4. Untuk mengetahui Bagan Akun Standar sudah memadai.
BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian, Tujuan dan Karakteristik Akuntansi Pemerintahan 1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Pengertian dan penjelasan akuntansi menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dan Philip F. Fess dalam Accounting 21th edition (2005:8) disebutkan bahwa “Accounting can be defined as an information System that provides reports to stakeholders about economic, activities and conditions of a business”. Financial Accounting Standard Board (FASB) memberikan pandangannya mengenai akuntansi sebagai suatu entitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomis. Akuntansi merupakan suatu bidang ilmu yang memiliki lingkup yang luas dan dapat dibagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah akuntansi sektor publik. Ada beberapa pengertian akuntansi sektor publik sebagai berikut : Mardiasmo (2002:1) mengartikan sektor publik adalah suatu entitas
yang
aktifitasnya
berhubungan
dengan
usaha
untuk
menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Indra Bastian (2001:1) mengartikan akuntansi sektor publik sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasikan “hutang sektor publik “ untuk satu tahun tertentu. Abdul Halim (2003:143) memberikan pengertian Akuntansi Sektor Publik Sebagai berikut : “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak – pihak yang berkepentingan atas berbagai alternative arah tindakan”. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah yang berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik guna pengambilan keputusan ekonomi dari berbagai pihak yang berkepentingan. 2. Akuntansi Pemerintahan Pengertian
akuntansi pemerintahan
tidak
terlepas
dari
pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi didefinisikan sebagai
aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan kepada para pengguna dalam rangka pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Arif Bahtiar, Muchlis dan Iskandar dalam akuntansi pemerintahan (2003:3) adalah “suatu aktifitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan
pemerintah
pengklasifikasian,
berdasarkan
pengikhtisaran
suatu
proses transaksi
pencatatan, keuangan
pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.” Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan akuntansi merupakan
proses
pencatatan,
pengukuran,
pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. Dari berbagai pengertian akuntansi di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai akuntansi adalah informasi yang andal dan relevan atas suatu objek. Sehubungan dengan akuntansi pemerintahan, Revrisond Baswir
dalam
Akuntansi
Pemerintahan
Indonesia
(2000:8)
menyatakan bahwa “Akuntansi Pemerintah pada dasarnya adalah bagian dari akuntansi mikro yang berfungsi mencatat serta melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu Negara”. Dari pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan untuk memberikan
informasi mengenai keuangan pemerintah serta kekayaan yang dikuasai/dikelola dalam suatu laporan keuangan yang andal dan relevan. 3. Sistem Akuntansi Pemerintahan Untuk mencapai tujuan akuntansi yaitu memberikan informasi keuangan yang andal dan relevan, akuntansi perlu dikemas dalam suatu sistem agar bisa berjalan dengan baik. Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu sama lainnya yang berfungsi bersama – sama untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi 2001:3). Sistem diciptakan untuk menangani fenomena yang terjadi berulang kali. Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi (2001:3) mendefinisikan sistem akuntansi sebagai suatu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sementara itu, Carl S Warren, James M. Reeve dan Philips F.Fess dalam Accounting 21th edition (2005:183) menyatakan bahwa “Accounting system is the methods and procedures for collecting, classifying, summarizing, and reporting a business financial and reporting information”. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Sistem Akuntansi Pemerintahan dinyatakan sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah
merupakan
suatu
kegiatan
berkelanjutan
yang
memberikan informasi baik transaksi keuangan maupun non keuangan dari suatu instansi pemerintahan. 4. Tujuan Akuntansi Pemerintahan Menurut Abdul Halim (2003:30) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut : a. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
memiliki
arti
memberikan
informasi
keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit – unit pemerintahan. Tujuan pertanggungjawaban mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan. b. Manajerial Manajerial menyediakan perencanaan,
berarti
bahwa
informasi
akuntansi
keuangan
penganggaran,
yang
pemerintah
harus
diperlukan
untuk
pelaksanaan,
pemantauan,
pengendalian, perumusan kebijakan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
c. Pengawasan Pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan
terselenggaranya
pemeriksaan
oleh
aparat
pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Tujuan Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut ; 1)
Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
2)
Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3)
Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat
berdasarkan
pertimbangan
bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka
dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaporan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang – undangan. 4)
Keseimbangan antargenerasi (intergenerational aquity) Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaksanaan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menangggung beban pengeluaran tersebut.
5. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Revrison
Baswir
(2000:9)
memberikan
penjelasan
mengenai
karakteristik Akuntansi Pemerintahan yaitu lembaga pemerintah yang juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi, disatu sisi melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan – kegiatan yang dilakukannya, sedangkan disisi lain harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya – biaya tersebut. Terdapat
tiga
faktor
yang
mempengaruhi
bentuk
akuntansi
pemerintah, yaitu : a. Sifat lembaga pemerintah Salah satu factor yang menyebabkan dibedakannya akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis adalah sifat lembaga pemerintah yang berbeda dari bisnis yang bertujuan untuk mencari
laba walaupun demikian tidak berarti bahwa kegiatan akuntansi pemerintah sama sekali berbeda dari kegiatan akuntansi bisnis. Sebagaimana
halnya
akuntansi
bisnis,
kegiatan
akuntansi
pemerintah juga meliputi pencatatan, penggolongan – golongan, pelaporan dan penafsiran transaksi keuangan sehingga tidak mengherankan bila berbagai prinsip akuntansi dan terminologi akuntansi bisnis yang juga bertujuan untuk mencari laba ditemui juga dalam akuntansi pemerintahan. b. Sistem Pemerintahan Suatu Negara Sistem
pemerintahan
berpengaruh
besar
terhadap
bentuk
akuntansi pemerintahan suatu Negara. Sebagaimana telah diakui bahwa akuntansi pemerintah berbeda dari satu Negara terhadap Negara lainnya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan masing – masing Negara tersebut.
c. Mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran Negara. Anggaran Negara merupakan unsur dari keuangan Negara, maka akuntansi pemerintah sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan Negara., sebagai akibat dari eratnya kaitan antara akuntansi pemerintah dengan pengelolaan itu khususnya dalam
pelaksanaan
anggaran
Negara
maka
praktis
penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari
mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran suatu Negara. Berdasarkan uraian diatas, maka karakteristik akuntansi pemerintahan meliputi hal – hak sebagai berikut : 1) Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. 2) Karena lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan/bisnis, maka dalam akuntansi pemerintahan
pencatatan
pemilikan
pribadi
juga
tidak
diperlukan. 3) Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara sangat dipengaruhi
oleh
sistem
pemerintahan
Negara
yang
bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintah berbeda antara satu Negara dengan Negara lain tergantung pada sistem pemerintahannya. 4) Karena
fungsi
meggolongkan,
akuntansi meringkas,
pemerintah dan
adalah
mencatat,
melaporkan
realisasi
pelaksanaan anggaran suatu Negara maka penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme kepengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap – tiap Negara.
Arifin Sabeni (2002:5) menyebutkan karakteristik akuntansi pemerintah sebagai berikut : a. Organisasi non profit tidak mempunyai motif mencari laba atau dengan kata lain motif mendapatkan keuntungan bukanlah tujuan utama bagian organisasi sejenisnya. b. Organisasi non profit ini dimiliki secara kolektif artinya adalah hak kepemilikan tidak ditujukan oleh saham yang dapat
dimiliki
secara
perorangan
yang
dapat
diperjualbelikan. a. Pihak – pihak yang memberikan sumber keuangan pada organisasi non profit ini tidak harus menerima imbalan langsung baik berupa barang, uang atau jasa.
B. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) 1. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Sebagai suatu kegiatan berkelanjutan yang memberikan informasi baik transaksi keuangan maupun non keuangan dari suatu instansi pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan pemerintah Indonesia tercakup dalam suatu wahana yaitu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Menurut definisi dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/ 2007, sistem akuntansi pemerintahan pusat (SAPP) adalah “serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat ”. 2. Tujuan SAPP Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) bertujuan untuk: a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum; b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. 3. Ciri-Ciri Pokok SAPP a. Basis Akuntansi
Cash Toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. b. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntasi yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. c. Dana Tunggal Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. e. Bagan Akun Standar SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.
f. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan
pengakuan,
penilaian,
pencatatan,
penyajian,
dan
pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
Kerangka Umum SAPP
DJKN SAPP
SAI
SAK
SA-BUN
SIMAK-
SAKUN
SiAP
SAUP&H
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SAU
4. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SA-BSBL
SA-BL
SA-TK
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu: 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), terdiri dari: a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN); b. Sistem Akuntansi Umum (SAU). 2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H); 3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP); 4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP); 5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD); 6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP); 7. Sistem Akuntansi transaksi khusus; 8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN, pengolahan data dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN yang terdiri dari : 1.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D KPPN);
2.
Kantor Wilayah DJPBN selaku Unit Akuntansi Kuasa Koordinator Bendahara
Umum
Negara
Kantor
Wilayah
(UAKKBUN-
KANWIL); 3.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P);
4.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dan Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN);
5.
Direktorat Pengelolaan Penerusan Pnjaman selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
6.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
7.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
8.
Direktorat Jenderal Anggaran selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
9.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN);
10.
Badan Lainnya selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN).
b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1); dan d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA). SIMAK-BMN terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SAUAPB). Untuk melaksanakan SAI, kementerian negara/lembaga membentuk unit akuntansi instansi sesuai dengan hirarki organisasi. Unit Akuntansi Instansi (UAI) terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan (UAK) dan Unit Akuntansi Barang (UAB). Unit Akuntansi Keuangan, terdiri dari : a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPAW) yang berada pada tingkat wilayah; c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPAE1) yang berada pada tingkat Eselon 1; dan d. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga. Unit Akuntansi Barang, terdiri dari : a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada tingkat satuan kerja; b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah;
c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) yang berada pada tingkat eselon 1; dan d. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat kementerian negara/lembaga. Pada tingkat wilayah, untuk kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki kantor wilayah dapat menunjuk satuan kerja sebagai koordinator UAPPA-W/UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja lingkup eselon I dari sebuah kementerian negara/lembaga sebagai UAPPA-W/UAPPB-W sesuai struktur kementerian negara/lembaga. Untuk kementerian negara/lembaga yang tidak memiliki kantor vertikal di daerah dan bukan pengguna dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak perlu membentuk UAPPA-W/UAPPB-W. GAMBAR II KERANGKA UMUM SAI
SAI
Sistem Akuntansi
Sistem Informasi
Keuangan
Management dan
(SAK)
Akuntansi BMN (SIMAK(SIMAK-BMN)
a. Hubungan Unit Akuntansi Keuangan dengan Unit Akuntansi Barang
pada
Struktur
Organisasi
Kementerian
Negara/Lembaga. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun unit akuntansi barang pada Kementerian Negara/Lembaga,
maka hubungan kerja antara unit organisasi
dalam struktur organisasi kementerian Negara/lembaga perlu ditetapkan kementerian Negara/lembaga itu tersendiri. Berikut diilustarsikan hubungan antara unit akuntansi yang ada pada
struktur
organisasi
kementerian
Negara/lembaga.
Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi
disesuaikan
dengan struktur organisasi pada kementerian Negara/lembaga. Gambar III Tingkat Satuan Kerja Kepala Kantor
Kasubag Keuangan/Pejabat yang menangani keuangan
Kasubag TU/Pejabat yang menangani barang Sistem Akuntansi Barang
Sistem Akuntansi Keuangan
Gambar IV Tingkat Kementerian Negara/lembaga
Menteri/Pimpinan Lembaga UAPB
UAPA
Pejabat Eselon I yg membidangi Kesekretariatan
SIMAK-BMN (UAPB)
Ka Biro Perlengkapan/Ka Biro Umum/ Pejabat yg menangani barang
SAK( UAPA)
Ka Biro Keuangan/ Pejabat yg menangani keuangan
Sistem Akuntansi Barang
Sistem Akuntansi Keuangan
Ka Bagian yg membidangi verifikasi dan akuntansi barang
Ka Bagian yg membidangi verifikasi, akuntansi dan pelaporan
Sistem Akuntansi Barang
Sistem Akuntansi Keuangan
Ka Sub Bagian yg membidangi verifikasi dan akuntansi barang
Ka Sub Bagian yg membidangi verifikasi, akuntansi dan pelaporan
b. Pelaporan Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat
organisasinya.
Laporan
keuangan
yang
dihasilkan
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. b. Neraca Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. c. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Kementerian negara/lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah. Atas
Dana
Dekonsentrasi
dilimpahkan/dialokasikan
dan
oleh
Tugas
Pembantuan
kementerian
yang
negara/lembaga
kepada pemerintah daerah, laporan keuangannya merupakan satu kesatuan/tidak terpisah dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Untuk PNBP Khusus yang diterima melalui Rekening Bendahara Umum Negara seperti penerimaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan PNBP Migas lainnya, PPh Migas, Pungutan ekspor dan Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non Perbankan di proses melalui SAI oleh satuan kerja tersendiri pada unit organisasi pada Departemen Keuangan yang mengelola PNBP. Sehingga laporan keuangannya merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan Departemen Keuangan.
Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dikompilasi.
GAMBAR III-2 MEKANISME PELAPORAN SAI 6
1 UAKPB
3
KPKNL
4 KPPN
UAKPA
2
13 18
7
1
UAPPAUAPPA-W
14
20
1 9
KANWIL Ditjen
6
UAPPB - W
KANWIL
8
9
12 15
5
BLU
10
1 1
PBN
1 7 DJA Dit A3
UAPPAUAPPA-E1 UAPPBUAPPB-E1
21
2 3 2 5
2 4 UAPB
2 7
2 6
2 8
UAPA
2 9
3 0 DITJEN PBN (Dit.APK)
3 1 DITJEN KN
Keterangan :
22
3 2
: : :
arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) rekonsiliasi data pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan
:
arus data laporan APP (BA 062 dan BA 069)
Penjelasan Flowchart 1. UAKPA menyampaikan dokumen sumber perolehan Aset Tetap kepada UAKPB setiap terdapat transaksi perolehan Aset. 2. UAKPB mengirimkan ADK aset setiap bulan ke UAKPA sebagai bahan penyusunan neraca. 3. UAKPB menyampaikan laporan BMN beserta ADK
setiap
triwulan ke KPKNL sebagai bahan pemutakhiran data BMN. 4. UAKPA menyampaikan secara bulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 5. BLU menyampaikan secara triwulanan ke KPPN berupa LRA, Neraca dan ADK
dalam rangka melakukan rekonsiliasi data.
Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 6. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK semester ke KPPN sebagai bahan rekonsiliasi data BMN.
setiap
7. KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK
setiap
semester ke Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat wilayah. 8. KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap bulan dan mengirimkan ADK setiap hari ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP. 9. BLU menyampaikan menyampaikan ADK, LRA dan neraca kepada UAPPA-E1
untuk digabungkan setelah dilakukan
rekonsiliasi dengan KPPN setiap triwulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan. 10. UAKPA menyampaikan ADK, LRA dan neraca termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-W
untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi
dengan KPPN setiap bulan. Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan. 11. UAKPA Kantor Pusat
menyampaikan ADK, LRA dan neraca
termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan apabila . Untuk Semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan.
12. UAKPB menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPBW untuk digabungkan setiap semester. 13. UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke UAPPB-E1 untuk digabungkan setiap semester. 14. UAPPB-W menyampaikan
laporan BMN
kepada UAPPA-W
setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-W. 15. UAPPB-W melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kanwil DJKN setiap semester. 16. UAPPA-W menyampaikan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara bulanan ke Kanwil Ditjen PBN cq. Bidang AKLAP, dan menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap triwulan dalam rangka rekonsiliasi tingkat wilayah. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 17. UAPPA-W menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara triwulanan kepada UAPPA-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 18. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kanwil DJPBN BMN.
sebagai bahan
rekonsiliasi data
19. UAPPB-W menyampaikan ADK transaksi BMN dan laporan BMN ke UAPPB-E1 untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap semester. 20. UAPPB-E1 melakukan rekonsiliasi data BMN UAKPB Kantor Pusat dengan Kanwil DJKN setiap semester. 21. Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat pemerintah pusat. 22. Kanwil Ditjen PBN mengirim ADK setiap hari dan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap triwulan termasuk data Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan ke Kantor Pusat Ditjen PBN cq Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagai bahan rekonsiliasi dengan kementerian negara/lembaga di tingkat pusat. 23. UAPPB-E1 menyampaikan
laporan BMN
kepada UAPPA-E1
setiap semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPPA-E1. 24. UAPPB-E1 menyampaikan ADK dan laporan BMN ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian negara/lembaga setiap semester. 25. UAPPA-E1 menyampaikan LRA, Neraca dan ADK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan setiap triwulan
ke UAPA sebagai bahan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga. Untuk laporan semesteran dilengkapi dengan CALK. 26. Apabila diperlukan UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat eselon I dengan Ditjen PBN cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. 27. UAPB menyampaikan
laporan BMN
kepada UAPA setiap
semester untuk dilakukan pencocokan dengan laporan keuangan pada UAPA. 28. UAPA menyampaikan LRA dan neraca anggaran pembiayaan dan perhitungan ke
Ditjen Anggaran c.q Dit. Anggaran
III yang
bertindak sebagai Biro Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. 29. UAPA menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada Ditjen PBN cq. Dit. APK termasuk BLU dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan dalam rangka rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah pusat setiap semester. 30. DJA cq. Dit Anggaran III menyampaikan laporan keuangan dan ADK dalam rangka rekonsiliasi dengan Ditjen PBN cq. Dit. APK setiap semester. 31. UAPB
menyampaikan
laporan
negara/lembaga ke Ditjen KN.
BMN
tingkat
kementerian
32. Ditjen KN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke Ditjen PBN c.q. Dit.APK sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat. c. Pelaksanaan SAI c.1 Dokumen Sumber Dokumen sumber yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di tingkat satuan kerja adalah : a. Dokumen penerimaan yang terdiri dari : • Estimasi Pendapatan yang dialokasikan: (Pajak, PNBP dan Hibah pada DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA); • Realisasi Pendapatan: Bukti Penerimaan Negara (BPN) disertai dokumen pendukung SSBP, SSPB, SSP, SSBC, dan dokumen lain yang dipersamakan. b. Dokumen pengeluaran yang terdiri dari : • Alokasi Anggaran DIPA, SKO, dan dokumen lain yang dipersamakan; • Realisasi Pengeluaran : SPM beserta SP2D, dan dokumen lain yang dipersamakan. c. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal koreksi dan jurnal aset .
d. Dokumen Piutang antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang e. Dokumen Persediaan antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan. f. Dokumen Konstruksi dalam Pengerjaan antara lain kartu KDP, Laporan KDP, dan lembar analisis SPM/SP2D. g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian Negara/lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), SK Penghapusan, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan lain sebagainya.
C.2
Prosedur
Penyusunan
Laporan
Keuangan
kementerian
negara/lembaga. Tahapan perekaman dokumen sumber sampai dengan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut: C.2.1. Tingkat UAKPA Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
•
Menerima dan memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dan barang milik negara.
•
Menyampaikan dokumen sumber transaksi yang mendukung
kapitalisasi nilai BMN kepada UAKPB. •
Menerima dan memproses ADK BMN dari UAKPB setiap bulan.
•
Merekam dokumen sumber.
•
Mencetak dan memverifikasi RTH dengan dokumen sumber.
•
Melakukan posting data untuk seluruh transaksi keuangan dan BMN setiap bulan.
•
Mencetak dan memverifikasi buku besar.
•
Mencetak dan mengirim laporan keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan.
•
Melakukan
rekonsiliasi
data
dengan
KPPN
dan
menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAKPA.
•
Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran,
dan
menyampaikannya ke UAPPA-W/UAPPA-E1 beserta ADK setiap bulan.
•
Menyusun
Catatan
atas
Laporan
Keuangan
dan
menyampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 setiap semester.
•
Melakukan back up data.
C.2.2. Tingkat UAPPA-W
Kegiatan Harian, Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
•
Menerima dan memverifikasi laporan keuangan beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan.
•
Menggabungkan data laporan keuangan dari masing-masin UAKPA yang berada dibawahnya.
•
Melakukan pencocokan hasil penggabungan data BMN dengan UAPPB-W setiap semester.
•
Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil Ditjen PBN sebagai bahan rekonsilasi setiap triwulan.
•
Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen PBN, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika terdapat kesalahan pada data UAPPA-W.
•
Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran,
dan
menyampaikannya ke UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadwal penyampaian.
•
Menyusun
Catatan
atas
Laporan
Keuangan
menyampaikan ke UAPPA-E1 setiap semester.
•
Melakukan back up data.
C.2.3. Tingkat UAPPA-E1
dan
Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
•
Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari
UAKPA
Kantor
Pusat
dan
UAKPA
Dana
Dekonsentrasi/TugasPembantuan setiap bulan. •
Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-W dan Badan Layanan Umum setiap triwulan.
•
Melakukan pencocokan data BMN
UAPPA-E1 dengan
UAPPB-E1.
•
Melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN c.q. Dit. APK jika diperlukan.
•
Mencetak
Neraca,
Laporan
Realisasi
Anggaran,
dan
menyampaikannya ke UAPA beserta ADK setiap triwulan. Untuk semesteran disertai Catatan atas Laporan Keuangan. •
Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum dan menyampaikannya ke UAPA setiap semester.
•
Melakukan back up data.
C.2.4. Tingkat UAPA Kegiatan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
•
Menerima dan memverifikasi laporan keuangan yang diterima dari UAPPA-E1 setiap triwulan.
•
Menggabungkan data laporan keuangan dari semua UAPPAE1.
•
Melakukan pencocokan data BMN UAPA dengan UAPB.
•
Melakukan rekonsiliasi data dengan Dit. APK setiap semester dan tahunan, menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dan melakukan perbaikan data jika ditemukan kesalahan pada data UAPA.
•
Mencetak Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran dan Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan setiap semester dan tahunan.
•
Membuat ringkasan laporan keuangan untuk Badan Layanan Umum
untuk
dilampirkan
dalam
Laporan
Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga setiap semester dan tahunan.
•
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SOR).
•
Menyampaikan laporan keuangan dan ringkasan laporan keuangan Badan Layanan Umum beserta ADK ke Ditjen PBN c.q. Dit. APK
•
Melakukan back up data.
Pada tingkat kantor pusat instansi, UAPA melakukan penggabungan data yang diterima dari UAPPA-E1 yang berada di lingkup kerjanya serta menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan tersebut kepada
Ditjen PBN c.q Dit. APK sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Kementerian negara/lembaga melakukan rekonsiliasi data dengan Ditjen PBN cq. Dit.APK berdasarkan data yang diterima dari Kanwil Ditjen PBN dan transaksi pusat. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang telah direkonsiliasi tersebut akan direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. Apabila kementerian negara/lembaga belum memiliki aparat pengawas intern, Sekretaris Jenderal/yang setingkat menunjuk seorang atau beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk melakukan reviu atas laporan keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga (termasuk Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan oleh kementerian negara/lembaga. Hasil reviu dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu. Laporan
Keuangan
kementerian
negara/lembaga
semesteran
disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Perbendaharaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah semester berakhir. Sedangkan Laporan Keuangan tahunan disampaikan selambarlambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Khusus LRA disampaikan setiap triwulan kepada Dirjen Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Laporan Keuangan tahunan harus disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditanda tangani
oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of
Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri
/Pimpinan Lembaga. Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan
oleh
kementerian
negara/lembaga/pemerintah
daerah
disampaikan secara terpisah, disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh aparat pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri /Ketua Lembaga/Kepala Daerah. Bagi kementerian negara/lembaga yang memiliki entitas Badan Layanan Umum, Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga tahunan dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah pengawasan kementerian negara/lembaga. Tata cara penyusunan laporan keuangan BLU diatur tersendiri dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan.
