BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis 1. Pengertian Kas Sebelum penulis menguraikan arti dari penerimaaan kas, terlebih dahulu penulis akan menguraikan lebih rinci mengenai pengertian kas, dimana dalam aktivitas perusahaan, kas merupakan alat pengukur dari setiap aktivitas pembiayaan dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa, yang dilakukan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Walaupun kas tidak secara langsung terlibat dalam transaksi, tetapi hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas. Manajemen kas yang efesien mengisyaratkan tersedianya kas yang terus bekerja dalam siklus operasi atau sebagai suatu investasi jangka panjang.

Dengan demikian

kelancaran operasi perusahaan banyak tergantung pada kemampuan manajemen dalam menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan untuk memenuhi kebutuhan operasi kas. Kas adalah alat tukar yang umum dan standar, dibutuhkan setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, maupun untuk mengadakan investasi baru. Hal ini disebabkan oleh sifat dari perusahaan yang meliputi harga dan kondisi yang menjurus kepada penetapan suatu medium penukaran.

Perantaraan

standar dari pertukaran adalah uang tunai.

Universitas Sumatera Utara

Menurut Baridwan (2003 : 85) ” Kas merupakan suatu alat pertukaran dan

digunakan sebagai suatu ukuran dalam akuntansi.

Kas

merupakan aktiva yang paling sering berubah dalam neraca. Hampir setiap transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas.

Sedangkan menurut Soemarso (2004 : 296) memberikan pengertian sebagai berikut : ”Kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya. Kas sangat penting artinya karena menggambarkan daya beli dan dapat segera ditransfer kepada setiap individu dan organisasi dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan.

Kas juga menjadi begitu

penting karena perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi liquiditas yang memadai, yakni mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi.

Kas dapat

dikatakan merupakan satu-satunya pos yang paling penting dalam neraca karena berlaku sebagai alat tukar dalam perekonomian kita. Kas terlihat secara langsung atau tidak langsung dalam hampir semua transaksi usaha. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat kas sebagai berikut. 1. Kas selalu terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan. 2. Kas merupakan harta yang siap dan mudah untuk digunakan dalam transaksi serta ditukarkan dengan harta lain mudah dipindahkan dan beragam tanpa tanda pemilik.


3. Jumlah uang kas yang dimiliki oleh perusahaan harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak dan tidak kurang. Syarat suatu elemen yang dapat disetarakan dengan kas adalah : 1. dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran, khususnya di lingkungan usaha, 2. dapat disetorkan ke bank sebagai rekening giro dan dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Prosedur Penerimaan Kas Prosedur penerimaan kas menurut Marom (2000 :34) dapat diartikan sebagai berikut. Kasir 1. a) Pada saat faktur jatuh tempo menghubungi pelanggan. Hal ini secara aktif dilakukan agar pembayaran tagihan dapat diterima secara tepat waktu. b) Menerima cek/giro dari pelanggan, menyiapkan bukti bank lembar ke satu kepada pelanggan. BBM dapat berfungsi sebagai kwitansi. b) Cek/ giro dan BBM lembar kedua dan ketiga serta faktur penjualan disampaikan kebidang keuangan. Bidang Keuangan 2. a) Mencocokkan jumlah uang (cek/giro) dengan Bukti Bank Masuk (BBM) dan faktur penjualan. b) Cek dikirim ke bank (pada keesokan harinya), dan BBM didistribusikan: lembar kedua kebagian akuntansi dan lembar ketiga ke kasir bersama faktur penjualan dan faktur pajak lembar ketiga. Bagian Akuntansi 3. Menerima Bukti Bank Masuk dicocokkan dengan faktur penjualan dan faktur pajak (lembar kedua ), bila sesuai maka menyiapkan bukti jurnal bank masuk dan dicatat ke buku bank masuk serta kartu piutang. Bagian Kasir 4. Menerima Bukti Bank Masuk lembar ketiga, faktur penjualan, dan faktur pajak. Formulir-formulir itu digabung, dicatat dalam daftar kas dan diarsipkan menurut nomor urut Bukti Bank Masuk.


Prosedur penerimaan kas dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin.

Prosedur

penerimaan kas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1.

Terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang. Apabila untuk sebuah perusahaan kecil pemisahan demikian tidak dapat dilakukan, maka penggabungan antara ketiga tugas tadi hanya dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan.

2.

Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank sebagai mana adanya.

Menurut Mulyadi (2001 : 456) ada tiga prosedur di dalam penerimaan kas dengan penjualan tunai yaitu. a

Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales.

b

Prosedur penerimaan dari cash on deliveri sales (COD Sales).

c

Prosedur penerimaan kas dari credit card sales.

a). Prosedur penerimaan kas dari over the counter sales Dalam penjualan tunai ini perusahaan menerima uang tunai, cek pribadi (personal check), atau pembayaran-pembayaran langsung dari pembeli dengan kartu kredit, sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Penerimaan kas dari over the counter sales dilaksanakan melalui prosedur ini. 1. Pembeli memesan langsung kepada wiraniaga (sales person) dibagian penjualan.


2. Bagian kasa menerima pembayaran dari pembeli, yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, atau kartu kredit. 3. Bagian

penjualan

memerintahkan

bagian

pengiriman

untuk

menyerahkan barang kepada pembeli. 4. Bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. 5. Bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. 6. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. 7. Bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. b). Prosedur penerimaan dari cash on delivery sales (COD Sales) Cash on delivery sales adalah transaksi yang penjual melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD Sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. 1. Pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. 2. Penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD Sales dari kantor pusat. 3. Kantor pos pengirim mengirim barang dari formulir COD Sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerimaan. 4. Kantor pos penerima, pada saat diterimanya barang dari formulir COD Sales segera memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya barang COD.


5. Pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD, kantor pusat penerima menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. 6. Kantor pusat penerima memberitahu kantor pusat pengirim bahwa COD Sales telah dilaksanakan. 7. Kantor pusat pengirim memberitahu penjual bahea COD Sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. c). Prosedur penerimaan kas dari credit card sales Credit card bisa merupakan suatu tipe penjualan namun merupakan salah satu cara pembayaran barang bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual yang memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Credit card dapat merupakan sarana pembayaran bagi pembeli, baik dalam over the counter sales maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkatan umum.

3. Prosedur Pengeluaran Kas Prosedur pengeluaran kas menurut Marom (2000 : 23) dapat diartikan sebagai berikut. Kasir 1. a)

Menerima kwitansi dari pemasok, dicocokkan dengan invoice mengenai jumlah dari jatuh tempo pembayarannya.


b)

Menyiapkan Bukti Bank Keluar (BBK) dalam rangkap 2 dan cek/giro. Bersama kwitansi, invoice, BBK dan cek/girodisampaikan kepada bidang keuangan.

Bidang Keuangan 2. a) Meneliti kebenaran kwitansi dari pemasok dibandingkan dengan invoice, menandatangani cek/giro dan memberi paraf pada BBK. Berkas pembelian dicap ”lunas”. b) Mendistribusikan cek/giro dan berkas pembayaran sebagai berikut. 1. Cek/giro kepada pemasok (setelah diminta menandatangani BBK). 2. BBK lembar ke satu dengan invoice dan faktur penjualan ke bagian akuntansi. 3. BBK lembar kedua dan kwitansi ke kasir. Bidang Akuntansi 3. a) Membandingkan BBK dengan invoice dan faktur penjualan. Bila cocok maka menyiapkan bukti jurnal bank keluar. Bila perlu dicek terlebih dahulu ke kartu hutang. b) Mencatat transaksi pengeluaran uang di buku bank keluar dan kartu hutang. Kasir 4. a)

BBK dan kwitansi digabung dan dicatat dalam daftar kas. Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam prosedur kas tersebut maka pengeluaran kas akan terjamin pelaksanaannya. Bahwa pembayaran dilaksanakan tepat waktu, jumlahnya benar dan ditujukan kepada pihak yang berhak. Selain itu, pembukuan atas transaksi pengeluaran kas dilaksanakan dengan benar. Seperti halnya penerimaan uang, pengeluaran kas perlu dirancang

sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pada dasarnya untuk menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memeperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil. 2. Semua pengeluaran kas harus meperoleh persetujuan dari berwenang terlebih dahulu.


