BAB II LANDASAN TEORI
A.
Laporan Keuangan
1.
Tujuan Pelaporan Keuangan Menurut Deddi Nordiawan (2008:35) pelaporan keuangan pemerintah
seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas nya; e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6
7
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode tertentu. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan aktiva, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Penyusunan
dan
penyajian
laporan
keuangan
pemerintah di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diatur melalui PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.
Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 71 Tahun 2010, laporan
keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, seumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.
8
Menurut Deddy (2008:40) : Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujud nya kondisi yang ideal dalam menciptakan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Hal-hal tersebut adalah : a. Materialitas Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Meskipun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi criteria materialitas. b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya. c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.
9
Menurut Muindro (2008:175) “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: a. Relevan Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti: 1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) 2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 3) Tepat waktu 4) Lengkap, disajikan mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. b. Andal Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. c. Dapat dibandingkan; dan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas lain.
10
d. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Menurut
Suwardjono
(kebermanfaatan
keputusan)
(2006:48) apabila
informasi informasi
akan
mempunyai
tersebut;
(1)
nilai
menambah
pengetahuan pembuat keputusan tentang keputusannya di masa lalu, sekarang, atau masa datang, (2) menambah keyakinan para pemakai mengenai probabilitas terealisasinya suatu harapan dalam kondisi ketidakpastian, (3) mengubah keputusan atau perilaku pemakai. Berdasarkan GASB (1999) dalam Concepts Statement No. 1 informasi harus memiliki karakteristik dasar sebagai berikut: keterpahaman (relevance),
(understandability), ketepatwaktuan
keterandalan
(timeliness),
(reliability),
ketaatasasan
keberpautan
(consistency),
dan
keterbandingan (comparability) Dalam buku nya yang berjudul akuntansi sektor publik : organisasi non laba Muindro (2008:174), menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: a. Masyarakat b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan d. Pemerintah.
11
3.
Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah Unit-unit akuntansi instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan tingkat organisasinya. Laporan Keuangan yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Menurut Muindro (2008:179) laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dihasilkan unit akuntansi instansi tersebut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari suatu entitas yang masing-masing dapat diperbandingkan dengan anggaran nya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan : 1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat; 2. Telah sesuai dengan anggarannya; 3. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ulum (2004:192) bahwa komponen yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran meliputi unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Masing-masing komponen didefinisikan sebagai berikut:
12
1. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum Negara/kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat/daerah; 2. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah; 3. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar, atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Menurut Ulum (2004:213) bahwa masing-masing unsure didefinisikan sebagai berikut: 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan
13
jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya; 2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesainnya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangk panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan; 3.
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek; b) Ekuitas dana investasi, yaitu selisih antara aset non lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang; c) Ekuitas dana cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
14
Neraca. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Menurut Ulum (2004:235) catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi, makro pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; 2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan; 3. Menyajikan infromasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; 4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; 5. Informasi yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urut sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan 6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, disamping wajib menyusun laporan keuangan atas bagian
15
anggarannya sendiri, juga wajib menyusun Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan secara terpisah. Atas
Dana
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
yang
dilimpahkan/dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga kepada pemerintah daerah, laporan keuangannya merupakan satu kesatuan/tidak terpisah dari laporan keuangan kementerian negara/lembaga. Untuk PNBP Khusus yang diterima melalui Rekening Bendahara Umum Negara seperti penerimaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan PNBP Migas lainnya, PPh Migas, Pungutan ekspor dan Penerimaan Laba BUMN Perbankan dan Non Perbankan di proses melalui SAI oleh satuan kerja tersendiri pada unit organisasi pada Departemen Keuangan yang mengelola PNBP. Sehingga laporan keuangannya merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan Kementerian Keuangan. Data akuntansi dan laporan keuangan secara berkala disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya. Data akuntansi dan laporan keuangan dimaksud dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan (SAK) dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dikompilasi. B.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam buku nya yang berjudul akuntansi sektor public, Deddi (2008:23)
untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP.
16
Komite SAP adalah sebuah cerita panjang seiring dengan perjalanan reformasi keuangan di Indonesia. Kebutuhan standard an pembentukan komite penyusunannya mulai muncul ketika desakan untuk penerapan IPSAS semakin kuat. Diawali dengan pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik di IAI pada tanggal 8 Mei 2000. Salah satu program nya adalah penyusunan standar akuntansi keuangan untuk berbagai unit kerja pemerintahan. Keprihatinan akan situasi proses pelaporan keuangan sektor public dijadikan satu-satunya alasan bagi peluncuran program pengembangan standar akuntansi. Dari proses tersebut dihasilkanlah Exposure Draft Standar Akuntansi Sektor Publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Ada enam exposure draft yang dikeluarkan : 1. Penyajian Laporan Keuangan; 2. Laporan Arus Kas; 3. Koreksi Surplus Defisit, Kesalahan Fundamental dan Perubahan Kebijakan Akuntansi; 4. Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Luar Negeri; 5. Kos Pinjaman; 6. Laporan Keuangan Konsolidasi dan Entitas Kendalian. Publikasi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah untuk segera bergerak cepat mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai kemudian, sebelum Undang-undang tentang Keuangan Negara ditetapkan, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 308/KMK.012/2002 Tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pusat dan
17
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 379/KMK.012/2004 Tanggal 6 Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang secara formal dinyatakan terdiri atas unsure Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan IAI. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, penetapan Komite SAP dilakukan dengan Keputusan Presiden (Keppres) telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004, yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tanggal 5 Januari 2005. KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsipprinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu : PSAP 01
Penyajian Laporan Keuangan
18
PSAP 02
Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03
Laporan Arus Kas
PSAP 04
Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05
Akuntansi Persediaan
PSAP 06
Akuntansi Investasi
PSAP 07
Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08
Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
PSAP 09
Akuntansi Kewajiban
PSAP 10
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP 11
Laporan Keuangan Konsolidasian
C.
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
1.
Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Pengertian Akuntansi Pemerintahan menurut Bachtiar (2002:3) adalah
“Aktivitas pemeberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut”. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan telah membuat modul Sistem Akuntansi Instansi yang berisi antara lain seperti disebutkan dibawah ini: “Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip
19
transparansi dan akuntabiltas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga” Muindro (2008:120) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut SAPP, adalah “serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat”. 2.
Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam buku nya Akuntansi Sektor Publik: organisai non laba, Muindro
(2008:117) menyatakan SAPP berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Organisasi Pemerintah tersebut terdiri dari entitas akuntansi Pemerintah, secara garis besar terdiri atas: a. Lembaga Tertinggi Negara; b. Lembaga Tinggi Negara; c. Pemerintah Pusat; d. Departemen/lembaga; e. Bagian Anggaran 16. Tidak termasuk dalam ruang lingkup SAPP adalah: a. Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD)
20
b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari: 1) Perusahaan Perseroan; 2) Perusahaan Umum. c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah 3.
Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Muindro (2008:120) Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP)
bertujuan untuk: a. Menjaga asset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan; d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien dan efektif. 4.
Ciri-ciri Pokok SAPP Ciri-ciri pokok SAPP menurut Muindro (2008:117) adalah :
21
a. Basis Akuntansi Cash toward Accrual, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. b. Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu: Aset = Kewajian + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. c. Dana Tunggal Kegiatan akuntansi yang mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional.Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. d. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. e. Bagan Akun Standar SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. f. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam
melakukan
pengakuan,
penilaian,
pencatatan,
penyajian
dan
22
pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporan keuangan. 5.
Kerangka Umum SAPP Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan sistem yang
digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sitem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:
DJKN
SAPP
SA-BUN
SAI
SAK
SIMAKBMN
SAKUN
SAUPAH
SiAP
SAIP
SAPP
SATD
SABSBL
SAU
Gambar 2.1 Kerangka Umum SAPP (No.171/PMK.05/2007)
SABL
SATK
23
a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara; Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu: 1) Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari: a) Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN); b) Sistem Akuntansi Umum (SAU). 2) Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H); 3) Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP); 4) Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP); 5) Sistem Akuntansi Transfer Daerah (SA-TD); 6) Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL); 7) Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL); 8) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK); Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BUN, pengolahan data dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN yang terdiri dari: 1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah (UAKBUN-D KPPN); 2) Kantor Wilayah DJPBN selaku Unit Akuntansi Kuasa Koordinator Bendahara Umum Negara Kantor Wilayah (UAKKBUN-KANWIL); 3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (UAKBUN-P);
24
4) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) dan Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN); 5) Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN); 6) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN); 7) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN); 8) Direktorat Jenderal Anggaran selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN); 9) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN); 10) Badan Lainnya selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN). b.
Sistem
Akuntansi
Instansi
(SAI)
dilaksanakan
oleh
Kementerian
Negara/Lembaga, yang memproses data untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Unit akuntansi keuangan terdiri dari: 1) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA);
25
2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon I (UAPPA-E1); 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W); 4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Unit Akuntansi barang terdiri dari: 1) Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB); 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Eselon 1 (UAPPB-E1); 3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang – Wilayah (UAPPB-W); 4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). D.
Sistem Akuntansi Instansi
1.
Pengertian Sistem Akuntansi Instansi Dalam bukunya Gade (2002:115) menjelaskan Sistem Akuntansi Instansi
sebagai berikut: Sistem Akuntansi Instansi (SAI) merupakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan Instansi. Untuk melaksanakan sistem tersebut, instansi membentuk unit-unit akuntansi sesuai dengan hierarki organisasi.Unit-unit akuntansi ini melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan transaksi keuangan instansi. Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan laporan BMN sebagai pertanggungjawaban penatusahaan BMN. Sistem akuntansi instansi berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Permbantuan serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.
26
SAI
Sistem Akuntansi
Sistem Informasi Manajemen dan
Keuangan (SAK)
Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)
Gambar 2.2 Kerangka Umum SAI (No.171/PMK.05/2007) Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh Kementerian negara/Lembaga dengan memproses transaksi keuangan yang meliputi arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK terdiri dari: a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAUAKPA); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1); dan d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA). SIMAK-BMN terdiri dari: a. Sistem
Akuntansi
tingkat
Unit
Akuntansi
Kuasa
Pengguna
Barang
(SAUAKPB); b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W); c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan
27
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB). Disamping mempertanggungjawabkan penggunaan dana/barang berada dalam
tanggungjawabnya,
Menteri/Pimpinan
Lembaga
juga
melaporkan
penggunaan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dialokasi kepada daerah dan/atau desa. Gubernur, Bupati atau Walikota mengusulkan daftar SKPD yang akan mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan kepada Kementerian Negara/Lembaga, untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang. SKPD merupakan KPA/KPB mempertangngungjawabkan pelaksanaan dana dekonsentrasi kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui Gubernur/Kepala Daerah. Pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SAK dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Perdirjen Nomor Per 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan SAK Kementerian Negara/Lembaga membentuk dan menunjuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang milik negara di dalam organisasinya. Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun unit akuntansi barang pada Kementerian Negara/Lembaga, maka hubungan kerja antara unit organisasi dalam struktur organisasi kementerian
28
Negara/lembaga perlu ditetapkan kementerian Negara/lembaga itu tersendiri. Berikut diilustrasikan hubungan antara unit akuntansi yang ada pada struktur organisasi kementerian Negara/lembaga. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi
disesuaikan
dengan
struktur
organisasi
pada
kementerian
Negara/lembaga.
KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
KASUBAG TU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Unit Akuntansi Tingkat Satuan Kerja (PER.55/PB/2012) Keterangan : Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.
29
Tugas
pokok
penanggung
jawab
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di Iingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: 1.
Menyelenggarakan akuntansi keuangan,
2.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,
3.
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan
Bersama Kepala SKPD, Kepala Subbagian TU/pejabat yang menangani keuangan/verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.
Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2.
Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;
3.
Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
4.
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi keuangan;
5.
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;
30
6.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
7.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN;
8.
Menelaah
Laporan
Keuangan
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama; 9.
Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;
10. Menandatangani
Laporan
Keuangan
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Keuangan
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama; 11. Menyampaikan
Laporan
Pembantuan/Urusan Bersama yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama dan UAPPAE1. Pejabat Eselon IV/Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.
Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;
2.
Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajaba/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;
3.
Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di Iingkup UAPPA-W Oekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama;
31
4.
Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;
5.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;
6.
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;
7.
Meneliti
dan
menganalisis
Dekonsentrasi/Tugas
Laporan
Pembantuan/Urusan
Keuangan Bersama
UAPPA-W yang
akan
didistribusikan; 8.
Menyampaikan
Laporan
Pembantuan/Urusan
Keuangan
Bersama
yang
UAPPA-W telah
Dekonsentrasi/Tugas ditandatangani
oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga. Petugas Akuntansi Keuangan, Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1.
