BAB II LANDASAN TEORI
A.
Definisi Dana Pensiun
Sesuai UU No. 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun” Dalam PP No. 77 Tahun 1992, Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sedangkan menurut PSAK No. 18, Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi-definisi diatas yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa lembaga dana pensiun didirikan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menjalankan fungsinya untuk mengelola dana milik peserta yang manfaatnya akan digunakan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun.
9
B.
Lembaga Keuangan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Di dalam UU No 11 tahun 1992 disebutkan bahwa Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan
yang
mempekerjakan
karyawan,
selaku
pendiri,
untuk
menyelenggarakan ProgramPensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau scluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; Sedangkan menurut PSAK No. 18, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku sendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. (PSAK No. 18) Dari peraturan-peraturan diatas, dijelaskan bahwa DPPK didirikan oleh orang atau badan usaha yang mempekerjakan karyawan, dan pesertanya terbatas pada perusahaan yg mendirikan DPPK tersebut dan Mitra Pendiri (apabila ada). Antara DPPK, mitra kerja (apabila ada) dan peserta harus memiliki hubungan industrial. sedangkan untuk Dewan Pengawas dan Pengurus ditunjuk sendiri oleh perusahaan pendiri DPPK.
10
Selain itu pada lembaga keuangan DPPK terdapat dua pilihan program pensiunnya yaitu 1.
Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
2.
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Untuk 1 (satu) DPPK tidak boleh menyelenggarakan 2 program
PPMP dan PPIP sekaligus akan tetapi kalau 1 Pendiri mau mendirikan 2 (dua) DPPK, 1 (satu) untuk program PPMP dan 1 (satu) untuk program PPIP, maka hal ini diperbolehkan. Usia pensiun dalam DPPK sudah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan peserta tidak bisa menentukan usia pensiunnya sendiri-sendiri, rata-rata DPPK yang ada di Indonesia ini menentukan untuk usia pensiun normal 55 tahun dan untuk usia pensiun dipercepat 45 tahun. Pada gambar 2.1 dijelaskan sumber iuran dana pensiun baik DPPK maupun DPLK, dimana 1.
Pemberi kerja
2.
Pemberi kerja dan peserta
11
Menurut Irmayanto (2002No. 230/KMK.017/1993 mengatur batas iuran maksimum 1.
Iuran peserta
: 7,5% x gaji dasar pensiun
2.
Iuran pemberi kerja
: 12,5% x gaji dasar pensiun
3.
Jumlah Iuran
: 20% x gaji dasar pensiun
Dalam DPPK dengan program PPIP, total iuran baik dari pemberi kerja maupun dari peserta (apabila Peserta diwajibkan membayar iuran) maksimal 20% dari PhDP (penghasilan dasar pensiun) [KMK 343/1998 Psl 16 (1)]. Sedangkan untuk PPMP manfaat pensiunnya tidak pasti tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembanganya, apabila hasil pengembangan 12
bagus, maka manfaat pensiunya pun akan bagus pula sedangkan apabila hasil pengembanganya kurang bagus, maka manfaat pensiunnya pun menjadi kecil. Dalam tabel dibawah ini dijelaskan lebih rinci mengenai perbedaan PPIP dan PPMP pada DPPK Tabel 2.1 Perbedaan PPIP dan PPMP pada DPPK
Keterangan
PPMP
PPIP
1. Penyelenggara
Hanya dapat diselenggarakan Dapat diselenggarakan baik oleh DPPK
2. Manfaat (MP)
oleh DPPK maupun DPLK
Pensiun • Besarnya
manfaat
pensiun • Besarnya manfaat pensiun
sudah pasti, ditentukan dalam
tidak
PDP dengan rumus tertentu.
tergantung dari besarnya
• Tidak ada risiko besarnya MP bagi peserta
pasti
iuran
(sangat
dan
hasil
pengembangan) • Ada
risiko
manfaat
besarnya
pensiun
bagi
peserta 3. Iuran Peserta
• Besarnya iuran peserta (apabila • Besarnya
iuran
peserta
ada) sudah pasti ditetapkan
(apabila ada) sudah pasti
dalam PDP
ditetapkan dalam PDP
13
• Besarnya iuran pemberi kerja • Besarnya iuran pemberi tidak
pasti
aktuaris,
dihitung
oleh
kerja
tergantung
dari
ditetapkan dalam PDP
kecukupan
pasti
untuk • Tidak ada risiko pendanaan
dana
memenuhi
sudah
kewajiban
bagi pemberi kerja
membayar MP yang besarnya sudah pasti • Ada risiko pendanaan (iuran) bagi pemberi kerja 4. Past Service Liability (PSL)
• Pada umumnya PSL diakui
• Tidak dikenal adanya PSL
• Konsekuensi pendanaan atas pengakuan PSL sepenuhnya menjadi
tanggung
jawab
pemberi kerja • Peserta tidak boleh dibebani pendanaan atas PSL 5. Kenaikan Pensiun
Manfaat Dalam PDP dapat dijanjikan Dalam
PDP
tidak
ada
kenaikan manfaat pensiun guna dijanjikan kenaikan manfaat mengimbangi kenaikan harga pensiun, sehingga nilai riil agar riil MP tidak habis termakan manfaat pensiun dapat habis
14
oleh inflasi 6. Surplus
termakan inflasi
• Apabila
terjadi
pendanaan
surplus • Tidak
(kekayaan
>
kewajiban akturia) • Pemberi
dikenal
adanya
surplus sepanjang masa kerja, pemberi kerja harus
kerja
dapat
menikmati surplus pendanaan
membayar iuran, sebesar yang telah ditetapkan PDP
(bisa terjadi pemberi kerja tidak perlu membayar iuran kerja
karena
telah
terjadi
surplus pendanaan) 7. Defisit
• Apabila
terjadi
defisit
• Tidak dikenal defisit
pendanaan (kekayaan untuk
• Disebut dana terpenuhi
pendanaan< kewajiban akturia)
apabila seluruh iuran telah
Pemberi
jatuh tempo telah dibayar
kerja
harus
menambah iuran
lunas ke Dana Pensiun
• Apabila defisit, iuran tambahan dapat
dibayar
lunas
atau
diamortisasi • Peserta tidak boleh dibebani iuran tambahan untuk menutup
15
defisit 8. Risiko Investasi
Pada pemberi kerja
9. Administrasi dana
Bersifat
kelompok
berkaitan
dengan
Pada peserta dan aspek
aktuaria
• Individual account • Iuran pemberi kerja dan
iuran
peserta
(apabila ada) dan hasil pengembangannya dibukukan untuk dan atas nama rekening masing-masing peserta sebagai MP 10. Laporan aktuaris
Mutlak diperlukan pada saat
Tidak diperlukan karena
pendirian, secara berkala, dan
kurang relevansinya
setiap
waktu
perubahan
apabila
peraturan
ada dana
pensiunyang
mengakibatkan
perubahan,
penggabungan,
pemisahan dana pensiun 11. Pembayaran bulanan
MP Ada 2 opsi
Harus
• Dibayarkan sendiri oleh
16
dialihkan
ke
perusahaan asuransi jiwa
DPPK atau • Dialihkan ke perusahaan
asuransi jiwa
12. Pajak atas MP
• Kalau MP dibayarkan sendiri oleh DPPK, pajak dikenakan setiap bulannya pada saat manfaat
dibayarkan
pada
peserta • Kalau pajak dialihkan kepada perusahaan pajak
asuransi
dikenakan
jiwa dimuka
beserta final atas dana yang dibelikan anuitas 13. Tanggung
jawab • Kalau
manfaat
peserta
Tanggung
jawab
pembayaran
dibayarkan
DPPK,
pembayaran MP secara
manfaat pasti
pendiri/ dana pensiun tetap
bulanan kepada peserta
bertanggung
dan
oleh
jawab
untuk
pihak-pihak
yang
memenuhi pembayaran MP
berhak atas MP beralih
kepada peserta dan pihak-
kepada
pihak yang berhak atas MP
asuransi jiwa. Kalau salah
sampai selesai.
pilih peserta dihadapkan
17
perusahaan
• Kalau
pembayaran
MP
dialihkan kepada perusahaan
pada risiko yang sangat tinggi
asuransi jiwa Sumber :
http://gusbandi.blogspot.com/2010/02/perbedaan-ppmpppip-pada-dppk.html
Pada tabel 2.1 jelas disebutkan bahwa PPMP hanya boleh menjadi program lembaga keuangan DPPK. Besarnya hasil akhir yang akan diterima oleh peserta sudah pasti jumlah nominalnya karena sebelumnya telah dihitung oleh aktuaris. Akan tetapi, belum pasti untuk PPIP karena jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta disetiap waktu nya berbeda-beda, besarnya gaji, jabatan peserta, bisa mempengaruhi hasil akhir dari program ini. Bagi peserta program dana pensiun akan lebih menguntungkan mengikuti program PPMP, karena apabila ada kekurangan bayar dana manfaat akan dibebankan pada iuran pemberi kerja, iuran hasilnya pun bisa berkembang, tidak termakan oleh inflasi, dan peserta juga tidak boleh dibebankan Past Service Liability (PSL). Akan tetapi hal ini merupakan suatu kerugian bagi pemberi kerja karena pemberi kerja harus mengeluarkan pengeluaran lebih untuk membayarkan dana pensiun pegawainya. Inilah sebabnya, mengapa lembaga dana pensiun dengan program PPMP mengalami penurunan dan tidak berkembang di Indonesia, sedangkan lembaga dana
18
pensiun dengan program PPIP mengalami kenaikan dan tetap bertahan di kondisi perekonomian Indonesia.