3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas. Dokumen yang digunakan dalam system akuntansi pengeluaran kas menurut Mulyadi (2001 : 510) yaitu: a. Bukti Kas Keluar Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. b. Cek Cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek tersebut. c. Permintaan cek Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar.

4. Operasional Audit 4.1 Pengertian Operasional Audit Operasional

Audit

adalah

proses

yang

sistematis

untuk

mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, dan keekonomisan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajeman serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat atas hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi untuk perbaikan. 

Proses yang sistematis

Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional menyangkut langkah atau prosedur yang logis, terstruktur dan terorganisasi. Aspek ini meliputi perencanaan yang baik, serta perolehan dan evaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan aktivitas yang diaudit.




Mengevaluasi operasi organisasi

Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan pada beberapa criteria yang ditetapkan dan disepakati. Dalam auditing operasional, criteria sering kali dinyatakan dalam bentuk standar kinerja yang ditetapkan oleh manajeman. Namun, dalam beberapa kasus, standar itu mungkin ditetapkan oleh suatu badan pemerintahan atau oleh industri. Kriteriaini sering kali didefenisikan kurang jelas bila dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dalam audit atas laporang keuangan.

Audit operasional mengukur derajat kesesuaian

antara kinerja aktual dan kriterianya. 

Efisiensi, efektivitas dan ekonomis

Efisiensi digunakan untuk menilai sebaik apakah pemakaian sumber daya suatu organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan efektivitas digunakan untuk menilai seberapa baik kebijakankebijakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Ekonomis maksudnya memperoleh kualitas dan kuantitas sumber daya fisik dan manusia yang layak pada waktu yang layak dan biaya yang rendah. 

Melaporkan kepada orang-orang yang tepat

Auditor internal biasanya melapor ke manajeman atau individu atau badan yang meminta audit tentang seberapa efisien, efektif atau ekonomis suatu bagian atau program kerja yang telah dilaksanakan. Hasil temuan dari audit kinerja ini sangat jarang sekali diungkapkan keseluruh bagian organisasi apalagi ke masyarakat umum.




Rekomendasi perbaikan (sesuai standar pelaporan ketiga dalam standar pelaporan audit kinerja)

Hasil dari auditr operasional bisa berupa rekomendasi yang sangat berguna bagi pihak manajeman untuk menentukan dan menilai kebijakan-kebijakan dan kegiatan perusahaan apakah sudah tepat waktu atau memerlukan perbaikan sehingga akan berpengaruh kepada kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Arens and Loebbecke (2000 : 12) mengemukakan defenisi audit operasional sebagai berikut. ” An operational Audit is a review of any part of an organization’s operating procedures and method for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness.

4.2 Manfaat Operasional Audit Laporan audit manajeman dapat dijadikan sebagai informasi pelengkap dari laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh jika laporan audit kinerja ini menjadi wajib disediakan oleh perusahaan. 1.

Penyelenggaraan perusahaan akan makin transparan sehingga pihak luar perusahaan dapat mengikuti perkembangan perusahaan dengan lebih baik.

2.

Audit manajeman akan memicu perusahaan untuk berhati-hati dalam mengelola perusahaan.

3.

Kepentingan masyarakat (terutama investor) makin terlindungi sehingga iklim investasi dan usaha akan makin kondusif.


4.3 Tahap-tahap Operasional Audit Adapun tahap-tahap operasional audit yaitu sebagai berikut. 1. Mendefenisikan ruang lingkup audit. Melakukan musyawarah dan perjanjian antara pihak manajemen dengan auditor tentang tujuan dan ruang lingkup operasional audit. 2. Perencanaan, persiapan, pengorganisasian. Tim operasional audit akan menyusun suatu perencanaan pelaksanaan audit untuk dapat dipahami seluruh anggota audit. Perencanaan harus memuat target yang hendak dicapai setiap tahapn atau berdasarkan periode tertentu. Tim audit mulai mempersiapkan dokumen-dokumen penunjang. 3. Pengumpulan dan pemuktahiran data relevan. Memulai usaha pengumpulan data yang relevan dengan audit yang sedang dilaksanakan.