Memelihara OSdan dokumen akuntansi;
2.
Membukukan/menginput OS ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;
3.
Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;
4.
Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan OS;
5.
Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
32
6.
Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
7.
Menyiapkan konsep Pertanyaan Tanggung Jawab;
8.
Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
9.
Menyusun
laporan
keuangan
tingkat
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama; 10. Menyiapkan
pendistribusian
laporan
keuangan
tingkat
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama; 11. Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran. 2.
Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan
kepada KPPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan Laporan Keuangan tersebut, KPPN dapat menunda penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Penundaan penerbitan SP2D dikecualikan terhadap SPM Belanja Pegawai, SPM-LS, dan SPM Pengembalian (SPM-IB, SPM-KP, SPM-KC). Penundaan penerbitan SP2D juga tidak menggugurkan kewajiban satuan kerja/kuasa pengguna anggaran untuk menyampaikan laporan keuangan. Pemberian sanksi didasarkan pada penerbitan Surat Peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan.
33
Prosedur Surat Peringatan : 1. Laporan keuangan bulanan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) harus diterima di KPPN selambat-lambatnya pada tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya. 2. Jika sampai tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya belum diterima oleh KPPN, maka KPPN akan menerbitkan Surat Peringatan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. 3. Dan jika sampai 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Surat Peringatan, satuan kerja tidak mengirimkan laporan keuangan bulanan maka KPPN akan memberikan sanksi berupa pengembalian SPM yang diajukan oleh Satker. 4. Sanksi pada point ke-3 tidak berlaku untuk SPM Belanja Pegawai, SPM LS, dan SPM Kembali. Dispensasi waktu penyampaian laporan keuangan dalam rangka rekonsiliasi dapat diberikan kepada UAKPA atas ijin Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dengan pertimbangan letak geografis dan kondisi tertentu. E.
Peraturan dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8
menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
34
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi
dan
akuntabilitas,
perlu
diselenggarakan
Sistem
Akuntansi
Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 2.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Dalam pelaksanaan anggaran, setiap Kementerian Negara/Lembaga selaku
pengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan
35
yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan
Keuangan
menyampaikannya
Kementerian
kepada
Menteri
Negara/Lembaga Keuangan.
Entitas
(LKKL)
dan
akuntansi
wajib
menyampaikan laporan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik dan berjenjang kepada entitas pelaporan. Kementerian Negara/Lembaga membentuk struktur organisasi akuntansi dan menyusun laporan keuangan menurut tata cara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Penyampaian Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan Tingkat Satuan Kerja (Satker) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
36
b. Laporan keuangan wajib disampaikan kepada UAPPA-W atau UAPPA-E1 dan KPPN. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan wajib direviu oleh aparat pengawas intern Kementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Penyajian laporan keuangan dilakukan pada setiap tingkat unit akuntansi secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA. a. Jenis dan Periode Pelaporan Jenis dan periode laporan tingkat UAKPA ke KPPN, yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : Tabel 2.1 Jenis dan Periode Pelaporan tingkat UAKPA No.
Jenis Laporan/ ADK
Periode Pelaporan Bulanan
Triwulan
Semesteran Tahunan
1
LRA
X
X
X
2
Neraca
X
X
X
3
CaLK
X
X
4
ADK
X
Sumber : PER.55/PB/2012 LRA yang disampaikan kepada KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan terdiri dari LRA Belanja format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah dan disampaikan pada saat rekonsiliasi. b. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
37
1) Laporan Realisasi Anggaran Semester I a) LRA Kementerian Negara/Lembaga Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Semester Iingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. b) LRA UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Semester I UAKPA di bawah eselon I, LRA Semester I UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Semester I UAPPAW,
dan
LRA
Semester
I
UAPPA-W
DekonsentarasifTugas
Pembantuan/Urusan Bersama Semester I. c) LRA UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semester llingkup wilayah yang bersangkutan. d) LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun
berdasarkan
hasil
penggabungan
LRA
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Semester lingkup wilayah yang bersangkutan. 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan a) LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Tahunan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. b) LRA Tahunan UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA di bawah eselon I, LRA Tahunan UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Tahunan UAPPA-W,
38
dan
LRA
Tahunan
UAPPA-W
Dekonsentarasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama. c) LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA Iingkup wilayah yang bersangkutan. d) LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan disusun berdasarkan
hasil
penggabungan
LRA
Tahunan
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama Iingkup wilayah yang bersangkutan. 3) Neraca per 30 Juni 2XX1 a) Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2XX1 berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 30 Juni. b) Neraca UAPPA-E1 per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 30 Juni. c) Neraca UAPPA-W per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA per 30 Juni. d) Neraca
UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan
Bersama per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 30 Juni.
39
4) Neraca per 31 Desember 2XX1 a) Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 31 Desember. b) Neraca UAPPA-E1 per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama per 31 Desember. c) Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per 31 Desember. d) Neraca
UAPPA-W
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan
Bersama per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasH penggabungan
Neraca
UAKPA
Dekonsentrasi/Tugas
Pembantuan/Urusan Bersama per 31 Desember. c. Perekaman, Verifikasi dan Rekonsiliasi Perekaman dokumen sumber Tingkat Satuan Kerja (UAKPA)/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama berupa: a) Dokumen Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan; b) Dokumen penerimaan anggaran; c) Dokumen pelaksanaan anggaran; d) Dokumen pengeluaran anggaran; e) Dokumen lain yang dipersamakan.
40
d. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Untuk LRA Triwulan I dan Neraca per 31 Maret, disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan; b) Untuk LRA Semester I, Neraca per 30 Juni, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan selambat-Iambatnya pad a tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan; c) Untuk LRA Triwulan III dan Neraca per 30 September, disampaikan pada selambat-Iambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan; d) Untuk Laporan Keuangan Tahunan Unaudited disampaikan selambatIambatnya pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir sedangkan Laporan Keuangan Tahunan Asersi Final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memenuhi
target
penyampaian laporan keuangan di
atas,
disampaikan jadual pengiriman laporan dari tingkat satuan kerja (UAKPA) sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA). e. Lain-lain Pendukung Laporan Keuangan Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan pengungkapan (full disclosure) dan keakuratan data laporan keuangan, yaitu:
41
a) Kementerian Negara/Lembaga yang menggunakan Anggaran BUN disamping menyampaikan laporan keuangan bagian anggarannya, juga menyampaikan laporan keuangan Bagian Anggaran BUN yang digunakan, kepada Menteri Keuangan c.q. Unit Akuntansi Pembantu BUN. b) Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki satker BLU harus melampirkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. c) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) set disertai ADK dan softcopy laporan keuangan. f. Sistematika Isi Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat: A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca D. Pengungkapan Penting Lainnya E. Lampiran dan Daftar
42
F.
Undang-undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsure keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan public berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Ketiga, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
43
Pemeriksan menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai. Dilakukan. Jika diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan intern pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Sejauh ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 1995. Standar Audit Pemerintahan merupakan buku standar untuk melakukan audit atas semua kegiatan pemerintah yang meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN dan BUMD serta yayasan yang didirikan oleh Pemerintah, BUMN dan BUMD. Dalam buku nya yang berjudul akuntansi sektor publik, Mardiasmo (2009:187) standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Standar Umum a. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan professional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan;
44
b. Dalam
semua
hal
yang
berkaitan
dengan
pekerjaan
audit,
organisasi/lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan public harus independen; c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran professionalnya secara cermat dan seksama; d. Setiap
organisasi/lembaga
audit
yang
melaksanakan
audit
yang
berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem tersebut harus di review pihak lain yang kompeten. 2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja a. Perencanaan, pekerjaan harus direncanakan secara memadai; b. Supervisi, staf harus diawasi (supervise) dengan baik; c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan d. Pengendalian Manajemen 3. Standar Pelaporan Audit Kinerja a. Bentuk, auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. b. Ketepatan waktu, auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihk lain yang berkepentingan. c. Isi laporan, mencakup tujuan lingkup dan metodologi audit, hasil audit, rekomendasi, pernyataan standar audit, kepatuhan terhadap perundangundangan, tanggapan pejabat yang bertanggung jawab,
45
d. Penyajian laporan, laporan harus lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. e. Distribusi
laporan,
laporan
tertulis
audit
diserahkan
oleh
organisasi/lembaga audit kepada pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit, pihak yang meminta audit, dan yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan seacara hokum dan pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima lporan tersebut.
