BAB II LANDASAN TEORI A. Produk dan jenis kegiatan usaha Bank Syariah Dengan prosedur kegiatan usaha yang didasarkan hukum Islam, maka bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur’an dan hadis. Menurut Muhammad (2004:8) bentuk produk dan kegiatan usaha tersebut adalah: 1. Produk Simpanan Bank Syariah Bank Syariah mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil yang kompetitif dalam rangka keadilan, kebaikan,dan tolong-menolong. Produk simpanan bank syariah antara lain yaitu : a. Tabungan Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan itu.
5
6
b. Deposito Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah. c. Giro Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan. d. Investasi Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
7
2. Kegiatan bank syariah Dengan prosedur kegiatan usaha yang didasarkan pada hukum Islam, maka bentuk usaha dan pinjam-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur’an dan Hadis. Menurut Muhammad (2004:8) bentuk-bentuk usaha tersebut adalah : a. Prinsip Simpanan Prinsip simpanan ini dikenal dengan istilah wadiah, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpan dana bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan Giro wadiah dan tabungan wadiah. b. Prinsip Bagi Hasil Dalam prinsip ini dikenal tiga istilah yaitu: 1) Musyarakah, perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha.Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Yang tidak harus sama dengan bagian modal masing-masing pihak.
8
2) Mudharabah, perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhhya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. 3) Muzara’ah, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen. Prinsip Mudharabah dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito, sementara prinsip Musyarakah dan Muzara’ah digunakan sebagai dasar pengembangan pembiayaan. c. Prinsip Pengembalian Keuntungan Secara sederhana merupakan jual beli, yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau asset dengan menggunakan uang sebagai media. Macam-macam dari jual beli ini adalah: 1) Al Musawamah, jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambilnya. 2) At Tauliah, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (Tauliah) atas barang atau asset.
9
3) Al Murabahah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. 4) Al Muwaddhah, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, atau dengan kata lain Al Muwadhaah merupakan bentuk kebalikan Al Murabhahah. 5) Al Muqayadhah, merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (barter). 6) Al Mutlaaq, yaitu bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang. 7) Ash Sharf, adalah jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang (money Exchange). 8) Ba’i Bithaman Ajil, menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. 9) Ba’i as-Salam, yaitu proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara advance manakala penyerahan barang dilakukan kemudian. 10) Ba’i Al-Istishna’, yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau sesuatu perjanjian jual-beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk pembiayaan.
10
d. Prinsip Sewa (Ijarah) Ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan menyewakan yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Ada tiga jenis Ijarah yaitu : 1) Ijarah Mutlaqah (Leasing), proses sewa menyewa yang biasa ditemui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari 2) Ba’I Ut-Ta’jiri (Hire Purcharse), suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga sebagian dari padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur. 3) Musyarakah Mutanaqisah (Decreasing Participation), kombinasi antara Musyarakah dengan Ijarah (perkongsian dengan sewa). Prinsip ini dijadikan dasar pengembang produk pembiayaan. e. Prinsip pengambilan fee / jasa Prinsip ini dapat dibagi menjadi empat yaitu : 1) Al Kafalah (Guarantee), yaitu suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
11
2) Al Wakalah, perjanjian pemberi kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan sesuatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa. 3) Hiwalah, pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain. 4) Al Jo’alah, suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas. Prinsip ini dijadikan dasar pengembangan produk jasa layanan (services). f. Prinsip biaya administrasi Prinsip biaya administrasi atau Al Qard Al Hasan (Benevolent Loan),yakni perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman.
