BAB II LANDASAN TEORI A. Teori Efektivitas Hukum
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.1 Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif2 Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf
kepatuhan
masyarakat
terhadap
hukum,termasuk
para
penegak
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, ”taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyrakat dalam pergaulan hidup.”3 Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer.Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 1 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 Hal 67. 2 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal.375 3Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal.7
1
hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.4 Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias mengatakan bahwa : An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti between the formal legal system and the operative legal system is secured by 1. The intelligibility of it legal system. 2. High level public knowlege of the conten of the legal rules 3. Efficient and effective mobilization of legal rules: a. A commited administration and. b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the
public and effective in their resolution of disputes and. 5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal
rules and institutions.5 Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto 6 sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:
4Salim H.S dan Erlies Septiani, op.cit.,Hal 308. 5 Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 6Ibid.
2
1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan yang bersangkutan. 3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai
dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa. 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila : 1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target 2. Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh orang yang menjadi target hukum 3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target
hukum. 4. Undang-undang
sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan
dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.7 Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.8
7 Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011,Hlm 7171, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit., Hal 308
3
Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.9 Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.10 Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personal force (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.11 Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (law in action ) dengan hukum dalam teori (law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara law in the book dan law in action.12 8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996, Hal. 20 9Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303 10 Hans Kelsen, General Teory of Law and State, Translete by Anders Wedberg , New York: Russel and Russel , 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa’at, Teori Hans KelsenTentang Hukum,ctk. Kedua , Konstitusi Press, Jakarta, 2012, Hal 39-40 11 Robert B seidman, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett, 1972, Hlm 9-13. 12 Soleman B Taneko, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press , Jakarta, 1993, Hal 47-48.
4
Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oeh tiga pilar, yaitu: a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan b. Peraturan hukum yang jelas sistematis. c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.13 B. Tinjauan Umum Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah pengganti dari Undang-Undang No 16 Tahun 1967 tentang pokok-pokok kehutanan yang merupakan undang-undang yang lama produk warisan dari era orde baru yang tidak maksimal karena adanya konflik lahan antara pengusaha yang diberi izin oleh era orde baru dengan masyarakat, disisi lain dengan ditandainya menurunnya luas area hutan di Indonesia. Dalam doktrin ilmu kehutanan, narasi kebijakan kehutanan dalam pembangunan apabila dikaitkan dengan lapangan persoalan dilapangan menurut Peter Gluck sebagaimana dikutip oleh Duerr Dab Duerr dijelaskan bahwa kayu sebagai unsur utama (Timber Primacy), kelestarian Hasil (sustained yeld), jangka panjang (the long term), dan standar mutlak(absolute standart). Doktrin sustained yeld dianggap sebagai inti dari ilmu kehutanan yang didasarkan pada etika hutan yang membantu menghindari maksimalisasi keuntungan sepihak dan eksklusif serta menghargai hutan yang penting bagi kehidupan manusia.14 Selama ini memang kayu adalah salah satu hasil hutan yang utama dalam pemanfaatan hasil hutan yang di jadikan komonditas utama,
13 Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11. 14 Hariadi Kartodihardjo, Hutan Negara Didalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat: Doktrin, Fakta dan Implikasinya Bagi Kelestarian Hutan, Center For Forestry Organization Capacity and Institution Development , IPB dalam Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dan Kehutanan, Hal 108
5
sehingga unsur utama adalah kayu berlaku di semua negara yang mempunyai hutan yang luas Terkait dengan penulisan tesis ini maka penulis akan menuliskan Pasal– Pasal dalam mengoptimalisasikan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini: 1. Pasal 1 merupakan penjelasan umum dan hal-hal terkait dengan
kehutanan, sebagaimana dijelaskan: a) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawsan hutan dan hasil hutan yang diselenggrakan secara terpadu. b) Hutan adalah suatu kesatuan ekositem berupa hamparan lahan yang
berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. c) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan atau ditunjuk
oleh pemerintah dan dipertahankan keberadaannya. d) Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak
dibebani atas hak atas tanah. e) Hutan hak adalah hutan yang berada pada hutan yang dibebani atas
hak atas tanah. f) Hutan adat adalah hutan yang berada pada wilayah masyarakat hukum
adat. g) Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai tugas pokok
memproduksi hasil hutan. h) Hutan lindung adalah kawasan pokok yang mempunyai tugas dalam
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatiur tata air, mencegah banjir, mencegah erosi,mencegah instrusi air laut dan memilihara kesuburan tanah. i) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang
mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. j) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan cirri tertentu yamg
mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan serta berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan
6
k) Kawasan hutan pelestarian adalah hutan dengan ciri khas tertentu
yang mempunyai fungsi pokokperlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta lingkungannya. l) Taman buru adalah kawasan yang ditetapkan sebagai tempat wisata
berburu. m) Hasil hutan adalah benda-benda non hayati, non hayati dan
turunannya beserta jasa yang berasal dari hutan. n) Pemerintah adalah pemerintah pusat. o) Menteri adalah menteri yang diserahi tugas yang bertanggung jawab
di bidang kehutanan. 2. Pasal 2 adalah penyelenggaraan kehutanan berasakan manfaat dan lestari,
kerakyatan dan keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. 3. Pasal 3 adalah penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran
yang proporsioanal. b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi,
fungsi lindung, fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yangb seimbang dan lestari. c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan
keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan; e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 4. Pasal 4 adalah penguasaan hutan oleh negara yang bertujuan untuk
kemakmuran rakyat dalam memperhatikan hak-hak rakyat. 5. Pasal 5 Hutan berdasarkan statusnya ada dua yaitu hutan hak dan hutan
negara. 6. Pasal 6, fungsi hutan ada 3 yaitu: konservasi, lindung dan produksi.
7
7. Pasal 7, fungsi hutan konservasi adalah sebagai kawasan suaka alam,
kawasan pelestarian dan taman buru. 8. Pasal 8, pemertintah menetapkan kawasan tertentu untuk tujuan khusus
yaitu: penelitian, pengembangan, pendidikan dan religi 9. Pasal 11, maksud dan tujuan dari perencanaan hutan untuk tercapainya
penyelenggaraan kehutanan 10. Pasal
20, dalam penyeusunan rencana kehutanan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan lainnya
pemerintah
11. Pasal 21 pengelolaan kehutanan adalah: tata hutan dan penyusunan
pengelolaan hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam. 12. Pasal 24 ,Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawsan hutan
kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional 13. Pasal 25, Pemanfaatan hutan dan Taman berburu disesuaikan dengan
undang-undang. 14. Pasal 26, pemanfatan hutan lindung sebagai daerah pemungutan kayu,
pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil bukan kayu berdasrkan izin. 15. Pasal 29, yang memperoleh izin usah dalam pemanfatan kawasan hutan
adalah orang atau koperasi. 16. Pasal 30, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat setiap badan
usaha milik negara atau daerah harus memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan diwajibkan bekerja sama dengan koperasi dan masyarakat setempat 17. Pasal 41, rehabilitasi hutan dilakukan dengan kegiatan yaitu: reboisasi,
penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif. 18. Pasal 46, penyelenggaran perlindungan hutan dan konservasi alam
bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsinya dapat tercapai secara optimal. 19. Pasal 48, pemerintah mengatur perlindungan kawasan hutan baik diluar
maupun di dalam kawasan. 20. Pasal 56, penyuluhan kehutanan dan pendidikan kehutanan dimaksud
untuk mengembangkan sumeber daya manusia kehutanan yang terampil dan berahlak baik.
8
21. Pasal 59, pengawasan kehutanan bertujuan untuk menilai. menelusuri
pengurusan kawasan hutan, agar tujuannnya tercapai dalam pembenahan kedepannya. 22. Pasal 69,masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang
dihasilkan hutan. 23. Pasal 71, gugatan perwakilan, masyarakat berhak mengajukan ke
pengadilan dan atau ke penegak hukum terhadap kerusakan hukum yang merugikan kehidupan masyarakat. 24. Pasal 74, penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui
pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa
para
25. Pasal 75, penyelesaian sengeketa di luar pengadilan tidak berlaku
terhadpa tindak pidana yang telah diatur di Undang-undang ini,dan penyelesaian sengketa diluar pengdilan berfungsi untuk meyepakati ganti rugi. 26. Pasal 77, penyedikan selain dari Kepolisian Republik Indonesia, ditujuk
pula pejabat PPNS(pejabat pegawai negeri sipil) sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 27. Pasal 78, Ketentuan Pidana, pelanggaran pasal 50 akan dikenai dengan
pidana penjara sekaligus denda. Secara filosofi pembentukan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan didasari pertimbangan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat, serbaguna bagi umat manusia sehingga wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang atau yang akan datang.15 C. Tinjauan Kerusakan Hutan
Kerusakan hutan adalah gambaran dari pemaknaan hutan di Indonesia, lazimnya kalau berbicara soal hutan di Indonesia maka penjabarannya adalah kerusakan hutan dan berkurangnya luas hutan yang semakin tahun ke tahun berkurang dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Kerusakan hutan disebabkan 15 Ahmad Redi, op.citHlm,.73.
9
oleh beberapa faktor antara lain kebakaran hutan, illegal logging, perambahan hutan secara illegal, khusus kebakaran hutan sendiri member dampak bagi masyarakat luas. Dampak kebakaran hutan dan lahan yang menonjol adalah terjadinya kabut asap.16mengganggu kesehatan dan sistem transpotasi darat, laut dan udara
Herman Hidayat dalam bukunya mengatakan bahwa:17 Pengelolaan hutan yang salah adalah penyebab utama dari kerusakan hutan selama rezim soeharto. Ada tiga faktor yang berperan, sebagian besar, di dalam rata-rata kerusakan hutan yang tinggi. Pertama tingkah laku para politisi dan sikap pengambilan keputusan di dalam pemerintahan Soeharto, dengan dukungan dari sistem internasional yaitu membentuk dan mendorong faktor yang beragam yang memberi kontribusi atas kerusakan hutan tropis. Kedua kelengahan dalam pengawasan diantara aparat kehutanan baik di pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip pengelolaan hutan yang lestari. Ketiga kurangnya penegakan hukum dan pemebrian sanksi yang tegas terhadap pengusaha swasta baik domestik atau transnasional yang melanggar peraturan industri kehutanan. Perusakan hutan bisa dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena mempunyai dampak yang dapat dirsakan secara regional, nasional atau internasional. Sebagai contoh yang terjadi di daerah lerang gunung Muria bahwa kerusakan hutan disana sangat cukup parah dan mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang memakan korban jiwa. Ada empat kategori perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan hutan. Diantaranya yaitu: 1.
Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
2. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karna kelalaian subyek
hukum meliputi, manusia dan atau badan hukum.
16S. Andy Cahyono1, Sofyan P Warsito1, Wahyu Andayani1 dan Dwidjono H Darwanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebakaran Hutan di Indonesia, (Factor Affecting Forest Fire In Indonesia and Policympliction), Jurnal Sylva Lestari, Vol 3, 2015, Hlm.104.
17 Herman Hidayat,op.cit., Hlm, 90.
10
3.
Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam (misalnya, gempa bumi, letusan gunung, banjir, dan sebagainya)
4. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan Hama dan penyakit
pohon.18 Data pengelolaan daerah aliran sungai pemali Jawa Tengah menunjukkan kawasan Muria mengalami degradasi dari tahun ke tahun. Total luas hutan di kawasan itu 69.812,08 ha, terdiri atas hutan Jepara 21.516,406 ha namun 17.954 ha atau 83% diantaranya gundul, termasuk 3.962,66 ha hutan lindung.Di kabupaten Pati 47.338 ha, namun 38.344 atau 81% rusak, termasuk 1.425 ha hutan lindung. Sementara di kabupaten Kudus, 83% atau 1.940 hutan rusak, termasuk 53,93 Ha hutan lindung.19 Faktor-faktor penting yang menyebabkan kerusakan hutan dilereng gunung Muria adalah illegal logging, kebakaran hutan dan penggunaan kawasan hutan rakyat yang tidak sesuai fungsinya . kebakaran hutan dalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. 20 Efek dari kebakaran hutan sangat berbahaya dan vital daripada kerusakan lain yang ada dihutan, dalam sekejap hutan akan habis dan asap yang di timbulkan tidak hanya menggangu warga hutan atau penghuni hutan lainnya tetapi daerah-daerah yang berdekatan karena arah angin yang membawa angin tersebut ke daerahnya. Ada beberapa penyebab yang membuat hutan menjadi terbakar, bahwa kebakaran hutan terjadi bila tiga unsur yaitu panas, bahan bakar dan oksigen bertemu. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tak ada, maka kebakaran hutan tak akan terjadi. Karena oksigen terdapat hampir merata
18Alam Setya.Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, PT Rineka Cipta, Jakarta , 1997, Hlm.5. 19 http//www.Bpsda-seluna.jatengprov.go.id. Diakses pada tanggal 5 januari 2015, Pukul 14.00 WIB 20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
11
disemua wilayah, hanya dua unsur lainnya, yaitu panas dan bahan bakar yang dibahas : 1. Panas
Dalam kebakaran hutan, unsur ini hanya berperan pada masa kemarau, terutama kemarau panjang. Hampir diseluruh Indonesia musim Kemarau terjadi setiap tahun, pada bulan-bulan tertentu yang dapat diperkirakan sebelumnya. Musim kemarau panjang umumnya datang setiap 5-10 tahun sekali, kecuali untuk Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya bagian Selatan (Merauke), musim kemarau panjang terjadi setiap tahun. Erat kaitannya dengan panas adalah sumber api. Umumnya disepakati bahwa 90 % sumber api yang mengakibatkan kebakaran hutan berasal dari manusia, sedangkan selebihnya berasal dari alam. a) Sumber api yang berasal dari manusia digolongkan menjadi: 1) Pertama adalah Yang diyatakan secara sengaja, dalam kaitannya dengan perladangan, pengembalaan ternak, perburuan binatang liar, persiapan penanaman (perkebunan, kehutanan). 2) Kedua tindakan iseng (untuk kesenangan), balas dendam terhadap petugas kehutanan, mengalihkan perhatian petugas (untuk dapat mencuri hasil hutan ditempat lain), pembuatan api unggun, dan lain-lain. Api yang berasal dari kebakaran ladang, menurut hasil penelitian Nana-Supriatna di Sumatra Utara, memberikan andil 54 % terhadap terjadinya kebakaran hutan. Angka tersebut nampaknya berlaku untuk daerah lain diluar Pulau Jawa.Perlu dicatat, bahwa penggunaan api untuk perladangan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain tak terhindarkan namun tentu saja tak harus mengakibatkan kebakaran hutan, asal terkendali.Yang tak disegaja, seperti api dari kereta api, pekerja hutan, pengunjung objek wisata hutan, obor, puntung rokok, perkemahan, dapur arang, dan lain-lain. 3) Faktor alam, misalnya api yang timbul karena terjadinya petir, meletusnya gunung berapi dan api abadi. Api dari petir sangat jarang mengakibatkan kebakaran hutan, karena terjadinya justru pada musim penghujan. Api abadi juga kecil peluangnya mengakibatkan kebakaran hutan karena disekeliling api letusan gunung, apalagi letusan gunung dimusim kemarau, dapat dibilang jarang terjadi, dan karenanya juga jarang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Dengan demikian, sumber api kebakaran hutan di Indonesia hampir 100% berasal dari manusia21. 2. Bahan Bakar Bahan bakar merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab kebakaran hutan.Di Taman Nasional Wasur, Irian Jaya, misalnya, kemarau 21http//www.kehutanan.org, diakses Diakses pada tanggal 5 januari 2015, Pukul 14.00 WIB.
12
panjang dan juga kebakaran hutan, terjadi setiap tahun diareal yang luas. Namun kebakarannya tidak pernah besar, karena serasah hutan yang menjadi bahan bakar tipis saja. D. Tinjauan Penegakan Hukum 1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum
Pengertian penegakan hukum menurut Dictionary of Law Complete Editionadalah sanksi hukum; pelakasanaan kontra prestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pelanggar ketentuan perundangan yang ada dan diputus pada tingkat pengadilan baik berupa denda maupun pembekuan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas industri. 22Keith Hawkins mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance (pemenuhan) dengan conciliatory style (perdamaian) sebagai karakteristiknya dan sactioning (sanksi) dengan penal system (penghukuman) sebagai karakteristiknya.23Penegakan hukum (Law Enforcement)dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan berkaitan dengan berbagai aspek atau faktor penegakan hukum itu sendiri, termasuk dengan manusianya baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya. Dalam pembahasan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep Lawrance Meir Friedman, mengenai tiga unsur sistem hukum (Three Element of Legal System) yaitu terdiri atas:24 a) Struktur (Structure); b) Substansi (Substance); c) Kultur Hukum (Legal Culture)
22 M. marwan dan Jimmy, Dictionary of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hlm, 399-400. 23 Daud Silalahi, Journal Masalah Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung, 1994 Hal 1 24Achmad Ali, Keterpurukan Hukum dI Indonesia(penyebab dan Solusinya), Cet kesatu,Ghalia Indonesia , Jakarta, 2002. Hlm 7
13
Menurut Satjipto Rahardjo sebagaiamana yang dikutip Yogyanto Daru Sasongko“Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hakim. Tujuan hakim
yang
membuat
nilai-nilai
moral,
seperti
keadilan
dan
kebenaran.”25Menurut Alam setia zain dalam sistem penegakan hukum nasional pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia selaku anggota masyarakat.26sedangkan Penegakan hukum menurut soejono adalah keseluruhan proses penanganan pidana sejak dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan (termasuk pra-penuntutan), pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum dan eksekusi.27 Tugas penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan,
walaupun
di
dalam
kenyataan
di
Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer.28 Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo
(keyakinan)
dalam
penegakan
hukum.29
Menurut
Soetandyo
Wigjosoebroto sebagaiamana dikutip dalam tesis Yogyanto Daru Sasongko pemikiran yang positivistik logalistikadalah sebuah konsep hukum yang dalam ilmu hukum disebut sebagai “ilmu hukum yang telah dipositifiskan”atau “hukum positifatau yang dalam istilah klasik
bahasa latin disebut ius
25 Yogyanto Daru Sasongko(tesis),op.cit.,Hlm 43 26 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 18 27 Soejono, kejahatan & penegakan Hukum di Indonesia, Rineke Cipta , Jakarta 1994, Hlm 3 28 Soerjono Soekanto, Factor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, edisi kedua ctk kedua belas, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm,7-8 29 Satjipto Rahardjo,op.cit Hlm, 191-192.
14
constitutum yakni hukum yang telah dibentuk.30Suharto yang dikutip R.Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman damai dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.31Menurut JM. Van Bemmelen, tujuan utama semua bagian hukum ialah menjaga ketertiban, ketenangan, kesehjahteraan dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.32 Pada hakekatnya hukum mengandung konsep atau ide yang digolongkan sebagai salah suatu yang abstrak. Kedalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial 33. Berbicara soal penegakan hukum maka kita akan membayangkan tentang sebuah ide atau konsep yang mengarahkan pada suatu tindakan yang benar dan adil bagi semua kalangan, apabila semua ide dan konsep itu terwujud maka dapat dikatakan itu adalah sebuah proses penegakan hukum.Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan atau ide-ide hukum menjadinkenyataan.34 Sistem penegakan hukum nasional harus dipandang dan ditempatkan sebagi bagian dari sub sistem hukum nasional. Sebagai subsistem hukum nasional, 30Yogyanto Drau Sasongko.op.cit, Hlm, 42. 31 R Abdussalam, Penengakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Gagas Mitarcatur Gemilang, 1997, Hlm, 18. 32 JM Van Bemmelen, Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel, Diterjemahkan oleh Hassan, Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bina Eka Cipta , Cetakan Pertama 1984 33Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis, Ctk Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm, vii 34 Satjipto Rahardjo Masalah Penegakan Hukum, Suatau Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, Hlm,, 24-29
15
sistem penegakan hukum tidak saja menentukan tercapai atau tidaknya tujuan hukum nasioanal tetapi juga instrument byang menjamin dinamika isi sitem hukum .35 Kepastian hukum (rechtszekerhied, legalcertainy) merupakan asas penting dalam
tindakan
hukum
(recht
shandeling)
dan
penegak
hukum
(rechtshandhaving, law enforcement).36Efektivitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.37 Menurut pandangan dari sisi normatif penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum ini cara seperti ini disebut sebagai model mesin otomat dan pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomat. Di sini hukum dilihat dari variable yang jelas dan pasti dan terlihat sederhana. Pandangan dari sisi normatif memang sangat sederhana dikarenanakan pandangan ini hanya menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum dan penegakannya sesuai dengan peranturan
atau
undang-undang
yang
megatur
sanksi
pelanggaran
tersebut.Menurut soerjono soekanto agar upaya hukum berjalan dengan baik dan sempurna, maka paling sedikit harus ada 3mpat faktor yang harus dipenuhi: a) Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri. b) Petugas yang menerapkan atau menegakan.
35 Edi Setiadi, Pemberdayaan Peran Dan interaksi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan, Disertasi, 2005, Hlm, 95. 36 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat, edisi Kesatu, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm 342 37 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 62.
16
c) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksaan kaedah
hukum. d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup praturan tersebut.38
Agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka keempat elemen tersebut harus berjalan seiring dan serasi.
39
sebagaimana
hasil
dikutip
oleh
hartiwiningsih
dalam
Leden marpaung disertasinya
mengatakan40: Penegakan hukum tidak berlangsung dalam suasana vakum atau kekosongan sosial adalah tiadanya proses-proses di luar hukum yang secara bersamaan berlangsung dalam masyarakat.proses-proses tersebut adalah seperti ekonomi politik. Penegakan hukum berjalan ditengah-tengah berjalannya proses-proses tersebut. Dengan dikeluarkannya undang-undang misalnya maka tidak simsalabim maka segalanya menjadi persis seperti dikehendaki oleh undang-undang itu. hubungan kompetitif tarik-menarik dan dorong-mendorong antara hukum dan bidang, serta proses lain diluarnya tetap saja terjadi. Apabila dilhat dari sisi sosiologis penegakan hukum bertolak belakang dengan sisi normatif, penegakan hukum secara sosiologis memerlukan pengkajian yang sangat lama dan memerlukan perjuangan dalam menentukan kebenaran dalam penegakannya, Barda Nawawi Arief “mengatakan dilihat dari kacamata normatif memang permasalahan yang sangat sederhana, namun apabila dilihat dari kacamata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan memerlukan sebuah perjuangan.”41 Marc Galanter dalam Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip olehHartiwiningsih mengatakan bahwa: 38 Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta 1980, Hlm 14 39ibid 40Hartiwiningsih, Hukum Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Ctk kesatu, UNS Press, Surakarta, Hlm, 61-62. 41Barda Nawawi Arief,op.cit.,Hlm,. 225.
17
Penegakan hukum tidak sesederhana yang kita duga, melainkan bahwa penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan pada kenyataan komplek. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas itu diabaikan, sedangkan dalam ilmu empirik tidak dapat mengabaikannya. Sosiologi hukum berangkat dari kenyataan yaitu melihat dari berbagia kenyataan, kompleksitas, yang ada dalam masyrakat dan bagaimana kenyataan itu membentuk maksud dengan melihat hukum dari (from the order to telescope), “ujung lain dari teleskop”oleh karena itu memasukan komplesitas tersebut kedalam pemahaman dan analisis, maka dalam sosiologi hukum, penegakan hukum itu bersifat logis universal, melainkan variable.42 Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus diperhatikan dalam
penegakan
hukum.
Penegakan
hukum
merupakan
kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untulk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor tersebut adalah: a) Faktorhukumnya sendiri. b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum. c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan
ditetapkan. e) Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada
karsa manusia didalam pergaulan hidup.43 2. Tinjauan Penegakan Hukum di bidang Kehutanan.
42Hartiwiningsih,op.cit
43 Soerjono Soekanto,op.cit.,Hlm, 307.
18
Andi Hamzah menyebutkan istilah penegak hukum dalam bahasa Indonesia selalu diasosiasikan
dengan force sehingga ada yang berpendapat bahwa
penegak hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuatdengan kebiasaan masyrakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim.44 Lemahnya hukum di indonesia menjadikan indonesia sebagai sarang dari berkembangnya praktek tindak kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa orang Indonesia sendiri.Olof kinberg dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan daripada ketidaknormalan atau ketidakmatangan si pelanggar (the expression of an offender abnormality or immaturity) yang lebih memerlukan tindakan perawatan (treatment).45 Korupsi, kolusi dan nepotisme seakan terus berkembang tiada henti. Salah satunya adalah dengan maraknya perusakan hutan yang terjadi di indonsia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kesadaran, maka perlu adanya penegakan hukum di bidang kehutanan yang diposisikan sebagai penjaga kestabilan hutan. Menurut Abdul Hakim, lemahnya penegakan hukum kehutanan terjadi, antara lain disebabkan: a) Mentalitas aparat kehutanan sendiri. b) Jumlah aparat kehutanan yang
tidak
memadai
dibanding scope
tanggung jawab dan luasnya wilayah yang harus diawasi. c) Intervensi negatif aparat di luar kehutanan(Kepolisian Republik
Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia). d) Tuntutan percepatan waktu di industri kehutanan.
44 Andi Hamzah, Penegak Hukum Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, Hlm. 61. 45Muladi dan Barda Nawawi arief, Bunga Rampai Hukum Pidana , Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 13.
19
e) Perilaku pengusaha atau cukong yang memilih bisnis kehutanan melalui
jalan pintas.46 Asas penyelenggaraan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah mafaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehuatan sudah ada pasal-pasal yang mengatur atas kerusakan hutan. Pasal 47 Undang-Undang kehutanan meyebutkan bahwa perlindungan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia,ternak, kebakaran, dayadaya alam, hama serta penyakit. b) Mempertahankan serta menjaga hak-hak negara masyarakat dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubuingan dengan pengelolaan. Penegakan hukum di bidang kehutanan tidak hanya terpaku pada pada masyarakat yang melakukan kerusakan hutan, tetapi juga pada pejabat terkait yang melakukan kesalahan mengeluarkan izin terhadap penebangan hutan. Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada dasarnya belum mengatur tentang tindak pidana kehutanan yang melibatkan PNS, Sehingga aturan hukum yang dijadikan menindak pelaku PNS masih mengacu pada Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.47 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan akan perizinan pemanfatan hutan yang dalam penggunaan kawasan hutan lindung dan produksi untuk kepentingan bangunan liar di luar kehutanan dilakukan melalui izin pinjam pakai kawasan hutan, untuk kegiatan penambangan dalam kawasan lindung hanya dapat dilakukan melalui tambang
46Abdul Hakim, Pengantar Hukum Kehutanan,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm,194. 47Wartiningsish,op.cit.,Hlm, 55.
20
tertutup. Menurut Wartiningsih penerbitan izin yang bertumpu pada prosedur administrasi termasuk dalm lingkup pelayanan publik.48 Lebih lanjut seperti yang dikemukakan N.M. SPELT dan J.B.J.M.Ten Berge yang dikutip Adrian Sutedi, “bahwa izin merupakan instrument atau alat kekuasan negara yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu untuk memberikan suatu kegiatan yang sebenarnya dilarang”
49
Izin tersebut dalam kehidupan sehari-hari terkadang di
salah gunakan dalam sebuah kepentinga-kepentingan bagi diri sendir natau sebuah kelompok.Indonesia menganut kedua-belas prinsip pokok, yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum atau Rechtstaat, dalam arti yang sebenarnya. Adapun kedua-belas prinsip pokok tersebut, adalah: Supremasi Hukum ( Supremacy of Law); Persamaan dalam Hukum (Equality before The Law); Asas Legalitas (Due Process of Law); Pembatasan Kekuasaan; Organ-organ Eksekutif Independen; Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak; Peradilan Tata Usaha Negara; Peradilan Tata Negara (Constitutional Court); Perlindungan Hak Asasi Manusia; Bersifat Demokratis (Democratische rechtsstaat) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat); dan 12. Transparansi dan Kontrol Sosial.50 A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam setiap negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Laws, yaitu: 1. Supremacy of Law.
Supremasi dari hukum, yang berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). 2. Equality before the Law. 48Ibid. 49 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika , 2010, Hlm, 170 50 H.F. Abraham Amos, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hlm, 89.
21
Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang. 3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak–hak asasi manusia dan
jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.51 Pelanggaran terhadap izin sesuai unsure-unsur yang terkandung pada setiap negara hukum yang dikemukakan A.V Dicey akan terlaksana apabila ada ketaatan pada setiap individu yang ada di dalam negara, termasuk juga ketaatan dan kepatuhan dalam meneriam sebuah aturan termasuk aturan dari UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemaknaan dari penegakan hukum di bidang kehutanan adalah pengawasan, perlindungan dan pemberiian izin yang sesuai dengan yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengawasan hutan dalam pemaknaan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah mencermati, menelusuri pelaksanaan pengelolaan hutan yang optimal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. perlindungan hutan adalah melindungi fungsi hutan masing-masing yaitu: a) Fungsi hutan produksi b) Fungsi hutan lindung. c) Fungsi hutan konservasi.
Penegakan hukum di bidang kehutanan akan optimal dalam menanggulangi kejahatan yang merusak hutan,apabila ada daya dukung dari pihak-pihak yang bergantung pada hasil hutan. Menurut Bonger Kejahatan adalah perbuatan yang sangata anti sosial dan memperoleh pertentangan dengan sadar oleh negara
berupa
tindakan).52Kejahatan menyimpang
dari
pemberian atau
penderitaan(hukuman,
tindakan
seseorang
atau
kriminal sekumpulan
adalah
sanksi
atau
perilaku
yang
masyarakat.
Perilaku
51Ibid., Hlm, 4. 52 M.A.W, Bonger, Inleiding Toot de Criminologie, Diterjemahkan oleh Koesnoe, dkk, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm.25
22
menyimpang
tersebut
beretentangan
dengan
aturan-aturan
normatif.53
merupakan suatu bentuk Pengawasan, perlindungan dan pemberian izin akan berjalan dengan baik sebagai pemaknaan penegakan hukum yang optimal berdasarkan Undang-Undang jika didukung oleh sumber daya manusia yang baik. 3. Tindak Pidana Kerusakan Hutan
Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan telah mengkualifikasikan berbeagi bentuk tindak pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, yang mana dalam Pasal 50 tersebut menjelaskan perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana oleh Pasal 78 ayat 1,2 dan ayat 3: a) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan b) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. c) Setiap orang dilarang: 1) Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan
hutan secara tidak sah; 2) Merambah kawasan hutan. 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius
atau jarak sampai dengan: (a) 1500(Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; (b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di
daerah rawa. (c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai. (d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai (e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
53 Muladi dan Barda Nawai Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, Hlm, 148.
23
(f) 30 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang
terendah dari tepi pantai. 4) Membakar hutan 5) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 6) Menerima, membeli atau menjual, menerimatukar, menerima titipan,
menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 7) Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau
eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri 8) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak
dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 9) Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk
secara khusus. 10) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang. 11) Membawa
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
12) Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan
kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan 13) Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan
satwa liar yangtidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. d)
Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerapan sanksi perbuatan dalam Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan
telah diatur dalam Pasal 78, menurut Suriansyah Murhaini yang dapat ditindak pidanakan sebagai kejahatan yang diancam hukuman penjara melipuiti perbuatan:
24
a) Merusak sarana-prasarana perlindungan hutan serta menimnbulkan
kerusakan hutan, tindak pidana ini diatur dalam Pasal 78(1) UndangUndang Nomor 41 ttahun 1999 Tentang Kehutanan,yaitu barang siapa dengan sengaja merusak sarana prasara perlindungan hutan dan dengan sengaja menimbulkan kerusakan hutan. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut maka dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak lima ratus rupiah. Untuk perbuatan merusak sarana-prasarana hutan hanya dikenakan kepada perorangan, sedang perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan dikenakan pada orang atau korporasi/bandan hukum. b) Membakar Hutan. Tindak pidana membakar hutan ini dapat terjadi karena kesengajaan dan arena kelalaian yang menimbulkan kebakaran hutan. Bagi seseorang yang sengaja membakar hutan diancam pidana dengan hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah. sedangkan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh kelalaian maka diancam dengan hukuman penjara paling lama lima(5) tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah. Sesuai dengan Pasal 78 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. c) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal.
Dalam Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan diesebutkan bahwa barang siapa melakukan penebangan poho, memanen, memungut hasila hutan atau didalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenangdiancam pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar rupiah. Termasuk dalam perbuatan inin adalah menjual dan membeli, merima tuakar atau titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secar tidak sah. d) Melakukan peanambangan atau eksplrorasi serta ekploitasi bahan
tambang tanpa ijin. Perbuatan yang tercantum dalam Pasal 78 (5) jo Pasal 38 (4) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan adala barang siapa melakukan penambangan dengan pola terbuka dikawasan hutan lindung dalam bentuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi atau ekploitasi barang tambang tanpa ijin dari menteri, diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima(5) milyar rupiah. e) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan.
Perbuatan ini diancam dalam pasal ini adalah barang siapadengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan yang tidaka dilengkapi
25
bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, diancam pidana penjara paling lama Lima(5) tahun dan denda paling banyak sepuluh (10) milyar rupiah Pasal 78 (6) jo Pasal 50 (3). f) Menggembalakan ternak.
Perbuatan yang diancam dengan ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja menggembalakan ternak di kawasan hutan yang ditunjuk secara khusus oleh pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. g) Membawa alat-alat berat tanpa ijin.
Perbuatan yang diancam ketentuan ini adalah barang siapa dengan sengaja membawa alat berat atau alat-alat lainnya yang tak lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam pidana penjatra paling lama lima (5) tahun dan dendan paling banyak lima (5) milyar rupiah berdasarkan Pasal 78 (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Apabila alat-alat yang di bawa lazim digunakan tanpa ijin untuk menebang pohon , memotong, membelah hutan, namun tanpa ijin pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan dan denda paling banyak satu milyar rupiah. Pasal 78 (9) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 h) Membuang benda-benda yang berbahaya.
Rumusan delik pidana dikategorikan dalam ketentuan ini barang siapa dengan sengaja membuang benda-bendan yang dapat menyebabkan kebakaran, kerusakan atau membahyakan kelangsungan fungsi utan diancam pidana penjara paling lama tiga (3) bulan dan denda paling banyak satu milyar rupiah Pasal 78 (10) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. i) Membawa satwa liar dan tumbuh-trumbuhan yang dilindungi
Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara meneurut ketentuan Pasal 78 ayat 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu barang siapa dengan sengaja menegeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Undang-Undang tanpa ijin pejabat yang berwenang, diancam penjara paling lama tiga (3) tahun dan denda paling banyak tiga milyar rupiah.54 54 Suriansyah Murhaini, op.,cit., Hlm.,28.
26
Menurut Hadi Cutro sebagaimana dikutip Suriansyah Murhaini dalam bukunya, suatu perbuatan dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan diancam dengan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. 55 Sebuah perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau lingkungannya maka perbutan tersebut pantas menerima sanksi atau hukuman selama perbuatan tersebut sudah ada atau tertuang di dalam Undang-Undang dilarang E. Penelitian yang Relevan
Dalam Penelitian yang relevan penulis belum menemukan penelitian yang meneliti tentang optimalisasi Undang-Undang kehutanan yang melakukan studi kasus di kawasan lereng gunung Merapi. No Nama
Judul
Hasil penelitian
Persamaan dan perbedaan
1
Implementasi Undang-Undang No41 Tahun 1999 Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan dan Menjaga Kelestarian Hutan(Studi Kasus KPH Banyumas Timur
Dalam penelitiannya implementasi UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat di jadikan peningkatan dalam pendapatan dan tebukanya senuah lapangan kerja sehingga menambah penghasilan bagi warga
Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang mengkaji UndangUndang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dalam penerapannya di hutan yang berada disuatau daerah, perbedaannya adalah penelitian
55Ibid.
27
Handoyo cipto, S.H., 2008 Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semaranag
2
28
Susilowati, Magister kenotariatan, Universitas Sebelas Maret Tahun 2015
Penguasaan dan Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Oleh perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan Surakarta(Berdasarka n Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah Diperbaharui dengan Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
sekitar hutan yang mempunyai wawasan lingkungan, akan tetapi ada maslah yang di hadapi dalam penerapan kegitan yang yang bergerak dalam bidang pembinaan masyarakat. Dalam kegiatan itu belum tercermin dan melibatkan partispasi masyarakat dan tidak terdapat sinergi dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Hasil penelitiannya adalah tentang tanah kawasan hutan yang bersengkta pada KPH Surakarta dan cara-cara yang digunakan oleh Perhutani dalam menanggulangi adanya sengketa tanah yang ada di wialayah tersebut, macam-macam
penulis mengkaji tentang keoptimalan UndangUndang dalam mengatasi kerusakan hutan yang ada di kawasan hutan Gunung Muria. Dan tesis milik saudara handoyo mengkaji tentang penerapan programprogram Perhutani yang kurang optimal di Kawasan KPH Banyumas Timur Persamaannya adalah tentang mengkaji UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perbedaanya adalah letak studi kasus atau tempat yang berbeda dan fokus penelitiannya tentang sengketa tanah sedangkan
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang),
F. Kerangka Pemikiran
29
sengketanya adalah sengketa tenurial, okupasi dll
penulis fokus pada kerusakan hutan yang bisa diakibatkan oleh kebakaran hutan, penjarahan atau illegal logging dan sengketa tanah kawasan hutan konflik tenurial
Keterangan: Undang-Undang Dasar 1945 adalah patokan dari lahirnya semua UndangUndang. Di dalam Pasl 33 di sebutkan bahwa bumi dan air dan kekeayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menekankan tanggung jawab negara berdasarkan kesejahteraan rakyat melalui Pasal tersebut. Implementasi pasal tersebut kemudian diimplementasikan ke Undang-Undang kehutanan Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah UndangUndang mengatur regulasi semua aspek yang berhubungan dengan hutan akan tetapi, dalam perkembangan zaman perubahan sosial dari masyarakat membawa sebuah tuntutan dalam mengoptimalisasikan undang-undang tersebut. Dengan bertambahnya kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau Jawa di lereng Gunung Muria, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalisasikan sebuah undang-undang menjadi baik adalah penegakan hukum dan sosialisasi peraturan yang berhubungan dengan Undang-Undang tersebut. Indonesia adalah negara hukum jadi apabila Undang-Undang Kehutanan belum optimal maka akan tidak berwibawa Undang-Undang tersebut.
30
