang per tahunnya sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 400 penerbang per tahun, demikian pula untuk tenaga teknisnya jumlah lulusannya masih sangat terbatas. Kondisi ini harus menjadi perhatian banyak pihak terutama pemerintah dan perusahaan penerbangan, agar penggunaan SDM terutama Pilot, benar-benar sudah memenuhi kriteria dalam kemampuan dan jam terbang yang ditentukan untuk menekan potensi human error dari setiap kegiatan penerbangan. 11 Pemain industri penerbangan reguler di Indonesia terdiri dari maskapai penerbangan domestik, perintis dan luar negeri. Diantara pemain industri penerbangan tersebut, sebagian besar merupakan pelaku penerbangan reguler domestik.Berdasarkan

data

Direktorat

Perhubungan

Darat,

Departemen

Perhubungan, Jumlah maskapai penerbangan domestik berjadwal atau reguler terhitung Maret 2011 adalah 14 perusahaan. Maskapai penerbangan yang beroperasi saat ini adalah maskapai penerbangan yang masih bertahan dan masih diizinkan beroperasi oleh pemerintah setelah pemerintah mencabut izin beroperasi 11

Jurnal online http://www.kagama-mm.com/artikel.php?id= hal 2 : diakses tanggal 13 Januari 2011.


beberapa

maskapai

penerbangan

yang

tidak

beroperasi,

akibat

ketidakmampuannya melakukan kegiatan penerbangan karena ketidak siapan pesawat, sumber daya manusia maupun fasilitas lainnya. Beberapa maskapai penerbangan reguler yang dicabut izin operasinya tersebut diantaranya adalah Bouraq Airlines yang dicabut izinnya pada Februari 2007, kemudian Bali International Air Service yang dicabut pada Desember 2007, Star Air pada Mei 2007, dan yang baru-baru ini dicabut Mandala Air dan lain-lain yang juga telah dicabut izinnya sejak 2006. Dengan telah dicabutnya beberapa izin operasi dari beberapa maskapai penerbangan di Indonesia, kini terdapat

14 maskapai

penerbangan yang masih beroperasi baik untuk penerbangan domestik maupun luar negeri. Beberapa maskapai penerbangan tersebut antara lain adalah Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Indonesia Air Asia, Lion Air, Wings Air, Batavia Air, dan lain-lain. 12 Persaingan yang sangat ketat pada industri penerbangan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, menunjukan bahwa sektor transportasi udara masih memberikan prospek yang menarik bagi dunia usaha. Dari total 521 pesawat milik maskapai penerbangan Indonesia yang terdaftar pada Direktorat Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan pada Februari 2011, hanya 318 pesawat yang beroperasi, karena sebagian pesawat yang tidak beroperasi sedang dalam perawatan dan perbaikan serta terdapat kendala teknis lainnya. Garuda Indonesia masih menjadi pemain utama industri penerbangan di Indonesia, karena selain jumlah armadanya paling besar, fasilitas perawatan dan latihannya paling lengkap, 12

alhamsyah.com/blog/topics/macam-macam-maskapai-penerbangan-indonesia.html, diakses tanggal 13 Januari 2011.


juga kesiapan SDM nya lebih tinggi dibanding maskapai lain. Saat ini Garuda mulai menerapkan strategi yang lebih terencana, terutama dalam pengadaan pesawat terbangnya, antara lain mulai menggantikan beberapa pesawat tuanya, yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe menjadi satu merek utama di jajaran armadanya, yaitu menggunakan pesawat produksi Boeing. Saat ini dari 50 pesawat terbangnya yang beroperasi, 47 pesawatnya adalah produksi Boeing, antara lain tipe B 747 400, yang akan segera digantikan oleh tipe B 787 Dreamliner untuk penerbangan ultra jauh, kemudian beberapa seri

B 737

mendominasi jajaran pesawat terbang jarak menengahnya. 13 Merpati Nusantara Airlines yang sempat mendominasi penerbangan domestik saat Garuda fokus dengan penerbangan luar negerinya, sempat hampir mengalami kebangkrutan akibat persaingan yang ketat pada awal 2000 an, karena banyaknya pesaing baru dalam penerbangan domestik serta mulai berkembangnya Low Cost Carrier di Indonesia, terutama dipicu oleh Lion Air dan kiprah dari Adam Air. Meskipun mempunyai 80 pesawat terbang, tetapi Merpati Airlines hanya mengoperasikan 34 pesawatnya, selain karena terlalu tua, sebagian pesawatnya memerlukan perawatan dan perbaikan. Saat ini Merpati masih menggunakan beberapa jenis dan merek pesawat terbang, terutama karena peran Merpati dalam penerbangan perintis di Indonesia masih besar, sehingga membutuhkan beberapa jenis pesawat yang sesuai dengan kondisi alam dan bandara di daerah-daerah terpencil B 737-200, Casa 212 dan DHC6 adalah beberapa jenis pesawat yang masih digunakan oleh Merpati untuk menunjang jasa 13

Data direktorat perhubungan udara pada http://hubud.dephub.go.id/ , diakses tanggal 15 Januari 2011.


angkutan udaranya. Selain itu Merpati juga sedang memesan beberapa pesawat Boeing B737-300 dan B 737-400 untuk melayani rute-rute penerbangan yang sempat ditinggalkannya. Pemain utama lain yang menjadi salah satu penggerak Low Cost Carrier di Indonesia adalah Lion Air, dengan perkembangan yang pesat dalam peningkatan jumlah armadanya, menjadikannya maskapai terbesar di Indonesia selain Garuda. Lion Air saat ini didukung oleh 30 pesawat terbang termasuk beberapa pesawat B 737-900ER baru yang merupakan bagian dari pembelian 178 pesawat Boeing pada tahun 2007, yang akan melayani beberapa wilayah Indonesia dan untuk pengembangan penerbangan reguler luar negeri.Namun perkembangan jasa pernerbangan yang dapat dilihat dari banyaknya maskapai penerbangan tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pesawat yang digunakan.Pesawat-pesawat yang digunakan oleh maskapai Indonesia umumnya pesawat yang sudah dapat dikatakan sebagai pesawat tua.14 Berdasarkan data Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara, Departemen Perhubungan pada Desember 2010, rata-rata umur pesawat terbang di Indonesia yang paling muda adalah sekitar 12 tahun, yaitu pesawat dari maskapai Garuda Indonesia. Sementara itu umur pesawat terbang diluar Garuda rata-rata berumur diatas 15 tahun. Selain Garuda Indonesia, maskapai yang rata-rata umur pesawatnya masih di bawah 20 tahun adalah Sriwijaya Air dengan rata-rata 13,8 tahun dari 5 pesawatnya dan Lion Air yang umur rata-rata pesawatnya 17,5 tahun dari 30 pesawatn yang dipoerasikannya. Untuk saat ini Lion Air tercatat sebagai 14

http://maskapai.wordpress.com/2008/03/13/fenomena-low-cost-carrier/, diakses tanggal 20 Januari 2011.


maskapai dengan rata-rata umur pesawat termuda, karena perusahaan ini telah memesan sejumlah 178 pesawat baru yang sebagian mulai bergabung dengan armadanya pada tahun 2008 dan sisanya akan bergabung dalam beberapa tahun kedepan. Sementara itu beberapa maskapai lainnya antara lain Indonesia Air Asia, Kartika Airlines, Mandala Airlines dan lain-lain masih menggunakan pesawat dengan umur rata-rata di atas 20 tahun, termasuk Merpati Airlines. Seperti juga Lion Air beberapa maskapai yang sudah pasti melakukan pembelian pesawat baru seperti Garuda, Merpati Airlines, Indonesia Air Asia dan lain - lain umur rata-rata pesawatnya akan segera lebih muda pada beberapa tahun kedepan.Maskapaimaskapai penerbangan Indonesia saat ini telah melayani berbagai

rute

penerbangan,baik rute penerbangan dalam dan luar negeri. Rute penerbangan dalam negeri terdiri atas : 1. Rute Utama yang berfungsi menghubungkan antar bandar udara pusat penyebaran yang meliputi bandara pusat penyebaran primer, sekunder dan tersier. 2. Rute Pengumpan yang berfungsi sebagai penunjang rute utama yang menghubungkan antara bandar udara pusat penyebaran dengan bandar udara bukan pusat penyebaran dan antar bandar udara bukan pusat penyebaran.


3. Rute Perintis yang berfungsi menghubungkan daerah terpencil dan pedalaman serta daerah yang sukar dihubungi oleh moda transportasi lain. 15 Selain rute penerbangan diatas terdapat juga beberapa maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan domestik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa maskapai penerbangan yang berbasis di luar Jakarta dan mengembangkan penerbangan reguler yang beroperasi di beberapa wilayah di Indonesia.Maskapai tersebut antara lain Riau Airlines yang fokus melayani penerbangan di wilayah sumatera, kemudian Dirgantara Air Services yang melayani penerbangan ke beberapa kota di Kalimantan, serta Trigana Air Services yang banyak melayani kota-kota di wilayah Indonesia Bagian Timur. Beberapa maskapai penerbangan yang melayani rute non Jakarta tersebut, sebagian adalah maskapai penerbangan yang melayani penerbangan perintis, yang terus meningkat armadanya sehingga mulai melayani penerbangan non perintis. Sementara itu penerapan strategi penerbangan Low Cost Carrier oleh sebagian besar maskapai penerbangan yang membuat harga tiket menjadi jauh lebih murah, ikut menumbuhkan peningkatan pengguna pesawat terbang oleh pengguna moda transportasi lain, sehingga jumlah penerbangan pada kota-kota besar di Indonesia semakin bertambah. Karena semakin murahnya harga tiket pesawat terbang, semakin banyaknya pengguna moda transportasi lain seperti kapal laut, bis dan kereta api yang berubah menggunakan transportasi udara. Hal inimembuat terjadinya peningkatan jumlah penumpang pesawat di beberapa kota-

15

http://hubud.dephub.go.id, Loc cit.


