BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Outsourcing Outsourcing memungkinkan suatu perusahaan memindahkan pekerjaanpekerjaan rutin dalam perusahaan untuk dikerjakan oleh pihak lain di luar perusahaan. Dengan menyerahkan pekerjaan rutin tersebut kepada pihak luar, dalam hal ini penyedia jasa outsourcing, perusahaan tidak perlu mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk menangani pekerjaan tersebut, seperti dalam definisi outsourcing berikut ini : “Outsourcing is the act of transferring some of a company’s recurring internal activities and decision rights to outside provider, as set forth in a contract. Because the activities are recurring and a contract is used, outsourcing goes beyond the use of consultants. As a matter of practice, not only are the activities transferred, but the factor of production and decision rights often are, too. Factors of production are the resources that make the activities occur and include people, facilities, equipment, technology, and the other asset. Decision rights are the responsibility for making decisions over certain elements of the activities transferred”. (Maurice F. Greaver II)
6
7
“An arrangement whereby a third party provider assumes responsibility for performing information systems at a pre-determined price and according to predetermined performance criteria. “ (Northfield, 1992) Outsourcing berasal dari kata out yang berarti di luar dan source yang berarti sumber. Dari terminologi tersebut, maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan berada di luar perusahaan . Dengan demikian, definisi operasional outsourcing adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan A sebagai pengguna jasa dengan perusahaan B sebagai penyedia jasa, dimana perusahaan A meminta kepada perusahaan B untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan A. Perusahaan B wajib menyediakan dan mengelola SDM sesuai kriteria yang disepakati , sementara perusahaan A harus membayar sejumlah nilai kontrak kerja yang disepakati. Pada umumnya perusahaan memilih untuk meng-outsource-kan pekerjaan rutin yang bersifat kurang strategis. Jasa Outsourcing melakukan pekerjaan non core business, sedangkan pekerjaan core business yang juga merupakan core competence dari suatu perusahaan tetap dikerjakan sendiri. (Indrajit, 2002, p.140)
Pekerjaan
yang bersifat non core apabila dilakukan sendiri akan mengambil sumber daya perusahaannya, padahal sebenarnya sumber daya tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat core business. Selain itu, apabila perusahaan melakukan sendiri pekerjaan non core tersebut kemungkinan hasil yang diperoleh tidak maksimal, karena kurang mendapatkan alokasi sumber daya yang memadai. Pekerjaan non core
8
business, karena biasanya bukan core competence-nya, umumnya tidak atau kurang dilaksanakan dengan cukup efisien dan efektif . ( Indrajit, 2002, p.16) Outsourcing diasumsikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini didukung oleh hasil survei yang diselenggarakan oleh outsourcing institute dimana terungkap alasan perusahaan melakukan outsourcing. Beberapa alasan yang relevan dalam peningkatan efesiensi dan efektivitas adalah (Indrajit, 2002, p.169) : 1.
Memanfaatkan kemampuan kelas dunia Penyedia jasa yang unggul dalam bidangnya, seringkali melakukan R & D, investasi jangka panjang dalam bidang teknologi, metodologi dan sumber daya sehingga penyedia jasa tersebut profesional dibidangnya. Disamping itu penyedia jasa mempunyai banyak pengalaman yang diperoleh sewaktu bekerja dengan pelanggan-pelanggannya.
2.
Mempercepat keuntungan yang diperolah dari reengineering Penyedia jasa banyak yang telah melakukan reengineering sehingga perusahaan pengguna jasa dapat memperoleh manfaat dari reengineering tanpa harus melakukannya sendiri.
3.
Mengurangi dan mengendalikan biaya operasional Outsourcing memungkinkan pengurangan biaya operasional karena penyedia jasa mampu melakukan pekerjaan tersebut dengan cost yang lebih rendah
9
melalui berbagai hal, misalnya: spesialisasi, struktur biaya dan economic of scale. 4.
Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri Jasa outsourcing memungkinkan suatu perusahaan memperolah sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan, untuk melakukan suatu pekerjaan secara baik dan memadai.
5.
Memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola Dalam kondisi perusahaan tidak dapat memecahkan suatu masalah atau kekeliruan untuk mengendalikan suatu pekerjaan, perusahaan dapat mengoutsource-kan perkerjaan tersebut kepada pihak luar yang lebih berkompeten. Penyedia jasa mampu untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, namun
dengan jumlah pelanggan yang banyak maka biaya per satuan dapat ditekan menjadi lebih kecil, sesuai dengan pendapat Robinson sebagai berikut : “when the volume of production increases, the long range average cost of a unit produced will decline”.(Robinson, 2000, p.95) Spesialisasi pekerjaan membuat penyedia jasa lebih efisien dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Craig Elwell : “Rather than build our own automobile, provide our own medical services,or produce our own food, we find it far more efficient to specialized in the production of some good or service we are good at and trade these (indirectly with the use of money) for most other goods or servces that we want.” (Ellwell, 2001, p.2)
10
Selain biaya yang lebih murah, outsourcing seharusnya juga mampu memberikan hasil yang lebih baik, karena penyedia jasa memfokuskan diri dalam bidang penyediaan tenaga outsourcing. Pekerjaan yang kurang strategis dalam value creation, dilakukan oleh penyedia jasa. Aktivitas pendukung pada pengguna jasa bisa menjadi aktivitas utama dalam value chain bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa seharusnya dapat lebih baik daripada apabila pekerjaan tersebut dilakukan secara internal di dalam perusahaan pengguna jasa, mengingat pekerjaan tersebut bukan merupakan aktivitas utama. Jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa merupakan core product dari perusahaan penyedia jasa, dengan demikian diperlukan kompetensi agar core product tersebut dapat menjadi lebih kompetitif. (Corbett, 2002, p.1). Alasan dilakukan outsourcing Keuntungan perusahaan dengan melakukan outsourcing, adalah :
1.
Penghematan Biaya
Penurunan biaya secara keseluruhan bisa dilakukan dengan melakukan pengurangan ruang lingkup, mendefinisikan level kualitas, melakukan penetapan biaya ulang, negosiasi ulang, dan restrukturisasi biaya.
2.
Restrukturisasi Biaya
Peningkatan biaya operasional diukur dengan membandingkan fixed costs dengan variable costs. Outsourcing mengubah keseimbangan ratio dua jenis
11
biaya ini dengan menggeser variable costs ke fixed cost dan membuatnya lebih mudah diprediksi.
3.
Peningkatan Kualitas
Upaya meningkatkan kualitas melalui kontrak dengan service level agreement baru.
4.
Pengetahuan
Akses ke intellectual property dan pengalaman serta pengetahuan yang lebih luas.
5.
Kontrak
Servis akan disediakan sesuai perjanjian kontrak dengan penalti finansial.
6.
Expertise dalam Operasional
Mendapatkan akses ke best practice dalam operasional yang mungkin akan sulit dan memakan waktu banyak jika dilakukan pengembangan secara in-house.
7.
Issue Staffing
Mendapat akses ke sumber daya manusia yang memiliki skill yang dibutuhkan.
12 8.
Capacity management
Peningkatan metode manajemen, kapasitas servis, dan teknologi lebih dimungkinkan karena resiko berada pada pihak penyedia jasa.
9.
Katalis perubahan
Perusahaan dapat menggunakan perjanjian outsource sebagai katalis untuk langkah utama dalam melakukan perubahan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Supplier berperan sebagai Change agent di dalam proses itu.
10. Reduce time to market (penghematan waktu)
The acceleration of the development or production of a product through the additional capability brought by the supplier.
11. Komoditifikasi
Trend dalam menstandarisasi proses bisnis, servis IT, dan servis aplikasi memungkinkan bisnis secara cerdas membeli dengan harga yang tepat. Memungkinkan akses bisnis yang luas, dimana sebelumnya hanya tersedia untuk perusahaan-perusahaan besar.
12. Manajemen Resiko
Salah satu pendekatan terbaik dalam manajemen resiko adalah berpartner dengan outsourcer yang mampu menangani dengan lebih baik.
13 13. Zona Waktu
Pekerjaan sekuensial dapat dilakukan selama hari biasa, dengan waktu kerja yang sama, dapat dilakukan juga pada saat musim hujan dan kemarau.
14. Tekanan Customer
Secara umum customer merasa diuntungkan oleh perusahaan pengguna jasa, namun ada beberapa kinerja dalam perusahaan tersebut yang mengganggu atau tidak disukai konsumen, dan konsumen mendesak agar dilakukan perubahan. Menanggapi
desakan
konsumen,
maka
menejemen
merubah
system
kekaryawanan dengan melakukan outsourcing.
Permasalahan dengan Outsourcing
1.
Opini publik, ada opini publik bahwa outsourcing membahayakan pasar tenaga kerja lokal. Dikhawatirkan akan muncul banyak pengangguran dan tidak ada pemberdayaan masyarakat sekitar oleh perusahaan, sementara pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.
2.
Bertentangan dengan Pandangan Shareholder, bahwa publisitas menjadi tanggung jawab perusahaan/manajemen dalam menjalankan bisnis. Terkait kepentingan shareholder terhadap ROI (return on investment) dan tanggung jawab social, Outsourcing berkebalikan dengan pandangan diatas.
14 3. Kegagalan merealisasikan nilai bisnis,
kritik utama terhadap oursourcing adalah kegagalan dalam merealisasikan nilai bisnis yang dijanjikan outsources kepada perusahaan. 4.
Tanggung jawab sosial
Ada pendapat bahwa karyawan / tenaga outsourcing dengan bayaran rendah untuk outsource , rentan untuk dieksploitasi, mendapat upah yang lebih rendah, disamping tidak mendapat fasilitas yang baik / sama dengan karyawan tetap.
5. Kualitas Servis
Kualitas servis yang diukur menurut service level agreement (SLA) di dalam kontrak, tidak sama dengan saat implementasinya karena terjadi gap antara persepsi perusahaan dengan outsourcer.
6. Turn over karyawan T
Turn over pada perusahaan outsource sangat tinggi, sehingga skill yang dibawa oleh karyawan outsource itu hilang dan perusahaan tidak memiliki kendali terhadap perubahan itu.
7.
Pengetahuan perusahaan
Karyawan outsourcing mungkin mendapat kesulitan berkomunikasi dengan pihak internal perusahaan.
15 8.
Kualifikasi penyedia jasa outsourcing Outsourcer mungkin saja melakukan pergantian staffnya dengan staff yang memiliki skill lebih rendah dari yang sebelumnya, sehingga berdampak negatif terhadap hasil kinerjanya.
2.2 Kepuasan Pelanggan Kepuasan pelanggan dapat tercapai apabila produk atau jasa yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan pelanggan Philip Kotler mendefinisikan : “Statifaction is a person feelings of pleasure or dissapointmnet resulting from comparing a product’s perceived performance (or outcome) in a relation to his or her expectation”. Dengan demikian, kepuasan pelanggan bergantung kepada harapan yang terbentuk di benak pelanggan terhadap produk atau jasa yang diterima. Selanjutnya menurut (Kotler, 1997, p.40), harapan pelanggan tersebut banyak dipengaruhi oleh pengalaman pembelian yang lampau, teman, rekan kerja informasi dan janji dari tenaga pemasaran dan kompetitor-nya. Sewaktu pertama kali mempresentasikan jasa yang
akan
dijual
kepada
calon
pelanggan,
tenaga
pemasar
biasanya
mempresentasikan dan menjanjikan keunggulan jasa yang akan diberikan sampai terbentuk harapan yang positif sehingga calon pelanggan mau membeli jasa yang ditawarkan. Apabila kemudian hari keunggulan jasa yang ditawarkan tersebut tidak
16
terbukti maka pelanggan akan merasa tidak puas karena fakta tidak sesuai dengan harapan yang terbentuk pada pelanggan. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. (Kotler, 1997, p.42) menyarankan beberapa metode, yaitu: 1.
Sistem Complaint dan saran Perusahaan
membuat
suatu
sistem
yang
membuat
pelanggan
dapat
menyampaikan keluhan atau saran terhadap produk atau jasa yang diterima pelanggan. 2.
Survei kepuasan Pelanggan Pelanggan yang tidak puas jarang menyampaikan complaint atau saran melalui sistem yang telah dibuat oleh perusahaan, seringkali pelanggan tersebut pindah ke kompetitor tanpa menyampaikan complaint sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggannya.
3.
Ghost Shopping Perusahaan dapat menyewa seseorang untuk berpura-pura sebagai pembeli potensial dari perusahaan tersebut dan perusahaan kompetitor untuk melaporkan kekuatan dan kelemahan masing-masing.
4.
Analisa Pelanggan yang hilang
17
Perusahaan harus menghubungi pelanggan yang telah menghentikan kontrak atau pindah ke kompetitor untuk mengetahui alasan pelanggan untuk mengambil keputusan tersebut. Survei kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik bagi peningkatan kualitas seperti yang dinyatakan oleh (Simchi-Lev, 2000, p.29) : “Costumer Satisfaction surveys are used to measure sales department and personel performance as wel as to provide feedback for necessary improvements in products and services”. Dengan demikian, penyedia jasa outsourcing dan perusahaan sendiri dapat melakukan survei kepuasan pelanggan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan layanan kepada pelanggan.
2.3 Efisiensi Efisiensi berarti biaya yang lebih murah ataupun usaha yang lebih kecil untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. (Robbins, 1996, p.23) menyatakan bahwa efisiensi adalah rasio output efektif terhadap input yang diperlukan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, efisiensi adalah mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Harga yang murah dan produktivitas yang tinggi memungkinkan terjadinya efisiensi seperti yang dinyatakan oleh (Adam, 1992, p.41) sebagai berikut:
18
“A low cost, high productivity operation makes effeciency possible. Minimum use of scarce resources-labor, management, materials, equipment/facilities, and energywhile sustaining high output is the key to productivity.”
2.4 Efektivitas Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan seperti yang dinyatakan oleh Stephen P. Robbins (1996, p.23) bahwa efektivitas adalah suatu kondisi dimana usaha yang dilakukan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pula Gibson (2000, p.19) menyatakan bahwa: “What we mean by effectiveness...is the accomplishment of recognized objectives f cooperative effort. The degree of accomplishment indiates the degree of effectiveness.”
2.5 Ketentuan Mengenai Outsourcing Perjanjian outsourcing dapat disamakan dengan perjanjian pekerjaan borongan. Ketentuan outsourcing di dalam UUK 2003 diatur dalam : Pasal 65 mengatur : 1.
Penyerahan
sebagian
pelaksanaan
pekerjaan
kepada
perusahaan
lain
dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
19
tertulis. Perusahaan dalam hal ini dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lainnya melalui : a. pemborongan pekerjaan; atau b. penyediaan jasa pekerja. 2.
Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
3.
Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.
4.
Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.
Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.
6.
Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yang diperkerjakannya.
20
7.
Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian-perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
8.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan
penerima
pemborongan
beralih
menjadi
hubungan
kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja. 9.
Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
Pasal 66 mengatur : 1.
Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
2.
Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
21
b. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; d. Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3.
Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Ketentuan lain mengenai outsourcing diatur di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata buku ketiga bab 7A bagian keenam
tentang
Perjanjian
Pemborongan Pekerjaan, yaitu: 1.
Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu karya tertentu bagi pihak yang lain yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu dan dimana
22
pihak yang lain yang memborongkan mengikatkan diri untuk memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborong dengan bayaran tertentu. 2.
Dalam perjanjian pekerjaan tidak ada hubungan kerja antara perusahaan pemborong dengan perusahaan yang memborongkan sebab dalam perjanjian tersebut tidak ada unsur “upah” sebagai salah satu syarat adanya hubungan kerja. Jadi yang ada harga borongan.
3.
Hubungan antara pemborong dengan yang memborongkan adalah hubungan perdata murni sehingga jika terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri.
4.
Perjanjian/perikatan yang dibuat secara sah oleh pemborong dengan yang memborongkan pekerjaan tunduk pada KUH Perdata Pasal 1338 jo Pasal 1320 yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
5.
Untuk sahnya suatu perjanjian/perikatan harus dipenuhi 4 syarat yaitu : a. sepakat mereka yang mengikatkan diri; b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. suatu hal tertentu; d. suatu sebab yang halal.
6.
Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa : a. pemborong hanya untuk melakukan pekerjaan ;
23
b. pemborong juga akan menyediakan bahan-bahannya. 7.
Dalam hal pemborong juga harus menyediakan bahan-bahannya dan hasil pekerjaanya kemudian karena apapun musnah sebelum diserahkan maka kerugian tersebut dipikul oleh pemborong kecuali yang memborongkan lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
8.
Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaan tersebut musnah maka pemborong hanya bertanggung jawab atas kemusnahan tersebut sepanjang hal itu terjadi karena kesalahan pemborong.
9.
Jika hasil pekerjaan diluar kelalaian dari pihak pemborong, musnah sebelum penyerahan
dilakukan
dan
tanpa
adanya
kelalaian
dari
pihak
yang
memborongkan untuk memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan tersebut maka pemborong tidak berhak atas harga yang dijanjikan kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya ada cacatnya. 10. Jika pekerjaan yang diborongkan dilakukan secara potongan atau ukuran, maka hasil pekerjaan dapat diperiksa secara sebagian demi sebagian. 11. Perjanjian pemborongan pekerjaan berakhir karena meninggalnya pemborong. 12. Jika pemborong meninggal dunia maka yang memborongkan pekerjaan wajib membayar kepada ahli waris pemborong hasil pekerjaan yang telah selesai dan harga bahan bangunan yang telah diselesaikan menurut perbandingan dengan harga yang telah diperjanjikan asal hasil pekerjaan itu atau bahan bangunan tersebut ada manfaatnya bagi pihak yang memborongkan.
24
13. Pemborong bertanggung jawab atas tindakan pekerja yang diperkerjakan. 14. Pekerja yang memegang barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada barang itu berhak menahan barang tersebut sampai biaya dan upah dibayar seluruhnya, kecuali telah dikeluarkan tanggungan secukupnya.
2.6 Praktek Outsourcing dan Perlindungan Hak-hak Pekerja Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha dapat diwajibakan oleh P4-D atau P.N. ( Dalam UU No.2 tahun 2004 disebut Pengadilan Hubungan Industrial) untuk membayar uang pesangon (UP) dan atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (PH). Untuk UP menurut pasal 156 (2) UUK paling sedikit: 1.
Masa kerja kurang dari 1 tahun, .........................................................1 bulan upah
2.
Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun,.................. 2 bulan upah
3.
Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun,...................3 bulan upah
4.
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, ............... 4 bulan upah
5.
Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, ................5 bulan upah
6.
Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, ................ 6 bulan upah
7.
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, ................ 7 bulan upah
8.
Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, ................ 8 bulan upah
25
9.
Masa kerja 8 tahun atau lebih, …………………………............... 9 bulan upah
Sedangkan besarnya UPMK menurut pasal 156 (3) UUK sebagai berikut: 1.
Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, .................2 bulan upah
2.
Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, ............... 3 bulan upah
3.
Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, ............... 4 bulan upah
4.
Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, ............ 5 bulan upah
5.
Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, ............ 6 bulan upah
6.
Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, ............ 7 bulan upah
7.
Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, ............ 8 bulan upah
8.
Masa kerja 24 tahun atau lebih, ................................................. 10 bulan upah
Untuk UPH dalam pasal 156 (4) UUK meliputi: 1.
cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2.
biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja.
3.
penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15 % dari UP dan UPMK bagi yang memenuhi syarat;
4.
hal-hal lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.
26
Dengan perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing, maka pasal 156 (2) dan 156 (3) UUK, akan terkesan hanya menjadi hiasan dalam UUK. UP dalam pasal 156 (2) maksimum hanya untuk upah 2 bulan kerja. Sebab dalam prektek, sebagai berikut: 1. UP dalam pasal 156 (2) maksimum hanya untuk upah 2 bulan kerja, sebab lama bekerja bervariasi 6 bulan, 1 tahun dan 2 tahun. 2. UPMK pasal 156 (3) tidak mungkin didapat oleh para pekerja outsourcing, karena pekerja yang di phk minimal telah bekerja selama 3 tahun untuk mendapatkan UPMK 2 bulan upah. 3. UPH seperti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, sangat jarang untuk didapat oleh pekerja; sebab lamaran penerimaan dan seleksi dilakukan di kota tempat perusahaan. Apalagi jenis pekerjaannya tidak memerlukan keahlian khusus.
2.7 Penentuan Sample Dalam suatu survei tidaklah selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam populasi. Dengan meneliti sebagian populasi kita harapkan bahwa hasil yg didapat akan menggambarkan sifat populasi bersangkutan.suatu metode pengambilan sample yang ideal mempunyai sifat-sifat seperti dibawah ini : 1. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. 2. Dapat menentukan presissi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku dari taksiran yang diperoleh. 3. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan
27
4. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendahrendahnya. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan suatu sample penelitian: 1. Derajat keserangaman dari populasi 2. Presisi yang dikehendaki oleh peneliti 3. Rencana analisa 4. Tenaga, biaya dan waktu Dalam penelitian ada yang menggunakan sample sebedar 10 % dari populasi ataupun ada yang menggunakan 5 % dari populasi.
