8
BAB II LANDASAN TEORI
A. Karakteristik Bank Syariah 1. Pengertian Bank Syariah Pengertian bank syariah ialah “bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah”. (Slamet, 2005 : 74). Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, yakni : a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif. e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang. f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah
8
9
yang tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, seperti jual beli dan sewa menyewa. Bank syariah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat-syarat, yakni : a. Transaksi tidak mengandung unsur kedholiman. b. Bukan riba. c. Tidak membayarkan pihak sendiri atau pihak lain. d. Tidak ada penipuan (gharar). e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. f. Tidak mengandung unsur judi (maissyir). Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah “bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur’an dan Hadis”. (Perwataatmadja, 1992:1) Bank syariah adalah “bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah”. (Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, 2008:14).
9
10
2. Fungsi Bank Syariah a. Manager Investasi Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah sehingga sangat bergantung pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian, sembarangan banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan dalam non performing, banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran maka membawa dampak pendapatan yang diikuti aliran kas masuk (cash basis) hanya sedikit yang diterima. Dengan adanya pendapatan yang cash basis sedikit maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan shahibul maal juga sedikit, yang akhirnya membawa dampak kecilnya pendapatan yang diterima pemilik dana (shahibul maal). Begitu sebaliknya, penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien dan produktif, serta kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil 10
11
yang cukup banyak akan membawa dampak pada pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan diterima pemilik dana cukup besar. Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Jadi, apa yang dilakukan oleh bank syariah, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana akan membawa dampak atau resiko kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposan). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung resiko. Bank konvensional bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau tidak deposan akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan. Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana bank syariah dalam menghimpun dana, khususnya dana mudharabah, bertindak sebagai manager investasi dalam arti dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun tersebut harus dapat menghasilkan yang hasilnya akan dibagihasilkan dengan pemilik dana. Bahkan, bank syariah tidak sepatutnya menghimpun dana mudharabah apabila tidak dapat menyalurkan dana tersebut pada hal yang produktif, karena hasil yang diperoleh akan tetap dan dibagikan kepada
11
12
pemilik dana yang lebih banyak sehingga hal tersebut jelas akan merugikan pemilik dana yang sudah ada. b. Investor Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip ujroh (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) maupun prinsip jual beli (murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan). Jadi, fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manager investasi. Bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istishna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan atau real estate. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana 12
13
setelah bank menerima bagian keuntungan mudharibnya yang sudah disepakati antara pemilik rekening investasi dan bank sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Bank-bank Islam bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau sebuah’agency contract’. Menurut akad mudharabah bank di dalam kapasitasnya sebagai seorang mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak-pihak lain hanya menerima suatu bagian keuntungan jika memperoleh keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana. Menurut agency contract, bank menerima satu jumlah sekaligus (lump sum) atau persentasi dari jumlah dana yang diinvestasikan tanpa memperhatikan apakah diperoleh keuntungan atau tidak.
3. Perbankan Syariah Halal dan haram tentunya bukan hal yang baru dalam roda perekonomian. Sebenarnya umat muslim tidak perlu khawatir, karena jauh sebelum MUI secara resmi memfatwakan bunga bank itu haram, sudah ada alternatif untuk umat Islam. Sejak 12 tahun yang lalu, bank syariah pertama di Indonesia sudah beroperasi menggunakan bunga. Dan sudah ada 3 bank 13
14
umum syariah dan lebih dari 10 bank konvensional yang membuka cabang khusus syariah. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada tidak adanya bunga pada bank syariah. Nasabah yang menabung di bank syariah tidak akan diberikan keuntungan bunga melainkan bagi hasil. Bagi hasil tentu saja berbeda dengan bunga. Pada sistem bunga, nasabah akan mendapatkan hasil yang pasti berupa prosentase tertentu dari saldo yang disimpannya di bank tersebut. Berapapun keuntungan usaha pihak bank nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang sudah pasti. Sedangkan pada sistem bagi hasil, tidak seperti itu. Bagi hasil dihitung dari hasil usaha pihak bank dalam mengelola uang nasabah. Bank dan nasabah membuat perjanjian bagi hasil berupa prosentase tertentu untuk nasabah dan untuk bank, perbandingan ini disebut nisbah. Misalnya, 60 % untuk keuntungan untuk nasabah dan 40 % keuntungan untuk bank. Dengan sistem ini, nasabah dan bank memang tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pastinya akan mereka terima. Karena bagi hasil baru akan dibagikan kalau hasil usahanya sudah bisa ditentukan pada akhir periode. Tapi dengan sistem bagi hasil, nasabah dan bank akan membagi keuntungan secara lebih adil daripada sistem bunga. Karena kedua belah pihak selalu membagi adil sesuai nisbah berapapun hasilnya. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 mendefinisikan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 14
15
tentang syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut pada ayat 7, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah. Pada ayat 12, disebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diambil untuk kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan fungsi syariah adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 yang menyebutkan bahwa bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat ditransformasi fungsinya sebagai baitul maal. “Bank Islam” adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga tijarah (bisnis) atau baitul tamwil dan lembaga sosial (baitul maal) yang semuanya dalam rangka menjalankan syariah Islam dan ibadah kepada Allah untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, dunia akhirat bagi generasi sekarang dan keberlangsungan generasi-generasi dimasa akan datang berdasarkan ajaran Islam.
4. Dasar Hukum Penghimpunan Dana Bank Syariah Perbankan syariah merupakan salah satu wahana untuk saling tolong menolong, dengan menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga tijarah (bisnis) atau baitul tamwil dan lembaga sosial atau baitul maal. Baitul tamwil 15
16
yang berperan untuk mengorganisasi tijarah (manajer investasi, investor dan jasa perbankan lainnya) yang berorientasi mencari keuntungan dan baitul maal yang berperan untuk aktivitas sosial. Dua fungsi tersebut dalam rangka mencapai maqashid syariah. Maqashid syariah yang dimaksud adalah mencapai
dan
memelihara
kesejahteraan
manusia
yang
mencakup
perlindungan keimanan, kehidupan sosial, akal, keturunan, dan harta benda mereka, kesempurnaan dalam keadilan, yang semuanya dalam rangka mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat kelak. Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan kekurangan dan lemah kesejahteraannya, sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa’ ayat 9. Generasi yang sejahtera akan
tercapai
bila
generasi
yang
sekarang
dalam
berkonsumsi
mempertimbangkan keseimbangan daya dukung alam sekitarnya dan keberlangsungan generasi yang akan datang. Tujuan tersebut akan tercapai apabila umat manusia selalu mengedepankan efisiensi (tidak berlebihlebihan) dan jalan tengah (kesederhanaan) dalam konsumsi, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat Al An’aam ayat 141 dan hadits riwayat Tirmidzi dan Baihaqi : Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari 24 kenabian.”(HR Tirmidzi). Bank Islam sebagai lembaga bisnis berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana (pihak meminta 16
17
dana). Fungsi intermediasi perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan apabila seseorang atau institusi memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolaan itu hendaknya diamanahkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian. Seperti dijelaskan dalam surat An Nisaa’ ayat 5 dan hadits riwayat Tirmidzi : “Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, orang kikir, dan orang yang buruk dalam mengelola harta yang menjadi tanggungannya.” (HR atTirmidzi). Paradigma yang dibangun oleh bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat adalah investasi. Tingkat pendapatan yang dicapai akan mempengaruhi penawaran dana dan permintaan dana di pasar. Tingkat pengembalian dari tabungan dan pembiayaan pada bank syariah ditentukan oleh pendapatan dari pengelolaan dana tabungan yang disalurkan sebagai pembiayaan. Pelaksanaan operasional bank Islam selalu berprinsipkan pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kebijaksanaan atau anti penindasan dan kekerasan, anti kemiskinan dan anti kebodohan serta menolak riba dalam segala bentuk dan tipu muslihatnya.
5. Hukum Penyaluran Dana Bank Syariah Islam melarang untuk menimbun harta, melainkan harus dibelanjakan di jalan Allah, misalnya melalui perniagaan yang saling menguntungkan dan didasarkan atas suka sama suka, bukan dengan cara yang batil sebagaimana 17
18
disebutkan dalam surat An Nisaa’ 29 dan At Taubah ayat 34-35. Terkait dengan itu, apabila pemilik harta tidak mempunyai kemampuan untuk mengelolanya maka pengolahannya dapat diamanahkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian, seperti yang dijelaskan dalam surat An Nisaa’ ayat 5. Ketiga ayat (An Nisaa : 5 dan 29 serta At Taubah : 34) dapat dijadikan dasar hukum bagi bank syariah dalam menyalurkan tabungannya dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dalam bank syariah harus didasarkan pada semangat persaudaraan (ukhuwah) dan saling tolong menolong. Barang siapa yang menolong saudaranya baik dalam kelonggaran maupun kesusahan maka orang yang menolong tersebut akan ditolong oleh Allah, seperti disebutkan dalam hadits : “Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim diantara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya.” (HR Muslim). Juga pada hadits : “Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim, niscaya Allah akan menyengsarakannya, dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim, niscaya Allah akan menimpakan kesusahan.” (HR Abu Daud dan At Tirmidzi). 18
19
6. Keunggulan Bank Syariah Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut : a. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan dan kebersamaan. b. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. c. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya. Dengan dilepaskannya keterkaitan dengan suku bunga yang berlaku, berarti dilepaskannya pula keterkaitan dengan tingkat suku bunga luar negeri. d. Bank syariah lebih mudah merespons kebijaksanaan pemerintah. Bank syariah akan menyerap pertambahan uang beredar dalam peningkatan pemberian kredit investasi yang menghasilkan barang dan jasa, ekspor, serta mempercepat arus barang dan jasa sehingga dengan demikian kestabilan harga dan neraca perdagangan akan terpelihara. e. Terhindar dari praktik money laundring. Dengan adanya itikad baik dari nasabah penyimpan dana yang tidak hanya mencari keuntungan, maka bank syariah relatif lebih aman dari praktik money laundering 19
20
yang sangat merugikan negara. Apalagi dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah dan ditunjang oleh integritas dan tekad manajemen bank untuk mencegah bank mereka terlibat dengan para pelaku kejahatan yang jelas-jelas haram, sebagaimana tercermin pada sikap hati-hati dari manajemen bank syariah atas kehalalan uang yang beredar di banknya.
7. Kelemahan dan Permasalahan Bank Islam di dalam Operasionalnya Bank Islam sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih belakangan daripada bank-bank konvensional di dalam operasionalisasinya akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang juga merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Islam. Kelemahan dan permasalahan yang dalam operasionalisasi Bank Islam (Warkum Sumitro, 2002 : 27) adalah : a.
Oleh karena pihak-pihak yang terlibat di dalam operasionalisasi Bank Islam itu didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, maka antara pihak-pihak, khususnya pengelola bank dan nasabah harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur di dalam bekerja sama. Di sini, unsur kredibilitas moral sangat menetukan. Bagi pengelola bank, apabila kredibilitas moralnya tidak baik, meskipun penyimpangan yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi nasabah tetapi tindakan pengelola masih bisa dikenakan sanksi 20
21
baik sanksi administratif maupun sanksi yuridis peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun, apabila nasabah yang “nakal” selain merugikan, bank akan kesulitan untuk memberikan sanksi, karena di dalam Bank Islam tidak dikenal adanya bunga, denda kelambatan, commitment fee dan sebagainya. Sehingga bank harus memperkuat fungsi pengawasannya. Ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hal “manajemen dan administrasi”. b.
Sistem bagi hasil yang adil, menuntut tingkat profesional yang tinggi bagi pengelola bank untuk membuat perhitungan-perhitungan yang cermat dan terus menerus, karena perolehan dari sistem bagi hasil tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah, padahal pengelola yang profesional merupakan persoalan yang belum terpecahkan dalam perbankan konvensional yang kelahirannya lebih lama. Tingkat profesionalisme nasabah juga menjadi persoalan karena tingginya pendapatan bank tergantung keberhasilan usaha nasabah dan keberhasilan
usaha
pola
nasabah
tergantung
pada
tingkat
profesionalismenya. c. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat di dalam aktivitas Bank Islam adalah emosi keagamaan. Ini berarti tingkat efektivitas keterlibatan masyarakat muslim dalam Bank Islam tergantung pada sikap dan pola pikir masyarakat muslim itu sendiri. Gejala umum menunjukkan bahwa sikap dan pola pikir masyarakat muslim di 21
22
Negara-negara yang sedang berkembang sebagai basisnya di bidang ekonomi masih memiliki sikap dan pola pikir yang konsumtif. Untuk mengubah sikap dan pola pikir masyarakat ini diperlukan waktu yang panjang
disertai
upaya-upaya
yang
lebih
terstuktur
dan
berkesinambungan. d. Semakin berbondong-bondongnya umat Islam memanfaatkan fasilitas Bank Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa dibiayai sebagai akibat dari kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka Bank Islam akan menghadapi masalah “kelebihan likuiditas”. e. Salah satu misi penting Bank Islam adalah mengentas kemiskinan dimana sebagian besar kantong-kantong kemiskinan berada di daerah pedesaan. Ini berarti bank harus menjaring nasabah sebesar-besarnya dari pedesaan. Operasional Bank Islam di pedesaan akan menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1) Benturan dengan sistem nilai dan tradisi masyarakat desa yang masih puas menyimpan uang di bawah bantal dan tradisi meminjam uang kepada sesama warga desa berupa barang, khususnya sapi, emas dan tanah, yang pada saat pengembaliannya berlipat ganda dengan nilai barang pada saat dipinjam. Transaksi ini juga berlaku juga untuk pemberangkatan haji.
22
23
2) Tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat pedesaan relatif rendah, padahal pendapatan Bank Islam dengan sistem bagi hasil sangat tergantung pada tingkat keberhasilan usaha nasabah. f. Dari pengalaman praktek bank-bank Islam di luar negeri menunjukkan bahwa meskipun Bank Islam berorientasi pada masyarakat bawah, namun sebagai konsekuensi logis dari kompetisi ekonomi, Bank Islam memiliki kecenderungan untuk mendapatkan proyek yang benar-benar bonafide. Ini berarti terdapat kecenderungan bahwa yang berhasil mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Islam adalah kelompok kuat. g. Apabila Bank Islam telah memilih komitmennya kepada kelompok lemah atau dhuafa maka Bank Islam jangan sampai terjebak dengan kecenderungan di atas. Dalam upaya menyukseskan tugas mulianya untuk mengentaskan kemiskinan ini diperlukan proyeksi yang tepat serta peta-peta potensi ekonomi umat yang akurat. Untuk memiliki peta potensi umat itupun tidak mudah, karena selalu memerlukan penelitian yang komprehensif juga memerlukan keterlibatan banyak pihak di dalamnya.
23
24
B. Mudharabah 1. Pengertian Mudharabah Istilah mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai qiradh atau muqaradah. Pengertian mudharabah ialah “perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha”. (Wiroso, 2005 : 33). Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung. Imam Saraksi, salah seorang pakar perundangan Islam yang dikenal dalam kitabnya “Al Mabsut” telah memberikan definisi mudharabah dalam keterangan sebagai berikut. “Perkataan mudharabah adalah diambil daripada perkataan “darb (usaha) diatas bumi”. Dinamakan demikian karena mudharib (pengguna modal orang lain) berhak untuk bekerjasama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak untuk mempergunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Orang-orang Madinah memanggil kontrak jenis ini sebagai “muqaradah” dimana perkataan ini diambil dari perkataan “qard” berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan hak atas modalnya kepada amil (pengguna modal). 24
25
Mudharabah disebut qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik uang itu, telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekalian sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad qiradh ini. Menurut istilah syarak, mudharabah dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan menyia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.
25
26
2. Karakteristik Mudharabah a. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan mudharib akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak. 2) Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut. 3) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/koresponden dengan fax atau komputer yang telah disahkan oleh cendekiawan fiqih Islam dan organisasi konferensi Islam. b.
Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada mudharib untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha mudharabah.
c.
Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan mudharabah dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.
26
27
2) Harus menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil mudharib harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan. 3) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya mudharib tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, mudharib harus menanggung kerugian bila kerugian ini timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut. 4) Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi
mudharib
dalam
usahanya
untuk
mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. d.
Modal mudharabah tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga “tidak dapat” ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana mudharabah hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakatin (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.
e.
Garansi dalam mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab mudharib dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua 27
28
pekerjaannya. Hal ini berarti, bahwa mudharib akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apa pun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan mudharib akan dana tersebut dibuat dengan suatu trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal pelanggaran. Dengan demikian, pemilik dana meminta jaminan dari mudharib terhadap pelanggaran atau penghilangannya yang disebut sebagai jaminan terhadap pelanggaran. Juga dimungkinkan bagi peraturan sesuai madzhab Maliki, bahwa pihak ketiga diluar mudharabah memberikan suatu jaminan. Hal ini telah diterapkan Jordania dengan menciptakan suatu dana agunan risiko dan Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam telah menyetujuinya, asalkan agunan tersebut dibuat bebas atau tanpa pertimbangan apapun.
28
29
3. Jenis-jenis Mudharabah Pengertian Mudharabah menurut PSAK No. 105 adalah sebagai berikut : Akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Mudharabah terdiri dari 3 jenis yakni : a. Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. b. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. c. Mudharabah
Musytarakah
adalah
bentuk
mudharabah
dimana
pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain : a.
Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
b.
Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
c.
Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 29
30
Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Menurut (Adrian Sutedi, 2009 : 77) Mudharabah dibagi menjadi tiga, yaitu mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah on balance sheet, dan mudharabah muqayyadah off balance sheet. a. Mudharabah mutlaqah Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari shahibul maal. Mudharabah mutlaqah adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
30
31
Pengertian lain mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal (penyedia dana) dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesarbesarnya kepada mudharib untuk mengelola dananya. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. b. Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet adalah akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari shahibul
maal
untuk
investasi-investasi
tertentu.
Mudharabah
Muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah mutlaqah, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerja sama. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan objek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk : 1) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
31
32
2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan. 3) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (restricted investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
c. Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Dalam Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet, bank bertindak sebagai arranger, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi mudharib. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usahanya, dimana
bank
bertindak
sebagai
pelaksana
(arranger)
yang
mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.
32
33
4. Aplikasi Dalam Perbankan Menurut (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001 : 95), Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, Al- Mudharabah diterapkan pada: a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya, deposito biasa. b. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tetentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk : 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2) Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syaratsyarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.
5. Skema Bagi Hasil Mudharabah Mudharabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (shahib al mal atau rabb al mal) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (mudharib) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Jenis kontrak ini berbeda dengan musyarakah, yang sama-sama menerapkan sistem bagi hasil, tetapi
33
34
semua pihak berhak turut serta dalam manajemen. Dalam mudharabah, pemilik modal tidak mendapat pemilik peran dalam manajemen. Mudharib menjadi pengawas (amin) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada rabb al mal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Berikut ini beberapa poin penting berkenaan dengan mudharabah : a.
Pembagian keuntungan antara dua pihak harus ditetapkan secara proporsional. Pemodal tidak secara otomatis mendapat keuntungan atau bagian yang telah disepakati sebelumya.
b.
Pemodal tidak bertanggung jawab atas kerugian diluar modal yang telah diberikannya.
c.
Mudharib (mitra kerja) tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga. Model kontrak ini bisa sederhana dan bisa juga rumit, terbatas dan
tidak terbatas. Mudharabah sederhana bisa terdiri atas dua pihak yang menjalin kontrak, seorang investor dan seorang usahawan atau pekerja, atau bisa juga terdiri atas lebih dari satu orang pada salah satu pihak, yaitu beberapa investor, atau kalau tidak, beberapa pekerja, dan modelnya pun bisa beragam. Mudharabah yang rumit bisa mengambil beberapa bentuk : misalnya, investor merupakan sebuah kemitraan dan pekerjanya pun 34
35
sebuah sekemitraan. Jenis yang tidak terbatas atau absolut adalah mudharabah dengan penyerahan modal tanpa penentuan jenis pekerjaan, lokasi, waktu, kualitas kerja, atau dengan siapa ia berdagang. Jenis mudharabah yang terbatas adalah yang sebagian atau semua hal itu telah ditentukan.
6. Manfaat Al Mudharabah Menurut (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001 : 95), manfaat Mudharabah antara lain sebagai berikut : a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima
35
36
pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
C. Deposito Mudharabah 1. Deposito Syariah Selain giro tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga. 36
37
Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk mudharabah, (Adiwarman Karim, 2010 : 351) yakni : a.
Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA) Dalam deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan
37
38
kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari). Rumus perhitungan bagi hasil deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA) adalah sebagai berikut : hari bagi hasil x nominal deposito mudharabah x tingkat bagi hasil hari kalender yang bersangkutan
Dalam memperhitungkan bagi hasil Mudharabah Mutlaqah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : 1)
Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa
mengurangi hak nasabah. a) pembulatan ke atas untuk nasabah b) pembulatan ke bawah untuk bank b. Mudharabah Muqayyadah (Unrestricted Investment Account, URIA) Berbeda halnya dengan deposito Mudharabah Mutlaqah (URIA), dalam deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA), pemilik dana memberikan 38
39
batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam mengivestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan. Dalam menggunakan dana deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) ini, terdapat dua metode yakni : 1) Cluster Pool Of Fund Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industry bisnis. 2) Specific Product Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yakni : a) Cluster Pool Of Fund Pembayaran bagi hasil deposito Mudharabah Muqayyadah (RIA) dilakukan secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi yang disepakati. b) Specific Project Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 39
40
Perhitungan Bagi Hasil Cluster Pool Of Fund Dalam memperhitungkan bagi hasil Cluster Pool Of Fund, Bank Syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut : hari bagi hasil x nominal deposito muqayyadah (RIA) x tingkat bagi hasil hari kalender yang bersangkutan
Perhitungan Bagi Hasil Specific Project Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau number of days. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut atau angka pembagi. Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proposional. Rumus perhitungan bagi hasil yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : Hari bagi hasil
x
Hari bagi hasil terakhir sampai dengan hasil berikutnya
40
nominal deposito nominal proyek yang dibiayai
x return proyek
41
2. Pengertian Deposito Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jenis deposito berjangka : a. Deposito berjangka biasa Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. b. Deposito berjangka otomatis (automatic roll over) Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.
3. Landasan syariah tentang deposito mudharabah a. Firman Allah QS Annisa (4) : 29 Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. b. Firman Allah QS Albaqarah (2) : 283 Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 41
42
c. Firman Allah QS Almaidah (5) : 1 Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. d. Firman Allah QS Albaqarah (2) : 198 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu.. e. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah. Ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR Thabrani dari Ibnu Abbas). f. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah Nabi bersabda “ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dan jewawut untuk kepentingan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah dari Shuhaib).
42
43
4. Ketentuan tentang deposito mudharabah a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnnya mudharabah dengan pihak lain. c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.
5. Perhitungan bagi hasil untuk individu pemilik deposito mudharabah Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito mudharabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : a. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito mudharabah. b. Dilakukan
setiap
akhir
bulan
atau
awal
bulan
berikutnya
memperhatikan tanggal pembukaan deposito mudharabah tersebut.
43
tanpa
44
Dari kedua cara tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda sehingga perlu ditelaah lebih mendalam. Pada saat ini sebagian bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap ulang tanggal dan sebagian bank syariah lain melakukan pembayaran bagi hasil deposito mudharabah dengan metode setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya. 6.
Standardisasi Akad Deposito Mudharabah Dalam rangka memastikan kesesuaian Standar Syariah minimum oleh bank yang melakukan kegiatan perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang bertujuan untuk menstandardisasi akad-akad bank syariah yang umum yang digunakan di Indonesia. (Ascarya, 2008 : 228) a.
Pada setiap penerimaan nasabah baru, bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito mudharabah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi : esensi deposito mudharabah sebagai bentuk investasi nasabah ke bank, definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, profit sharing atau revenue sharing, terms and conditions, dan tata cara perhitungan bagi hasil.
b.
Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir yang jika tidak ada akad yang diikutsertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk deposito
44
45
mudharabah, di mana pada formulir tersebut wajib diinformasikan mengenai : 1)
Definisi dan esensi deposito mudharabah.
2)
Posisi nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana.
3)
Hak dan kewajiban nasabah dan bank.
4)
Kebebasan bank dalam mengelola dana sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip mudharabah mutlaqah.
5)
Jumlah uang yang akan disetorkan.
6)
Jangka waktu deposito.
7)
Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak berubah sepanjang jangka waktu yang disepakati. Perubahan nisbah bagi hasil hanya dapat dilakukan pada akhir periode deposito dan menimbulkan konsekuensi akad baru.
8)
Dalam hal nasabah memilih ARO, dalam akad harus dicantumkan klausul bahwa nasabah menerima perubahan nisbah bagi hasil yang ditetapkan bank. Bank wajib mengumumkan bagi hasil secara periodik.
9) 10)
Metode perhitungan : profit sharing atau revenue sharing. Status revenue sharing dalam skema penjaminan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan yang akan ditetapkan kemudian.
45
46
11)
Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mengurangi nilai pendapatan yang akan dibagi.
12)
Contoh perhitungan bagi hasil.
13)
Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut (terms and conditions), termasuk konsekuensi yang timbul apabila dana investasi tersebut ditarik sebelum jatuh tempo.
14)
Definisi atas kondisi force majeur yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan bahwa nasabah ikut menanggung kerugian dan
15)
Lembaga yang akan berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan antara bank dengan nasabah apabila terjadi sengketa.
16)
Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak yang bersangkutan selaku pihak pemilik dana untuk menyerahkan dananya kepada bank pengelola.
17)
Bank menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak bank sebagai pihak pengelola dana untuk menerima dana kelolaan tersebut.
18)
Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
19)
Bank wajib mengumumkan pendapatan dan tata cara perhitungan distribusi bagi hasil. 46
47
20)
Deposito hanya dapat ditutup/dicairkan setelah periode investasi berakhir.
D. Bagi Hasil Pada Bank Syariah 1. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil didasarkan pada dua cara profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi pendapatan), yakni sebagai berikut : a. Profit Sharing (bagi laba). Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000 dan beban-beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp 700, maka profit/laba adalah Rp 300 (Rp 1000-Rp700). b. Revenue Sharing (bagi pendapatan). Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Misal, pendapatan usaha Rp 1000 dan beban usaha untuk mendapatkan
47
48
pendapatan tersebut Rp 700, maka dasar untuk menentukan bagi hasil adalah Rp 1000 (tanpa harus dikurangi beban Rp 700). Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada profit sharing, semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan, maka pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi
hasil, sedangkan dalam
bank konvensional
deposan/pemilik dana akan selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, maka profit sharing mempunyai kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan. Untuk mengurangi risiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut revenue sharing. 48
49
Untuk mengatasi ketidak setujuan prinsip profit sharing karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi, bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan revenue tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat risiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.
2. Konsep Bagi Hasil Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003 : 265), sebagai berikut : 49
50
a.
Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
b.
Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
c.
Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI,2003 : 265-266) dapat mengikuti tatacara dan ketentuan, yaitu sebagai berikut : a. Hitung saldo rata-rata harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya tabungan mudharabah dan investasi mudharabah. b. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya. c. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan, misalnya tahun 2013. d. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
50
51
e. Alokasi total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang. f. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad. g. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
Berikut ini rumus perhitungan saldo rata-rata harian (SRRH) :
SRRH = TD JH
Dimana : TD = Total dana dalam periode berjalan JH = Jumlah hari dalam periode berjalan Setelah SRRH dihitung, maka berikutnya kita menghitung distribusi pendapatan, dengan rumus :
DP = SR X TP TR
Dimana : DP = Distribusi Pendapatan SR = saldo rata-rata tertimbang per klasifikasi dana 51
52
TR = total rata-rata tertimbang per klasifikasi dana TP = total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah
Tabel 2.1 Perhitungan Distribusi Pendapatan Dana Pihak Ke-3
Jenis Simpanan
Giro Wadiah Tab. Mudharabah Deposito Mudharabah 1 bulan 3 bulan 6 bulan 12 bulan
Saldo RataRata Harian A
Nasabah Distribusi Bagi Bonus/Bagi NISBAH Hasil Hasil B
C
A1
B1
Bonus
D (B X C) D1
A2
B2
C2 %
D2
A3 A4 A5 A6
B3 B4 B5 B6
C3 % C4 % C5 % C6 %
D3 D4 D5 D6
Return %
(D/AX365/hariX100)
3. Nisbah atau Rasio Bagi Hasil Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha. Apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah simpanan
52
53
mudharabah adalah 40 : 60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60 % dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi simpanan mudharabah.
E. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 PENDAHULUAN Tujuan 1.
Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.
Ruang Lingkup 2.
Pernyataan
ini
diterapkan untuk
entitas
yang melakukan
transaksi
mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). 3.
Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.
Definisi 4.
Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini : Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. 53
54
Mudharabah Muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan
kepada pengelola dana dalam pengelolaan
investasinya. Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Karakteristik 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. 6. Mudharabah
terdiri
dari
mudharabah
mutlaqah,
mudharabah
muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. 7. Dalam mudharabah muqayyadah, contoh batasan antara lain : a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan lainnya. b. Tidak menginvestasikan dananya pada penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, atau c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana 54
55
dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 9. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. 10. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Prinsip Pembagian Hasil Usaha 11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
55
56
Contoh Uraian
Jumlah 100 65 35 25 10
Penjualan Harga Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Laba rugi bersih
Metode Bagi Hasil
Gross Profit Sharing Profit Sharing
Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Untuk Pemilik Dana 12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. 13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut : a.
Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan : 1)
Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui,
maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
56
57
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. 15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. 16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. 17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam penurunan aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah,
maka
kerugian
investasi
tersebut
tidak
langsung
mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. 18.
Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh : a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;atau c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
57
58
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Penghasilan Usaha 20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. 21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara : a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. 23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. 24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. 58
59
Akuntansi Untuk Pengelola Dana 25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. 26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. 27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah tempor secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. 29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
59
60
Mudharabah Musytarakah 31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. 32. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah. 33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. 34. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut : a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musyatarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya 60
61
bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. 35. Jika terjad kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.
Penyajian 36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. 37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan : a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Pengungkapan 38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah. b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. 61
62
d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada : a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah. b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. e. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
F. Penelitian Sebelumnya 1. Adi Susilo (2010) Dalam penelitiannya mengatakan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan pada Bank BNI Syariah telah mengacu pada PSAK No.105 yang menerangkan bagi hasil syariah dapat mempergunakan revenue sharing dan profit sharing. Pada bank BNI Syariah mempergunakan revenue sharing yaitu pendapatan hasil usaha dibagi merupakan pendapatan bersih (net profit), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam penerapan PSAK No.105, Bank memiliki kendala pada tingkat operasional dalam hal tingkat kepercayaan terhadap laporan bagi hasil yang 62
63
dibuat pengelola dana dengan prinsip saling percaya dengan segala bentuk kecurangan. 2. Gilang Ramadhan (2012) Dalam penelitiannya juga mengatakan bahwa penerapan bagi hasil yang dilakukan pada Bank BNI Syariah telah mengacu pada PSAK No.105 yang menerangkan bagi hasil syariah dapat mempergunakan revenue sharing maupun profit sharing. Pada bank BNI Syariah mempergunakan revenue sharing yaitu pendapatan hasil usaha dibagi merupakan pendapatan bersih (net profit), yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
63
