BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Umum Bank Syariah 2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah
Pengertian bank menurut UU No 10 Tahun 1998 adalah badan usaha
yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank Syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Dalam UU No 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu litas pembayaran. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Bank Syari'ah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tatacara Islam yang mengacu kepada ketentuan alquran dan al hadist.
8
2.1.2 Fungsi Bank Syariah Fungsi bank syariah yaitu:
a. Manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik
dana
dan dari dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya pendapatan yang
diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana yang dihimpunnya serta pada
keahlian, kehati-hatian dan professionalismenya.
b. Investor. Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor
(pemilik dana). c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai kegiatan jasa pelayanan perbankan sebagaimana lazimnya, seperti transfer uang. d. Pelaksana kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana social lainnya. 2.1.3 Tujuan Bank Syariah Bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya: a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan. Agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan). Dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan invetasi. Gunanya agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 9
c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptannya kemandirian usaha.
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya
berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan
merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa
pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam kepada bank nonsyariah.
2.1.4 Produk Perbankan Syariah Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki 2 kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional.
Secara
umum alat-alat yang digunakan bank syariah terdiri atas tiga kategori yaitu: a. Penghimpunan Dana (Funding) Sumber dana bank syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana bank syariah diperoleh dari masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut: 10
Gambar 2.1 Sumber Dana Bank Syariah
Wadiah
Bank syariah
Masyarakat
Mudharabah
Penghimpunan dana akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikutnya. b. Penyaluran Dana (Financing) Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan berbagai metode. Secara sederhana, metode penyaluran dana bank syariah dapat diilustrasikan.
Gambar 2.2 Sumber Dana Bank Syariah Jual Beli
Bank syariah
Harga Beli
Masyarakat
Bagi Hasil
11
2.2 Pembiayaan dalam Perbankan Syariah
Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana atau
memberi kredit, dalam terminologi bank syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-undang atau akad akad yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Beberapa literature menyebut
istilah akad, dengan istilah jenis, sistem, skema, prinsip, dan lain-lain. Akad atau prinsip yang menjadi dasar oprasional bank syariah dibagi dalam 5 kelompok. Yaitu (1) prinsip simpanan murni (al wadi‟ah) (2) prinsip bagi hasil / profit loss sharing (syirkah) (3)Prinsip Jual Beli (at-tijarah) (4) prinsip sewa (alijarah) dan (5) prinsip fee/jasa (al ajr walumullah). Dalam melakukan pembiayaan jenis yang paling banyak dipakai adalah bagi hasil, jual beli, sewa, dan qardh. 2.2.1 Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang nyata antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Suatu pinjaman yang memberikan suatu keuntungan (bunga) yang pasti kepada si pemberi peminjam, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam tidak lebih adil dibandingkan jika antar si pemberi pinjaman dan si peminjam sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan dan ditentukan oleh keuntungan proyek yang didanainya, dengan demikian alasan diberlakukannya sistem profit loss sharing ini menjadi cukup jelas. Yaitu karena yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio hasil usaha, bukan tingkat keuntungan sebagaimana hal nya bunga. 12
Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara;ah, dan musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah
dan mudharabah. 2.2.1.1 Mudharabah Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan.
Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, mudharabah adalalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shohibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha jenis pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah merupakan ciri khas dari ekonomi syariah, yang lebih mengedepankan hubungan kerja sama diantara dua atau lebih pihak. Konsep mudharabah bukan merupakan turunan dari konsep di ekonomi konvensional. Ini berbeda dengan produk pada perbankan syariah lainnya yang sebagian besar merupakan turunan dari produk bank konvesional ditambah dengan pendekatan akad atau konsep syariah. Dalam pembiayaan mudharabah, bank melakukan kerja sama dengan nasabah, dimana bank memberikan kepercayaan berupa modal untuk melakukan investasi dalam suatu jenis usaha untuk dikelola oleh nasabah, dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akan dibagi antara bank dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam pembiayaan mudharabah ini, bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kontribusi dalam usaha. Bank berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelola 13
berkontribusi dengan skill yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harus menanggung resiko dari kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkurang atau tidak kembalinya modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya keuntungan yang
akan didapat. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada dua tujuan, yaitu bisnis dan memperkuat sektor riil. Tujuan bisnis berarti Bank harus mencari keuntungan (profit) dalam pengertian ekonomis, dimana laba yang diperoleh harus lebih besar dari pada modal yang dikeluarkan, bukan sebagai suatu lembaga
sosial seperti pemikiran islam klasik (Baitul Mal). Disamping itu dalam semua kegiatan yang dilakukannya harus meminimalisir resiko yang akan dihadapinya. Sebagai bentuk kehati-hatian bank, bank mengharuskan setiap nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank untuk memberikan jaminan. A.Mudharabah menurut Literatur Fikih Dalam fikih mu‟amalah Mudharabah dinamakan juga dengan Qiradh, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (shohibul mal/rabbul mal) dengan pengelola (mudharib) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu. Mudharabah menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu dharb, maksudnya Adharbu fil ardhi yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Mujammil ayat 20: “ Dan yang lainnya bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah”. ( QS. 73: 20 ) Menurut pandangan ulama ahli fiqih (fuqaha) Mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan.
14
Ulama madzhab Syafi‟i Mudharabah adalah sebagai berikut : “ Mudharabah adalah akad ( transaksi ) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha,
dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu “. Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa mudharabah adalah akad perwalian, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak). Menurut M. Syafi‟i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama antara dua
pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (mudharib) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Landasan Hukum
Al Quran tidak menjelaskan dasar mudharabah secara eksplisit, namun yang menjadi landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini: 1. Al-Qur’an Para Ulama ahli fikih menetapkan bahwa Mudharabah merupakan bagian dari syariat islam dengan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. “… dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT….” (Surat Al-Muzammil 20) “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT….” (Al-Jumuah 10)
15
“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..” ( AlBaqarah 198)
2. Al-Hadist
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar
dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau
membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. (HR Thabrani ) Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, Qiradh (mudharabah) , dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual . (HR. Ibnu Majah) 3. Ijma Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh islam, dan para sahabat nabi pun melakukan pekerjaan ini. Ibnu Al Mundzir mengatakan bahwa telah sepakat (ijma) para ahli ilmu atas dibolehkannya mudharabah. Al-Shon‟anijuga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan diantara orang-orang muslim terhadap dibolehkannya Qiradh. B. Rukun dan Syarat Mudharabah Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, agar mudharabah atau qirad mejadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat mudharabah. Menurut mahzab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak). Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan Jumhur Ulama ada 3 yaitu; dua
orang
yang
melakukan
akad
(al-aqidani),modal
( ma‟qud
alaih),
16
dan shighat (ijab dan qabul). Ulama syafi‟iyah lebih memerinci lagi menjadi enam rukun ;
1.
Pemilik modal (shohibul mal )
2.
Pelaksana usaha (mudharib / pengusaha )
3.
Akad dari kedua belah pihak ( Ijab dan kabul )
4.
Objek mudharabah ( pokok atau modal)
5.
Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6.