Data

tersebut

selanjutnya

didokumentasikan

dan

dimuktahiran setiap ada data baru. 4. Analisa dan riset. Menganalisa dan mengadakan penelitian serta evaluasi atas data relevan yang telah tersedia. Menganalisa dalam arti membandingkan kriteria yang ditetapkan dengan kondisi awal. 5. Pelaporan. Pelaporan audit adalah hasil perbandingan antar kriteria dengan aktual. Laporan operasional manajemen merupakan ringkasan kegiatan audit yang dilaksanakan dalam bentuk rekomendasi perbaikan operasional organisasi.


Operasional audit merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan operasional audit adalah untuk : 

Mengevaluasi kinerja.



Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.



Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Pihak yang memerlukan operasional audit adalah manajemen atau pihal ketiga.

Hasil operasional audit diserahkan kepada pihak yang meminta

dilaksanakan audit tersebut.

5. Pengendalian Internal 5.1 Pengertian Pengendalian Internal Dari tahun ke tahun dirasakan kegunaan dari sistem pengawasan intern semakin penting.

Hal ini disebabkan karena perusahaan telah

berkembang semakin besar dan kegiatannya semakin kompleks sehingga manajeman harus tergantung kepada laporan dan analisa yang beraneka ragam untuk mengawasi kegiatan perusahaan. Dengan adanya sistem pengawasan intern yang baik maka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun kecurangan yang disebabkan oleh kecurangan manusia. Menurut Widjajanto (2001 : 18) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah. Suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan yaitu. a. Mengamankan aktivitas perusahaan. b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi. c. Meningkatkan efisiensi.


d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi. Pengendalian intern merupakan metode yang berguna bagi manajeman untuk menjaga kekayaan organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Disamping itu sistem pengendalian intern dapat

mengendalikan ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi . Menurut Mulyadi (2002 :60) mendefenisikan sistem pengawasan intern sebagai berikut. Pengawasan internal meliputi tindakan yang diambil oleh manajeman untuk mengamankan atau melindungi uang kas dan mengecek ketelitian pembukuan. Pengawasan intern juga diperlukan untuk mengetahui kebenaran suatu jangka yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan yang memuaskan adalah jika orang-orang yang ada dalam perusahaan tidak dapat melakukan secara bebas, baik kesalahan sistem, kesalahan akuntansi atau penggelapan dana dan meneruskan tindakan tanpa diketahui dalam waktu yang cukup lama. Suatu perusahaan dagang bisa mengalami kerugian dalam bentuk uang tunai dan barang dagang yang sangat besar jika tidak dilakukan langkah pencegahan. Jalan yang terbaik untuk melakukannya adalah dengan menerapkan sistem pengawasan yang baik didalam perusahaan. Dalam

arti

luas

pengawasan

dapat

diklasifikasikan

dalam

pengawasan akuntansi dan pengawasan administratif yaitu sebagai berikut. a. Pengawasan akuntansi. Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur-prosedur serta record yang diperlukan untuk pengamanan aktiva dan keandalan


catatan keuangan.

Karena itu pengawasan akuntansi didesain untuk

memberikan keyakinan yang layak mengenai hal-hal berikut ini. 1. Transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi umum dan khusus manajeman. 2. Transaksi dicatat jika perlu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim atau kriteria lainnya yang dapat diterapkan pada laporan-laporan tersebutr dan untuk menjaga akuntabilitas aktiva. 3. Akses ke aktiva hanya diperkenankan sesuai dengan otorisasi manajeman. 4. Akuntabilitas tercatat untuk aktiva dibandingkan dengan aktiva yang ada dengan interval yang layak dan terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi diambil tindakan yang tepat. b. Pengawasan administratif. Pengawasan administratif meliputi, tetapi tidak terbatas pada, rencana organisasi dan prosedur serta record yang diperlukan untuk proses keputusan yang menuju pada otorisasi manajeman atas transaksitransaksi. Otorisasi tersebut merupakan suatu fungsi manajeman yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuantujuan organisasi dan merupakan titik awal untuk membentuk pengawasan akuntansi transaksi.


5. 2 Tujuan Pengendalian Internal Tujuan suatu perusahaan akan tercapai bila adanya sistem pengawasan yang baik. Salah satunya diantaranya adalah sistem pengawasan internal.

Adapun tujuan utamanya adalah mengamankan harta benda

perusahaan dan dipenuhi kebijaksanaan pimpinan yang dapat dilakukan dngan membuat berbagai prosedur untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan, pemborosan maupun kesalahan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga efisiensi kerja sama organisasi dapat ditingkatkan. Pengawasan internal juga meliputi sasaran pengendalian akuntansi dan pengendalian administrasi yang bertujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan menganalisa

dan

menilai,

merekomendasikan

dengan

memberikan

komentarnya mengenai kegiatan yang telah direview internal auditor sehubungan dengan semua tahapan kegiatan usaha dimana ia dapat memberikan jasanya kepada manajemen. Tujuan pengawasan internal memberikan jasa kepada pemimpin dengan cara melakukan evaluasi atau pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu seluruh tingkatan manajemen agar mereka dapat melaksanakan kewajiban secara efektif dan efesien.

Pengendalian Intern harus memberi keyakinan bahwa seluruh

transaksi telah mendapat otorisasi dan dilaksanakan dengan benar sesuai kebijakan perusahaan, serta pencatatan transaksi tersebut dengan benar. Dibawah ini terdapat 5 tujuan pengendalian Intern atas transaksi, yaitu.


1. Otoritas ( wewenang). Setiap transaksi harus mendapat otoritasi semestinya berdasarkan struktur dan kebijakan perusahaan.

Dalam keadaan atau masalah-

masalah tertentu sangat mungkin diperlukan otorisasi khusus. 2. Pencatatan. Pencatatan atas transaksi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan pada waktu yang tepat dengan uraian yang wajar.

Transaksi yang

dicatat adalah transaksi yang benar-benar terjadi dan lengkap. 3. Perlindungan. Harta fisik berwujud tidak boleh berada di bawah pengawasan/ penjagaan dari mereka yang bertanggung jawab.

Dalam hal ini

Pengendalian Intern memperkecil resiko terjadinya kecurangan oleh karyawan atau manajemen sekalipun. 4. Rekonsiliasi. Rekonsiliasi secara kontinu dan periodik antar pencatatan dengan harta fisik harus dilakukan misalnya mencocokkan jumlah persediaan barang antara kartu persediaan dengan persediaan fisik di gudang. 5. Penilaian. Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa seluruh harta perusahaan dicatat berdasarkan nilai yang wajar. Tidak boleh terjadi over maupun undervalved atas harta tersebut. Sedangkan menurut Mulyadi (2002 : 180 ) tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu.


1. Keandalan informasi keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efesiensi operasi.

5. 3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal Adapun unsur-unsur pengendalian internal terbagi atas lima unsur pokok, yaitu. 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian

dalam suatu entitas antara lain.  Nilai integritas dan etika.  Komitmen terhadap kompetisi.  Dewan komisaris dan komite audit.  Filosofi dan gaya operasi manajemen.  Struktur organisasi.  Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.  Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 2. Penaksiran risiko Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia.

Penaksiran resiko manajemen harus mencakup pertimbangan


khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan sebagai berikut. 

Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal.



Perubahan standar akuntansi.



Hukum dan peraturan baru.



Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi.



Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat di dalam fungsi tersebut.

3. Informasi dan komunikasi Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. 4. Aktivitas pengendalian Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memeberikan keyakinan bahwa


tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut. a. Pengendalian pengolahan informasi.  Pengendalian umum  Pengendalian aplikasi -

Otorisasi memadai

-

Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai

-

Pengecekan secara independen

b. Pemisahan fungsi yang memadai. c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. d. Review atas kinerja. 5. Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian, pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian untern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.


5. 4 Pengendalian Internal Kas Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas yang menyangkut dengan segala aktivitasnya baik yang berkaitan dengan arus masuk maupun keluar. Sistem pengendalian kas harus disesuaikan dengan kekhususan usaha.

Namun

demikian, secara umum sistem pengendalian kas menolak adanya campur tangan terhadap catatan akuntansi oleh mereka yang menangani kas. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya ayat jurnal yang tidak wajar untuk menyembunyikan

penyalahgunaan

penerimaan

dan

pengeluaran

kas.

Selanjutnya sistem tersebut biasanya mensyaratkan adanya pemisahan tugas fungsi penerimaan dan pembayaran. Menurut Smith dan Skousen (2001 : 247) karakteristik dasar dari suatu sistem pengendalian kas adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan tanggung jawab secara khusus untuk menangani penerimaan kas. 2. Pemisahan penanganan dan pencatatan penerimaan kas. 3. Penyetoran seluruh kas yang diterima setiap hari. 4. Sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran kas. 5. Audit internal pada selang waktu yang tak terduga. 6. Pencatatan ganda atas kas menurut bank dan pembukuan dengan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh seorang di luar bagian akuntansi. Terlepas dari mana asal penerimaan kas, setiap perusahaan harus menjaga dan membukukan penerimaan kas sebagaimana mestinya. Sistem pengendalian kas meningkatkan kemungkinan pelaporan nilai kas dan ekuivalen kas menjadi akurat dan dapat diandalkan oleh pemakai laporan keuangan. Namun, sistem yang canggih pun tidak dapat menghilangkan sama sekali kemungkinan tindakan penyalahgunaan atau keliru. Penggunaan dana


kas kecil dan rekonsiliasi bank dapat membantu mengidentifikasi kas setiap kekurangan kas atau kekeliruan yang telah dilakukan dalam akun untuk kas.

6. Hubungan Operasional Audit Terhadap Sistem Pengendalian Internal Manajemen perusahaan menerapkan sistem pengendalian Intern agar mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Evaluasi secara periodik dan kontinu atas Pengendalian Intern adalah alat manajemen untuk meyakinkan bahwa pengendalian intern yang diterapkan efektif dan diperoleh perbaikanperbaikan atas kekurangan yang ada. operasional audit.

Salah satu alat evaluasi itu adalah

Operasional audit mengevaluasi setiap pengendalian

(control) yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Oleh

karena itu, pengendalian internal termasuk dalam ruang lingkup audit operasional.

Hasil audit operasional itu sendiri berupa rekomendasi

perbaikan-perbaikan

atas

kekurangan

atau

kelemahan

dari

sistem

pengendalian internal yang ada. Operasional Audit akan mengevaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Peranan operasional audit dalam menunjang system pengendalian internal adalah operasional audit dapat mengetahui efektivitas dan efesiensi akan suatu sistem pengendalian internal pada suatu fungsi dari suatu perusahaan.

Tujuan audit operasional perusahaan merupakan akibat dari

sistem pengendalian internal yang baik.


B. Penelitian Terdahulu Tinjauan terdahulu berkaitan dengan pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran kas melalui operasional audit untuk meningkatkan pengendalian internal, yaitu : Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No.

Nama Peneliti

Evalina Sihombing

1.

Judul Penelitian

Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Kas Atas Pajak Pada KPPN Tanjung Balai Asahan.

2.

Tahun Penelitian

3.

Masalah

2004

yang Apakah

Diteliti

analisis

sistem

pengawasan

intern

merekomendasikan kebaikan dan kelemahan sistem pengawasan intern penerimaan kas atas pajak”?

4.

Metode Penelitian

Deskriptif analitis

5.

Hasil Temuan

Sistem pengawasan intern penerimaan atas pajak sudah dijalankan dengan baik, namun dalam prakteknya

masih

ada

instansi-instansi

yang

terlambat melaporkan SPTnya sehingga dapat mengganggu penerimaan anggaran atas pajak.


No.

Nama Peneliti

Indi Patricia

1.

Judul Penelitian

Analisis Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT.Kahar Duta Sarana Cabang Medan.

2.

Tahun Penelitian

3.

Masalah

2008

yang Apakah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas

Diteliti

yang diterapkan oleh perusahaan telah mendukung pencapaian tujuan perusahaan?

4.

Metode Penelitian

Deskriptif analitis

5.

Hasil Temuan

Sudah dijalankan dengan baik dimana seluruh penerimaan kas langsung disetorkan ke bank oleh pelanggan dan adanya otorisasi oleh kepala cabang untuk pengeluaran kas di atas Rp. 200.000.


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents