BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI A. Dasar - Dasar Pajak 1. Pengertian Pajak Menurut Djajadiningrat

yang dikutip oleh Siti Resmi (2009:1)

mendefinisikan pajak sebagai berikut : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan dari suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksanakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahtraan secara umum. Pengertian pajak menurut Mhj Smeets sebagaimana dikutip oleh Suksino Agoes dan Estralita Trisnawati (2009:04) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutama melalui normanorma umum, dapat dipaksakan, tanpa adanya kompensasi yang dapat ditunjukan secara individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) yang dikutip oleh Gunandi (2009:13) adalah sebagai berikut : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6

http://digilib.mercubuana.ac.id/

7

2. Fungsi Pajak Dalam pengertian pajak diatas secara teoritis dan praktis dapat dilihat fungsi pajak dalam pembangunan sebagaimana dikemukakan oleh Siti Resmi (2009:3) sebagai berikut : a. Pajak sebagai sumber keuangan negara (budgeter). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. b. Pajak sebagai alat pengatur (reguler). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social, ekonomi serta pencapaian tujua-tujuan tertentu diluar keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengaturan adalah : 1)

Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi jual beli barang mewah.

2)

Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula.

3)

Tarif pajak ekspor sebesar 0%

4)

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti indudtri semen, rokok, baja dan lain-lain.

5)

Pembebasan pajak penghasilan atas sisa usaha hasil koprasi.


8

6)

Perlunya tax holiday, dimaksud untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

B. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak. 1. Stelsel Pajak Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu : a.

Stelsel nyata (rill). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan).

b.

Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang, sebagai contoh; penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c.

Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan pada Stelsel nyata dan Stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dapat dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun dihitung berdasarkan sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besar pajak sesungguhnya lebih


9

kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali. 2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pungutan pajak, yaitu : a.

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh

penghasilan

Wajib

Pajak

yang

bertempat

tinggal

diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar. b.

Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dieilayahnya tanpaememrhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c.

Asas Kebangsaan Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. System Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan a.

Official Assessment System Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan


10

dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada fiskus. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut : 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus 2) Wajib pajak bersifat pasif 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. b.

With Holding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo,2004:7-8). Sasaran pengenaan pajak dapat dibedakan dalam dua sasaran, yaitu : 1) Pajak dikenakan pada sumber yang mengeluarkan yang disebut pajak atas sumber. Pajak yang dikenakan pada sumbernya pada umumnya mudah masuknya, lazimnya sumber itu adalah badan yang membayar hasil, diberi hak memotong pajaknya atas hasil yang akan dibayar. Badan yang melakukan pemotongan pajak bertindak

sebagai

kepanjangan

tanggan

pemerintah,

seharusnya menyetorkan pajak itu dalam kas Negara


dan

11

2) Pajak yang dikenakan pada subyek yang menerima atau mendapat penghasilan. Pajak-pajak yang dikenakan pada subyek (baik perseorangan maupun badan) yang menerimanya, dikenakan dengan surat ketetapan pajak, dan pemasukannya tidak pajak atas sumber diatas. c.

Self Assessment System Menurut Siti Resmi (2009 : 12) Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan self assessment system diperlukan persyaratan untuk menunjang keberhasilan dan pelaksanaan system ini adalah : 1) Kesadaran Wajib Pajak (tax Consciusness) artinya Wajib Pajak dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya sepeti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutangnya 2) Kejujuran

Wajib

pajak

artinya

Wajib

Pajak

melakukan

kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, karena didalam system ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.


12

3) kemauan membayar pajak dari wajib pajak wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan dalam membayar pajak terutangnya. 4) kedisiplinan

wajib

pajak

wajib

pajak

dalam

melakukan

perpajakanya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. C. Pajak Penghasilan 1.

Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan dan kegiatan. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-undang pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

2.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah : a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap.