Nisbah keuntungan
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah Ijab dan Qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad mudharabah. Adapun syarat-syarat mudharabah berhubungan dengan pelaku mudharabah (al-aqidani), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan haru diberikan kepada mudharib. Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Yang berhubungan dengan laba/keuntungan disyaratkan bahwa pembagian laba harus memiliki ukuran yang jelas dan laba harus berupa bagian yang umum (masyhur). C. Pembagian Mudharabah Mudharabah dapat dibagi menjadi dua jenis jika dilihat dari transaksi atau akad yang dilakukan, yaitu Mudharabah Muthlaqah, dan Mudharabah Muqayyadah. Yang dimaksud dengan mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul mal dengan muharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi usaha, waktu, dan daerah bisnis ata disebut juga Unrestricted Investment
17
Account. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah kebalikannya, yaitu yang ditentukan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha atau Restricted Investment Account
Gambar 2.3 Skema Pembiayaan Jenis Mudharabah
PERJANJIAN BAGI HASIL
Nasabah ( Mudharib)
Keahlian
Bank ( Shahibul Mal)
Modal
/keterampilan
PROYEK/ USAHA
Nisbah X%
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
MODAL
Nisbah Y%
Pengambilan modal pokok
Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya: a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. b. Lalai dan kesalahan yang disengaja c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
18
2.2.1.2 Musyarakah Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau
amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama
sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan mudharabah, dalam pembiayaan jenis musyarakah pihak
pengusaha/nasabah (mudhorib) menambahkan sebagaian modalnya sendiri pada modal
yang
disediakan
oleh
shahibul
mal,
dengan
kondisi
ini,
maka
mudhorib/nasabah tersebut membuka diri terhadap risiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (mudharib) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar. Risiko yang ditanggung oleh bank syariah dalam akad ini sama dengan risiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan mudharabah. Akan tetapi karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka risiko yang terkandung lebih kecil dibanding mudharabah. Landasan hukum Musyarakah terdapat dalam Al Quran surat 38 ayat 34 yang artinya adalah “ Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orangorang yang beriman dan beramal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini.” Dan dalam sabda Rasulullah yang artinya “ Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka.” Dan sesungguhnya kebanyakan dari dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.” (Qs. Shad: 24) Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: ”Sesunggunya Allah Azza wa Jalla berfirman: „Aku fihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.‟” (HR. Abu Daud dan Hakim).
19
Macam-macam musyarakah Secara garis besar
musyarakah terbagi dua, yang pertama musyarakah
tentang kepemilikan bersama, yaitu musyarakah
yang terjaIi tanpa adanya akad
antara kedua pihak. Ini ada yang atas perbuatan manusia, seperti secara bersama-sama menerima hibah atau wasiat, dan ada pula yang tidak atas perbuatan manusia, seperti bersamasama menerima hibah atau menerima wasiat, dan ada pula yang tidak atas manusia, seperti bersama-sama menjadi ahli waris. Bentuk kedua adalah perbuatan musyarakah yang lahir karena akad atau perjanjian antara pihak-pihak (syirkah al-
“uqud). Ini ada beberapa macam: a. Syarikat
„inan, yaitu syarikat antara dua orang atau beberapa orang
mengenai harta, baik mengenai modalnya, pengelolannya ataupun keuntungannya. Pembagian keuntungan tidak harus berdasarkan besarnya partisipasi, tetapi adalah berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. b. Syarikat mufawadhah, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih mengenai harta, baik mengenai modal, pekerjaan ataupun tanggungjawab, maupun mengenai hasil atau keuntungan. c. Syarikat wujuh, yakni syarikat antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan tingkat profesinal yang baik mengenai sesuatu pekerjaan/bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit dan menjualnya secara tunai dengan jaminan reputasi mereka. Musyarakah seperti ini lazim juga disebut musyarakah piutang d. Syarikat a‟maal, yaitu syarikat antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima
pekerjaan bersama-sama dan membagi untung bersama
berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. e. Syarikah Mudharabah, seperti akan diuraikan lebih lanjut. Dari berbagai macam syarikah tersebut, Syafi‟iyah menolak syarikah wujuh dengan alasan bahwa pada dasarnya dalam suatu syarikah harus ada modal ataupun pembagian beban usaha ataupun pekerjaan, hal mana tidak ada pada syarikah wujuh.
20
Rukun dan Syarat Syarikat Al-„Uqud Menurut Hanafiyah untuk terjadinya syarikah al-„uqud, maka harus ada ijab
dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur, rukunnya ada tiga, yaitu:
a. Dua orang yang berakal sehat, b. Objek yang diperjanjikan dan c. Lafaz akad yang sesuai dengan isi. Lebih lanjut Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad pada umumnya
adalah al-„aqidaini, mahallu al-„aqd dan sighat al-„aqd. Selain ketiga rukun tersebut, Az-Zarqa menambah satu lagi, yakni maudhu‟ al-„uqd (tujuan akad). Musthafa
Sedangkan syarat syarikat al-„uqud pada umumnya adalah: a. Harus mengenai tasharuf yang dapat diwakilkan b. Pembagian keuntungan yang jelas c. Pembagian keuntungan tergantung kepada kesepakatan, bukan kepada besar kecilnya modal atau kewajiban. Gambar 2.4 Skema Jenis Pembiayaan Musyarakah Nasabah Parsial: Asset Value
Bank Syariah Parsial Pembiayaan
PROYEK/ USAHA
KEUNTUNGAN
Bagi hasil keuntungan sesuai porsi kontribusi modal (nisbah)
21
2.2.2 Prinsip Jual Beli Bentuk - bentuk akad jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama dan ahli
fiqh (hukum islam), dan jumlahnya sangat banyak. Namun dari sekian banyak, ada
tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan dan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu:
murabahah, salam, dan istishna‟.
2.2.3 Prinsip Sewa Ada dua macam prinsip sewa, yaitu: ijarah, ijarah muntahia bit-tamlik, dan qaradh. 2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pembiayaan
mudhrabah
dan
Musyarakah menurut (Muhammad, 2005: 40), yaitu sumber dana, kemampuan pasar, untuk menyerap penawaran, Anggaran bank, dan ketentuan-ketentuan moneter. Sedangkan menurut Pandia, 2005: 20) faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah disebabkan oleh dua faktor, antara lain: Faktor-Faktor Musyarakah
yang
Mempengaruhi
Pembiayaan
Mudharabah
dan
1. Adanya self deadling atau tindakan kecurangan dari aparat
pengelola pembiayaan (komitmen pembiayaan). 2. kurang berpengalamnnya petugas pengelolaan pembiayaan yang dimilik oleh BMI. 3. Kurang baik management informantion system atau incomplete credit informasi yang dimiliki oleh BMI. 4. Lemahnya pengawasan pembiayaan atau lack of supervising yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada para nasabah debiturnya. 22
5. kecerobohan, kelalian (complacency) dari pihak pengelola pembiayaan. b. Faktor Eksternal 1. Kondisi perekonomian secara makro, akibat dari krisis ekonomi dan monetere
yang harus berkepanjangan menerpa kawasan Asia dan Indonesia pada khususnya. 2. Kegiatan politik yang sangat rentan terhadap kerusuhan atau kekacauan membuat para pekerja, pemilik, perusahaan khawatir untuk melakukan kegiatan perusahaan. 3. Kebijaksanaan pemerintah yang berubah-ubah dan sangat tidak tranmsparan dalam bidang ekonomi dan moeter. terutama
4. itikad tidak baik dari nasabah debitur. 5. adanya tekanan-tekanan dari pihak pejabat pemerintah sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat. 6. persainagan antar bank yang sangat tajam, sehingga bank kurang akurat dalam melakukan analisis pembiayaan yang akan diberikan. 7. kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian pembiayaan antara nasabah debitur dengan bank. 8. Dana Pihak Ketiga (DPK), 9. Bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), 10. Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Finance (NPF). Dari berbagai sumber diatas, bahwasanya Berdasarkan faktor-faktor diatas, penelitian memfokuskan untuk meneliti variabel yang dianggap paling mempengaruhi dengan jumlah perkembangan pembiayaan yg disalurkan bank syariah,yaitu kondisi ekonomi makro (Inflasi). 2.4 Inflasi 2.4.1 Definisi Inflasi inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya
23
likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.
Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai
matauang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggirendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan dianggap
saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan
peningkatan
persediaan uang yang
kadangkala
dilihat
sebagai
penyebab
meningkatnya harga. Ledakan inflasi telah membuat rumit perekonomian dan meningkatkan angka kemiskinan. Inflasi dua digit yang dipicu oleh melambungnya harga minyak dunia telah terbukti menjadi peristiwa yang banyak mengacaukan perekonomian dunia selama beberapa dekade terakhir sehingga banyak menimbulkan persoalan. Bahkan dampak inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin jauh lebih besar dibandingkan dengan angka inflasi itu sendiri. Inflasi telah mendepresiai nilai kekayaan dan pendapatan riil masyarakat sehingga terjadi penurunan daya beli. Dalam kondisi demikian perusahaan dililit oleh biaya-biaya produksi dan pemasaran yang makin naik. Sehingga pendapatan perusahaan makin menurun. Hal ini berakibat pada terganggunya kelancaran pengembalian pinjaman perusahaan ke bank dan berdampak terhadap risiko kredit default. Tahun 2005 merupakan tahun yang sulit dan penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Beberapa indikator ekonomi makro penting yang melandasi penetapan sasaran inflasi dan arah kebijakan Bank Indonesia di awal tahun, ternyata mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan. Berbagai permasalahan mendasar di dalam negeri yang belum tertangani dengan baik di tengah kondisi melonjaknya harga minyak dunia dan siklus pengetatan moneter global telah berdampak buruk pada kestabilan ekonomi makro, yang tercermin dari memburuknya transaksi berjalan, melemahnya nilai tukar, dan tingginya inflasi IHK (Indeks Harga 24
Konsumen). Akibatnya, kinerja perekonomian 2005 yang sempat terakselerasi di awal tahun secara berangsurangsur mengalami perlambatan (LPPS BI 2005). Tahun 2008 tidak kalah burukya dengan tahun 2005. Kajian Bank Indonesia
April 2008 menginformasikan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2008 disebabkan oleh: pertumbuhan ekonomi yang lambat, dengan penyebab utama menurunnya tingkat konsumsi dan ekspor, melemahnya daya beli masyarakat, serta menurunnya permintaan luar negeri seiring dengan melambatnya ekonomi global. Penyebab lainnya adalah faktor sektoral yaitu
melambatnya kinerja sektor perdagangan sebagai respon atas melambatnya permintaan domestik karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak kenaikan harga bahan baku dan BBM. 2.4.2 Penyebab inflasi Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan liquiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi atau distribusi (kurangnya produksi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran Negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh pemerintah seperti fisikal (perpajakan/pungutan/intensif/disinsentif/), kebijakan pembangunan infrastruktur, dan regulasi. a. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya
permintaan
terhadap
faktor-faktor
Meningkatnya
permintaan
terhadap
faktor
produksi
produksi
itu
tersebut. kemudian
menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena 25
suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimana biasanya lebih disebabkan
oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya
likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi
di sektor industri keuangan.
b. Inflasi desakan biaya (cost push inflation) terjadi akibat adanya kelangkaan
produksi dan/atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai ke ekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll) bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yg sangat penting. 2.4.3 Asal inflasi Ditinjau dari asal terjadinya, maka inflasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: a
Domestic Inflation Domestic Inflation (inflasi domestik) adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestik). Kenaikan harga disebabkan karena adanya 26
kejutan (shock) dari dalam negeri, baik karena perilaku masyarakat
maupun perilaku pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan
yang secara psikologis berdampak inflatoar. Kenaikan harga-harga
terjadi karena absolut. Akibatnya terjadilah inflasi atau semakin
meningkatnya angka (laju) inflasi.
b
Imported Inflation
Imported Inflation adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena
adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri. Kenaikan harga didalam negeri terjadi karena dipengaruhi oleh kenaikan dari luar
negeri, terutama barang-barang impor atau kenaikan bahan baku industri yang masih belum dapat diproduksi di dalam negeri. 2.4.4 Penggolongan Inflasi Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation). Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat
27
sehingga orang tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi yang tidak terkendali (Hiperinflasi). Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun), 2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun) 3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun) 4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun).
2.4.5 Tingkat Inflasi Berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu: 1. Merayap (Creeping Inflation) 2. Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun), kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. 3. Inflasi menengah (Galloping Inflation) Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang arrinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. 4. Inflasi Tinggi (Hyper Inflation) Inflasi yang paling parah dengan dtandai dengan kenaikan harga sampai 5 atau 6 kali dan nilai uang merosot dengan tajam. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.
28
2.4.6 Mengukur Inflasi
Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan
sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:
Indeks harga konsumen (IHK) atau consumer price index (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh
konsumen.
Indeks biaya hidup atau cost-of-living index (COLI).
Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
Indeks harga barang-barang modal
Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.
2.4.7 Dampak Inflasi Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif- tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat
29
dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan
terpuruk dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi sangat merugikan. Kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 1990. Pada tahun uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun di 1990, 2003 -atau tiga belas tahun kemudian, daya beli uangnya mungkin hanya tahun
tinggal setengah. Artinya, uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang, tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Karena, untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Bagi orang yang meminjam uang dari bank (debitur), inflasi menguntungkan, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipatgandakan produksinya (biasanya terjadi pada pengusaha besar). Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan 30
produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan, bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut (biasanya terjadi pada pengusaha kecil).
Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu
negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
2.4.8 Peran Bank Sentral Terhadap Inflasi Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah. Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang independen. salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian , akan mendorong tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi) maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia. Salah peran bank sentaral juga ialah meminimalisir Inflasi, diantara ialah : 1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab 31
inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
• Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit
akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi. • Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah. Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi. • Peningkatan cash ratio: Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada
keputusan
dari
bank
sentral/pemerintah.
Dengan
jalan
menaikan
perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di
bank
sehingga
jumlah
uang
bank
yang
dapat
dipinjamkan
kepada
debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
32
2. Kebijakan Fiskal Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
• Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit. • Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan
mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang. 3. Kebijakan Non Moneter Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut: • Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras. • Menekan tingkat upah. tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi. • Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal. 33
• Pemerintah melakukan distribusi secara langsung. Dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET).
Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD. • Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara
melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain: o Penurunan nilai uang o Pembekuan sebagian simpanan pada bank – bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. • Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. • Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price atau Harga Patokan Setempat (HPS) terhdap produk-produk tertentu, seperti semen dan 9 bahan pokok yang dilakukan badan usaha logistic (Bulog). • Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing.
34
2.5 Kaitan Inflasi terhadap Pembiayaan Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan
oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Bank syariah sebagai salah satu pemain di industri keuangan perbankan tidak luput juga dari dampak inflasi. Berbeda dengan bank konvensional, transaksi
berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan bank syariah berhubungan langsung dengan sektor rill. Setiap pendanaan yang dikeluarkan harus terdapat Underlying transaction dibelakangnya. Ketika inflasi berlangsung sektor rill biasanya dihadapkan dengan dua kesulitan. Dari sisi produksi, biaya yang dibebankan perusahaan untuk produksi akan naik sehingga harga jual outputnya akan ikut naik. Sedangkan dari sisi permintaan, inflasi dapat menyebabkan, pendapatan rill masyarakat berkurang sehingga akan mengurangi demand terhadap barang dan jasa. Bank syariah seperti entitas bisnis lainnya tentu akan merespon ketidak daya dukungan sektor riil di saat inflasi dengan melakukan optimalisasi diversifikasi pendanaannya. Salah satu daripada kegiatan bank syariah ialah membiayaai kegiatan usaha atau yang sering kita sebut dengan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (M.Syafi‟I Antonio). Dalam hal ini pembiayaan mudharabah dan musyarakah ialah termasuk dalam pembiayaan yang berjenis investasi, dimana inflasi sangat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, baik investasi yang berbentuk fisik (materi) maupun pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi. Memahami seluk-beluk investasi sangat penting bagi para investor. Sebab, inflasi juga mempengaruhi nilai uang yang diinvestasikan oleh investor. Bila terjadinya inflasi investor akan enggan menanamkan modalnya disaat terjadinya inflasi karena bagi hasil yang didapat akan jauh berdeda dibandingkan dengan tidak terjadinya inflasi. 35
2.6 Penelitian Terdahulu
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai inflasi dan pembiayaan mudharabah,musyarakah.
36
37
38
2.7 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan pada landasan teori dari hasil penelitian sebelumnya serta
permasalahn yang dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut
disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:
Gambar 2.10
Kerangka Pemikiran Penelitian
BANK SYARIAH
MENGHIMPUN DANA
MENYALURKAN DANA
OTORITAS MONETER MEMBERI JASA
PEMBIAYAAN
MUDHARABAH
MUSYARAKAH
KEBIJAKAN MONETER
INFLASI
Dari Kerangka pemikan diatas dapat disimpulkan, dimana fungsi bank bank syariah yaitu,menghimpun dana, menyalurkan dana, memberijasa, menghimpun dana ialah dimana Bank Syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut deposan/ penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme bank syariah, sedangkan fungsi bank syariah dalam menyalurkan dana dimana dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan 39
musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam, dan salam parallel, istishna, dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Jadi fungsi ini sangat terkait
dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi. Sedangkan fungsi bank syariah dalam memberikan jasa dimana Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam me-laksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam
memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. Dalam menyalurkan dana Bank Syariah memberikan pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain Produk-produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah sangatlah banyak, dalam hal ini yang akan diteliti oleh penulis ialah pembiyaan Mudharabah dan Musyarakah, Mudharabah ialah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Faktor pengaruhnya peneliti menggunakan faktor inflasi, dimana dari bagan diatas ialah Bank Indonesia memiliki otoritas moneter, otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank 40
sentral. Ada berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank sentral untuk beberapa negara, terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa
entitas untuk mencetak uang kertas ataupun uang logam. Kemudian bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter, dimana kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.
Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya
peningkatan output keseimbangan. Adanya kebijakan moneter tersebut untuk menekan tingkat inflasi, yang mana bilamana inflasi meningkat akan mempengaruhi ketidak lancaran distribusi atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai ke ekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru, ini lah yang sering disebut dengan inflasi desakan biaya (cost push inflation) yang menjadi landasan adanya pengaruh inflasi terhadap pembiayaan mudharabah dan Musyarakah. Berbeda dengan bank konvensional, transaksi berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan bank syariah berhubungan langsung dengan sektor rill. Setiap pendanaan yang dikeluarkan harus terdapat Underlying transaction dibelakangnya. Ketika inflasi berlangsung sektor rill biasanya dihadapkan dengan dua kesulitan. Dari sisi produksi, biaya yang dibebankan perusahaan untuk produksi akan naik sehingga harga jual outputnya akan ikut naik. Sedangkan dari sisi permintaan, inflasi dapat menyebabkan, pendapatan rill masyarakat berkurang sehingga akan mengurangi demand terhadap barang dan jasa. Bank syariah seperti entitas bisnis lainnya tentu akan merespon ketidak daya dukungan sektor riil di saat inflasi dengan melakukan optimalisasi diversifikasi pendanaannya. Selain itu, pengendalian inflasi tidak hanya di kendalikan oleh pemerintah. Bank Indonesia selaku lembaga resmi yang bertugas untuk mengatur stabilitas nilai 41
rupiah, juga berperan aktif dalam membendung penurunan nilai rupiah. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan bank Indonesia dalam menyusun strategi baik itu dalam level mikro maupun makro. Pada akhirnya, program-program yang dikeluarkan oleh
pemerintah sebenarnya untuk memonitoring perkembangan inflasi di Indonesia. Adanya fenomena tingginya inflasi yang mana akan menaikan harga barang secara umum dan terus menerus, yang akan berpengaruh terhadap nasabah yg akan mengajukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena produk yang akan akan mengalami peningkatan harga yg sangat tinggi, dari harga yg tinggi dibiayaai
tersebut secara otomatis akan meningkatkan margin bagi hasil yg didapat antara bank dan nasabah, dan biaya yang akan dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan sedang tidak terjadinya inflasi. Baik menggunakan akad mudharabah yg modal 100% dari bank maupun akad musyarakah yg modalnya berasal dari kedua belah pihak. 2.8 Hipotesis Berdasarkan kerangka teoritis yang telah disajikan, hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Regresi satu adalah antara inflasi dengan pembiayaan Mudharabah, yaitu: H1 : Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah Ho : Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayan mudharabah Regresi dua adalah antar inflasi dengan pembiayaan musyarakah, yaitu: H2 : Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah Ho : Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah
42