12
Tabel berikut ini menunjukan produk perbankan syariah secara ringkas. Tabel 2.1 Konsep Syariah dalam Bank Syariah Nama Prinsip
Jenis Produk Syariah
Penerapan dalam sistem perbankan
Keterangan
Simpanan
Al Wadiah
Current Account Saving Account
Al Wadiah dapat dikombinasikan dengan Al Mudharabah untuk investasi,dengan Al Wakalah untuk pembukaan L/C, dengan Al Kafalah untuk garansi
Bagi Hasil
Al Mudharabah Al Musyarakah Al Muzara’ah Al Musaqat
Investment Account Saving Account Project Financing Plantation Credit Financing
Pengambilan Keuntungan
Bai Al Murabahah Bai Bithaman Ajil Bai At Ta’jiri Bai As Salam Bai Al Istishna
Trade Financing Letter Of Credit Trade Financing
sewa
Ijarah Bai At Ta’jiri Musyarakah Mutanaqisah
Leasing Hire Purchase Decreasing Participation
Pengambilan fee
Al Kafalah Al Hiwalah Al Jo’alah Al Wakalah
Guarantee Debt Transfer Special Service Letter of Credit
Kebajikan
Al Qard Al Hasan
Benevolent Loan
(Tabarru)
Sumber: Muhammad 2004:12
Biaya administrasi hanya dapat diambil untuk factor yang menunjukan terjadinya kontrak seperti biaya notaris, materai dan peninjauan proyek
13
B. Bagi Hasil (Syirkah) Menurut Muhammad (2002:85) Sistem Bagi Hasil adalah “suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola”. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerimaan dana. Bentuk produk yang mendasarkan prinsip bagi hasil adalah Mudharabah dan Musyarakah. Mudharabah biasa digunakan sebagai dasar untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) dan pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan. Menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001:139) terdapat beberapa factor yang mempengaruhi bagi hasil yaitu: a. Faktor Langsung 1) Investment rate, merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
14
3) Nisbah (Profit Sharing Ratio) Salah satu cirri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui diawali perjanjian. b. Faktor Tidak Langsung 1) Penentu butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (Profit and Sharing). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank,hal ini disebut revenue sharing. 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. C. Tata Cara Pemberian Imbalan Bagi Hasil Menurut Karnaean Perwataatmadja dan M. Syafi’I Antonio dalam “Apa dan Bagaimana Bank Islam”. Tata cara pemberian imbalan kepada para pemegang rekening giro wadiah,rekening tabungan Mudharabah, dan rekening deposito mudharabah biasanya diatur sebagai berikut :
15
a. Mula-mula bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank Islam itu mengendap dalam satu tahun sehingga bias dipergunakan untuk kegiatan usaha bank, menurut statistik, dana dari simpanan giro wadiah hanya mengendap kurang dari 70%, tabungan mudharabah 100%, dan deposito mudharabah 100%, apabila kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100%, dan apabila lebih dari satu tahun berarti lebih dari 100%. Prosentase dana yang mengendap ini menunjukan prosentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank. b. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah masing-masing “dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank” menurut jenis giro wadiah, tabungan mudharabah, dan depositi mudharabah sesuai dengan jangka waktunya. Caranya ialah dengan mengalihkan prosentase dana yang mengendap dari masing-masing jenis simpanan dengan jumlah simpanan yang terjadi menurut jenisnya itu. c. Tahap ketiga, bank menetapkan jumlah “pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing jenis simpanan dana”. Caranya dengan mengalihkan hasil bagi dari jumlah “dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut masing-masing jenis”. Dengan jumlah dana simpanan yang berhak atas bagi hasil bank seluruhnya, dengan jumlah “pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan” yang diperoleh seluruhnya.
16
d. Tahap keempat, bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana, sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. e. Tahap kelima, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening
menurut
jenis
simpanannya
sebanding
dengan
jumlah
simpanannya. D. Dana Bank Syariah Pertumbuhan suatu bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil atau besar, dengan masa pengendapan yang memadai, sebagai lembaga keuangan maka dana merupakan masalah bank yang paling utama, tanpa dana yang cukup maka bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dalam pandangan syariah, uang merupakan alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value), berbeda dengan perbankan berbasis bunga dimana ”uang mengembangbiakan uang”, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar
(primary
economic activities), baik secara melalui transaksi perdagangan, manufaktur, sewa-menyewa, dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui pernyertaan modal guna melakukan salah satu seluruh kegiatan usaha tersebut.
17
Menurut Dahlan Siamat (1999:85) keberhasilan bank dalam melakukan penghimpunan dana dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu: a. Kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan b. Jaminan kemanan oleh bank atas dana nasabah c. Ketepatan waktu yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus selalu tepat waktu d. Pelayanan yang diberikan bank kepada penyimpan dana e. Pengelola dana yang hati-hati. Berdasarkan prinsip yang telah diuraikan diatas, menurut Zainul Arifin (2002:53) Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga dalam bentuk : a. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin kemanan dan pengembaliannya (guaranteed deposit) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagai resiko (non guaranteed account) untuk investasi umum (general investment account / mudharabah mutlaqah) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut. c. Investasi khusus (special investment account / mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.
18
Dengan demikian sumber dana bank syariah menurut Zainul Arifin (2002:53) terdiri dari: 1. Modal Inti (Core Capital) Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari: a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham: sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru. b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari. c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui Rapat Umum Pemegang Saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.
19
2. Kuasi Ekuitas (Mudharabah account) Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahib al mal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelola bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik atas usaha yang dilakukan. Menurut Zainul Arifin (2002:55) berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukan sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa: 1. Rekening Investasi Umum Dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account). Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1,3,6,12,24 bulan dan seterusnya. 2. Rekening Investasi khusus Dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintahan atau lembaga keuangan lainnya) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyekproyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki.
20
3. Rekening Tabungan Mudharabah Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang (monetary form), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadi’ah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM. 4. Dana Titipan (wadi’ah atu non remunerated deposit) Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang pada umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktuwaktu. E. Penggunaan Dana Setelah dana pihak ketiga (DPK) telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi Intermediarynya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini, bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan.
21
Menurut Muhammad (2004:54) “pengalokasian dana bertujuan untuk mencapai tingkat resiko yang rendah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas yang aman”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka alokasi dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank (Muhammad 2004 : 55) yaitu : a. Earning Assets Earning Assets adalah “aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan”. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas: 1) Pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (musyawarah) 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al Ba’i) 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah dan wa Iqtina Ijarah Muntahiah bi Tamlik) 5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
22
b. Non Earning Assets Non Earning Assets adalah“aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan”, terdiri dari : 1) Aktiva dalam bentuk tunai (cash assets) Cash asset atau dalam bentuk tunai terdiri dari uang tunai dalam vault, cadangan likuiditas (primary reserve) yang harus dipelihara bank sentral, giro pada bank, item-item tunai yang masih dalam proses penagihan (collections), cash assets penting untuk mendukun fungsi simpanan pada bank. 2) Pinjaman (Qard) Pinjaman Qard Al Hasan merupakan salah satu kegiatan bank Syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. 3) Penanaman Dana dalam Aktiva Tetap dan Investasi (Premises and Equipment). Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank, untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya, seperti gedung, kendaraan, dan perlatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabah.
23
F. Mudharabah 1. Pengertian Mudharabah Menurut Muhammad (2004:188) pengertian Mudharabah adalah sebagai berikut: “Mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”. 2. Jenis-jenis Mudharabah Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:97) adalah sebagai berikut: a. Mudharabah Mutlaqah Mudarabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pihak pertama (Sahibul maal) dan pengelola dana/pengusaha (mudharib) yang cangkupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi, jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. b. Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Dimana pengelola dana (mudharib) dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.
24
Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, Menurut Syafe’I Antonio (2001:97) pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada : a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. b. Deposito special, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, missal murabahah saja atau ijarah saja. 3. Mudharabah dalam Perbankan Dalam perbankan Islam, perjanjian Islam mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak: 1. Para nasabah penyimpan dana (depositors) sebagai shahib Al-mal 2. Bank sebagai suatu Intermediary 3. Pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Syarat Utama yang menyangkut perjanjian mudharabah bagi perbankan Islam adalah : a. Pemodal dan Pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum dan keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
25
b. Sejumlah uang yang harus diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk menginvestasikan dalam aktivitas Mudharabah . Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang serta harus diserahkan kepada mudharib untuk melakukan usaha, dan diketahui jenisnya ( mata uang ). c. Besarnya nisbah pembagian hasil ditentukan pada saat ijab Qabul dan akad Mudharabah. Mudharabah menjadi tidak sah jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu pihak saja atau keuntungan yang diambil oleh salah satu tidak sah jika keuntungan hanya diperoleh oleh salah satu tidak sesuai dengan kesepakatan. d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dengan resiko yang disepakati di awal perjanjian. e. Pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan sebagian atau seluruh modal. f. Jika terjadi kerugian, maka shahibul maal menanggung kerugian tersebut dan Mudharib tidak mendapat apa-apa.
26
4. Manfaat Al Mudharabah Manfaat dari Al Mudharabah menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001:97) adalah sebagai berikut : a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabahpendanaan secara tetap,tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benarbenar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah,sekali pun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Dengan melakukan aktivitas yang bersifat mudharabah
ini menurut
Muhammad Syafi’i Antonio (2001:29) ada beberapa rukun yg harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah,yaitu : a. Pemilik Modal (shahibul maal) b. Pengelola Dana (bank atau Midharib) c. Modal d. Nisbah keuntungan e. Akad / sighat
27
G. Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah Syariah
Moral
Sosial
Ekonomi
Politik
Akuntansi Syariah Tujuan: * Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (al falah) * Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu sehubungan denga pihakpihak yang terikat pada aktivitas ekonomi,yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagai bentuk ibadah.
Tekhnik
Manusia
Pengukuran
Pemegang Kuasa + Pelaksana
Kepentingan : Tujuan Zakat
Dasar : Moralitas /etika berdasarkan hukum Tuhan
Penentu dan distribusi laba Pembayaran pajak * Taqwa Pengungkapan * Kebenaran Kepentingan : Pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai dengan Syariah. * Halal * Bebas Bunga * Zakat * Shadaqah * Upah pegawai * Pencapaian Tujuan Bisnis * Menjaga Lingkungan
*Pertanggung Jawaban
28
H. Pengaruh Dana Mudharabah Terhadap Tingkat Bagi Hasil Prinsip dasar dalam penentuan Dana Mudharabah adalah sesuai dengan sifatnya sebagai simpanan dana yang dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan dimana hasil keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pihak penabung dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Pertimbangan dalam menentukan tingkat bagi hasil adalah kondisi persaingan dengan bank lain sehingga dapat bersaing dengan mengumpulkan dana pihak ketiga dengan dana mudharabah secara optimal.Selain itu Semakin meningkat perkembangan dana mudharabah yang didapat maka akan berpengaruh pada tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah akan semakin besar pula. AKTIFITAS BANK UMUM SYARIAH
FUNDING
PENABUNG
FINANCING
BANK NISBAH
NISBAH
Pembiayaan (Mudharib)
Mendapatkan bagi hasil
Pemberian keuntungan
Fluktuatif (mengikuti profit
(bagi hasil dan margin)
Bank) Pendapatan Bank :Fluktuatif (mengikuti pendapatan bank yang diperoleh dari nasabah pembiayaan)
Yusak Laksmana (2009:19)
29
Penjelasan :
Nasabah dana (penabung dan deposan) menyimpan dananya di Bank. Dalam memberikan keuntungan kepada penabung dan deposan, bank syariah menghindari mekanisme yang memastikan pemberian imbalan, karena secara syariah hal ini kurang pas. Nasabah dana akan mendapatkan keuntungan bukan berupa bunga, namun berupa keuntungan bagi hasil dari bank. Bagi hasil penabung dihitung berdasarkan proporsi tertentu yang disebut nisbah, yaitu pembagian porsi keuntungan antara bank dan nasabah.
Bank sebagai pengelola dana akan menyalurkan kembali dana yang diperolehnya
ke
masyarakat
dalam
bentuk
pembiayaan.
Penyaluran
pembiayaan oleh bank kepada nasabah membolehkan bank mendapatkan keuntungan. Keuntungan pembiayaan bagi bank berasal dari bagi hasil usaha yang dibiayai, margin dari pembiayaan jual beli, dan biaya sewa dari pembiayaan sewa.
Keuntungan bagi hasil yang diterima dari usaha yang dibiayai tidak bisa dipastikan didepan oleh bank. Sama seperti pola bagi hasil penempatan dana oleh nasabah, maka dalam pembiayaan bagi hasil bank juga akan mendapatkan keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Besarnya rupiah yang akan diterima bank bergantung pada pendapatan usaha nasabah yang dibiayai.
Dengan demikian, keuntungan bank syariah bukan berasal dari pendapatan selisih bunga kredit
dikurangi bunga tabungan/deposito,
melainkan berupa pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, dan pendapatan
30
biaya sewa. Pendapatan bank berupa bagi hasil akan sangan mungkin naik ataupun turun mengikuti naik turunnya pendapatan nasabah. Berikutnya pendapatan bank tersebut akan dibagihasilkan kepada para penabung dan deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil.
Sangat mudah bagi seorang penabung atau deposan untuk memantau kinerja suatu bank syariah melalui bagi hasil yang diterimanya setiap bulan. Jadi Kesimpulannya, Jika dana mudharabah yang diperoleh dari pihak
ketiga naik (tabungan dan deposito) maka dana pembiayaan yang diberikan kepada mudharib untuk dikelola semakin besar, maka pendapatan yang diterima pun akan semakin besar, jika pendapatan besar maka akan membuat bagi hasil kepada pihak ketiga pun semakin besar. Ini menjelaskan bahwa dana mudharabah mempengaruhi Tingkat bagi hasil.
