5
BAB II LANDASAN TEORI
A. Dasar – Dasar Perpajakan 1.
Definisi Pajak Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai
pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu akan pengertian dari pajak itu sendiri. Seperti diketahui bahwa negara dalam menjalankan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam
bidang
kesejahteraan,
keamanan,
pertahanan,
maupun
kecerdasan
kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang – Undang 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. Para ahli seperti Waluyo (2003:5) mendefinisikan Pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak
6
mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Siti Resmi (2009:1) mendefinisikan tentang Pajak adalah : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan dari suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 2.
Fungsi Pajak Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun
terdapat fungsi lainnya yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur) menurut Siti Resmi (2009:3) yaitu: a.
Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai contoh yaitu Penerimaan Pajak yang mendominasi APBN-P 2011 sebesar 70%. b.
Fungsi Regulerend (Mengatur)
Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai Contoh yaitu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Tarif Pajak Ekspor sebesar 0%.
7
3.
Pengelompokkan Jenis Pajak Menurut Waluyo (2007:12) Pajak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok : a.
Menurut Golongan: 1)
Pajak Langsung ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain. Sebagai contoh yaitu Pajak Penghasilan (PPh). 2)
Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Sebagai Contoh yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b.
Menurut Sifatnya: 1)
Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan ( PPh ) 2)
Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ). c.
Menurut Pemungut dan Pengelolanya: 1)
Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai.
8
2)
Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan.
B. Pemeriksaan Pajak 1.
Definisi Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian pemeriksaan pajak adalah sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Walaupun diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, Undang – undang juga membatasi kewenangan tersebut agar pemeriksaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Untuk itulah diatur Tata Cara Pemeriksaan Pajak sebagaimana
tercantum
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor:199/PMK/03.2007 tanggal 28 Desember 2007. Mekanisme pemeriksaan pajak sebagai tindakan pengawasan atas pelaksanaan sistem self assessment, untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang berproses secara terpadu, sehingga membentuk suatu sistem yang khas dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan.
9
2.
Tujuan Pemeriksaan Pajak Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
199/PMK/03/2007 tanggal 28 Desember 2007 untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, ada pula Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan. Kriterianya sebagai berikut: a.
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
b.
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.
Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
d.
Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e.
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
f.
Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
g.
Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
h.
Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;
i.
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
j.
Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan;
k.
memenuhi
permintaan
informasi
dari
negara
mitra
Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda. Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan kriteria sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
10
Jangka waktu Pemeriksaan Kantor terkait dengan Pemeriksaan untuk kepuasan wajib pajak atau tujuan lain adalah paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Jangka waktu Pemeriksaan Lapangan terkait dengan Pemeriksaan untuk kepuasan wajib pajak atau tujuan lain adalah paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 3.
Jenis Pemeriksaan a.
Pemeriksaan Rutin Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan.
b.
Pemeriksaan Khusus Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan.
c.
Pemeriksaan Bukti Permulaan Adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
11
d.
Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili.
e.
Pemeriksaan Tahun Berjalan Yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis – jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.
4.
Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak : a.
Pemeriksaan Sederhana Adalah pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium, untuk seluruh jenis pajak atau jenis – jenis pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk masa pajak/ tahun – tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik – teknik pemeriksaan dengan bobot kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan Sederhana dilakukan melalui: 1) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Adalah pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap wajib pajak di lapangan dan di kantor unit pelaksanaan pemeriksaan sederhana untuk seluruh jenis pajak (all taxes) atau jenis – jenis pajak dan untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan atau tahun – tahun sebelumnya. 2) Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium, dilapangan dan di Kantor Unit
12
Pelayanan Pemeriksaan Pajak Lengkap, untuk seluruh jenis pajak, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk tahun berjalan dan atau tahun – tahun sebelumnya, yaitu yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik – teknik pemeriksaan pada umumnya. Terhadap pemeriksaan yang jangka waktu penyelesaiannya dapat diperpanjang, ditetapkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan paling lama: 1) 3 (tiga) minggu untuk PSK, dan tidak dapat diperpanjang lagi. 2) 1 (satu) bulan untuk PSL, dan tidak dapat diperpanjang lagi, atau; 3) 2 (dua) bulan untuk PL, dan dapat diperpanjang 2 (dua) bulan lagi. 5. Teknik Pemeriksaan Pajak Secara reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment menjadi self assessment. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan system self assessment, perlu diikuti dengan tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Sehubungan dengan hal itu, maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang. Salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance), melalui upaya – upaya penegakan hukum (law enforcement) sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kegiatan pemeriksaan pajak aparatur pajak harus mencari, mengumpulkan dan mengolah data dimana data tersebut dapat mengatakan bahwa wajib pajak telah paham dan patuh menjalankan kewajibannya ke negara.
13
Semakin tingginya kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya ke negara akan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran negara tersebut. Secara umum, objek pemeriksaan pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau Masa) yang disampaikan oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan merupakan sinopsis dari objek pajak selama periode tertentu (Tahunan atau Masa) diperlukan suatu penjelasan yang disajikan dari suatu mekanisme pembukuan. Oleh Karena itu, penyempurnaan dibidang pemeriksaan tidak dapat
dipisahkan dengan penyempurnaan dibidang
pembukuan. Pembukuan dengan berbagai perangkatnya (buku, catatan, bukti, dan dokumen lainnya) merupakan sarana dalam pemeriksaan. Semakin baik dan semakin lengkap pembukuan seseorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif jalan pemeriksaan. Pelayanan yang diberikan wajib pajak kepada pemeriksa merupakan pengorbanan sumber daya waktu dan tenaga bagi wajib pajak yang diperiksa. 6.
