BAB II Landasan Teori 2.1. Pengertian Bank Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, dijelaskan bahwa bank ialah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara itu definsi bank menurut sumber lainnya: 1.
Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa giral (G.M Verryn Stuart).
2.
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lau lintas pembayaran dan peredaran uang (UU no.14/1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan).
3.
Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain (A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).
4.
Bank adalah badan usaha utamanya menciptakan kredit (Suyatno 1996:1) Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga
keuangan yang kegiatannya adalah: a. Menghimpun dana (Funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, kemudian untuk melakukan investasi dengan 4
5
harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya, untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi diatas, baik untuk mengamankan
uang
maupun
untuk
melakukan
investasi,
bank
menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. b. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah, sebelum kredit diberikan atau tidak dilakukan penilaian agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (Clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers cheque, dan jasa-jasa lainnya. 2.2. Pengertian Perkreditan Kegiatan perkreditan merupakan bagian dari kegiatan bank umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan berikut: 1. Perkreditan merupakan kegiatan/aktivitas yang terbesar dari perbankan 2. Besarnya angka pos kredit yang diberikan dalam neraca (pada sisi aktiva) merupakan angka yang terbesar dalam neraca bank 3. Penghasilan terbesar bank diperoleh dari bunga, provisi, komisi, commitment fee, appraisal fee, supervision fee, dan lain-lain yang diterima sebagai akibat dari pemberian kredit bank 4. Risiko terbesar yang akan dipikul oleh bank berasal dari kegiatan pemberian kredit, bentuknya macam-macam seperti berikut ini: a. Risiko spread, yang timbul sebagai akibat hasil negatif antara selisih biaya bunga (yang harus dibayarkan kepada deposan atau nasabah
6
penyimpan dana) dan tingkat bunga kredit (yang diterima dari nasabah kredit) b. Risiko kredit bermasalah, yang timbul sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban nasabah kredit untuk membayar angsuran pinjaman maupun bunga kredit pada waktu yang sudah disepakati antara pihak bank dan nasabah (debitur) kredit c. Risiko nilai jaminan, yang timbul sebagai akibat turunnya nilai jaminan (agunan) yang dipegang bank dibandingkan dengan jumlah sisa pinjaman (outstanding) yang masih harus dilunasi oleh nasabah kredit d. Risiko kurs valuta asing, yang timbul sebagai akibat kenaikan nilia kurs valuta asing terhadap mata uang lokal (rupiah), sehingga nasabah kredit tidak memiliki dana (dalam valuta asing) yang cukup memadai yang disebabkan oleh pendapatan nasabah dalam valuta lokal. 5. Kegiatan perkreditan pada suatu bank umum merupakan kegiatan yang paling banyak memiliki struktur organisasi dan beragam sifatnya. Sebagai contoh, direktur kredit membawahi berbagai divisi atau bagian kredit yang dibedakan berdasarkan berikut ini: a. Jenis kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, kredit ekspor, kredit profesi, dan sebagainya) b. Jenis nasabah (kredit korporasi/perusahaan dan kredit perorangan) c. Jenis valuta (kredit dalam rupiah dan kredit dalam valas) d. Jenis program (kredit ekspor dan kredit kelayakan usaha) e. Jenis bantuan (kredit likuiditas, fasilitas diskonto, dan lain-lain) Tujuan perkreditan harus diarahkan agar sesuai dengan keinginan bank, antara lain: 1) Membantu
perkembangan
kegiatan
ekonomi
sesuai
dengan
kebijaksanaan dan program pemerintah dengan tetap mendasarkan pada persyaratan bank 2) Mencari keuntungan yang layak bagi bank 3) Membantu perluasan pemanfaatan jasa-jasa perbankan lainnya, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kredit itu sendiri.
7
Tujuan kredit ini dimaksudkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu yang tidak boleh merugikan tujuannya lainnya, bahkan harus saling menunjang atau dapat dicapai bersama. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan melalui suatu analisis dan penelitian yang cermat untuk mencegah terjadinya kerugian bank. Adapun beberapa unsur kredit seperti: 1. Debitur dan kreditur Debitur atau nasabah adalah pihak yang mendapat pinjaman dari kreditor dan kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman yaitu bank. 2. Perjanjian Setiap pemberian kredit harus didasari adanya perjanjian antara bank dan debitur berupa perjanjian kredit dan bersifat mengikat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit. 3. Jangka waktu Setiap kredit harus ditentukan jangka waktu pemberian kredit yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas. 4. Balas jasa Bank memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional. 5. Kepercayaan Bank memberikan kredit kepada debitur karena bank percaya bahwa dana yang disalurkan kepda debitur akan dapat dikembalikan. 6. Risiko Setiap penyaluran dana pasti mengandung risiko bahwa dana itu tidak kembali. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya.
8
2.3. Siklus Perkreditan 8 7
Pelunasan Kredit
1
Tambahan
Permohonan Kredit
Kredit
Kredit Bermasalah
6
Pengawasan Kredit
5
9 Analisis
2
Kredit
Persetujuan
Pencairan Kredit
4
Kredit
3
Perjanjian Kredit
Gambar 2.1 Siklus Perkreditan (Lukman, Manajemen Perbankan 2003) Keterangan gambar: 1. Nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank yang memuat informasi pribadi dan usaha secara lengkap dan juga riwayat perkreditannya pada bank lain 2. Bank melakukan analisis kredit terhadap kredit yang yang diajukan oleh nasabah bank seperti kelayakan jumlah permohonan kredit dengan usaha yang akan dibiayai, analisa 6C 3. Apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan bank, dan layak diberikan kredit maka bank memberikan persetujuan kredit 4. Perjanjian Kredit dilakukan oleh debitur dengan pihak bank, dan setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis 5. Tahap selanjutnya ialah pencairan kredit, sebelumnya bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank
9
6. Setelah dilakukan pencairan kredit, pihak bank memiliki tugas untuk pengawasan kredit agar kredit yang bersifat pencegahan dini terhadap hal-hal yang merugikan bank, agar kredit yang telah diberikan digunakan sesuai dengan tujuan awal, dan debitur menjalankan kewajibannya dengan baik 7. Apabila debitur melakukan kewajibannya dengan baik maka pelunasan kredit dapat berjalan sesuai dengan perjanjian awal kredit 8. Saat debitur telah menjalankan kewajibannya yaitu pelunasan kreditnya, debitur dapat mengajukan tambahan kredit kepada bank yang bersangkutan 9. Namun hal yang paling ditakutkan oleh pihak bank yaitu kredit bermasalah yang dapat terjadi apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan hal itu dapat menyebabkan dampak negative bagi perkembangan kredit bank tersebut Penjelasannya lebih lanjutnya agar dapat dipahami lebih jelas lagi mengenai keterangan gambar diatas ialah sebagai berikut: 2.3.1. Permohonan Kredit Bagi perbankan dokumentasi tertulis dari segala apa yang menyangkut aktivitas bank dengan segala akibat hukumnya adalah mutlak. Oleh karena itu permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen seperti: a. Surat permohonan resmi b. Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga yang secara resmi memohonkan kredit, sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerimaan kredit, termasuk bertanggung jawab terhadap kewajiban nasabah kredit seperti melunasi utang (angsuran) beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati c. Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah d. Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (feasibility study) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah
10
e. Laporan keuangan perusahaan f. Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank, seperti: 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 2) Keterangan domisili dari perusahaan 3) Izin-izin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan proyek maupun bisnis yang telah berjalan 4) Rekening perusahaan pada beberapa bank Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang sudah disusun oleh bank guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasabah. Formulir standar ini bentuknya bermacam-macam, tergantung kepada: 1) Jenis proyek 2) Sektor industri (atau jasa) dari proyek/bisnis yang akan dibantu bank 3) Jenis kredit yang diminta 4) Besarnya biaya proyek 5) Besarnya jumlah kredit yang diminta 6) Akan dibiayai satu bank atau melalui kerja sama kredit sindikasi 2.3.2. Analisis Kredit Setelah permohonan kredit yang diterima oleh bank (biasanya yang menerima adalah account officer/ wirakredit atau kepala bagian kredit), maka calon nasabah diminta untuk memberi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada bank. Keterangan-keterangan tersebut bisa disampaikan secara lisan melalui wawancara (interview) maupun tertulis sesuai dengan informasi maupun data yang diminta oleh account officer dari bank.
11
Selanjutnya account officer atau wirakredit melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman (manual) yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diminta. Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan prinsip 6C yaitu: a. Character Keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. b. Capital Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modalnya dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. c. Capacity Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya. d. Collateral Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya
12
bentuk collateral yang tidak berwujud seperti letter of guarantee, letter of comfort, dan rekomendasi. e. Condition of Economy Situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. f. Constraint Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata. 2.3.3. Persetujuan Kredit Analisis kredit yang dibuat oleh account officer diperiksa dahulu oleh atasannya yaitu kepala bagian kredit, sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam, tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank, seperti: 1.
Laporan analisis kredit
2.
Laporan analisis permohonan kredit
3.
Laporan rekomendasi kredit
4.
Appraisal study
5.
Laporan studi kelayakan proyek Atas dasar laporan analisis kredit diatas, pembahasan dan persetujuan
kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank. Lembaga-lembaga itu antara lain sebagai berikut: 1. Kepala cabang, misalnya untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 500 juta 2. Kepala wilayah, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 750 juta 3. Direktur kredit, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 1 miliar
13
4. Direksi bank, misalnya untuk kredit sampai dengan Rp 5 miliar 5. Dewan komisaris, misalnya untuk kredit di atas Rp 5 miliar Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut “komite kredit”. Tugas komite ini adalah: a. Memeriksa laporan analisis kredit b. Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah c. Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akad kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik. 2.3.4. Perjanjian Kredit Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh seorang notaris publik yang ditunjuk bank atau dipilih oleh calon nasabah (atau atas dasar kesepakatan bersama antara bank dan calon nasabah). Bank mengirimkan ahli hukumnya (lawyer atau legal officer) untuk mendampingi wirakredit dalam membahas berbagai ketentuan yang harus dimuat dalam perjanjian kredit. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagian besar diambil dari hasil analisis kredit yang dituangkan dalam laporan analisis kredit yang telah disetujui (termasuk revisi atau perbuahan yang ditetapkan oleh komite kredit maupun direksi bank). Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank adalah sebagai berikut. 1. Pihak pemberi kredit (bank yang bersangkutan) 2. Pihak penerima kredit (perusahaan nasabah) 3. Tujuan pemberian kredit, dalam hal ini tergantung pada jenis proyek atau bisnis yang akan dibangun, diperluas (expansion), direhabilitasi, ditambah modal kerjanya, dan lain-lain
14
4. Besarnya biaya proyek, termasuk investasi tetap, kebutuhan modal kerja, biaya pendahuluan (prainvestment), dan sebagainya 5. Besarnya kredit yang akan diberikan bank 6. Tingkat bunga kredit 7. Biaya-biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit, seperti appraisal fee, commitment fee, supervision fee, provisi kredit, dan lain-lain 8. Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit) 9. Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit yang dinyatakan secara terperinci pada pasal tertentu dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam lampiran perjanjian kredit 10. Jaminan kredit, yang meliputi jenis jaminan, pemiliknya, jumlah dan nilainya, serta cara pengikatannya secara hukum yang dinyatakan secara terperinci dalam pasal tertentu pada perjanjian kredit dan dituangkan pada lampiran perjanjian kredit 11. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan 12. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh nasabah kredit selama kredit belum dilunasi, misalnya: a. Menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan, laporan tenaga kerja, laporan utang, piutang nasabah, dan lain-lain b. Kewajiban mengasuransikan semua aktiva tetap pada proyek yang dibiayai bank, terutama yang dijadikan agunan (jaminan kredit) 13. Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi, misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa buku-buku dan laporan keuangan nasabah, dan lain-lain. Perjanjian
kredit
yang dibuat
dihadapan
notaris
publik
tersebut
ditandatangani tiga pihak (bank, nasabah dan notaris publik) serta dicatatkan dan didaftarkan oleh notaris publik pada pengadilan negeri yang sesuai dengan domisili dari bank pemberi kredit sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak. Dalam hal ini penambahan
15
kredit biasanya dibuatkan tambahan (addendum) pada perjanjian kredit yang pertama dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. 2.3.5. Pencairan Kredit Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan apabila nasabah telah memenuhi persyaratan seperti, persyaratan pencairan kredit: 1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani 2. Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek, misalnya membayar kontraktor yang membangun pabrik 3. Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek 4. Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit. Beberapa bank menggunakan sistem/ prosedur ini dan menyebutnya dengan istilah payments against documents 5. Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan/ rasio yang disepakati antara dana yang bersumber dari nasabah/ debitur (equity) dan pembiayaan dari bank (loan atau debt). Pencairannya dengan berbagai cara ada yang langsung dikirimkan ke rekening nasabah ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan yang menjadi rekanan nasabah 2.3.6. Pengawasan Kredit Pengawasan ini dilakukan bank setelah kredit dicairkan merupakan salah satu kunci utama dari keberhasilan pemberian kredit. Fungsi utamanya ialah pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditannya atau terjadi praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Oleh karena itu pengawasan harus dilakukan terusmenerus oleh bank, selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Terjadinya kegagalan kredit (kredit
16
bermasalah) terutama disebabkan oleh kelalaian bank dalam melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yakni sebagai berikut: 1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan computer, on line system, dan sebagainya 2. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit,seperti: a. Laporan produksi b. Laporan penjualan c. Laporan utang dan piutang perusahaan d. Laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi, dan lain-lain) e. Laporan tenaga kerja f. Laporan asuransi aktiva tetap g. Laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait 3. Keharusan bagi wirakredit untuk melakukan kunjungan (visit) ke perusahaan ataupun proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebaga suatu usaha bisnis. 4. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadinya kemacetan. Kesulitan tersebut mungkin terjadi pada berbagai masalah, seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, perpajakan, dan lain sebagainya. Konsultasi yang dilakukan secara dini pada umumnya dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet. 5. Adanya suatu “sistem peringatan” pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani nasabah yang bersangkutan). Peringatan dini ini seperti data yang memperlihatkan kepada wirakredit berbagai informasi tentang nasabah kredit yang berkaitan dengan
17
kepatuhan kepada ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit, misalnya: a. Pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimilki nasabah, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank b. Besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (outstanding) c. Posisi nasabah berdasarkan kolektibilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah nasabah masih tergolong kredit lancar ataukah sudah menjadi kredit yang kurang lancar, kredit diragukan atau bahkan kredit macet. Posisi nasabah ini erat kaitannya dengan sistem pelaporan ke Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang besangkutan. 2.3.7. Pelunasan Kredit Dalam kondisi yang ideal nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas. 2.3.8. Tambahan Kredit Terjadinya permohonan tambahan kredit yang diajukan debitur kepada bank atas dasar pelunasan proyek yang merupakan hal yang menggembirakan bagi pihak bank. Kegembiraan pihak bank ini dikarenakan tiga hal: a. bukti bahwa proyeksi kredit yang pertama berjalan dengan baik dan sukses b. Kesempatan untuk memperoleh tambahan income bagi bank, dan c. Suatu kebanggaan tersendiri bagi pihak bank yang akan dapat digunakan untuk tujuan promosi dalam memasarkan produk–produknya kepada masyarakat
18
2.3.9. Kredit Bermasalah 2.3.9.1. Pengertian Kredit Bermasalah Banyak yang menjelaskan tentang pengertian kredit bermasalah seperti: a) Kredit
yang
dalam
pelaksanaannya
belum
mencapai/
memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank b) Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas c) Mengalami
kesulitan
didalam
penyelesaian
kewajiban-
kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan d) Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank 2.3.9.2. Sebab-Sebab Terjadinya Kredit Bermasalah Kredit bermasalah terjadi ketika suatu persetujuan pengembalian mengalami suatu resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami rugi yang potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan debitur merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi kredit bermasalah disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur, dari kondisi eksternal, maupun dari bank pemberi kredit itu sendiri. Kesalahan bank yang kemudian menyebabkan kredit yang diberikan menjadi bermasalah dapat berawal dari tahap perencanaan, tahap analisis, dan tahap pengawasan. Adapun hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah sebagai berikut:
19
1. Karena kesalahan bank a. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah b. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali c. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan d. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah e. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat f. Terlalu banyak memberikan kelonggaran g. Kurang pengalaman dari pejabat kredit atau account officer h. Pejabat kredit atau account officer mudah dipengaruhi, diintimidasi atau dipaksa oleh calon nasabah i. Kurang mengadakan review, minta laporan dan menganalisis
laporan
keuangan
serta
informasi-
informasi kredit lainnya j. Kurang mengadakan kunjungan on the spot pada lokasi perusahaan nasabah k. Kurang mengadakan kontak dengan nasabah l. Pemberian kredit terlalu banyak tanpa disadari m. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit n. Pengikatan agunan yang kurang sempurna o. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat 2. Karena kesalahan nasabah a. Nasabah tidak kompeten b. Nasabah tidak atau kurang berpengalaman
20
c. Nasbah kurang memberikan waktu untuk usahanya d. Nasabah tidak jujur e. Debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah sengaja tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya f. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar g. Penyelewengan
yang dilakukan nasabah dengan
menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3. Faktor eksternal Akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, seperti: a. Kondisi perekonomian b. Perubahan-peruabahn peraturan c. Bencana alam 2.3.9.3. Gejala Dini Timbulnya Kredit Bermasalah Jika bank tidak mau rugi karena kredit yang diberikan menjadi bermasalah, bank harus dapat mengidentifikasi gejala-gejala dininya sehingga dapat segera mengambil langkah penanganan sebelum masalahnya menjadi semkain parah. Adapun gejala dini tersebut dapat dideteksi dari keadaan-keadaan seperti: a. Ada tunggakan (tunggakan bunga dan tunggakan angsuran) b. Mengajukan perpanjangan c. Kondisi keuangan menurun d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak diaudit e. Saldo rata-rata giro menurun dan sering overdraft f. Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindar setiap kali dihubungi
21
g. Penurunan nilai/ hilangnya agunan h. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana i. Kehilangan langgan utama j. Masalah keluarga k. Menurunnya kesehatan debitur, meninggal l. Memberikan laporan yang tidak benar. 2.3.10. Penyelamatan Kredit Bermasalah Dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan kredit sebagai berikut: 1. Rescheduling 2. Reconditioning 3. Restructuring 4. Kombinasi 3-R 5. Eksekusi 2.3.10.1. Rescheduling Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Rescheduling adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Misalnya angsuran pokok pinjaman (pokok kredit) yang semula dijadwalan akan selesai dalam jangka waktu 4 tahun diubah jadwalnya sedemikian rupa sehingga pelunasan kredit akan memakan waktu 5 tahun. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan.
22
1.
Jadwal angsuran per triwulan diubah menjadi per semester atau jadwal angsuran bulanan diubah menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya
2.
Besarnya angsuran pokok pinjaman diperkecil dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama
3.
Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan jangka waktu pelunasan pokok kredit
2.3.10.2. Reconditioning Merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Persyaratan yang diubah tersebut antara lain: 1. Tingkat bunga kredit, misalnya dari sebesar 24% p.a. diturunkan menjadi 21% p.a 2. Persyaratan untuk pencairan kredit, misalnya sebelum dilakukan pencairan kredit, harus direkrut beberapa tenaga ahli asing yang akan melaksanakan proyek, akan tetapi jika kondisi proyek serta pembiayaan
tidak
memungkinkan,
persyaratan
tersebut
diperlunak atau bahkan ditiadakan sama sekali 3. Jaminan kredit (agunan), beberapa jaminan yang semula harus diberikan/diserahkan debitur kepada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan, misalnya tanah yang akan dijaminkan ternyata bermasalah dalam hal keabsahan sertifikat ataupun berupa tanah yanga masih dipersengketakan dengan pihak ketiga 4.
Jenis serta besarnya beberapa fee yang harus dibayar kepada bank, misalnya dalam kasus yang terjadi pada kredit sindikasi
23
(kredit yang diberikan oleh beberapa bank secara bersama-sama dalam satu perjanjian kredit) 5.
Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasihat dari konsultan yang ditunjuk bank. Hal ini terpaksa dilakukan untuk mengamankan jalannya proyek dan merupakan persyaratan baru atau persyaratan tamabahan yang diminta oleh bank yang harus dipenuhi debitur dalam rangka penyelamatan proyek
6.
Kombinasi dari beberapa perubahan diatas
2.3.10.3. Restructuring Restructuring atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi
pembiayaan
yang
mendasari
pemberian
kredit.
Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh bank. 2.3.10.4. Kombinasi 3-R Dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, bila diperlukan bank
dapat
melakukan
berbagai
kombinasi
dari
tindakan
rescheduling, reconditioning, dan restructuring tersebut diatas, yakni: 1. Rescheduling, dan reconditioning 2. Reconditioning, dan restructuring 3. Rescheduling, dan restructuring 4. Rescheduling, reconditioning, dan restructuring sekaligus 2.3.10.5. Eksekusi Jika semua usaha penyelamatan seperti yang telah diuraikan diatas sudah dicoba, namun nasabah masih juga tidak mampu
24
memenuhi kewajibannya terhadap bank, maka jalan terakhir adalah bank melakukan eksekusi melalui berbagai cara, antara lain: 1. Menyerahkan kwajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara) 2. Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkara perdata) 2.4. Jenis Kredit Sesuai dengan Kolektibilitas Menurut Drs. Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit yaitu performing loan dan non-performing loan. Penggolongan kredit menjadi performing dan nonperforming loan didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari hasil usahanya. Sedangkan penggolongan kredit secara kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga. Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. Performing loan dibagi menjadi dua yaitu: a. Kredit lancar Kredit lancar, adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga. Kriterianya: 1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral) b. Kredit dalam perhatian khusus Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kerdit yang tertunggak baik angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga,
25
akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender). Kriterianya: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari 2. Kadang-kadang terjadi cerukan 3. Mutasi rekening relatif aktif 4. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan 5. Didukung oleh pinjaman baru Non performing loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. Non performing loan dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Kredit kurang lancar Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kriterianya: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari 2. Sering terjadi cerukan 3. Mutasi rekening relative rendah 4. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur 5. Dokumentasi pinjaman lemah b. Kredit diragukan Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kriterianya: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen 3. Terjadi kapitalisasi bunga
26
4. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan. c. Kredit macet Terjadi apabila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari. Kriterianya: 1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru 3. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar Sedangkan, Kualitas kredit angsuran KPR menurut Ali Suyanto Herli (2013:33) dibagi sebagai berikut: a. Lancar , 0<x<6 angsuran , dan PK belum jatuh tempo b. Kurang Lancar , 6<x<9 Angsuran , dan/atau PK telah jatuh tempo kurang dari, atau maksimal 1 bulan c. Diragukan, 9<x<30 angsuran , dan/atau PK telah jatuh tempo lebih daripada 1 bulan dan tidak lebih daripada, atau maksimal 2 bulan d. Macet, x>30 angsuran, dan/atau PK telah jatuh tempo lebih daripada 2 bulan: 1. kredit dijustifikasi telah berhenti total dan debitur sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membayar angsuran 2. kredit telah masuk proses eksekusi lelang di KPKNL (Kantor Penyelenggara Kekayaan Negara dan Lelang) atau litigasi di pengadilan negeri.
