BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Bank Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1, bank merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 ini, jenis bank dapat dibagi menjadi 2 yaitu: 1. Bank Umum Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di dalam kegiatannya memberikan jasa lalulintas pembayaran. 2. Bank Syariah Bank yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.
9
10
Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan antara surplus unit (Masyarakat yang kelebihan dana) dengan defisit unit (Masyarakat yang kekurangan dana). (Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, 2007). B. Perbankan Syariah Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya yaitu memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip Islam (Muhammad, dalam Ekaning Setyarini dan Budi Hermana, 2002). Sedangkan menurut Dahlan Siamat (2002) dan Ekaning Setyarini dan Budi Hermana (2005), Bank Syariah adalah bentuk perbankan yang mengikuti suatu ketentuan-ketentuan syariat Islam. Bank syariah ialah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata cara mu’amalat secara umum (Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafi’i Antonio, 1999:2). Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokonya memberi kredit-kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang sistem operasinya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam (Sudarsono, 2003:22).
11
C. Kebijakan Moneter Diterbitkannya Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebutkan dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 11. Undang-undang tersebut menjadi acuan baru bagi bank Indonesia selaku pengambil keputusan yang dapat menerapkan kebijakan moneternya baik secara konvensional maupun dengan menggunakan prinsipprinsip syariah. Jadi instrumen kebijakan moneter adalah yang digunakan pun dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter
konvensional maupun
kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diharapkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi lebih baik dengan meningkatkan output dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi uang yang beredar dalam upaya
mempertahankan
kemampuan
ekonomi
bertumbuh
sekaligus
mengendalikan inflasi. (Rahardja dan Manurung. 2008:256) Lembaga yang paling berperan dalam melaksanakan kebijakan moneter adalah bank sentral (Bank Indonesia). Bank sentral memiliki wewenang untuk bertindak sebagai otoritas moneter yang mengatur dalam
12
mencetak dan mengedarkan uang dengan berkoordinasi pada pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk mengusahakan kestabilan internal maupun eksternal. Bank sentral mampu bertindak sebagai banker bagi pemerintah dan bank komersial dalam menyiapkan kliring, penyelesaian cek dan transfer, membimbing dan melakukan ketertiban regulasi bank-bank komersial. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam melaksanakan tiga instrumen kebijakan moneter adalah yang pertama adalah operasi pasar terbuka yaitu dengan cara menjual atau membeli obligasi pemerintah oleh bank sentral. Kedua, memaksimalkan persyaratan cadangan adalah peraturan bank sentral yang menuntut agar bank-bank memiliki rasio deposito (cadangan umum). Cadangan akan meningkatkan rasio deposito dan menurunkan pengganda (multiplier) uang serta jumlah uang yang beredar. Ketiga, tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang digunakan bank sentral ketika member pinjaman bank-bank. Semakin kecil tingkat diskonto, semakin murah cadangan-cadangan yang dipinjamkan, dan semakin banyak bank yang meminjam dengan tingkat diskonto, maka akan menurunkan basis moneter dan jumlah uang yang beredar (Mankiw, 2003:479-480) Bank sentral berfungsi sebagai bank pemerintah untuk mengatur dan mengawasi bank-bank umum, serta mencetak dan mengedarkan uang kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi bank sentral tersebut dapat terdapat fungsi bank yang mengatur dan mengawasi bank umum seperti bank konvensional.
