BAB II LANDASAN TEORI

5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pajak Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara yang merupakan sumber pemasukan bagi negara guna membiayai negara dan pembanguan nasional. Sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar dan cukup potensial untuk membiayai pembangunan nasional, pemungutan pajak harus dilandasi dengan Undang-Undang yang dibuat pemerintah dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 (1) yang dimaksud dengan pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yan terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya–besarnya kemakmuran rakyat.” Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda-beda mengenai pajak, namun dari berbagai pengertian tersebut mempunyai inti

http://digilib.mercubuana.ac.id/

6

dan tujuan yang sama, antara lain seperti yang dikemukakan beberapa ahli seperti berikut ini :

a.

Menurut Rachmat Soemitro (dalam Siti Resmi, 2008:1) ”Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ”surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

b.

Menurut S. I. Djajadiningrat (Siti Resmi, 2008:1) ”Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

c.

Menurut N. J. Feldmann (Siti Resmi, 2008:2) ”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”


7

d.

Menurut P. J. A. Andriani (dalam Wirawan B. Ilyas & Rudy Suhartono, 2007:2) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1)

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta sifatnya dapat dipaksakan.

2)

Dalam pembayaran pajak tidak ada unsur jasa timbal balik atau kontraprestasi.

3)

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4)

Pajak

diperuntukkan

bagi

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.


8

2. Pajak Penghasilan a.

Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak Negara. Sebagai pajak langsung, maka Pajak Penghasilan tersebut menjadi tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa Pajak Penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain atau dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya produksi. Peraturan yang mengatur perundang-undangan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU N0.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang. Dengan demikian Undang-undang PPh menjamin kepastian hukum Undang-undang PPh juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-undang PPh menganut asas materiil, yaitu bahwa penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung pada surat ketetapan pajak. Dalam mengakui biaya kerugian piutang, Undang-


9

undang pajak sangat membatasi penggunaan metode cadangan (hanya diperkenankan untuk jenis-jenis usaha tertentu, seperti bank, asuransi, sewa guna usaha). Metode penilaian persediaan yang diakui Undangundang pajak adalah metode harga pokok First In First Out (FIFO) dan metode harga pokok average (rata-rata). Undang-undang pajak relatif lebih taat asas daripada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Konsistensi dalam mengaplikasi prinsip realisasi penghasilan mutlak diperlukan dalam Undang-undang pajak, alasannya adalah sebagai berikut : a. untuk efisiensi di dalam administrasi b. untuk menjamin objektifitas dan perlakuan yang adil bagi semua Wajib Pajak.

b. Subyek Pajak Subyek pajak adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh Undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Subyek Pajak baru memenuhi syarat subyektif (memenuhi syarat sebagai Subyek Pajak), tetapi belum memenuhi syarat obyektif (belum memenuhi syarat berupa memiliki harta kekayaan yang dimaksud Undang-Undang untuk dibayar ke negara). Sedangkan Wajib Pajak adalah pihak yang telah memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pasal 2 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 mengelompokkan Subyek Pajak sebagai berikut : 1) Subyek Pajak orang pribadi;


10

2) Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; 3) Subyek Pajak Badan ; 4) Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk

Usaha

Tetap

merupakan

subyek

pajak

yang perlakuan

perpajakannya di persamakan dengan subyek pajak badan. Berdasarkan lokasi geografis, Subyek Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Subyek Pajak Dalam Negeri Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Dalam Negeri adalah : a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 2) Subyek Pajak Luar Negeri Yang dimaksud dengan Subyek Pajak Luar Negeri adalah : a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia


11

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Dalam Undang-undang PPh ditetapkan pula yang tidak termasuk sebagai Subyek Pajak, yaitu : a) Badan Perwakilan Asing; b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabatpejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat : Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk


12

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran pada anggota; d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

c.

Obyek Pajak Sesuai Pasal 4 Ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang menjadi

Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi

atau

untuk

menambah

kekayaan

Wajib

Pajak

yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa; 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 3) Laba usaha; 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya; 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;


13

8) Royalti; 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 11) Keuntungan karena pembebasan utang; 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 14) Premi asuransi; 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 19) Surplus Bank Indonesia.

Pasal 4 Ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai Obyek Pajak, yaitu : 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di


14

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 2) Warisan; 3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 5) Pembayaran

dari

perusahaan

asuransi

kepada

orang

pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 6) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:


15

a) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan b) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; 7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; 8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; 9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; 10) dihapus; 11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut : a) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan


16

b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 12) Beasiswa yang memenuhi memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

d. Pengurangan Penghasilan (Biaya) Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu : 1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya


17

gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. 2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat pula dibedakan menjadi : 1) Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses). Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam negeri dan BUT ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi : a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;


18

c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan; d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan

dalam

perusahaan

atau

yang

dimiliki

untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing; f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; g) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan; h) Piutang yang nyata tidak dapat ditagih.

2) Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible expenses). Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan :


19

a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen; b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan utnuk kepentingan pribadi pemegang saham sekutu, atau anggota; c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna Wajib Pajak yang bersangkutan; e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan; g) Harta yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, bantuan atau sumbangan, dan warisan


20

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah; h) Pajak Penghasilan; i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya; j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham; k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e.

Tarif Pajak Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, sebagai berikut :


21

1)

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri : Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima

5%

puluh juta rupiah)

(lima persen)

di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

15%

rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00

(lima belas persen)

(dua ratus lima puluh juta rupiah) di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima

25%

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. (dua puluh lima persen) 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

30%

rupiah)

(tiga puluh persen)

Sumber: UU PPh Tahun 2008

2)

Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT : Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan TAHUN

TARIF PAJAK

2009

28%

2010 dan selanjutnya

25%

PT yang 40% sahamnya

5% lebih rendah dari yang

diperdagangkan di bursa efek

seharusnya

Peredaran bruto sampai dengan

Pengurangan 50% dari yang


22

Rp. 50.000.000.000

seharusnya

Sumber: UU PPh Tahun 2008

Pajak Penghasilan dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan Tarif Pajak sebagaimana disebutkan dalam UU PPh Pasal 17 Tahun 2008. PKP dipakai sebagai dasar penetapan tarif PPh, maka untuk Wajib Pajak Badan, PKP sama dengan Penghasilan Neto (laba usaha). Penghasilan Neto suatu badan diperoleh dari laba dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Atau secara rumus : PPh = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP Badan = Penghasilan sebagai Obyek Pajak – Biaya PKP orang pribadi = Penghasilan sebagai Obyek Pajak – Biaya – PTKP

3. Penyusutan dan Amortisasi a.

Penyusutan Pengertian penyusutan menurut PSAK Nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.


23

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang : 1) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; dan 2) memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan 3) ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi. Masa manfaat diukur dengan periode suatu aktiva yang diharapkan digunakan oleh perusahaan atau jumlah produksi atau unit serupa, sehingga diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan. Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisanya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan adalah : 1) Saat dimulainya penyusutan. Penyusutan harta berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluran, atau pada bulan selesainya pengerjaan suatu harta. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan dapat dilakukan pada saat bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan (saat mulai berproduksi


24

dan tidak dikaitkan dengan saat diterimanya atau diperolehnya penghasilan). 2) Metode penyusutan. Metode penyusutan yang diperbolehkan untuk harta berwujud dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1)Metode garis lurus (straight line method) atau metode saldo menurun (declining balance method) untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan. (2)Metode garis lurus (straight line method) untuk aktiva tetap berwujud berupa bangunan. 3) Kelompok masa manfaat dan tarif penyusutan. Besarnya penyusutan suatu harta berwujud dipengaruhi oleh metode yang digunakan, besarnya harga perolehan harta berwujud, dan masa manfaat dari harta perolehan tersebut. Penentuan kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud didasarkan pada Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Kelompok dan tarif penyusutan harta berwujud Kelompok Harta

Masa

Tarif Penyusutan

Tarif

Berwujud

Manfaat

berdasarkan

Penyusutan

metode garis

berdasarkan

lurus

metode saldo menurun


25

I. Bukan bangunan

4 tahun

25%

50%

Kelompok 1

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 2

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 3

20 tahun

5%

10%

II. Bangunan

20 tahun

5%

-

Permanen

10 tahun

10%

-

Kelompok 4

Tidak permanen Sumber : UU No 36 tahun 2008 pasal 11 ayat (6) tentang PPh

b. Amortisasi Nilai aktiva tetap tak berwujud juga harus dilakukan penyusutan yang disebut dengan amortisasi. Pengertian aktiva tak berwujud adalah aktiva tak lancar (non-current asset) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Termasuk dalam aktiva tak berwujud seperti Hak Paten, Hak Merek, Good Will, Biaya pendirian, dan lainlain. Metode yang digunakan dalam amortisasi aktiva tetap tak berwujud menurut akuntansi pajak, yaitu : 1) metode garis lurus, atau


26

2) metode saldo menurun. Pengelompokkan harta tak berwujud, masa manfaat, dan tarif amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.4 Kelompok dan tarif amortisasi harta tidak berwujud Kelompok Harta

Masa Manfaat

Tak Berwujud

Tarif Amortisasi Garis Lurus

Saldo Menurun

Kelompok 1

4 tahun

25%

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Sumber : UU No 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6) tentang PPh

4. Rekonsiliasi Fiskal a. Beda Tetap (Permanent Difference) Beda tetap adalah perbedaan tetap yang disebabkan oleh sesuatu penerimaan tidak pernah diakui sebagai penghasilan dan / atau sesuatu pengeluaran tidak pernah diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal. Atau sebaliknya, sesuatu penerimaan diakui sebagai penghasilan dan / atau sesuatu pengeluaran diakui sebagai biaya atau kerugian yang boleh sebagai pengurang penghasilan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal. Menurut UU PPh,


27

biaya-biaya tersebut tidak boleh dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal. Sedangkan menurut akuntansi, biaya-biaya tersebut boleh sebagai pengurang penghasilan sehingga harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial.

b. Beda Waktu (Timing Difference) Beda waktu adalah perbedaan saat mengakui / melaporkan penghasilan dan / atau biaya antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam suatu tahun pajak. Pajak mengakui bahwa sesuatu penerimaan merupakan penghasilan, atau sesuatu pengeluaran merupakan biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan. Menurut UU PPh, sesuatu penerimaan (seluruh atau sebagian) harus diakui sebagai penghasilan dan sesuatu pengeluaran (seluruh atau sebagian) diakui sebagai biaya yang boleh sebagai pengurang penghasilan pada suatu tahun pajak. Perbedaan waktu ini disebabkan pertama, karena saat realisasi dan / atau istilah basis kas atau basis akrual berbeda antara akuntansi dan UU PPh, dan kedua, karena metode pembebanan yang digunakan, seperti metode pembebanan biaya penyusutan dan amortisasi berbeda antara akuntansi dan UU PPh.


28

c.

Koreksi Fiskal Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat

dalam

laporan

keuangan

komersial

(yang

disusun

berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Kertas kerja rekonsiliasi dapat disusun setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan transaksi usaha yang terjadi sesuai dengan catatan standar akuntansi keuangan atau mulai mencatat sejak awal tahun buku dimulainya suatu periode akuntansi dengan adanya perbedaan pengakuan dan penghasilan dan biaya tersebut dalam catatan tersendiri. Dari analisa tersebut dapat diketahui transaksi mana yang telah sesuai dan mana yang berbeda dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya penyusunan kertas kerja rekonsiliasi fiskal ini maka wajib pajak dapat mengetahui semua perubahan yang terjadi pada setiap pos dalam laporan keuangan komersial dan dapat menyusun laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT PPh badan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP), koreksi fiskal ada dua macam, yaitu : 1) Koreksi fiskal positif atau koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP membesar.


29

2) Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah PKP mengecil.

d. Perbedaan Konsep Akuntansi dengan Konsep Pajak 1) Perbedaan Konsep Penghasilan Penghasilan usaha maupun luar usaha menurut UU PPh haruslah dalam arti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh yaitu : “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun.” Dengan demikian, seandainya menurut akuntansi sesuatu penerimaan dianggap sebagai penghasilan tetapi jika menurut UU PPh penerimaan tersebut bukanlah penghasilan, atau sebaliknya, menurut akuntansi sesuatu penerimaan dianggap sebagai bukan penghasilan, tetapi menurut UU PPh penerimaan tersebut pada hakikatnya

merupakan

penghasilan,

maka

dalam

rangka

menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) perbedaan tersebut harus dikoreksi beda tetap dan laporan keuangan akuntansi supaya sesuai dengan prinsip UU PPh.


30

Penghasilan yang dikoreksi dari laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan ketentuan UU PPh, jika penghasilan tersebut: a) penghasilan yang bukan obyek pajak, b) ada penghasilan yang dikenakan PPh final, c) ada perbedaan saat pengakuan penghasilan, d) ada pencatatan penghasilan yang tidak sesuai dengan harga wajar. 2) Perbedaan Konsep Biaya Di dalam akuntansi, semua biaya boleh sebagai pengurang penghasilan, sedangkan di dalam UU PPh biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran,

baik

rutin

maupun

biaya

modal

dibedakan atas : a) Biaya

yang

boleh

diperhitungkan

sebagai

pengurang

penghasilan bruto (deductible costs expenses) sebagaimana disebutkan dalam UU PPh Pasal 6. b) Biaya yang tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto (non-deductible costs expenses) sebagaimana disebutkan di Pasal 9 tentang Perhitungan PKP. Biaya yang non-deductible tersebut dikoreksi fiskal beda tetap. Dan karena sifatnya mengurangi biaya fiskal sehingga PKP membesar, maka sifat koreksi tersebut disebut koreksi fiskal positif beda tetap.


31

Yang dimaksud dengan biaya-biaya yang boleh diperhitungkan sebagai

pengurang

penghasilan

bruto

untuk

mendapatkan

penghasilan neto adalah biaya-biaya yang dinamakan oleh UU PPh sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak tidak final dan beberapa pengurangan yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 6 UU PPh. Pada dasarnya semua biaya yang dikenal dalam akuntansi boleh

sebagai

pengurang

penghasilan

dalam

menghitung

penghasilan neto menurut UU PPh. Hanya beberapa jenis biaya menurut UU PPh yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan, sehingga harus dikoreksi positif beda tetap. Contoh perbedaan (beda tetap) dan biaya antara UU PPh dan akuntansi adalah : a) biaya karyawan berupa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan beberapa pengecualian; b) biaya entertain dan / atau representasi tanpa daftar normatif; c) denda pajak dan pajak penghasilan; d) biaya sumbangan / bantuan / hadiah yang bersifat karitatif; e) biaya-biaya yang bersifat konsumtif; f) biaya tanpa bukti pendukung eksternal; g) biaya tak wajar yang melebihi harga pasar yang dipengaruhi hubungan istimewa; h) bagian laba / dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun;


32

i) dan lain-lain. Contoh perbedaan waktu karena metode pembebanan yang digunakan adalah : a) accruals dan defferals; b) metode pencatatan investasi; c) metode penghitungan persediaan; d) biaya pra-operasi; e) biaya cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan lainnya. 3) Perbedaan Konsep Untung / Rugi Penjualan Harta (Capital Gain / Loss) Pada prinsipnya, rumus untuk menghitung untung rugi penjualan harta di dalam UU PPh sama dengan rumus dalam akuntansi, yaitu harga jual kurang nilai sisa buku (bagi harta berupa aktiva tetap yang boleh disusutkan) atau harga jual kurang harga perolehan (bagi harta selain aktiva tetap atau bagi aktiva tetap yang tidak boleh disusutkan). Prinsip umum menurut UU PPh adalah harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, jika dijual rugi, kerugian tersebut boleh sebagai pengurang penghasilan, jika dijual untung, keuntungan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak. Namun, jika harta yang dimiliki perusahaan tidak dipergunakan sepenuhnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dijual


33

untung, maka keuntungan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak. Tetapi, jika dijual rugi, kerugian tersebut tidak boleh sebagai pengurang penghasilan.

e.

Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal 1) Perbedaan Prinsip Akuntansi Tabel 2.5 Perbedaan Prinsip Akuntansi No.

Jenis

SAK

Fiskal

Perbedaan 1.

2.

Prinsip

Penilaian persediaan

Penilaian persediaan

konservatisme

akhir dengan

akhir dengan

”terendah antara

”terendah antara

harga pokok dan nilai

harga pokok dan nilai

realisasi bersih”, dan

realisasi bersih”, dan

penilaian piutang

penilaian piutang

dengan nilai taksiran

dengan nilai taksiran

realisasi bersih

realisasi bersih tidak

diakui.

diakui.

Prinsip harga

Penentuan cost untuk

Pengeluaran dalam

perolehan

barang yang

bentuk natura tidak

(cost)

diproduksi sendiri

diakui sebagai

boleh memasukkan

pengurangan / biaya.


34

unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. 3.

Prinsip

Mengakui biaya

Penyusutan dapat

matching

penyusutan pada saat

dimulai sebelum

biaya-hasil.

aktiva tersebut

menghasilkan, seperti

menghasilkan.

alat-alat pertanian.

2) Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi Tabel 2.6 Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi No.

Jenis

SAK

Fiskal

Perbedaan 1.

Metode

Metode perhitungan

Metode perhitungan

penilaian

yang diperbolehkan

yang diperbolehkan

persediaan

adalah rata-rata

hanya rata-rata

(average), FIFO,

(average) dan FIFO.

LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. 2.

Metode

Metode penyusutan

a. metode garis lurus

penyusutan dan yang diperbolehkan

(straight line

amortisasi

method), metode

adalah metode garis


35

lurus (straight line

saldo menurun /

method), metode

saldo menurun

jumlah angka tahun

ganda (declining /

(sum of the years

double declining

digits method),

balanced method)

metode saldo

untuk kelompok

menurun / saldo

harta berwujud

menurun ganda

jenis non-

(declining / double

bangunan.

declining balanced

b. metode garis lurus

method), metode jam-

(straight line

jasa, metode jumlah

method) untuk

unit diproduksi,

kelompok harta

metode berdasar jenis

berwujud

dan kelompok,

bangunan.

metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud / aktiva tetap. 3.

Metode

Penghapusan piutang Penghapusan piutang

penghapusan

ditentukan

berdasar dilakukan pada saat


36

piutang

metode cadangan.

piutang

nyata-nyata

tidak dapat ditagih.

3) Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya a) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. b) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. c) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah : (1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total PKP. (2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam

akuntansi

komersial

berpengaruh dalam sekarang,

sedangkan

kerugian

tersebut

tidak

penghitungan laba bersih tahun dalam

fiskal,

kerugian

tahun

sebelumnya dapat dikurangkan dari PKP tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.


37

(3) Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajaran. d) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada PKP. Dalam SPT Tahunan PPh, merupakan koreksi fiskal positif.

f.

Contoh Rekonsiliasi Fiskal Berikut adalah contoh laporan laba rugi fiskal menurut Mansyur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo (2005 : 209). PT. INTI LOGING dengan NPWP 01.937.654.2.031.00 Jl. S. Parman Kav. 26 Jakarta Barat, berrgerak di bidang usaha perkayuan. WP memiliki kerugian

fiskal

yang

masih

dapat

dikompensasikan

sebesar Rp. 159.000.000,Data-data pembukuan tahun 2004 adalah sbb : Penjualan Bersih

23.200.000.000

Harga Pokok Penjualan

17.900.000.000

Biaya Operasi: Gaji dan Upah

1.256.400.000

PPH 21 dibayar perusahaan

56.000.000


38

Biaya Penyusutan

1.285.000.000

Biaya Rekreasi / Piknik Pegawai

22.600.000

Biaya HP

24.000.000

Biaya Askes/ jamsostek

60.600.000

Biaya Penyisihan Piutang ragu-ragu

98.600.000

Biaya Perjalanan Dinas

301.000.000

Biaya Bunga Bank

180.000.000

Biaya Bunga Leasing

20.000.000

Biaya Royalty

125.000.000

Biaya Pemeliharaan Inventaris

230.400.000

Biaya PPN

132.500.000

Biaya Makan Minum dan seragam

400.000.000

Biaya Alat Tulis Kantor

163.800.000

Biaya listrik , telp, dan air

36.000.000

Biaya Perwatan Forklip & dump.- Truck

10.000.000

Biaya Fiskal LN

21.000.000

Biaya Profesional Fee

59.700.000

Biaya Lain – lain

25.800.000

Penghasilan / Beban Lain: Bunga Deposito

10.000.000

Laba Penjualan Gudang

100.000.000

Pendapatan Sewa Forklip & Dump Truck

150.000.000


39

Laba Selisih Kurs

99.200.000

Rugi Penjualan Wisma

(80.000.000)

Laba Anak Perusahaan

200.000.000

Keterangan lain: a. PT. Inti Loging memiliki kebijakan untuk menanggung PPH 21 semua karyawan berapapun jumlahnya dalam bentuk PPH 21 di tanggung perusahaan, bukan berbentuk tunjangan PPH. b. Biaya penyusutan untuk fiskal dan komersial dihitung dengan cara yang sama oleh WP yaitu sebesar Rp. 1.285.000.000 (Metode Garis Lurus). Demikian juga dengan penentuan biaya penyusutan HP dinas sebesar Rp. 4.000.000,- pertahun dan biaya penyusutan mobil sedan sebesar Rp. 50.000.000,- pertahun dengan KEP – 220/ PJ/2002. c. Dalam biaya penyusutan termasuk juga biaya penyusutan atas aktiva finance lease sebesar Rp. 150.000.000,- dan biaya penyusutan wisma tersebut dijual sebesar Rp. 10.000.000,d. Biaya HP adalah pengeluaran untuk pembayaran pulsa para direksi. e. Biaya Astek/Jamsostek adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja karyawan. f. Dalam perjalanan dinas, para direksi sesekali membawa


40

keluarga mereka, ternyata setelah diperinci terdapat sejumlah Rp. 55.000.000 yang

merupakan

pengeluaran

tiket

pesawat

terbang untuk para pejabat sejumlah Rp.64.000.000. g. Biaya bunga bank sebesar Rp. 180.000.000,- terjadi karena hutang PT. Inti Loging kepada Bank Buana Indonesia sebesar rata-rata setahun Rp. 1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman rata- rata 18 %. h. Perusahaan menyewa alat-alat berat dan united Tractor secara Finance Lease dengan pembayaran SGU tiap bulan januari dan juli sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perincian

bunga

tetap

Rp. 10.000.000,- dan cicilan pokok leasing Rp. 90.000.000,selama tahun 2004 perusahaan telah membayar cicilan leasing 2 kali yang terdiri dari pembayaran bunga Rp. 20.000.000 dan pembayaran pokok Rp. 180.000.000,-. i. Perusahaan membayar biaya royalty teknologi pemprotetan ke Blitz Germany sebesar Rp. 125.000.000,-

jumlah tersebut

termasuk Rp. 25.000.000 yang merupakn PPH pasal 26 yang ditanggung oleh PT. Inti Loging. j. Dalam biaya perbaikan/reparasi terdapat biaya perbaikan mobil sedan perusahaan

yang digunakan oleh Direkatur

Utama PT. Inti Loging sejumlah Rp. 180.000.000 dan biaya perawatan wisma perusahaan di puncak sebesar Rp. 10.000.000,.


41

k. Biaya jamuan untuk relasi yang lengkap dengan perincian (Daftar normatif) dan bukti-bukti ada hanya sejumlah Rp. 101.000.000,l. Biaya PPN adalah PPN pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang diterima dan penjual cacat. m. Perusahaan menanggung makan minum dan seragam seluruh pegawainya

dengan

menyediakan

kantin

dikantor

dan

dilokasikan HPH serta membelikan seragam. Total biaya makan minum Rp. 360.000.000,- sedangkan biaya seragam sebesar Rp. 40.000.000,-. n. Biaya perawatan forklif dan dump tuck adalah biaya perawatan forklip dan dump truck yang disewakan. o. Biaya fiskal LN adalah pembayaran fiskal LN atas nama perusahaan untuk kepergian para direktur ke amerika dan singapura dalam rangka dinas. p. Biaya profesional fee adalah biaya jasa audit dan apraisal. Dari total biaya tersebut sebesar Rp.19.700.000,- adalah biaya audit anak perusahaan yaitu PT. Nusantara Plywood. q. Perincian biaya lain-lain sebesar : 1) Bantuan bea siswa dalam rangka GN - OTA sebesar Rp. 12.500.000. 2) Sumbangan Amal Bhakti Muslim Pancasila Rp. 3.300.000,-. 3) Iuran keanggotaan Asosisi Pengusaha Hutan Indonesia


42

(APHI) Rp. 10.000.000,-. r. Penghasilan bunga deposito adalah bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah dipotong pajak 2% yaitu Rp. 2000.000,- rata-rata besarnya deposito PT. Intiloging dibank tersebtut selama setahun adalah Rp. 10.000.000,-. s. Perusahaan menjual gudang dengan nilai sisa buku sebesar Rp. 900.000.000 seharga Rp. 1.000.000.000,- atas penjualan gudang ini perusahaan telah membayar PPh atas pengalihan tanah sebesar 5 % yaitu Rp. 50.000.000,-. t. Perusahaan juga menyewakan forklift serta dump trucknya kepada perusahaan sesame pemegang HP yaitu PT. Hutrindo dilokasi usaha. Atas jasa sewa ini perusahaan telah dipotong pajak sebesar 6 % yaitu Rp.9.000.000,-. u. Pada akhir tahun 2004 perusahaan menjual wisma perusahaan dipuncak dengan harga Rp. 400.000.000,- karena kesulitan likuiditas. Nilai buku Wisma tersebut pada saat dijual adalah Rp. 480.000.000. perusahaan telah membayaran PPh atas pengalihan tanah sebesar 5% yaitu Rp. 20.000.000,- sebelum dijual

wisma tersebut beberapa kali

disewakan

dengan

penghasilan sewa setahun Rp. 50.000.000,-. v. PT. Inti loging memiliki anak perusahaan yang bergerak dibidang kayu lapis yaitu PT. Nusantara Plywood (Kepemilikan 40%).

Selama

tahun

2004


PT.

Nusantara

Plywood

43

mengumumkan laba setelah pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,tapi tidak membagi dividen. PT. Inti logging

mengakuinya

dengan mencatat kenaikan nilai investasi dan laba dari anak perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,-. w. Perusahaan mengimpor alat-alat berat (Truk, traktor, dll) dan telah dipotong pajak PPh 22 oleh ditjen Bea Cukai sebesar Rp. 46.000.000,-. x. Selama tahun 2004 peruahaan telah membayar PPH Pasal 25 sebesar Rp. 209.000.000,-. Diminta : 1.

Buatlah rekonsiliasi fiskal yang diperlukan guna menghitung penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang tahun 2004 dan PT. Inti Loging ?.

2.

Mengitung angsuran PPH 25 tahun 2005?

Jawab : Tabel 2.7 PT. INTI LOGGING Rekonsilisi Fiskal ( Dalam Ribuan)

Koreksi Fiskal Keterangan

Komersial

Fiskal Positif

Pejualan Bersih Harga Pokok Penjualan Laba bruto Biaya Operasi: Gaji dan upah

Negatif

23.200.000 17.900.000 5.300.000

23.200.000 17.900.000 5.300.000

1.256.400

1.256.400


44

PPH 21 dibayar perusahaan Biaya Penyusutan Biaya rekreasi / piknik pegwai Biaya HP Biaya Astek / Jamsostek Biaya Penyisihan piutang ragu-

56.000 1.285.000 22.600 24000 60.600

56.000 187.000 22.600 12.000

1.098.000 12.000 60.600

98.600 301.000 180.000 20.000 125.000 230.400 132.500 9.500 400.000 163.800 36.000

98.600 119.000 18.000

182.100 162.000 20.000 180.000 100.000 211.400 101.000 9.500 400.000 163.800 36.000

Biaya ragu Perjalanan Dinas Biaya Bunga Bank Biaya Bunga leasing Biaya Angsuran Leasing 180.000 Biaya Royalti 25.000 Biaya Pemelihran inventaris 19.000 Biaya Represntasi 31.500 Biaya PPN Biaya makan minum dan Biaya alat tulis kantor Biaya Listrik , Telp, Air seragam Biaya PerawatanForklip & Biaya Fiskal LN 21.000 21.000 10.000 By. Frofesional Fee 59.700 19.700 Dump Biaya Lain-Lain 25.800 3.300 Jumlah Biaya Operasional 4.518.600 633.300 180.000 - Truck Laba Oprasional 781.400 Penghasilan / Beban Lain : Bunga Deposito 10.000 10.000 Laba Penjualan Gudang 100.000 Pendapatan Sewa Forklip dan Laba Selih Kurs 99.200 Rugi Penjualan Wisma (80.000) (80.000) dump Truk 150.000 Pendapatan Sewa Wisma 50.000 50.000 Laba Anak Perusahaan 200.000 200.000 Jumlah Penghasilan / Beban 529.200 Laba Bersih 1.310.600 Kompensasi Kerugian 159.000 Penghasilan Kena Pajak 1.151.600 713.300 PPH Tertutang Kredit Pajak Dipotong Pihak PPH Pasal 22 PPH 23 Lain Pasal : PPH dibayar Sendiri Kredit Pajak yang di bayar Pasal 25 Fiskal LN Sendiri: PPHTB PPH kurang Bayar Sumber : Mansyur, Muhammad dan Teguh Hadi W.2005 Pajak Terapan Brevet A&B


10.000 40.000 22.500 4,065.300 1.234.700 100.000 99.200 150.000 349.200 1.583.900 159.000 1.424.900 409.970 46.000 9.000 34.970 209.000 21.000 70.000 54.970

45

Perhitungan PPh Pasal 25 : Penghasilan neto

Rp. 1.583.900.000

Penghasilan tidak teratur : -

Laba penjualan gudang

Rp.

100.000.000

-

Laba kurs

Rp.

99.200.000

Penghasilan teratur

Rp. 1.384.700.000

PPh terutang Kredit pajak dipotong pihak lain PPh pasal 22

Rp.

46.000.000

PPh Pasal 23

Rp.

9.000.000

Total Kredit Pajak

Rp.

55.000.000

PPh yang harus dibayar sendiri

Rp.

349.910.000

Angsuran perbulan

Rp.

28.576.000

Perhitungan Koreksi Fiskal: Biaya Penyusutan: 

Penyusutan HP

Rp.

2.000.000



Penyusutan Sedan Dinas

Rp.

25.000.000



Penyusutan Aktiva Finance lease

Rp.

150.000.000



Penyusutan Wisma

Rp.

10.000.000

Rp.

187.000.000

Jumlah Biaya pemeliharaan inventaris : 

Biaya Perbaikan Mobil Sedan Dinas

Rp.

9.000.000



Biaya Perawatan Wisma

Rp.

10.000.000

Rp.

19.000.000

Jumlah


46

Perhitungan bunga pinjaman : ( SE – 46 / PJ. 4 / 1995) Rata-rata saldo bunga pinjaman

= Rp.1.000.000.000,-

Tingkat bunga

= 18%

Biaya bunga Pinjaman

= Rp. 180.000.000,-

Rata-rata Saldo Deposito

= Rp. 100.000.000,-

Bunga pinjaman yang menjadi biaya = (Rp.1.000.000.000 - Rp.1.00.000.000) x 18 % = Rp. 162.000.000,-

B. Pendapatan dan Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan 1. Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan paragraf 74 (IAI,2007) sebagai berikut: Penghasilan (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (Gains). Pendapatan timbul dalam aktivitas perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa , bunga, deviden, royalti dan sewa. Sedangkan pendapatan dapat didefinisikan menurut PSAK No.23 pendapatan adalah arus kas masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk ini mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari


47

penanaman modal. Pendapatan dapat diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai, jadi pengakuan pendapatan

mengacu pada periode

selesainya penyediaan barang atau jasa yang diserahkan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2. Beban Menurut Standar Akuntansi Keuangan Biaya adalah semua pengurangan terhadap penghasilan. Sehubungan dengan

periode

akuntansi

pemanfaatan

pengeluaran

dipisahkan

antara pengeluaran kapital (Capital Expenditure) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (Revenue Expenditure) yaitu pengeluaran

yang hanya

memberi

manfaat

untuk

satu

periode

akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 78 (IAI, 2007), Beban didefinisikan : Beban (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut bagian kepada penanam modal. Beban juga menyangkup kerugian

yang belum

di realisasi

misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan


48

langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh. Manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak

langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional

dan sistematis.

Misalnya, pengakuan beban yang berkaitan dengan

penggunaan aktiva tetap, goodwil , paten dan merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan (Amortisasi) Beban usaha pada dasarnya dapat diperhitungkan dalam laporan keuangan secara penuh hanya apabila manfaat ekonomis yang timbul dari suatu pengeluaran baik kas maupun pengorbanan ekonomi lainnya tidak melebihi satu periode akuntansi dan terdapat hubungan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha dalam periode yang sama.

C. Pendapatan dan Beban Menurut Undang-undang Perpajakan 1. Pendapatan Menurut Undang-undang Perpajakan Menurut Undang – undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) menyebutkan

yang

dimaksud

objek

pajak

adalah

penghasilan.

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk


49

apapun. Yang termasuk dalam penghasilan adalah : Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun konsumsi

luar

indonesia,

yang

dapat

dipakai

untuk

atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan

dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya, kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini. b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan c. Laba usaha d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. Keuntungan

karena

pengalihan

harta

pada

perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya. 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan ,


50

pemekaran,

pemecahan,

pengambilalihan

usaha,

atau

reorganisasi dengan nama dan bentuk apapun. 4. Keuntungan bantuan,

kerena

pengalihan

harta

berupa

hibah,

atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada

keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak pembiayaan,

penambangan, atau

tanda

pemodalan

turut dalam

serta

dalam

perusahaan

pertambangan. e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k. Keuntungan kerena pembebasan hutang , kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.


51

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n. Premi asuransi. o. Iuran yang diterima atau di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak. q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. r. Imbalan

bunga

sebagai

mana

dimaksud

dalam

undang-

undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan s. Surplus bank indonesia

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 36 tahun 2008 merupakan penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final: a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. b. Penghasilan berupa hadiah undian. c. Penghasilan

dari

transaksi

saham

dan

sekuritas

lainnya,

transaksi derifatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal


52

ventura. d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan pesewaaan tanah dan / atau bangunan. e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintahan. Menurut Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 tahun 2008 yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah dan yang di terima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui diindonesia. 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan , badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan

peraturan

mentri

keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha. b. Warisan. c. Harta termasuk setoran tunai yang di terima oleh badan sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.


53

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau di peroleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang di berikan oleh bukan wajib pajak. e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. f. Dividen atau bagian laba yang di terima atau di peroleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negri, koperasi, badan usaha milik negara , atau badan usaha milik daerah dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat: 1. Dividen berasal dari cadangan laba yang di tahan, 2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik

negara dan badan usaha milik daerah yang

menerima dividen. y. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan mentri keuangan, baik yang di bayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. z. Penghasilan dari modal yang di tanamkan oleh dana pensiun sebagai mana di maksud pada huruf g, dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan mentri keuangan.


54

aa. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham , persekutuan,

perkumpulan,

firma,

dan

kongsi,

termasuk

pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. bb. Dihapus cc. Penghasilan yang di terima

atau diperoleh perusahaan modal

ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang di dirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di indonesia. dd. Beasiswa

yang

memenuhi

persyaratan

tertentu

yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan dengan atau berdasarkan peraturan mentri keuangan. bb. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam

bidang pendidikan, bidang

penelitian, dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan. cc. Bantuan

atau

santunan

yang

dibayarkan

oleh

badan

penyelenggaraan jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 3. Beban Menurut Undang-undang Perpajakan a. Beban atau Biaya yang Boleh dikurangkan (Deductible Expenses) Biaya yang boleh di kurangkan dalam menghitung penghasilan kena


55

pajak berdasarkan Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) yaitu: 1. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negri

dan bentuk usaha tetap, di tentukan berdasarkan

penghasilan bruto di kurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain : 1. Biaya pembelian bahan. 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifisi, dan tunjangan yang di berikan dalam bentuk uang. 3. Bunga, sewa, dan royalty. 4. Biaya perjalanan. 5. Biaya pengolahan limbah. 6. Premi asuransi. 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. 8. Biaya administrasi. 9. Pajak kecuali pajak penghasilan. b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih


56

dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11 A. c. Iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah di sahkan oleh menteri keuangan. d. Kerugiaan karena penjualan dan pengalihan harta yang di miliki dan di gunakan dalam perusahaan atau yang di miliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Kerugian selisih kurs mata uang asing. f. Biaya penelitian dan

pengembangan perusahaan yang di

lakukan di Indonesia. g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan. h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah di bebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat di tagih kepada deroktorat jendral pajak. 3. Telah

di

serahkan

perkara

penagihannya

kepada

pemerintah

yang

pengadilan negri atau instansi menangani

piutang

negara

atau

adanya perjanjian

tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah di publikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah


57

dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 4. Syarat

sebagaimana di maksud pada angka 3 tidak

berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 hruf K yang pelaksanaan di atur lebih lanjut dengan atau berdasrkan peraturan mentri keuangan: i. Sumbangan nasional

dalam

rangka

penanggulangan

bencana

yang ketentuannya diatur dengan peraturan

pemerintah. j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang di lakukan di indonesia yang ketentuannya di atur dengan peraturan pemerintah. k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan. l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah b. Beban atau Biaya yang tidak boleh dikurangkan (Non Deductible Expenses) 1) Biaya

yang tidak

boleh

dikurangkan

dalam

menghitung

penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang no. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) dan (2),


58

yaitu: 1. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan. a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang di bayarkan oleh perusahaan

asuransi

kepada

pemegang

polis,

dan

pembagian sisa hasil usaha koperasi b. Biaya

yang

kepentingan

dibebankan

atau

dikeluarkan

untuk

pribadi pemegang saham, sekutu, atau

anggota. c. Pembentukan

atau pemupukan dana cadangan kecuali:

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pembangunan, yang ketentuan

dan

syarat-syaratnya

ditetapkan

dengan

keputusan mentri keuangan. d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna. e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan


59

dalam bentuk natura atau kenikmatan

di daerah

tertentu dan berita dengan pelaksanaan pekerjaan yang di tetapkan dengan keputusan mentri keuangan. f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang

mempunyai

hubungan

istimewa

sebagai

imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang di lakukan. g. Harta yang dihibahkan, bantuan sumbangan, dan warisan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata di bayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan wajib pajak dalam negri yang dimiliki oleh agama islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang di bentuk atau di sahkan oleh pemerintah. h. Biaya

yang

dibebankan

atau

di

keluarkan

untuk

kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. i. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. j. Sanksi administrasi berupa, denda dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan

pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.


60

2) Pengeluaran

untuk

mendapat,

menagih

dan

memelihara

penghasilan yang memepunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak

dibolehkan

untuk

dibebankan

sekaligus,

melainkan

dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11 A. Menurut pasal 4 PP No. 138 tahun 2000 pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak wajib pajak dalam negri dan bentuk usaha tetap termasuk: a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. b. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. c. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan. d. Pajak penghasilan yang di tanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali pajak atau penghasilan yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 undang- undang pajak penghasilan tetapi tidak termasuk dividen sepanjang pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam perhitungan dasar untuk pemotongan pajak, dan e. Kerugian

dari

harta

atau

utang


yang

tidak

dimiliki

dan

61

tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memlihara penghasilan yang merupakan objek pajak

D. Model Konseptual Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 telah mengatur tentang pengertian penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”, dan telah menentukan cara untuk menghitung pajak penghasilan tersebut. Perusahaan harus menghitung pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008, perusahaan harus menetapkan penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dan menghitung pajaknya pun harus menurut aturan yang berlaku. Apabila perusahaan salah dalam menetapkan penghasilan maka pajak yang dihitung tentunya tidak sama dengan pajak yang dihitung berdasarkan Undang-Undang tersebut. Data diambil adalah Laporan Laba Rugi PT. Bintang Trans Lintas untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang dilaporkan PT. Bintang Trans Lintas kepada fiskus apakah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008 atau belum. Dari data atas koreksi fiskal perusahaan, maka didapat bahwa perusahaan telah melakukan koreksi fiskal atas komersial perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak


62

Penghasilan No 36 tahun 2008 sehingga didapat laba fiskal yang merupakan PKP dan menjadi acuan perusahaan dalam menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Laporan Laba Rugi Komersial

Koreksi Fiskal

Koreksi Positif

Koreksi Negatif

Laporan Laba Rugi Fiskal

PPh Terutang Badan

Sesuai UU No.36

Tidak Sesuai UU

Tahun 2008

No.36 Tahun 2008

Gambar 2.1 Model Konseptual


63

D. Penelitian Terdahulu No

Nama Peneliti

1.

Siti Qomariah

Judul

Hasil Penelitian

Analisis Laporan

Hasil penelitian ini akan menunjukkan

Laba Rugi Fiskal

bahwa laporan laba rugi fiskal sudah

Untuk Penentuan

sesuai dengan Undang-undang Nomor

Pajak Penghasilan

36 tahun 2008 tetapi ada beberapa yang

Terutang Wajib

tidak cocok dimana perusahaan belum

Pajak Badan Pada

melakukan koreksi fiskal.

PT. Bijama Makmur 2.

Indarto

Analisis Laporan

Hasil dari analisis ditemukan bahwa

Laba Rugi Fiskal

laporan laba rugi fiskal perusahaan

Sebagai Dasar

belum

Untuk Menghitung

ketentuan undang-undang perpajakan,

PPh Badan Pada

dimana perusahaan tidak melakukan

PT. Sanyo

koreksi

Electronics

pemeliharaan mobil direksi melainkan

Indonesia

dikoreksi penuh, dan juga Perusahaan

sepenuhnya

sesuai

sebagian

melakukan koreksi

dengan

atas

biaya

penuh terhadap

Bank Charges, padahal bank charges tersebut merupakan biaya administrasi dari bank untuk transaksi harian yang dilakukan


perusahaan

bukan

dari

64

deposito.

3.

Saptya

Analisis Laporan

Dengan melakukan koreksi fiskal, maka

Ningsih

Laba Rugi Fiskal

PT.

JSI

Sukses

Luarbiasa

dapat

Dalam Menentukan mengetahui PPh Terutang yang harus Pajak Penghasilan

dibayar.

Wajib Pajak Badan

adanya koreksi fiskal maka perusahaan

Pada PT. JSI

harus mengetahui peraturan perpajakan

Sukses Luarbiasa

yang berlaku.


Untuk

mengetahui

alasan

BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents