BAB II LANDASAN TEORI A. Konsep Pembiayaan Ijarah 1. Pengertian Ijarah Salah satu produk penyaluran dana dari BMT kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian atau akad sewamenyewa (ijarah). Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Inti dari suatu perjanjian sewa-menyewa adalah perjanjian yang berkaitan dengan pemberian manfaat kepada pihak penyewa dengan kontraprestasi berupa biaya sewa.1 Akad Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan penyewa (musta’jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.2
2. Landasan Syariah Tentang Ijarah a. Al-Qur’an Qs. Al-Baqarah:233
1
Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 2007), hlm. 116 2 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),hlm. 349
24
25
سهَّ ًْتُى ْ ََوإٌِْ أَ َر ْدتُ ْى أٌَ ت َ اح َعهَ ْي ُك ْى إِ َذا َ َُضعُىا أَ ْوالَ َد ُك ْى فَالَ ُج ِ ست َْر صي ُر ِ َوف َواتَّقُىا هللاَ َوا ْعهَ ًُىا أٌََّ هللاَ بِ ًَا تَ ْع ًَهُىٌَ ب ِ َّيآ َءاتَ ْيتُى بِا ْن ًَ ْع ُر Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah : 233)
Dari dalil diatas menunjukan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut.
b. Sunnah
َّ َ سى ُل َّ َ ض َي هللاِ صهً هللا ُ قَا َل َر: قَا َل-هللاُ َع ُْ ُه ًَا ِ َوعٍَْ اِ ْب ٍِ ُع ًَ َر َر ُّعهيّ وسهى ( أَ ْعطُىا اَ ْْلَ ِجي َر أَ ْج َرُِ قَ ْبم أٌَْ يَ ِجفَّ َع َرق Artinya :“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda“ berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).” c. Ijma Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh Negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah(Mughni Ibn Qudamah 6/6).3
3
Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm 29-31
26
3. Rukun dan Syarat Ijarah a. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihakyang berkontrak, baik sewa verbal atau dalam bentuk lain. b. Pihak-pihak yang berakad (kontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, penyewa/pengguna jasa. c. Objek akad sewa: manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.4
4. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Ijarah a. Hak BMT sebagai pemberi sewa (mu’ajjir), antara lain meliputi : 1) Memperoleh pembayaran sewa atau biaya lainnya dari penyewa (musta’jir), dan mengakhiri akad ijarah dan menarik objek ijarah apabila penyewa (musta’jir) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan. 2) Kewajiban BMT sebagai pemberi sewa (mu’ajjir), antara lain meliputi : a) Menyediakan objek ijarah yang disewakan, b) Menanggung biaya pembeliharaan objek ijarah, c) Menjamin objek ijarah yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
4
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2002), DSN-MUI, BI, hlm.94.
27
b. Hak penyewa (musta’jir), antara lain meliputi : 1) Menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan 2) Menggunakan objek ijarah yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan c. Kewajiban penyewa (musta’jit), antara lain meliputi : 1) Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan 2) Mengembalikan objek ijarah apabila tidak mampu membayar sewa 3) Menjaga
dan
menggunakan
objek
ijara
sesuai
yang
diperjanjikan 4) Tidak menyewakan kembali atau memindahtangankan objek ijarah kepada orang lain. d. Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi kebutuhan, antara lain: 1) Objek ijarah merupakan milik atau dalam penguasaan BMT sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) 2) Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai 3) Manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa (musta’jir) 4) Pemanfaatan objek ijarah harus bersifat tidak dilarang secara Syariah (tidak diharamkan)
28
5) Manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas 6) Spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatan. e. Persyaratan penetapan harga sewa (ujrah) atas objek ijarah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Besarnya harga sewa (ujrah) atas objek ijarah dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis 2) Alat pembayaran harga sewa (ujrah) objek ijarah adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.5 Gambar 1.1 Skema dan pola Ijarah6 Penjual supplier
obyek sewa
nasabah
1. Sewa/beli 2. Beli objek sewa
3.pesan objek sewa
Bank Syariah 5. Manfaat dan Risiko Ijarah Manfaat untuk transaksi ijarah bagi Lembaga Keuangan Syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya barang yang disewakan. Risiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah :
5
Andri Soemitra ,Op.Cit, hlm. 350 Hendi Suhendi., Fiqh muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,2007), hlm 112
6
29
a. Default; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. b. Rusak;
asset
ijarah
rusak
sehingga
menyebabkan
biaya
pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank. c. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.7
B. Pembiayaan Bermasalah 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BMT kepada nasabah.8Pembiayaan menurut Syariah yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.9
7
Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014),
hlm.220 8
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKP, 2002), hlm.260 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2011), hlm.73
9
30
Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.10Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).11
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah a. Faktor Internal Bank 1) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan. 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
10
Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana, 2010),
hlm.123 11
Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPFE Anggota IKAPI, 2012), hlm. 420
31
3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat. 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit. 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. b. Faktor Eksternal Bank 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. c) Penyalahgunaan