C.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Pada PSAK No. 18 dijelaskan bahwa “Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri, yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan” Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, “Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.” Perusahaan asuransi jiwa yang ingin mendirikan DPPK, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1.
Pemenuhan tingkat solvabilitas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang perasuransian selama 8 triwulan terakhir. Syarat ini dipenuhi dengan menyampaikan surat rekomendasi dari instansi pengawas usaha perasuransian, yang menunjukkan pertimbangan 19
mengenai
tingkat
solvabilitas
Perusahaan
Asuransi
Jiwa
yang
bersangkutan. (Ref: Pasal 3 butir 1 KMK 228/1993 Jo Pasal I KMK 802/1993); 2.
Pembuktian bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa memiliki kinerja investasi yang sehat (Ref: Pasal 3 butir 3 KMK 228/1993 Jo KMK 802/1993) dengan menunjukkan sekurang-kurangnya:
3.
Hasil yang memadai dari portofolio investasi;
4.
Penempatan investasi yg tidak menyimpang dari ketentuan tentang investasi yang berlaku di bidang perasuransian (Ref: Pasal 4 KMK 228/1993 Jo KMK 802/1993) dengan menyampaikan surat rekomendasi dari
instansi
pengawas
usaha perasuransian
yang menunjukkan
pemenuhan terhadap syarat di atas. (Pasal 9 ayat (1) KMK 228/1993 Jo KMK 802/1993); 5.
Pemenuhan tingkat pembatalan pertanggungan Perusahaan Asuransi Jiwa selama 2 (dua) tahun terakhir (Ref: Pasal 3 butir 4 dan Pasal 5 ayat (1) KMK 228 jo Pasal I KMK 802) dengan menyampaikan surat dari instansi pengawas
usaha
perasuransian
yang
menunjukkan
dipenuhinya
persyaratan yang terdiri pernyataan pendiri atas kesediaan untuk menyampaikan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi Perusahaan Asuransi Jiwa setiap triwulan (Ref: Pasal 3 butir 5 KMK
20
228/1993 Jo Pasal I KMK 802/1993); dan tah menjalankan usahanya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. Dan apabila yang akan mendirikan DPLK adalah bank umum, maka syarat harus dipenuhi antara lain: 1.
Pemenuhan tingkat kesehatan Bank dengan menyampaikan Surat rekomendasi yang menunjukkan pertimbangan Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan bank dan ketaatan pada ketentuan tentang investasi (Ref: Pasal 6 ayat (1) butir a s.d. d dan Pasal 9 ayat (1) KMK 228/1993 Jo Pasal I KMK 802/1993);
2.
Pernyataan Pendiri atas kesediaan untuk menyampaikan laporan tingkat kesehatan bank secara kesuluruhan serta aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan BMPK setiap triwulan. (Ref : Pasal 6 ayat (3) KMK 228/1993 Jo Pasal I KMK 802/1993).
Peserta DPLK adalah perorangan atau pribadi baik karyawan suatu lembaga atau perusahaan maupun pekerja mandiri. Pekerja Mandiri yang dimaksud adalah pekerja atas usaha sendiri yang bukan merupakan karyawan dari orang atau badan usaha.
21
D.
Akuntansi Dana Pensiun Pengertian akuntasi menurut warren dkk (2005:10) menjelaskan bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu system informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan
1.
Jurnal Pencatatan Akuntansi Dana Pensiun Pencatatan Transaksi Keuangan pada Dana Pensiun menurut Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan : KEP-2345/LK/2003 a.
Penerimaan iuran pensiun Akan dicatat dengan mendebet akun kas atau bank dan mengkredit akun iuran dana pensiun. Jurnal untuk mencatat penerimaan pensiun adalah sebagai berikut (Dr) Kas/ bank
b.
xxx
(Cr) Iuran Pensiun-Pemberi kerja
xxx
(Cr) Iuran Pensiun-Peserta
xxx
Pencatatan Pembayaran Manfaat Pensiun
Hak manfaat pensiun para peserta sebelum dibayarkan adalah kewajiban bagi dana pensiun yang dimasukkan ke dalam akun kewajiban akturia. Oleh karena itu, bila peserta pensiun dan 22
menerima hak manfaat pensiun, di dalam pencatatannya akan mengurangi kewajiban akturial dengan jurnal (Dr) Manfaat Pensiun
xxx
(Cr) Kas c.
xxx
Beban investasi Terdiri dari beban transaksi, beban transaksi, beban pemeliharaan tanah dan bangungan, beban pensyusutan bangunan, beban manajer investasi, dan beban investasi lain. Jurnal yang dibuat untuk mengakui beban tersebut adalah sebagai berikut Beban transaksi (dibayar tunai) (Dr) Beban investasi-transaksi
xxx
(Cr) Kas
xxx
Beban pemeliharaan tanah dan bangunan (dibayar tunai) (Dr) Beban invetasi-Pemeliharaan tanah dan bangunan xxx (Cr) Kas
xxx
Beban penyusutan bangunan (Dr) Beban Investasi-Penyusutan Bangunan Investasi
xxx
(Cr) Akumulasi Penyusutan Bangunan-Investasi Bangunan xxx Beban manajer investasi (dibayar tunai) (Dr) Beban Investasi-Manajer Investasi 23
xxx
(Cr) Kas
xxx
Beban Investasi lain (dibayar tunai) (Dr) Beban Investasi-Beban Investasi lain
xxx
(Cr) Kas
d.
xxx
Beban Operasional Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor
KEP-2345/LK/2003,
beban
operasional
terdiri
dari
gaji/honor karyawan, pengurus, dan dewan pengawas, beban kantor, beban pemeliharaan, beban penyusutan, beban jasa piihak ketiga, dan operasional lain. Jurnal yang dibuat untuk mengakui beban tersebut adalah sebagai berikut Gaji/honor karyawan, pengurus dan dewan pengawas 9dibayar tunai) (Dr) Beban operasional-gaji/honor karyawan
xxx
(Dr) Pengurus dan dewan pengawas
xxx
(Cr) Kas
xxx
Beban kantor (dibayar tunai) (Dr) Beban operasional – Beban kantor (Cr) Kas
xxx xxx
Beban Pemeliharaan (dibayar tunai) 24
(Dr) Beban Operasional – Beban Pemeliharaan
xxx
(Cr) Kas
xxx
Beban Penyusutan (Dr) Beban operasional –Beban Penyusutan
xxx
(Cr) Akumulasi Penyusutan
xxx
Beban Jasa Pihak Ketiga (dibayar tunai) (Dr) Beban Operasional – Beban jasa Pihak Ketiga
xxx
(Cr) Kas
xxx
Beban Operasional lain (dibayar tunai) (Dr) Beban Operasional – Beban Operasional lain
xxx
(Cr)Kas e.
xxx
Pencatatan Pendapatan Pendapatan pada dana pensiun terdiri dari pendapatan bungan, pendapatan
dividen,
pendapatan
sewa,
laba/rugi,
pelepasan
investasi, dan pendapatan investasi lain. Jurnal yang dibuat untuk mengakui pendapatan adalah sebagai berikut Pendapatan bunga (Dr) Kas/ piutang hasil investasi
xxx
(Cr) Pendapatan investasi bunga
xxx
Pendapatan dividen (Dr) Kas/ Piutang hasil investasi 25
xxx
(Cr) Pendapatan Investasi-Dividen
xxx
Pendapatan Sewa (Dr) Kas/ Piutang hasil investasi
xxx
(Cr) Pendapatan investasi sewa
xxx
Laba/ rugi pelepasan investasi (dicatat bersamaan dengan transaksi penjualan investasi, diambil contoh investasi dalam saham, posisi, laba) (Dr) Kas/ Piutang investasi
xxx
(Dr) Beban investasi-transaksi
xxx
(Cr) Saham
xxx
(Cr) Laba pelepasan investasi
xxx
Pendapatan investasi lain (Dr) Kas/ Piutang hasil investasi (Cr) Pendapatan investasi-pendapatan investasi lain
2.
xxx xxx
Laporan Akuntansi Dana Pensiun Laporan akuntansi dana Pensiun, baik program PPMP dan PPIP mencakup antara lain: a.
