BAB II LANDASAN TEORI
A. Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat
dan
menyalurkannya
kembali
dana
tersebut
kepada
masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir, 2008 : 25) Pengertian Bank menurut Lukman Dendawijaya (2009 : 14), Bank merupakan lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (surplus unit) kepada pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset keuangan serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. (Malayu Hasibuan, 2008 : 2) Bank Syariah merupakan bank yang seluruhnya kegiatan transaksinya berdasarkan Syariah Islam. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada
6
tahun 1992.
Bank Islam mempunyai sistem operasi dimana ia tidak
mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut Bank Tanpa Bunga ini bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AL-Qur’an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam. Pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Definisi Bank Syariah menurut Hedi Sudarsono (2008 : 27) adalah sebagai berikut : Bank Syariah adalah Suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan Prinsip-prinsip Syariah. Undang-undang Pasal 2 PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank Umum Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk
7
hukum yang diperkenankan adalah Perseroan Terbatas atau PT. Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan Syariah Islam tersebut ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan Bank Syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa. Kegiatan utama Perbankan Syariah tersebut harus menggunakan Prinsip dasar Bank Syariah yang ditetapkan yaitu : Mudharabah, Musyarakah, Wadi’ah,
Murabahah,
Salam,
Istishna,
Ijarah,
Qard,
Rahn,
Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah. 2. Tujuan Bank Syariah Tujuan Perbankan Syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan (QS. AL-Baqarah 2 : 275). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah telah berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (Istiqamah). Dalam Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dapat
8
disimpulkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : 1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. 2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. 3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan. 3. Fungsi dan Peran Bank Syariah Dalam Yusuf dkk (2010 : 22) para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah : Mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang berlebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), karena secara umum Bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya dikatakan fungsi Bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan, Bank memiliki fungsi sebagai penyedia jasa layanan seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 dijelaskan fungsi Bank Syariah adalah sebagai berikut : (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat
9
infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (Nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wakif). (4) Pelaksanaan fungsi sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dan Peran Bank Islam yang diantaranya tercantum dalam pembukaan (Accounting
standar and
akuntansi Auditing
yang
dikeluarkan
Organization
for
oleh
AAOIFFI
Islamic
Financial
Institution).Fungsi dan Peran tersebut adalah : a. Manajer investasi, Bank Islam dapat mengelola investasi dana nasabah. b. Investor, Bank Islam dapat menginvestasikan dana yang di milikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Islam dapat melakukan kegiatan jasa-jasa
layanan perbankan sebagaimana
lazimnya institusi perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. d. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai suatu cirri yang melekat pada entitas keuangan Islam, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.
10
Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Bank Islam dengan nasabahnya baik sebagai dari investor maupun pelaksana dari investasi merupakan hubungan kemitraan, tidak seperti hubungan pada Bank Konvensional yang bersifat debitur-kreditur. Menurut Baraba (dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol. 2 No. 3:5), Bank Syariah memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/ deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi Bank. 2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana atau sahibul mal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini Bank bertindak sebagai manajer investasi). 3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.
11
4. Karakteristik Bank Syariah Karakteristik yang membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dapat dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 2.1 Karakteristik Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional Perbedaan 1. Investasi
2. Return
3. Perjanjian
Konvensional Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan. Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga Perjanjian menggunakan hukum positif
4. Orientasi
orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
5. Hubungan antara Bank dan Nasabah
Hubungan antara Bank dan Nasabah yaitu kreditor dan debitur.
12
Syariah Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan. Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan Syariah Islam Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara Bank dan Nasabah adalah mitra.
6. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam dan Komisaris.
7. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri setempat.
Dewan Pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Penyelesaian Sengketa diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara Bank dan Nasabah melalui Peradilan Agama.
Sumber : Ismail (2011 : 38)
B. Akad mudharabah 1. Definisi mudharabah Mudharabah berasal dari bahasa Arab Dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pengertian Mudharabah menurut PSAK No. 105 (IAI,2009) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dan. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan
13
yang tertuang dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian, hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Sri Nurhayari dan Wasilah, 120:2011). Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profit sharing) atau metode bagi pendapatan (net revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (PBI No. 9/9/PBI Tanggal 18 Juni 2007). Jenis-jenis mudharabah Dalam pelaksanaannya mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : 1. Mudharabah Mutlaqah Yaitu pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan atau dana yang diterima disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah.
14
2. Mudharabah Muqayyadah Yaitu pemilik modal menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya. 2. Bagi Hasil Sistem perekonomian Islam merupakan yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalnya 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul mal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Bagi hasil adalah return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. 3. Prinsip pembagian hasil usaha Prisip pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba netto (net profit) yaitu laba bruto
15
dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah (PSAK No. 105 paragraf : 11). 4. Tabungan mudharabah Tabungan mudharabah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah. Dalam hal ini bank syariah mengelola dana yang diinvestasikan oleh penabung secara produktif, menguntungkan dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagikan kepada penabung dan bank sesuai perbandingan bagi hasil atau nisbah yang disepakati bersama (Karim, 2003). 5. Deposito mudharabah Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek, kita mengenal dengan adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank (DPK) kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh Bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau di pindah tangankan kepada pihak ketiga.
16
6. Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelolaan dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun nonkas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha , kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah (Rizal Yaya dkk, 2009 : 129). C. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Umum Syariah 1. Return on Asset (ROA) Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan Bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, rasio profitabilitas menggambarkan efisiensi usaha perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan lebih efisiensi menggunakan modalnya dari pada perusahaan lain apabila mampu menunjukkan rasio profitabilitas yang tinggi dan sebaliknya. Kemampuan perusahaan untuk mnghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas karena, rasio ini mengukur
17
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan asset dan model saham tertentu. (Mamdu dan Hanafi, 2007 : 83). Tingkat profitabilitas adalah tingkat kemampuan Bank untuk mendapatkan laba dari setiap pengelolaan yang dimiliki untuk mengetahui kondisi profitabilitas yang diperoleh Bank, hal itu bisa diketahui dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang di bahas dalam penelitian ini adalah ROA (Return on Asset) dengan alasan analisisnya bersifat komprehensif atau menyeluruh yaitu meliputi kegiatan penjualan, investasi dan pengeluaranpengeluaran. Semakin besar ROA , semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai Bank sehingga kemungkinan suatu Bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan, rasio ini dianggap yang terbaik dan lebih banyak digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan.
Return on
Assets (ROA)
menunjukkan kemampuan
manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. (Yuliani, 2007).
Return on Assets (ROA), Rasio yang
menggambarkan persentase tingkat keuntungan yang dicapai oleh sebuah Bank terhadap total dana yang ada di Bank (Meydianawathi : 2007). Rumusnya adalah sebagai berikut :
18
ROA =
Laba Setelah Pajak x 100% Total Asset
Menurut Dwi Prastowo (2008) rasio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dan (aktiva) yang dimilikinya.
2. Suku Bunga Suku Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh Bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada Bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Kasmir (2008 : 135) Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Sedangkan suku bunga menurut Sunariyah (2004 : 80) adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang perunit waktu. Menurut Lipsey, Ragan, dan Courant (1997 : 99-100) suku bunga dapat dibedakan menjadi dua yaitu suku bunga nominal dan suku bunga riil. Dimana suku bunga nominal adalah rasio antara jumlah uang yang dibayarkan kembali dengan jumlah uang yang dipinjam. Sedangkan suku bunga riil lebih menekankan pada rasio
19
daya beli uang yang dibayarkan kembali terhadap daya beli uang yang dipinjam. Suku bunga riil adalah selisih antara suku bunga nominal dengan laju inflasi. Tingkat suku bunga merupakan salah satu dari beberapa indikator ekonomi moneter Indonesia. Tingkat suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, di atas perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam persentase tahunan (Dombusch, 2008 : 3). Sadono Sukirno (2006 : 375) menyatakan Suku bunga adalah bunga yang dinyatakan sebagai persentasi dari modal. Pada penelitian ini BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank
Indonesia
setiap
Rapat
Dewan
Gubernur
bulanan
dan
diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
20
D. Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2012), yang berjudul “Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR dan pendapatan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan variabel ROA, CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Andryani dan Kunti Sunaryo (2012), yang berjudul “Analisis pengaruh Return on Asset, Bopo dan Suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah” berdasarkan analisis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on asset dan Bopo berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rohma (2004), tentang “Analisis pengaruh CAR, BOPO, Return on Asset dan Suku bunga terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Umum Syariah” menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah , BOPO berpengaruh signifikan terhadap
21
pendapatan bagi hasil mudharabah, Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah sedangkan Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah.
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu No. Nama dan Tahun 1.
Nur Gilang Giannini (2012)
Judul
Hasil Penelitian
Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
Berdasarkan hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR dan pendapatan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah dan pendapatan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan variabel ROA, CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
22
2.
Andryani dan Analisis pengaruh Kunti Sunaryo Return on Asset, (2012) Bopo dan Suku bunga terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah
3.
Dewi Rohma (2004)
Analisis pengaruh CAR, BOPO, Return on Asset dan Suku bunga terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah pada Bank Umum Syariah
23
Berdasarkan analisis penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Return on asset dan Bopo berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito sedangkan variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito. Pada penelitian ini variabel CAR berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah , BOPO berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah, Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah dan Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil mudharabah.
E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan, variabel dependen adalah pendapatan bagi hasil mudharabah (Y) dan variabel independen yaitu ROA dan suku bunga (X), penulis menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran
Variabel independen
variabel dependen
Return on asset Pendapatan Bagi Hasil
(X1)
Mudharabah (Y) Suku Bunga (X2)
24
