BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Definisi Impor Impor merupakan sebagian dari kegiatan bisnis international yaitu menyangkut usaha perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara secara perorangan maupun badan usaha dalam melakukan transaksi jual-beli antar negara. Dengan kata lain, kegiatan impor adalah kegiatan jual-beli yang melibatkan penjual dan pembeli yang berada di negara yang berdeda atau transaksi perdagangan antara negara yang satu dengan negara lainya dan merupakan bagian dari bisnis international. Sementara itu, perdagangan internasional adalah setiap kegiatan bisnis yang melintas batas-batas internasional atau teritorial antar negara yang dapat berupa perdagangan impor-ekspor, investasi portofolio, perdagangan layanan atau jasa, dan investasi langsung. Adanya berbagai kepentingan dalam negeri suatu negara mengakibatkan terjadinya kegaitan ekspor dan impor. Kegiatan ini tersebut pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 12

http://digilib.mercubuana.ac.id/

Impor adalah suatu proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umunya dalam proses perdagangan. Menurut Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. : P-08/BC/2009 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No. : P42/BC/2008 Tetang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk pasal 1, bahwa Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Sedangkan menurut masyarakat umum pengertian impor adalah membeli barang dari luar negeri. Undang-undang kepabeanan selanjutnya mengartikan daerah pabean adalah wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat tempat tertentu di wilayah Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa barang impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri akan tetapi dalam proses transportasi tersebut telah melewati wilayah atau daerah pabean untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Bea Cukai atau Kantor Pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Barang yang dikatakan sudah memasuki wilayah pabean dan legal maka akan dikenakan pungutan pajak bea masuk, sehingga penerimaan negara dapat bertambah.

13


Gambar 2.1 : Alur Proses Impor Keterangan: 1. Importir dalam negeri dan supplier (eksportir) di luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga barang yang akan diimpor. Jika terjadi kesepakatan antara ke dua belah pihak (Importir-Eksportir), makan dibuat suatu perjanjian jual-beli (Sales Contract). 2. Importir membuat Latter of Credit (L/C) ke Bank Devisa dalam negeri kemudian

bank

dalam

negeri

memberitahukan

kepada

bank

korespondensi luar negeri tentang pembukaan Latter of Credit. Bank

14


luar negeri menghubungi eksportir dilura negeri. Setelah itu bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri. 3. Eksportir melakukan proses packing diluar negeri untuk dilakukan proses pengiriman kepelabuhan 4. Eksportir melakukan proses custom clerance diluar negeri 5. Proses pengiriman dengan terbitnya Bill of Loading (B/L) 6. Setelah kapal tiba di dalam negeri proses selanjutnya yaitu custom clerance impor di dalam negeri. 7. Barang keluar dari peredaran bebas / diserahkan kepada importir.

2.2 Syarat- Syarat Menjadi Importir a. API ( Angka Pengenal Importir) API atau Angka Pengenal Importir adalah tanda pengenal importir. Importir itu sendiri adalah orang perseorangan atau badan hukum pemilik Angka Pengenal Impor (API) atau Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) yang mengimpor barang. Impor hanya bisa dilakukan oleh importir yang sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan dan memiliki Angka pengenal Impor (API) atau mempunyai ijin impor tanpa API. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Angka Pengenal Importir Permendag API, ada dua macam API, yaitu: API Umum (API-U). API – U diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan

15


memperdagangkan atau memindah tangankan barang kepada pihak lain. API Produsen (API-P). API – P diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung

proses

produksi dan

tidak

diperbolehkan

untuk

memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain. Menurut pasal 11 ayat (1) Permendag API, permohonan untuk mendapatkan API-U diajukan dengan mengisi formulir kepada Kepala Dinas Provinsi dan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada Surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan

16


KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan. Sedangkan, untuk permohonan API – P bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia, menurutpasal 11 ayat (2) Permendag API, diajukan dengan mengisi formulir yang ditujukan pada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Impor, dengan melampirkan dokumen berikut: Salinan Kontrak Kerjasama dengan Pemerintah atau Badan Pelaksana yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya; Asli Rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor; Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3x4; dan Bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab. Permohonan API – P yang diajukan pada BKPM, dilakukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut: Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya. 17


Surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha. Surat Pendaftaran Penanaman Modal. Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala BKPM. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi. Izin Menetap Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API.

Sedangkan API – P yang diajukan pada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi, diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumendokumen sebagai berikut: Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya. Surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha.

18


Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4. KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan.

Menurut pasal 4 Permendag API, API – U diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi Perdagangan. Sedangkan untuk API – P, penerbitannya dibagibagi, yaitu: Bagi badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia, API – P dimohonkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan. Bagi perusahaan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri kepada dimohonkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”). Bagi importir pemilik izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang

19


berwenang, selain dari perusahaan-perusahaan di point 1 dan 2 di atas, API – P dimohonkan kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi.

b. NIK ( Nomor Identitas Kepabeanan) Setiap impor wajib melakukan registrasi impor ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk mendapatkan Nomor Indentitas Kepabeanan (NIK). NIK merupakan nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai kepada Importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan registrasi untuk memperoleh NIK ke Direktur Jendral Bea dan Cukai. Surat Ijin Usaha (SIUP/IUT) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Angka Pengenal Importir (API). Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Kartu NPWP dan SP-PKP Perusahaan. Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya dari kementerian Hukum dan HAM. Akte perubahan terakhir dan pengesahannya dari kementerian hukum dan HAM.

20


Bukti penguasaan atas tempat usaha (Setifikat HM/HGB atau Bukti Sewa). Bukti indentitas (KTP/KITAS/Paspor) pengurus/ Penanggung jawab perusahaan (direktur/komisaris atau lainnya). Kartu NPWP pengurus/ penaggung jawab perusahaan. Laporan keuangan terakhir (minimal Neraca dan laporan Laba Rugi). Bagan stuktur organisasi perusahaan. Rekening koran perusahaan. Bagan rekening (chart of account) sistem pembukuan perusahaan. Contoh bukti pembukuan. SK Fasilitas impor dan Bukti PIB (Jika sudah ada).

21


Gambar 2.2 : Alur Proses Registrasi Impor NIK

Orang atau pengguna jaa kepabeanan dapat melakukan kewajiabn kepabeanan diwajibkan melakukan Registrasi Kepabeanan ke Direktorat Jendral Bea dan CUkai secara on line ke http://www.beacukai.go.id sebagai

22


mana

diatur

dalam

pearaturan

Kementerian

Keuangan

Nomor:

54/PMK.04/2014 tetang Registrasi Kepabeanan dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Direktur jendral Bea dan Cukai No: Per-10/BC/2014 tetang Petunjuk pelakanaan Registrasi Kepabeanan tanggal 30 Mei 2014

2.3 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemberitahuan Impor Barang adalah persyaratan yang dibuat oleh importir dalam bentuk data elektronik atau diatas formulir dalam rangka pemenuhan kewajaiban pabean di bidang impor dan digunakan untuk memberitahukan barang impor yang akan dikeluarkan dari kawasan berikat. PIB dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean berdasarkan prinsip self assessment (Direktorat Jendral Bea dan Cukai). Bentuk dan isi PIB berukuran A4 (201x297mm), untuk pengadaan formulir PIB dapat dilakukan oleh umum. PIB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar asli atau ke 1 untuk pengeluaran barang b. Lembar ke 2 untuk BPS Jakarta c. Lembar ke 3 untuk Bank Indonesia bagian pengolahan data dan informasi ekonomi dan moneter. Dasar hukum dokumen PIB adalah Peraturan Menteri Keuangan No :155/PMK.04/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan Peraturan Direktur Bea dan

23


Cukai sebagai petunjuk pelaksanaannya dan terakhir diatur dengan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No: Per-44/BC/2011. PIB dibuat berdasarkan modul PIB yang dibedakan menjadi module PIB importir dan modul PIB PPJK. Modul PIB untuk importir hanya bisa digunakan untuk merekam data PIB milik importirnya saja pemegang NIK yang bersangkutan, sedangkan Modul PIB PPJK dapat digunakan untuk perekaman data PIB importir pelanggan dari PPJK yang bersangkutan sehingga memungkinkan untuk dapat merekam data PIB lebih dari satu importir. Versi module PIB sudah banyak mengalami pembaharuan, Modul PIB terbaru yaitu modul PIB versi PIB 5.0 pertanggal 07-November 2012.

Gambar 2.3 : Modul/Aplikasi PIB Versi PIB 5.0. Secara

garis

besar

Modul

PIB

membantu

importir

dalam

menyampaikan data importasi mereka dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Modul PIB ini sangat dibutuhkan bagi importir dalam rangka

24


menyampaikan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk dapat dikirimkan ke Bea dan Cukai dan menerima semua respon dari bea cukai. Dokumen sumber data pembuatan PIB atau yang biasa disebut dokumen pelengkap pabean yaitu semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean impor melalui jalur laut, dokumen yang dimaksud antara lain : a. Angka Pengenal Importir (API) b. Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) e. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) f. Comerrcial Invoice g. Packing List h. Bill of Loading i. Surat keputusan Pembebasan j. Bukti Penerimaan Jaminan k. Rekomendasi atau izin pemasukan atas barang-barang yang terkena lartas (larangan dan pembatasan) dari intansi terkait yang berwenang dan atau l. Dokumen lainya yang dipersyaratkan.

2.4 EDI (Electronic Data Interchange)

25


Pertukaran informasi bisnis pada saat ini umumnya dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu menggunakan media kertas. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis suatu perusahaan tentu akan meningkat pula penggunaan kertas. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan dalam pertukaran informasi, kebutuhan akan bertambah jumlah personil yang sekaligus juga berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Fakta-fakta ini telah menyebabkan ketidakefisienan dalam dalam bisnis,

khususnya

yang

berkaitan

dengan

pertukaran

informasi

bisnis. Persoalan di atas tentu harus kita cara jalan keluarnya agar efisiensi dalam transaksi bisnis dapat ditingkatkan. Kehadiran internet menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi berbagai problema di atas. Namun, jaminan keamanan dalam transaksi melalui internet telah menimbulkan kekhwatiran orang untuk bertransaksi melalui media maya ini. Kehadiran Electronic Data Interchange (EDI) telah menjadi salah satu solusi untuk membuat keefisienan dalam transaksi bisnis di Internet dan sekaligus memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi tersebut. Electronic Data Interchange (EDI) atau Pertukaran Data Elektronik adalah pertukaran informasi dalam bentuk pesen-pesan dengan format tertentu yang mewakili suatu dokumen diluar instrumen-instrumen moneter. EDI ini berbentuk pesan-pesan sekuensial antara kedua belah pihak, baik sebagai pengirim maupun sebagai penerima. Data yang terformat yang mewakili dokumen tersebut dapat saja dikirimkan oleh pengirim ke penerima melalui

26


media

telekomunikasi

atau

dipisahkan

secara

fisik

melalui

media

penyimpanan elektronis (FIPS PUB, 1993). EDI adalah pertukaran data komputer antar aplikasi melintasi batasbatas organisasi, sehingga intervensi manusia atau interpretasi atas data tersebut oleh manusia dapat ditekan seminimum mungkin. Akibatnya data dalam EDI tentunya harus dalam format terstruktur yang bisa dipahami oleh masing-masing komputer. EDI (Electronic Data Interchange) merupakan suatu sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen pesanan pembelian dari suatu perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang telah memiliki sistem informasi. EDI juga merupakan mekanisme untuk pertukaran data-data untuk keperluan bisnis secara elektronis. Adanya EDI dapat mempercepat proses bisnis. Kehadiran Electronic Data Interchange (EDI) telah menjadi salah satu solusi untuk membuat keefisienan dalam transaksi bisnis di Internet dan sekaligus memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi tersebut. Salah satu aplikasi penggunaan EDI dalam membantu sistem infrormasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, usaha pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa harus didukung oleh kegiatan ekspor. Oleh karena itu, kegiatan ekspor harus digalakkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelabuhan, khususnya jasa pelayanan kepabeanan yang berada di pelabuhan, memegang peranan penting untuk menjamin kelancaran arus barang. Sebagai salah satu usaha untuk memperlancar arus

