BAB II. Latar Belakang Berdirinya HMI di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan Organisasi Mahasiswa Islam di Kota Medan dan

BAB II Latar Belakang Berdirinya HMI di Indonesia

2.1. Latar Belakang Berdirinya HMI Gagasan untuk mendirikan Organisasi Mahasiswa Islam di Kota Medan dan membentuk suatu wadah kepemudaaan yang merupakan semangat yang tidak pernah pudar dalam pemikiran para pendiri HMI. Tonggak sejarah mulai dari sebelum orde lama, orde lama dan orde baru menjadi bukti nyata bahwa ada selalu gagasan untuk mendirikan sebuah wadah tempat menampung ide dan gagasan akan persatuan mahasiswa Islam. Gagasan tersebut muncul karena akibat keadaan yang dipandang dapat menjadi kendala bagi proses perkembangan bangsa dimana kendala tersebut berbeda situasinya dalam setiap masa. Berbicara mengenai HMI tidak terlepas dari hal-hal yang melatar belakanginya. Banyak hal yang mendasar menjadi pendorong beberapa tokoh mahasiswa untuk melahirkan gagasan tersebbut yaitu gagasan yang menyatakan betapa pentingnya suatu wadah komunikasi dan pemersatu bagi para mahasiswa Islam. Semuanya terkait proses kesejarahan kemahasiswaan yang dihubungkan dengan perjuangan bangsa, khususnya kondisi umat Islam sendiri. Hal inilah yang melatar belakangi sebagai sumber motivasi kelahiran HMI. Situasi umum sebelum kelahiran HMI merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya HMI. 1. Situasi Negara Republik Indonesia.

Universitas Sumatera Utara

Kedatangan bangsa Inggris, portugis spanyol dan belanda ke Indonesia, disamping sebagai penjajah sekaligus merupakan pembawa misi zending yang membawa serta peradaban barat. peradaban barat itu mempunyai ciri politis sekularisme dan ciri ekonomi liberalisme. Proses pembataratan ini turut pula mempengaruhi perkembangan masyarakat dan Negara Republik Indonesia yang oleh pihak kolonial Belanda dengan penjajahannya di bumi Indonesia, ditanamkan dengan penuh kelicikan, bahkan dipaksakan dengan senjata terhunus. Namun arus gelombang perang kemerdekaan dari bangsa-bangsa di dunia khususnya di Dunia Islam yang sejak abad kedelapanbelas dilanda oleh penjajahan yang bersifat kolonialisme dan imperialisme, sekaligus telah melanda bangsa-bangsa Asia Afrika, telah membuat perubahan yang radikal terhadap jalannya sejarah dunia yang diilhami oleh aspirasi dan potensi perjuangan Islam pada bangsa-bangsa tersebut, dan dalam berabad-abad berikutnya sampai dengan sekarang. Segala tenaga pikiran, perhatian dikerahkan untuk membebaskan dairi dari dunia barat yang mencengkram. 10 Inspirasi dari Nasionalisme Islam ini menggugah bangsa-bangsa terjajah dan ummat tertindas, kemudian terungkap dalam semboyan Jihad disertai tekad merdeka atau mati. Tidak terkecuali bangsa Indonesia, bangsa yang juga terjajah dengan kolonialismenya belanda, yang juga ingin terlepas dari belenggu penjajahan, ingin mempunyai kedaulatan sendiri sebagaimana bagsa-bagsa lain. Yang pada saat akhirnya adalah dengan dikumandangkanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

10

A. Mukti Ali, Ilmu Perbandingan Agama, Yayasan Nida, Yogyakarta: 1970, hlm. 14


Tetapi karena keserakahan penjajah yang ingin kembali menguasai nusantara dengan misi dan zendingnya beserta tentara sekutu Inggris yang dibonceng bala tentara Belanda kembali mendarat di Jakarta tanggal 29 september 1945. Berkat kebulatan tekad segenap rakyat dan bangsa Indonesia berjuang tanpa pamrih. Apapun yang terjadi, dan apapun yang akan diberikan kepada proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, berupa satu tuntutan mutlak kedaulatan rakyat harus diserahkan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia sebagai pemilik dan penguasa tunggal di negeri Indonesia. b. Situasi Ummat Islam Indonesia Masuknya Islam ke Indonesia secara damai yang berdampak positif memberikan Islam sebagai suatu agama yang dapat diterima dengan hati dan tangan terbuka oleh masyarakat Indonesia, sebaliknya akibatnya pun tampak yaitu berpadunya ajaran Islam dengan unsur-unsur kebudayaan dan adat istiadat yang berasal dari Hinduisme, Budhisme dan Animisme, sehingga menimbulkan aliran-aliran kebatinan atau klenik, sedangkan peradaban Barat dengan unsur Sekularisme dan Liberalisme menimbulkan pandangan yang berbeda. Kedua sebab tersebut bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir diseluruh dunia Islam malah makin diperparah dengan berkembangnya Mazhabisme, dan Sufisme yang mematikan dinamika alam Islam. Di atas perkembangan semua itu muncullah kebangkitan dunia Islam berupa reformasi dan modernisasi dalam tata kehidupan ummat Islam serta gerakan perjuangannya, gerakan Pan Islamisme dari Jamaluddin Al Afgani (1838-1897), dan gerakan Muhammad Abduh (1849-1905) muncul dalam watak radikal, mengilhami dan mendorong terhadap kebangkitan rakyat Asia-Afrika termasuk


Indonesia. Kebangkitan itu ditandai dengan dengan munculnya Sarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1908, Muhammadiyah 18 November 1912, Al Jamiatul Wasliyah 30 November 1930, Persatuan Umat Islam tahun 1917, Persatuan Islam tahun 1923. Kebangkitan ini semkin diperkuat dengan berdirinya partai MASYUMI sebagai partai Politik Islam pada taggal 3 november 1945 yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib Ummat Islam di bidang politik. c. Situasi Dunia Perguruan tinggi dan Kemahasiswaan Yogyakarta sebagai kota pelajar merupakan salah satu latar belakang berdirinya HMI di Indonesia, Yogyakarta sebagai kota pelajar melahirkan para cendikiawan dan para intelektual yang nantinya akan memberikan sumbangsih kepada bangsa dan Negara. Di saat akan berdirinya HMI, perguruan tinggi, dan fakultas yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya meliputi: 1. STI (Sekolah Tinggi Islam), yang didirikan di Jakarta tanggal 8 Juli 1945. setelah pindah ke Yogyakarta tanggal 10 April 1946 berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 20 Mei 1948. 2. Universitas Gadjah Mada, ketika itu masih berstatus swasta, milik Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, yang didirikan di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 17 Februari 1946, dan di negerikan tanggal 19 Desember 1949. 3. Akademi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Tekhnik Tinggi. Akibat dari penjajahan Belanda seperti yang telah diuraikan, sehingga dunia pendidikan maupun kemahasiswaan Indonesia telah dicekoki dan dipengaruhi unsur-


unsur dan sistem pendidikan Barat yang bersifat Sekularisme dengan mendangkalkan agama pada setiap aspek kehidupan ummat manusia. Menghadapi dan berhadapan dengan Kebudayaan Barat maka kondisi mahasiswa Islam dan masyarakat Islam terbelah dua, ada yang menerima kebudayaan Barat tanpa kritik sedikitpun dan ada yang sama sekali lari dari kebudayaan Barat itu. Akibat sikap yang demikian itu, yang diintensifkan dengan struktur pendidikan Belanda di Indonesia terdapatlah dua golongan intelegensia di Indonsia, segolongan berpemikiran kepada budaya Barat, dan segolongan lagi mengarah kepada pemikiran Islam. Kedua belah pihak ini memiliki kebaikan namun tidak sedikit pula keburukannya. Karenanya, kewajibanlah bagi sarjana-sarjana muslim maupun ulama-ulamanya untuk mengawainkan sistem pendidikan Dualistik ini. Selain mendidik dan mengajar putra-putranya dengan ilmu pengetahuan agama Islam, juga harus dilengkapi dengan pelbagai cabang tentang ilmu pengetahuan tentang Agama, Kebudayaan dan Peradaban Barat 11 . Dilain pihak telah ada organisasi-organisasi kemahasiswaan yang bediri sebelum HMI berdiri namun tidak dapat memberikan jawaban mengenai permasalahan yang terjadi didunia pendidikan tersebut seperti Perserikatan mahasiswa Yogyakarta (PMY) dan Serikat mahasiswa Indonesia (SMI). Sementara penggagas berdirinya HMI ini menemukan jalan keluar bagaimana para mahasiswa ini natinya akan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan tidak Membenci Agama, sehingga bangsa Indonesia dapat mengalami kemajuan baik di bidang pendidikan aupun agama. Dan keadaan ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta namun hampir di seluruh daerah di Indonesia. Bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dan dibiarkan begitu saja, tanpa ada penanggulangan yang berencana dan sistematis, untuk

11

A. Mukti Ali, op cit., hlm. 31


mengubahnya kearah kondisi yang lebih baik, seperti diinginkan ajaran Islam, ini merupakan ancaman serius dan berbahaya bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, yang bisa meruntuhkan sendi kehidupan kerohanian segenap rakyat Indonesia, dimana umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Ini merupakan salah satu kunci penting akan kelangsungan hidup dan kehidupan agama Islam di Indonesia. Bagaimana cara mengubah keadaan yang kurang menguntungkan ini, sehingga terciptanya suasana harmonis dalam dunia pendidikan dan kemahasiswaan, yang sematamata tidak hanya mengutamakan rasio dan ilmu pengetahuan, tetapi mutlak harus diimbangi dengan jiwa dan semangat agama, sebagai faktor yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia. Bagaimana cara merealisasikannya hingga menjadi kenyataan, dan tidak hanya konsep pemikiran belaka. Karena ini adalah merupakan pekerjaan besar yang mulia yang harus dikerjakan dengan sistem yang teratur dan terencana dan disertai dengan alat yang ampuh pula. Tiga problema inilah yang menjadi landasan berpikir pendiri HMI dan kondisi kepemudaan dan kemahasiswaan merupakan faktor yang paling pokok serta mendasar yang mendorong dan melatarbelakangi berdirinya HMI, yang lahir dan didirikan oleh mahasiswa sendiri, ditengah-tengah kampus sebagai almamaternya.

2.2.Asas, Visi dan Misi HMI 2.2.1. Asas HMI merupakan suatu organisasi mahasiswa yang telah mengalami pasang surut organisasi. HMI terdiri dari mahasiswa Islam yang terdaftar diperguruan tinggi Islam sebagai asas dari organisasi HMI. Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di


bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai Khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Iradat Allah Subhanu Wata’ala, kesempurnaan hidup terukur dari personaliti manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara induvidual maupun kolektif. Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemaham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan organisasi. Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya peniru etika ke-Tuhanan yang meliputi sikap rahmat (Pengasih), barr (Pemula), ghafur (Pemaaaf), rahim (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kaffah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya). Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa,

merupakan

implikasi dari proses yang ambigiutas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya mutual understanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami split personality.


Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi fisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1974 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke Indonesian. Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai interest group (kelompok kepentingan) dan pressure group (kelompok penekanan). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (sabilillah) dan pembelaan mustadh’afin. Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya. Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara Nasionalis, Komunis dan Agama (Islam). Keperluan sejarah (historical necessity) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965. Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres ke-X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar. Orientasi aktifitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai


keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar

mampu

mensupport

bagi

setiap

institusi

kemasyarakatan

dalam

mengimplementasikan tata Nilai Pancasila. Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986. Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya

untuk

melakukan

invonasi,

internalisasi,

eksternalisasi

maupun

obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan. Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara Integralistik, Trasedental, Humanis dan Inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsip-prinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya. Tujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu


organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen. Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4. AD ART HMI yaitu : “TERBINANYA

INSAN

AKADEMIS,

PENCIPTA,

PENGABDI

YANG

BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SWT”. Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif. Sesungghnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadiratnya. Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan


yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan dan kalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrowi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inpirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI. Dasar Motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya. Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materil dan kesejahteraan spirituil. Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapat kebahagian dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan kehidupan yang adil dan makmur. Untuk menciptakaan kehidupan yang demikian. Anggaran Dasar menegaskan kesadaran mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Easa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan Bagi Seluruh Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengatahuan. Karena inilah


hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan.

2.2.2. Visi dan Misi HMI HMI yang berlandaskan pada Islam sebagai asas organisasi berupaya untuk menentukan arah dalam pengabdiannya terhadap mahasiswa Islam yang berperan sebagai kader dan simpatisannya. Oleh karena itu HMI ingin menentukan maksud dan tujuan organisatorisnya untuk kemaslahatan ummat Islam di Indonesia. Secara nasional HMI memiliki cita-cita dan visi untuk dapat mewujudkan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila. Adapun kualitas insan cita tersebut adalah: 1. Kualitas insan akademis, maknanya seorang kader harus berpendidikan tinggi, berpengetahuan luas, mampu berpiki rasional,obyektif dan kritis. Seorang kader mempunyai kemampuan teoritis dan mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirasakannya. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan penuh kesadaran. Serta sanggup berdiri sendiri dalam lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan jurusan ilmu yang dipilihnya, baik secara teoritis maupun keterampilan teknis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip berkembang.


2. Kualitas insan pencipta, yang antara lain dimaksudkan sebagai insan yang jiwanya penuh gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan. Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih daripada apa yang sekedar ada, dan bergairah besar untuk mencipta bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bermanfaat dengan bertolak dari apa yang ada. Bersikap independen dan terbuka, tidak isolatif, dan menyadari dengan bersikap demikian potensi kreatifnya akan dapat berkembang dan menemukan bentuk yang seindah-indahnya,

serta ditopang dengan kemampuan

akademisnya dia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati dengan ajaran Islam. 3. Kualitas insan pengabdi yakni insan yang ikhlas dan sanggup berkarya untuk kepentingan orang banyak atau untuk sesama ummat manusia, sadar bahwa tugasnya bukan hanya mengabdi buat dirinya sendiri, namun juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik. Insan akademis pencipta pengabdi adalah insan yang pasrah pada cita citanya, ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya. 4. Kualitas insan yang bernafaskan Islam. Singkatnya insan yang telah membentuk individu yang berpikiran global dalam dirinya, patuh terhadap ajaran Islam tidak dalam urusan pribadi maupun dalam urusan bermasyarakat. Nafas Islam telah membuatnya menjadi pribadi yang utuh tercegah dari kemunkaran. 5. Kualitas insan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Insan akademis pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Sanggup memikul akibat-akibat dari perbuatannya sadar bahwa menemuh jalan yang benar diperlukan dengan adanya keberanian moral, sponta dalam menghadapi tugas,


responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis, serta penuh rasa tanggung jawab dan rasa taqwa kepada Allah SWT yang menggugah dan mengambil peranan aktif dalam satu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. 12 Kelima kualitas insan cita ini harus dimiliki setiap kader HMI karena kualitas ini merupakan tujuan ingin dicapai oleh HMI itu sendiri. Dari kualitas kader diatas secara filosofis menunjukkan bahwa HMI sebenarnya hanyalah berfungsi sebagai sarana, media, wadah bagi kader-kader yang ingin berproses, mengaktualisasikan potensi diri agar memiliki kualitas-kualitas diatas. Jika demikian, berhasil tidaknya HMI memiliki kader yang berkualitas yang dimaksud tergantung pada diri kader itu sendiri. Cita-cita organisasi dan misi HMI

secara keseluruhan adalah menjadikan

masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, yang menjaga nilai-nilai ke-Islaman yang hakiki di Indonesia. Cita-cita organisasi dan visi HMI lebih difokuskan kepada perihal masyarakat luas, mengingat organisasi ini bersifat independen yang berasaskan Islam. Agar dapat mewujudkan visi dan misi HMI dan pemikirannya didasarkan pada kebijakan dan strategi perjuangan organisasi sebagai berikut: 1. Pencapaian visi dan misi organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan pokok dan pedoman organisasi. 2. Menempuh cara konstitusional, demokratis, partisipatif, dan dijiwai oleh prinsip perjuangan organisasi.

12

Fazlur Rahman, Tema-Tema Pokok Al-Qu’ran, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka: 1980, hlm. 54


3. Memantapkan konsolidasi organisasi menyeluruh dengan kepemimpinan yang solid ditopang sumber daya manusia yang bernafaskan Islam yang memadai. 4. Menggalang aliansi, kerja sama, dengan kekuatan-kekuatan lain, terutama dengan pihak yang memiliki kedekatan visi dan misi perjuangan. 13

2.2.3. Prinsip Perjuangan HMI HMI menyadari betapa pentingnya untuk memiliki prinsip dalam berorganisasi. Prinsip ini dijadikan sebagai pegangan hidup, sekaligus sebuah keyakinnan hidup organisasi yang harus dipertahankan secara konsisten. HMI menyadari bahwa perjuangan tanpa adanya prinsip adalah sebuah ketidaknormalan yang harus dihindari. Sebab dengan berprinsip, HMI dapat memegang teguh hal-hal dasar yang menyangkut jati diri, asas organisasi, dan program organisasi,serta visi dan misi organisasi serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kedalam sikap dan perbuatan yang jelas. Agar nantinya dapat diimplementasikan ke masyarakat luas. 1. Prinsip Ibadah HMI menyatakan bahwa berorganisasi di HMI merupakan sebuah perbuatan yang ridhoi Allah SWT. Seperti termaktub di dalam Pedoman Pokok Organisasi. Sehingga setiap aktifitas maupun hal-hal yang menjadi pemikiran HMI selalu dilandasi dengan prinsip ibadah. Prinsip ibadah ini memiliki sebuah pengertian bahwa HMI menjalankan gerak roda organisasi dengan tujuan mencapai kemaslahatan ummat masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan juga dituntut untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh HMI.

13

Ibid.,


Prinsip ibadah adalah prinsip yang selalu dijunjung tinggi dan menjadi prioritas utama dari tujuan HMI. Karena bagi HMI, berjuang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur terutama nasib orang Islam adalah sebagi ibadah yang diridhoi Allah SWT. 2

Prinsip Musyawarah HMI menyadari bahwa pentingnya mengedepankan sekaligus menjunjung prinsip

musyawarah dalam mengambil keputusan kolektif. Musyawarah telah menjadi budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Bagi HMI musyawarah adalah jalan untuk menemukan saling pengertian, saling menghargai, dan saling menjaga tanggung jawab bersama. Musyawarah adalah suatu cerminan terhadap sebuah demokrasi. Oleh sebab itu HMI juga mengusung prinsip musyawarah sebagai cerminan organisasi ini. Di dalam pengambilan sebuah keputusan kader HMI belajar untuk mengambil keputusan dan belajar bagaimana berpolitik yang sehat. Dalam artian HMI tidak akan membuat sebuah tindakan ataupun keputusan yang hanya bersifat sepihak tanpa adanya musyawarah di dalam pengambilan keputusan. Dengan musyawarah maka masalah yang sulit sekalipun dapat dieliminir, sehingga tidak membuat masalah makin meluas. 3. Prinsip Persamaan, Persatuan dan Kebersamaan Prinsip yang sangat mendasar dalam HMI mengingat bahwasanya HMI adalah organisasi mahasiswa yang anggotanya terdiri dari para kaum intelektual yang memiliki darah juang dan darah muda yang masih bergejolak, serta terdiri dari beberapa cabang dan beberapa Komisariat yang ada dibawahnya sehingga tidak terlepas dari kepentingan cabang atau Komisariat yang ada. Sehingga keadaan yang seperti ini sangat rawan terjadinya konflik internal antara anggota-anggota yang ada di dalamnya. Rasa


persamaan, persatuan dan kebersamaan sangat dituntut untuk menjaga keutuhan HMI agar tidak terjadi konflik yang dapat mengakibatkan kerugian di dalam tubuh HMI sendiri yang nantinya dapat berakibat kepada perpecahan. 5. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar Sebagai organisasi Islam, sudah menjadi kewajiban bagi HMI untuk memperjuangkan prinsi ini. HMI mendasarkan perjuangannya untuk menghimbau dalam melaksanakan kebaikan serta mencegah dan menghindari segala hal yang buruk. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan HMI dalam melaksanakan fungsinya menyerap, menampung, menyalurkan dan membela aspirasi rakyat. 14 Dengan prinsip ini HMI berusaha menentang segala bentuk kemungkaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan perintah Al-Qur’an. Pada kata tersbut tersirat makna perjuangan, kesungguhan, dalam menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Singkatnya, pada kata tersebut ada pesan dakwah, seruan yang menjadi tugas setiap mukmin.

2.3. Idependensi HMI Menurut fitrah kejadiaannya maka manusia diciptakan dalam keadaan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak azasi yang pertama. Tak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kemerdekaan itu. Sifat dan suasana bebas seperti itu adalah mutlak diperlukan terutama pada masa pembentukan dan pengembangan bagi manusia terutama adalah pada masa remaja sebagai generasi muda. Mahasiswa dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya, sifat


kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda yaitu mahasiswa sendiri. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasrkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam keadaan suasana bebas, merdeka, demokratis, objektif dan rasional. Sikap progresif ini sebagi ciri dari pada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas. Atas dasar keyakinan itu maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini tersurat di dalam anggran dasar HMI pada pasal 6 yang tetulis bahwa HMI adalah organisasi yang bersifat independen, sifat dan watak independen bagi HMI adalah asasi yang pertama. Untuk lebih memahami esensi dari independensi HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung di dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI.

2.3.1. Status dan fungsi HMI Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah disebut fungsi HMI. Kalau tujuan menunjukkan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan dalam mewujudkan tujuan akhir. Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa, maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar 14

Nurkholish Madjid, Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di


dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik yang harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan kemasa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai kekuatan moral yang senantiasa melaksanakan fungsi sebagai sosial control. Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, akan dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen. Mahasiswa setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahsiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai dutaduta pembaharuan masyarakat. Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut diatas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan nasyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan, maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebgai duta pembaharuan sosial yang mana dalam pengertiannya harus menghendaki perubahan.yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh

Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm.90-94


nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu, senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Ilahi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan peradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan Negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam. Warna dan sifat mahasiswa tersebut diatas mewarnai dan memberikan ciri HMI sebagi organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memaberikan petunjuk dan spesialisasi yang harus dilaksanakn oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan funsinya sebagi organisasi kader, melalui aktifitas fungsi kekaderan. Segala aktifitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran. HMI hendaknya menjadi wadah organisai kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya.

2.3.2. Sifat Independen HMI Watak independen HMI adlah sifat organisasi yang secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir,


pola sikap dan pola laku setiap kader HMI, baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan hakikat organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir pola sikap, dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk independensi etis HMI. Sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk independensi organisatoris HMI. Independensi etis adalah sifat independen yang pada hakikatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran. Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan dan kesucian dan kebenaran terhadap Allah SWT. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir, bersikap dan berperilaku baik yang berhubungan kepada Allah SWT maupun hubungan terhadap manusia dan hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran. Aplikasii dinamika dan berperilaku secara keseluruhan merupakan hak azasi setiap kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui watak dan kepribadian serta sikap-sikap yang: a. Cenderung kepada kebenaran b. Bebas terbuka dan merdeka c. Obyektif, rasional dan kritis d. Progresif dan dinamis


e. Demokratis, jujur dan adil. Independensi organisatoris adalah watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional , HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, konstruktif, korektif dan konstutisional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita, semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi-partisipasi aktif, konstruktif korektif dankonstutisional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta terikat pada prinsip-prinsi kebenaran dan obyektifitas. Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisastoris tidak pernah terikat dengan kepentingan pihak manapun atau kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terkat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas , kejujuran serta keadilan. Agar peranan organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi kepemimpinan

organisatorisnya, kuantitatif

yang

maka

HMI

berjiwa

dituntut

independen

untuk sehingga

mengembangkan perkembangan,

pertumbuhan serta kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengen hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas- kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya prinsip- prinsip independensi HMI, maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut:




Anggota-anggota HMI terutama aktifitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan- ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatankegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.



Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen- komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.



Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan misi HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur oragnisasi professional kewiraswastaan, lembaga- lembaga sosial, wadah aspirasi politik, lembaga pemerintahan lainnya yang sematamata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisir kehidupan masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independensi HMI dengan ketentuan- ketentuan tersebut diatas, pertimbangan HMI sematamata adalah untuk memelihara, mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap Negara dan Bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI sematamata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi dari sikap pemuda. Mahasiswa


2.3.3. Peranan Independensi Hmi Dimasa Mendatang Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia kemudian akan dihasilkan HMI adalah manusia yang berkualitas ilmu dan iman yang mampu melaksanakan tugas- tugas manusia yang akan menjamin adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual, adil makmur serta bahagia. Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang berilmu, beriman dan berperikemanusiaan seperti tersebut diatas maka setiap anggota HMI di masa datang akan menduduki jabatan dan fungsi kepemimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya. Oleh karena itu hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status, fungsi dan perannya di masa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar- benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang. Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi, berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktifitas fungsionaris dan kader –kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalah konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya adalah suatu modal dan dorongan


yang besar untuk meningkatkan mutu dan kader- kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang.

2.4. Struktur Kepengurusan HMI Membicarakan struktur organisasi berarti membicarakan tentang susunan hubungan-hubungan yang terdapat di dalamnya. Demikian juga halnya dengan struktur HMI. Dalam memandang HMI secara struktural dapat dilihat dari dua bentuk yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Struktur organisasi secara horizontal menyatakan bagaimana hubungan HMI dengan seluruh mahasiswa muslim yang ada di universitas dan yang ada di masyarakat. HMI merupakan mekanisme sentral dan wadah berhimpun mahasiswa Islam, di dalam HMI semua kedudukan mahasiswa Islam yang masuk kedalam wadah HMI adalah sama. Program yang disusun merupakan program kerja yang disusun oleh tiap-tiap kepengurusan, dengan kata lain HMI mesti melibatkan seluruh potensi mahasiswa Islam yang terdaftar di dalam HMI. Sebagai organisasi memberikan satu pandangan orientasi pemikiran yang sama tanpa ada perbedaan orientasi pandangan. Kalaupun terjadi suatu perbedaan orintasi pandangan HMI mesti mempersatukan pemkiran dan pandangan yang dimiliki . Dari uraian di atas jelas bagi HMI merupakan suatu wadah tempat menempah mahasiswa Islam yang ingin mengembangkan potensi diri, dan sebagai wadah yang menjembatani mahasiswa agar menjadi kesatuan yang baik, harmonis dan bersatu. HMI harus mampu menjadi salah satu upaya bagi pengembangan unsur keIslaman.


Adapun struktur organisasi HMI secara vertikal berarti susunan intern HMI. Untuk memahaminya berarti harus mengerti mengenai susunan yang terdapat di dalam tubuh HMI sendiri. Secara vertikal HMI terdiri atas: A. Pengurus Besar HMI (PB HMI) di tingkat pusat. B. Pengurus Badan Koordinasi (BADKO) badan pembantu Pengurus Besar, yang berada di tiap ibukota propinsi. C. Pengurus Cabang. Yang terdiri disetiap daerah kota besar, ibukota propinsi, kabupaten dan kota D. Pengurus Komisariat. Susunan organisasi yang berada di bawah cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi. PB HMI yang berpusat di Jakarta yang akan mengkordinir seluruh kegiatan organisasi secara nasional. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sementara untuk di tingkat provinsi terdapat pembantu dari PB HMI yaitu BADKO HMI yang membantu PB di dalam melaksanakan tugas PB di Provinsi, serta membawahi dan mengkoordinir beberapa cabang-cabang yang ada di tiap-tiap kota yang memiliki cabang HMI. BADKO membawahi cabang yang ada di tiap kota dan ibukota yang terdapat perguruan tinggi. Program kerja yang dilakukan oleh cabang yaitu program kerja yang diamanatkan oleh PB HMI. Tugas dan wewenang dari cabang HMI adalah melaksanakan Hasil-hasil Ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau BADKO, membentuk Koordinator

Komisariat

bila

diperlukan

dan

mengesahkan

kepengurusannya,

mengesahkan pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang, dan


membentuk serta mengembangkan Badan-Badan Khusus. Dalam pendirian dan pemekaran Cabang, terdapat beberapa kriteria yang menjadi syarat dalam pendirian Cabang, yaitu di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya seratus Anggota Biasa kepada Pengurus BADKO yang seterusnya akan diteruskan kepada Pengurus Besar, usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukung, yang kemudiana Cabang

Persiapan

disahkan

dengan

meneliti

keaslian

dokumen

pendukung,

mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung cabang tersebut bila dibentuk. Di dalam pembentukan cabang penuh, Pengurus Besar harus mempertimbangkan tingkat dinamika cabang penuh hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktivitas cabang hasil pemekaran dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan cabang. Dan setelah satu tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, Cabang Persiapan tersebut harus memiliki anggota sebanyak 150 orang Anggota Biasa dan mampu melaksanakan minimal 2 kali Latihan Kader I dan minimal 1 kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus BADKO setempat, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 Lembaga Pengembangan Profesi aktif serta direkomendasikan Pengurus BADKO setempat. Kepengurusan yang terdapat dibawah kepengurusan Cabang yaitu Komisariat, Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi. Tugas dan wewenang dari Pengurus Komisariat yaitu melaksanakan hasil ketetapan Rapat Angota Komisariat dan ketentuan dan kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Cabang, membentuk dan


mengembangkan badan-badan khusus, menyampaikan laporan pertangungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Rapat Anggota Komisariat. Di dalam pendirian Komisariat, pendirian Komisariat persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 orang angota biasa dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui penggurus Koordinator Komisariat yang selanjutnya dibicarakan dalam siding pleno Pengurus Cabang, usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya, dan dalam pengesahan Komisariat persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangakan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat dan potensipotensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk. Dan setelah satu tahun disahkan menjadi Komisariat persiapan, Komisariat persiapan tersebut harus memiliki anggota minimal sebanyak 50 orang Anggota Biasa dan mampu melasanakan minimal 1 kali Latihan Kader I dan 2 kali MAPERCA di bawah bimbingan

dan

pengawasan

Pengurus

Cabang/KORKOM

setempat,

serta

direkomendasikan Pengurus KORKOM setempat dapat disahkan menjadi Komisariat penuh disidang pleno Pengurus Cabang. Dan dalam mengesahkan pemekaran Komisariat Penuh, Pengurus Cabang harus mempertimbangkan potensi dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung fakultas/perguruan tinggi tempat kedudukan KomisariatKomisaraiat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktivitas Komisariat hasil

pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang

menunjang kesinambungan Komisariat. Seperti lazimnya sebuah organisasi, Cabang Medan juga memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua-Ketua Bidang.


Jabatan-jabatan inilah yang merupakan Pengurus Harian yang mengkoordinir setiap kegiatan HMI di tingkat Cabang Medan. Mahasiswa Islam yang terdaftar di HMI dapat duduk menjadi pengurus di HMI. Dengan melihat tingkatan, pelatihan kader yang diikuti oleh seseorang di dalam setiap latihan kader yang diadakan oleh HMI. Program kerja HMI Cabang Medan yang dijalankan sesuai dengan landasan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah Tangga serta Ketentuan Organisasi lainnya, merupakan penjabaran program umum atau nasional HMI. Programnya memuat rencana kerja yang akan dijalankan setiap periode. Namun prioritas programnya akan berbeda satu sama lain karena harus diselaraskan dengan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Program kerja inilah yang akan menjadi tolok ukur atau pedoman bagi HMI, untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana kinerja HMI secara umum. Program kerja ini juga menjadi sarana interaksi bagi mahasiswa Islam atau potensi generasi muda di tiap-tiap universitas dan fakultas. Yang terpenting di dalam pelaksanaan program kerja, program kerja tersebut harus memiliki sifat, kedalam untuk memantapkan keberadaan HMI dan meningkatkan kualitas peran sebagai wujud dari fungsi komunikasi dan mekanisme pemersatu mahasiswa Islam yang ada di tiap Universitas dan Fakultas, melalui upaya konsolidasi, kaderisasi, komunikasi dan partisipasi. Keluar untuk mewujudkan peran kehadiran HMI ditengah masyarakat Indonesia dengan lebih meningkatkan partisipasinya di bidang sosial politik, sosial ekonomi, dan pemantapan Ideologi Islam.

2.5. KOHATI (Korps HMI-Wati) Di dalam organisasi HMI terdapat turunan dari organisasi induk yaitu HMI yang lebih memfokuskan terhadap bidang keperempuanan yaitu KOHATI. Sesungguhnya


Allah SWT, telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai fitrahnya sebagai khalifah dimuka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri sematamata kehadiratNya. Disisi Allah SWT, manusia baik laki- laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama yang membedakan adalah ketaqwaannya, yakni sejauh mana ia istiqomah/ teguh mengimani dan mengamalkan ajaran- ajaran ilahi dalam kehidupan sehari- hari. Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah terakhir yang juga menekankan posisi strategis kaum perempuan dalam masyarakat, sebagaimana dalam sabdanya yang berbunyi: “perempuan adalah tiang Negara, bila perempuannya baik (berakhlak karimah) maka negaranya baik, dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah Negara itu”. Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut maka kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu agama, IPTEK serta keterampilan yang tinggi, dengan senantiasa menyadari akan kodrat kemanusiannya. Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan perananya mewujudkan masyarakat berkeadilan. Dan sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan misi HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi HMI dalam wacana keperempuanan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, untuk mewujudkannya HMI membentuk korps HMI-Wati (KOHATI). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOHATI harus berkesinambunagan dengan HMI dan penuh kebijaksanaan yang dinafasi keimanan kepada Allah SWT, serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI. Untuk menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut, dibuatlah Pedoman Dasar KOHATI yang mana KOHATI adalah badan khusus HMI yamg bertugas membina,


mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan juga KOHATI adalah bidang keperempuanan di HMI setingkat yang waktu dan tempat dan kedudukannya didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada kongres ke VIII di solo yang berkedudukan di tempat kedudukan HMI dan bertujuan terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Sesuai menurut statusnya, KOHATI merupakan salah satu badan khusus HMI yang secara struktural pengurus KOHATI eks officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang. KOHATI bersifat semiotonom. KOHATI berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembanagan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. Ditingkat internal HMI KOHATI berfungsi sebagai bidang keperempuanan dan ditingkat eksternal HMI, berfungsi sebagai organisasi perempuan yang mana KOHATI berperan sebagai pencetak dan Pembina muslimah sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai- nilai ke Islaman dan ke Indonesiaan. Yang mana anggota KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus latihan kader (LK I).

2.5.1. Analisa Tujuan KOHATI Tujuan yang jelas diperlukan oleh sebuah organisasi, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur dan terarah. Tujuan organisasi dipengaruhi oleh motivasi dasar pembentukannya, status dan fungsinya dalam totalitas dimana dia berada. Dalam totalitas pengkaderan HMI, KOHATI merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan HMI yaitu terbinanya


insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai sebuah lemabaga, KOHATI yang ide dasar pembentukannya dilandaskan pada kebutuhan akan pengembangan misi HMI secara luas, serta kebutuhan akan adanya pembinaan untuk HMI-wati yang lebih inspiratif, memandang penting bahwa kualitas peranan penting wati perlu terus dipacu dan ditingkatkan. Dalam rangka itu KOHATI merumuskan tujuannya sebagai berikut: “Terbinanya Muslimah Yang Berkualitas Insan Cita”. Dengan rumusan tujuan ini KOHATI memposisikan dirinya sebagai bagian yang ingin mencapai tujuan HMI tetapi berspesialisasi pada pembinaan anggota HMI-wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Sesuai dengan ide dasar pembentukannya, maka proses penbinaan di KOHATI ditujukan untuk peningkatan kualitas dan peranannya dalam wacana keperempuanan. Ini dimaksudkan bahwa aktifitas HMI-wati tidak saja di KOHATI dan HMI, tetapi juaga dalam masyarakat luas, terutama dalam merespon, mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan. Dengan demikian, maka jelas bahwa tugas KOHATI adalah melakukan akselerasi pada pencapaian tujuan HMI. Untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka KOHATI harus membekali dirinya dengan meningkatkan kualitasnya sehingga anggota KOHATI memiliki watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual, kemampuan profesional serta kemandirian dalam merespon, mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan yang berkembang dalam masyarakat. Peningkatan kualitas itu, dilakukan KOHATI melalui proses pembinaan yang terencana dan terarah melalui serangkaian aktifitasnya


2.5.2. Tafsir Status KOHATI Status sebuah lembaga merupakan pengakuan dan petunjuk tentang eksistensi lembaga

tersebut.

Lahirnya

sebuah

status

didasarkan

pada

kebutuhan

akan

pengembangan organisasi dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Status juga merupakan petunjuk dimana sebuah lembaga berspesialisasi. Korps HMI-Wati adalah badan khusus HMI yang bergerak dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Rumusan ini menjelaskan bahwa status KOHATI adalah badan khusus HMI dengan spesialisasi membina anggota HMI-Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Spesialisasi

dibidang

keperempuanan

menunjukan

bahwa

perkembangan

permasalahan keperempuanan di masyarakat perlu direspon HMI. Respon ini menempatkan kaum perempuan pada posisi periferial dan defensif. Sebagai organisasi kader HMI bertanggung jawab untuk menciptakann iklim kondusif dan harmonis dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan, melalui proses pengkaderannya. Dalam pengkaderan HMI, KOHATI ditempatkan sebagai ujung tombak untuk mengantisipasi dan mempelopori terjawabnya persoalanpersoalan tersebut. Dalam kerangka tersebut maka yang menjadi sasaran pemberdayaan KOHATI adalah anggotanya yakni HMIWati, dengan diselenggarakannya berbagai aktifitas maupun pelatihan khusus bagi HMIWati. Aktifitas ini tentunya tidak terlepas dari rangkaian aktifitas pengkaderan HMI. Adapun wujud dan aktivitas tersebut dibicarakan tersendiri dalam Pedoman Pembinaan KOHATI.


Oleh sebab itu dalam pembentukan dan pembinaan anggota HMI-Wati yang tergabung di dalam KOHATI, dilakukan ditingkat Pengurus Besar, Pengurus CabangCabang yang terdapat di kota dan Kabupaten, sampai kepada kepengurusan di tingkat Komisariat yang mana KOHATI juga terdapat di dalamnya.

2.5.3. Tafsir Sifat KOHATI Sifat dalam sebuah organisasi menunjukan watak atau karakteristik. Hal ini mengandung makna bahwa adalah pembeda antar lembaga. Perbedaan ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi dan taktik dalam perjuangan sebuah organisasi. Sebagai badan khusus HMI, KOHATI bersifat semi-otonom. Dengan sifat ini menunjukan keberadaan KOHATI sebagai sub-sistem dalam perjuanagn HMI itu. Adapun latar belakang munculnya sifat ini, karena pada dasarnya anggota HMI mengakui adanya kesamaan kemampuan dan kesempatan antara anggota, baik laki- laki maupun perempuan. Namun suprastruktur masyarakat kita nampaknya masih menempatkan organisasi sebagai alat yang efektif untuk menyahuti berbagai persoalaan dalam upaya pencapaian tujuannya. Dalam operasionalisasi mekanisme organisasi, sifat semi-otonom ini mengandung arti bahwa, KOHATI memiliki keleluasaan dan wewenang dalam beraktifitas dan beraktifitas di dalam intern HMI, terutama dalam pembinaan potensi HMI di dalam wacana keperempuanan dalam mengembangkan kualitas kader HMI-wati, baik di dalam pengembangan wawasan maupun keterampilan yang sesuai dengan konstitusi HMI dan KOHATI yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI maupun Pedoman Dasar KOHATI serta kebijaksanaan umum HMI lainnya. Adapun dalam melakukan kegiatan yang bersifat luar HMI, KOHATI merupakan perpanjangan tangan HMI di


semua tingkatan. Dengan kata lain kehadiran KOHATI pada aktifitas eksternal HMI merupakan pembawa misi perjuangan HMI. Oleh karenanya KOHATI harus senantiasa mengadakan koordinasi dengan HMI. Hal tersebut secara keseluruhan diekspresikan dalam stuktur organisasi HMI, dimana KOHATI diwakili oleh Presidium KOHATI yang menjadi bagian dari kepengurusan HMI ditingkatannya. Inilah yang dinamakan Pengurus KOHATI eks offisio Pengurus HMI. Konsekuensi struktur tersebut, menjadikan keberadaan KOHATI sangat jelas sebagai badan khusus HMI. Karena setiap pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan HMI dan KOHATI diputuskan secara bersama dalam mekanisme HMI. Otonomisasi KOHATI dibidang interen hanya pada bentuk aktifitas pengembangan kualitas kader HMI-Wati. Oleh karena itu dengan sifat semi-otonom ini, menunjukan bahwa kebesaran KOHATI memiliki saling ketergantungan pada sejauh mana interaksi, koordinasi dan komunikasi antara seluruh jajaran kepengurusan HMI disemua tingkatan. Dengan sifatnya ini KOHATI dapat memasuki dan berinteraksi dengan organisasi- organisasi perempuan yang ada baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.

2.5.4. Tafsir Fungsi Dan Peran KOHATI KOHATI sebagai badan khusus HMI, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam megkoordinir potensi HMI dalam melakukan akselerasi tercapainya tujuan HMI dalam mengembangkan wacana keperempuanan. Adapun fungsi KOHATI adalah sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI di dalam wacana keperempuanan. Dunia keperempuanan yang menjadi lahan kerja KOHATI adalah sebagai sebagai pembinaan anggota HMI, yaitu HMI-Wati. Pembinaan tersebut


diarahkan

pada

pembinaan

akhlak,

intelektual,

keterampilan,

kepemimpinan,

keorganisasian, keluarga yang sejahtera serta beberapa kualitas lain yang menjadi kebutuhan anggotanya. Maksud pembinaan tersebut adalah mempersiapkan kader HMI agar mampu berperan secara optimal sebagai pencetak muslimah yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesian. Oleh karena itu, KOHATI berfungsi sebagai akselerator pengkaderan HMI-Wati. Sebagai wadah tentunya KOHATI hanya merupakan alat pencapaian tujuan HMI. Oleh karenaya keberhasilan KOHATI sangat ditentukan oleh anggotanya, dengan didukung perangkat dan mekanisme organisasi HMI. Oleh karena itu sebagai stategi perjuangan HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan. Sebagai fasilitator, KOHATI memiliki perangkat- perangkat pembinaan berupa pedoman dan jaringan informasi. Pemanfaatan perangkat- perangkat tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat pengurusnya. Atas dasar itu, maka KOHATI mempunyai tanggung jawab moral yang besar dalam

menjabarkan dan menyahuti komitmen HMI di bidang

keperempuanan. Dalam arti yang luas yaitu menyangkut aspek pengembangan potensi perempuan dalam konteks sosial kemasyarakatan seperti potensi intelektual, potensi kepemimpinan, potensi moral dan potensi lainnya. Operasionalisasi dan fungsi tersebut diwujudkan dalam dua aspek pembagian kerja KOHATI yaitu: 1) Aspek Internal Dalam hal ini KOHATI menjadi wadah atau media bagi para HMI-Wati untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kualitasnya dalam bidang keperempuanan khususnya menyangkut kodrat kemanusiaannya, dan


bidang sosial kemasyarakatan umumnya melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta aktifitas- aktifitas lain dalam kepengurusan HMI. 2) Aspek Eksternal Dalam hal ini KOHATI merupakan pembawa misi HMI setiap forum- forum keperempuanan. Kehadiran KOHATI dalam forum itu tentunya semakin memperluas keberadaan HMI disemua aspek kehidupan. Secara khusus bagi kader HMI- wati, keterlibatan pada dunia eksternal merupakan pengembangan dari kualitas pengabdian masyarakat yang dimilikinya. Dengan kata lain fungsi KOHATI adalah wadah aktualisasi dan pemacu seluruh potensi perempuan khususnya HMI- wati, untuk mengejar kesenjangan yang ada serta mendorong HMI-Wati untuk berinteraksi secara optimal dalam setiap aktifitas HMI serta menjadikan ruang gerak HMI dalam masyarakat menjadi lebih luas.

2.6. Pedoman Pembinaan KOHATI Perkembangan bangsa Indonesia yang mengarah kearah industrialisasi, dalam skala makro memperlihatkan fenomena-fenomena kesenjangan sosial bagi pembangunan bangsa Indonesia. Banyak gejolak yang berkembang merupakan refleksi dari pergumulan masyarakat untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. namun kondisi objektif yang ada menimbulkan spektrum kesadaran bagi masyarakat, untuk melaksanakan realisasi dari cita-cita luhur tersebut. Hal ini timbul karena ketidakmerataan wawasan berfikir dikalangan masyarakat, baik akibat adanya sistem yang kurang memberikan kebebasan mengartikulasikan cita-cita luhur itu,


maupun adanya persepsi yang membedakan antara potensi laki-laki dan perempuan dalam mengejar cita-cita tersebut. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut, akan menyebabkan terciptanya kondisi yang cenderung negatif, yang dapat menyebabkan organisasi semakin menjauh dari cita-cita luhur itu bahkan mungkin dapat merusak makna keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu KOHATI perlu mangambil langkah-langkah konkrit untuk membebaskan perempuan dari belenggu sistem serta kesenjangan di atas, tanggungjawab untuk merumuskan kebebasan bagi masyarakat sesuai dengan nuansa berfikirnya, pengalaman serta kondisi objektif yang mengitarinya, dengan tetap berpijak kepada UUD 1945 dan Pancasila, juga memberikan penyadaran yang bersifat essensif bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, dengan mempercayai bahwa perempuan mempunyai potensi yang sangat besar serta mempunyai andil optimal untuk menciptakan persepsi baru dalam merealisasikan eksistensi lajunya perkembangan pembangunan bangsa Indonesia, sesuai dengan cita-cita keadilan tersebut, yang dilandasi tanggungjawab untuk menghadapi kemajuan era pembangunan , industri, teknologi dan budaya. Maka bila hal itu tercapai, Perempuan Indonesia bukan hanya menjadi ujung tombak yang ofensif dalam mengantisipasi serta memajukan bangsa Indonesia. Secara struktural organisatoris KOHATI merupakan sub-sitem dari organisasi HMI. KOHATI merupakan suatu kekuatan yang mengemban tanggung jawab dalam mekanisme, mobilitas dan kontinuitas kehidupan organisasi. KOHATI merupakan salah satu penentu bagi tercapainya perwujudan Insan Cita HMI. Dalam pandangan sosiologis, KOHATI merupakan infrastruktur yang memiliki makna strategis dalam masyarakat, yakni sebagai komunitas kaum muslimah yang


memiliki karakterist keilmuan karena anggotanya adalah mahasiswa. Oleh karena itu KOHATI dituntut untuk mengadakan pembinaan bagi

kader-kader HMI khususnya

HMI-Wati. Pembinan dimaksudkan untuk menciptakan forum atau lingkaran yang mendorong kepada peningkatan dan pengembangan kualitas kader HMI dan secara khusus membantu kader HMI dalam mencapai tujuannya. KOHATI sebagai bagian integral dari HMI merupakan kelompok muda cendikia yang mempunyai tanggungjawab kekaderan dan menjadi pewaris yang sah untuk memanifestasikan. Hal tersebut tentu harus dijawab dalam bentuk kesiapan. Namun KOHATI sesuai dengan fungsinya dalam HMI, yaitu membina, mengembangkan serta menghasilkan potensi HMI-Wati sehingga terbentuk kader yang memiliki pola pikir yang integral dan utuh, mempunyai tugas utama mengembangkan serta meningkatkan pembentukan kader HMI di bidang keperempuanan. Dalam rangka kualitas anggotanya maka perlu dilakukan pembinaan yang terarah dan terpadu dan kesinambungan, oleh karena itu dibutuhkan pedoman pelatihan sebagai bahan rujukan atau acuan dalam rangka pembinaan yang dimaksud diatas. Secara legal Latihan Khusus KOHATI merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan HMI, khususnya dalam peningkatan peranan kader perempuan HMI, sehingga mempunyai pemahaman serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang bekualitas insan cita. Latihan-latihan Khusus yang dilakukan KOHATI memiliki arah yang menjadikan sebagai suatu petunjuk hendak kemana tujuan dari pembinaan KOHATI ditujukan. Pada dasarnya seluruh proses perkaderan yang dilaksanakan HMI sebagaimana termaktub dalam pasal 4 AD HMI


beserta tafsir penjelasannya15. Arah juga dimaksudkan sebagai patokan untuk melakukan usaha sistematis dalam pencapaian tujuan. Sebagai badan khusus HMI sesuai dengan fungsinya, maka KOHATI secara spesifik mempunyai tgas pembinaan terhadap pembinaan terhadap anggota HMI-Wati. Sebagai bagian integral dari HMI, maka jelas pembinaan KOHATI juga diarahkan pada pencapaian tujuan HMI. Dalam penjelasan tujuan HMI diuraikan mengenai kualifikasi kader yang diharapkan HMI, maka pembinaan KOHATI juga diarahkan pada akselerasinya kondisi sosio-kultural yang masih memperlakukan perempuan sebagai objek pembangunan, maka pembinanaan KOHATI diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kepeloporan HMI-Wati dalam mengantisipasi persoalanpersoalan kemasyarakatan.

2.6.1. Pola Dasar Pembinaan KOHATI KOHATI dalam menjalankan fungsinya harus senantiasa selaras dan serasi dengan perkaderan HMI. Pola dasar perkaderan HMI secara khusus telah membahas mengenai pola rekrutmen kader, pembentukan kader, dan pengabdian kader. Dalam pola dasar tersebut KOHATI ditempatkan sebagai salah satu wadah pembentukan kader. Namun demikian untuk lebih memberikan arah yang jelas bagi KOHATI sebagai badan khusus dalam totalitas perkaderan HMI, diperlukan pula kesamaan pembinaan KOHATI secara Nasional. Pola pembinaan ini memuat spesifikasi yang harus dimiliki HMI-Wati, dasar-dasar pembentukan serta pengabdian KOHATI. 15

Pasal 4 Anggaran Dasar HMI, terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab tas terwujudnya masyarakat adil dan makmur


a. Kualitas Kader HMI-Wati Sebagai kader HMI, anggota KOHATI haru memiliki kualitas Insan Cita HMI dengan seluruh turunannya. Namun secara khusus, anggota KOHATI harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1. Watak dan kepribadian seorang perempuan sadar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang tercermin dalam sikap, pola pikir, dan perilaku kehidupannya sehari-hari baik, baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang sadar akan kodrat kemanusiaanya yang tecermin dalam pandangan jauh kedepan terhadap pentingnya kelanjutan lahirnya generasi penerus yang berkualitas. Secara alamiah hal ini akan mampu diatasi oleh setiap manusia, namun sebagai insan akademis, tinjauan ilmiah terhadap persolan-persoalan keperempuanan sangat dibutuhkan terutama jika dikaitkan dengan aspek fisiologis dan psikis perempuan. 2. Kemampuan Intelektual, sebagai HMI-Wati harus memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan dan kebijaksanaan. 3. Kemampuan Professional yaitu kemampuan untuk menterjemahkan ide-ide dan pemikirannya dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam rangka aktualisasi diri. Hal ini ditunjukkan lebih jauh dalam kemampuan keterampilan, baik teknis maupun non-teknis, terutama kemampuan kepemimpinannya.

yang diridhoi Allah SWT (PB HMI, Hasil-hasil kongres XXV 2006, Makassar: tanpa penerbit, 2006, hlm. 61


4. Kemandirian, salah satu penyebab tersosialisasiskannya kondisi sosial budaya. Perempuan seringkali tidak percaya akan kemampuannnya dalam melakukan sesuatu. Untuk satu pekerjaan yang sama, seringkali jika dikerjakanm bersamaandengan laki-laki, perempuan sudah mengalah terlebih dahulu, daya bersaingnya lemah. Oleh karena itu HMI-Wati harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi tentunya dengan diimbangi kemampuan intelektualnya serta ketahanan mental. Rasa percaya diri bukan berarti meniadakan sama sekali kerjasama dengan yang lain. b. Dasar-Dasar Pembentukan Dasar-dasar pembentukan merupakan sekumpulan aktivitas pembinaan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan HMI umumnya dan tujuan KOHATI khususnya. Sebagai kader HMI, HMI-Wati harus mengikuti seluruh rangkaian perkaderan, baik yang bersifat formal yaitu LK I, LK II, dan LK III, maupun yang bersifat pengembangan. Salah satu aktifitas pengembangan HMI yaitu pembinaan melalui wadah KOHATI. Melalui wadah ini HMI-Wati khususnya melaksanakan pengembangan individual maupun pengembangan kelompok. Pengembang individual dilakukan denga berpartirisipasi pada berbagai aktivitas eksternal, tentunya dengan senantiasa membawa misi HMI. Disamping itu pengembangan individual dapat dikembangkan pada aneka macam aktivitas internal organisasi. Adapun pengembangan secara kelompok dilaksanakan dengan satu upaya yang terencana, teratur sistematis dan berkesinambungan. Pengembangan ini


menekankan terbentunya kemampuan kepemimpinan kader HMI-Wati. Dalam pengembangan kelompok ini KOHATI mengadakan Training Formal, yaitu Latihan Khusus KOHATI (LKK) latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu bagi kader HMI-Wati dalam bidang keperempuanan yang luas, baik dalam pembentukan watak kepribadian, pengembangan wawasan keperempuanan maupun dalam peningkatan kemampuan teknis. Disamping

itu,

pengembangan

kelompok

diwujudkan

pula

dengan

keterlibatan HMI-Wati dalam struktur kepengurusan. Hal ini memberikan kelebihan kepada HMI-Wati dalam masalah manajemen. Keterlibatan HMIWtai dalam struktur kepengurusan akan memperkokoh sikap mental, menumbuhkan rasa percaya diri serta kemampuan memperluas jaringan informasi. c. Pengabdian KOHATI Pengabdian KOHATI merupakan penjabaran dari peran KOHATI sebagai pencetak muslimah sejati dalam menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, sebagi mana terurai dalam Tafsir Peran KOHATI dalam Pedoman DasarKOHATI. Adapun jalur pengabdian KOHATI harus searah dengan pengabdian HMI. Namun secara individual dapat disalurkan melaui jalur-jalur pengabdian diseluruh aspek kehidupan, terutama keluarga.


BAB II. Latar Belakang Berdirinya HMI di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan Organisasi Mahasiswa Islam di Kota Medan dan

Recommend Documents