BAB II LANDASAN TEORI
II.1 Rerangka Teori dan Literatur II.1.1 II.1.1.1
Bank Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dasarnya bank adalah lembaga perantara atau intermediasi antara sektor yang kelebihan dana (surplus unit), dengan sektor yang kekurangan dana (defisit unit). Bank menerima simpanan dana dari pihak yang kelebihan dana misalnya dalam bentuk tabungan, giro atau deposito, dan menyalurkannya ke pihak-pihak yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman.
II.1.1.2
Fungsi Bank Triandaru dan Budisantoso (2008) mengatakan bahwa secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai agent of trust (kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan), agent of development
5
(memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi), agent of services (bermacam-macam jasa yang ditawarkan bank).
II.1.1.3
Kegiatan Bank Kegiatan bank di Indonesia terdiri dari: 1.
Menghimpun dana dari masyarakat (funding) Pengertian menghimpun dana berarti mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank. Kegiatan penghimpunan dana ini disebut juga funding.
2.
Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) Menyalurkan dana berarti melemparkan kembali dana yang telah dihimpun melalui simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk simpanan bagi bank konvensional, atau pembiayaan bagi bank syariah.
3.
Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasajasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran kredit.
6
II.1.1.4
Kegiatan Bank yang Terkait dengan Pajak 1.
Pemberian bunga Atas bunga deposito dan tabungan lainnya yang diterima oleh nasabah dipotong PPh final sebesar 20%.
2.
Jasa persewaan Safety Box Atas jasa penyewaaan safe deposit box yang dilakukan oleh bank dipotong PPN sebesar 10%.
3.
Pembagian dividen Atas pembagian dividen yang diterima oleh Wajib Pajak badan dengan kepemilikan saham dibawah 25% dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 15%. Atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%
II.1.2 Pajak II.1.2.1
Pengertian Pajak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan yang telah diperbarui dengan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7
Pengertian lainnya mengenai pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. seperti yang dikutip oleh Mardiasmo (2008) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Dari dua definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pajak antara lain: 1. Iuran/kontribusi dari rakyat kepada negara 2. Bersifat memaksa 3. Harus berdasarkan pada undang-undang 4. Tidak mendapat imbalan langsung 5. Digunakan untuk membiayai keperluan negara.
II.1.2.2
Fungsi Pajak Secara umum, pajak mempunyai dua fungsi yaitu: 1. Fungsi anggaran (budgetair) Yang dimaksud dengan fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara. 2. Fungsi mengatur (regulerend) Menurut Prastowo (2011), yang dimaksud dengan fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat kebijakan ekonomi dan politik yang dapat 8
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau tingkat konsumsi masyarakat. Pajak menjadi sarana yang efektif untuk menjaga stabilitas, serta menjadi alat redistribusi pendapatan yang baik.
II.1.2.3
Sistem Pemungutan Pajak Ada tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku Indonesia, yaitu: 1. Self assessment system. Dalam sistem ini yang menghitung, menetapkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Wajib Pajak sendiri. 2. Official assessment system Dalam sistem ini yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak yang terutang adalah fiskus (petugas pajak). 3. Withholding system Dalam sistem ini pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak adalah pihak ketiga.
II.1.2.4
Pengelompokan Pajak Mardiasmo (2009) dan Prastowo (2011) mengelompokkan pajak ke dalam tiga kategori, yaitu: 1. Menurut golongannya: a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapa dibebankan atau dilimpahkan ke pihak lain. Pajak langsung dipungut secara periodik (berkala).
9
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung dipungut jika terdapat peristiwa atau perbuatan tertentu. 2. Menurut sifatnya: a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan unsur subjektif atau keadaan subjek terlebih dahulu, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan unsur objektif, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 3. Menurut lembaga pemungutnya: a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: • Pajak Provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. • Pajak Kabupaten/Kota, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
10
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ketentuan mengenai pajak daerah diatur lebih lanjut dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
II.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 II.1.3.1
Pengertian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
II.1.3.2
Pemotong PPh Pasal 23 Yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas: 1. Badan Pemerintah 2. Subyek Pajak Badan dalam negeri 3. Penyelenggara kegiatan 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan luar negeri 5. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
11
a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas. b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.
II.1.3.3
Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
II.1.3.4
Objek PPh Pasal 23 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 yaitu: 1. Dividen; 2. Bunga; 3. Royalti; 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; 5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
12
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Jasa lain yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh diatur lebih lanjut dalam PMK No. 244/PMK.03/2008, yaitu: a. Jasa penilai (appraisal); b. Jasa aktuaris; c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; d. Jasa perancang (design); e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas; g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; i. Jasa penebangan hutan; j. Jasa pengolahan limbah; k. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) l. Jasa perantara dan/atau keagenan; m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; n. Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; 13
o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; p. Jasa mixing film; q. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; t. Jasa maklon; u. Jasa penyelidikan dan keamanan; v. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer; w. Jasa pengepakan; x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; y. Jasa pembasmian hama; z. Jasa kebersihan atau cleaning service; aa. Jasa catering atau tata boga.
14
Intinya, PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari: modal, yaitu dividen, bunga, dan royalti penyerahan jasa; serta penyelenggaraan kegiatan, termasuk hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21.
II.1.3.5
Yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 23 meliputi: 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c); 4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i; 5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan 6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan
yang
berfungsi
sebagai
penyalur
pinjaman
dan/atau
pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
15
II.1.3.6
Tarif PPh Pasal 23 Tarif pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu: Jenis Penghasilan
Tarif
1. Dividen;
15% x Jumlah
2. Bunga;
Bruto
3. Royalti; 4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 2% x Jumlah penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain Bruto sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); 2. Imbalan
sehubungan
dengan
jasa
teknik,
jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
Apabila Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan menjadi lebih tinggi 100%.
16
II.1.3.7
Saat Terutang PPh Pasal 23 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan. b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak
17
"menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai. Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.
II.1.3.8
Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 Menurut
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,
Penyetoran
dan
Pelaporan
Pajak,
Serta
Tata
Cara
Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 wajib disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
II.1.3.9
Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen Berdasarkan
Undang-Undang
No.
36
Tahun
2008
tentang
Pajak
Penghasilan, penerimaan dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan 18
dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat dibawah ini terpenuhi: • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan • Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
II.1.3.10
Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut : 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan 19
sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham; 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana; 3) Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
II.1.3.11
Perbedaan Objek Pajak yang Terdapat dalam Undang-Undang PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 4 ayat (2) a. Bunga PPh Pasal 23:
20
yang menjadi objek pajak adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Tarifnya yaitu sebesar 15%. PPh Pasal 4 ayat (2): yang menjadi objek pajak adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Tarifnya yaitu sebesar 20%.
b. Dividen PPh Pasal 23: yang menjadi objek pajak adalah dividen dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dengan kepemilikan saham dibawah 25%. Tarifnya yaitu sebesar 15%. PPh Pasal 17 ayat (2) c: Atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%. Yang berikut ini dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan, yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 21
2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
c. Hadiah PPh Pasal 23: yang menjadi objek pajak adalah hadiah dari penyelenggaraan kegiatan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarifnya yaitu sebesar 15%. PPh Pasal 21: yang menjadi objek pajak adalah hadiah dari penyelenggaraan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi. Tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17 UU PPh. PPh Pasal 4 ayat (2): yang menjadi objek pajak adalah hadiah yang diperoleh dari undian. Tarifnya yaitu sebesar 25%.
d. Sewa PPh Pasal 23: yang menjadi objek pajak yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Tarifnya yaitu sebesar 15% dari jumlah bruto.
22
PPh Pasal 4 ayat (2): yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
e. Jasa PPh Pasal 23: yang menjadi objek pajak yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Tarifnya yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto. PPh Pasal 21: yang menjadi objek pajak yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17 UU PPh.
f. Jasa konstruksi PPh Pasal 23: Tarifnya yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto. PPh Pasal 4 ayat (2): Dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa konstruksi. Tarifnya 2% bagi penyedia jasa konstruksi berkualifikasi usaha kecil, 3% bagi 23
penyedia jasa berkualifikasi usaha menengah dan besar, dan 4% bagi penyedia jasa yang belum mengantongi kualifikasi usaha. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
II.2
Metodologi Penelitian a. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif. b. Dimensi waktu risetnya yaitu melibatkan urutan waktu dengan banyak sampel (pooled data). c. Kedalaman risetnya yaitu mendalam tetapi hanya melibatkan satu objek saja (studi kasus). d. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara kontak langsung yang berupa wawancara, serta kontak tidak langsung yang berupa observasi. e. Lingkungan penelitiannya yaitu lingkungan riil. f. Unit analisisnya yaitu suatu organisasi (perusahaan).
24