27


barang di pelabuhan diterapkan sistem Electronic Data Interchange ( EDI). Sistem ini diharapkan dapat menggantikan secara berangsur-angsur Billof Lading (Cognosement).Sistem EDI ini akan diterapkan diseluruh Indonesia dengan proyek percontohan yang dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.Meskipun penerapan sistem EDI ini belum murni “paperless system” karena masih rnenyertakan dokumen kertas lain (B/L) namun sistem ini merupakan sistem yang efektif dan efisien. Dengan sistem EDI, importir dapat mencek atau memerintahkan transfer atau pemindahan barang-barang impornya lewat sambungan komputer di kantornya, tanpa harus kontak langsung dengan aparat Bea dan Cukai di lapangan. Dengan sistem ini hanya butuh waktu 4 jam untuk pengurusan dokumen kepabeanan, sebelumnya butuh waktu 3 hari. Sehingga hal ini akan dapat mempercepat kelancaran arus barang dan dokumen di KIBC Tanjung Perak Surabaya yang per harinya terdapat 30 – 40 PIB (Pemberitahuan Impor Barang) atau 1300 PIB per bulan. Selain itu juga sistem ini dapat mengurangi biaya sewa gudang, karena SPPB (Surat pemberitahuan Pengeluaran Barang) cepat keluar bahkan SPPB ini dapat langsung dicetak/diprint di komputer kantor perusahaan yang bersangkutan, dan perusahaan bisa langsung mengambil barangnya di gudang. Pemakaian sistem EDl ini, juga akan menghindari “human error” dalam pemasukan data, karena pertukaran data/dokumen semuanya dilakukan secara “Computerized” yaitu

antar

aplikasi

komputer-antar

perusahaan

dengan menggunakan standar tertentu yang disepakati bersama. Sistem EDI

28


ini juga dapat mengurangi praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) khususnya yang berkait dengan pengurusan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) karena dengan sistem ini antara pengguna jasa sistem PIB – EDI dengan petugas KIBC tidak perlu bertatap langsung. Selain itu juga EDI dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan keuangan.

2.5 Sistem EDI Kepabeanan Sistem EDI Kepabeanan adalah penyerahan pemberitahuan pabean oleh mitra kerja pabean serta pemberian keputusan oleh administrasi pabean dengan menggunakan format standar internasional melalui sistem komputer dan sarana komunikasi data. System EDI kepabeanan secara international adalah dalam bentuk UN/EDIFACT. Sejak saat itu banyak negara-negara yang menggunakan UN/EDIFACT banyak mengalami perkembanagan dan banyak administrasi kepabeanan mulai mengimplementasikan sistem ini. UN/EDIFACT merupakan suatu aturan tentang penggunaan EDI dalam bidang administrasi (Kepabeanan), perdagangan dan transportasi. Secara lengkap definisi dari UN/EDIFACT adalah : United nations rules for electronic data interchange for administration, commerce and transport. They comprise a set internationally agreed standards directories and guidelines for the electronic interchange of structured data, and in particular that relate to trade in goods and services, between independent computerized information system.

29


Masalah administrasi, perdagangan dan transportasi merupakan masalah yang sangat berkaitan dengabn kepabeanan. Dengan demikian pengembangan sistem EDI dibidang kepabeanan harus didasari oleh standar atau format sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UN/EDIFACT. UN/EDIFACT merupakan suatu standar atau pedoman internationsal dalam melakukan pertukaran data, khususnya yang berhubungan dengan perdangan barang atau jasa dengan menggunakan sistem informasi komputer. Pada prinsipnya sistem EDI kepabeanan bertujuan agar para pelaku perdagangan international dalam hal ini eksportir dan importir dapat menyampaiakan data ekspor dan data impor serta memperoleh ijin ata barang secara elektronik.

30


Gambar 2.4 : Sistem Aplikasi Impor Melalui Jaringan EDI Manfaat EDI sistem kepabeanan: Pelayanan dokumen kepabaeanan lebih mudah dan cepat Pengawasan

2.6 Prosedur Kepabeanan di Bidang Impor Untuk mendapat mengelurkan barang impor dari kawasan pabean, maka importir wajib melaksanakan prosedur-prosedur kepabeanan sebagai berikut ini : a. Dokumen Pengeluaran Barang

31


Dalam proses pengeluaran barang impor maka importir sebelumnya wajib menyerahkan dokumen kepada pejabat bea dan cukai untuk dapat diperiksa kelengkapan dan kesesuaian antara dokumen dan barang yang diberitahukan. Dokument tersebut terdiri dari atas dokumen wajib dan dokument pendukung. Dokumen Wajib yaitu : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Dokumen

PIB

yang

merupakan

pemberitahuan

oleh

pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasarkan dokumen pelengkap. Dokumen PIB dibuat berdasarkan aplikasi atau module PIB seperti yang sudah dijelaskan diatas. Invoice Invoice adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) yang didalam invoice tersebut dicantumkan nama barang, harga barang, jumlah barang, nomor invoice, nama penjual dan nama pembeli barang, nama pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar dan lainlain. Packing List Packing list merupakan dokument yang menjelaskan mengenai daftar dan jenis kemasan barang. Bill of Loading (B/L) atau Air Way Bill

32


Bill of loading atau air way bill merupakan surat muatan angkutan laut atau udara yang diterbitkan oleh pengangkut barang atau shipping agnet, yang didalam dokumen tersebut menyatakan bahwa barang-barang yang tersebut telah diterima dan disetujui oleh pengangkut untuk dilakukan pengankutan ke pelabuhan atau bandara tujuan. Sales Kontrak Dokumen yang memuat mengenai transaksi antara pihak importir dan eksportir. Isi dari dokumen ini terdiri atas uraian barang, jumlah item barang, harga satuan dan total harga, dan sistem pembayaran. Delivery Order Delivery Order adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang kemudian ditujukan kepada bagian penyimpan barang (gudang) milik perusahaan atau bagian gudang perusahaan lain yang memiliki konsensus dengan perusahaan yang menerbitkan Delivery Order. Cargo Manifest Dokumen cargo manife yaitu daftar cargo atau barang yang dibawa saat datang atau masuk kawasan pabean, sedangkan

33


outward manifes yaitu daftar kargo yang dibawa saat sarana pengangkut keberangkatan atau keluar kawasan pabean. Polis Asuransi Barang Dokumen yang berisi mengenai surat bukti penangguhan dari perusahaan asuransi atas permintaan eksportir ataupun importir sebagai jaminan atas keselamatan barang pada saat dikirim dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Import (SSPCP) Dokumen SSPCP dalam rangka impor merupakan surat setoran pajak yang digunakan oleh importir atau wajib bayar dalam rangka impor yaitu bea masuk (BM), Pph, dan PPN. Dokument Pendukung yaitu : Angka Pengenal Importir (API)

b. Penetapan Jalur Pengeluaran Barang Impor Pejabat Bea dan Cukai telah menentukan jalur atau response yang akan digunakan untuk setiap barang impor yang akan dikeluarkan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai No.: P08/BC/2009 tetang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendal Bea dan Cukai No.: P-42/BC/2008 tetang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran

34


Barang Impor Untuk Dipakai. Terdapat pada pasal 14 dan 15 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 14 : Dalam rangka pemeriksaan pabean secara efektif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 menjelaskan terhadap barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara efektif berdasarkan manajemen risiko, ditetapkan jalur pengeluaran Barang Impor. Pasal 15 ayat 1 : Jalur pengeluaran impor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut : 1. Jalur Merah. 2. Jalur Kuning. 3. Jalur Hijau. 4. Jalur MITA Non-Prioritas dan 5. Jalur MITA Prioritas. Berikut ini adalah pengertian dari setiap jalur pengeluaran barang impor yang diambil berdasarkan uraian diatas : 1. Jalur merah adalah proses dimana pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dilakukan dengan pemerkisaan fisik barang dan penelitian dokumen impor sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Kriteria yang diberikan oleh bea cukai terhadap barang importir adalah sebagai berikut ini :  Importir tersebut merupakan importir baru.

35


 Importir yang termasuk dalam kategori mengimpor barang beresiko tinggi (high risk).  Barang yang diimpor bersifat sementara (temporary import).  Barang yang di impor termasuk barang operasional perminyakan golongan II.  Barang re-impor.  Barang yang terkena pemeriksaan secara acak.  Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.  Barang impor yang termasuk dalam komoditi beresiko tinggi dan/atau barang berasal dari negara beresiko tinggi. 2. Jalur kuning merupakan proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang akan tetapi dilakukan penelitian dokumen impor sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur kuning telah ditetapkan oleh setiap Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai, namun hanya untuk program aplikasi pertukaran data elektronik. 3. Jalur Hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen impor yang diajukan

36


setelah diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). 4. Jalur MITA non prioritas merupakan proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Non Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :  Barang ekspor untuk di impor kembali.  Barang terkena pemeriksaan secara acak; atau  Barang impor sementara (temporary import) 5. Jalur MITA prioritas merupakan proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA Prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen impor. Jalur MITA hanya ditetapkan di Kantor Pelayanan Utama.

2.7 Perhitungan Dasar Tarif Pajak Impor 1. Bea Masuk (BM) adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor yang memasuki daerah pabean. 2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai Cukai dikenakan terhadap Barang Kena

37


Cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau 3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertamabahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. 4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang atau produk yang dipandang bukan sebagai barang kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat tertentu yang memiliki penghasilan tinggi. Contohnya Mobil Mewah. 5. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak Berikut ini contoh perhitungan tarif pajak impor

No

Nama Barang

1 Dry Battery

Qty

HS Code

5000 8507.20.9900

GTZ-5S

Tabel 2.1 : Table Uraian Barang

38


Harga/

Total Harga

Pcs USD

CIF (USD)

4.80

24,000.00

Note:

Total

Harga

Barang

dalam

Rupiah

=

$24,000.00x

kurs

=

$24,000.00xRp12,653 = Rp303,672,000 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai pajak impor sebagai berikut : a. Bea Masuk berdasarkan tarif hs code atas barang tersebut dikenakan BM sebesar 5% maka bea masuk yang harus dibayarkan adalah BM = Nilai Total Harga Barang x 5% BM = Rp303,672,000x5% BM = Rp15,184,000 b. PPN = BM + Total Harga Barangx10% PPN =Rp15,184,000+Rp303,672,000x10% PPN = Rp31,886,000 c. Pph = BM + Total Harga Barang x2.5% PPh = Rp15,184,000+Rp303,672,000x2.5% PPh = Rp7,972.000

No

Tarif

Dasar

Dibayarkan

Tarif 1

BM

5%

2

Cukai

-

3

PPN

10%

39


Rp15,184,000 Rp31,886,000

4

PPnBM

-

5

PPh

2.5%

Total

Rp7,972,000 Rp55,042,000

Dari hasil perhitungan diatas maka tarif impor atas barang Dry Battery GTZ-5S adalah Rp55,042,000

40


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents