BAB II LANDASAN TEORI
2.1 E – Governance Pengertian E- Governance adalah kinerja
pemerintahan melalui media
elektronik dalam rangka memfasilitasi proses kinerja secara efisien, cepat dan transparan sehingga dapat menyebarkan informasi kepada warga memfasilitasi
dan juga
saluran komunikasi elektronik dari warga kepada pemerintah
mencakup penggunaan TIK ( Teknologi Informasi dan Komunikasi ) untuk melakukan berbagai kegiatan dalam pemerintahan. (ARC_11thReport_Ch2.pdf) [4]). Didalam E – Governance terdapat E- Government yang memiliki cangkupan lebih kecil terhadap masing masing instansi pemerintahan.
2.2 E Government Pengertian E – Government dalam penelitian ini mengacu kepada jurnal berjudul “ Making Sense of E – Government Implementation”yaitu Kegiatan kepemerintahan yang menggunakan alat - alat teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis, entiti pemerintah (termasuk didalamnya pegawai pemerintah) Selain itu, terdapat banyak definisi dari E – Government yang dilakukan oleh banyak penelitian dan jurnal, diantaranya sebagai berikut :
7
8
Tabel 2.1 : Definisi E – Government Penulis Cook et. Al (2002)
Definisi E
–
Government
memiliki
empat
dimensi dalam hubungannya dengan fungsi dan kegiatan kepemerintahan : E- Services (mengirim informasi secara elektronik/ online), E – Management (menggunakan
ICT
untuk
meningkatkan
manajemen
dan
komunikasi di internal atau luar struktur kepemerintahan),
E
–
Democracy
(menggunakan ICT untuk mendapatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokratis),
dan
E
–
Commerce
(transaksi online dari kebutuhan dan layanan) Bhatnagar (2002)
Membagi dan melayani masyarakat dan bisnis
dengan
tujuan
mengurangi
korupsi, mengurangi waktu dan biaya, dan meningkatkan transparansi. West (2001, p.863)
Pengiriman informasi kepemerintahan dan layanan online melalui internet atau perlengkapan digital lainnya.
World Bank (2002)
Menggunakan ICT untuk mengubah
9
dan meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyakarat bisnis dan unit kepemerintahan lainnya. Deloitte Research (2000)
Menggunakan pelayanan
teknologi
masyarakat,
bisnis
untuk dan
pegawai yang lebih baik
2.2.1 Kategori E – Government Menurut Al –seibie dan Irani, Interaksi yang terhubung menggunakan E – Government bisa dibagi sebagai berikut : 1. G2C (Government to citizen) 2. G2B (Government to business) 3. G2G ( Government to Government) 4. G2E (Government to Employee) Kategori diatas didefinisikan sebagai berikut : 1. G2C (Government to citizen) Fokus utama dari ketgori ini adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Misi dari E – Government adalah menyediakan dukungan untuk masyarakat dimanapun dan kapanpun dengan melakukan layanan online seperti melakukan layanan pencari kerja secara onlie, mencari kontal detail dari departemen atau memungkinkan masyarakat untuk berpartisipas dalam proses membuat keputusan seperti pemilu. 2. G2B (Government to business)
10
Fokus utamanya adalah seluruh transaksi elektronik antara pemerintah dan bisnis organisasi. Bisnis sama seperti masyarakat melakukan transaksi dengan pemerintah. Seperti membayar pajak iklan, reklame, air, atau admnistrasi . 3. G2G ( Government to Government) Fokus utama dari kategori ini adalah hubungan antara pemerintah itu sendiri (internal organisasi), atau antara pemerintah, agensi pemerintah atau fasilitas komunikasi antara kantor pemerintah yang berbeda lokasi 4. G2E (Government to Employee) Fokus utama dari kategori ini adalah produktivitas dari kedua pemerintah dan pegawainya dengan mampu menyusun interaksi yang lebih efektif kedepannya. Layanan G2E termasuk informasi dalam aturan pemerintah, kebijakan dah hak sipil. Dari berbagai macam kategori diatas, maka G2C dan G2E mempresentasikan hubungan antara pemerintah dan individual sedangkan yang lainnya mempresentasikan pemerintah dan organisasi. E – Government dapat digolongkan dalam empat tingkatan, yaitu : 1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. 2. Tingkat
kedua
adalah
interaksi
antara
masyarakat
dan
kantor
pemerintahan melaui e-mail. 3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
11
4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat
dapat
melakukan
transaksi
dengan
seluruh
kantor
pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. Menurut Richard heeks, tujuan dari E – Government merupakan perpaduan dari kumpulan ICT ( Informasi komunikasi dan Teknologi ), sehingga dengan perkembangan teknologi membuat suatu koneksi digital yang baru yaitu : 1. E – Government akan menghubungkan antar departemen 2. Menghubungkan antar pemerintahan dan masyarakat 3. Menghubungkan antar pemerintahan dan bisnis 4. Menghubungkan melalui dan antara komunitas, sosial dan perkembangan ekonomi Sehingga Heeks memberikan saran fokus dari E – Government adalah eadministration, pelayanan masyarakat ( e services) dan e society.
2.3. Keuntungan E - Government : Beberapa dibawah ini merupakan beberapa keuntungan menggunakan E – Government, yaitu : 1. Membuat lingkungan bisnis yang lebih baik 2. menguatkan tata pemerintahan yang baik dan memperluas jangkauan publik Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang
12
ke kantor pemerintahan, Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak. 3. meningkatkan produktivitas dan pemerintahan yang efisien a.
meningkatkan
produktifitas
staff
pemerintahan,
mengurangi
penggunaan kertas, meningkatkan kapasitas untuk perencanaan manajemen dengan pemerintah, meningkatkan pendapatan, dan menemukan fakta bahwa akan membuat proses menjadi lebih mudah dan tentu saja mengurangi korupsi. b.
Meningkatkan penyimpanan uang pada jangka panjang. Pada jangka pendek, maka akan akan mengeluarkan biaya untuk proses implementasinya termasuk didalamnya SDM yang berkualitas.
c.
Mengarahkan pengoperasian pemerintah. Banyak proses kerja pemerintah yang bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya ICT didalam pemerintahan maka akan mengurangi prosedur yang tidak bermanfaat.
4. meningkatkan kualitas kehidupan ICT dalam pemerintahan akan membuat pemerintah bisa memiliki daya jangkau masyarakat yang luas, misalnya dalam partisipasi pada proses politik, melayani kebutuhan publik. Karena Tujuan dari E – Government adalah interaksi antara 3 aktor dalam masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat, dan bisnis (Aicholzer,Schmultzer, 2000).
13
Selain keuntungan diatas, terdapat keuntungan lain apabila melakukan menerapkan implementasi E – Government, yaitu sebagai berikut: Tabel 2.2. Tabel Keuntungan Implementasi E-Government Perspektif
Keuntungan
Sumber
Government
Mengurangi waktu Error Penghematan waktu dan uang Meningkatkan kualitas layanan Meningkatkan persaingan ekonomi Meningkatkan akuntabilitas
(Liao and Cheung, 2002; Leitner, 2003; Capgemini,2004; Foley, 2008; UN, 2001; IDABC, 2005)
Citizen and Business
Layanan yang available 24/7 Meningkatkan pasrtisipasi masyarakat dalam proses membuat keputusan Meningkatkan transparansi
(Carbo & williams, 2004; Reynolds & Regio 2001; Cook et al.,2002;IDABC, 2005;seifert, 2003)
Dari tabel diatas keuntungan dibagi menjadi 2 grup yaitu yang berorientasi pemerintah dan berorientasi bisnis dan masyarakat. Dari perspektif pemerintah, salah satu keuntungan E – Government adalah meningkatkan efisiensi adinistrasi. E Government juga bisa meningkatkan proses layanan dan bisa melakukan layanan 24/7. Dengan adanya fasilitas pertukaran informasi antara departemen pemerintah, E Government akan meningkatkan efektifitas kebijakan pemerintah dalam kebijakan area utama seperti pendidikan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
14
2.4. Pemodelan dari Tahap Implementasi E - Government 2.4.1. Howard Model Howard mendefinisikan langkah dalam penerapan E – Government terdiri dari 3 bagian, yaitu publikasi, interaksi dan transaksi (Howard 2001). 1.
Langkah publikasi : informasi tentang kegiatan pemerinatahan secara
online 2.
Langkah interaksi : masyarakat mampu memiliki interaksi sederhana
dengan pemerintah seperti mengirim email atau “chat room”. 3.
Langkah transaksi : menyediakan layanan masyarakat dengan transaksi
menggunakan internet seperti pembayaran lisensi dan permit.
2.4.2. Chandler and Emanuel Model Chandler dan emanuel model membagi implementasi E – Government didalam 4 langkah, yaitu : 1.langkah informasi : melayani layanan servis online komunikasi 1 arah antara pemerintah dan masyarakat 2.langkah interaksi : interaksi sederhana antara masyarakat dan pemerintah. 3.Langkah transaksi : layanan yang memiliki kegunaan transaksi antara masyarakat dan pemerintah. 4.Langkah Integrasi : layanan integrasi yang menghubungkan agensi dan departemen pemerintah.
2.4.3. Layne and Lee Model Layne dan Lee membagi implementasi E – Government menjadi 4 langkah yaitu :
15
1. Langkah Katalog : membuat website, membuah informasi pemerintah dan layanan secara online 2. Langkah Transaksi : langkah yang masyarakat berinteraksi dengan pemerintah secara elektronik. 3. Langkah Vertikal : berfokus kepada integrasi yang terdapat pada beberapa level. 4. Langkah Integrasi horizontal : berfokus kepada integrasi layanan pemerintah untuk berbagai fungsi secara horizontal secara vertikal.
Gambar 2.1. Layne and Lee Model
2.4.4. United Nation DPEPA Model United nation (divisi untuk publik ekonomi dan publik administrasi) membagi E – Government melalui 5 langkah, yaitu : 1. Emerging stage : membuat sebuah website pemerintahan dengan limit atau informasi statistik
16
2.Enhanced stage : Update informasi secara teratur 3.Interaktive Stage : menyediakan pengguna dengan kemampuan interaksi sehingga bisa melakukan download form. 4. Langkah Transaksi : pengguna mampu melengkapi transaksi seperti lisensi, kelahiran dan kematian record. 5. Seamless atau fully stage : menyediakan layanan administratif dan jalur departemen dengan integrasi level tertinggi.
2.4.5. Deloitte Model Penelitian yang dilakukan oleh Deloitte membagi E – Government menjadi 6 langkah yaitu : 1. Informasi Publishing stage : membuat website oleh departemen dan agen dalam 1 arah 2. Official two way transaction stage : kemampuan masyarakat untuk memiliki interaksi elektronik dengan layanan pemerintah seperti membayar tiket parkir 3.Multip purpose portals stage : kemampun pelanggan untuk memperoleh layanan pemerintahan dan informasi dari single point 4. portal personalization stage : menyediakan layanan pelanggan dengan kesempatan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan 5. clustering of common service 6. Full integration and enterprise transformation stage
17
Tabel 2.3. Klasifikasi dari langkah penerapan implementasi E Government
18
2.5. Faktor – Faktor Penghambat Implementasi
Tabel 2.4. Penghambat implementasi E-Government dalam konteks di negara maju
Tabel 2.5. penghambat implementasi E – Government dalam konteks di Negara berkembang
19
2.6. E Government Architecture Framework Organisasi publik sektor harus merencanakan inisiatif dan strategi IT yang bisa mengevaluasi bisnis model dan menseleksi solusi teknologi yang tepat terhadap kebijakan pemerintah.Meskipun ada perbedaan signifikan di setiap organisasi terkait dengan teknologi yang ada.Sehingga dibutuhkan sejumlah teknologi dan sistem arsitektur serta infrastruktur yang mana organisasi harus menyesuaikan untuk menyediakan fasilitas terhadap integrasi sistem pemerintahan tersebut. Sebagai contoh : Portal E Government memiliki require yang mana harus bisa mengolah data yang berbeda kabupaten, kecamatan, memiliki kemampuan membagi dan pertukaran data yang baik, format yang independen. Peralatan arsitektur yang memadai (Sharma dan Gupta, 2002). Oleh karena itu, organisasi harus memiliki pengertian yang jelas tentang framework arsitektur baik dari segi teknis maupun level informasi manajemen. Arsitektur E Government mendefinisikan terhadap