BAB II LANDASAN TEORI
A. Dasar - Dasar Perpajakan 1.
Definisi Pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan raktyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian
suatu
bangsa
atau
Negara
dalam
pembiayaan
pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dibawah ini terdapat beberapa definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli dibidang perpajakan, untuk menjelaskan arti kata pajak antara lain : Menurut Adriani yang dikutip oleh Bohari (2008 : 23) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung dengan tugas negara dengan menyelenggarakan pemerintahan. 7
8
Menurut Smeets yang dikutip oleh Sukrisno dan Estralita (2009 : 3) : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2008 : 1) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun daerah. d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik. e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur.
9
2.
Fungsi Pajak Terdapat 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2008 : 1) yaitu : a. Fungsi Budgetair Fungsi dimana pajak digunakan sebagai pengisi kas negara dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara yang mana pemerintah berwenang melakukan pemungutan yang harus didasarkan UUD 45 Pasal 23 ayat 2. b. Fungsi Mengatur (Legurelend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras/alkohol. 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
10
3.
Jenis Pajak Menurut Mardiasmo (2008 : 5), pajak dibagi menjadi 3 kelompok yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya. a. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 1) Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak (WP) dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 2) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 1) Pajak
Subjektif,
merupakan
pajak
yang
pengenaannya
memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 2) Pajak
Objektif,
merupakan
pajak
yang
pengenaannya
memperhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya
11
kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi WP. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai. c. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2, yaitu : 1) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas : a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. B. Pajak Pertambahan Nilai 1.
Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Untuk memahami pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu diketahui definisi dari Pajak Pertambahan Nilai yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain :
12
Menurut Untung Sukardji (2009 : 20) dalam buku Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa tertentu di derah pabean oleh pengusaha tertentu”.
Menurut Waluyo (2010 : 2), Pajak Pertambahan Nilai adalah : Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.
Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2010 : 8) dalam buku Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah mengatakan bahwa : Dalam UU PPN tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pejualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.
Dari pengertian di atas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya adalah sama. Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa didalam daerah pabean. Dalam bahasa inggris, pajak ini disebut Value Added Tax (VAT). PPN termasuk jenis pajak tak langsung, yang artinya bahwa pajak tersebut dipungut dari pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, dikumpulkan dari pembeli. Indonesia menganut
13
sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan perubahan terbaru adalah Undang Undang No 42 Tahun 2009. Pengertian
pengertian
yang
berkenaan
dengan
Pajak
Pertambahan Nilai dalam UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 1, adalah sebagai berikut :
1) Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 2) Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. 3) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. 4) Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. 5) Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang,
14
fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 6) Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini. 7) Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak. 8) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 9) Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean. 10) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 11) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan Barang Kena Pajak Berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. 12) Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
15
13) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 14) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 15) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini. 16) Menghasilkan
adalah
kegiatan
mengolah
melalui
proses
mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
16
17) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 18) Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 19) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 20) Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak,
17
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. 21) Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut. 22) Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar Penggantian atas Jasa Kena Pajak tersebut. 23) Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. 24) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. 25) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,
18
ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. 26) Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 27) Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. 28) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean. 29) Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.
2.
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Resmi (2009 : 2), antara lain : a.
Pajak Tidak Langsung Pemikul pembayaran/penjual berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pertanggungjawaban penjual.
19
b.
Pajak Objektif Timbulnya kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.
c.
Multistage Tax PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
d.
Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan kredit pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak.
e.
Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam negeri.
f.
Netral PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut di tempat barang/jasa dikonsumsi).
20
g.
Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN yang dibayar dapat diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.
h.
Consumption Type Value Added Tax (VAT) Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
3.
Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dari beberapa karakteristik PPN tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2008 : 269): a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda. b. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri. c. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi (consumption type VAT) dan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction method). d. Ditinjau dari sumber pendapatan Negara, Pajak Pertambahan Nilai
21
mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya. Sedangkan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2008 : 269) : a. Adanya pajak berganda. b. Tidak
mendorong
ekspor,
dan
belum
dapat
mengatasi
penyelundupan.
4.
Subjek Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan
barang
atau
jasa
yang
dikenakan
Pajak
Pertambahan Nilai adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pengusaha, dan pengusaha yang dikenakan kewajiban PPN tersebut disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan kata lain, subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, untuk impor Barang Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh siapapun tetap terutang
PPN
meskipun
importir,
orang
atau
badan
yang
memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak bukan Pengusaha Kena Pajak, dengan demikian yang menjadi subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak.
22
Pengertian Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak diatur dalam pasal 1 angka 14 dan 15 UU No.8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No.42 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut : a.
Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pengertian pengusaha dalam UU PPN dalam pengertian umum sama dengan pengertian perusahaan yaitu dapat berbentuk perusahaan perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, Yayasan, dsb.
b.
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.
5.
Objek Pajak Pertambahan Nilai Ada 2 jenis yang dapat dikelompokan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai yaitu : a.
Barang Kena Pajak (BKP), adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.
b.
Jasa Kena Pajak (JKP), adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak
23
tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN. Adapun barang atau jasa yang dikenakan PPN adalah dalam hal : a.
Penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
b.
Impor BKP.
c.
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
d.
Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
e.
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
f.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
g.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Sementara yang termasuk kedalam pengertian penyerahan BKP adalah : a.
Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
b.
Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
c.
Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
d.
Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
24
e.
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
f.
Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
g.
Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
h.
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.
6.
Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai Sebelum menghitung apa yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dan bagaimanan cara perhitungannya, maka terlebih dahulu lebih baik mengetahui kegiatan apa saja yang bukan menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai dan barang dan jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP yang dikenakan PPN adalah :
a.
Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
b.
Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang;
25
c.
Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f (UU No. 42 Tahun 2009) dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
d.
Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
e.
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan,
dan
yang Pajak
Masukan
atas
perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c (UU No. 42 Tahun 2009).
Sementara jenis barang yang dikecualikan dari PPN adalah : 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu : a. Minyak mentah (crude oil) b. Gas bumi c. Panas bumi d. Pasir dan kerikil e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, biji nikel, bijih perak
26
g. Barang hasil pertambangan dan pengeboran lainnya yang diambil langsung dari sumbernya 2) Barang barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu : a. Beras b. Gabah c. Jagung d. Sagu e. Kedelai f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, dan, 4) Uang, emas batangan, dan surat surat berharga. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN : 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, meliputi : a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi b. Jasa dokter hewan c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi d. Jasa kebidanan dan dukun bayi
27
e. Jasa paramedis dan perawat f. Jasa
rumah
sakit,
rumah
bersalin,
klinik
kesehatan,
laboratorium kesehatan, dan sanatorium 2) Jasa di bidang pelayanan sosial, meliputi : a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial e. Jasa pemakaman termasuk crematorium f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial g. Jasa pelayanan sosial lainnya kecuali yang bersifat komersial 3) Jasa bidang pengiriman surat dengan perangko, 4) Jasa di bidang keuangan, 5) Jasa asuransi, 6) Jasa di bidang keagamaan, meliputi : a. Jasa pelayanan rumah ibadah b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah c. Jasa lainnya di bidang keagamaan 7) Jasa di bidang pendidikan, meliputi : a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah 8) Jasa di bidang kesenian dan hiburan, 9) Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan,
28
10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri, 11) Jasa di bidang tenaga kerja, meliputi : a. Jasa tenaga kerja b. Jasa Penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut b. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja 12) Jasa di bidang perhotelan, seperti : a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap b. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel 13) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jasa jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti : pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk, 14) Jasa penyediaan tempat parkir, 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos,
29
17) Jasa boga atau catering.
7.
Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPN Menurut pasal 7 Undang undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 mengenai Tarif Pajak dan cara menghitung pajak, maka ditetapkan suatu tarif sebesar : a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimanan berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan 3) Ekspor Jasa Kena Pajak.
c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
30
Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang undang Pajak Pertambahan Nilai, jenis Dasar Pengenaan Pajak adalah : a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau
seharusnya
diminta
oleh
pengusaha
karena
penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
karena
pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak
31
termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini. d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. e. Nilai Lain yang ditetapkan oleh KMK No. 75/KMK.03/2010.
8.
Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak. PPN = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
9.
Saat dan Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai Saat terutang PPN menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak; b. Impor Barang Kena Pajak; c. Penyerahan Jasa Kena Pajak; d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
32
h. Ekspor Jasa Kena Pajak
adalah dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.
Sedangkan tempat terutang PPN menurut UU No. 42 Tahun 2009, antara lain :
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. b. Atas pemberitahuan secara tertulis dari Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang.
33
c. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. d. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.
10. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Pengertian Pajak Keluaran dan Pajak Masukan : a. Pajak Keluaran (PK) Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau ekspor BKP. b. Pajak Masukan (PM) Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP. Perolehan BKP oleh pembeli (PKP) dari penjual (PKP), maka transaksi tersebut dibuat Faktur Pajak Standar, besar Pajak Masukan adalah 10% X harga beli atau perolehan.
34
11. Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib membuat Faktur Pajak. Secara umum, Faktur Pajak dapat dibedakan dalam 3 (jenis), yaitu : a. Faktur Pajak Faktur pajak standar menurut undang-undang terbaru yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tidak perlu membubuhkan kata “Standar”, sehingga dalam penulisannya hanya tertulis “Faktur Pajak”.
Tetapi juga
tidak dipersalahkan jika masih ada yang menggunakan kalimat “Faktur Pajak Standar” dalam pembuatan faktur pajaknya selama masih memenuhi persyaratan formal dan materialnya. Pengisian faktur pajak harus disesuaikan dengan ketentuan pasal 13 ayat 5 UU PPN beserta pelaksanaannya. Sebuah faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP/JKP yang paling sedikit memuat : 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, dan atau JKP 2) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP, atau penerima JKP 3) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga
35
4) PPN dipungut 5) PPnBM yang dipungut 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak Faktur Pajak harus dibuat pada : 1) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4) Saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara. b. Faktur Pajak Gabungan Untuk meringankan beban administrasi, kepada Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat satu Faktur Pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan kalender kepada pembeli yang sama atau penerimaan JKP yang sama. Faktur Pajak ini disebut Faktur Pajak Gabungan. Faktur pajak tersebut dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau JKP (Pasal 1 (3) PER 13/PJ./2010).
36
c. Dokumen dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak jika syarat isi faktur pajak terpenuhi (Pasal 5 PER 13/PJ./2010), yaitu : 1) Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang‐Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya. 2) Dalam
hal
diperlukan,
Pengusaha
Kena
Pajak
dapat
menambahkan keterangan lain dalam Faktur Pajak selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang‐Undang PPN Tahun 1984 dan perubahannya. 3) Jika tidak memenuhi syarat dianggap FP cacat. Dokumen-dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (Pasal 1 PER 67/PJ./2010) antara lain : 1) PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan; 2) Surat
Perintah
Penyerahan
Barang
(SPPB)
yang
dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
37
3) Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM; 4) Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; 5) Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; 6) Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan; 7) Tanda pembayaran atau kuitansi listrik; 8)
Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
9) PIB dan dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh DJBC yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor BKP; 10) SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean; 11) Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Perusahaan Air Minum;
38
12) Bukti Tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek; dan 13) Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh Perbankan.
12. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan Sesuai dengan Pasal 9 UU PPN prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan dirinci secara garis besar sebagai berikut : a. Pajak
Pertambahan
Nilai
yang
terutang
dihitung
dengan
mengalikan tarif sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. b. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. e. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang melakukan penyerahan kena pajak.
39
f. Meskipun
berhubungan
langsung
dengan
kegiatan
usaha
menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal hal tertentu tidak tertutup kemungkinan Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan.
13. Pajak Masukan yang Dapat dan Tidak Dapat Dikreditkan Suatu pajak masukan dapat dikreditkan, adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut : a. Memenuhi persyaratan formal, yaitu : 1) Tercantum dalam faktur pajak atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Pajak Masukan yang secara materil dapat dikreditkan, menjadi tidak dapat dikreditkan apabila cara pengisian faktur pajak tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang undangan. 2) Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPN, Dalam hal belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. 3) Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 9 UU PPN, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan
40
sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. b. Memenuhi persyaratan materil, yaitu : 1) Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen dan yang sifatnya bukan untuk konsumsi pribadi. 2) Belum dibebankan sebagai biaya Apabila pajak masukan telah dibebankan sebagai biaya, maka pajak masukan ini menjadi unsur harga jual barang dagangan sehingga akan diperoleh kembali secara berangsur angsur dari pembeli. Oleh karena itu apabila pajak masukan yang boleh dikreditkan ternyata kemudian dibebankan sebagai biaya, maka pajak masukan yang telah dibebankan sebagai biaya ini tidak boleh dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan Menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :
a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
41
c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station
wagon,
kecuali
merupakan
barang
dagangan
atau
Tidak
Berwujud
atau
disewakan; d. Pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; f. Pemanfaatan
Barang
Kena
Pajak
Tidak
Berwujud
atau
pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6); g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak; h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
42
i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
14. Pajak Masukan yang Dapat Diminta Kembali Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh (Pasal 9 (4b) UU No. 42 Thn 2009)
a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; e. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau f. Pengusaha
Kena
Pajak
dalam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
tahap
belum
berproduksi
43
15. Restitusi Restitusi terjadi apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali. Adapun jangka waktu yang ditetapkan pemerintah untuk menyelesaikan restitusi adalah sebagai berikut : a. Untuk Wajib Pajak kegiatan tertentu yaitu PKP eksportir dan PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN adalah 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima lengkap, kecuali permohonan restitusi yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak, maka permohonan restitusi harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan. b. Untuk Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Wajib Pajak Patuh berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan paling lambat 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kepala KPP harus menerbitkan
Surat
Keputusan
Pengembalian
Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. c. Untuk Pengusaha Kena Pajak lainnya selain Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak Kegiatan Tertentu sesuai dengan Pasal 17B UU KUP, jangka waktu penyelesaian restitusinya adalah 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP setempat.
44
d. Dalam hal permohonan restitusi oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan adanya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan atau impor barang modal yang tidak mendapat fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN maka atas Faktur Pajak Masukan karena impor atau pembelian Barang Modal tersebut dapat diminta restitusi.
16. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) Surat Pemberitahuan Masa (SPT) menurut Waluyo (2010 : 293) adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat ”. Dalam sistem Self Assessment, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dan melaporkan tentang: a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran(PK), b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu masa pajak. Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatanganinya. Yang dimaksud dengan mengisi
Surat
Pemberitahuan
adalah
mengisi
formulir
Surat
45
Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah: a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan, c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 tahun 2009, UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007. Aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat
46
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN, Yaitu : a. SPT Masa PPN bentuk formulir 1107, yang wajib digunakan bagi semua PKP dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007. b. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi pemungut PPN dan mulai berlaku sejak Masa Pajak Januari 2007. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bentuk formulir 1107 terdiri atas: a. Induk SPT – Formulir 1107 (F.1.2.32.01). b. Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1107 A (D.1.2.32.01). c. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107 B (D.1.2.32.02). Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai masa pajak Januari 2011, SPT Masa PPN yang digunakan diatur dalam PER 44/PJ/2010 dan PER 45/PJ/2010 adalah : a. SPT Masa PPN bentuk formulir 1111, yang wajib digunakan bagi PKP yang tidak menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. b. SPT Masa PPN bentuk formulir 1111DM, yang wajib digunakan bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan.
47
c. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN bentuk formulir 1107 PUT, yang wajib digunakan bagi pemungut PPN. 17. Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN a. Batas Waktu Penyetoran PER 142/PJ./2006 menyebutkan bahwa penyetoran PPN paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tetapi setelah perubahan terakhir PER 14/PJ./2010 menyebutkan PPN atau PPN dan PPn BM
yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Peraturan ini berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai masa pajak April 2010. b. Batas waktu Pelaporan SPT Masa PPN SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal hari ke-20 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur. Peraturan ini berlaku sebelum ada perubahan terakhir tentang bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa PPN yaitu PER 142/PJ./2006. Tetapi setelah perubahan terakhir PER 14/PJ./2010 SPT Masa PPN harus
48
disampaikan
paling
lama
akhir
bulan
berikutnya
setelah
berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Peraturan ini berlaku untuk pelaporan SPT Masa PPN mulai masa pajak April 2010. c. Penyampaian SPT Masa PPN Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan cara : 1) Manual, yaitu: a) Disampaikan langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) setempat; dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut PKP akan menerima tanda bukti penerimaan, b) Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat atau melaui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau KP4 setempat. Tanda bukti serta tanggal pengiriman SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan SPT, sepanjang SPT tersebut lengkap.
2) Elektronik
yaitu
melalui
e-Filling,
yang
tata
cara
penyampaiannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filling) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.
49
50
51
