BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI A. Uraian Teoritis 1. Pengertian Sistem Menurut James A.Hall (2001:5), sebuah sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan atau subsistemsubsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Melalui sistem maka penyelenggaraan operasional perusahaan diharapkan dapat terjalin rapi dan terkoordinasi. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5), sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian sistem bahwa sistem adalah prosedur/tahapan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. 2. Elemen sistem Ada

beberapa

elemen

yang

membentuk

sebuah

sistem

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem), yaitu : a. Tujuan Setiap sistem memiliki tujuan (Goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. b. Masukan Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

Universitas Sumatera Utara

c. Proses Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. d. Keluaran Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. e. Batas Batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbasatan dana. f. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik Mekanisme pengendalian (control mechanism) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (feedback). Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. g. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. 3. Kredit a. Pengertian Kredit Menurut Veithzal Rivai (2006 : 4) “kredit adalah Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/ pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah/pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.


Sementara dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, (malayu, 2007 : 87) menyebutkan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. b. Tujuan Kredit Adapun tujuan kredit menurut Kasmir (2002 : 97) adalah: 1) Mencari keuntungan. 2) Membantu usaha nasabah. 3) Membantu pemerintah. c. Fungsi Kredit Menurut Veithzal Rivai (2006 : 7), fungsi kredit dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) suatu barang. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

d. Pengertian Kredit Modal Kerja Kredit Modal Kerja menurut Kasmir (2000 : 76) adalah: kredit yang akan digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Contoh kredit modal kerja untuk membeli bahan baku.


Kredit Modal Kerja menurut Indra Bastian dan Suhardjono (2006 : 251) yaitu “kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit ini diberikan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan baik perusahaan perorangan maupun yang berbadan hokum. Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya”. Adapun Kelebihan dari kredit modal kerja adalah: • Jumlah pinjaman sesuai skala usaha • Bunga bersaing • Proses kredit cepat dan mudah e. Prosedur Dalam Pemberian Kredit Pemberian kredit yang dilakukan antara bank satu dengan bank lainnya tidak selalu sama baik syarat-syarat maupun prosedurnya. Menurut kasmir (2002:110), secara umum prosedur yang digunakan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: 1) Pengajuan berkas-berkas Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit dalam suatu proposal yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan kredit, akte notaris, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, serta fotocopy sertifikat jaminan. 2) Penyelidikan berkas 3) Wawancara I Wawancara I merupakan penyelidikan kepada calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan. 4) On the spot On the spot merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 5) Wawancara II Wawancara II merupakan kegiatan perbaikan berkas-berkas. 6) Keputusan kredit Keputusan kredit memberitahukan apakah kredit ini diterima atau ditolak. 7) Penandatanganan Perjanjian Kredit Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Dalam praktek bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidak sama sesuai dengan kebutuhan bank masing-masing. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai perjanjian pokok yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian, sebagai alat bukti


mengenai batasan hak dan kewajiban kreditur dan debitur serta sebagai alat monitoring kredit. 8) Realisasi kredit 9) Penyaluran dana f. Analisa Pemberian Kredit Tingkat persaingan usaha yang semakin ketat, telah mendorong keberanian bank untuk “take risk” dengan pertimbangan tertentu untuk menerima syarat dan ketentuan yang sangat ringan. Bank yang menerima permohonan nasabah pada akhirnya memberikan fasilitas kredit dengan mengurangi prinsip kehati-hatian. Agar tidak terjadi apa yang tidak diharapkan dari tujuan bank tersebut, maka dilakukan analisa dalam pemberian kredit. Analisa Kredit menurut Menurut Veithzal Rivai (2006:287), merupakan “kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis ini dapat diketahui apakah usaha ini layak dan dapat dipasarkan dan menguntungkan serta dapat dilunasi tepat waktu”. Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Try Widiyono, 2009 : 26) bahwa “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), Condition of Economy (kondisi ekonomi) atau yang disebut dengan Analisis 5C (The Five C’s of Credit Analysis). Tri Widiyono dalam bukunya Agunan Kredit dalam Financial Engineering (2009 : 5) menjelaskan :


1)

2)

3) 4)

5)

Watak (Character) adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilainilai dari debitur yang dapat dilihat dari track record, yaitu sejarah hidup dari curriculum vitae calon debitur. Data ini dapat diperoleh dari Bank Indonesia. Kemampuan (Capacity) adalah kemampuan debitur dalam mengelola fasilitas kredit yang diberikan sehingga dapat memberikan nilai tambah, yang akhirnya dapat mengembalikan fasilitas kredit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dianalisis, antara lain mengenai kondisi keuangan yang bersangkutan untuk mengetahui jumlah fasilitas yang dibutuhkan dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Modal (Capital) adalah modal yang dimiliki oleh debitur yaitu apa yang dijadikan modal debitur dalam melakukan usahanya. Agunan (Collateral) adalah benda bergerak seperti kendaraan bermotor, tanah, bangunan, emas, mesin, Serta benda tidak bergerak seperti tanah bersertifikat yang diserahkan debitur kepada kreditur untuk menjamin apabila fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan. Jika hal demikian terjadi, maka benda tersebut dapat dijual untuk pelunasan fasilitas kredit. Prospek Usaha (Condition of Economy) adalah dukungan lingkungan, baik keadaan ekonomi maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keadaan daerah setempat yang memungkinkan suatu usaha yang dibiayai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan. Pencairan kredit hanya dapat dilakukan, apabila seluruh syarat-syarat yang

telah ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit (debitur). Oleh karena itu sebelumnya bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan memberi perlindungan yang memadai bagi bank. 4. Pembiayaan a. Pengertian Pembiayaan Pembiayaan

menurut

Undang-Undang

Nomor

10

tahun

1998

(www.sweetim.com/uu_21_08_syariah.pdf) adalah: Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’.


4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah. 6) untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. b. Tujuan Pembiayaan Menurut UU RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bab II pasal 3: “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”(www.sweetim.com/uu_21_08_syariah.pdf). c. Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Musyarakah menurut wirdyningsih (2005: 101) adalah Musyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Ayat al-Qur’an yang menjelaskan pembiayaan musyarakah sebagai berikut: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amatlah sedikit mereka ini”. (Qs.Shad : 24) Dalam fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 (Wirdyaningsih, 2005:119) ketentuan-ketentuan pembiayaan musyarakah adalah: (1) Ijab Kabul Yang dinyatakan oleh para pihak yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut: (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). (b) Penerimaan dari penawaran yang dilakukan pada saat kontrak.


(c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. (2) Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut: (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal. (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. (e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. (3) Objek akad pada musyarakah terdiri dari modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Masing-masing ditentukan oleh hal-hal berikut: (a) Modal 1. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang dinilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, bank dapat menerima jaminan. (b) Kerja 1. Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalm kontrak. (c) Keuntungan 1. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah. 2. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungna dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.


3. Seorang mitra boleh mengusulkan, bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. 4. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. (d) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. (4) Biaya proporsional dibebankan pada modal bersama. Adapun skema pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

Gambar.2 Skema Pembiayaan Musyarakah


B. Tinjauan Penelitian Terdahulu Tahun

Peneliti

Judul

Uraian

2006

Sri Eti Faturoh

kegiatan bank syariah mandiri (bsm) dalam pemberian kredit mudharabah, tinjauan aspek yuridis.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian kredit mudharabah pada bank syariah mandiri pada prinsipnya mengedepankan rasa saling percaya antara bank dengan pihak nasabah, hal ini tercermin dalam kontak (akad) mudharabah.

2006

Dian Anggari Sistem Putri pemberian kredit pada PT.BPR Mekar Nugraha Klepu

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Sistem pemberian kredit pada PT. BPR Mekar Nugraha Klepu sudah berjalan dengan baik dan efektif, sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Tabel.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents