BAB II LANDASAN TEORI II.1
Bank
II.1.1 Pengertian Bank Menurut Kasmir (2008): Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga masyarakat yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta mamberikan jasa Bank lainnya. Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998: Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut PSAK No.31 bank adalah: Suatu
lembaga
yang
berperan
sebagai
perantara
keuangan
(financial
intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
7
II.1.2 Jenis-Jenis Bank: Menurut Kasmir (2008), bank dibagi menjadi beberapa jenis dilihat dari segi fungsinya, segi kepemilikannya, dan dari segi status: A. Dilihat dari segi fungsinya: 1. Bank Sentral Fungsi bank sentral ini diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia seperti yang tertuang dalam undang-undang RI nomor 23 tahun 1999 bab III pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. 2. Bank Umum Pengertian bank umum menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat Pengertian BPR menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran
8
B. Dilihat dari segi kepemilikannya: 1. Bank milik pemerintah Bank yang akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank pemerintah: ‐
Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
‐
Bank Mandiri
Contoh bank pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II: ‐
BPD DKI Jakarta
‐
BPD Jawa Timur
2. Bank milik swasta nasional Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya milik swasta, serta pembagian keuntungannya diambil oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional: ‐
Bank Danamon
‐
Bank Central Asia
3. Bank milik asing Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing: ‐
American Express Bank
4. Bank milik campuran Merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia 9
C. Dilihat dari segi status: 1. Bank devisa Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri dan transaksi lainnya. 2. Bank non devisa Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.
II.1.3 Tujuan Bank Kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa lain berdasar atas kepercayaan. Selain tujuan tersebut di atas bank umum juga mempunyai tujuan antara lain memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah, memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik bagi pihak bank maupun pihak lainnya agar saling menguntungkan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya dimata para nasabahnya.
10
II.2
Pengendalian Internal
II.2.1 Pengertian Pengendalian Internal Menurut SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan (on going basis) yang berguna untuk: 1. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan bank 2. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku 4. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian 5. Meningkatkan efektifitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission Report, seperti dikutip oleh Bagnaroff, Moscove, Simkin (2001) yaitu: “A process, effected by a board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories-effectiveness and efficiency of operations,. Reliability of financial reporting, and compliance laws and regulations Or Internal controls are the tools that managers use (but are often not taught) to help achieve their business objective in the following categories: 11
‐
Effectiveness and efficiency of operations
‐
Reliability of financial reporting
‐
Compliance with external laws and regulations Definisi diatas dapat diartikan bahwa Pengendalian Internal adalah alat
yang digunakan oleh para manajer (tetapi jarang diajarkan) untuk membantu dalam pencapaian tujuan usaha mereka dalam kategori berikut ini: ‐
Efektivitas dan efisiensi operasional
‐
Keandalan dari laporan keuangan
‐
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Menurut Mulyadi (2002) yaitu: “Struktur pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi” Dari kedua definisi pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar pengendalian internal sebagai berikut:
12
‐ Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat persuasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan. ‐ Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. ‐ Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak. ‐ Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001) yaitu: Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: ‐
Keandalan pelaporan keuangan
‐
Efektifitas dan efisiensi operasi
‐
Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 13
II.2.2 Tujuan Pengendalian Internal Menurut SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tujuan sistem pengendalian internal adalah untuk: 1. Tujuan Kepatuhan Adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah, otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh bank 2. Tujuan Informasi Adalah untuk menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan 3. Tujuan Operasional Dimaksudkan
untuk
meningkatkan
efektifitas
dan
efisiensi
dalam
menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian 4. Tujuan Budaya Risiko Dimaksudkan
untuk
mengidentifikasikan
kelemahan
dan
menilai
penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di bank secara berkesinambungan Menurut Mulyadi (2001) tujuannya, pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
14
1. Pengendalian internal akuntansi (internal accounting control) Meliputi
struktur
organisasi,
metode
dan
ukuran-ukuran
yang
dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian internal akuntansi yang baik akan menjamin kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 2. Pengendalian internal administratif (internal administrative control) Meliputi
struktur
organisasi,
metode
dan
ukuran-ukuran
yang
dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.
II.2.3 Struktur Pengendalian Internal Unsur-unsur sistem pengendalian internal setiap perusahaan pada umumnya adalah sama. Tetapi perbedaannya terletak pada dinamika interaksi unsur-unsur tersebut untuk setiap perusahaan akan berbeda. Hal ini disesuaikan dengan industri besar kecilnya perusahaan, dan falsafah manajemen Menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of Treadway Commission report, komponen pengendalian internal terdiri dari: 1.
Lingkungan pengendalian (control environment) Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010):
15
“Consist of the action, policies, and procedures that reflect the overall attitudes of the top management, directors, and owners of an entity about internal control and its importance to the entity” Yang dapat diartikan bahwa lingkungan pengendalian itu terdiri dari tindakan, pengawasan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen atas, direksi, dan para pemilik modal tentang pengendalian internal dan seberapa pentingnya itu Komponen pendukung pengendalian lingkungan:
2.
1.
Commitment to competence
2.
Integrity and ethical values
3.
Board of director and audit committee participation
4.
Management’s philosophy and operating style
5.
Organizational structure
6.
Human resource policies and practices
Penaksiran Risiko (Risk Assessment) Menurut Bank Indonesia, dalam lamp SE No.5/22/DPNP Tgl 29 September 2003 Penilaian
risiko
merupakan
suatu
serangkaian
tindakan
yang
dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. 3.
Aktifitas Pengendalian (Control Activities) Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi risiko dalam mencapai tujuan perusahaan. 16
Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010), tipe spesifik dari aktifitas pengendalian adalah: 1. Adequate separation of duties 2. Proper authorization of transactions and activities 3. Adequate documents and records 4. Physical control over assets and records 5. Independent checks on performance 4.
Informasi dan komunikasi (information processing and communication) Menurut Bank Indonesia, dalam lamp SE No.5/22/DPNP Tgl 29 September 2003 ‐ Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas dewan Komisaris dan Direksi. ‐ Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern, seperti otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, pemegang saham dan nasabah Bank.
5.
Pemantauan (monitoring) Menurut Elder, Beasley, dan Arens (2010): “Management’s ongoing and periodic assessment of the quality of internal control performance to determine whether controls are operating as intended and are modified when needed” Yang berarti, pengelolaan penilaian berkelanjutan dan berkala tentang kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah kontrol telah beroperasi sebagaimana dimaksud dan diubah jika perlu. 17
II.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal Menurut Boynton, dan Johnson (2006) mengidentifikasikan keterbatasan yang melekat (inherent limitations) pada pengendalian internal, yaitu: 1. Kesalahan dalam pertimbangan (Poor Judgement) Manajemen dan personil lainnya dapat melakukan pertimbangan yang buruk dalam membuat keputusan bisnis atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi yang tidak mencukupi, keterbatasan waktu, atau prosedur lainnya. 2. Gangguan (Breakdown) Gangguan dalam melaksanakan pengendalian dapat terjadi ketika personal salah memahami instruksi atau membuat kekeliruan akibat kecerobohan, kebingungan, atau kelelahan. Perubahan sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem atau prosedur juga dapat berkontribusi pada terjadinya gangguan. 3. Kolusi (Collusion) Individu
yang
bertindak
bersama,
seperti
karyawan
yang
melaksanakan suatu pengendalian penting bertindak bersama dengan karyawan yang lain, konsumen atau pemasok, dapat melakukan sekaligus menutupi kecurangan sehingga tidak dideteksi oleh pengendalian internal. 4. Pengabaian oleh manajemen (Management Override) Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur tertulis untuk tujuan tidak sah seperti keuntungan pribadi atau presentasi mengenai kondisi 18
keuangan suatu entitas yang dinaikkan atau status ketaatan. Praktik pengabaian (override) termasuk membuat penyajian yang salah dengan sengaja kepada auditor dan lainnya, seperti menerbitkan dokumen palsu untuk mendukung pencatatan transaksi penjualan fiktif. 5. Biaya lawan manfaat (Cost Versus Benefit) Biaya pengendalian internal suatu entitas seharusnya tidak melebihi manfaat yang diharapkan untuk diperoleh. Pengukuran yang tepat baik dari biaya dan manfaat biasanya tidak memungkinkan, manajemen harus membuat sendiri estimasi kuantitatif maupun kualitatif dalam mengevaluasi hubungan antara biaya dan manfaat.
II.3
Manajemen kredit Menurut Kasmir (2008), pengertian manajemen kredit adalah bagaimana
mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. II.3.1 Kredit dan Pembiayaan Menurut undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan 19
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. II.3.2 Unsur-Unsur Kredit Menurut Kasmir (2008), unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut: 1. Kepercayaan Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. 2. Kesepakatan Kesempatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing yang dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah 3. Jangka waktu Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. 4. Risiko Risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu: ‐
Risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu.
‐
Risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, contoh akibat terjadinya musibah
20
5. Balas jasa Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit adalah keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank syariah, balas jasa ditentukan dengan bagi hasil II.3.3 Jenis-Jenis Kredit Menurut Kasmir (2008), jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut: 1. Dilihat dari segi kegunaan Untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Terdapat 2 jenis kegunaan, yaitu: a. Kredit investasi Kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama b. Kredit modal kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya 2. Dilihat dari segi tujuan kredit a. Kredit produktif Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi b. Kredit konsumtif Merupakan kredit yang digunakan untuk di konsumsi atau dipakai secara pribadi 21
c. Kredit perdagangan Kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut 3. Dilihat dari segi jangka waktu a. Kredit jangka pendek Memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun b. Kredit jangka menengah Waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun c. Kredit jangka panjang Kredit yang pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas 3 tahun / 5 tahun 4. Dilihat dari segi jaminan Dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pembelian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan kredit yang diberikan a. Kredit dengan jaminan Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu dalam bentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur. b. Kredit tanpa jaminan Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
22
5. Dilihat dari segi sektor usaha ‐
Kredit pertanian
‐
Kredit peternakan
‐
Kredit industri
II.3.4 Jaminan Kredit Menurut Kasmir (2008): Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit maka bank akan aman jika debitur tidak dapat melunasinya Jaminan kredit dibagi sebagai berikut: 1. Jaminan dengan barang-barang 2. Jaminan dengan surat berharga 3. Jaminan orang atau perusahaan 4. Jaminan asuransi II.3.5 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit Menurut Kasmir (2008), terdapat 3 jenis model pembebanan suku bunga yang sering dilakukan oleh bank. Adapun model pembebanan jenis suku bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Flat rate Merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode, sehingga jumlah angsuran setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas 2. Sliding rate Merupakan perhitungan yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga bank per periode dengan sisa pinjaman 23
3. Floating rate Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan II.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2008), prinsip-prinsip pemberian kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit 5C atau prinsip pemberian kredit 7P. 1. Prinsip pemberian kredit 5C 1. Character Suatu sifat atau watak seseorang dalam hal ini debitur 2. Capacity (Capability) Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan memperoleh laba 3. Capital Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank 4. Collateral Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berfungsi sebagai pelindung bank dari resiko kerugian 5. Condition Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing 24
2. Penilaian dengan prinsip 7P 1. Personality Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya seharihari maupun masa lalunya 2. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya 3. Perpose Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah 4. Prospect Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya 5. Payment Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya 6. Profitability Untuk menganalisis bagaimana nasabah memperoleh laba 7. Protection Bertujuan untuk menjaga kredit yang dikucurkan namun melalui suatu perlindungan yang dapat berupa barang atau orang atau jaminan asuransi 25
3. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi 1. Aspek hukum Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur 2. Aspek pasar dan pemasaran Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang 3. Aspek keuangan Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya 4. Aspek operasi/teknis Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki 5. Aspek manajemen Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas 6. Aspek ekonomi/sosial Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya
26
7. Aspek AMDAL Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, dan cara-cara pencegahan atas dampak tersebut. II.3.7 Prosedur Pemberian Kredit Menurut Kasmir (2008), tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: 1. Pengajuan Proposal Adalah permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal, yang berisikan keterangan: a. Riwayat perusahaan Seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya b. Tujuan pengambilan kredit Harus dijelaskan tujuan dalam pengambilan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi c. Besarnya kredit dan jangka waktu Harus dijelaskan juga besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya
27
d. Cara pemohon mengembalikan kredit Perlu dijelaskan dengan rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya e. Jaminan kredit Jaminan yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat, dan biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu Selanjutnya proposal dilampiri berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti: ‐
Akte pendirian perusahaan
‐
Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
‐
T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
‐
N.P.W.P (Nomer Pokok Wajib Pajak)
‐
Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
‐
Foto copy sertifikat yang dijadikan jaminan
‐
Daftar penghasilan bagi perseorangan
‐
Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apakah berkas-berkas lampiran proposal membuktikan kebenaran dan keaslian, seperti kebenaran dan keaslian akte notaris, TDP, KTP, dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil ke instalasi berwenang yang mengeluarkan. 28
Kemudian jika semua asli dan benar, pihak bank akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Dengan cara melihat angka-angka dilaporan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada. 3. Penilaian Kelayakan Kredit Penilaian kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C atau 7P namun untuk kredit yang jumlahnya lebih besar perlu dilakukan dengan metode penilaian dengan studi kelayakan. Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah: 1. Aspek hukum Tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit 2. Aspek pasar dan pemasaran Untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Yang dinilai adalah prospek usaha sekarang dan masa yang akan datang 3. Aspek keuangan Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir. Analisis menggunakan rasiorasio keuangan 4. Aspek teknis/operasi Aspek ini untuk menilai masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk lay out gedung dan ruangan 29
5. Aspek manajemen Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya 6. Aspek ekonomi sosial Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik bagi ekonomi maupun sosial 7. Aspek AMDAL Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara 4. Wawancara Pertama Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon pemimpin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Dan juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 5. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot) Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal 6. Wawancara Kedua Hasil peninjauan lapangan dicocokan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara pertama dalam wawancara kedua. Ini merupakan kegiatan
30
perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan 7. Keputusan Kredit Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, keputusan kredit mencakup: ‐
Akad kredit yang akan ditandatangani
‐
Jumlah uang yang diterima
‐
Jangka waktu kredit
‐
Dan biaya-biaya yang harus dibayar
8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris 9. Realisasi Kredit Realisasi kredit diberikan dengan cara membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap
31
