8
BAB II LANDASAN TEORI A. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (SPMSP) 1. Pengertian
Ada berbagai macam definisi mengenai pengendalian manajemen. Berikut ini akan disajikan beberapa definisi tersebut : Menurut Arief Suadi, 2006, Sistem Pengendalian Manajemen, edisi 4 : Pengendalian Manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan, atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu. Menurut Anthony, Dearden dan Bedford, 2005, Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta, Erlangga, hal. 4 : Pengendalian Manajemen adalah semua metode, prosedur dan strategi organisasi, termasuk sistem pengendalian manajemen yang digunakan oleh manajemen untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan strategi dan kebijakan perusahaan. Didalam banyak studi, proses pengendalian manajemen umumnya digambarkan hanya berkaitan dengan sektor swasta, sehingga deskripsi-deskripsi tentang pengendalian manajemen umumnya hanya berkisar pada organisasiorganisasi yang memiliki tujuan untuk mencari laba.
9
Internal control atau pengendalian manajemen yang diterapkan dan dikembangkan di dunia perusahaan suatau proses manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Secara umum, pengendalian manajemen dapat dideskripsikan sebagai suatu alat dari sebuah organisasi yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasinya secara efektif dan efisien. 2. Kerangka Pengendalian Manajemen di Sektor Publik Bagi Farazmand (2006), good govermance merupakan solusi untuk mengatasi problema yang belum teratasi dan yang ditimbulkan oleh OPA (Farazmand menyebutnya dengan traditional forms of goverment). Governance memiliki dua bentuk, yakni entrepreneurial models of goverment dan social and political governance. Konsep good governance tersebut kini menerima kritik Pengendalian (control) pertanggungjawaban (responsibility) tidak akan pernah dapat kita abaikan apabila kita berbicara mengenai sistem pengendalian manajemen di sektor publik. Karena di dalam praktiknya, pengendalain (control) dan pertanggungjawaban (responsibility) ini akan selalu dikaitkan dalam suatu program unit, departemen atau badan dari organisasi yang beroperasi di sektor publik tersebut. 3. Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Instansi Pemerintah Untuk mendukung administrasi negara yang proaktif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi terutama dalam hal akuntabilitas birokrasi, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2005 yang menyatakan
10
bahwa asas pelayanan publik meliputi transparasi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban Secara umum, sistem pengendalian manajemen dalam instansi pemerintah yang diterapkan di Indonesia mempunyai beberapa karakteristik khusus. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pengelolaan organisasi yang berbeda jika dibandingkan dengan cara yang diterapkan di lingkungan badan usaha. 4. Sistem Pengendalian Intern Pengendalian manajemen menurut America Institute of Certified Public Accountant (AICPA) adalah organisasi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa : program mencapai hasil yang diharapkan; sumber daya digunakan sesuai dengan misi perusahaan; program dan sumber daya dilindungi dari pemborosan, kecurangan dan salah kelola; hukum dan peraturan ditaati; informasi yang handal dan tepat waktu diperoleh, dipelihara, dilaporkan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2006) Sedangkan
menurut
Standar
Profesional
Akuntan
Publik
(SPAP),
Pengendalian Intern didefinisikan sebagai berikut : (2002, 319.2) Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tuuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan dan efektifitas, (b) efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
11
B. Sektor Publik 1. Pengertian Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik” Pemahaman sektor publik sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang berlebihan, pemerintahan yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metoda manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. 2. Ciri-ciri Organisasi Sektor Publik
Ciri-ciri dari organisasi sektor publik adalah : a. Tidak mencari keuntungan finansial b. Dimiliki oleh publik
12
c. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham d. Keputusan berdasarkan konsensus 3. Kelompok Organisasi Sektor Publik Yang termasuk dalam organisasi sektor publik adalah : a. Lembaga Pemeritah b. Organisasi Agama c. Organisasi Sosial d. Yayasan e. Institusi Pendidikan f. Organisasi Kesehatan 4. Laporan Keuangan Sektor Publik Akuntansi menurut America Institute of Certified Public Acountant (AICPA) adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang, paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. (Riahi-Belkoui 2004) Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu
13
mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (UU No 2 Tahun 2004 pasal 32 ayat 2). Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 5. Tujuan Sistem Pengukuran Sektor Publik Secara umum, tujuan pengukuran sektor publik menurut Mardiasmo (2005 : 122) adalah sebagai berikut : a. Untuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik. b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansialsecara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. c. Untuk
mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level
menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence; dan d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. 6. Standar Akuntansi Pemerintah Pada tanggal 13 Juni 2005 Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang suatu Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)
yang
merupakan
pedoman
pelaporan
keuangan
di
14
pemerintahan. Jadi dapat dikatakan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaporan keuangan kegiatan pemerintah Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 terdiri dari Kerangka Konseptual (KK) dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP). PSAP terdiri dari 11 (sebelas) pernyataan yaitu : •
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
•
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
•
PSAP 03 Laporan Arus Kas
•
PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
•
PSAP 05 Akuntansi Persediaan
•
PSAP 06 Akuntansi Investasi
•
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
•
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan
•
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
•
PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa
•
PSAP 11 Konsolidasi
15
C. Anggaran 1. Pengertian Anggaran
Pengertian anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran perusahaan atau yang lebih sering disebuta Business budget ini mempunyai definisi yang beraneka ragam, namun apabila diamati dengan teliti masing-masing definisi tersebut akan mempunyai pengertian yang sama atau hampir sama. Manurut Mulyadi (2001 : 438), anggaran disusun oleh manajemen dalam jangka waktu satu tahun untuk membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diperhitungkan. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran, dalam jangka pendek perusahaan akan berjalan tanpa arah, dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali (at any cost). Menurut Munandar (2001 : 1), mengungkapkan pengertian anggaran adalah sebagai berikut :”Suatu rencanayang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” 2. Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penyusunan anggaran meliputi : a. Penetapan Tujuan
16
Dalam tahap ini manajer puncak memutuskan suatu rencana umum yang mencakup sasaran usaha dan program kerja secara luas. b. Mengevaluasi sumber-sumber daya yang tersedia Unsur ini bermakna bahwa budget mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan. c. Negosiasi antara pihak-pihak yag terlibat mengenai angka-angka anggaran d. Pengkoordinasian dan peninjauan komponen Budget dinyatakan dalam satuan moneter yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yag beraneka ragam, yakni satuan “rupiah”, mengingat satuan dari berbagai kegiatan pada dasarnya berbeda. e. Persetujuan akhir Unsur ini menyatakan bahwa budget berlaku untuk masa datang, hal ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget adalah taksirantaksiran (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. f. Pendistribusian anggaran yang disetujui
17
3. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Setelah pelaksanaan anggaran secara periodik, perlu diadakan evaluasi dengan membandingkan realisasi denggan anggarannya serta mengadakan tindakan perbaikan untuk periode berikutnya. Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran, yaitu: 1. Penyusunan Tim. Langkah pertama dalam penyusunan laporan realisasi anggaran adalah, organisasi harus memilih tim yang bertugas untuk menyusun laporan realisasi anggaran. Tim ini harus mengkaji renstra dan renja. Untuk mengumpulkan data kinerja yang dibutuhkan. Penyusunan tim ini harus melibatkan semua elemen-elemen organisasi juga hal hal yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. 2. Menyusun dan Mengkaji Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah menyusun rencana strategis (renstra) yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah tersebut. Setelah tersusun tim penyusun laporan realisasi anggaran mengkaji renstra tersebut. Di dalam pengkajian Renstra ini akan dikaji tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Pengkajian rumusan visi tersebut diantaranya harus memuat mengenai apa yang ingin dicapai organisasi, strateji yang jelas, misi terkait dengan propenas/propeda, serta isu-isu dan analisis strategik.