standard , komponen infrastruktur, aplikasi, teknologi, busnis model, panduan, dan pembiayaan. Framework ini dirancang memiliki 4 layer yang terhubung melalui 2 arah yang mempresentasikan level hierarki dari implementasi EGovernment dan koneksi dari tiap layer yang mendukung transmisi data 2 arah dan pelayanan tersebut. Level atas dari framework mempresentasikan access layer.Di bagian ini , portal E Government harus bisa mengintegrasi seluruh informasi pemerintahan dan layanan dari departemen atau organisasi yang berbeda yang mempresentasikan e government layer. Untuk menghubungi E Government Layer, maka E Business layer dibuat dan integrasi sumber data pemerintahan yang ada sepanjang E Government layer tersebut.dan membuat informasi dan layanan available ke portal
20
E Government secara real time. Di level paling bawah framework, infrastruktur ICT harus dikembangkan untuk mendukung penoperasioan dan menyediakan sarana efektif dan realiable terhadap layanan pemerintah. 2.6.1. Access Layer Merupakan layer yang digunakan Pengguna E - Government untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Pengguna E - Government bisa saja masyarakat, pebisnis, karyawan pemerintah, pemerintah lainnya dan anggota komunitas lainnya.Layer akses ini merupakan komponen kritis bagi E - Government. Terdapat channeluntuk inline dan ofline, rute distribusi produk, layanan, dan informasi yang digunakan. 2.6.2. E Government Layer Layer ini berbicara tentang integrasi data digital dari berbagai macam organisasi ke web portal dari layanan pemerintah. Hasilnya akan meningkatkan akses terhadap sumber pemerintah, mengurangi biaya, menyediakan organisasi suatu kualitas layanan yang lebih baik. Pemerintah dapat mengakses dan manajemen seluruh data dan informasi dengan menyediakan user sebuah kesempatan untuk mengisi apa informasi yang mereka dibutuhkan dari web tersebut yang akan ditampilkan selanjutnya di web pelayanan pemerintahan tersebut. 2.6.3. E Business Layer Layer ini berfokus kepada penggunaan aplikasi ICT dan tool yang digunakan, berbagi informasi, memproses informasi antara organisasi.Layer ini merupakan layer front end E – Government aplikasi. Back end contohnya adalah pada database. aplikasi aplikasi yang dibutuhkan akan diletakkan
21
Pada layer ini, yang digunakan untuk mendeterminasi aset, proses integrasi dan sistem informasi. 2.6.4. Infrastruktur layer Membangun sebuah komunitas informasi, memerlukan E – Business layer untuk mengefisienkan insfrastruktur teknologi yang dibutuhkan terhadap organisasi sektor publik. Elektronik komunikasi antara organsisasi atau didalam organisasi akan mengalami tidak efisien dan akan mahal bila tidak diimbangi dengan infrastruktur yang efektif dan standar yang disetujui bersama termasuk didalamnya aturan dalam system komunikasi yang ada. Oleh karena itu layer ini berfokus kepada teknologi yang ditempatkan pada layanan E - Government yang ditawarkan yang merupakan efektif dan efisien ke publik.
22
Gambar 2.2. E Government Framework
2.7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi EGovernmentdi LAN Menurut Marsa Filahi (2010), faktor yang dapat mempengaruhi implementasi E- Government pada suatu organisasi pemerintah. Faktor faktor tersebut adalah IT infrastruktur, Skill dan Sumber Daya Manusia, Keamanan Sistem, Internal Organisasi dan Sosial Budaya Organisasi.
23
2.7.1. IT Infrastruktur
Broadbent dan Weill (1996) mengemukakan bahwa infrastruktur teknologi
informasi memberikan pondasi dasar bagi kapabilitas teknologi informasi yang digunakan untuk membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok sistem informasi, seperti terlihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 2.3. Komponen Informasi Teknologi
Jadi infrastruktur TI berjalan diatas infrastruktur publik seperti listrik, gedung dll. Dalam infrastruktur TI dapat dilihat tidak hanya terdiri dari perngakta keras tapi juga terdiri dari perangkat lunak seperti OS, aplikasi middleware dan database.
24
Menurut Broad dan Weill (1996) , Tingkat paling dasar dari komponen teknologi informasi, seperti komputer dan teknologi komunikasi, yang saat ini merupakan komoditi utama dan dapat dengan mudah diperoleh di market place. Pada lapisan kedua terdiri dari serangkaian pelayanan yang tersedia seperti: management of large scale data processing, provision of electronic data interchange (EDI) capability, atau management of firm-wide database. Komponen tingkat dasar diubah ke dalam penggunaan pelayanan infrastruktur teknologi informasi oleh human information technology infrastructure yang merupakan kombinasi dari knowledge, skill dan experience. Dengan demikian, human information technology infrastructure mengubah komponen infrastruktur teknologi informasi menjadi serangkaian pelayanan infrastruktur teknologi informasi yang dapat dipercaya. Investasi teknologi informasi yang digunakan, dan terletak di atas, merupakan aplikasi infrastruktur, seperti order entry pembukaan rekening bank, analisis penjualan dan sistem pembayaran, yang merupakan bentuk proses bisnis sesungguhnya.
Elemen Infrastruktur teknologi informasi adalah sebagai berikut : 1. Fisik jaringan komunikasi data a. Wired dan wireless b. Indoor dan Outdoor 2. Akses Global Internet 3. Layanan internet a. Email dan web b. File server 4. Management system informasi 5. Konten manajemen sistem informasi
25
Tabel 2.6. Tabel IT Infrastuktur Elemen Infrastruktur Manajemen Jaringan
Akses Global Internet
Layanan internet
Informasi manajemen sistem Content managemen system
Keterangan terdiri dari : 1. Kualitas hardware 2. Pengaturan routing dan bandwith 3. Keamanan jaringan 4. Keamanan server 5. Keamanan client 1. Primary dan secondary link 2. Jenis akses : Download Internet, Email dan instant massaging, down streaming, video conference 3. Akses internet 1. Akses internet 2. Email dan webhosting lembaga sendiri: server sendiri/ Outsource 3. Instant Massaging 4. Voice over IP 5. Video teleconference 1. Keuangan dan aset 2. Data Kepegawaian 1. E-Arsip 2. E-Office 3. E - Diklat
Duncan et al (1995) mengemukakan ada empat dimensi infrastruktur
teknologi aspek manusia yaitu: (1) pengetahuan dan keahlian manajemen tentang teknologi informasi, Pengetahuan dan keahlian manajemen tentang teknologi berhubungan dengan dimana dan bagaimana menyebarkan teknologi informasi secara efektif dan menguntungkan untuk mencapai tujuan‐tujuan strategi bisnis. (2) pengetahuan dan keahlian fungsional tentang bisnis,
26
Pengetahuan dan keahlian fungsional tentang bisnis meliputi tingkat pengetahuan dan variasi fungsi di dalam bisnis dan kemampuan untuk mengetahui semua lingkungan bisnis. (3) keahlian interpersonal dan manajemen, Keahlian interpersonal dan manajemen meliputi kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan personal dalam area fungsional dan untuk bekerja di dalam suatu lingkungan kolaborasi, serta kemampuan untuk memimpin tim proyek (4) pengetahuan dan keahlian teknikal. Pengetahuan dan keahlian teknikal mengukur dalam dan luasnya keistimewaan teknologi informasi teknik (sistem operasi, bahasa pemrogaman, sistem manajemen database, network, telekomunikasi, dan lain‐lain) di dalam organisasi.
2.7.2. Skill dan Sumber Daya Manusia Skill dan sumber daya manusia adalah semua daya yang dimiliki oleh setiap
individu
berupa
fisik,
mental
(semangat,
kepiawaian,
moral,
kepribadian,kecerdasan,perilaku dan pengalaman), Skill (hard skill dan soft skill). Organisasi unggul dalam bersaing tidak lepas dari faktor Sumber daya manusia yang baik, strategi yang telak, dan suasana organisasi yang kondusif. Sumber daya manusia yang baik tidak lepas dari 3 komponen yaitu : 1.Piawai 2.Motivasi tinggi
27
3.Fleksibel Tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam dekade mendatang mengharuskan organisasi berkonsentrasi kepada masalah SDM. Tantangan tersebut adalah tantangan global, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan sistem kerja yang semakin canggih. 5 tantangan yang mengharuskan mengembangkan kemampuan SDM, yaitu : 1. Globalisasi 2. Profitabilitas melalui pertumbuhan, 3. teknologi, 4. intelectual capital 5. perubahan
2.7.3. Keamanan Sistem Masalah keamanan merupakan salah satu aspekpenting dari sebuah sistem informasi. masalah keamanan ini sering kali kurangmendapat perhatian dari
para
pemilik
&
pengelolasistem
informasi.
Seringkali
masalah
keamananberada di urutan kedua, bahkan di urutan terakhirdalam daftar hal-hal yang dianggap penting.Apabila mengganggu performansi dari sistem,seringkali keamanan dikurangi / ditiadakan. 2.7. Tabel Keamanan Sistem Nama komponen Assets (aset)
Contoh dan Keterangan • Hardware • Software • Dokumentasi • Data • Komunikasi • Lingkungan • Manusia
28
Threats (ancaman)
Vulnerabilities (kelemahan)
• Pemakai (users) • Teoris • Kecelakaan • Crackers • Penjahat kriminal • Nasib (acts of god) • Intel luar negeri • Software Bugs • Hardware bugs • Radiasi • Tapping • Unauthorized users • Cetakan/print out • Keteledoran • Cracker via telepon • Storage media
Ada tiga komponen yang memberikankontribusi kepada Risk, yaitu Asset, Vulnerabilities,dan Threats.Untuk menanggulangi resiko (Risk) dilakukan “countermeasures” yang dapat berupa : • usaha untuk mengurangi Threat • usaha untuk mengurangi Vulnerability • usaha untuk mengurangi impak (impact) • mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat(hostile event) • kembali (recover) dari kejadian
2.7.4. Internal Organisasi Lingkungan internal adalah kejadian dan kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan dan budaya organisasi (Bowo Arief 2008). Organisasi sesuai konsep masa kini merupakan kumpulan
29
dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisitertentu. Dengan demikian analisis lingkungan internal akan meliputi analisis mengenai sumber daya manusia, kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki oleh organisasi. Masing-masing komponen dari analisis lingkungan internal sebagai berikut: A. Fungsional Salah satu cara yang paling sederhana untuk memahami dan menganalisis lingkungan organisasi, khususnya lingkungan internal adalah melalui analisis fungsional yang meliputi fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi R&D (Research development). B. Fungsi Marketing/Humas Tujuan utama Marketing/Humasadalah mempengaruhi tingkat, waktu dan karakter permintaan dengan suatu cara yang dapat membantu organisasi mencapai perusahaan
tujuannya. dengan
Marketing/Humasmerupakan pelanggan
dan
jalinan
persaingan.Oleh
karena
uama itu
Marketing/Humasberkaitan langsung dengan posisi perusahaan di pasar dan bauran pemasaran. Di dalam pemasaran yang harus diperhatikan adalah:a.Posisi pasar dan segmentasi pasar. Di mana posisi pasar menentukan sasaran perusahaan dan mengacu kepada pemilihan spesifik dari kosentrasi pemasaran dan hal ini diungkapkan menurut bentuk paar, produk dan lokasi geografis. Melalui penelitian pasar manajer penjualan akan dapat mengklasifikasikan segmentsi pasar dengan aneka produk yang dihasilkannya. Keberhasilan manajer penjualan akan dapat memperbaiki
30
kinerja keiangan perusahaan sebab setelah perusahaan dapt menjual produk maka langkah berikutnya perusahaan akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebutb.Bauran pemasaran. Mengacu kepada kombinasi variable dari produk, distribusi, promosi, dan harga.Produk itu sendiri terdapat beberapa variable yang harus diperhatikan yaitu kualitas, fasilitas, pilihan, model, nama merek, kemasan, ukuran, layanan, jaminan, pengembalianDistribusi mencakup saluran, lokasi perusahaan, persediaan, dan pembayaranPromosi berupa periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas, transportasi.Harga juga mempengaruhi dalam pemasaran yaitu potongan harga, periode, syarat kredit dan masih banyak yang lainnyac.Siklus hidup produkBerkaitan dengan manajemen strategis, salah satu konsep yang paling berguna dalam pemasaran adalah daur hidup produk. Siklus hidup produk digambarkan pada penjualan, sejak produk pada tahap perkenalain, melali tahap pertumbuhan kedewasaan dan akhirnya mencapai penurunan. Konsep ini memungkinkan seorang manajer pemasaran menguji bauran pemasaran suatu produk tertentu atau sekumpulan produk, dalam hal daur hidupnya. Meskipun orang-orang pemasaran setujuu bahwa produk yang berbeda memiliki bentuk daur hidup yang berbeda pula, pertimbangan mengenai daur hidup produk merupakan factor penting dalam perumusan strategi..
2.7.5. Sosial dan Budaya Organisasi Definisi budaya organisasi menurut Cameron dan Quinn, budaya organisasi adalah adanya suatu perekat sosial yang ada dalam organisasi,
31
mengandung nilai, kebiasaan, kepercayaan yang mencirikan karakteristik organisasi dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi menjadi titik tekan dalam melakukan perubahan organisasi. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran pada budaya orgniasai adalah OCAI. Framework sebagai model yang dapat digunakan untuk memahami budaya organisasi. Strategi secara sistematik untuk melakukan perubahan pada budaya organisasi. Dimensi yang menjadi indikator dalam framework ini adalah: 1. Dimensi Pertama. Dimensi pertama meliputi hal-hal yang terkait dengan faktor internal yaitu seperti fleksibilitas, kebijakan dan dinamisasi meliputi hal-hal stabilisasi, masukan dan kontrol. Beberapa organisasi melihatnya dari bagaimana organisasi dapat melakukan perubahan, beradaptasi dan alami. Selain itu dapat juga dipandang efektiv jika suatu organisasi mampu bekerjasama, terprediksi dan cara kerjanya termekanisasi. 2. Dimensi Kedua. Dimensi kedua orientasi pada faktor internal yaitu integrasi dan faktor eksternal yaitu ditekankan pada faktor-faktor pembeda dan persaingan. Beberapa organisasi melihat keefektivan dari karakteristik internal organisasi yang harmonis. Kedua dimensi ini dibagi dalam empat kuadran yang menggambarkan indikator efektiv suatu organisasi. Gambar 1 mengilustrasikan hubungan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Indikator keefektivan
32
menggambarkan nilai yang dianut dan menyangkut performansi. Komponen budaya oranisasi meliputi beberapa hal yaitu: a. Nilai dan Kepercayaan. Nilai didefinisikan sebagai karakter dan gerak dalam melakukan suatu keputusan dalam organisasi tersebut. Nilai suatu organisasi dapa dilihat dari kebiasaan atau rutinitas keseharian. b. Leadership. Leadership fokus pada segala hal yang berhubungan pimpinan. Kepemimpinan yang benar adalah pimpinan yang mampu menunjukkan kepercayaan pada anggota organisasi, dan menjadikan inspirasi anggota organisasi sebagai team untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Leadership yang tepat dapat dimulai dengan menggunakan model manajemen. c. Sistem Sumber Daya Manusia. Budaya harus dikelola untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketidakpahaman akan budaya yang ada pada organisasi mengakibatkan usaha yang lebih berat dalam memahamkan budaya yang hendak diterapkan sebelum pencapaian hasil yang lebih tinggi. Untuk itu dibutuhkan sebuah departemen yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM), dimana SDM merupakan penggerak dalam organisasi. d. Karakter Organisasi.
33
Karakter organisasi adalah ekspresi dalam berkomunikasi dan feedback yang timbal balik, selain itu kemampuan untuk melakukan perubahan pada lingkungan organisasi. Kekuatan karakter organisasi merupakan kekuatan karakter masing-masng individu.
Gambar 2.4. framework Nilai kompetensi
