BAB II LANDASAN TEORI
A.
Bank Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November
1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Kasmir, 2008:3). Dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perantara bertemunya pihak penyimpan dana dan peminjam dana dimana fungsi bank disini mengelola dana simpanan nasabah yang kemudian disalurkan bagi pihak lain (debitur) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman. Selisih antara pembayaran bunga yang diterima bank dari pinjaman dan pemberian bunga yang diberikan untuk nasabah simpanan merupakan profit bagi bank tersebut. Selain sebagai lembaga perantara, bank juga memberikan pelayanan dalam lalu lintas sistem pembayaran, karena dengan adanya bank sistem pembayaran menjadi efisien, aman dan lancar sehingga perekonomian menjadi berjalan lancar. B.
Jenis-jenis Bank Jenis-jenis bank yang dijabarkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Kasmir, 2010:34) adalah sebagai berikut:
9
10
1. Dilihat dari Segi Fungsinya Menurut Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : a. Bank Umum b. Bank Pembangunan c. Bang Tabungan d. Bank Pasar e. Bank Desa f. Lumbung Desa g. Bank Pegawai h. dan bank lainnya Namun setelah keluar UU Pokok perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari: a. Bank Umum b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dimana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :
11
a. Bank Umum Bank
yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank). b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank
yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
secara
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian
dan
penguasaan
saham
yang
dimiliki
bank
yang
bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.
12
a. Bank milik pemerintah Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. b. Bank milik swasta nasional Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. c. Bank milik koperasi Kepemilikan
saham-saham
bank
ini
dimiliki
oleh
perusahaan yang berbadan hukum koperasi. d. Bank milik asing Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. e. Bank campuran Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
13
3. Dilihat dari Segi Status Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut. a. Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, travellers cheque, pembukuan dan pembayaran letter of credit dan transaksi lainnya. b. Bank non devisa Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
C.
Sumber-Sumber Dana Bank Sumber-sumber dana bank yang dijabarkan dalam buku Manajemen Perbankan (Herman Darmawi, 2011:13), digolongkan sebagai berikut. 1. Dana dari Modal Sendiri (ekuitas) Dana yang termasuk modal sendiri terdiri atas berbagai pos, yaitu: a. Modal yang disetor, yaitu dana yang disetor pertama kali oleh pemilik (pemegang saham) waktu pendirian bank
14
tersebut. Dana modal ini biasanya tidak digunakan untuk operasional tetapi digunakan untuk biaya promosi, peralatan dan aset tetap lainnya. b. Berbagai cadangan. Cadangan ini berasal dari penyisihan sebagian laba untuk mengantisipasi risiko. Istilah yang dipakai dalam laporan keuangan bank untuk cadangan ini adalah penyisihan penghapusan. c. Laba yang ditahan merupakan sebagian laba yang disetujui rapat pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden. d. Agio saham, modal sumbangan, selisih penjabaran laporan keuangan, dan selisih penilaian kembali aktiva tetap, merupakan sumber dana ekuitas.
2. Dana Pinjaman Dana pinjaman berasal dari berbagai sumber, yaitu: a.
Pinjaman dari bank-bank lain
b.
Pinjaman dari Bank Sentral
c.
Pinjaman dari lembaga finansial bukan bank
3. Dana dari Pasar Finansial Pasar finansial menyediakan berbagai fasilitas untuk melancarkan jualbeli sekuritas finansial. Pasar finansial berbagi atas pasar uang untuk
15
sekuritas jangka pendek dan pasar modal untuk sekuritas jangka panjang. Untuk mendapatkan dana, bank bisa menerbitkan sekuritas antara lain sertifikat deposito, obligasi dan sebagainya.
4. Dana dari Masyarakat Dana simpanan masyarakat merupakan jumlah dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Simpanan ini terdiri dari berbagai bentuk: a. Simpanan dalam bentuk rekening giro b. Simpanan dalam bentuk tabungan c. Simpanan dalam bentuk deposito berjangka Dana yang dihimpun dari simpanan masyarakat disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana pihak ketiga atau DPK merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama sehingga jika pada suatu bank pertumbuhan DPK menunjukan kecenderungan yang menurun, maka dapat memperlemah kegiatan operasional bank. Jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank sebagai wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang dijabarkan oleh Eddie Rinaldy dalam bukunya (2008 : 11), terdiri dari : 1. Giro Giro adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mengunakan cek, bilyet giro, kartu ATM
16
(kartu debet), sarana penarikan pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Simpanan giro digolongkan sebagai sumber dana murah dan sifatnya bebas yaitu dapat dilakukan penyetoran dan penarikan setiap waktu sepanjang jam operasional bank masih buka. Bahkan dapat dilakukan penarikan kapan saja dalam jumlah terbatas melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Dikatakan sebagai dana murah, karena beban biaya relatif kecil, penyimpanan dana tidak diberikan bunga tetapi imbalan yang dinamakan jasa giro dalam presentase yang relatif rendah. Pada umumnya simpanan giro oleh pemiliknya digunakan untuk kepentingan bisnis, yaitu untuk menampung hasil penerimaan dari relasi bisnisnya dan untuk pembayaran kepada para relasi bisnis. Instrumen penarikan yang digunakan adalah cek dan bilyet giro yang mempunyai fungsi giralisasi sehingga dapat diajukan penagihan atau penarikannya melalui mekanisme kliring.
2. Tabungan Tabungan merupakan simpanan yang sifatnya bebas terbatas artinya bebas dalam melakukan penyetoran dan terbatas dalam penarikan. Nasabah dapat melakukan penyetoran sepuas-puasnya sepanjang operasional bank masih buka. Akan tetapi tidak dapat melakukan penarikan sebagaimana halnya simpanan giro. Dari batasan tersebut tampak bahwa perbedaan yang sangat prinsip dengan simpanan giro terletak pada instrumen penarikan yang digunakan dan pihak yang dapat melakukan penarikan. Instrumen
17
penarikan atas rekening tabungan digunakan kuitansi yang sifatnya tidak dapat dipindahtangankan. Di samping itu kuitansi ini tidak dapat dijadikan warkat kliring. Jika pengambilan uang atau dana atas rekening tabungan bukan oleh pemegang rekening harus dengan cara menerbitkan surat kuasa kepada
pihak
yang
akan
menerima
penarikan
tersebut.
Dalam
perkembangannya, penarikan atas rekening tabungan dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setiap hari. Namun jumlah yang dapat ditarik terutama dalam bentuk tunai dibatasi dalam jumlah tertentu. Bank akan memberikan bunga dalam presentase tertentu terhadap rekening tabungan yang sistem dan besarnya berbeda pada setiap bank. Dari segi biaya relatif murah jika diukur dengan beban biaya bunga simpanan berjangka. Oleh karena itu para bankir berlomba-lomba menarik minat masyarakat untuk menabung pada banknya.
3. Deposito Berjangka Simpanan dalam bentuk deposito berjangka penyetorannya dilakukan oleh nasabah sebesar nilai nominal sebagaimana yang tertulis dalam warkatnya (bilyet). Kemudian pada saat jatuh tempo, nasabah akan menerima kembali simpanannya sebesar nilai nominal ditambah bunga sesuai yang diperjanjikan. Deposito berjangka ini tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Jika nasabah tetap ingin melakukan pencairan deposito biasanya pihak bank akan membebankan
18
biaya pinalty kepada nasabah yang jumlahnya sudah disepakati sebelumnya. Sesuai dengan sifatnya, deposito berjangka tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan, maka deposito berjangka disebut sebagai surat yang berharga dan tidak dapat diperdagangkan.
4. Deposito On Call Deposito On Call adalah bentuk lain dari deposito berjangka, namun berbeda dalam sistem penarikannya. Dalam aplikasinya pemilik dana dapat menentukan jangka waktu penyimpanan jauh lebih singkat dibanding deposito berjangka yang minimal penempatannya berjangka 1 bulan. Dikarenakan fleksibilitas dalam penentuan jangka waktu maka terdapat pula ketentuan nominal dalam penempatan deposito on call ini. Dana yang berasal dari simpanan berjangka seperti deposito berjangka, deposito on call termasuk dana yang relatif mahal karena beban bunganya relatif tinggi.
D.
Sertifikat Bank Indonesia Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/16/PBI/2012 tentang fasilitas
pendanaan jangka pendek bagi bank umum terdapat pada Bab I Pasal 1 (6) mengenai ketentuan umum, Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia dengan sistem diskonto. SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan
19
nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar (www.bi.go.id, diakses 9 November 2013, 9.21). 1. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI menggunakan mekanisme "BI rate" (suku bunga BI), yaitu BI mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral. Bank Indonesia melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi peredaran rupiah di pasar yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka ini dengan melakukan penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penjualan SBI ini dilakukan melalui lelang sehingga mencerminkan kondisi likuiditas pasar uang.
2. Fungsi Sertifikat Bank Indonesia Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter tercermin pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar
20
Bank Overningt (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini di harapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada
gilirannya
suku
bunga
kredit
perbankan.
Dengan
mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikan suku bunga SBI apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga SBI apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia bersinergi dengan BI rate, dimana BI rate menjadi acuan bagi penentuan suku bunga pada seluruh bank di Indonesia.
E.
Inflasi Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum
dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Diartikan juga sebagai naiknya terus menerus tingkat harga pada suatu perekonomian akibat kenaikan permintaan agregat atau penurunan penawaran agregat. Indeks harga konsumen adalah ukuran tingkat harga sebagai indikator inflasi. IHK dihitung setiap bulan berdasar perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga seluruh ibukota propinsi di Indonesia (D.Soebagiyo & E.H.Prasetyawati, 2002 : 101-102) dalam Hedy dan M. Taufiq (2010).
21
1. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga, harga yang tinggi menggambarkan inflasi yang tinggi sementara harga yang stabil menggambarkan angka inflasi yang rendah. Laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam menghimpun dana masyarakat, karena inflasi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi turun, dan menyebabkan keinginan masyarakat menjadi turun untuk menabung. Jika perbankan terhambat dalam menghimpun dana dari masyarakat maka kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada masyarakat juga menurun, sehingga akan menimbulkan kegiatan investasi di sektor riil menjadi menurun karena sektor riil sulit mendapatkan dana dari perbankan, hal ini akan berakibat daya serap tenaga kerja menjadi menurun atau banyak terjadi pengangguran (Aulia Pohan, 2008:52).
2. Jenis Inflasi Berdasarkan asal-usulnya inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported inflation), inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang sumber penyebabnya berasal dari keadaan perekonomian dalam negeri sendiri. Timbulnya inflasi ini karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang yang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Inflasi yang berasal dari luar
22
negeri adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri, sehingga akan mempengaruhi barang-barang yang di impor maupun yang di ekspor. Hedy dan M Taufiq (2010).
3. Cara Menghitung Inflasi Untuk menghitung inflasi dengan dasar CPI (Consumer Price Index) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), rumusnya adalah : Inflasi
= [(IHKn–IHKn-1)/IHKn-1]x100%
Keterangan: IHKn
= IHK pada tahun/bulan tertentu
IHKn-1
= IHK pada tahun/bulan sebelumnya
Jadi tinggal hitung saja angka-angka IHK dalam rentang waktu tertentu. Di Indonesia statistik harga secara khusus statistik harga konsumen/retail dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Indeks ini merupakan salah satu indikator ekonomi
yang
secara
umum
dapat
menggambarkan
tingkat
inflasi/deflasi harga barang dan jasa.
F.
Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar atau kurs adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara
dengan mata uang negara lainnya. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. (Sukirno, 2004:397).
23
Dalam suatu perekonomian kebijakan nilai tukar atau kurs valuta asing berperan penting untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan ekonomi di suatu negara. Seperti mengkoreksi ketidakseimbangan neraca pembayaran dalam mendukung industrialisasi dan mengendalikan inflasi. Nilai tukar atau kurs mata uang asing menurut Financial Accounting Standard Board (FASB) adalah rasio antara suatu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu.Sartono (2001) dalam Hedy dan M. Taufiq (2010). Pengelolaan nilai tukar yang stabil akan memberikan ruang gerak untuk bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter untuk memengaruhi suku bunga ke arah yang wajar (Aulia Pohan, 2008:55) G.
Suku Bunga Penjaminan LPS Yang dimaksud suku bunga penjaminan LPS adalah tingakt suku bunga
simpanan tertinggi yang dijaminkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam situs www.lps.go.id, diakses 9 November 2013, 9.55, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang memiliki peranan menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. LPS menjamin pokok dan bunga/bagi hasil yang menjadi hak nasabah dimana ditahun 2007 penjaminan LPS hanya sampai dengan Rp. 100 juta per nasabah per bank, lalu berdasarkan pertimbangan atas hasil data distribusi simpanan per 31 Desember 2006 yang menyebutkan bahwa rekening bersaldo sama atau kurang dari 100 juta mencakup 98% rekening
24
simpanan maka penjaminan LPS mengalami perubahan ditahun 2008 menjadi Rp. 2 Milyar per nasabah. Dulu Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjaminan simpanan secara menyeluruh, tetapi sekarang Lembaga Penjamin Simpanan mengubah sistem penjaminan secara menyeluruh dengan menetapkan suku bunga penjaminan, dimana Lembaga Penjamin Simpanan menentukan bunga simpanan yang dijamin, jika pihak bank memberikan bunga simpanan di atas suku bunga penjaminan maka simpanan tersebut tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Oleh sebab itu, suku bunga penjaminan dikelola dan dipublikasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1. Penentuan Tingkat Suku Bunga Penjaminan LPS Hak
untuk
menetapkan
SBP
adalah
pemerintah
(Departemen
Keuangan). Demikian halnya disaat Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3), yang mengeluarkan SBP adalah tetap oleh Bank Indonesia. SBP diperlukan oleh LPS karena merupakan amanat tidak langsung UU LPS, khususnya yang memuat ketentuan persyaratan pembayaran klaim.
2. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan. b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
25
3. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. b. Melaksanakan penjaminan simpanan. c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian
Bank
Gagal
yang
tidak
berdampak
sistematik.
4. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank,
laporan
keuangan
bank
dan
laporan
hasil
pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. e. Melakukan
rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi
atas data. f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
26
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. i. Menjatuhkan sanksi administratif.
H.
Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi deposito telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. 1. Sutono & Batista (2013) yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Penghimpunan Dana Pada Bank Umum di Indonesia periode 2008-2012” menyatakan bahwa SBI berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga pada bank umum di Indonesia. Terdapat pula penelitian dengan hasil yang berbeda yaitu Ratna Damayanti (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap Suku Bunga Deposito dan Dana Deposito Bank Umum Indonesia Tahun 2003-2012”, kesimpulan yang diperoleh bahwa perubahan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tidak berpengaruh langsung terhadap jumlah penghimpunan dana oleh bank melalui deposito. 2. Penelitian Hedy Kuswanto dan M. Taufiq (2010) dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Suku Bunga serta
27
Implikasinya terhadap Permintaan Deposito pada Bank Umum di Indonesia”, kesimpulan yang diperoleh bahwa inflasi berpengaruh terhadap deposito. 3. Pada Penelitian Hedy Kuswanto dan M. Taufiq (2010) dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Suku Bunga serta Implikasinya terhadap Permintaan Deposito pada Bank Umum di Indonesia”, juga didapat hasil bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap deposito di bank umum. Terdapat perbedaan dengan Fitria Sanusi (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor - Faktor Yang
Mempengaruhi
Penghimpunan
Dana
Masyarakat
Pada
Perbankan Syariah Periode 2000-2007” menunjukkan bahwa kurs berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghimpunan Dana Masyarakat (DPK). 4. Dalam infobanknews.com (2013) dikatakan terdapat peningkatan dana pihak ketiga sejak kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan.
I.
Hipotesis dan Kerangka Pemikiran Hipotesis dari penelitian yang dilakukan berdasarkan pada permasalahan dan tujuan adalah sebagai berikut: 1. Hubungan Suku Bunga SBI terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito Perubahan kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga SBI akan menimbulkan efek likuiditas terhadap suku bunga pasar uang sehingga mendorong suku bunga deposito bergerak naik atau turun.
28
Kebijakan moneter yang kontraktif direspons positif oleh suku bunga di pasar uang. Jika BI melakukan kontraksi moneter melalui peningkatan suku bunga SBI, maka akan direspons positif oleh suku bunga deposito. Dari hasil penelitian Wibowo & Susi (2008), dan Triardiyanto (2009) yang menyatakan bahwa suku bunga SBI memiliki pengaruh berlawanan arah (negatif), artinya penurunan suku bunga SBI akan mengakibatkan kenaikan jumlah dana deposito. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Sutono & Batista (2013) yang menyatakan bahwa SBI berpengaruh negatif terhadap dana pihak ketiga pada bank umum di Indonesia. H1 : Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito
2. Hubungan Inflasi terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito Menurut Keynes dalam Aldrin dan Susi (2009) terjadinya inflasi disebabkan oleh permintaan agregat sedangkan permintaan agregat ini tidak hanya karena ekspansi bank sentral, namun dapat pula disebabkan oleh pengeluaran investasi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang melebihi penerimaan (defisit anggaran belanja negara) dalam kondisi full employment. Hasil penelitian Hedy Kuswanto dan M. Taufiq (2010) menyimpulkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap deposito. Begitu juga dengan penelitian Isabella Hutasoit (2009) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh
29
positif dan signifikan terhadap DPK di PT. BRI Persero Tbk Cabang Balige. H2 :Inflasi berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito
3. Hubungan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito Pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian dunia usaha. Nilai tukar yang melonjak drastis tak terkendali akan meyebabkan kesulitan dunia usaha dalam merencanakan usahanya, terutama jika bahan baku yang harus diimpor, dan menjual hasil produk mereka ke luar negeri. Di samping itu pengelolaan nilai tukar yang stabil akan memberikan ruang gerak untuk bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter untuk mempengaruhi suku bunga ke arah yang wajar (AuliaPohan, 2008 : 55). Berdasarkan hasil penelitian Aldrin dan Susi (2009) didapatkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berpengaruh positif yang artinya kenaikan nilai kurs membuat kenaikan jumlah DPK pada perbankan. Namun tidak konsisten dengan penelitian Hedy & M. Taufiq (2010) yang menunjukkan bahwa kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap DPK pada Bank Umum di Indonesia. H3 : Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito
30
4. Hubungan Suku Bunga Penjaminan LPS terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito Dalam infobanknews.com (10/09/2013) LPS dapat dikatakan telah melaksanakan fungsi penjaminan dengan baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) rata-rata mencapai 16,42% per tahun sejak 2006, signifikan di atas tingkat pertumbuhan periode 2000-2005 yang sebesar 8,8%. Tentu saja harus diakui bahwa hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh kehadiran LPS. Kondisi perekonomian yang memang lebih baik pada tujuh tahun belakangan ini juga merupakan faktor yang penting. Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa adanya LPS mempengaruhi dana pihak ketiga pada perbankan yang ada di Indonesia. H4 : Suku bunga penjaminan LPS berpengaruh terhadap dana pihak ketiga deposito.
5. Model Konseptual Berdasarkan hubungan teoritis antara variabel-variabel Pengaruh Suku Bunga SBI, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga Penjaminan LPS Terhadap Dana Pihak Ketiga Deposito Pada Perbankan BUMN maka kerangka pemikiran mengenai hubungan antara variabel dapat digambarkan sebagai berikut. (Gambar 2.1)
31
Model Konseptual
Variabel Independen
Variabel Dependen
Suku bunga SBI (X1) Inflasi (X2)
Deposito
Nilai tukar rupiah
(Y)
(X3) Suku bunga LPS (X4) Gambar 2.1