yang
dilakukan
nasabah
dengan
menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). 2) Unsur ketidaksengajaan Q.S. Lukman 34
,سا َع ِت َويَُُز ُل ا ْن َغ ْي َث َويَ ْعهَ ُى َيا فًِ ْالَ ْر َحا ِو َّ ِع ْه ُى ا ْن،ُِإٌَِّ لهللاَ ِع ُْ َد ض ُ س ِ َو َيا تَ ْد ِري ََ ْفس َّيا َذا تَ ْك ِ َو َيا تَ ْد ِري ََ ْفس بِؤ َ ىؤ َ ْر,ب َغ َدا تَ ًُ ْىثُ ’ إٌَِّ هللاَ َعهِ ْيى َخبِ ْير
32
“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Surat ini menjelaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok atau apa yang akan diperolehnya, namun demikian mereka di wajibkan berusaha. Kaitannya dalam pembiayaan bermasalah adalah
manusia
atau
suatu
lembaga
harus
berusaha
mengantisipasi risiko yang akan menyebabkan pembiayaan bermasalah baik sekarang maupun yang akan datang. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dalam menjalankan suatu usaha. Unsur ketidaksengajaan yang terjadi antara lain : a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. b) Perusahaanya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
33
c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.Bencana alam yang dapat mengakibatkan kerugian debitur.12
3. Risiko atau Akibat Pembiayaan Bermasalah Kredit atau pembiayaan yang telah di berikan BMT kepada debitur selalu di harapkan adanya pengembalian yang sesuai jangka waktu yang telah di tentukan, oleh karena itu BMT harus melalukan usahausaha yang bisa mecegah terjadinya penundaan pembiayaan dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Usaha- usaha yang dapat dilakukan BMT antara lain : a. Sebagian pembiayaan yang sudah beredar harus di kumpulkan kembali tanpa pengawasan ekstra. b. Diantara pembiayaan yang sulit ditagih atau ditarik kembali, sebagian besar pembiayaan yang lain harus dapat terkumpul tanpa kerugian atau kekurangan. c. Tetapi, apabila memang harus terjadi kerugian, BMT harus dapat memperkecil kerugiannya seminimal mungkin.13
12
Ismail, Op.Cit, hlm. 123 Prhtama Raharja, Uang dan Perbankan, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), hlm. 105
13
34
4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam dunia usaha seringkali debitur mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya, misalnya karena adanya bencana alam, krisis moneter, dan sebagainya. Bila hal itu terjadi, kemungkinan pembiayaan yang telah diberikan kepada debiturnya menjadi macet atau bermasalah sangatlah tinggi dan berakibat buruk bagi BMT, maka pihak BMT perlu melakukan penanganan sehingga dapat mengurangi kerugian. Dalam usaha mengatasi pembiyaan bermasalah, cara-cara yang bisa dilakukan BMT antaralain : a. Stay
Strategy
adalah
strategi
saat
Bank
masih
ingin
mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang. a) Rescheduling Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menagani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Beberapa alternatife Rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain : a) Perpanjangan jangka waktu kredit b) Jadwal angsuran bulanan dirubah menjadi triwulan c) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama
35
b) Reconditioning Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Beberapa alternatife Reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain : a) Penurunan suku bunga b) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak , sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan. c) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman. d) Penundaan pembayaran bunga c) Restructuring Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Beberapa alternatife Restructuring yang dapat diberikan bank antara lain : a) Bank dapat memberikan tambahan kredit b) Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur c) Kombinasi antar bank dan nasabah.
36
d) Kombinasi Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain : a) Rescheduling dan Restructuring b) Rescheduling dan Reconditioning c) Restructuring dan Reconditioning d) Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning e) Eksekusi Eksekusi merupakan alternatife terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah.Eksekusi berupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank.14 b. Phase out Strategy adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. 1) Melalui Jalur Musyawarah Mufakat 2) Melalui
Lembaga
Alternatife
Penyelesaian
(Alternative Dispute Resolution) a) Mediasi Perbankan b) Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS)
14
Ismail, Op.Cit, hlm.123-129
Sengketa
37
3) Melalui Jalur Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006.15
Dalam
kajian
fiqh
muamalah
dijelaskan
bahwa
untuk
menyelesaikan kewajiban seseorang yang berhutang dan tidak mampu untuk membayarnya dapat di lakukan dengan : 1. Pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu pinjaman). Seseorang yang berutang perlu diberi perpanjangan waktu pembayaran apabila orang tersebut memang benar-benar belum dapat membayar hutangnya dalam jangka waktu yang telah di tentukan, hal itu demi rasa saling tolong menolong sesama manusia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah : 280. Qs Al-Baqarah : 280
’ص َّد قُ ْىا َح ْير نَّ ُك ْى ْ َوإٌِْ لكاٌَ ُذ و ُع َ َس َرة’ َوأٌَ ت َ س َرة فََُ ِظ َرة إنًَ َي ْي ٌَ إٌِْ ُك ُْتُ ْى تَ ْعهَ ًُ ْى Artinya Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah : 280) b. Apabila dalam perpanjangan waktu yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, ada baiknya maafkanlah orang
15
Abdul Ghofur Ashori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yoyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 182
38
tersebut dan anggap saja hutang tersebut sebagai shadaqoh, karena hal itu lebih baik bagi yang meminjamkannya. c. Jika peminjam benar-banar tidak mampu membayarnya, maka pelunasan juga apat diambil dari dana yang terhimpun dari zakat ataupun pada asuransi yang lengkap.16
16
Muhammad Najatullah Shidiqi, Bank Islam, (Bandung: Pustaka,1984 ), hlm. 78