13

b. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasialan sejenisnya. c. Penghasilan sehungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pension yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenisnya. d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja tepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayar setiap bulannya. e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dangan nama dan dalam bentuk apapun. g. Pengenaan PPh pasal 21 bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta para pensiunnya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus mengenai hal dimaksud.


14

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak Mulai Tahun 2009 No

Keterangan

Setahun

1

Diri wajib pajak orang pribadi

Rp 15.840.000

2

Tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah

Rp 1.320.000

3

Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya

Rp 1.320.000

digabungkan dengan penghasilan suami 4

Tambahan untuk setiap anggota turunan sedarah

Rp 1.320.000

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya (maksimal 3 anak setiap keluarga)

Sumber : siti resmi

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp 50.000.000

5%

Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

15%

Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

25%

Diatas Rp 500.000.000

30%

Sumber : siti resmi


15

3.

Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan memberikan pengertian PPh pasal 25 dan pasal 29 sebagai berikut: Pajak Penghasilan pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dengan pasla 21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 29 terjadi apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari pada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1), maka kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

D. Kepatuhan Wajib Pajak 1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan Safri Nurmantu mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya” (Sony Devano dan Siti Kurnia R, 2006:110).


16

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip Siti Resmi (2006:111), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasikan dari : a) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri b) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan c) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang d) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan Wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut (merujuk pada criteria menurut Keputusan Menteri Keuangan No: 544/KMK.04/2000). a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. d) Dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%. e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau


17

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi labarugi fiskal. 2. Pentingnya Kepatuhan Perpajakan Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun dinegara berkembang. Karena, jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran , pengelapan, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan,

penyidikan,

penerapan

sanksi,

sebagai

perwujudan

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi didalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorang pun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti kegiatan berbelanja.


18

3. Manfaat Predikat Patuh Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada wajib pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh adalah: a) Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak ( SKPPKP ) paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan wajib pajak diterima untuk pajak penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh dirjen pajak. b) Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak ( SKPPKP ) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPh. Bagi wajib pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan kepadanya, penerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan, yang memakan waktu, biaya, dan menjadi sumber terjadinya, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).


19

E. Tata Cara Pembayaran Pajak 1. Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak yang terutang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undan No. 16 tahun 2000 KUP perpajakan, SPT dapat dibagi menjadi, SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT Tahunan adalah surat-surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor dan Bank BUMN atay Bank BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari SSP adalah sebagi sarana untuk membayar pajak, sebagai bukti dan pelaporan pembayaran pajak. 3. Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan oleh fiskus apabila Wajib Pajak tidak atau kurang melakukan pembayaran angsura PPh Pasal 25. Besarnya SPT adalah sesuai dengan kekurangan besarnya angsuran setiap bulannya ditambah dengan sanksi 2% perbulan dihitung sejak bulan mulai terlambat


20

sampai dengan bulan diterbitnya SPT, dan untuk satu tahun pajak SPT dapat diterbitkan lebih dari satu kali SPT (Djoko Mujono,2009:186). 4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat Ketetapan yang dilakukan oleh Direktot Jenderal Pajak atas adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak dan adanya pajak yang nihil. Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

F.

Penelitian Terdahulu Pertama penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap pelaksanaan Self Assessment System (studi di Bengkalan). Tehnik penentuan sampel dilakukan dengan cara pengelompokan berdasarkan siapa saja yang bertemu dengan sipeneliti yang dapat peneliti gunakan sebagai sampel, yang dipandang cocok dan sesuai dengan kebutuhan nara sumber. Dengan

menggunakan

Non

probability

sampling

aksinendal

dan

menggunakan skala likert yang masing-masing terdiri dari pilihan yang bersifat ordinal. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa Penerapan Self


21

Assessment System belum berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada di Bengkalan. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Totok tri witanto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Intensifikasi Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)”. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa 75,7% kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh intensifikasi Pajak Pengahsilan, sedangkan sisanya 0,243 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang dipakai.


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents