BAB II LATAR BELAKANG INDUSTRI SENJATA PINDAD

BAB II LATAR BELAKANG INDUSTRI SENJATA PINDAD A. Kondisi Pertahanan & Keamanan Negara Sejarah pertahanan negara tidak jauh dari sejarah perang negara tersebut bagaimana negara itu lahir. Industri pertahanan maupun alutista Indonesia lahir dari perang masa Hindia Belanda hingga perjuangan fisik Indonesia menghadapi ancaman luar seperti saat Agresi Militer Belanda. Berkembangnya alutista maupun Industri senjata di Indonesia mulai terjadi semenjak penyerahan Leger Produktie Bedrejven (LPB) kepada Pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Namun industri ini belum mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya mampu memproduksi senjata sampai peralatan militer yang dibutuhkan TNI-AD. Sebelum hingga tahun 1983 semenjak industri ini mengalami perkembangan dan dimasukan ke dalam Badan Usaha Milik Negara Indonesia Industri Strategis ( BUMNIS ). Pindad sebagai badan dari industri pertahanan negara dan dikelola oleh TNI-AD sebagai kepala direksi maupun struktur organisasi membuat Pindad menjadi salah satu industri penting dalam pertahanan. 1. Era Orde Lama Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat dan. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara adalah Segala Usaha Untuk Mempertahankan Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan

16

17

Republik Indonesia, dan Keselamatan Segenap Bangsa Dari Ancaman dan Gangguan Terhadap Keutuhan Bangsa dan Negara.1 Pertahanan negara adalah tanggung jawab setiap warga negara. Dan sesungguhnya dengan sumber daya yang besar yang dimiliki, Indonesia dapat membentuk kekuatan pertahanan yang besar pula. Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang baik tentu harus terlebih dahulu dibentuk sistem pertahanan yang komprehensif, agar dapat mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menangkal segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Pada masa Orde Lama kondisi pertahanan dan keamanan negara masih belum stabil akibat Revolusi Nasional Indonesia. Dalam masa perjuangan Indonesia untuk merebut kemerdekaan dengan jalan diplomasi maupun perang. Walaupun perjuangan melalui dengan diplomasi berjalan namun tanpa perang, Indonesia tidak bisa meraih kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang lahir dari suatu perjuangan melepaskan diri dari kolonialisme negara lain. Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya tidak hanya berbentuk perjuangan damai melalui jalur diplomasi, tapi juga perjuangan fisik melalui perang atau perjuangan bersenjata.2 Karena kondisi keamanan negara yang tidak stabil dalam masa awal kemerdekaan, pemerintah membutuhkan angkatan bersenjata untuk melindungi dan menjaga keamanan negara. Namun karena Republik Indonesia baru terbentuk

1

UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Silmy Karim., Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia, 2014), hlm. 8. 2

18

dan masih belum ada tentara resmi untuk menjaga pertahanan dan kemanan negara. Di periode perang kemerdekaan, pengembangan prinsip-prinsip dasar tentang pertahanan Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia untuk mengembangkan diri sebagai negara baru. Sesudah proklamasi kemerdekaan, pemerintah tidak segera membentuk angkatan bersenjata seperti yang telah diputuskan oleh sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 19453, melainkan membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang yang dibentuk pemerintah pada 22 Agustus 1945. 4 Seusai dengan Pasal 8 Putusan PPKI 22 Agustus 1945, BKR bukanlah tentara, tetapi korps rehabilitasi perang BKR dibentuk mengingat pendirian para pemimpin nasional yang berpendapat bahwa perjuangan kemerdekaan bukanlah dengan jalan pemberontakan bersenjata, melainkan dengan jalan diplomasi.5 Pembentukan BKR dimaksudkan untuk menghindari segala tindakan perlawanan militer yang dapat mempersulit perundingan diplomasi dengan Sekutu. Periode ini, doktrin pertahanan disesuaikan dengan kondisi Indonesia sebagai negara yang baru terbentuk. Pasca proklamasi, dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR bukanlah tentara atau angkatan bersenjata, melainkan korps rehabilitasi perang. Tidak dibentuknya angkatan bersenjata disebabkan oleh

3

Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 antara lain memutuskan untuk membubarkan Tentara Peta di Jawa dan Bali serta Lasykar Rakyat di Sumatera, membubarkan Heiho, dan memerintahkan Presiden selekas mungkin mendirikan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. http://www.id.m.wikipedia. diakses pada 30 Juli 2015. 4 A.H. Nasution., TNI Jilid I, (Bandung: Ganaco N.V, 1963), hlm. 109. 5 Ibid.

19

prinsip para pemimpin nasional Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia dicapai dengan jalan diplomasi, bukan dengan jalan pemberontakan bersenjata.6 Tentara reguler baru dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). TKR kemudian berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 7 Juni 1947. Transformasi angkatan bersenjata ini menunjukkan bahwa pembentukan organisasi militer moderen sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah untuk menjalankan diplomasi perjuangan.7 Peran serta TNI dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuahkan hasil hingga saat ini yaitu kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Indonesia meraih kemerdekaan bukan hanya dari jalur perang melalui angkatan bersenjatanya, namun hasil dari jalur diplomasi juga sama penting dengan perjuangan melalui perang. Walaupun Indonesia akhirnya mendapat kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dari Kerajaan Belanda, tetapi keadaan kondisi keamanan negara masih jauh dari stabil. Pemberontakan-pemberontakan terjadi karena kondisi kemanan negara yang masih belum stabil. Pemberontakan ini umumnya bersifat gerakan dari daerah yang masuk ke dalam provinsi Republik Indonesia. Seperti pemberontakan Madiun di Jawa Tengah, DI/TII di Jawa Barat, hingga PRRI/PERMESTA di Riau. Tidak hanya ancaman dari dalam negeri namun ancaman dari luar juga berwujud nyata seperti saat Agresi Militer Belanda. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mulai memikirkan untuk membenahi kondisi persenjataan bagi

6

Andi Widjajanto., Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia , Jurnal Pro Patria, 2005, hlm. 2. 7 Ibid.

20

angkatan bersenjata republik untuk tidak kalah unggul untuk melawan senjatasenjata yang digunakan oleh militer asing. Maka pada pemerintahan Soekarno masa Orde Lama, pemerintah banyak melakukan import senjata dari negara asing. Ini untuk mengurangi kekurangan senjata maupun peralatan perang saat Indonesia sedang mengalami ancaman keamanan dari luar. 2. Era Orde Baru Kondisi keamanan yang tidak stabil akibat pemberontakan dalam negeri seperti Gerakan Komunis yang berujung pada Gerakan 30 September yang mengancam kondisi keamanan dan stabilitas negara menyebabkan Presiden Soekarno menyerahkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategis Angkatan Darat) yang bertugas untuk mengembalikan kondisi stabilitas dan keamanan negara. Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1965, Indonesia benar-benar dalam keadaan nasional yang porak-poranda. Untuk mengatasi masalah nasional tersebut pemerintah kemudian merumuskan kebijakan di bidang ideologi, psikologi, politik, ekonomi, keuangan, bidang rohani, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan. Kesemuanya dibahas secara serius dalam Seminar Pertahanan Keamanan yang diikuti oleh 220 orang terpilih yang terdiri dari perwira dan para pakar dari disiplin ilmu.8

Connie Rahakundini Bakrie., Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 83. 8

21

Kebijakan di bidang Pertahanan Keamanan kemudian dirumuskan dalam bentuk: a) Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin Pertahanan Darat Nasional , Doktrin Pertahanan Maritim Nasional dan Doktrin Pertahanan Keamanan dan Ketertiban.9 b) Doktrin Pembinaan Pertahanan Keamanan Nasional dilampiri dengan Doktrin

Pembinaan

Pertahanan

Darat

Nasional,

Pembinaan

Pertahanan Maritim Nasional, Pembinaan pertahanan Udara Nasional dan pembinaan Kamtibmas (Keamanan ketertiban masyarakat).10 c) Konsep Pertahanan Keamanan Nasional. Hasil rumusan seminar ini menjadi dasar kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan landasan wawasan dengan sebutan “Wawasan Nusantara” berdasarkan Keputusan Menteri Utama Hankam No. Kep B/177/1966 tanggal 21 November 1966.11 Selanjutnya berdasarkan Doktrin tersebut, Menhankam atau Pangab menyusun komando utama operasional Hankam atau ABRI yang mempunyai fungsi melaksanakan operasi defensif strategis yang merupakan mandala atau kompartemen strategis dengan tugas defensif yang luas dan berlanjut sebagai komando gabungan. Komposisi yang diatur terdiri dari Komando Antar Daerah (Koandahan), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan Komando Pertahanan Maritim Nasional (Koppanmarnas). Pada periode ini juga dibentuk

9

Ibid. Ibid., hlm. 84. 11 Ibid. 10

22

Kowilhan (Komando Wilayah Pertahanan) dan Komando Strategi Nasional (Kostranas).12 Sedangkan dari aspek strategi pertahanan keamanan nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional juga merumuskan pembentukan Sishankamrata13 yang meliputi wilayah perang, wawasan nusantara dan masalah teritorial. Ini meliputi visualisasi pola operasi keamanan dalam negeri dalam rangka Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta serta visualisasi pola operasi pertahanan dalam rangka pertahanan keamanan rakyat semesta. Adapun isinya meliputi pola operasi, visualisasi serangan musuh hingga bilamana musuh menguasai wilayah nasional, ofensif14 balas, konsolidasi dan rehabilitasi wilayah. 15 Sistem Pertahanan Peamanan Rakyat Semesta kemudian mendapat bentuk operasional saat Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani menetapkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No: Kep/04/II/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI “Catur Darma Eka Karma (CADEK)”. Dalam Doktrin CADEK 1988 ini,

penyelenggaraan

pertahanan

keamanan

negara

dilakukan

dengan

mengembangan suatu kemampuan pertahanan keamanan negara yang diwujudkan dalam

suatu

sishankamrata.

Sishankamrata

dikembangkan

dengan

mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu, dan terarah. Doktrin CADEK 1988 juga menetapkan bahwa

12

Ibid. Pengertian Sishankamrata adalah sistem pertahanan yang menyeluruh untuk melindungi kesatuan dan kesatuan NKRI. http://www.pengertian menurut para ahli.com/pengertian-sishankamrata-dan-komponennya, diakses pada 22 Juni 2015. 14 Pengertian ofensif adalah serangan: negara itu sedang dalam keadaan siaga menghadapi militer dari negara lawannya. http://kbbi.web.id/ofensif, diakses pada 22 Juni 2015. 15 Ibid. 13

23

politik pertahanan keamanan negara adalah “defensif-aktif serta preventif aktif yang diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian dunia pada umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.”16 Pada masa Orde Baru kondisi pertahanan dan keamanan negara mulai stabil akibat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menhankam atau Pangab. Meskipun kemudian terjadi perang saudara di TimorTimor yang kemudian berujung pada intervensi militer Indonesia di Negara tersebut untuk masuk ke dalam NKRI.

B. Latar Belakang Kebutuhan Industri Senjata Dalam Negeri Dalam memenuhi kebutuhan alutista maupun peralatan militer Indonesia lebih banyak menempatkan anggaran untuk pembelian luar negeri. Sedangkan produksi belum dapat berkembang secara maksimal akibat kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran untuk pemenuhan produksi senjata dalam negeri. Karena biaya produksi lebih besar dibandingkan dengan pembelian maka pemerintah lebih mengutamakan pada pembelian senjata maupun alutsita asing. Setiap operasi militer yang dilakukan oleh TNI-AD dalam upaya pertahanan dan keamanan negara masa Orde Lama dan Orde Baru pemenuhan kebutuhan suplai militer melalui impor. Tanpa persenjataan yang lengkap tentara tidak mampu melakukan operasi militer secara efektif. Padahal dalam setiap operasi militer yang dilakukan oleh angkatan bersenjata biasanya menelan biaya yang tidak sedikit dimana untuk memastikan keberhasilan dalam berlangsungnya

16

Andi Widjajanto., Op.Cit., hlm. 16.

24

operasi. Namun setiap akhir dari pembelian persenjataan asing negara biasa menelan kerugian devisa karena pembelian yang terkadang kurang efisien. Kebutuhan akan industri pertahanan dalam rangka melindungi kesatuan dan persatuan Republik Indonesia mulai disadari pemerintah sejak masa perjuangan fisik Indonesia saat menghadapi Agresi Militer Belanda juga dalam operasi-operasi militer seperti penumpasan G30S, DWIKORA dan TRIKORA. 1. Aspek Pertahanan Pada masa perjuangan fisik Indonesia kalah dalam persenjataan dan kelengkapan militer oleh Belanda. Keunggulan tentara republik terdapat pada jumlah dan moral prajurit. Namun karena hal ini lah selama masa perjuangan korban pihak Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan korban dari pihak Belanda maupun Sekutu. Tentara Belanda dan Sekutu yang lebih lengkap dalam persenjataan militernya mampu menrenggut nyawa banyak pejuang pemuda Indonesia. Dimana saat pertempuran tidak banyak terjadi kekurangan senjata maupun amunisi bagi tentara pejuang. Sehingga harus menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing. Perebutan Papua Barat dari tangan Belanda juga kemudian dimasukan ke wilayah NKRI langsung menjadi agenda kepentingan nasional. Di sinilah nantinya penguatan persenjataan di Indonesia kemudian menjadi jelas akibat dari kebijakan yang bersifat ofensif Soekarno. Ketika sebuah pemerintahan menyatakan perang, maka persiapan alat utama sistem persenjataan menjadi sangat krusial. Pada masa itulah Presiden Soekarno kemudian meminta bantuan asing dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pasokan senjata guna menghadapi

25

perang perebutan wilayah Papua Barat. Negara yang kemudian menjadi pemasok tunggal senjata untuk tentara Indonesia adalah Uni Soviet. Pada masa itu Indonesia memiliki banyak persenjataan mutakhir pada zamanya, sebut saja pesawat-pesawat pembom tercanggih zaman itu seperti MiG 15, MiG 17, MiG 19, dan tipe yang paling canggih saat itu MiG 21, Pesawat Seperti Tupolev, Antonov dan beberapa alutsista yang berasal dari Uni Soviet, namun bukan berarti Indonesia pada masa itu tidak mendapat pasokan dari Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat juga memasuk beberapa alutsista seperti pesawat Hercules, tank atau panser buatan Inggris (Saladin, Ferret, Saracen) dan Perancis (AMX-13/75), yang notabene adalah blok Barat. Dapat dilihat bahwa kebijakan Soekarno yang cenderung ke Blok Timur kemudian menjadi anti Barat, namun hal tersebut hanya pada tataran politis saja dan konfrontatif membawa dampak pada pengembangan sistem persenjataan militer pada masa itu.17 Sikap ofensif Soekarno ini memang kemudian dapat dilihat merujuk pada politik luar negeri yang bebas aktif, dimana walaupun dunia tengah terbelah menjadi dua kubu dalam Perang Dingin, Indonesia tetap menjalin kerjasama dengan dua belah blok, namun kecenderungan kedekatan lebih ke Russia. Dengan ini apa yang diinginkan Soekarno yakni penguatan sektor militer berupa suplai persenjataan akan tetap terpenuhi, sebab kedua belah blok juga bersaing dalam perluasan ideologi dan pengaruhnya dimana pasokan persenjataan menjadi salah satu mekanisme terhadap visi tersebut. Selain dari Konfrontasi yang bertujuan untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda dan implikasinya terhadap pengembangan persenjataan dari Baskara T Wardaya., Indonesia Melawan Amerika Konflik Perang Dingin 1953-1963 , (Jakarta : Galang Press, 2009), hlm. 266. 17

26

bantuan Uni Soviet, serta beberapa diantara suplai persenjataan juga dari Amerika Serikat adalah adanya kejadian lain yang juga mempengaruhi pengunaan persenjataan

yakni

konfrontasi

dengan

Malaysia

di

masa-masa

akhir

kepemimpinan Soekarno.18 Konfrontasi ini juga mendorong pembangunan alat persenjataan di kalangan militer Indonesia, walaupun nantinya hal ini tidak mendapatkan bantuan langsung seperti halnya yang didapat ketika perang untuk merebut Papua Barat. Pengaruh Uni Soviet pada pembangunan sistem persenjataan di Indonesia kemudian menjadi hilang pada masa setelah lengsernya Presiden Soekarno dan runtuhnya Orde Lama. Hal ini nantinya dikarenakan peristiwa G30S/PKI yang sebelumnya terjadi di Jakarta yang ditengari merupakan sebuah gerakan kudeta PKI terhadap pemerintah. Setelah itu hal-hal yang berbau komunisme menjadi sesuatu yang haram di Indonesia terlebih ketika rezim baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto tumbuh dan menjadi penguasa baru di perpolitikan Indonesia yakni rezim Orde Baru. 2. Aspek Ekonomi Awal masa kemerdekaan, Indonesia berulang mengalami berbagai macam krisis ekonomi yang menyebabkan tekendalanya pembangunan industri-industri pertahanan. Sepert: Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950) Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957) Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti

18

Ibid.

27

sebelumnya. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Faktor negara dalam usahanya membangun industri pertahanan maupun sipil lainya tanpa harus mengandalkan bantuan asing. Anggaran yang besar dalam pertahanan tetapi tidak untuk meningkatkan industri Hankam melainkan untuk belanja alutsista membuat Indonesia menjadi negara yang ketergantungan akan kebutuhan impor senjata maupun peralatan perang lainnya. Berusaha memperbaiki perekonomian dalam negeri serta mengembangan industri dalam negeri merupakan tujuan yang di terapkan melalui kebijakan pemerintah melalui Repelita. Hutang negara yang sudah ada sejak Orde Lama membuat keterbatasan dalam pemberian modal untuk industri Hankam. Peran pemerintah adalah sebagai pelanggan barang dan jasa yang diproduksi industri pertahanan. Bagi industri pertahanan, yang menawarkan produk yang sangat spesifik, pemerintah negaranya adalah costumer yang paling utama mungkin satu-satunya. Maka karateristik sektor pertahanan adalah monopsoni.19 Setiap negara ingin alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) mereka adalah buatan dalam negeri sendiri.20

Monopsoni berarti pasar dikuasai satu pembeli. Lawannya adalah monopoli, ketika hanya ada satu penjual di pasar. 20 Silmy Karim., Op.Cit., hlm. 154. 19

28

C. PT Pindad Sebagai Industri Senjata Nasional 1. Perencanaan Perusahaan PT Pindad Pindad memasuki era 80, keinginan pemerintah untuk alih teknologi semakin bulat. Sesuai fungsi dan tugas pokoknya seperti tertuang di Keputusan Presiden RI No. 47 tahun 1981, maka Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) harus memperhatikan transformasi teknologi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Termasuk pencapaian pengadaan mesin-mesin untuk keperluan industri.

Maka

ketua

BPPT

melalui

Surat

Keputusan

Nomor

:

SL/084/KA/BPPT/VI/81 membentuk tim guna : menyusun Corporate Plan (rencana perusahaan) Pindad untuk jangka waktu 10 tahun. Tim ini selanjutnya disebut Team Corporate Plan (Tim Perencanaan Perusahaan) Pindad yang anggotanya terdiri dari unsur BPPT dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam). Dalam penyusunan Corporate Plan perusahaan, disesuaikan dengan arah pengembangan Pindad yaitu 20% produksi militer dan 80% produsi komersial. Target ini tetap mengandalkan teknologi dan fasilitas yang ada. 21 Tim Corporate Plan Pindad yang dinahkodai Prof. Dr. Ing B.J. Habibie (juga menjabat Ketua BPPT) menetapkan perencanaan itu secara seksama. Sebelum tahun 1983 Pindad adalah singkatan Perindustrian Angkatan Darat merupakan instalasi produksi Angkatan Darat. Tugas pokoknya memproduksi peralatan militer yang diperlukan Angkatan Darat maupun Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan status jawatan, pada saat kurun waktu sebelum 1983, maka ruang gerak Pindad sangat dibatasi peraturan yang berlaku. Seperti saat perusahaan ini masih berbentuk A.C.W. akibatnya, meskipun sebuah 21

33.

Sutarto., Prabu Kresna di Pindad , (Bandung : PT. Pindad, 2006), hlm.

29

instalasi produksi, tapi karena dibatasi oleh peraturan tadi, maka Pindad tidak dapat bekerja secara ekonomis layaknya perusahaan. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan produksi hanya didapat dari anggaran tahunan Departemen Hankam. Pendanaan itu juga harus dipertanggung jawabkan setiap tahun berdasarkan pembukuan kas negara. Hal seperti itu membatasi perkembangan Pindad sebagai sebuah industri, sehingga pelaksanaan produksi menjadi kurang efisien karena prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan manajemen perusahaan tidak dapat dijalankan. Di samping itu Pindad sangat membebani anggaran Departemen Hankam, karena Dephankam di samping harus mengeluarkan biaya produksi, dibebani juga biaya penelitian dan pengembangan serta biaya investasi yang jumlahnya yang cukup besar. Dephankam menyarankan agar “war making activities” dipisahkan dengan kegiatan “war support activities” juga diarahkan untuk dipisahkan dari kegiatan perang. Atas pemikiran tersebut Pindad yang melakukan kegiatan produksi alat perang, harus lepas dari pengelolaan Departemen Hankam dan selanjutnya dikelola terpisah sebagai sebuah Persero milik Pemerintah.22 Dasar pemikiran demikian diharapkan akan dapat menberi keuntungan sebagai berikut: a. Dapat memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan secara efisien. b. Dapat juga berfungsi sebagai industri yang menghasilkan produk komersial. c. Dapat bekerja sebagai industri yang profit making. d. Dapat membiayai sendiri penelitian pengembangan dan biaya investasi.

22

Ibid., hlm 34.

30

e. Mengembangkan profesionalisme industri.23 Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam Pelita IV, khususnya dalam pengembangan sektor industri logam dan mesin, maka dirasakan perlu memberikan perhatian langsung terhadap pengembangan sektor industri. Sebagai instalasi produksi yang memiliki fasilitas dan keterampilan di bidang tempa dan pemeliharaan perkakas, maka Pindad selanjutnya diarahkan untuk menghasilkan produk komersial, seperti produk-produk tempa, mesin perkakas, rem angin, peralatan proses produksi komponen dan produk stamping (cetakan). Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam pengembangan sektor industri logam dan mesin, Pemerintah turun langsung karena sekor ini membutuhkan teknologi investasi tinggi. Atas dasar itu maka tim yang dibentuk menyusun Corporate Plan Pindad untuk sepuluh tahun.24 Tugas Tim Corporate Plan meliputi : a. Menetapkan produk-produk yang akan dihasilkan dan fasilitas pendukungnya. b. Menyusun jadwal dan program. c. Menyusun anggaran untuk pengembangan perusahaan.25 Akhirnya, tim memutuskan Corporate Plan Pindad 10 tahun, yakni 20% produk militer dan 80% produk komersial. Program ini harus tetap memanfaatkan dan mengembangkan teknologi serta fasilitas yang tersedia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai berikut : a. Menyediakan/memproduksi produk-produk keperluan Dephankam yang terdiri dari munisi ringan, munisi berat, senjata dan peralatan Ibid., hlm 35. Ibid. 25 Ibid. 23 24

31

militer lainnya, diwajibkan juga untuk menghilangkan ketergantungan dari pihak manapun. b. Memproduksi produk-produk komersial yang meliputi mesin perkakas, produk tempa, air brake system, perkakas, peralatan proses, peralatan komponen da pesanan khusus.26 Keputusan tim ini diterima semua pihak terkait. Selanjutnya ini dijadikan pedoman mengembangkan Pindad ke depan sebagai sebuah persero. Gambar 3. Serah Terima PT. PINDAD (Persero) dari Kasad Jend. Rudini kepada Prof. Dr. B.J. Habibie tanggal 29 April 1983

Repro : Buku 50 Tahun ABRI Sumber : Disjarah AD Tahun 1983 Pada 29 April 1983, Perindustrian Angkatan Darat resmi beralih status dari institusi yang sebelumnya di bawah naungan Departemen Pertahanan dan Keamanan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Nama barunya PT. Pindad (Persero). Pindad dibelakang kata PT bukan merupakan singkatan lagi melainkan utuh sebagai sebuah nama. Selaku direktur utama, menteri keuangan menunjuk Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie. Kala itu Habibie merangkap jabatan sebagai ketua BPPT. 26

Ibid., hlm 36.

32

Sejak itu, secara efektif peran BPPT dalam mengkaji dan menerapkan teknologi di Pindad mulai dilaksanakan.27 2. Tahapan Teknologi Empat tahapan yang harus dilalui dalam penguasaan teknologi sebetulnya sudah digariskan sejalan dengan pelaksanaan industrialisasi terutama di lingkungan BUMNIS. Pertama, belajar dari membeli lisensi (membeli desain). Kedua, memilih disain sendiri. Ketiga, pengembangan (development). Dan keempat, yaitu penelitian dan pengembangan (Research & Development). Seperti halnya anggota Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) lainnya , Pindad menjalankan misi utama sebagai wahana transformasi industri. Terapannya melalui implementasi rencana yang spesifik dan juga sebagai wahana alih teknologi, Pindad mengembangkan produk melalui program produksi yang menjadi inti dari langkah penguasaan teknologi dan penguasaan pangsa pasar yang ada.28 Program produksi pindad dibagi menjadi produk militer dan produk komersial. Produk militer dikembangkan untuk mendukung kebutuhan militer melalui program senjata. Program mortir dan pendayagunaan fasilitas dalam produksi munisi berbagai tipe. Sebagai wacana transformasi industri, Pindad menerapkan implementasi secara bertahap meliputi :29 Tahap pertama, tahap dasar penggunaan teknologi yang sudah ada untuk proses nilai tambah. Wujudnya produksi barang-barang yang telah ada di pasaran melalui proses alih teknologi. Pelaksanaan produksinya atas dasar lisensi. Pada

Ibid., hlm 37. Ibid., hlm 38. 29 Ibid., hlm 39. 27 28

33

tahap ini, penerapannya didasarkan pada rencana produksi progresif (Progressive Manufaktur Plan/ PMP). Tahap Kedua adalah integrasi teknologi yang telah dikuasai ke desain dan produksi barang-barang baru sama sekali atau belum ada di pasaran. Kelebihannya

dengan

menyertakan

elemen-elemen

penciptaan

disertai

pengembangan keahlian desain dan peningkatan keahlian lainnya. Program pada tahap ini seperti program senjata FNC dengan telah diproduksi varian yang disesuaikan dengan postur TNI dan POLRI. Tak ketinggalan produksi amunisi lainnya. Tahap Ketiga adalah pengembangan teknologi. Teknologi yang telah dikuasai dikembangkan lebih lanjut dengan menyertakan teknologi baru yang dikembangkan secara mandiri. Dalam usaha ini diperlukan penciptaan teknologi baru sama sekali. Dengan melakukan riset dan pengembangan teknologi untuk mendukung program-program melalui proyek-proyek penelitian. Tahap Keempat merupakan pelaksaan penelitian dasar bidang ilmu dan teknologi. Untuk kegiatan ini kerjasama Pemerintah dengan Puspitek, LIPI, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian lain. Bahkan kerjasama penelitian dengan luar negeri juga dikembangkan.30

30

Ibid.

34

3. Beberapa Catatan Penting Untuk Mengenal Aktivitas PT. Pindad a) Business Description Memproduksi senjata, munisi dan peralatan sistem senjata untuk kebutuhan Hankam.31 b) Vital Mission Rule Keputusan Presiden RI No. 59 tahun 1983, sejak 29 April 1983 Pindad (Perindustrian Angkatan Darat) telah beralih status menjadi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dengan pemegang saham 100% adalah pemerintah RI.32 c) Tujuan Melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan khususnya dalam bidang industri peralatan militer, industri manufktur, energi dan transportasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas.33 d) Strategi PT. Pindad konsisten berkelanjutan melakukan pembaharuan dan pengembangan fasilitas serta kemampuan yang telah dimiliki. Seperti memenuhi perlengkapan mesin serta peningkatan budaya kerja perusahaan, targetnya dapat memenuhi standar pasar industri. e) Produksi

Ibid., hlm 41. Ibid. 33 Ibid. 31 32

35

PT. Pindad telah membangun dan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar penilaian internasional. Melakukan pembaharuan berkelanjutan dalam perancangan produksi, proses produksi, pengendalian mutu dan teknik memproses data setiap langkah produksi. PT. Pindad dapat memenuhi rasio kualitas, harga yang paling optimal serta memprioritaskan fungsi dan kehandalan.34 f) Pemasaran Memberikan konsultasi teknik ke pelanggan mengenai pemilihan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya secara khusus. Memberikan pelayanan purna jual cepat dan efisien, guna menjamin fungsi produk secara maksimal.35 g) Teknologi Melakukan pengembangan dan penyesuaian jenis produk agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan baru yang terus meningkat seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi.36 h) Sumber Daya Guna menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas tinggi, PT. Pindad menerapkan program pengembangan personil yang berkesinambungan. Mereka dilatih di instansi dan industri dalam maupun luar negeri, seperti : Austria, Jepang, Swiss, Belgia serta universitas dalam dan luar negeri.

Ibid., hlm 42. Ibid. 36 Ibid. 34 35

36

PT. Pindad juga memiliki Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Depdiklat) yang tidak hanya melatih personil perusahaan saja tetapi juga untuk melatih pelanggan dalam berbagai keterampilan dan pengetahuan. 37 i) Kemitraan Bekerja sama dengan perusahaan maupun instansi lain dalam rangka memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Pengabdian Masyarakat -

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

-

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat (RS. PINDAD)

j) Komunitas Program Bina Lingkungan (BILIK) k) Peduli Lingkungan PT. Pindad menerapkan kebijakan untuk melaksanakn pembangunan, pengembangan perusahaan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman serta bebas dari kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. Unsur lingkungan yang dikelola meliputi :38 -

Pengelolaan sampah dan limbah

-

Pelestarian lingkungan, seperti Flora & Fauna

-

Kawasan dan lahan penelitian Flora & Fauna

l) Layanan Memberikan konsultasi teknik kepada para pelanggan mengenai pemilihan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya dari tiap-tiap 37 38

Ibid., hlm 43. Ibid., hlm 44.

37

kasus. Memberikan pelayanan purna jual yang cepat dan efisien yang dapat menjamin fungsi produk secara maksimal.39

D.

Senjata Pertama 100 Persen Buatan Indonesia SS1 adalah Senjata 100 persen buatan Pindad muncul.40 Melalui proses

panjang dan keinginan untuk menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Senjata yang berhasil menjadi produk penting dalam produksi militer PT. Pindad adalah SS1. Dengan awal kemunculan produk senjata asli Pindad kemudian Pindad menjadi salah satu industri strategis yang diperhitungkan oleh pemerintah. Sebelumnya Pindad hanya mampu memproduksi senjata luar negeri dari dalam negeri dengan lisensi dari negara terkait, untuk mengurangi biaya pembelian senjata dalam memenuhi kebutuhan Hankam. 1. Perakitan Senjata Dalam Negeri Senapan SS77 kaliber 223 atau 5,56 mm merupakan desain yang dibuat Pindad sebelumnya. Senapan SS77 mengadopsi senapan AR-18 Rifle yang Frame dan Receiver (rumah mekanik dan dudukan pasir) dibuat dari plat yang di stamping, sehingga memudahkan produksi. Keuntungan lain, senapan berkualitas lebih baik. Pada tahun 1978 dibuatlah prototipe sebanyak 150 pucuk dengan tipe popor lipat dan diserahkan ke Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang AD) sebanyak 30 pucuk untuk diuji coba. Perintah Menhankam Pangab tahun 1978 kepada Kasad untuk memilih Senapan Serbu Kaliber 5,56 mm yang handal

39 40

Ibid. Ibid., hlm 51.

38

untuk dijadikan senapan standar TNI yang akan diproduksi di dalam negeri. Maka didatangkan senapan-senapan dari berbagai negara yaitu :41 a) b) c) d) e) f)

Senapan M16-A1 dari negara Amerika Serikat Senapan HK.33 dari negara Jerman Barat Senapan FNC dari negara Belgia Senapan AR.70 dari negara Italia Senapan Styer dari negara Austria Senapan SG.540 dari negara Swedia

I. Perintah Kasad pada Bulan Mei 1978 kepada Danjen Kobangdiklat42 untuk membentuk tim uji coba, yang terdiri dari unsur-unsur terkait yaitu : Dirlitbang43 Kobangdiklat sebagai Ketua Lakgiat dilaksanakan oleh

:Kol. Inf. Alex Suseno

Pussenif dari Departemen Teknik

:Mayor Inf. Pieter Hermanus

Pindad dari Kabanglitbangjat44 dan Almil

: Mayor CPL. Sutarto

Sedangkan pelaku dari pasukan adalah satu Kompi Yonif 328 LINUD KOSTRAD dengan Komandan Batalyon Mayor Inf, Bambang Sembodo, uji coba meliputi :45 -

Kemudahan bongkar pasang senjata di lapangan Kemudahan baris berbaris Kehandalan uji tempur di lapangan

Ibid., hlm 18. Danjen Kobangdiklat adalah Komandan Jenderal (Danjen) Komando pembina doktrin, pendidikan dan latihan. http://www.pengertian menurut paraahli.com, diakses pada 22 Juli 2015. diakses pada 22 Juli 2015. 43 Dirlitbang adalah Direktur Penelitian dan Pengembangan. http://www.pengertian menurut para ahli.com diakses pada 22 Juli 2015. 44 Kabanglitbangjat adalah Kepala bagian pengembangan dan penelitian pengembangan senjata. http://www.pengertian menurut para ahli.com diakses pada 22 Juli 2015. 45 Sutarto., Op.Cit., hlm. 20. 41 42

39

II. Hasil uji coba berdasarkan kriteria penilaian maka mendapatkan urutan penilaian sebagai berikut :46 1. 2. 3. 4. 5. 6.

HK 33 M16-A1 FNC AR-70 SG 540 Styer

Kemudian dievaluasi lanjutan kemungkinan untuk diproduksi di Pindad : Gambar 3. Senjata HK 33 serta Spesifikasinya

Sumber : Buku Prabu Kresna di Pindad a) HK 33 dinilai bagus no.1 tetapi tidak diproduksi karena :47 -

46 47

Prinsip kerja bukan gas operated Teknologi pembuatan komponen lebih sulit dan masih ada komponen yang didatangkan dari Jerman terutama roller Pengalaman Thailand tidak melanjutkan produksi senjata tersebut karena harganya relatif maha Ibid. Ibid., hlm 21.

40

Gambar 4. Senjata M.16 A1 serta Spesifikasinya

Sumber : Buku Prabu Kresna di Pindad b) M16-A1 nilai no.2 disukai oleh para prajurit karena ringan tetapi tidak diproduksi karena : -

Sebagian komponen harus didatangkan dari Amerika (rumah mekanik atas dan bawah, juga laras) Peluru harus menggunakan peluru buatan Amerika Penggunaan di luar Indonesia harus seizin kongres Amerika Produksi dibatasi maksimal 150.000 pucuk.

41

Gambar 5. Senjata FNC serta Spesifikasinya

Sumber : Buku Prabu Kresna di Pindad c) FNC nilai no.3 Senapan diadopsi untuk diproduksi di Pindad dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Sudah menggunakan laras kisar 7 inchi dengan peluru SS. 109 (peluru inti baja) Semua komponen dapat dibuat di Pindad Penyerapan teknologi 100% diberikan ke Indonesia Pembuatan produksi minimal 200.000 pucuk

2. Lahirnya SS1 a) Diawali

dengan

surat

perintah

kepala

BPPT

Nomor

:

059/KA/BPPT/V/1982 tanggal 18 Mei 1982, tentang pembentukan tim negosiasi untuk mengadakan perundingan dengan pihak FN Herstal Belgia. Dalam rangka bantuan teknis pengembangan desain dan produksi Senapan Serbu (SS). b) Hasil laporan ketua tim negosiasi pengembangan desain dan produksi senapan serbu, pada rapat tim industri Hankam tanggal 3 Juni 1982 telah disepakati bahwa FNC ciptaan pabrik FN Herstal SA

42

dari Belgia menjadi calon tunggal senjata yang diproduksi dalam negeri. c) Laporan Senior Scientist/Asren UPT Industri Hankam BPPT Brigjen TNI (Purn) Ir. R.M. Abdi Krim Kusumo Putra, bahwa untuk produksi senjata SS memerlukan waktu lama yaitu 6 hingga 8 tahun. Rentang waktu bisa dicapai pabrikan senjata yang berpengalaman dan menggunakan sistem komputer sebagai alat bantu desain.48 Mengacu kesepakatan antara BPPT dan FN Herstal SA pada tanggal 17 Februari 1983 setelah 200.000 pucuk senapan yang diproduksi Pindad tidak perlu bayar Royalti49 

Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan kepada B.J Habibie Dierktur Utama Pindad tanggal 25 Juli 1984 yang ditandatangani Yogi Supardi tentang rencana produksi sejumlah 200.000 pucuk senapan SS1 selama 10 (sepuluh) tahun.



Surat Assistem Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ke Kadislitbang tanggal 6 Agustus 1984 tentang saran modifikasi senjata FNC sesuai kebutuhan operasional TNIAD yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Ishak Odang.



Surat Menteri/Sekretaris Negara selaku ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah yang ditandatangani Sudharmono, SH tanggal 18 Juni 1984 tentang persetujuan pembukaan LC untuk program produksi senjata ringan FNC.

48 49

Ibid., hlm 51. Ibid., hlm 52.

43

3. Program Retrofit (Perbaikan) a) Pindad mendapatkan kesempatan memperbaiki ribuan FNC yang dibeli Dephankam 20.000 pucuk langsung dari Belgia. Senjata ini

banyak

mengalami

kendala

saat

digunakan.

Sesuai

kesepakatan, FN Herstal selaku produsen bersedia membiayai perbaikan FNC. Tiap pucuknya mendapat talangan 12 USD. Sesuai dengan surat perintah Kasad kepada Kajanpalad yang ditandatangani Asisten Logistik Kasad Mayor Jenderal TNI Ishak Odang tanggal 12 Oktober 1984, untuk melaksanakan retrofit senapan FNC di Pindad. b) Untuk kelancaran alih teknologi SS1 di Pindad, maka dibentuk suatu tim proyek SS1. Tim dipimpin Kepala Divisi Perakitan Kol. CPL. Ir. Yuwono S dan sebagai wakil Letkol CPL. Sutarto yang juga kepala Departemen Perakitan Senjata. Dan tim ini bertugas menyusun realisasi pelaksanaaan retrofit senapan FNC yang ada di pasukan yang dilakukan dengan 5 (lima) lokasi pelaksanaan retrofit. Pelaksanaan Retrofit dilaksanakan di Kodam-kodam dan di PT. Pindad dengan jumlah sebagai berikut :50 a) PT. Pindad Bandung sebanyak 13.221 pucuk. b) Paldam IV/Diponegoro Semarang sebanyak 1.533 pucuk. c) Paldam V/Brawijaya Surabaya : - TNI AD

50

Ibid., hlm 53.

: 1.631 pucuk

44

- TNI AU

: 480 pucuk

- TNI AL

: 750 pucuk Totak : 2.861 pucuk.

d) Paldam I/Bukit Barisan di Medan 572 pucuk. e) Paldam VII/Wirabuana Makasar 1.774 pucuk

Jumlah : 19.961

pucuk Bagan 2. KRONOLOGIS RETROFIT PT PINDAD

SURVEY

PROGRAM FNC

KODAM-KODAM

1. KONDISI SENJATA 2.KELUHAN/ SARAN PRAJURIT

1. RETROFIT MEKANIK

PT PINDAD F.N

2.SURFACE TRATMENT

Sumber:

Buku Prabu Kresna di Pindad.

Pelaksanaan produksi SS1 sesuai dengan program dilakukan dengan alih teknologi PMP (Progressive Manufakturing Plan) dalam pelaksanaaan produksi SS1 mengalami penyempurnaan product development 4 tahap yaitu :51 1. Temuan hasil Litbang Pindad dan FN. 2. Keinginan pengguna atas dasar temuan pemakai di lapangan. 3. Perkembangan teknik manufaktur dan penyempurnaan SS1. 4. Perkembangan kebutuhan operasi di lapangan.

51

Ibid., hlm 51.

45

Untuk memenuhi kebutuhan pasukan yang sangat mendesak, maka dalam menuunggu persiapan produksi di PT. Pindad pada September 1984 Departemen Hankam mendatangkan 8.000 pucuk senjata terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :52 - SS1 - V1 sebanyak 4.000 pucuk - SS1 - V2 sebanyak 4.000 pucuk Senapan tersebut sebagian sudah menggunakan komponen yang sudah mengalami perubahan dan sebagian masih asli FNC, khusus SS1- V2 masuk ke Pindad bulan Agustus 1986 dalam pelaksaan produksi dibuat phase sebagai berikut :53 Pelaksanaan phase tersebut disesuaikan dengan tahap PMP dari kemampuan produksi Pindad antara lain : Phase 1 Phase 2 Phase 3a Phase 3b Phase 3c Phase 4 E.

: sebanyak 21 macam komponen dibuat di PT. Pindad : sebanyak 61 komponen : sebanyak 79 komponen : sebanyak 76 komponen : 6 assembling group adalah 13 komponen : 2 komponen block support dan frame trigger

Pengembangan Industri Hankam 1. Proyeksi Kondisi Pengembangan Industri Hankam Dengan memperhatikan kedudukan dan peranan industri Hankam sebagai

komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan negara dan sebagai komponen atau bagian dari industri nasional, maka dalam upaya pengembangan industri Hankam terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhinya yaitu : Pertama, ciri-ciri dari industri Hankam yang memproduksi alat utama Hankam yang terdiri dari : (1) pengembangannya memerlukan invertasi yang cukup besar ; 52 53

Ibid., hlm 53. Ibid.

46

(2) perannya sebagai pendukung alat utama Hankam yang bersifat canggih, maka dituntut bahwa industri Hankam harus selalu menggunakan teknologi canggih. Oleh karena itu pada dasarnya industri Hankam bersifat padat modal; (3) membutuhkan tenaga ahli yang berkualitas tinggi dan (4) perlu didukung oleh kemampuan penelitian dan pengembangan yang tinggi pula ; (5) mampu memproduksi alat utama Hankam dan alat komersial.54 Kedua, karena industri Hankam merupakan komponen atau bagian dari industri nasional, maka industri Hankam turut mewujudkan pencapaian sasaran industri nasional. Oleh karena itu melali pembahasan terhadap sasaran industri nasional dengan pola pikir ketahanan nasional, akan dapat diturunkan proyeksi sasaran industri Hankam mencakup : 1. Ideologi-politik. a) Dilingkungan industri Hankam harus dapat terbina dan terciptanya suasana dan hubungan kerja yang mencerminkan penghayatan dan pengamalan pancasila secara nyata. b) Pengelolaan dan pengembangan industri Hankam harus dilandasi oleh semangat dan jiwa Pasal 33 UUD 1945. 2. Ekonomi. a) Upaya pembangunan pabrik dan peningkatan kasitas produksi. Upaya dibidang ini sejak dari awal Pelita IV telah dilakukan. Karena pembangunan industri Hankam memerlukan investasi yang besar,

perkembangannya

masih

sangat

tergantung

dari

perkembangan penerimaan pemerintah dari dalam negeri maupun Chaidir Basrie, “Pembangunan Industri Pertahanan Keamanan Untuk Memenuhi Kebutuhan Peralatan Hankam”, Tesis, (Jakarta : UI, 1987), hlm, 176. 54

47

dari luar negeri. Disamping itu perluasan kapasitas produksi masih tergantung dari luasnya pemasaran baik didalam maupun diluar negeri. b) Upaya untuk mempercepat pertumbuhan lapangan kerja, karena ciri industri Hankam pada dasarnya padat modal, sulit diharapkan untuk dapat memberikan lapangan kerja yang luas didalam industri Hankam itu sendiri. Tetapi melalui kebutuhan bahan baku, sarana dan prasarana produksi maupun sarana prasarana pendistribusian hasil-hasil produksi serta kebutuhan lainnya, yang dikerjakan oleh kontraktor atau oleh industri lainnya secara berantai, akan menumbuhkan lapangan kerja yang cukup banyak. c) Upaya untuk mendorong dan meningkatkan pembagian pendapatan yang makin merata. Dalam upaya dibidang ini, industri Hankam dapat melaksanakan perannya seperti halnya dengan upaya mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. d) Upaya

meningkatkan

percepatan

pertumbuhan

ekonomi.

Penguasaan dan pengembangan teknologi dan industri yang canggih oleh industri Hankam serta kemampuannya untuk mendukung dan menyebarluaskan penggunaan teknologi maju pada industri nasional lainnya serta kemampuan industri Hankam untuk

mengeksport

hasil-hasil

produksinya,

akan

turut

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. e) Mendorong pengembangan eksport non-migas. Industri Hankam yang memiliki potensi untuk memproduksi alat utama Hankam dan

48

alat

peralatan

komersial,

harus

berusaha

memperluas

pemasarannya kenegara-negara lain, baik peralatan komersial maupun peralatan Hankam. 3. Sosial budaya. a) Mendorong peningkatan, kualitas dan kemampuan manusia Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, penguasaan rancang bangun dan perekayasaan, manajemen, kejuruan. b) Terbinanya kerjasama dibidang teknologi dan industri dengan negara-negara-negara

lain

melalui

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan, maupun dibidang pemasaran. c) Mendorong

dan

menggerakan

bangsa

Indonesia

untuk

menggunakan hasil produksi dalam negeri. d) Terbinanya pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. 4. Pertahanan keamanan. a) Terbinanya industri Hankam, khususnya industri yang tetapkan berdasarkan Kep Pres No. 59 Tahun 1983, untuk mendukung kebutuhan alat utama Hankam. b) Terbinanya industri nasional lainnya yang tersebar diseluruh wilayah nusantara untuk mewujudkan kemampuan sistem logistik wilayah.

49

c) Terbinannya kemampuan dan kesiap-siagaan mobilisasi industri Hankam dan industri nasional lainnya yang dapat dikonversikan menjadi industri Hankam, bila keadaan negara membutuhkan.55 Ketiga, sebagai komponen pendukung kekuatan pertahanan keamanan, maka dari sasaran atau tingkat kondisi ketahanan nasional dibidang Hankam, dapat diturunkan sasaran industri Hankam sebagai berikut : 1. Ideologi politik Terbinannya suasana dan kondisi, pengelolaan dan pengembangan industri Hankam dilandasi oleh sikap mental, semangat kejuangan sapta marga dan sumpah prajurit serta makin mantapnya penerapan demokrasi ekonomi. 2. Ekonomi. Terbinannnya kemampuan industri Hankam semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan alat utama Hankam atau setidak-tidaknya memiliki kemampuan membuat desain dan protype alat utama Hankam. 3. Sosial budaya. a) Terbinannya kesadaran para karyawan bahwa tugas pengabdiannya dilingkungan industri Hankam merupakan bagian penunaian hak dan kewajibannya turut serta dalam usaha pembelaan negara. b) Terbinanya

kelestarian

lingkungan

diakibatkan oleh industri Hankam.

55

Ibid., hlm. 181.

dari

pencemaran

yang

50

4. Pertahanan keamanan. a) Terwujudnya kemampuan industri Hankam untuk mendukung kemandirian

dalam

penyelenggaraan

pertahanan

keamanan,

terutama dalam upaya mendukung pengembangan kekuatan ABRI yang tangguh dan modern. b) Terbinanya kemampuan dan kesiapan pelaksanaan mobilisasi industri Hankam untuk mendukung kepentingan penyelenggaraan Hankam dalam keadaan darurat atau bahaya. c) Terbinannya kemampuan industri Hankam untuk mendukung perwujudan sistem logistik wilayah, terutama dalam upaya menunjang

kemampuan

bengkel-bengkel

untuk

melakukan

pemeliharaan, perbaikan-perbaikan alat utama Hankam.56 Pindad sebagai salah satu industri Hankam yang turut berperan dalam pertahankan dan keamanan negara diwujudkan melalui pengembangan teknologi maupun alat Hankam. Pengembangan senjata untuk perlengkapan militer TNI khususnya Angkatan Darat merupakan faktor penting dalam mewujudkan visi dan tujuan Pindad.

2. Pembinaan Industri Hankam. Dalam rangka mengembangkan industri Hankam, pemerintah telah menata organisasi pembinaan industri Hankam yaitu dengan membentuk “Team pengembangan Industri Hankam” dan “Dewan pembina dan pengelola industriindustri strategis dan industri Hankam”. Team pengembangan industri Hankam 56

Ibid., hlm. 182.

51

dibentuk dengan Kep. Pres no. 40 tahun 1980 bertugas membantu Presiden untuk merumuskan kebijaksanaan Pemerintah guna pengembangan industri Hankam secara terpadu, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan industri nasional yang telah ada milik Pemerintah serta menyiapkan rencana pelaksanaannya dan mengawasi pelaksanaan program pengembangan industri Hankam. Team pengembangan industri Hankam terdiri dari Menteri Negara Ristek/ Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai ketua merangkap anggota serta Menteri Hankam dan Menteri Perindustrian sebagai anggota, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Presiden. Dewan Pembina dan Pengelola Industri Strategis dan Industri Hankam dibentuk dengan Kep. Pres no. 59 tahun 1983 bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan mengenai

pengembangan jangka

mengkoordinasikan

perencanaan

panjang industri-industri dan

pelaksanaan

dari

strategi

pembinaan

serta dan

pengelolaan industri-industri strategis.57 Dewan ini terdiri dari Menteri Negara Ristek selaku Ketua merangkap anggota, serta Menteri Perindustrian, Menteri Hankam, Menteri Perhubungan, Menteri Parpostel, Menteri Sekneg dan Pangab, masing-masing sebagai anggota. Untuk kelancaran tugas Dewan Pembina Industri Strategis sehari-hari, dengan Kep. Pres dibentuk suatu Badan Pelaksana Pengelola Industri Strategis (BPPIS). Sebagai Ketua Dewan merangkap Ketua BPPIS adalah Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT. Sebelum terbentuknya BPPIS , maka tugas sehari-hari Dewan dilakukan oleh BPP Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut oleh Ka BPPT dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Industri Strategis dan Industri

57

Ibid., hlm. 197.

52

Hankam (TPPIS). Tim ini tampaknya merupakan embrional pembentukan BPPIS. Baik Team Pengembangan Industri Hankam maupun Dewan Pembina Industri Strategis pembinaanya dibebankan kepada anggaran BPPT. 58 Kebijaksanaan dalam upaya pengembangan industri strategis

ada 3

kendala yang dihadapi yaitu : (1) kelangkaan dana; (2) kelangkaan tenaga ahli (didalam segala bidang dan tingkatan); (3) penguasaan teknologi. Kendalakendala ini pemecahannya berkaitan erat dengan tugas dan program yang dilaksanakan oleh BPPT. Berhubung dengan adanya kenyataan kendala-kendala tersebut dan adanya keterkaitan dengan industri strategis dengan industri-industri nasional lainnya serta sasaran industri Hankam yang berkaitan pula dengan ideologi-politik, ekonomi, sosial-budaya, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memantapkan koordinasi dan pengendalian industri Hankam : a) Keanggotaan Dewan Pembinaan Industri Strategis diperluas dengan Menteri Keuangan, Menteri Dikbud, Menteri Bappenas dan Ketua LIPI. b) BPPIS yang dibentuk dengan Keppres di dalam pelaksanaan kegiatannya industri

merumuskan

Hankam

harus

program-program selalu

dilandasi

pengembangan pola

pikir

pendekatanketahanan nasional serta meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas industr-industri strategis selaku BUMN.59

58 59

Ibid., hlm. 198. Ibid., hlm. 199.

53

3. Perangkat Lunak Pengendalian.

Pedoman/Pengarah

Koordinasi

dan

Politik dan strategi Hankam merupakan salah satu perangkat lunak yang pokok, untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan upaya pengembangan industri Hankam. Politik dan strategis Hankam isinya melingkupi (1) Penilaian terhadap ancaman yang diperkirakan akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia dalam jangka sedang; (2) Rumusan sasaran, kebijaksanaan dan strategi serta pengembangan kemampuan komponen kekuatan pertahanan keamanan jangka sedang dalam upaya pertahanan keamanan dan mendukung serta mengamankan kebijaksanaan pembangunan nasional, dan (3) penentuan

Pola Umum

pembangunan kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan.60 Politik dan strategi Hankam merupakan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat bangsa Indonesia dalam upaya membangun dan menggunakan komponen kekuatan Hankam. Oleh karena itu Politik dan Strategi Hankam bukan semata-mata pedoman bagi Departemen Hankam dan ABRI beserta segenap jajarannya dalam melaksanakan pembangunan dan penggunaan kekuatan Hankam, tetapi juga merupakan podoman bagi segenap Departemen/Aparatur negara dan segenap masyarakat yang turut serta melaksanakan dan mendukung penyelenggaraan Hankam. Karena Politik dan Strategi Hankam merupakan pedoman baik dilingkungan Departemen Hankam/ABRI maupun di lingkungan Departemen/Instansi Pemerintrah lainnya dan masyarakat, maka Politik dan Strategi Hankam merupakan produk yang dikeluarkan oleh Presiden (Keppres).

60

Ibid., hlm. 200.

54

Berdasarkan ketentuan UU Pertahanan Keamanan, rancangan Politik dan Strategi Hankam disusun oleh Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.61 F.

Realisasi Pembangunan Kebijakan Pemerintah

Pertahanan

Keamanan

Dalam

1. Repelita I-III Usaha pembanugunan dibidang pertahanan keamanan sebelumnya masih sangat terbatas. Keadaan ini tercermin dalam proyeksi anggaran pembangunan Repelita, bidang Hankam mendapat tempat prioritas yang paling rendah, yaitu sebesar2, 64% dari seluruh anggaran pembangunan dalam Repelita I. Usaha peningkatan daya tahan dan tingkat kesiap-siagaan serta peremajaan material Hankam selama Repelita I dilakukan sangat terbatas dan selektif berdasarkan skala yang tajam dan mutlak.62 Kedudukan dan peranan sektor Hankam pada kurun waktu Pelita II tetap tidak berubah ialah membangun dan memantapkan sektor Hankam untuk menunjang pelaksanaan Repelita II secara optimal. Disamping itu sektor Hankam harus juga ikut berperan meningkatkan usaha ketahanan nasional di segala aspek kehidupan nasional. Dari 17 sektor pembangunan dalam Repelita II, pembangunan sektor Hankam menempati urutan prioritas ke-9 dengan anggaran pembangunan yang diproyeksi sebesar 2,4 % dari seluruh rancangan anggaran

61

Ibid. Buku III, Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II, lampiran Keppres nomor 11 tahun 1974, Bab 28, hlm 333. 62

55

Repelita II. Penjabaran pembangunan sektor Hankam dalam Repelita II, dituangkan dalam “Rencana Sasaran Strategi Hankam I (1974-1978).63 Renstra Hankam ke-II, dalam penjabarannya sudah mulai memperbesar lingkup kegiatan dengan memanfaatkan hasil-hasil Renstra Hankam I. Satuan kekuatan tempur mulai digarap secara instensif dengan program pemantapan batalion yang berintikan kekuatan tempur darat. Dibidang pembekalan dan pemeliharaan dalam Repelita III, memberikan prioritas pada peningkatan atau perwujudan kemampuan produksi senjata ringan. Biaya pembangunan disektor Hankam yang diproyeksikan dalam Repelita III adalah 7,3 %dari rancangan anggaran Repelita III. Maka dari itu, hasil produksi Pindad ditingkatkan dalam Renstra II untuk produksi senjata ringan. 2. Repelita IV Pembangunan

pertahanan

keamanan

dalam

Repelita

IV

yang

penjabarannya pada Renstra Hankam III, kegiatan pembangunan Hankam ditingkatkan baik dalam intensitas maupun dalam ruang lingkupnya. Renstra Hankam ini diwarnai oleh UU nomor 20 tahun 1982. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pertahanan keamanan yang berkaitan dan memberikan gaya pertahanan keamanan serta menentukan pengembangan kekuatan ABRI. Prinsipprinsip yang dimaksud adalah pertama pertahanan defensif aktif yang menggambarkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai, kedua hakekat pertahanan keamanan adalah perlawanan rakyat semesta dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional, yang 63

Rencana Sasaran Strategis (RENSTRA) Hankam adalah Program Lima Tahun dibidang Hankam yang memuat pokok-pokok rencana pencapaian sasaran program pembangunan Hankam secara bertahan dalam waktu lima tahun beserta proyeksi alokasi anggarannya.

56

dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan ketiga penerapan nyata dari wawasan nusantara menjadi kepentingan pertahanan keamanan yang harus ditegakkan. Sasaran pembangunan Hankam khususnya pengembangan penyusunan pengikutsertaan rakyat dalam Hankam dititik beratkan pada bidang perangkat lunaknya yaitu landasan peraturan perundangundangnya sebagai penjabaran dari ketentuan UU nomor 20 tahun 1982.64 Sasaran pembangunan pertahanan keamanan pada aspek material diarahkan pertama kepada memperpanjang usia pakai alat utama ABRI yang belum mungkin diganti dengan alat utama jenis baru, melalui renovasi, rehabilitasi, refit, kedua upaya untuk memproduksi paling tidak peralatan dan bahan-bahan

lain

yang

dianggap

sebagai

kebutuhan

minimum

untuk

menyelenggarakan pertahanan keamanan. Oleh karena itu perhatian utama harus ditumpahkan kepada pengembangan industri senjata ringan, bahan peledan dan munisi, alat optik militer, alat elektronik dan peralatan lain yang sederhana tetapi dapat diproduksi di dalam negeri. Satu hal yang mendasar yang diletakkan oleh Renstra Hankam III dalam pembangunan pertahanan keamanan yang modern yaitu adanya sasaran pengembangan partisipasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pertahanan keamanan. Dan oleh karenanya upaya pengalihan teknologi

harus mendapatkan prioritas dalam

pembangunan pertahanan

keamanan. Apabila sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Hankam III, baik pada aspek perangkat lunaknya, dihubungkan dengan strategi Hankam yang diisyaratkan UU no. 20 tahun 1982 yaitu “penangkalan”, maka Renstra

64

Chaidir Basrie., Op.Cit., hlm. 73.

57

Hankam III akan meletakkan landasan bagi perwujudan penangkalan melalui Renstra-Renstra berikutnya.65 Dari rangkaian pembangunan pertahanan sejak Pelita I sampai Pelita III, sebagian besar dari Alat Utama Hankam masih bergantung pada import dari berbagai negara. Sebagai akibatnya banyak macam tipe alat utama Hankam yang dimiliki berasal dari Amerika, Russia, Inggris, Belgia, Australia, Jerman Barat, Korea dan lain-lain. Keadaan demikian menimbukan kerwanan. Kerawanan ini mulai dari hal yang bersifat teknis dibidang penyediaan suku cadang dan material bekal yang khusus, sampai pada hal yang bersifat strategis perkembangan alat utama yang baru akibat dari perkembangan teknologi, yang membuat alat utama lama yang dimiliki menjadi kurang efektif. Sasaran pokok dari pembangunan Hankam yang dilakukan dalam Renstra Hankam III untuk merealisir unsur pokok kedua dari konsepsi penangkalan. Sedangkan penyiapan perangkat lunak merupakan landasan bagi realisasi unsur pokok pertama dari konsepsi penangkalan. Biaya pembangunan pertahanan dalam Repelita IV, diproyeksikan sebesar 6,66 % dari anggaran Repelita tersebut.

65

Ibid., hlm. 75.