18
D. Akuntanbilitas Kinerja 1. Pengertian Akuntabilitas adalah kemempuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. (Syahrudin Rasul;2007,8) Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas
merupakan
konsep
yang
komplek
yang
lebih
sulit
mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme; 2007) Konsep dasar akuntanbilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif.Akuntanbilitas didefinisikan sebagai
suatu
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan -tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi
19
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material, keuangan, data dan informasi, dan tata ruang. Suber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasikan dengan jelas. 2. Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah Menurut Syahrudin Rasul (2007,11) Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu : a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran ( accuntability for probity and legality ) Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. b. Akuntabilitas manajerial Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja ( performance accountability ) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. c. Akuntabilitas program
20
Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. d. Akuntabilitas kebijakan Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. e. Akuntabilitas financial Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembagalembaga publik untuk menggunakan dana publik ( public money ) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar. Sedangkan menurut Ellwood (2005) ada 4 dimensi akuntabilitas yaitu: a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum.
21
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum. b. Akuntabilitas proyek. Akuntabilitas
proses
terkait
dengan
prosedur
yang
digunakan
dalam
melaksanakan tugas, kecukupan sistem informasi, dan prosedur manajemen. c. Akuntabilitas program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujua yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. d. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah diambil. Dalam dunia birokrasi, akuntanbilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi.
22
E.
Perencanaan Kinerja 1. Pengertian Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2005 : 67) “Kinerja ( prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2007 : 223) “Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya”. Menurut John Whitmore (2007 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsifungsi yang dituntut dari seseorang,kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampikan”. Menurut Barry Cushway (2007 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”. Menurut Veizal Rivai ( 2005 : 309) mengemukakan kinerja adalah : “ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjamahaan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2006 : 78), “menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.
23
Jadi, yang dimaksud dengan kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan / efisiensi / produktivitas / efektivitas dalam mencapai tujuan. Perencanaan kinerja merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci ( key performance indicators ) yang relevan. 2. Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Lainnya Perencanaan kinerja sangat berhubungan erat dengan perencanaan strategik dan perencanaan operasional yang lebih rinci serta penganggaran. Di dalam manajemen kinerja perencanaan strategik memberikan arah kebijakan dan target – target besar, sedangkan perencanaan operasional memberikan rincian pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja ke dalam tindakan (kegiatan) yang rinci sampai dimensi waktu yang pendek (bulanan, mingguan, atau bahkan harian). 3. Kaitan antara Kebijakan, Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Peningkatan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah dapat dicapai dengan menerapkan sistem AKIP yang antara lain mengandung makdu agar dapat diterapkan
beberapa
komponen
dari
sistem
tersebut
secara
terpadu
24
(integrated).Perencanaan strategik dan perencanaan kinerja hendaknya dikaitkan dengan penganggaran yang berbasis kinerja. F.
Pengukuran Kinerja 1. Pengertian Mardiasmo (2007) berpendapat bahwa Informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja ada 2, yaitu : a. Informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian diukur dengan menganalisi antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (selisih antara pendapatan dengan pengeluaran). b. Informasi non-finansial. Pengukuran kinerja yang diukur bukan dari aspek finansialnya saja akan tetapi juga aspek non-finansial, seperti: 1. Kepuasan pelanggan. 2. Efesiensi proses internal. 3. Efektifitas pengeluaran. Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntanbilitas. Pengukuran
25
kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran ( goals and objectives ). Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan untuk berperan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan / hukuman (reward/punishment), tetapi pengukuran kinerja sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 2. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karen itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan ( ex-ante ), tahap pelaksanaan (ongoing), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi ( ex-post ). Berbagai macam jenis indikator kinerja ( performance indicator ) yang sering dipergunakan dalam pengukuran kinerja suatu organisasi adalah sebagai berikut : a. Indikator masukan ( inputs ) : Mengukur jumlah sumber daya seperti
anggaran ( dana ), SDM, peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunkan untuk melaksanakan kegiatan.
