BAB II LANDASAN TEORI
A. Bank Umum Syari’ah 1. Pengertian Bank Syari’ah Bank mempunyai arti sebagai suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediary) yang secara umum bergerak dibidang keuangan sebagai penghimpun dana, menyalurkan dana ataupun keduanya. Sedangkan Bank Islam yang biasa disebut dengan Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengharap mendapatkan bunga tapi dengan mendapatkan sistem bagi hasil sesuai dengan syariat islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist. Menurut Lukman (2004:193), Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya dapat memberikan atau tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Fungsi Bank Syariah Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu 7
8
menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, dan hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta’zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Menurut Yaya (2009:54), bank syariah dengan beragam skema transaksi yang memiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu : a.
Fungsi Manajer Investasi
b.
Fungsi Investor
c.
Fungsi Sosial
d. Fungsi Jasa Keuangan 3. Tujuan Bank Terkait dengan operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan
pembangunan
dalam
rangka
meningkatkan
kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
keadilan,
9
Sedangkan menurut Wiyono (2005:56) bank syariah mempunyai tujuan sebagai berikut : a.
Untuk menciptakan suatu kadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui investasi.
b.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
c.
Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalat secara Islam. Khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut lain dilarang oleh islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
d.
Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.
e.
Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan
kepada
kegiatan usaha
yang
produktif
menuju
terciptanya kemandirian usaha. f.
Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
10
4. Prinsip Dasar Bank Syariah Prinsip syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang disepakati oleh mayoritas ulama. Relevansinya adalah sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama islam terkait dengan aktivitas ekonomi antar individu. Pada Pasal 1 ayat 13 UU No. 10 Tahun 1998, menjelaskan bahwa : Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
5. Perbedaan Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Secara umum perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut :
11
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Bank Syariah Bank Konvensional tujuan mema. Berdasrkan prinsip investasi a. Berdasarkan bagi hasil. bungakan uang. b. Menggunakan prinsip jual beli. b. Menggunakan prinsip pinjam meminjam uang. c. Hubungan dengan nasabah c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. dalam bentuk kreditur-debitur. d. Melakukan investasi-investasi d. Investasi yang halal maupun yang halal saja. yang haram. e. Setiap produk dan jasa yang e. Tidak mengenal dewan sejenis diberikan sesuai dengan fatwa itu. Dewan Syariah. f. Dilarangnya gharar dan f. Terkadang terlibat dalam masysir. speculatif forex deadling. g. Menciptakan keserasian g. Berkontribusi dalam terjadinya diantara keduanya. kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter. h. Tidak memberikan dana secara h. Memberikan peluang yang tunai tetapi memberikan barang sangat besar untuk sight yang dibutuhkan (finance the streaming (penyalahgunaan dan goods and services). pinjaman). i. Bagi hasil menyeimbangkan sisi i. Rentan terhadap negative pasiva dan aktiva. spread. Sumber : Muhamad Syafii Antonio (2001) 6. Perbedaan Sistem Bunga dan Bagi Hasil Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya
memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan
mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang. Dalam investasi usaha yang dilakukan mengandung risiko karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya,
12
pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak mengandung risiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal. Tabel 2.2 Tabel Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil Bunga Bagi Hasil a. Penentuan bunga dibuat pada a. Penentuan besarnya nisbah bagi waktu akad dengan asumsi harus hasil dibuat pada waktu akad selalu untung. dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi. b. Besarnya bunga adalah suatu b. Besarnya bagi hasil adalah persentase tertentu terhadap berdasarkan nisbah terhadap besarnya uang yang besarnya keuntungan yang dipinjamkan. diperoleh. c. Besarnya bunga tetap seperti c. Besarnya bagi hasil tergantung yang dijanjikan tanpa pada keuntungan proyek/usaha mempertimbangkan apakah yang dijalankan. Bila usaha proyek/mudharib untung atau merugi, maka kerugian akan rugi. ditanggung oleh pemilik dana, kecuali kerugian karena kelalaian, salah saji, atau pelanggaran oleh mudharib. d. Eksistensi bunga diragukan d. Tidak ada yang meragukan (kalau tidak dikecam) oleh keabsahan bagi hasil. semua agama termasuk Islam. Sumber : Muhamad Syafii Antonio (2001) B. Mudharabah 1. Pengertian Mudharabah Menurut Suwikyono (2010:76), mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai
13
pengelola yang keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Gambar 2.1 Alur Transaksi Mudharabah
1. Negosiasi dan Akad Musyarakah
Bank Syariah (Shahibul Maal)
4a. Menerima Porsi Laba
2. Pelaksanaan Usaha Produktif
5. menerima kembalian modal
Nasabah (Mudharib)
4a. Menerima Porsi Laba
3. Membagi Hasil Usaha • Keuntungan dibagi sesuai nisbah • Kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh Bank Syariah
Sumber : Riza Yaya (2009:128) 2. Jenis-Jenis Mudharabah Menurut PSAK 105 (2009:1), mudharabah terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu: a. Mudharabah muqayyadah Mudharabah muqayyadah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengeolola dikenakan pembatasan oleh
14
pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungakan shahibul maal dengan mudharib. b. Mudharabah muthlaqah Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, mudharib pemilik dana memberikan kewenangan yang sangat luas kepada untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Mudharabah muthlaqah biasa disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat (unrestricted mudharabah). c. Mudharabah musytarakah Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) yang menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).
15
3. Rukun Transaksi Mudharabah Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akad mudharabah (modal dan usaha), dan ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak. a. Transaktor Kedua pihak transaktor dalam akad ini adalah investor dan pengelola modal. Investor bisa disebut dengan istilah shahibul maal atau rabbul maal, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib. Kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi aktivitas agar mampu membedakan yang baik dan yang buruk (baligh) dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pailit. b. Objek Mudharabah Objek mudharabah meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya, tetapi modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang terkait akad mudharabah. Kesepakatan
16
pembagian keuntungan atau nisabah harus dinyatakan pada waktu kontrak dan juga menentukan dasar bagi hasil yang akan digunakan. c. Ijab dan Kabul Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam Mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela (antaraddin minkum). Dalam hal ini, kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja. Adapun hal spesifik dalam akad mudharabah antara lain kesepakatan tentang dasar bagi hasil (revenue sharing atau profit sharing), besarnya nisbah, pernyataan bank sebagai shahibul maal untuk menanggung kerugian kecuali yang disebabkan oleh kelalaian mudharib, pernyataan hak bank untuk memasuki tempat usaha untuk melakukan
pengawasan
pembukuan,
catatan-catatan,
transaksi
mudharib yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah (langsung atau tidak langsung). Selain akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, harus juga melampiri proyeksi pendapatan dan jadwal pembayaran angsuran pokok maupun bagi hasil.
17
4. Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 Tahun 2009 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musytarakah, dan pembagian hasil dana mudharabah. C. Musyarakah 1. Pengertian Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya adalah pencampuran atau interaksi. Musyarakah menurut Ascarys (2008:51) adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Sedangkan menurut IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan bahwa musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keutungan
18
dibagi
berdasarkan
kesepakatan
sedangkan
kerugian
berdasarkan
kontribusi dana. Gambar 2.2 Alur Transaksi Musyarakah 1. Negosiasi dan Akad Musyarakah
Bank Syariah (Mitra Pasif)
4a. Menerima Porsi Laba
2. Pelaksanaan Usaha Produktif
5. menerima kembalian modal
Nasabah (Mitra Aktif)
4a. Menerima Porsi Laba
3. Membagi Hasil Usaha • Keuntungan dibagi sesuai nisbah • Kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal
Sumber : Riza Yaya (2009:154) 2. Jenis-Jenis Musyarakah Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra, musyarakah dapat diklasifikasikan mejadi dua, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun (Rizal Yaya:2009;151). Berikut adalah kedua jenis musyarakah tersebut.
19
a. Musyarakah permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad. b. Musyarakah menurun atau biasa disebut dengan musyarakah mutanaqisha, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu. 3. Rukun Transaksi Musyarakah Ketentuan syar’i transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut, diatur berbagai hal terkait ijab kabul, ketentuan tentang pihak-pihak yang bertransaksi, objek akad musyarakah, dan biaya operasional yang disengketakan. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi musyarakah dibahas dalam rukun transaksi musyarakah. Rukun transaksi musyarakah meliputi (Rizal Yaya:2009;151) : a. Transaktor Transaktor adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah yang harus berpengetahuan hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 8 Tahun 2000 disebutkan bahwa setiap mitra harus
20
menyediakan dana dan pekerjaan serta setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Dalam hal pengelolaan aset, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap
telah
diberi
wewenang
untuk
melakukan
aktivitas
musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. b. Objek Musyarakah Objek akad musyarakah meliputi tiga bukanlah aspek, yaitu modal, kerja, serta keuntungan dan kerugian. Modal dalam akad musyarakah dapat berupa kas dan/atau aset non-kas, jika modal berbentuk aset maka terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Kerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lain, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Mitra yang aktif mengelola usaha musyarakah disebut mitra aktif, sedangkan mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah dan menyerahkan hak pengelolaanya kepada pada mitra lain maka mitra tersebut disebut dengan mitra pasif. Dalam keuntungan musyarakah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak
21
ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Sedangkan kerugian dibagi para mitra secara proporsional menurut bagian masing-masing. Apabila rugi disebabkan oleh kelalaian mitra pengelola, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. c. Ijab dan Kabul Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis. 4. Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah bagi Bank Syariah Ketentuan tentang perlakuan akuntansi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 Tahun 2009 tentang akuntansi Musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musyarakah dalam laporan keuangan. Berdasarkan pembedaan jenis mitra, maka bank syariah dalam skema investasi musyarakah yang diberikan cendrung masuk dalam kategori mitra pasif karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah.
22
D. Ijarah 1. Pengertian Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Adapun akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) memfasilitasi akad ijarah yang pada akhir masa sewa, penyewa diberi hak pilih untuk memiliki barang yang disewa dengan cara yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Wiyono dan Taufan (2012:215) ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas sebuah aset. Dalam transaksi ijarah yang ditekankan atau yang menjadi objek jaminan transaksi adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset. Oleh karena itu, salah satu rukunnya adalah harga sewa. Secara konvensional sistem ini dikenal dengan nama leasing. Dalam prinsip ini nasabah boleh memiliki barang tersebut setelah masa sewa selesai apabila besarnya sewa sudah termasuk cicilan pokok barang.
23
Gambar 2.3 Alur Transaksi Ijarah dan IMBT
1. Negosiasi dan Akad Musyarakah
Bank Syariah sebagai pemberi sewa barang/jasa
Nasabah sebagai penyewa
4. membayar sewa pada
44
2. membeli barang /jasa pada pemasok
Objek Ijarah (Barang/Jasa) 5. mengalihkan hak milik barang ijarah pada akhir masa sewa (khusus IMBT)
Sumber : Riza Yaya (2009:290) 2. Jenis-Jenis Ijarah Berdasarkan PSAK 107 (2009:1), ijarah dapat dibagi menjadi tiga, namun yang dikenal secara luas ada dua jenis, yaitu : a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. b. Ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan akad dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada
24
saat tertentu. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan maka akad dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya. c. Jual dan sewa kembali (sale and lease back) atau transaksi jual dan ijarah. Jenis ijarah seperti ini terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan sewa kembali harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar dan penjual akan mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba. 3. Rukun Transaksi Ijarah Rukun transaksi ijarah meliputi transaktor (penyewa dan pemberi sewa), objek ijarah (fasilitas dan uang sewa), dan ijab dan kabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan atau perbuatan. a. Transaktor Transaktor terdiri atas penyewa (nasabah) dan pemberi sewa (bank syariah). Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan kemampuan memilih optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, atau lainnya. Perjanjian sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki impikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian tersebut berupa menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya
25
pemeliharaan aset, dan menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. b. Objek Ijarah Objek kontrak ijarah meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. c. Ijab dan Kabul Ijab dan kabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan tergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukan keridhaan satu pihak menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga/ fasilitas. 4. Cakupan Standar Akuntansi Ijarah bagi Bank Syariah Ketentuan akuntansi untuk transaksi ijarah diatur dalam PSAK no 107 yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009.