Prosedur Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan pajak dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan dan wajib pajak. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang tergabung dalam tim pemeriksaan pajak yang susunannya terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota. Dalam pelaksanaan PSK (Pemeriksaan Sederhana Kantor), seorang pemeriksa pajak dapat bertindak sebagai ketua tim sekaligus merangkap sebagai satu – satunya anggota.
14
Prosedur pemeriksaan pajak dapat dilakukan sebagai berikut: a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditentukan; d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak; e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi. 7.
Penolakan Pemeriksaan Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 3 (tiga) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang KUP sehubungan
dengan
pelaksanaan
Pemeriksaan.
Wajib
Pajak
harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksa Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak. Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka: a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal
15
yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya; b. Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak dapat melakukan penyegelan; c. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan d. Dalam hal pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; e. Dalam hal pegawai Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan, atau berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan, atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, atau berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan, dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
16
8. Hasil Pemeriksaan Pajak Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) secara rinci, jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan pajak yang didukung dengan bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Terhadap hasil pemeriksaan yang tidak atau seluruhnya disetujui wajib pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Berdasarkan Laporan pemeriksaan pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksaan pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Jelas bahwa disini pemeriksaan terhadap kewajiban sangat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban ke negara. Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan dalam hal Wajib Pajak: a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;dan/atau b. tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
17
C. Kepatuhan Wajib Pajak 1.
Wajib Pajak Wajib Pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 adalah: Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 2.
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut
Keputusan
Menteri
Keuangan
No.235/KMK.03/2003
tentang
kepatuhan wajib pajak adalah: Wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan pembayaran pajak. Menurut Safri Nurmantu mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut: Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Dan dalam hal kepatuhan, terdapat 2 (dua) macam jenis – jenis kepatuhan, yaitu: a.
Kepatuhan Formal Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan. Contohnya: Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) pada tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
18
Penghasilan (SPT PPh) sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. b.
Kepatuhan Material Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang – undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.
3.
Kriteria Wajib Pajak Patuh Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03.2003 tanggal
3 Juni 2003 wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a.
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b.
Dalam dua tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
c.
SPT Masa yang terlambat itu tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
d.
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
e.
Tidak pernah dijatuhi hukuman dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
19
f.
Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Keuangan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian itu tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
g.
Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
h.
Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir. Proses penetapan wajib pajak patuh dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
Direktur Jendral Pajak setelah menerima daftar normative Wajib Pajak Patuh dari Kantor Pelayanan Pajak paling lambat akhir bulan Januari dan mengirimkan penetapan Wajib Pajak Patuh kepada: a)
Kepala KPP tempat Wajib Pajak domisili terdaftar.
b)
Kepala KPP tempat Wajib Pajak lokasi terdaftar.
c)
Kepala KPP Wilayah atasan KPP tempat Wajib Pajak Lokasi daftar.
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai berupa pengembalian kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Sedangkan masa berlakunya penetapan wajib pajak patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun.
20
4.
Kriteria Wajib Pajak Tidak Patuh Surat penetapan pajak patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah
mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dalam hal memenuhi kriteria pembatalan yaitu: a.
Terhadap wajib pajak tersebut dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.
b.
Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak.
c.
Dalam hal wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) Masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
d.
Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak berturut – turut atau lebih untuk semua jenis pajak.
e.
Dalam suatu masa pajak ternyata tidak memenuhi kriteria atau tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang bersangkutan.
D. Tata Cara Pembayaran Pajak 1.
Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2000 KUP Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) dibagi menjadi dua bagian, yaitu SPT Masa yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu masa
21
pajak dan SPT Tahunan yang merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2.
Surat Setoran Pajak (SSP) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi dari Surat Setoran Pajak sebagai sarana untuk membayar pajak , sebagai bukri dalam pelaporan pembayaran pajak. 3.
Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan oleh fiskus apabila wajib pajak tidak atau
kurang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Besarnya SPT adalah sesuai dengan kekurangan besarnya angsuran setiap bulannya ditambah dengan sanksi 2% per bulan yang dihitung sejak bulan mulai terlambat sampai dengan bulan diterbitnya SPT, dan untuk satu tahun pajak SPT dapat diterbitkan lebih dari satu kali SPT (Djoko Mujono, 2009: 186). 4.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) Surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak atas adanya
kurang atau lebih pembayaran pajak dan adanya pajak yang nihil. Surat Ketetapan Pajak (SKP) meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
22
E.
Penelitian Terdahulu Tulus Suparto (2007) Universitas Indonesia, melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Jakarta Tebet. Analis data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nurul Oktaviani (2011) Universitas Mercu Buana, melakukan penelitian mengenai pengaruh sanksi administrasi pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Macrosentra Niagaboga. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi administrasi pajak berpengaruh 35.5% signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sevina Selvana (2011) Universitas Mercu Buana, melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Pethodan Putera Prima. Analisis data dilakukan dengan program SPSS. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
