BAB II LANDASAN TEORI 2.1
Manajemen Keuangan 2.1.1
Pengertian Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan ( Financial Management ), atau dalam literature lain di sebut pembelanjaan, adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, meggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Martono dan Harjito ( 2005 )
2.1.2
Aktivitas Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu: a) Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. b) Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. c) Aktivitas pengelolaan
aktiva,
yaitu setelah dana diperoleh dan
dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. Martono dan Harjito ( 2005 ) 2.1.3
Fungsi Manajemen Keuangan
Adapun fungsi manajemen keuangan di rinci kedalam tiga bentuk kebijakan yaitu :
10
a. Investment Decision (Keputusan Investasi) Investasi berarti penanaman modal pada aset riil ( fisik ) seperti bangunan, tanah, dll ataupun aset finansial (surat berharga) seperti saham dan obligasi. Keputusan investasi ini adalah suatu keputusan terhadap aset apa yang nantinya akan dikelola perusahaan. Keputusan ini akan berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi serta aliran kas perusahaan pada masa mendatang. Rentabilitas investasi merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu investasi. b. Financing Decision (Keputusan Pendanaan) Keputusan mengenai pendanaan ialah dengan mempelajari berbagai sumber-sumber dana perusahaan, dalam laporan keuangan berada dalam sisi pasiva. Keputusan pendanaan menyangkut beberapa hal yaitu : 1.) Keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. Sumber dana tersebut dapat berupa hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. 2.) Penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau disebut struktur modal yang optimum. Struktur modal optimum merupakan perimbangan hutang jangka panjang dan modal sendiri dengan biaya modal rata-rata minimal. Martono dan Harjito ( 2005 ) c. Deviden Decision (Keputusan Dividen) Kebijakan penting ke-3 yaitu Keputusan Dividen. Keputusan Dividen adalah persentase laba yang di bayarkan kepada para pemegang
11
saham dalam bentuk bentuk dividen tunai, penjagaan stabilitas dividen dari waktu ke waktu, pembagian dividen saham, dan pembelian kembali saham. Harmono ( 2009 )
2.1.4 Tujuan Manajemen Keuangan Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, yang berarti meningkatkan nilai perusahaan yang merupakan ukuran nilai objektif oleh publik dan orientasi pada kelangsungan hidup perusahaan. Dan nilai kekayaan perusahaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham ( common stock ) perusahaan di pasar. Harmono ( 2009)
2.1.5
Sumber Dana Perusahaan
Berdasarkan sumbernya, perusahaan memiliki dana dari dua sumber yang berasal dari sumber intern yaitu dana dari hasil kegiatan operasi perusahaan dan sumber ekstern yaitu dana bukan dari kegiatan operasi perusahaan melainkan dari pihak-pihak lain di luar perusahaan. a. Sumber intern 1.) Laba yang tidak di bagi ( Laba ditahan ) menjadi sumber intern apabila seluruh laba setelah pajak yang diperoleh perusahaan tidak di bagi kepada pemegang saham. 2.) Depresiasi merupakan sumber intern. Depresiasi merupakan pengurangan nilai suatu aktiva tetap. Dalam laporan laba rugi depresiasi menjadi biaya operasi, sehingga mengurangi laba perusahaan. Namun biaya yang keluar bukanlah dari kas
12
perusahaan hingga menjadi sumber dana karena berasal dari kegiatan operasi. b. Sumber Ekstern 1.) Hutang ( jangka pendek dan jangka panjang ) berarti perusahaan meminjam uang/dana dari pihak lain seperti hutang kepada supplier, pegawai, perusahaan lain, bank, dan investor dalam bentuk obligasi. 2.) Modal sendiri terdiri atas modal yang berasal dari pemilik perusahaan baik pemegang saham biasa maupun saham preferen.
Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan di pertimbangkan dalam memilih sumber dana, yaitu berkaitan dengan tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, ( profitabilitas ) yang ingin dicapai perusahaan. Likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan ( financial ) jangka pendek atau yang segera dipenuhi. Analisis likuiditas dapat dilakukan dengan menganalisis unsur-unsur neraca yang ada pada aktiva lancar dan hutang lancar. Solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya yang terdiri dari jangka pendek dan jangka panjang apabila pada saat itu perusahaan dilikuidasi atau di bubarkan. Rentabilitas atau Profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Martono dan Harjito ( 2005 )
13
2.1.6 Peran Manajer Keuangan Sesuai dengan fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri, berikut adalah peranan seorang manajer keuangan yaitu : a. Memilih dan menetapkan berapa aset secara keseluruhan yang diperlukan dalam perusahaan, menghitung komposisi aset-aset yang diperlukan baik jumlah aset lancar maupun aset tetap, dan untuk mencapai pemanfaatan aset secara optimal maka aset-aset yang tidak ekonomis lagi perlu di kurangi, dihilangkan atau diganti dengan aset yang baru. b. Menetapkan sumber dana yang di perlukan untuk membiayai investasi dan perimbangan struktur modal yang optimum. c. Menentukan besarnya dividen yang di bayarkan kepada para pemegang saham dengan rasio antara dividen yang dibayarkan dibanding laba yang diperoleh, menentukan jumlah laba yang dapat di tahan. Martono dan Harjito ( 2005 )
2.2
Manajemen Piutang Piutang merupakan bentuk investasi yang di miliki perusahaan. Piutang
muncul karena adanya kebijakan penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan penjualan untuk mendapatkan laba secara maksimal. Namun investasi dalam piutang pun memiliki resiko yang cukup besar. Yaitu adanya kemungkinan piutang tersebut tidak tertagih dan penagihan piutang ini menimbulkan biaya untuk perusahaan. Oleh karena itu perlunya adanya manajemen piutang dalam pengelolaan kebijakan tersebut.
14
2.2.1 Pengertian Piutang Piutang Dagang ( account receivable ) merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan/pembeli atau pihak lainnya yang membeli produk perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan secara kredit. Martono dan Harjito ( 2005 )
2.2.2
Komponen Kebijakan Kredit
a.
Syarat Penjualan Syarat Penjualan menentukan bagaimana perusahaan menjual
barang atau jasa, apakah dilakukan secara tunai atau kredit. Jika dilakukan kredit, syarat penjualan harus menentukan spesifik jangka waktu kredit, potongan tunai dan periode potongan, serta jenis kredit. b.
Analisis Kredit Perusahaan dalam pemberian kredit barang atau jasa, menentukan
pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Aspeknya yang di analisis biasanya pada five C’s of credit, yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition. c.
Kebijakan Penagihan Piutang Setelah kredit di berikan, perusahaan mempunyai masalah yang
potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan piutang. Sudana ( 2011 )
15
A.
Syarat Penjualan Secara Kredit
Syarat penjualan secara kredit mencakup tiga unsur yang berbeda, yaitu : 1. Jangka Waktu Kredit Jangka Waktu Kredit adalah waktu saat penjualan dilakukan sampai dengan pelanggan harus melunasi semua hutangnya. 2. Potongan Tunai dan Periode Potongan Potongan tunai merupakan bagian dari syarat penjualan yang diberikan kepada pelanggan yang membayar dalam periode potongan. Pemberian potongan tunai akan mendorong pelanggan membayar lebih cepat, hal ini akan memperpendek jangka waktu piutang,dan jika faktor lainnya tetap, akan mengurangi investasi dalam piutang. 3. Jenis Kredit Kebanyakan kredit dagang yang di tawarkan merupakan open account. Hal ini berarti bukti formal kredit adalah berupa invoice yang di kirim bersamaan dengan pengiriman barang dan ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti barang di terima. Kemudian penjual dan pelanggan mencatat di masing-masing rekeningnya. Sudana ( 2011 )
B.
Analisis Kebijakan Kredit
1. Sumber Informasi Pemberian Kredit Sumber informasi yang dapat di manfaatkan perusahaan untuk pemberian kredit yaitu :
16
1. Laporan Keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan sebagainya 2. Laporan kredit yang berkaitan dengan masa lalu pelanggan dalam pembayaran kredit dengan perusahaan lain. 3. Bank. Bank biasanya memberikan bantuan kepada perusahaan yang menjadi nasabahnya dalam menyediakan informasi tentang kredit perusahaan lainnya. 4. Catatan pembayaran perusahaan pelanggan di masa lalu. Tidak ada rumus yang pasti untuk menilai kemungkinan pelanggan tidak membayar, namun ada lima faktor klasik yang di kenal 5 C’s of credit untuk mengetahui kelayakan pelanggan yang di berikan kredit, yaitu : 1. Character,
berkaitan
dengan
niat
pelanggan
untuk
memenuhi
kewajibannya. 2. Capacity, berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan kredit yang di terima. 3. Capital, berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. 4. Collateral, berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal memenuhi kewajibannya. 5. Conditions, kondisi ekonomi secara umum yang mempengaruhi bisnis pelanggan. Sudana ( 2011 )
2. Efek Kebijakan Kredit : Lima faktor dalam evaluasi kebijakaan kredit yaitu :
17
1. Dampak terhadap penjualan ( revenue effects ) Akan terjadi penundaan penerimaan kas karena pelanggan memperoleh keuntungan
dari
penawaran
kredit.
Namun
perusahaan
dapat
membebankan harga lebih tinggi jika perusahaan memberikan kredit dan meningkatkan jumlah barang yang di jual. 2. Dampak terhadap biaya ( cost effect ) Perusahaan menanggung biaya atas penjualan. Baik secara kredit atau tunai perusahaan tetap harus menanggung biaya produk barang yang di jual. 3. Biaya atas utang Perusahaan harus merencanakan pembelanjaan atas piutang yang di hasilkan. Seperti biaya pinjaman jangka pendek perusahaan menjadi faktor yang penting untuk di pertimbangkan dalam pemberian kredit. 4. Kemungkinan tidak membayar Kemungkinan tidak membayar dari pelanggan menjadi resiko bagi perusahaan saat pemberian kredit. 5. Potongan tunai Ketika perusahaan menawarkan potongan tunai sebagai bagian dari syarat kredit, sejumlah pelanggan akan memilih untuk membayar lebih awal untuk memperoleh potongan. Sudana ( 2011 )
18
C.
Kebijakan Pengumpulan Piutang
1. Pemantauan Piutang a. ACP ( Average Collection Period ) Perusahaan perlu memperhatikan ACP dari waktu ke waktu. Jika terjadi peningkatan, ACP perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari perusahaan. b. Aging Schedule Dalam Aging Schedule, piutang di klasifikasikan berdasarkan umur. Misalnya perusahaan memiliki piutang sebesar Rp 100.000.000. Umur Piutang
Jumlah
0 – 10 hari 11 – 60 hari 61 – 80 hari Lebih dari 80 hari Total
Rp 50.000.000 Rp 25.000.000 Rp 20.000.000 Rp 5.000.000 Rp 100.000.000
Persentase terhadap Total Piutang 50 % 25 % 20 % 5% 100 %
Apabila perusahaan menetapkan jangka waktu kredit 60 hari , berarti sebanyak 25 % dari piutang telah terlambat pembayaran. Apakah hal ini menjadi masalah bagi perusahaan, tergantung pada karakteristik dari perusahaan pelanggan. 2. Upaya Pengumpulan Piutang Dalam upaya pengumpulan piutang, perusahaan dapat melakukan langkahlangkah berikut : a. Mengirim surat pemberitahuan kepada pelanggan tentang telah jatuh temponya piutang. b. Perusahaan menghubungi pelanggan melalui telepon
19
c. Menugaskan kepada tenaga penagih untuk melakukan penagihan piutang. d. Melakukan upaya hukum untuk melakukan penagihan. Sudana ( 2011 )
2.3
Perpajakan Sumber penerimaan utama kas negara adalah pajak. Masyarakat, badan
usaha dan masih banyak pihak lainnya ikut serta berkewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang. Pajak memberikan manfaat besar bagi kehidupan negara dan masyarakat umum secara luas. Seperti membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.
2.3.1
Pengertian Pajak
Ada bermacam-macam definisi tentang pajak. Salah satunya definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum. Resmi ( 2011 )
20
2.3.2 Fungsi Pajak a. Fungsi Penerimaan ( Budgetair ) Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. b. Fungsi Pengatur ( Regularend ) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Seperti : Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. Resmi ( 2011 )
2.3.3 a.
Tata Cara Pemungutan Pajak Stelsel Pajak Pemungutan dapat dilakukan dengan tiga stelsel pajak, yaitu : 1.) Stelsel Nyata ( Riil ) Dalam stelsel ini pengenaan pajak di dasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi ( untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan ). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. 2.) Stelsel Anggapan ( Fiktif ) Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang di atur oleh undang – undang. Seperti besarnya pajak yang
21
terutang pada tahun berjalan sudah dapat diangsur pada saat-saat tertentu dalam tahun tersebut. 3.) Stelsel Campuran Dalam stelsel ini pengenaan pajak didasarkan pada campuran antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan , kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Resmi ( 2011 ) b.
Asas Pemungutan Pajak Ada tiga asas pemungutan pajak, yaitu : 1.) Asas Domisili ( Asas Tempat Tinggal ) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. 2.) Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3.) Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Resmi ( 2011 )
c.
Sistem Pemungutan Pajak Dalam memungut pajak, dikenal beberapa system pemungutan pajak, yaitu :
22
1.) Official Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi kewewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 2.) Self Assessment System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajin Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 3.) With Holding System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga yang di tunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Resmi ( 2011 )
2.3.4
Pembayaran, Pemotongan / Pemungutan, dan Pelaporan Pajak a. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak ( SSP ) Beberapa cara pembayaran pajak yaitu : 1.) Membayar sendiri pajak yang terutang. a.) Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran setiap bulan ( PPh Pasal 25). b.) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun.
23
2.) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain ( PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21,22, dan 23, serta PPh Pasal 26 ) yaitu : Pemberi Penghasilan, Pemberi Pekerja, dan Pihak Lain yang di tunjuk / ditetapkan oleh pemerintah. 3.) Melalui pembayaran pajak di luar negeri ( PPh pasal 24) 4.) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah ( misalnya bendaharawan pemerintah ). 5.) Pembayaran pajak-pajak lainnya. Seperti :Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ), dan Bea Materai.
Surat Setoran Pajak ( SSP ) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerimaan Pembayaran ( KPP ) seperti Kantor Pos dan atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Resmi ( 2011 )
b. Pemotongan / Pemungutan Pajak Selain melakukan pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, berikut ini adalah mekanisme dengan pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh orang ke tiga. Berikut ini adalah jenis-jenis Pajak
Penghasilan
yang
pembayarannya
melalui
pemotongan/pemungutan yaitu : 1.) PPh Pasal 21
24
2.) PPh Pasal 22 3.) PPh Pasal 23 4.) PPh Pasal 26 5.) PPh Final Pasal 4 ayat ( 2 ) 6.) PPh Pasal 15 7.) Pajak Penambahan Nilai ( PPN ) 8.) Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM ).Resmi ( 2011 ) c. Pelaporan Pajak Surat Pemberitahuan ( SPT ) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang . Namun bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Penambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM) yang sebenernya terutang. Sedangkan bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau di pungut dan disetorkannya. SPT di bagi menjadi dua yaitu :
25
1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan Atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa terdiri dari : SPT Masa PPh Pasal 21, 26,23, 26, 4 ayat 2 , PPN dan PPnBM. 2) Surat Pemberitahuan ( SPT ) tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Resmi ( 2011 )
26
