BAB II LANDASAN TEORI

BAB II LANDASAN TEORI

A.

LAPORAN KEUANGAN 1.

Pengertian Akuntansi Akuntansi

merupakan

sistem

pengukuran

yang

mengidentifikasi, catatan, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan tentang kegiatan bisnis organisasi menurut Wild et al (2009 : 4). Lalu Harahap (2008:2) juga mendefiniskan akuntansi atau ada yang menyebut akunting merupakan bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau periode tertentu. Demikian pula Horngren et al (2009:2) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, proses, laporan data, dan mengkomunikasikan hasilnya ke para pengambil keputusan. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengukur aktivitas bisnis untuk keperluan para pengambilan keputusan.

10

http://digilib.mercubuana.ac.id/

“A key product of accounting is a set of reports called financial statement” menurut Horngren et al (2009:2) 2.

Pengertian Laporan Keuangan Menurut Winwin Yadiati (2007 : 51) laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Harry ( 2014 : 19) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sehubungan dengan diatas, Harahap (1998 : 1) mengartikan laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Jika informasi ini disajikan dengan benar, informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang perusahaan yang dilaporkan tersebut. Sedangkan menurut Lili M. Sadeli (2011 : 18) pengertian laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu.

11


Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuanganadalah informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai alat yang digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.

3.

Tujuan dan Komponen Laporan Keuangan a.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Hans Kartikahadi (2012 : 118) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan

wujud

pertanggungjawaban

manajemen

atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dalam mengelola suatu entitas. Untuk

memenuhi

tujuan

tersebut,

laporan

keuangan

menyajikan informasi tentang suatu entitas yan terdiri dari: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dalam prediksi arus kas masa depan dan kinerja entitas.

12


Tujuan laporan keuangan menurut Lyn M. Fraser (2008:1) laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan secara jelas kesehatan keuangan perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif. Penulis menyimpulkan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi serta menunjukkan kinerja perusahaan tersebut b. Komponen Laporan Keuangan Menurut Hans Kartikahadi ((2012 : 119) pula, komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5 (lima), yaitu: 1.

Laporan Posisi Keuangan / Neraca (Statement of Financial Position) Laporan posisi keuangan atau Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu.

2.

Laporan

Laba

Rugi

Komprehensif

(Statement

of

Comprehensive Income) Laporan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas yang

13


bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, misalnya setoran modal dan pembagian deviden. 3.

Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) Untuk suatu entitas usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), laba yang ditahan dan tidak atau belum dibagikan sebagai deviden disajikan dalam neraca sebagai bagian dari ekuitas, selain itu juga seringkali terjadi macam-macam transaksi dan kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo awal ekuitas sehingga sampai pada saldo akhir ekuitas.

4.

Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) Laporan arus kas adalah informasi yang sangat penting dan berguna untuk dilaporkan kepada dan dipahami oleh para pelaku kepentingan.Penyusunan laporan arus kas dapat dilakukan berdasarkan metode langsung atau metode tidak langsung.Metode langsung disusun berdasarkan jumlah penerimaan

kas

dan

bank,

serta

data

pendukung

lainnya.Sedangkan metode tidak langsung menyusun laporan arus kas dengan membandingkan neraca awal dan neraca akhir, laporan laba rugi, serta data pendukung lainnya.

14


5.

Catatan Atas Laporan Keuangan Berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.

4.

Penyajian Laporan Keuangan Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Menurut Hans Kartikahadi (2012 : 125) pengertian penyajian secara wajar adalah sangat penting untuk menilai apakah suatu laporan keuangan dapat diandalkan untuk mengambil suatu keputusan ekonomi. Winwin Yadiati (2007 : 52) menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan secara wajar adalah laporan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, seperti infomasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bahan integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup. Manajemen entitas diminta untuk membuat pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK, tanpa kecuali dalam penyajian laporan keuangan.Pernyataan kepatuhan tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam catatan atas laporan keuangan.Suatu laporan keuangan tidak

15


dapat dinyatakan patuh dengan SAK kecuali memang telah disusun sesuai dengan semua pengaturan yang ada dalam SAK. PSAK 1 paragraf 16 berbunyi: “Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, dan arus kas entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan secara wajar”. Penyajian

laporan

keuangan

dapat

dikatakan

mempertimbangkan

pengaturan

dalam

PSAK

wajar 25

bila

Kebijakan

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, dan memenuhi syarat sebagai berikut: a.

Patuh terhadap semua pengaturan dalam PSAK dan peraturan regulator pasar modal untuk entitas publik.

b.

Patuh terhadap semua Interpretasi Standar Akuntansi (ISAK).

c.

Jika tidak terdapat SAK yang secara spesifik mengatur transaksi tersebut, maka: 1.

Mengacu pada persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait.

16


2.

Mengacu kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

3.

Mempertimbangkan

standar

akuntassi

terkini

yang

dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan

kerangka

dasar

yang

sama

untuk

mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan SAK dan Kerangka Dasar. Penyajian laporan keuangan secara wajar dapat dicapai dengan memenuhi semua SAK yang terkait. Penyajian secara wajar mewajibkan entitas untuk: 1.

Memilih kebijakan akuntansi secara tepat sesuai dengan hierarki yang diatur dalam PSAK 25.

2.

Menyajiakn informasi termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan sedemikian sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal dan dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan.

3.

Memberikan informasi tambahan jika pengaturan dalam suatu SAK belum mencukupi untuk memberikan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan dalam menentukan dampak suatu transaksi, kejadian atau kondisi tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

17


5.

Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan Konsistensi

penyajian

laporan

keuangan

menurut

Hans

Kartikahadi (2012:133) adalah merupakan syarat mutlak agar laporan keuangan dapat diperbandingkan sesuai sifat umum informasi komparatif diuraikan diatas. Pada umumnya penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antarperiode yang dilakukan secara konsisten, kecuali dalam keadaan khusus yaitu telah terjadi perubahan sifat operasi entitas, atau setelah mengkaji ulang atas laporan keuangan, maka dianggap perlu diadakan perubahan atas penyajian atau pengklasifikasian pos-pos laporan keuangan agar lebih informatif dan andal.

6.

Keterbatasan Laporan Keuangan Darsono et., al,. (2005 : 25) menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagai jendela untuk mengetahui isi rumah, tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan menurut Munawir (2004 : 9) adalah sebagai berikut: a)

Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karna itu jumlah dan hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi atau realisasi dimana dalam interim report terdapat pendapat-

18


pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan atau menejemen yang bersangkutan. b)

Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat dengan konsep going concern atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan penurangannya dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karna itu angka

yang tercantum

dalam laporan keuangan hanya

merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya. c)

Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tangggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya,

sehingga kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar, mungkin kenaikan itu disebabkan naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat

harga-harga.

Jadi

suatu

analisa

dengan

memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat

19


penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru.

B.

PRINSIP SYARIAH 1.

Prinsip-prinsip Dasar Dan Tujuan Syariat Islam Islam muncul sebagai sumber kekuatan yang baru pada abad ke7 Masehi, menyusul runtuhnya kekaisaran romawi. Kemunculan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagumkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi ekonomi berkembang secara menakjubkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya

menunjukkan

bahwa

Islam

merupakan

sistem

kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual (http://hanzone.blogspot.com/2013/02/ keuanganislam-prinsip-prinsip-dasar_9041.html). Sebagaimana firman-Nya: “… dan kami turunkan kepadamu AlKitab (Al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu…” (QS. AnNahl:89). Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT adalah pembawa syari’at untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia. Sedangkan tujuan syari’at ada 5 prinsip aturan, aturan yang harus dipraktekkan dalam

kehidupan

sehari-hari

(https://misamahfud.wordpress.com

/2012/12/15/5-prinsip-tujuan-syariat-dalam-ajaran-islam/), yaitu :

20


2.

1.

Menjaga dan melaksanakan agamanya.

2.

Memelihara jiwa.

3.

Menjaga akal pikiran.

4.

Memelihara keturunan

5.

Memelihara harta.

Pengertian Prinsip Syariah Dalam khasanah hukum Indonesia Pasal 1 angka 13 Undangundang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa: “Prinsip syari‟ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegaiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari‟ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan

(murabahah),

atau

pembiayaan

barang

modal

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Sedangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan: “Prinsip Syariah adalah Prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”

21


3.

Prinsip Umum Akuntansi Syariah Dalam bukunya Muhammad (2005 : 11) menjelaskan bahwa nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat AlBaqarah : 282: 1.

Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip pertanggunjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalanan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muuslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari dalam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi.Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi

kekhalifahannya.Inti

kekhalifahan

adalah

menjalankan atau menunaikan amanah. 2.

Prinsip Keadilan Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah ayat 282 menandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat pernting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga

22


merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. 3.

Prinsip Kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Seperti contohnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksitransaksi

ekonomi.

Kebenaran

dalam

diperbolehkan untuk mencampur-adukkan

Al-Quran

tidak

dengan kebathilan.

Sebab Al-Quran telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrument untuk menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.

4.

Akad Dan Transaksi Yang Diperbolehkan Dalam Bisnis Syariah.

Akad adalah suatu perikatan, perjanjian, yang ditandai dengan adanya pernyataan melakukan ikatan (ijab) dan pernyataan menerima ikatan (qabul) sesuai dengan syariah Islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan menurut Slamet

23


Wiyono (2012 : 23). Dalam sistem ekonomi syariah pada umumnya akad dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: a.

Akad Tabarru‟(Kontrak Untuk Transaksi Kebajikan). Akad tabarru‟ digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan. Jenis-jenis transaksi yang tergabung dalam akad tabarru‟ yakni sebagai berikut: a) Akad Qardh. Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lainmeminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Rukun Qardh: 1) Pihak yang meminjam (muqtaridh). 2) Pihak yang memberikan pinjaman (muqridh). 3) Dana (qardh). 4) Ijab qabul (sighat).

b) Akad Rahn. Transaksi

rahn

timbul

karena

salah

satu

pihak

meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang kepada pihak lainnya yang disertai dengan jaminan. Rahn

24


adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Rukun Ar-Rahn: 1) Pihak yang menggadaikan (raahin). 2) Pihak yang menerima gadai (murtahin). 3) Objek yang digadaikan (marhun). 4) Hutang (marhun bih). 5) Ijab qabul (sighat).

c) Akad Hawalah. Transaksi hawalah timbul karena salah satu pihak meminjamkan suatu objek perikatan yang berbentuk uang untuk mengambil alih piutang/utang dari pihak lain. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rukun Hawalah: 1) Pihak yang berhutang (muhil). 2) Pihak yang berhutang (muhal). 3) Pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar utang kepada muhal (muhal „alih). 4) Utang muhil kepada muhal (muhal bih). 5) Utang muhal alaih kepada muhil. 6) Ijab qabul (sighat).

25


d) Akad Wakalah. Transaksi wakalah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa atau dapat juga disebut sebagai meminjamkan dirinya untuk melakukan sesuatu atas nama diri pihak lain. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Rukun Wakalah: 1) Pihak pemberi kuasa (muwakkil). 2) Pihak penerima kuasa (wakil). 3) Objek yang dikuasakan (taukil). 4) Ijab qabul (sighat).

e) Akad Wadi‟ah. Transaksi wadi‟ah timbul karena salah satu pihak memberikan suatu objek perikatan yang berbentuk jasa yang lebih khusus yaitu custodian (penitipan atau pemeliharaan). Wadi‟ah adalah titipan murni dari suatu pihak ke pihak lainnya baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Wadi‟ahdibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Wadi‟ah yad al-amanah Akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang

26


yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian si penerima titipan. 2) Wadi‟ah yad adh-dhamanah Akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Rukun Wadi‟ah: a) Barang/uang yang disimpan/dititipkan (wadi‟ah). b) Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (muwaddi‟). c) Ijab qabul (sighat).

f)

Akad Kafalah. Transaksi kafalah timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk jaminan atas kejadian tertentu di masa yang akan datang. Kafalah adalah jaminan yang

27


diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Rukun Kafalah: 1) Pihak penjamin (kaafil). 2) Pihak yang dijamin (makful). 3) Objek penjaminan (makful alaih). 4) Ijab qabul (sighat).

g) Akad Wakaf. Transaksi wakaf timbul jika salah satu pihak memberikan suatu objek yang berbentuk uang ataupun objek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Transaksi ini biasanya dikelola oleh suatu lembaga yang sering disebut Badan Wakaf. Objek tersebut digunakan untuk kegiatan kemaslahatan masyarakat dan tidak untuk diperjual belikan.

b.

Akad Transaksi Tijarah (Kontrak Untuk Transaksi yang Berorientasi Laba). Transaksi pada tijari sector (sektor swasta) pada umumnya bersifat orientasi laba (profit oriented). Aktivitas pada sektor swasta

ini

berfungsi

menciptakan

kemakmuran

dan

kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan produksi, distribusi, dan

konsumsi.

Bentuk

usahanya

berupa

perusahaan

28


perseorangan maupun sharikah (seperti partnership, kooperasi maupun lembaga koperasi. Sifat dasarnya, transaksi dan kontrak dalam ekonomi syariah dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: a.

Akad Natural Certainty Contract. Suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Yang dimaksud memiliki kepastian adalah masing-masing yang terlibat dalam kontrak

dapat

dapat

melakukan

prediksi

terhadap

pembayaran maupun waktu pembayarannya. Jenis-jenis natural certainty contract dalam perekonomian Islami meliputi sebagai berikut: 1.

Akad Bai’ (akad jual – beli) Dalam transaksi bai‟ ini penjual telah memasukkan unsur laba dalam harga jualnya dan secara syariat tidak harus

memberitahukan

kepada

pembeli

tentang

besarnya keuntungan yang ditambahkannya. Rukun Jual – Beli (Bai‟) a) Penjual (bai‟). b) Pembeli (musytari‟). c) Barang/objek (mabi‟). d) Harga (tsaman). e) Ijab qabul (sighat).

29


Akad bai‟dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Bai‟ Al-Murabahah. Jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambahn dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Pada transaksi

murabahah,

penyerahan

dilakukan

pada

transaksi

saat

barang sementara

pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh maupun dicicil. Rukun Murabahah: a)

Penjual (bai‟).

b) Pembeli (musytari). c)

Barang/objek (mabi‟).

d) Harga (tsaman). e)

Ijab qabul (sighat).

2) Bai‟ As-Salam. Transaksi jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli yang harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dan keuntungan yang ditambahkannya yang telah saling disepakati, dimana waktu penyerahan barangnya dilakukan

30


kemudian

hari,

sementara

pembayarannya

dilakukan di muka (secara tunai). Rukun Bai‟ As-Salam: a)

Penjual (muslam alaih).

b) Pembeli (muslam). c)

Barang/objek (muslam fihi).

d) Harga (ra‟sul maal as-salam). e)


3) Bai‟ Al-Istishna‟. Transaksi jual beli seperti prinsip bai’ as-salam, yaitu jual beli yang penyerahannya dilakukan kemudian, tetapi pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan. Rukun Bai‟ Al-Istishna‟: a)

Penjual/penerima pesanan (shani‟).

b) Pembeli/pemesan (musytasni‟). c)

Barang/objek (masnu‟).

d) Harga (tsaman). e)

2.


Ijarah (Sewa-menyewa). Dalam perekonimian syariah juga dikenal adanya transaksi sewa menyewa suatu aset, yaitu dengan istilah

31


ijarah. Ijarah dapat juga didefiniskan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Rukun Ijarah: a) Penyewa (musta‟jir). b) Pemberi sewa (mu‟ajir). c) Objek sewa (ma‟jur). d) Harga sewa (ujrah). e) Manfaat sewa (manfaah). f)

3.


Ijarah Muntahiyah Bitamlik. Transaksi ijarah yang diikuti dengan proses perpindah hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi Ijarah Muntahiyah Bitamlik merupakan pengembangan transaksi ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,

karena

Ijarah

Muntahiyah

Bitamlik

merupakan pengembangan dari transaksi ijarah maka ketentuannya mengikuti ketentuan ijarah. Proses perpindahan kepemilikan objek dalam transaksi Ijarah Muntahiyah Bitamlik secara umum dapat dilakukan dengan cara menghibahkan atau janji untuk

32


menjual objek sewa dari pemilik objek sewa kepada penyewa dengan harga tertentu.

4.

Sharf. Transaksi pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda. Dalam transaksi sharf penyerahan valuta harus dilakukan secara tunai (naqdan) dan tidak dilakukan secara tangguh. Rukun Sharf: a) Penjual (bai‟). b) Pembeli (musytari‟). c) Mata uang yang diperjual belikan (sharf). d) Nilai tukar (si‟rus sharf). e) Ijab qabul (sighat).

5.

Barter (Pertukaran Barang dengan Barang). Transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis. Agar dalam barter ini tidak ada yang dirugikan maka informasi tentang harga dari kedua barang yang dipertukarkan haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Rukun Barter: a) Penjual (bai‟).

33


b) Pembeli (musytari‟). c) Barang yang dipertukarkan (mabi‟). d) Ijab qabul (sighat).

b.

Akad Natural Uncertainty Contract. Kontrak atas transaksi yang secara alamiah mengandung ketidak pastian merupakan bagian dari akad tijarah, yaitu akad transaksi dalam ekonomi syariah yang bertujuan mencari keuntungan. Transaksi ini merupakan percampuran antar objek „ayn, dayn ataupun suatu aset lain seperti keahlian yang disebut “asy-syirkah” atau perkongsian antara dua belah pihak atau lebih. Asy-syirkah didefiniskan sebagai suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Jenis-jenis syirkah dalam perekonomian Islam: 1.

Musyarakah. Musyarakah secara luas adalah akad kerjasama atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama. Jenis-jenis Musyarakah (Asy-syirkah):

34


a) Syirkah Mufawadhah. Yaitu kerjasama dua orang atau lebih pada suatu objek dengan syarat tiap-tiap pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya serta melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sehingga tiap pihak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang yang berserikat/kerjasama itu. b) Syirkah Al-„inan. Perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama dengan jumlah modal yang tidak harus sama porsinya. c) Syirkah Al-Wujuh. Yaitu serikat/kerjasama atau percampuran antara pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan. Dalam syirkah al-wujuh ini, orang yang memiliki kredibilitas, khususnya kredibilitas dalam bisnis, tetapi tidak memiliki

modal

finansial

untuk

melakukan

kegiatan usaha bersama misalnya dalam bisnis perdagangan barang. Atas keuntungan usaha bersama tersebut maka akan dibagi antara mitra yang memiliki kredibilitas dan yang memiliki

35


modal finansial tersebut sesuai dengan rasio bagi hasil yang disepakati bersama. d) Syirkah Al-Abdan. Yaitu kerjasama atau pencampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi). e) Syirkah Al-Mudharabah Yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seseorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama,

sedangkan

kerugian

yang

diderita

menjadi tanggungan pemilik modal. Rukun Mudharabah: 1) Para pihak yang bersyirkah. 2) Porsi kerjasama. 3) Proyek/usaha (masyru‟). 4) Ijab qabul (sighat). 5) Nisbah bagi hasil.

5.

Transaksi Yang Diharamkan Dalam Bisnis Syariah Menurut Rizal Yaya, dkk (2014 : 35) agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan

36


keuntungannya. Beberapa hal yang masuk kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan tersebut adalah: a)

Tadlis. Transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam jual beli berikut: 1) Kuantitas. Salah satu pihak (penjual) misalnya mengurangi takaran barang yang telah disepakati penjual oleh pembeli. 2) Kualitas. Dalam hal kualitas, misalnya salah satu (penjual) misalnya dengan sengaja tidak memberi tahu cacat barang tersebut agar dapat menjual dengan harga tinggi atau lebih tinggi dari sebenarnya. 3) Harga. Praktik tadlis pada harga dilakukan penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli tentang harga pasar sehingga dapat menjualnya dengan harga tinggi. 4) Waktu Penyerahan. Praktik tadlis dalam waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuannya dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang penjual janjikan.

37


b) Gharar. Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Gharar terjadi karena ketiadaan informasi antara kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli. Gharar dapat terjadi pada salah satu dari empat hal pokok dalam jual beli berikut: 1) Kuantitas. Misalnya pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasilnya. Dalam hal ini, pada saat jual belibaik penjual atau pembeli tidak tahu berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Nilai jual hasil panen bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dibanding nilai yang diserahterimakan. Apabila hasil panen lebih tinggi dari nilai uang yang diberikan oleh pembeli, maka pembeli akan menjadi pihak yang diuntungkan, sedang penjual tidak dapat

menikmati

keberhasilan panennya, begitu juga

sebaliknya. 2) Kualitas. Misalnya penjualan sapi yang masih dalam perut dalam induknya. Kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual, tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nanti ketika lahir. Dalam hal ini, sekiranya sapi yang dilahirkan berkualitas baik, maka pembeli akan diuntungkan, dan sebaliknya akan menjadi pihak yang dirugikan apabila sapi

38


yang akan dilahirkan nantinya adalah sapi yang berkualitas buruk. 3) Harga. Gharar dalam hal harga dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Misalnya, sekiranya barang ini lunas dalam jangka waktu dibawah satu tahun, maka marginny adalah 20%, tapi seandainya lunas antara satu hingga dua tahun maka marginnya otomatis menjadi 40%. Oleh karena kedua belah pihak tidak tahu apakah pembayaran akan dilunasi dalam satu tahun atau lebih, dalam hal ini harga barang mengalami ketidakpastian, apakah harga dengan margin 20% maupun harga dengan margin 40%. 4) Waktu Penyerahan. Gharar dalam waktu penyerahan dapat terjadi jika kedua belah pihak tidak tahu kapan barang akan diserahterimakan. Contoh, penjualan mobil yang sedang hilang dicuri dengan akad pembeli membayar seharga tertentu dan berhak atas mobil hilang yang dilarikan pencuri. c)

Bai‟ Ikhtikar. Yaitu mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.

Dengan

demikian

penjual

akan

memperoleh

keuntungan yang besar karena dapat menjual dengan harga yang

39


jauh lebih tinggi. Pelanggaran tindakan ini, selain memiliki dalil naqli, juga didasarkan atas kaidah fikih terkait dengan keharusan memelihara nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. d) Bai‟ Najasy. Yaitu tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap satu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain adalah penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang, melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga. e)

Masyir. Masyir (judi atau gambling)sebagai sebuah permainan dimana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.

f)

Riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam dan

bersinggungan

langsung

dengan

praktik

perbankan

konvensional. Para ahli rakyu (ijtihad) dari kalangan Syiah

40


berpendapat bahwa alasan riba diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAWadalah agar orang tidak berhenti membuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi antara transaksi pinjam-meminjam sejenisnya.

C.

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH 1.

Pengertian Laporan Keuangan Syariah Menurut Drs. Muhammad, M.Ag (2005 : 235) laporan keuangan untuk bank syariah dijelaskan sebagai berikut: a.

Laporan keuangan yang menggambarkan fungsi bank Islam sebagai

investor,

hak

dan

kewajibannya,

dengan

tidak

memandang tujuan bank Islam itu dari masalah investasinya, apakah ekonomi atau sosial. Mekanisme investasi yang digunakan terbatas hanya kepada beberapa cara yang diperbolehkan syariah. b.

Sebuah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam investasi terbatas, yang dikelola oleh bank Islam untuk kepentingan masyarakat, baik berdasarkan kontrak “mudharabah” atau kontrak perwakilan. Laporan semacam ini akan dirujuk sebagai “Laporan Perubahan dalam Investasi Terbatas”. Menurut Slamet Wiyono (2005 : 77) laporan keuangan syariah

adalah laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan

41


pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan menurut Firdaus Furyawardhana (2009 : 89) laporan keuangan syariah adalah laporan yang memperlihatkan gambaran posisi keuangan syariah pada suatu saat tertentu serta memperlihatkan hasil kegiatan atau operasional suatuu bank selama periode waktu tertentu. Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan syariah adalah cara manajemen untuk mengolah suatu informasi keuangan bank syariah berdasarkan aturan syariah dan hukum islam agar menghasilkan suatu laporan yang memberikan manfaat.

2.

Tujuan Laporan Keuangan Syariah Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta peruahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Slamet Wiyono (2013 : 76) tujuan lain dari laporan keuangan bank syariah antara lain sebagai berikut:

42


a.

Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

b.

Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tangung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan yang layak, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat.

c.

Informasi mengenai pemenuhan tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syriah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf..

3.

Unsur-unsur Laporan Keuangan Syariah Laporan keuangan syariah berbeda banyak apabila dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional, dalam hal keterkaitannya untuk memenuhi kinerja syariah dalam penyusunan laporannya yang didasarkan pada mtransaksi syariah. Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas dan karakteristik laporan keuangan syariah,

43


maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan keuangan syariah seperti berikut (IAI : 2007): 1.

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial:

2.

a.

Laporan posisi keuangan / neraca

b.

Laporan laba rugi

c.

Laporan arus kas

d.

Laporan perubahan ekuitas

Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial:

3.

a.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

b.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Di antara berbagai laporan keuangan tersebut, laporan posisi

keuangan dan laporan laba rugi merupakan laporan keuangan utama. Laporan keuangan lain seperti laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan dipengaruhi oleh perusahaan yang terdapat pada kedua laporan keuangan utama. 1.

Laporan Posisi Keuangan / Neraca Rizal Yaya (2014 : 77) laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak peristiwa lain yang diklasifikan

44


dalam

beberapa

kelompok

besar

menurut

karakteristik

ekonominya. Berikut adalah format umum neraca bank syariah dengan mengacu pada lampiran PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang diterbitkan IAI tahun 2007. Tabel 2.1 Contoh bentuk laporan posisi keuangan / neraca:

Bank Syariah Neraca Per 31 Desember 20XX AKTIVA Kas

xxx

Penempatan pada Bank Indonesia

xxx

Giro pada bank lain

xxx

Penempatan pada bank lain

xxx

Efek-efek

xxx

Piutang

xxx

Piutang Murabahah

xxx

Piutang Salam

xxx

Piutang Istishna

xxx

Piutang pendapatan Ijarah

xxx

Pembiayaan Mudharabah

xxx

Pembiayaan Musyarakah

xxx

Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kepada klien)

xxx

Aktiva yang diperoleh untuk Ijarah

xxx

Aktiva Istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin Istishna)

xxx

Penyertaan

xxx

Investasi lain

xxx

Aktiva tetap

xxx

Akumulasi penyusutan

xxx

Aktiva lain-lain

xxx

TOTAL AKTIVA

xxx

KEWAJIBAN Kewajiban segera

xxx

Simpanan:

xxx

Giro wadiah

xxx

Tabungan wadiah

xxx

45


Simpanan bank lain:

xxx

Giro wadiah

xxx

Tabungan wadiah

xxx

Kewajiban lain:

xxx

Utang salam

xxx

Utang istishna

xxx

Kewajiban kepada bank lain

xxx

Pembiayaan yang diterima

xxx

Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan

xxx

Hutang pajak

xxx

Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi

xxx

Pinjaman yang diterima

xxx

Hutang lainnya

xxx

Pinjaman subordinasi

xxx

TOTAL KEWAJIBAN

xxx

Dana Syirkah Temporer Syirkah temporer dari bukan bank:

xxx

Tabungan mudharabah

xxx

deposito mudharabah

xxx

Musyarakah

xxx

TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER

xxx

EKUITAS Modal disetor

xxx

Tambahan modal disetor

xxx

Saldo laba (rugi)

xxx

TOTAK EKUITAS

xxx

TOTAL KEWAJIBAN, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS

xxx

2.

Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penhasilan per saham. Berikut adalah format umum laporan laba rugi yang mengacu pada Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan KDPPLKS yang diterbitkan IAI tahun 2007.

46


Contoh bentuk laporan laba rugi: Tabel 2.2 Contoh bentuk laporan laba rugi: Bank Syariah Laporan Laba Rugi Periode 1 Januari - 31 desember 20XX Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib Pendapatan dari jual beli

xxx

Pendapatan margin mudharabah

xxx

Pendapatan bersih salam paralel

xxx

Pendapatan bersih istishna paralel

xxx

Pendapatan dari sewa:

xxx

Pendapatan bersih Ijarah

xxx

Pendapatan dari bagi hasil:

xxx

Pendapatan bagi hasil mudharabah

xxx

Pendapatan bagi hasil musyarakah

xxx

Pendapatan usaha utama lainnya

xxx

Jumlah Pendapatann Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil

(xxx)

Hak bagi hasil milik Bank

Xxx

Pendapatan usaha lainnya: a. Pendapatan imbalan jasa perbankan

Xxx

b. Pendapatan imbalan investasi terikat

Xxx

Jumlah pendapatan usaha lainnya

Xxx

Beban Usaha: Beban kepegawaian

(xxx)

Beban administrasi

(xxx)

Beban penyusutan dan amortisasi

(xxx)

Beban usaha lainnya

(xxx)

Jumlah beban usaha

(xxx)

Laba (Rugi) Usaha

Xxx

Pendapatan dan Beban nonusaha: Pendapatan nonusaha

xxx

Beban nonusaha

(xxx)

Jumlah Pendapatan (Beban) nonusaha

Xxx

Laba (Rugi) sebelum pajak

Xxx

Beban pajak

(xxx)

LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN

Xxx

47


3.

Laporan Perubahan Ekuitas Perubahan ekuitas entitas syariah merupakan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan (PSAK 101 paragraf 67). Tabel 2.3 Contoh bentuk laporan perubahan ekuitas Bank Syariah Laporan Peubahan Ekuitas Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX

Keterangan

Modal Saham

Agio Saham

Selisih Revaluasi

Selisih Kurs

Saldo Laba

Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

Saldo awal (per 31/12/20-0)

X

X

X

(x)

X

X

Perubahan kebijakan akuntansi

-

-

-

-

(X)

(X)

Saldo yang disajikan kembali

X

X

X

X

X

X

Selisih revaluasi aktiva tetap Laba Rugi belum di realisasi dari kepemilikan efek

X

X

(X)

(X)

Selisih kurs

(x)

Keuntungan/kerugian neto yang tidak diakui pada lapiran laba rugi

X

(x)

Laba bersih periode berjalan Dividen Saldo akhir (per 31/12/20-1)

X

X

Selisih revaluasi aktiva tetap Laba Rugi belum di realisasi dari kepemilikan efek

X

Dividen Penerbitan modal saham

X

X

(X)

(X)

X

X (X)

X

X

(x)

Laba bersih periode berjalan

(x)

X X

(X)

Selisih kurs Keuntungan/kerugian neto yang tidak diakui pada lapiran laba rugi

(X)

(x)

(X)

(x)

(X) X

X

(X)

(X)

X

X

48


Saldo akhir (per 31/12/20-2)

4.

X

X

X

(x)

X

X

Laporan Arus Kas Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait. Tabel 2.4 Contoh bentuk laporan arus kas Bank Syariah Laporan Arus Kas Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 20XX Arus Kas dari Aktivitas Operasional:

Penerimaan bagi hasil dan fee (ujrah)

Xxx

Pembayaran bagi hasil

(xxx)

Penerimaan piutang salam yang telah dihapus

Xxx

Pembayaran kas pada karyawan dan pemasok

Xxx

Laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi

Xxx

(Kenaikan) / Penurunan dalam Aktiva Operasi: Dana jangka pendek

(xxx)

Deposito untuk tujuan pengendalian moneter

Xxx

Dana uang muka (urbun) pada langganan

(xxx)

Surat berharga jangka pendek yang diperjual belikan

(xxx)

(Kenaikan) / Penurunan dalam Hutang Operasi: Deposito dari pelanggan

Xxx

Kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan

Xxx

Pajak penghasilan

(xxx)

Arus kas bersih dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan

Xxx

Arus Kas dari Aktivitas Investasi: Pelepasan anak perusahaan Y

Xxx

Deviden yang diterima

Xxx

Bagi hasil yang diterima

Xxx

Hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan

Xxx

Pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan

(xxx)

Pembelian tanah, bangunan dan peralatan

(xxx)

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Xxx

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:

49


Penerbitan modal pinjaman

Xxx

Penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan

Xxx

Pembayaran kembali pinjaman jangka panjang

(xxx)

Penurunan bersih pinjaman lain

(xxx)

Pembayaran dividen

(xxx)

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan

Xxx

Pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas

Xxx

Kenaikan bersih kas dan setara kas

Xxx

Kas dan setara kas pada awal periode

xxx

Kas dan setara kas pada akhir periode

5.

xxx

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Slamet Wiyono (2012 : 118) mengungkapkan bahwa investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh entitas syariah/bank sebagai manajer investasi atau sebagai agen investasi. Tentang laporan perubahan dana investasi

terikat,

lampiran PSAK. No. 101 (2007) mengatur sbagai berikut: a.

Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.

50


b.

Bank syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat

ssebagai

komponen

utama

laporan

yang

menunjukkan bahwa: 1) Saldo awal dana investasi terikat. 2) Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada awal periode. 3) Dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan. 4) Penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan. 5) Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. 6) Imabalan bank syariah sebagai agen investasi. 7) Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat. 8) Saldo akhir dana invvestasu terikat. 9) Jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jeniss investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.

51


Tabel 2.5 Contoh bentuk laporan perubahan dana investasi terikat Bank Syariah Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Periode yang berakhir pada 31 Desember 20XX Saldo awal

Xxx

Jumlah unit penyertaan investasi awal periode

xxx

Nilai per unit penyertaan investasi

xxx

Penerimaan dana Penarikan dana Keuntungan (kerugian) investasi

xxx (xxx) xxx

Biaa administrasi

(xxx)

Imbalan bank sebagai agen investasi

(xxx)

Saldo investasi pada akhir periode

6

Xxx

Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode

Xxx

Nilah unit penyertaan investasi pada akhir periode

Xxx

Laporan Sumber Dan Penggunaan Zakat Slamet wiiyono (2012 : 120) memaparkan bahwa zakat addalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pembayar zaka (muzaki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab, haul, syarat dan lainnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul mal.Bank dapat bertindak sebagai amil zakat. PSAK No. 101 (2007) mengatur tentang laporan sumber dan penggunaan zakat, sebagai berikut. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

52


a.

Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki): 1

Zakat dari dalam entitas syariah

2

Zakat dari luar entitas syariah

b.

Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: 1

Fakir.

2

Miskin.

3

Riqab (hamba sahaya).

4

Orang yang terlilit hutang (gharim).

5

Muallaf (orang yang baru masuk Islam).

6

Fisabilillah (orang yang berjihad) di jalan Allah.

7

Orang yang dalam perjalanan (ibnusabil).

8

Amil (pengelola zakat).

c.

Kenaikan atau penurunan dana zakat.

d.

Saldo awal dana zakat.

e.

Saldo akhir dana zakat.

Tabel 2.6 Contoh bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat Bank Syariah laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20XX Sumber Dana 1. Saldo Awal

Penggunaan Dana Xxx

2. Penambahan

1. Pengurangan, untuk: a. Fakir

Xxx

a. Zakat dari zakat

Xxx

b. Miskin

Xxx

b. Zakat dari bukan bank

Xxx

c. Riqab/Hamba sahaya

Xxx

Jumlah sumber dana

Xxx

d. Orang yang terlilit hutang

Xxx

e. Muallaf

Xxx

53


Total dana tersedia

7

Xxx

f. Fisabilillah

Xxx

g. Ibnu Sabil

Xxx

h. Amil

Xxx

Jumlah Penggunaan

Xxx

2. Sald akhir

Xxx

Jumlah penggunaan dan saldo dana

Xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertntu dan saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu. Saldo dana kebajikan menurut Slamet Wiyono (2012 : 122) adalah dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: a.

Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan: 1

Infak.

2

Sedekah.

3

Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.

4

Pengembalian dana kebajikan produktif.

5

Denda.

6

Pendapatan non halal.

54


b.

Penggunaan dana kebajikan untuk: 1

Dana kebajikan produktif.

2

Sumbangan.

3

Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

c.

Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan.

d.

Saldo awal dana kebajikan.

e.

Saldo akhir dana kebajikan.

Tabel 2.7 Contoh bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 20XX Sumber Dana 1. Saldo awal

Penggunaan Dana xxx

2. Penambahan

1. Pengurangan, untuk: a. Pinjaman produktif

Xxx

a. Infak

xxx

b. Sumbangan

Xxx

b. Shadaqah

xxx

Jumlah penggunaan

Xxx

c. Denda

xxx

d. Pengembalian Pinjaman kebajikan

xxx

e. Hasil pengelolaan wakaf

xxx

f. Pendapatan non halal

xxx

Jumlah sumber dana

xxx

Total dana tersedia

8

xxx

2. Saldo akhir

Xxx

Total penggunaan dan saldo dana

Xxx

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil Bank syariah diharuskan menyusun Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil guna mengetahui pendapatan tunai yang diterima oleh bank syariah. Pendapatan tunai bank syariah

55


akan digunakan sebagai dasar untuk bagi hasil kepada para deposannya.Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yan dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, bank syariah menyajikan: a.

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib.

b.

Penyesuaian atas: 1

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima.

2

Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.

3

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

4

Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.

56


Tabel 2.8 Contoh bentuk laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil Bank Syariah Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 20XX Pendapatan Usaha Utama (akrual)

xxx

Pengurangan: Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima: Pendapatan margin murabahah

(xxx)

Pendapatan istishna'

(xxx)

Hak bagi hasil: Pembiayaan mudharabah

(xxx)

Pembiayaan musyarakah

(xxx)

Pendapatan sewa

(xxx)

Jumlah pengurang

(xxx)

Penambah: Pendapatan periode sebelumnya yang kas diterima periode berjalan: Penerimaan piutang: Margin murabahah

xxx

Istihna'

xxx

Pendapatan sewa

xxx

Penerimaan piutang bagi hasil: Pembiayaan mudharabah

xxx

Pembiayaan musyarakah

xxx

Jumlah penambah

Xxx

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil

Xxx

Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah

Xxx

Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana

Xxx

Dirinci diatas: Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah di distribusikan

Xxx

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum di distribusikan

Xxx

57


4.

Asumsi Dasar Ada dua asumsi dasar penyusunan laporan keuangan syariah menurut Rizal Yaya (2014 : 75), yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha: 1.

Dasar Akrual Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa laindiakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuanan yang disusun atas dasar akrual, memberikan informasi kepada pemakai, tidak hanya transaksi

masa

lalu

yang

melibatkan

peenerimaan

dan

pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan. Akan

tetapi,

perhitungan

pendapatan

untuk

tujuan

pembagian hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas.Dalam pembagian hasil usaha, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah laba bruto. 2.

Kelangsungan Usaha Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanaya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah

58


diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

59


BAB II LANDASAN TEORI

Recommend Documents