26
b. Indikator proses ( process ) : Menggambarkan perkembangan atau
aktivitas yang terjadi atau dilakukan selam pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam mengolah masukan menjadi keluaran. c. Indikator keluaran ( outputs ) : Digunakan untuk mengukur keluaran yang
dihasilkan dari suatu kegiatan. d. Indikator hasil ( outcomes ) : Menggambarkan berfungsinya dari keluaran
suatu kegiatan. e. Indikator manfaat ( benefits ) : Menggambarkan manfaat yang diperoleh
dari indikator hasil. f.
Indikator dampak ( impacts ) : Memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Terlepas dari besar, jenis, bidang atau spesialisasinya, setiap organisasi
biasanyacenderung tertarik pada pengukuran kinerja dalam aspek – aspek berikut ini : a. Aspek finansial ; meliputi pengelolaan anggaran dari suatu instansi pemerintah dan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. b. Kepuasan pelanggan ; pengukuran kinerja perlu didesain sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap instansi
27
pemerintah untuk secara terus menerus memberikan pelayanan yang prima. c. Operasi bisnis internal ; informasi operasi bisnis internal diperlukan untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan instansi pemerintah sudah in – concert (seirama) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam rencana strategis. d. Kepuasan pegawai ; Pegawai merupakan aset yang harus dikelola dengan baik. e. Kepuasan komunitas dan shareholders/stakeholders ; Kegiatan instansi
pemerintahberinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. f.
Waktu ; Merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam diseain pengukuran kinerja agar informasi yang diperoleh relevan dan up – to – date.
3. Penetapan Standar Capaian Kinerja Setelah menentukan indikator kinerja yang berkaitan, tahap berikutnya adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan. Penetapan standar ini berkaitan erat dengan rencana strategik yang telah dirumuskan. Cara yang sering digunakan dalam penetapan standar ini adalah dengan menggunakan metode DELPHI, yaitu menanyakan kepada pihak – pihak yang memiliki pengalaman dalam bidang tertentu yang dikuasai, dalam
28
rangka pengembangan standar kinerja yang akan diimplementasikan.Penetapan standar pengukuran ini harus mempertimbangkan faktor – faktor berikut : a. Kesesuaian capaian kinerja dengan rencana strategik.
b. Sumber daya yang ada atau yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan, termasuk didalamnya ketersediaan dana, sumber daya manusia, saran dan prasarana, perkembangan teknologi, dan lain –lain. c. Kendala – kendala yang mungkin akan dihadapi di masa depan. 4. Pencapaian Target Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing – masing indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator tersebut dihitung dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi. G.
Evaluasi Kinerja 1. Pengertian Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Suatu evaluasi mempunyai karakteristik tertentu yang membedakannya dari analisis yaitu : a. Fokus nilai ; evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari sesuatu kebijakan, program maupun kegiatan.
29
b. Interdepedensi fakta – nilai ; suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap “nilai”. c. Orientasi masa kini dan masa lampau ; evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. d. Dualitas nilai ; nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. 2. Evaluasi Kinerja dalam SAKIP Evaluasi kinerja instansi pemerintah merupakan tugas dari berbagai pihak di berbagai organisasi instansi pemerintah. Evaluasi kinerja instansi dapat dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan dan sasaran serta mengevaluasi program dan kebijakan. Evalusai kinerja dalam SAKIP merupakan suatu upaya sistematis untuk mengumpulkan data dan informasi yang objektif mengenai realisasi hasil, manfaat dan dampak yang diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi proses pengambilan keputusan dan penyempurnaan kegiatan berikutnya. H.
Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1. Format LAKIP Sesuai SK LAN NO. 259 Tahun 2006 : Seperti yang telah tertuang dalam Inpres No.7 tahun 1999, bahwa setiap eselon 2 atau lebih (yang dalam hal ini adalah setiap kepala dinas/bupati/gubernur) diwajibkan menyusun LAKIP untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi yang dipimpinnya kepada pemberi
30
amanat, baik secara vertikal (kepada instansi yang diatasnya/presiden) maupun secara horizontal (kepada masyarakat). Yang kemudian diperkuat dengan keluarnya SK LAN NO.259 Tahun 2008, yang mengatur tentang prosedur penyusunan dan evaluasi LAKIP. A Prosedur penyusunan LAKIP di Instansi Pemerintah Sesuai SK LAN NO.259 Tahun 2008. Prosedur penyusunan LAKIP di Instansi Pemerintah Sesuai SK LAN NO.259 Tahun 2008, yaitu: 1. Penyusunan Tim. Langkah pertama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), adalah, organisasi harus memilih tim yang bertugas untuk menyusun LAKIP. Tim ini harus mengkaji renstra dan renja. Untuk mengumpulkan data kinerja yang dibutuhkan. Penyusunan tim ini harus melibatkan semua elemenelemen organisasi juga hal hal yang berhubungan dengan organisasi itu sendiri. 2. Menyusun dan Mengkaji Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah menyusun rencana strategis (renstra) yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah tersebut. Setelah tersusun tim penyusun LAKIP mengkaji renstra tersebut.
31
Di dalam pengkajian Renstra ini akan dikaji tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Pengkajian rumusan visi tersebut diantaranya harus memuat mengenai apa yang ingin dicapai organisasi, strateji yang jelas, misi terkait dengan propenas/propeda, serta isu-isu dan analisis strategik. Penyusunan Pelaporan AKIP memberikan acuan mengenai isi dari LAKIP bagi setiap Instansi pemerintah sebagai berikut : a. Pengungkapan Lingkungan Strategik ; Memberikan gambaran singkat dan
latar belakang keberadaan instansi. b. Pengungkapan
Rencana
Strategik
;
Memperlihatkan
keterkaitan
pelaksanaan komponen – komponen dalam perencanaan strategik, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran. c. Pengungkapan Rencana Kinerja ; Merupakan proses penjabaran dari
tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategik yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, yang berisi penjelasan tentang indikator kinerja sasaran, program kegiatan srta rencana capaiannya. d. Pengungkapan Akuntanbilitas Kinerja ; Menguraikan hal – hal yang berkaitan dengan kinerja organisasi instansi, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis hasil – hasil yang telah dicapai, berbagai hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi. Akuntanbilitas kinerja yang perlu diungkapkan dalam LAKIP meliputi : 1) Indikator kinerja yang dipakai beserta penjelasannya.
32
2) Pengukuran kinerja instansi pemerintah. 3) Evaluasi kinerja. 4) Penyajian data akuntanbilitas kinerja. 5) Penyajian data akuntanbilitas keuangan. 6) Kesimpulan hasil evaluasi secara menyeluruh. 7) Strategi pemecahan masalah. 2. Proporsi isi LAKIP Agar
lebih
bermanfaat,
penyusunan
LAKIP
hendaknya
secara
proporsional seimbang dan mengungkapkan hal – hal penting. Untuk mencapai tujuan ini, proporsi isi tulisan dalam LAKIP berkisar pada perimbangan sebagai berikut : Bab I Pendahuluan
:
antara 5% - 10%
Bab II Perencanaan Strategik
:
antara 25% - 35%
Bab III Akuntanbilitas Kinerja
:
antara 45% - 55%
Bab IVAspek Keuangan
:
antara 10% - 15%
Bab V Penutup
:
antara 5% - 10%
Jumlah keseluruhan bagian dalam laporan dari Bab I sampai Bab V menjadi 100%, Sehingga perkiraan jumlah minimal harus dipenuhi dan jumlah maksimal tidak dilewati di semua Bab.
33
3. Prinsip – Prinsip Laporan yang Baik
Laporan yang disusun dan disampaikan kepada pihak lain pada dasarnya bukan ditujukan untuk pihak manajemen instansi pemerintah. Laporan akan dikatakan bermanfaat apabila telah dapat menyajikaninformasi yang kredibel kepada para penggunanya. Dengan informasi yang kredibel tersebut, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan yang terbaik. Berikut adalah beberapa kriteria yang biasanya terdapat dalam penysunan laporan yang baik: a. Relevan. b. Dapat diukur. c. Akurasi. d. Konsistensi. e. Objektif. f. Kepadatan/Ringkas. g. Tepat waktu. h. Dapat dimengerti.