Laporan aktiva bersih merupakan laporan yang menggambarkan kekayaan bersih dana pensiun yang tersedia berdasarkan nilai wajar untuk membayar
26
manfaat kepada peserta. Komponen aktiva bersih dana pensiun adalah sebagai berikut: 1)
Aktiva berupa investasi, aktiva lancar diluar investasi, aktiva operasional dan aktiva lain-lain. Investasi pada aktiva bersih harus dinilai berdasarkan nilai wajar sebagaimana diatur dalam
surat
keputusan
menteri
keuangan
Nomor
76/KMK.017/1995 tentang laporan keuangan. Sedangkan aktiva operasionalnya disajikan berdasarkan nilai buku. 2)
Kewajiban berupa kewajiban jangka pendek, dimana besarnya aktiva bersih adalah selisih antara jumlah aktiva dana pensiun dengan kewajiban selain kewajiban manfaat pensiun yang belum jatuh tempo. Total seluruh aktiva dana pensiun tidak termasuk past service liability yang belum jatuh tempo, dikurangsi seluruh kewajiban, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk memenuhi kewajiban manfaat pensiun pada tanggal pelaporan.
b.
Laporan perubahan aktiva bersih merupakan laporan yang dapat memberikan informasi mengenai perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun serta menguraikan
27
penyebab terjadinya perubahan dari suat periode tertentu. Dalam uraian tersebut dipisahkan antara lain : 1)
Penambahan aktiva bersih dana pensiun yang terdiri dari pendapatan investasi, peningkatan atau penurunan investasi, iuran jatuh tempo, pendapatan di luar investasi, pengalihan dana dari dana pensiun lainnya.
2)
Pengurangan aktiva bersih dana pensiun terdiri dari beban investasi, beban operasional, beban di luar investasi dan operasional, manfaat pensiun, dan pengalihan dana ke dana pensiun lain. Laporan ini harus disajikan dengan format standar.
c.
Neraca, merupakan laporan
yang menggambarkan
keadaan
keuangan dana pensiun pada saat tertentu dan terdiri dari kekayaan atau aktiva yang dimiliki serta kewajiban yang harus dipenuhi. Laporan ini berazas utama biaya historis khusus untuk investasi yang ditentukan juga nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai selisih penilaian investasi (SPI) d.
Perhitungan hasil usaha Menggambarkan hasil usaha dana pensiun pada periode yang bersangkutan. Supaya hasil usaha dapat memberikan informasi yang jelas, maka harus dipisahkan antara unsur pendapatan dan 28
beban dan juta antara kegiatan investas dan kegiatan diluar investasi. Komponen perhitungan hasil usaha dana pensiun adalah sebagai berikut:
e.
1)
Pendapatan investasi
2)
Beban investasi
3)
Beban operasional
4)
Pendapatan dan beban lain-lain
Laporan arus kas laporan ini dapat memberikan infonrasi kepada para pemakai laporan keuangan yang mengevaluasi perubahan aktiva bersih dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan penggunaan kas. Agar dapat menggambarkan kondisi kas sejelas-jelasnya maka laporan ini terdiri dari
f.
1)
Arus kas kegiatan investasi
2)
Arus kas kegiatan operasional
3)
Arus kas kegiatan pendanaan
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan-laporan tersebut. Catatan atas laporan ini perlu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
29
1)
Penjelasan umum mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode pelaporan seperti : nama pendiri dana pensiun dan mitra pendirinya (jika ada); kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun, jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan; jenis program pensiun; iuran yang berasal dari peserta (jika ada); dll
2)
Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan
3)
Penjelasan singkat mengenai kebijaksanaan akuntasi yang penting
4)
Penjelasan mengenai kebijaksanaan investasi
5)
Penjelasan mengenai kebijaksanaan pendanaan
6)
Rincian pembayaran manfaat pensiun untuk tahun berjalan
7)
Rincian portfolio investasi
8)
Perhitungan hasil usaha dana pensiun sebagai dasar perhitungan pajak yang terhutang
Menurut surat keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2959/LK/1995 dan PSAK No. 18, asumsi dasar yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :
30
a.
Pembukuan secara akrual. Agar dapat memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban yang belum dibayar serta pembayaran pembayaran dimuka yang memberikan manfaat dimasa yang akan dating.
b.
Penerapan prinsip kelangsungan usaha yang berkesinambungan.
31