kota besar di Indonesia.Akibatnya beberapa maskapai penerbangan meningkatkan frekuensi penerbangannya di rute tersebut dan bersaing ketat dengan banyak maskapai penerbangan lainnya. Selain maskapai penerbangan lama, beberapa maskapai penerbangan yang awalnya hanya melayani penerbangan carter dan perintis, mulai masuk ke rute padat ini, antara lain Riau Airlines, Trigana Air Services, Pelita Air Services dan lain lain. Selain rute penerbangan diatas yang tak kalah pentingnya adalah rute penerbangan perintis sebab rute penerbangan perintis berfungsi mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Indonesia, untuk mendukung penyelenggaraan penerbangan perintis ini, pemerintah memberikan subsidi berupa subsidi operasi angkutan udara perintis dan subsidi angkutan bahan bakar. Kebijakan mengenai angkutan udara perintis diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, PP No. 40 Tahun 1995 dan KM 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. Fungsi dan tujuan ditetapkannya rute perintis yaitu Mendorong Pertumbuhan dan pengembangan wilayah. 16 Jumlah rute penerbangan perintis hingga saat ini terus berkembang pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Irian Barat. Papua merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai rute penerbangan perintis terbanyak, yang mencapai 33 rute penerbangan pada tahun 2007. 17 Kemudian diikuti oleh Irian Jaya Barat dan NAD yang mencapai 9 rute pada tahun 2007. Kondisi geografis serta keterbatasan

16

http://julfan.wordpress.com/2008/01/18/departemen-perhubungan-tetapkan-rutepenerbangan-perintis/, diakses tanggal 17 Februari 2011. 17 http://hubud.dephub.go.id, Loc cit


infrastruktur jalan yang membuat kebutuhan terhadap penerbangan perintis sangat dibutuhkan di wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 2010 jumlah rute penerbangan perintis mencapai 90 rute, kemudian akan berkembang menjadi 118 rute pada tahun 2011 dan secara bertahap terus meningkat, meskipun penambahan jumlah rutenya relatif kecil. Beberapa maskapai penerbangan yang melayani penerbangan perintis antara lain Merpati Nusantara Airlines, Riau Airlines di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, Trigana Air Service di wilayah NTT, Papua, Maluku dan wilayah Sumatera, Deraya di wilayah Sumatera, Maluku, Papua dan lain-lain. 18 Selain rute pernerbangan dalam maskapai Indonesia juga melayani rute penerbangan luar negeri. Maskapai penerbangan dalam negeri yang melayani penerbangan internasional pada tahun 2010 ada 9 perusahaan, sementara maskapai penerbangan asing yang melayani penerbangan ke Indonesia adalah 34 perusahaan. Jumlah maskapai yang melayani penerbangan international ini relatif tetap sejak tahun 2003 hingga 2010, baik untuk maskapai nasional maupun asing. Garuda Indonesia masih menjadi maskapai nasional yang melayani penerbangan luar negeri terbanyak, kemudian diikuti oleh Lion Air dan Merpati Nusantara Airlines. Sebagian besar negara yang dilayani oleh maskapai penerbangan Indonesia adalah negara Asia, hampir semua wilayah Asean, Australia dan Selandia Baru serta beberapa negara Timur Tengah. Dari informasi diatas dapat di klasifikasikan bahwa perkembangan dunia penerbangan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor penting yang menjadi indikasi perkembangan tersebut,

18

http://www.datacon.co.id/Penerbangan2010.html, diakses tanggal 23 Februari 2011


antara lain perkembangan jarak penerbangan (Aircraft KM), banyaknya jumlah keberangkatan

(Aircraft

Departure)

serta

jumlah

penumpang

terangkut

(Passenger carried).Perbandingan jumlah penumpang (Passenger KM) dengan jumlah kursi yang tersedia (Available Seat KM) atau disebut juga Passenger L/F, merupakan indikator penting yang dapat menunjukan meningkat atau tidak kinerja dari suatu maskapai penerbangan dengan melihat prosentase jumlah kursi yang terisi dari total jumlah penerbangan selama setahun. 19

B. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa dan Konsumen Jasa Penerbangan Penyelengaraan jasa penerbangan merupakan bagian dari pengangkutan udara yang mempunyai arti pengangkutan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan selamat, walaupun demikian diperlukan suatu alat sebagai sarana pengangkut. Selain itu banyak para sarjana yang mengemukakan pendapatnya megenai pengertian pengangkutan antara lain : Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa : “Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan”. 20 Menurut Sution Usma Adji, bahwa pengangkutan adalah ”Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tujuan tertentu dengan selamat tanpa berkurang jumlah dari barang yang dikirimkan, sedangkan pihak lainnya (pengirim atau penerima) 19

Ibid Abdul Kadir Muhammad,Hukum Pengangkut Darat, laut dan Udara, (Jakarta : Cipta Aditya Bahkti,1991), Hal. 19, ( Selanjutnya disebut Abdul Kadir Muhammad I) 20


berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.”21 Sedangkan menurut Soekardono, bahwa perjanjian pengangkutan itu adalah : ”Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu sedangkan pihak lain berkewajiban untuk membayar biaya tertentu atas pekerjaan pengangkutan”. 22 Dari pendapat sarjana diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya penyelenggaraan jasa penerbangan atau pengangkutan udara bersumber dari perjanjian antaara penyedia jasa dengan konsumen jasa penerbangan tersebut.Dan dapat dilihat terdapat perbedaan pengertian antara perjanjian pengangkutan orang dengan perjanjian pengangkutan barang. Dimana perbedaannya adalah dalam perjanjian pengangkutan orang tidak mempunyai tanggung jawab adalah hal penyerahan setelah sampai ke tempat tujuan setelah mengangkut dengan selamat, tidak seperti yang terdapat dalam perjanjian pengangkutan barang dengan penyelenggaraan pengangkutan sampai dengan pada saat penyerahan barang tersebut diterima dengan baik oleh penerima barang. Agar dapat memahami konsep pengangkutan secara komprehensif perlu dikaji terlebih dahulu aspek yang tersirat dalam konsep pengangkutan. Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek, yaitu : 23 1. Pengangkutan sebagai usaha (bussiness) 2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement )

21

Sution Usman Adji, dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, ( Bandung : Rineka Citra, 1990), Hal. 6 22 Soekardono, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,( Jakarta : Soereong 1981),Hal 2 23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Penangkutan Niaga, ( Bandung : Cipta Aditya Bahkti,2008),Hal. 1, ( Selanjutnya disebut Abdul Kadir Muhammmad II )


3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process) Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan yang berakhir dengan pencapaian tujuan pengangkutan. Tujuan kegiatan usaha pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan/atau laba; tujuan kegiatan perjanjian pengangkutan adalah memperoleh hasil realisasi yang diinginkan oleh pihakpihak; dan tujuan kegiatan pelaksanaan pengangkutan adalah memperoleh keuntungan dan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Ketiga aspek pengangkutan tersebut menyatakan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pelakunya. Tanpa kegiatan tidak mungkin tujuan dapat dicapai. Pengangkutan sebagai usaha (bussiness) adalah kegiatan usaha dibidang jasa pengangkutan yang menggunakan alat pengangkut mekanik. Alat pengangkut mekanik contohnya adalah gerbong untuk mengangkut barang, kereta untuk mengangkut penumpang, truk untuk mengangkut barang, bus untuk mengangkut penumpang, pesawat kargo untuk mengangkut barang, pesawat penumpang untuk mengangkut penumpang, kapal kargo untuk mengangkut barang dan kapal penumpang untuk mengangkut penumpang. Kegiatan usaha tersebut selalu berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Karena menjalankan perusahaan usaha jasa pengangkutan bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba 24 Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement) selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dengan penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut

24

Ibid.,Hal. 2


dan penumpang maupun pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakanoleh pihak-pihak. Dokumen pengangkutan barang lazim disebut surat muatan, sedangkan dokumen pengangkutan penumpang lazim disebut karcis penumpang. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter (charter party) seperti carter pesawat udara untuk mengangkut jemaah haji dan carter kapal untuk mengangkut barang dagangan. Jadi perjanjian pengangkutan pada umumnya diadakan secara lisan dan didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian tersebut sudah terjadi dan mengikat untuk dilaksanakan. Namun, apabila pihak-pihak menghendaki boleh juga perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang disebut charter party. Beberapa alasan pihak-pihak menginginkan agar perjanjian pengangkutan dibuat secara tertulis karena beberapa alasan, yaitu : 25 1. Kedua pihak ingin memperoleh kepastian mengenai kewajiban dan hak.

25

Ibid., Hal.3.


2. Kejelasan rincian mengenai objek, tujuan, dan beban risiko pihak-pihak. 3. Kepastian dan kejelasan cara penyerahan dan pembayaran barang. 4. Menghindari berbagai macam tafsiran arti kata dan isi perjanjian. 5. Kepastian mengenai kapan, dimana dan alasan apa perjanjian berakhir. 6. Menghindari konflik pelaksanaan perjanjian akibat ketidak jelasan maksud yang dikehendaki para pihak Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process) adalah terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju ketempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan sebagai proses merupakan sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem yaitu : 26 1. Subjek (pelaku) pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan. 2. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan atau badan hukum. 3. Objek pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan dan biaya pengangkutan serta dokumen pengangkutan yang dibutuhkan dalam pengangkutan. 4. Peristiwa pengangkutan yaitu proses terjadinya pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan.

26

Ibid., Hal.4


5. Hubungan pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihakpihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan. Pengangkut menurut W.J.S Purwodaminta adalah orang yang mengangkut atau alat yang mengangkut atau memindahkan barang yaitu benda mati, hewan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah memindahkan atau mengangkat barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkut. Keistimewaan dari perjanjian pengangkutan udara dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tidak ada keharusan untuk membuat perjanjian secara tertulis. Kriteria atau ciri-ciri pengangkut adalah :

27

1. Menggunakan alat angkut baik pribadi ataupun sewa 2. Merupakan salah satu pihak dalam perjanjian. 3. Pengangkut sebagai penerbit dokumen angkutan 4. Sebagai pihak penerima ongkos angkut Subjek hukum pengangkutan antara lain adalah : 1. Pihak yang secara langsung terikat dalam perjanjian yaitu mereka yang secara langsung terikat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka adalah pengangkut, penumpang, pengirim barang, dan adakalanya penerima dimasukkan. 2. Pihak yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian yaitu mereka yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan karena

27

Ibid., Hal.6.


bukan termasuk pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan bertindak untuk dan atas nama, kepentingan pihak lain atau karena sesuatu alasan mereka memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian kegiatan jasa penerbangan atau pengangkutan udara bersumber dari perjanjian antara pengangkut atau penyedia jasa dengan konsumen jasa yang kemudian dari perjanjian tersebut muncullah hak dan kewajiban diantara keduanya. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka penyedia jasa mempunyai hak antara lain : 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Maksudnya adalah penyedia jasa berhak untuk meminta bayaran kepada konsumen jasa penerbangan sebagai kompensasi dari kegiatan pelaku usaha yang telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengangkut, sesuai dengan jasa yang telah diperjanjikan sebelumnya seperti tujuan, waktu keberangkatan dan lainnya. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beriktikad baik. Dalam penyelenggaraan jasa penerbangan atau penyelenggaraan jasa lainya terkadang sering kita jumpai ada beberapa konsumen yang dengan sengaja / dengan iktikad yang buruk melakukan kegiatan yang dapat

menimbulkan kerugian bagi penyedia jasa

penerbangan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain konsumen yang dengan sengaja merusak kursi yang didudukinya, mencoret dinding di dalam kabin pesawat serta tindakan yang merugikan lainnya. Untuk


menjamin adannya kepastian hukum terhadap tindakan tersebut maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pelaku usaha diberikan hak untuk meminta ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang dideritanya. 3. Hak pembelaan sepatutnya dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen. Dalam penyelenggaraan jasa penerbangan sering terjadi sengketa yang melibatkan penyedia jasa dengan konsumen jasa penerbangan. Dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen atas pelanggaran

yang

diduga

dilakukan

oleh

penyedia

jasa

dalam

penyelenggaraan jasa penerbangan, penyedia jasa diberikan hak untuk mendapatkan pembelaan sepatutnya. Patut disini berarti tidak memihak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur juga kewajiban penyedia jasa antara lain : 1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam penyelenggaraan jasa penerbangan pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan jasa penerbangan tersebut tanpa adanya niat atau keinginan untuk melakukan tindakan-tindakan yang hanya bersifat menguntungkan bagi penyedia jasa penerbangan saja namun di lain pihak hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen jasa penerbangan, meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut tidak disadari oleh konsumen jasa penerbangan.


2. Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai produk barang atau jasa. Penyedia jasa penerbangan mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait jasa penerbangan yang ditawarkan. Penjelasan tersebut dapat berupa penjelasan secara lisan maupun secara tertulis mengenai hal yang berkaitan penyelenggaraan jasa penerbangan seperti jadwal keberangkatan, pesawat yang akan dipergunakan, konsumsi yang diberikan selama perjalanan dan hal-hal lainya dengan sebenarbenarnya dan sejujur-jujurnya. 3. Melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam penyelenggaraan jasa penerbangan penyedia jasa berkewajiban untuk melayani konsumennya dengan benar tanpa membedakan konsumen tersebut, sebagai contoh apabila diantara konsumen terdapat pejabat negara atau kerabat dari penyedia jasa. Maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan penumpang lainnya. 4. Menjamin mutu produk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku. Penyedia jasa penerbangan dalam penyelenggaraan jasa penerbangan berkewajiban untuk mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur maupun operasional penyelenggaraan jasa penerbangan tersebut. Sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selain mengatur mengenai hak dan kewajiban penyedia jasa UndangUndang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang hak dan kewajiban


konsumen,

hak-hak

konsumen

diatur

dalam

Pasal

4

Undang-Undang

Perlindungan Konsumen antara lain : 1. Hak akan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat mengkonsumsi atau mempergunakan barang atau jasa. Tujuan utama konsumen jasa penerbangan

dalam

mengkonsumsi

barang

dan/atau

jasa

adalah

memperoleh manfaat dari jasa penerbangan yang dipergunakannya tersebut. Perolehan manfaat tersebut tidak boleh mengancam keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar barang yang dijanjikan.

Tentu

saja

konsumen

jasa

penerbangan

tidak

mau

mempergunakan jasa penerbangan yang dapat mengancam keselamatan, jiwa dan hartanya. Untuk itu konsumen harus diberi kebebasan dalam memilih jasa penerbangan yang akan dipergunakanya. Kebebasan memilih ini berarti tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dari pelaku usaha agar konsumen memilih jasanya. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Sebelum memilih, konsumen jasa penerbangan tentu harus memperoleh informasi yang benar mengenai jasa penerbangan yang akan dipergunakannya. Karena informasi inilah yang akan menjadi landasan bagi konsumen dalam memilih. Untuk itu sangat diharapkan agar penyedia jasa penerbangan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa penerbangan yang ditawarkannya.


4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang atau jasa yang digunakan. Tidak jarang konsumen jasa penerbangan memperoleh kerugian dalam mempergunakan jasa penerbangan. Ini berarti ada suatu kelemahan di jasa penerbangan yang disediakan oleh penyedia jasa. Sangat diharapkan agar penyedia jasa penerbangan berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen. Di sisi yang lain penyedia jasa penerbangan juga diuntungkan karena dengan adanya berbagai pendapat dan keluhan, penyedia jasa

memperoleh masukan

untuk meningkatkan daya saingnya. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa

perlindungan

konsumen

dengan

patut.

Penyedia

jasa

penerbangan tentu sangat memahami mengenai jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen jasa penerbangan sama sekali tidak memahami apa saja proses yang dilakukan oleh pelaku usaha guna menyediakan jasa penerbangan yang dipergunakannya. Sehingga posisi konsumen lebih lemah dibanding penyedia jasa. Oleh karena itu diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa posisi konsumen jasa penerbnagan lebih lemah dibanding posisi penyedia jasa penerbangan. Untuk itu penyedia jasa harus memberikan pembinaan dan pendidikan yang baik dan benar


kepada konsumen. Pembinaan dan pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara mempergunakan jasa penerbangan agar bermanfaat bagi konsumen, bukannya berupaya untuk mengeksploitasi konsumen 7. Hak untuk diperlakukan dengan adil atau dilayani dengan benar dan tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Penyedia jasa penerbangan harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan idiologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. Lalu bagaimana dengan perbedaan kelas bisnis dan ekonomi pada maskapai penerbangan Apakah ini merupakan bentuk diskriminasi karena kekayaan, hal ini bukan diskriminasi. Adanya kelas bisnis atau ekonomi didasarkan pada hubungan kontraktual. Sebelumnya sudah ada perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Kalau bayar sedikit, fasilitasnya seperti ini, kalau nambah uang, fasilitasnya ditambah. Selain mempunyai hak konsumen jasa juga mempunyai kewajiban yang tidak kalah penting didalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur masalah tersebut antara lain : 1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang bertujuan untuk menjaga keamanan keselamatan konsumen itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mempergunakan jasa penerbangan. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan


prosedur

pemakaian

yang

telah

disediakan

oleh

penyedia

jasa

penerbangan, oleh sebab itu jika tidak ingin dirugikan konsumen harus mempergunakan jasa penerbangan sesuai dengan petunjuk informasi yang diberikan. 2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mempergunakan jasa penerbangan. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang diperjanjikan dan disepakati. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa telah terjadi hubungan yang bersifat kontraktual antara penyedia jasa dengan konsumen jasa penerbangan. Dalam hubungan kontraktual tersebut merupakan kewajiban konsumen membayar sesuai nilai jasa yang dipergunakanya 4. Mengikuti sengketa perlindungan konsumen dengan patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pelanggaran

Hukum

yang Terjadi

dalam

Penyelenggaraan Jasa

Penerbangan di Indonesia Hak konsumen yang diabaikan oleh penyedia jasa penerbangan sebagai pelaku usaha perlu dicermati secara seksama dan teliti, karena pelanggaran hak tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan keselamatan


konsumen, faktor yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Jika dilihat lebih lanjut, konsumen ternyata tidak hanya dihadapkan pada persoalan lemahnya kesadaran dan ketidak mengertian mereka terhadap hak-haknya sebagai konsumen. Lebih dari itu konsumen ternyata tidak mendapatkan penjelasan mengenai manfaat barang/jasa bahkan konsumen tidak memiliki posisi tawar yang berimbang dengan pihak pelaku usaha. 28 Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat pelik karena konsumen tidak hanya dihadapkan pada keadaan untuk memilih apa yang yang diinginkannya ( apa yang terbaik ), melainkan juga pada keadaan ketika dia tidak dapat menentukan pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopolinya, dengan suatu alasan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya adalah prinsip ekonomi, yaitu mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Artinya dengan pemikiran umum seperti ini, sangat mungkin konsumen akan dirugikan. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2 ada 5 asas perlindungan konsumen. 29 1.Asas manfaat 2.Asas keadilan 3.Asas keseimbangan 4.Asas keselamatan dan keamanan konsumen 5.Asas kepastian hukum 28 29

Ibid Ibid


Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan unsur perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum, menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang / jasa yang menjamin kelangsungan usaha. “Adapun tujuan umum perlindungan konsumen adalah secara umum adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen” 30 Sebelum

membahas

mengenai

bentuk-bentuk

pelanggaran

dalam

penyelenggaraan jasa penerbangan perlu diketahuai terlebih dahulu pengertian pelanggaran menurut pendapat sarjana. Andi hamzah berpendapat bahwa : “Pelanggaran hukum adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan namun tidak memberikan efek yang berpengaruh secara langsung kepada orang lain” Sedangkan Muljatno berpendapat bahwa : “Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang terjadi karena adanya keinginan untuk mencari celah hukum terhadap ketentuan yang diatur didalam undang-undang”. Adapun yang menjadi kriteria sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran hukum antara lain :

30

Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen. ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal.15.


1. Adanya ketidak sesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan kriteriakriteria serta ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. 2. Adanya pertentangan yang menimbulkan ke tidak sesuaian dengan rasa dan kepribadian yang ada dalam masyarakat, sehingga menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. 3. Adanya sikap batin dari seseorang yang terkadang ingin melakukan tindakan untuk mencari celah hukum dari ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang. Padahal sesungguhnya telah mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang. 31 Dari penjelasan umum mengenai defenisi pelanggaran hukum di atas kita dapat mengklasifikasikan apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum didalam penyelenggaraan jasa penerbangan. Dengan mengacu kepada penjelasan diatas diketahui bahwa. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang sering dilakukan penyedia jasa penerbangan terhadap hak konsumen pengguna jasa penerbangan antara lain: 32 1. Penundaan penerbangan delay dengan alasan faktor cuaca dan teknik operasional 2. Pembatalan penerbangan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan 3. Menjual tarif tiket dengan batas atas 4. Letak atau posisi kursi tidak sesuai dengan tiket 5. Kehilangan barang dibagasi Adapun penjelasan dari pelanggaran-pelanggaran hukum diatas adalah : 31 32

Andi Hamzah, Pelanggaran Dalam Undang-Undang, ( Jakarta : Grafindo, 1998 ) http://karnoto-13.blogspot.com


1. Penundaan penerbangan delay dengan alasan faktor cuaca dan teknik operasional Penundaan penerbangan delay dengan alasan faktor cuaca dan teknik operasional diatur dalam UU Penerbangan soal kompensasi bagi penumpang yang dirugikan oleh servis maskapai. Dalam aturannya wajib memberi kompensasi dan informasi yang jelas jika jadwal keberangkatan tertunda. Untuk keterlambatan 30 menit-90 menit, maskapai wajib memberikan makanan dan minuman ringan. Untuk keterlambatan 90 menit hingga 180 menit, kompensasinya makan besar, dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya bila diminta. Sedangkan jika delay di atas 180 menit, maskapai wajib memberikan fasilitas akomodasi hingga penumpang diangkut penerbangan pada hari berikutnya. 33 Dengan terjadinya penundaan jadwal penerbangan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen yang diatur didalam UU Perlindungan Konsumen khususnya, hak konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar barang yang dijanjikan. 2. Pembatalan penerbangan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan Untuk pembatalan penerbangan karena kesalahan pihak maskapai, penumpang dimungkinkan mengambil akomodasi hingga hari berikutnya atau meminta kembali biaya tiket secara penuh (refund). UU no 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan juga merumuskan apa saja yang masuk kategori “faktor cuaca” dan “teknis operasional”. Kedua alasan ini sering dipakai sebagai alasan dasar

33

Ibid


pembatalan penerbangan, padahal penumpang tak memiliki kemampuan untuk membuktikan kebenaran alasan tersebut. UU Penerbangan 2009 juga menegaskan faktor apa saja yang tidak termasuk pengertian teknis operasional. Setiap maskapai tidak boleh menggunakan dalih ini untuk delay keberangkatan: 34 a.Keterlambatan pilot, co-pilot, dan awak kabin b.Keterlambatan jasa boga c.Keterlambatan penanganan di darat d.Menunggu penumpang, baik yang baru melapor, pindah pesawat, atau penerbangan lanjutan dan e.Ketidaksiapan pesawat udara Lantas timbul pertanyaan bagaimana jika pembatalan penerbangan yang terjadi dikarenakan adanya tindakan penyedia jasa menyembunyikan informasi yang sebenarnya tentang kondisi maskapai penerbangan. Seperti pada kasus pembatalan penerbangan sepihak yang dilakukan oleh Mandala Airlines. Pada kasus pembatalan penerbangan sepihak tersebut sama sekali tidak ada permasalahan menyangkut faktor cuaca maupun teknis operasional. Yang terjadi adalah pihak Mandala tidak menginformasikan kepada penumpangnya bahwa maskapai mereka telah dicabut izin terbangnya oleh pemerintah. Didalam UU tentang Penerbangan tidak diatur mengenai masalah tersebut, tetapi hal tersebut diatur dalam UU Perlindungan Konsumen terutama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yaitu penyedia jasa penerbangan berkewajiban untuk selalu beriktikad baik dalam penyelenggaraan

34

Ibid


jasa penerbangan serta penyedia jasa berkewajiban untuk Memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai jasa penerbangan yang ditawarkan. 3. Menjual tarif tiket dengan batas atas Pelanggaran lain yang juga sering terjadi adalah pihak maskapai menjual tiket dengan tarif batas atas, maksudnya adalah maskapai penerbangan menjual tiket kepada penumpang dengan berpedoman pada tarif batas atas kelas ekonomi dimana seharusnya pihak maskapai memberikan range harga tiket kepada konsumen mulai dari tarif batas bawah sampai tarif batas atas kelas ekonomi. Namun karena jumlah penumpang yang membludak terutama pada hari libur dan hari besar nasional pihak maskapai mengambil kesempatan dengan meniadakan tarif tiket batas bawah sehingga menyebabkan harga tiket menjadi sangat mahal dan merugikan konsumen. 35 Sebenarnya pemerintah telah menetapkan pengaturan mengenai tarif batas bawah dan tarif batas atas dalam Keputusan Menteri (KM) No. 11 Tahun 2006 tentang Tarif Batas Bawah dan KM No. 9 Tahun 2002 tentang Tarif Batas Atas Kelas Ekonomi 36. Namun seringkali pihak maskapai melanggar ketentuan ini hal ini jelas bertentangan dengan hak-hak konsumen yang terdapat dalam undangundang perlindungan konsumen khususnya hak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar barang yang dijanjikan dan hak konsumen

atas

informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.

35

http://bataviase.co.id/node/354137 , diakses tanggal 16 Februari 2011. http://www.infopenerbangan.com/home-mainmenu-113/49-arsip-juli/614-dephubperingatkan-pelanggar-tarif-batas-atas.html , diakses tanggal 18 Februari 2011. 36


4. Letak atau posisi kursi tidak sesuai dengan tiket Selain pelanggaran dua pelanggaran diatas masih ada lagi pelanggaran yang sering dikeluhkan oleh konsumen jasa penerbangan yaitu letak atau posisi kursi tidak sesuai dengan tiket dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tiket penumpang itu berisi: 37 1. Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan. 2. Nama penumpang dan nama pengangkut. 3. Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pendaratan. 4. Nomor penerbangan. 5. Tempat pendaratan yang direncanakan antara tempat pemberangkatan dan tempat tujuan 6. Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam undangundang ini Dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tidak dijelaskan mengenai posisi kursi penumpang didalam tiket pesawat, tetapi pada kenyataannya pihak maskapai penerbangan menyertakan posisi kursi didalam tiket,namun sering kali pihak maskapai tidak melakukan pengawasan lanjutan terhadap ketentuan ini,sehingga pihak konsumen ada yang merasa dirugikan. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen terutama mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar,jujur dan jelas mengenai produk barang / jasa 37

H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 3 Bagian Pertama, ( Jakarta : Djambatan, 1991),Hal 192.


serta melayani konsumen secara benar jujur dan tidak diskriminatif.tindakan tersebut juga telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam undangundang perlindungan konsumen yaitu hak konsumen untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar barang yang dijanjikan. 5. Kehilangan barang dibagasi Pelanggaran terakhir yang sering terjadi kehilangan barang bawaan penumpang dibagasi, pelanggaran ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 pada Pasal 144 menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut dimana pengawasan bagasi oleh pengangkut dapat dibuktikan dengan adanya tiket bagasi. Tiket bagasi adalah tanda bukti penitipan barang yang nanti bila penumpang turun dari pesawat terbang, barang bagasi itu akan diminta kembali. Tiket bagasi berhubungan erat sekali dengan perjanjian angkutan, merupakan “accessoire verbintenis”. Tiket bagasi berhubungan dengan barangbarang bagasi. Barang-barang adalah barang-barang yang dilaporkan kepada pengangkut dan untuk itu penumpang mendapat tiket bagasi. Jadi, tiket bagasi itu hubungannya erat sekali dengan perjanjian pengangkut. Tetapi meskipun begitu, tidak adanya tiket bagasi, suatu kesalahan didalamnya atau hilangnya tiket bagasi itu tidak mempengaruhi adanya atau berlakunya perjanjian pengangkutan udara yang tetap akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Akan tetapi bila pengangkut udara menerima


bagasi untuk diangkut tanpa memberikan suatu tiket maka dia tidak berhak mempergunakan ketentuan-ketenuan Pasal 153 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kepentingannya sendiri, pengangkut udara harus memberikan tiket bagasi kepada penumpang sebab kalau tidak, dia akan rugi bila barang bagasi itu hilang atau rusak. 38 Barang-barang yang dibawa penumpang dalam perjalan ada dua macam, yaitu: a. Barang bawaan ialah barang-barang kecil yang dapat dibawa serta oleh penumpang dalam tempat duduknya, misalnya : koper tangan (hand back). Adanya barang-barang ini tidak perlu lagi dilaporkan kepada pengangkut dan terhadap barang-barang ini tidak dipungut biaya b. Barang-barang bagasi barang-barang yang dilaporkan pengangkut dan untuk ini penumpang mendapat tiket bagasi. Sampai berat tertentu penumpang dapat melaporkan barang bagasi tanpa biaya. Sehingga yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa penerbangan jika terjadi kehilangan adalah barang-barang bagasi yang dapat dibuktikan dengan adanya surat bagasi.

38

Ibid


BAB II PELANGGARAN HUKUM YANG TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN JASA PENERBANGAN. A. Perkembangan Industri Penerbangan di Indonesia

Recommend Documents