Standar ini memuat
tentang mekanisme transaksi dan ketentuan tentang pengakuan dan
26
pengukuran transaksi yang terdapat dalam skema ijarah baik untuk pemberi sewa maupun penyewa. Beberapa hal dicakup dalam standar ini adalah pengakuan dan pengukuran biaya perolehan, penyusutan, pendapatan, beban, dan perpindahan kepemilikan. Bentuk aplikasi standar ini akan dibahas pada sub bab teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah bagi bank syariah. E. Murabahah 1. Pengertian Menurut Ascarya (2008:81) murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Sedangkan menurut PSAK 102 paragraf 5 Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga
jual sebesar biaya perolehan ditambah
keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).
27
Gambar 2.4 Alur Transaksi Murabahah (dengan pesanan) 1. Negosiasi
Bank Syariah (Penjual)
Nasabah (Pembeli)
2. Akad Murabahah
44
6. Bayar
5.kirim dokumen 3.Beli PEMASOK
barang
4. Kirim Barang
Sumber : Riza Yaya (2009:185) 2. Rukun Transaksi Murabahah Rukun transaksi murabahah meliputi transaktor (pembeli dan penjual), objek akad murabahah (barang dan harga), serta ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak baik dalam ucapan maupun perbuatan. a. Transaktor Transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (nasabah yang memerlukan barang) dan penjual (bank syariah). Terkait dengan jual beli, DSN membolehkan bank meminta nasabah untuk
membayar
uang
muka
(urbun)
saat
menandatangani
28
kesepakatan awal pemesanan. Pada umumnya nilai uang muka yang ditetapkan adalah 30% dari harga perolehan. Sanksi yang dikenakan atas penundaan pembayaran didasarkan pada prinsip ta’zir yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena kondisi force majeur tidak boleh dikenai sanksi. Bagi bank syariah, dana denda yang diterima harus diperuntukan sebagai dana sosial (Fatwa DSN Nomor 17 Tahun 2000). b. Objek Murabahah Rukun objek akad transaksi murabahah meliputi barang dan harga barang
yang
diperjualbelikan.
Terkait
dengan
barang,
DSN
mensyaratkan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada nasabah, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI),
metode
pengakuan
pendapatan
margin
murabahah
dianjurkan adalah metode proporsional yang mengakui pendapatan secara roporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). Pelunasan piutang umumnya dilakukan dengan mencicil setiap bulan dengan jumlah yang sama. Pada pelunasan
29
piutang dengan angsuran, nasabah diwajibkan membayar angsuran sebelum waktu jatuh tempo angsuran dengan cara mengisi rekening tabungannya. c. Ijab dan Kabul Ijab dan kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad murabahah memuat semua hal yag terkait dengan posisi serta hak dan kewajiban bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad ini bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan dokumendokumen penting, seperti identitas pihak transaktor, bentuk akad dan penjelasannya, kesepakatan-kesepakatan, dan identitas notaris serta informasi tentang waktu dan tempat penandatanganan akad. 3. Cakupan Standar Akuntansi Murabahah bagi Bank Syariah Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menunjukkan PSAK
59 yang berhubungan
dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah. PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah tersebut (PSAK 102 paragraf 2 dan 3).
30
Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain peneriman uang muka murabahah, pengakuan dan pengukuran terkait aset murabahah setelah perolehan jika terjadi penurunan aset atau diskon pembelian. F. Profitabilitas 1. Pengertian Rasio Profitabilitas Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping halhal lainnya. Dengan memperoleh laba maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingakat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas. Menurut Kasmir (2008:196), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukan oleh laba yang dihasilkan dari penjulan dan
31
pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukan efisiensi perusahaan. Sedangkan menurut Slamet Riyadi (2006:155), rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total assets yang dimiliki bank pada periode tertentu. Penggunaan
rasio
profitabilitas
dapat
dilakukan
dengan
menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka akan dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya, jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan maka akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus
32
kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan dan biasanya rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. 2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas Seperti rasio lainnya, rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen tetapi juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu : (Kasmir, 2008:197) a.
Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
b.
Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
c.
Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d.
Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
e.
Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
33
f.
Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Sementara itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah untuk :
(Kasmir,2008:198) a.
Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
b.
Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
c.
Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d.
Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
e.
Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
3. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas Rasio yang termasuk dalam rasio profitabilitas adalah : a. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) Gross profit margin merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.
34
Gross profit magin dapat dihitung dengan rumus : GPM = Penjualan – Harga Pokok Penjualan Penjualan
b. Net Profi Margin (Margin Laba Bersih) Net
profit
margin
merupakan
ukuran
keuntungan
dengan
membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan.
Rasio
ini
menunjukan
pendapatan bersih
perusahaan atas penjualan, jadi semakin tinggi Net profit margin semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Net profit margin dapat dihitung dengan rumus : NPM = Laba Bersih Setelah Pajak Penjualan
c. Return on Asset Return on asset menunjukan total aset dalam menghasilkan laba atau dengan kata lain rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik, karena aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Return on asset dapat dihitung dengan rumus : ROA = Laba Bersih Total Aktiva
35
d. Return on Equity Return on equity merupakan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Rasio ini merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan dalam suatu perusahaan atau dengan kata lain rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar Return on equity semakin bagus karena posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Return on equity dapat dihitung dengan rumus : ROE = Laba Bersih Ekuitas
e. Earning per Share (EPS) Earning per share atau disebut juga dengan rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungann bagi pemegang saham (Kasmir, 2008:207). Rasio ini adalah indikator dalam keberhasilan perusahaan, jadi semakin tinggi rasio ini sangat baik pula bagi kesejahteraan pemegang saham. Earning per share dapat dihitung dengan rumus : EPS =
Laba Saham Biasa Jumlah Saham yang beredar
36
Analisis profitabilitas yang relevan dipergunakan dalam meneliti profitabilitas perusahaan adalah Return on Assets (ROA). Penggunaan ROA dikarenkan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat. Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling objektif yang didasarkan pada data akuntansi dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari kebijakan perbankan. Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
mendayagunakan aset untuk memperoleh laba dan untuk mengukur hasil total untuk seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dan investor. Semakin besar ROA maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asetnya.
37
G. Peneliti Terdahulu Tabel 2.3 Peneliti Terdahulu No
Peneliti
Judul
(Tahun) 1.
Yulianti
Analisis
(2013)
Musyarakah,
Variabel
Pembiayaan Jenis
penelitiannya Hasil
penelitiannya
adalah kausal. Dimana menunjukkan
Mudharabah dan Ijarah variabel terhadap
Kesimpulan
profitabilitas adalah
terikatnya pembiayaan
bahwa musyarakah
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap
pada Perbankan Syariah dan variabel bebasnya profitabilitas musyarakah, sedangkan
yang Terdaftar di Bank adalah
mudharabah,
Indonesia
(ROA), pembiayaan
dan mudharabah dan murabahah
ijarah.
berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).
2.