13
Bank komersial ini ada yang berbasis sistem bunga (bank konvensional) dan berbasis bagi hasil (bank syariah). Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya menerapkan sistem bagi hasil. Bank syariah pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk dalam menyerap dana masyarakat seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah, simpanan giro yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui produk - produknya. D. Deposito Mudharabah Deposito mudharabah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Deposito mudharabah diklasifikasikan kedalam deposito berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan. Teknik pelaksanaannya mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh bank sentral. Aturannya hampir sama dengan deposito konvensional kecuali pada pembayaran bunganya, bank syariah tidak mengenal bunga. Tetapi simpanan dalam deposito mudharabah ditetapkan nisbah (porsi pembagian) keuntungan. Deposito
mudharabah
yang
disebut
juga
deposito
investasi
mudharabah, adalah sejenis investasi melalui pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya dalam jangka waktu tertentu (tanggal jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dilakukan dalam bentuk pembagian pendapatan (revenue sharing) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan pembagian (nisbah atau
14
proporsi) tertentu, misalnya 70:30 artinya, untuk deposan sebesar 70% dan untuk bank 30%. Jangka waktu deposito mudharabah ini berkisar antara 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan. (Huasaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, 2007). E. Suku Bunga SBI Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2010 tentang operasi moneter sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai rupiah. Untuk itu SBI diterbitkan dan dijual oleh BI guna mengurangi kelebihan uang primer tersebut. Dasar hukum penerbitan SBI adalah UU No.13 tahun 1968 tentang bank sentral, SK Direksi Bank Indonesia No. 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan sertifikat Bank Indonesia serta intervensi rupiah, dan praturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2010, tentang operasi moneter. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2010 tentang operasi moneter maka SBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
15
a. Jangka maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan. b. Denominasi : dari yang terendah Rp 50 juta sampai yang tertinggi 100 miliar. c. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp 100 juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50 juta. d. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (true discount) yang diperoleh dari rumus berikut ini: Nilai Nominal x 360 Nilai Tunai = -------------------------------------------------------------------360 + {(Tingkat Diskonto x Jangka Waktu)} e. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar dimuka. Nilai Diskonto = Nilai Nominal - Nilai Tunai f. Pajak penghasilan (pph) atas diskonto dikenakan secara final sebesar 15 persen. g. SBI diterbitkan tanpa warkat (scripless) h. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. (http://www.bi.go.id) Tingkat suku bunga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dan jumlah uang beredar dalam masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan suku bunga yang tinggi. Dengan demikian suku bunga yang tinggi diharapkan berkurangnya jumlah uang
16
yang beredar sehingga permintaan agregatpun akan berkurang dan kenaikan harga dapat diatasi. (Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra, 2009:3). F. Produk Domestik Bruto (PDB Nasional) Pendapatan Nasional adalah Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Istilah lain pendapatan nasional antara lain : produk domestik bruto/PDB (gross domestic product/GDP), produk nasional bruto (gross nasional product/GNP) serta pendapatan nasional netto (net nasional product/NNP). (Nurul Huda dkk, 2008). PDB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam suatu periode tertentu yang menjumlahkan semua hasil pendapatan dari warga Negara bersangkutan ditambah warga Negara asing yang berkerja di Negara bersangkutan (Iskandar Putong, 2010:45) PNB adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam suatu periode tertentu (1 tahun) yang diukur dengan satuan uang. (Iskandar Putong, 2010:46). Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam sebuah negeri dalam suatu periode. (Mankiw, 2006:6). Ada beberapa pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional adalah sebagai berikut:
17
a. Penghitungan pendapatan dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (gross value added) dari semua faktor produksi seperti: sektor poduksi pertanian, sektor produksi pertambangan dan penggalian, sektor industri manufaktur, sektor industri listrik, gas, dan air minum, sektor produksi bangunan, sektor produksi perdagangan, hotel dan restoran dan lain-lain. Penghitungan pendapatan dengan konsep nilai tambah bertujuan untuk terhindar dari penghitungan ganda (double -count). GDP Nominal (nominal GDP) adalah nilai barang dan jasa yang diukur dengan harga yang berlaku. GDP Nominal = GDP Riil x Deflator GDP
Sedangkan GDP Riil (riil GDP) adalah nilai barang dan jasa diukur dengan menggunakan harga konstan. GDP Riil = GDP Nominal GDP Deflator
b. Pendekatan pengeluaran/GNP adalah penghitungan pendapatan nasional dengan melakukan penjumlahan akhir unit-unit ekonomi, yaitu: rumah tangga berupa konsumsi (comsumption/C), perusahaan berupa investasi (investment/I), pengeluaran pemerintah (government/G), pengeluaran ekspor dan impor (export-import/X-M).
18
Penghitungan pendapatan nasional umumnya ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Y = C + I + G + NX
Dimana: Y = Pendapatan C = Konsumsi I = Investasi G = Pengeluaran Pemerintah X-M = Ekspor Netto GDP adalah nilai barang jadi yang diproduksi didalam Negeri, sedangkan GNP adalah nilai barang yang diproduksi baik didalam Negeri dan diluar Negeri. Dari perbedaan tersebut maka ada tiga kondisi yang mungkin terjadi pada suatu Negara yaitu: 1) Nilai GDP lebih besar dari GNP (GDP>GNP) berarti penghasilan produk suatu negara yang bekerja di luar Negeri akan lebih sedikit dibandingkan penghasilan orang asing di Negara itu. 2) Nilai GDP lebih kecil dari GNP (GDP
19
3) Nilai GDP sama dengan GNP (GDP=GNP) berarti penghasilan penduduk suatu negara yang bekerja di luar negeri akan sama besar dengan orang asing yang bekerja di negara itu. c. Pendekatan pendapatan NNP adalah GNP yang dikurangi dengan penyusutan dari stok modal yang ada selama periode tertentu. Penyusutan modal adalah biaya dari hasil memproduksi output perekonomian. PDB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pendapatan masyarakat suatu negara (termasuk warga negara asing) dalam suatu tahun tertentu. G. Pengaruh antara Variabel Bebas dengan Variabel Terikat. 1. Hubungan Tingkat Suku Bunga SBI dengan Deposito Mudharabah Tingkat suku bunga adalah salah satu pertimbangan yang utama yang menentukan prilaku individu dalam menyimpan uangnya di bank. Bank-bank menawarkan berbagai tingkat suku bunga menurut jenis simpanan dan waktu penyimpanannya. Pada dasarnya semakin panjang batas waktu pinjaman, mak semakin besar pula hasil yang akan diperoleh. Jika dikaitkan dengan tabungan yang merupakan pinjaman bank, semakin lama jangka waktu pinjaman untuk bank maka semakin tinggi juga akumulasi bunga yang ditawarkan bank tersebut. (Tika Arundina dan Yusuf Wibisono, 2007) 2. Hubungan PDB Nasional dengan Deposito Mudharabah
20
Menurut Keynes bahwa tidak semua dari pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk dikonsumsi,melainkan sebagian dari pendapatannya akan disimpan (saving). Dan lebih jauh dikatakan bahwa perilaku konsumsi dan penyimpanan dari seseorang masih dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Pendapatan naik akan meningkatkan konsumsi dan simpanan/tabungan, sehingga dalam segi makro dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan nasional akan mempengaruhi tingkat tabungan (saving) seseorang atau masyarakat (Mankiw, 2003:115). H. Penelitian Terdahulu Erik Rio Indrawan (2006) dengan judul Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Terhadap Simpanan Mudharabah (Studi Kasus BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta) dengan menggunakan uji linieritas dan uji kausalitas granger. Periode penelitian dari tahun 2002 sampai 2005. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, suku bunga dan simpanan mudharabah (tabungan dan deposito mudharabah). Dengan hasil penelitian bahwa nisbah bagi hasil secara statistik negatif dan tidak signifikan, sedangkan tingkat suku bunga secara statistik negatif dan signifikan terhadap simpanan mudharabah, di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.
21
Assriwijaya Raditiya (2007) dengan judul Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah (Bank Syariah Mandiri Yogyakarta). Metode analisis yang digunakan penelitian adalah Ordinary Least Square (OLS). Periode penelitian dari Januari 2004 Oktober 2006. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat suku bunga umum, tingkat bagi hasil, dan deposito mudharabah. Dengan hasil penelitian bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap volume deposito mudharabah dan nisbah bagi hasil mempunyai hubungan yang positif tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah. Eko Agus Haryanto (2010) dengan judul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2009. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Periode penelitian dari Januari 2008-Desember 2009. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah deposito mudharabah periode sebelumnya, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan deposito mudharabah. Sedangkan bagi hasil, suku bunga dan SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah. Hamid Ponco Wibowo (2006) dengan judul Pengaruh Variabel Makro (PDB, Suku bunga, Kurs) Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2002-2004. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persamaan simultan. Variabel yang
22
digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Suku bunga, Kurs, CAR, LDR, NPL, DPK. Dengan hasil penelitian bahwa pengaruh variabel makro terhadap kinerja perbankan syariah selama ini berjalan melalui jalur tranmisi beberapa internal keuangan perbankan (DPK, LDR, NPL) sebelum pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Variabel PDB dalam mempengaruhi kinerja perbankan syariah melalui DPK dan selanjutnya berjalan melalui rasio permodalan (CAR). Diketahui bahwa PDB signifikan positif terhadap DPK. Erna Rachmawati (2004) dengan judul Factors Affecting Mudharabah Deposits in Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Mechanism (ECM). Periode penelitian ini dari tahun 1993-2003. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, pendapatan nasional, jumlah kantor cabang pembantu, dan deposito mudharabah. Dengan hasil penelitian bahwa GDP berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah secara signifikan hanya dalam jangka pendek, kantor cabang pembantu Bank Syariah secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dalam jangka panjang dan jangka pendek, tingkat bagi hasil secara signifikan berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah dalam jangka panjang dan jangka pendek, tingkat suku bunga walaupun menunjukan hubungan positif secara statistik tidak berpengaruh secara
23
signifikan terhadap simpanan mudharabah perbankan syariah di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Haron dan Norafifah (2000) dengan judul The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on funds Deposited With Islamic Banking System in Malaysia. Penelitian ini menggunakan adaptive expectation model. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 19841998. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah deposito mudharabah,
tingkat
keuntungan
tabungan
mudharabah
yang
diekspektasi, dan suku bunga tabungan bank konvensional. Dengan hasil terdapat hubungan yang positif terhadap tingkat keuntungan deposito mudharabah dan suku bunga deposito dengan jumlah deposito masing-masing bank, adanya hubungan yang negatif antara suku bunga bank konvensional dengan jumlah deposito pada Bank Islam. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat keuntungan tabungan mudharabah dengan jumlah tabungan pada Bank Islam. I. Kerangka Pemikiran Dana Bank posisinya sangat vital dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana Bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun liquiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan mempengaruhi performa Bank dan tingkat
24
risikonya, karena deposito mudharabah merupakan dana yang mempunyai nilai paling tinggi pada dana pihak ketiga (DPK) dibandingkan dana-dana yang lain yang terdapat pada dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan mudharabah dan giro wadiah. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank-bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu metode yang tepat dalam mengukur aspek yang memepengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada dan sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah. Untuk mengetahui pengaruh antara Tingkat Suku Bunga SBI dan PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap deposito mudharabah digunakan model Regresi Linier Berganda. Dengan melakukan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan.
25
Latar Belakang: Bank-bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu metode yang tepat dalam mengukur aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah
Rumusan masalah: Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga SBI dan PDB terhadap deposito mudharabah?
Tujuan: Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara tingkat suku bunga SBI dan PDB tehadap deposito mudharabah
Deposito Mudharabah Suku Bunga SBI
PDB
Statistik Deskriptif
Uji Asumsi Klasik
Uji Hipotesis
Analisis kesimpulan dan saran
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
26
Tingkat Suku Bunga SBI (X1)
(H1)
Deposito Mudharabah (Y)
(
PDB (Produk Domestik Bruto) Nasional (X2)
(H2)
(H3)
Gambar 2.2 Model Konseptual