Pembiayaan Jenis
penelitian
Ardi
Pengaruh
Meidinar
Mudharabah,
adalah
Irawan
Musyarakah,
Variabel
Wibowo
Murabahah,
(2013)
terhadap
Ijarah adalah
Return
Bank
bebasnya parsial,
On Mudharabah,
Ijarah. variabel adalah (ROA).
ini
pembiayaan
Pembiayaan mudharabah dan ijarah tidak
Muamalat Murabahah,
Indonesia TBK)
penilitian
kausal. menunjukkan bahwa secara
Asset (Studi Kasus pada Musyarakah, PT.
ini Hasil
berpengaruh,
pembiayaan
musyarakah
berpengaruh
dan negatif,
dan
Sedangkan murabahah
pembiayaan berpengaruh
terikatnya positif terhadap profitabilitas profitabilitas (ROA)
pada
bank
syariah di Indonesia.
umum
38
3.
Qudsiah
Pengaruh
Pembiayaan Jenis
Firdausi
Mudharabah
(2012)
Pembiayan musyarakah kausal
penelitian
penelitian
penelitian menunjukkan
dan adalah
dengan pembiayaan
ini bahwa
mudharabah
studi tidak berpengaruh signifikan
Terhadap Laba Bersih pendekatan
Pembiayaan terhadap laba bersih secara
(Studi Kasus PT. Bank kasus. Syariah Mandiri)
ini Hasil
dan proporsional,
mudharabah musyarakah variabel
sedangkan
menjadi pembiayaan
musyarakah
dan berpengaruh
signifikan.
bebas
laba bersih menjadi Secara simultan pembiayaan variabel terikat.
mudharabah dan musyarakah berpengaruh
signifikan
terhadap laba bersih. 4.
Pembiayaan Jenis
Yesi
Pengaruh
Oktriani
Musyarakah,
(2012)
Mudharabah, Murabahah
penelitian
adalah dan deskriptif
kasus.
dengan pembiayaan
musyarakah,
studi mudharabah, murabahah, dan
Musyarakah, profitabilitas setiap tahunnya
Muamalat murabahah
Indonesia, Tbk)
variabel
ini bahwa
(study kasus pada PT. mudharabah, Bank
penelitian
metode menunjukan
terhadap pendekatan
Profitabilitas.
ini Hasil
dan berfluktuatif menjadi kenaikan
bebas
dan
penurunan.
dan Pembiayaan musyarakah dan
profitabilitas menjadi mudharabah vaiabel terikat.
mengalami
terhadap
profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan
murabahah
terhadap profitabilitas secara parsial berpegaruh signifikan. Pembiayaan
musyarakah,
mudahrabah, dan murabahah terhadap profitabilitas secara simultan signifikan.
berpengaruh
39
H. Kerangka Pemikiran Sesuai dengan perkembangan perbankan, bank syariah menawarkan sistem bagi hasil sesuai dengan ahukum Islam yang melarang adanya riba. Perbankan syariah mampu membantu para nasabahnya untuk menyalurkan dananya sebagai pembiayaan-pembiayaan syariah diantaranya, pembiayan dengan menggunakan prinsip bagi hasil (profit sharing), pembiayaan dengan prinsip kerjasama, dan pembiayaan dengan prinsip sewa. Pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pihak bank jika penyaluran dan pengembalian dananya berjalan dengan lancar. Besarnya laba tentu akan berhubungan
dengan
besarnya
pembiayaan
yang
disalurkan
serta
menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya. Tingkat profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio keuangan Return on Assets (ROA) karena lebih memfokuskan pada
kemampuan
perusahaan untuk earning dan laba operasi. Secara sederhana, hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen digambarkan melalui model konseptual sebagai berikut :
40
GAMBAR 2.5 Model Penelitian
Mudharabah (X1) Musyarakah
(H1) (H2)
(X2)
(H3) Ijarah
Profitabilitas (ROA) (Y)
(H4)
(X3)
Murabahah (X4)
Model penelitian saya ini merupakan salah satu replikasi dari penelitian terdahulu yaitu dari penelitian Yulianti (2013). Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitian, objek penelitian dan periode penelitian yang digunakan dan periode penelitian dilakukan selama empat tahun (2009-2012).
