BAB II LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori Dana Pensiun 1. Pengertian Manfaat Purnakarya Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 18 Revisi 2010 par 18.3: 6 sebagai berikut : Manfaat purnakarya atau program dana pensiun adalah perjanjian yang mana entitas menyediakan manfaat purnakarya untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau lump sum) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat purnakarya, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum purnakarya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktek entitas.. “Dana Pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasi kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun” Silvanita (2009, 46). Sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Penyelenggaraan dana pensiun dilakukan dalam suatu program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan dana. Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbukanya akumulasi dana, yang diperlukan untuk 7
memelihara kesinambungan penghasilan peserta program. Pendanaan tersebut berasal dari iuran peserta, pemberi kerja dan hasil pengembangan investasi dari iuran yang dikumpulkan. Kasmir (2002,307). 2. Tujuan Pembentukan Dana Pensiun Penyelenggaraan suatu program pensiun terutama dari sisi pemberi kerja dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek ekonomi dan aspek social. Aspek ekonomi dimaksudkan adalah usaha pemberi kerja untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi,
cerdas,
terampil
dan
produktif
yang dapat
diharapkan
mengembangkan perusahaan. Dalam aspek sosial berkaitan dengan tanggung jawab sosial pemberi kerja tidak hanya kepada pegawai yang pada saat yang bersangkutan tidak lagi mampu bekerja tetapi juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia Dahlan (2004,160). Tujuan penyelenggaraan program pensiun dari sisi pemberi kerja adalah sebagai berikut : a. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan. b. Karyawan pada saat memasuki masa pensiun tetap menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan. c. Memberikan rasa aman dan ketenangan, sehingga dapat menurunkan turnover karyawan.
8
d. Perusahaan mempunyai daya saing dalam mendapatkan maupun mempertahankan
karyawan
yang
berkualitas
dan
professional
dibidangnya. e. Meningkatkan brand image perusahaan di mata msyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh adanya program pensiun antara lain sebagai berikut ; a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa datang setelah memasuki masa pensiun. b. Rasa aman dan ketenangan, sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Menurut Kasmir (2002,120) sebagai berikut : Bagi lembaga keuangan pengelola program pensiun tujuan adalah mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai investasi dan turut membantu serta mendukung program pemerintah. 3. Fungsi Program Pensiun Pada dasarnya program pensiun mempunyai 3 (tiga) fungsi yang meliputi : a. Fungsi Asuransi, penyelenggaraan program pensiun mengandung azas kebersamaan misal peserta program pensiun mengalami musibah yang mengakibatkan terputusnya pendapatan sebelum memasuki masa pensiun maka peserta tersebut diberikan manfaat sebesar yang dijanjikan atas beban dana pensiun.
9
b. Fungsi
Tabungan,
karena
program
pensiun
bertugas
untuk
mengumpulkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran peserta, iuran tersebut diberlakukan seperti halnya tabungan karena dikelola dan dikembangkan sesuai manfaat yang dijanjikan. c. Fungsi Pensiun, peserta akan diberikan kesinambungan pendapatan dalam bentuk pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun sesuai yang dijanjikan. Kadarisman (2010,4). 4. Bentuk Dana Pensiun Sesuai ketentuan perundang-undangan program pensiun di Indonesia dari sisi bentuk dana pensiun terdapat 2 (dua) model yaitu : a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) : Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan dengan membentuk badan hukum Dana Pensiun Pemberi Kerja selanjutnya disingkat (DPPK). Pada umumnya yang menjadi sponsor dari program pensiun dapat berupa perusahaan swasta maupun BUMN, yang bertindak untuk kepentingan sebagian maupun seluruh karyawan sebagai peserta. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) : Selain program pensiun DPPK, apabila perusahaan tidak mampu membentuk DPPK atau dengan tujuan efisiensi maka perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya dalam program pensiun yang dikelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, bank dan perusahaan asuransi jiwa selain dapat 10
menyelenggarakan program pensiun untuk karyawannya sendiri sebagai DPPK, diijinkan pula menyelenggarakan program pensiun untuk umum dalam bentuk DPLK. Program pensiun DPLK merupakan suatu produk yang setara dengan produk atau jasa pelayanan lainnya yang ditawarkan Dahlan (2004,79). Perusahaan yang mempunyai jumlah karyawan banyak cenderung membuat program pensiun yang dikelola sendiri atau disebut DPPK, selain mereka mampu melaksanakan, dibeberapa perusahaan adanya DPPK menjadi bagian pola karir suatu perusahaan. Sebaliknya perusahaan yang memiliki karyawan relatif kecil pada umumnya akan memilih program pensiun DPLK yang memiliki ijin mengusahakan program pensiun Kadarisman (2010,26). 5. Asas-asas Dana Pensiun Berdasarkan
Undang-undang
Nomor
11
tahun
1992,
penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut : a. Voluntary, bahwa pembentukan dana pensiun bukan merupakan hal yang wajib bagi pemberi kerja, tapi hanya anjuran pemerintah untuk menuju terciptanya hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan karyawannya. Akan tetapi, jika suatu dana pensiun telah dibentuk, maka berlaku kewajiban terhadap aturan yang telah ditetapkan. b. Segregated Assets, harus ada pemisahan antara kekayaan dana pensiun dengan kekayaan pemberi kerja mengingat dana pensiun yang 11
merupakan badan hukum tersendiri, sehingga terlihat perkembangan kekayaan dana pensiun yang bersangkutan dari waktu ke waktu. c. Funded System, penyelenggaraan program dana pensiun dilakukan dengan cara pengumpulan dana sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, sistem pembentukan dana cadangan tidak diperkenankan menurut peraturan perundangan di bidang dana pensiun. d. Locking in, bahwa peserta dana pensiun tidak dapat menuntut haknya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Hak atas manfaat pensiun hanya dapat dibayarkan untuk: (a) peserta pensiun, baik normal maupun dipercepat; (b) peserta berhenti bekerja dengan masa kepesertaan sekurang-kurangnya tiga tahun; (c) peserta meninggal; dan (d) peserta cacat. e. Vesting Right, peserta mempunyai hak atas dana, jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Hal ini berarti bahwa untuk setiap iuran yang dibayarkan, Peserta akan terlindungi dengan adanya hak atas dana. f. Portabilitas, setiap peserta berhak untuk memindahkan hak atas manfaat pensiunnya ke dana pensiun lain apabila peserta berhenti kerja sebelum usia pensiun. g. Pembinaan dan Pengawasan, sebagai suatu badan hukum yang mengelola dana dan melakukan pembayaran manfaat pensiun, maka penyelenggaraan dana pensiun perlu dibina dan diawasi agar 12
pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembentukan dana pensiun. Arta (2005,22). 6. Jenis Program Pensiun Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut menegaskan pembentukan Dan Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dimana pada garis besarnya program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu: a. Program Pensiun Manfaat Pasti Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kelebihan: a) Lebih menekankan pada hasil akhir; b) Manfaat pensiun dapat ditentukan terlebih dahulu dikaitkan dengan penghasilan karyawan; c) Masa kerja lalu karyawan dapat diakomodasi, terutama apabila program pensiun dibentuk jauh setelah Pemberi Kerja beroperasi; d) Karyawan/peserta lebih dapat menentukan besarnya manfaat pensiun yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.
13
2) Kelemahan: a) Pemberi kerja menanggung risiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi untuk pembayaran manfaat pensiun; b) Relatif lebih sulit mengadministrasikan. Zulaini (2001, 30-32) 3) Perhitungan Manfaat Pensiun untuk Program Pensiun Manfaat Pasti ada 2 (dua) rumus yaitu rumus bulanan dan rumus sekaligus : a) Rumus Sekaligus : MP = FPd x MK x PDP dimana : MP
= Manfaat Pensiun
FPd
= Faktor Penghargaan
MK
= Masa Kerja
PDP
= Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir.
b) Rumus Bulanan : MP = FPe x MK x PDP dimana : MP
= Manfaat Pensiun
FPe
= Faktor Penghargaan (%)
MK
= Masa Kerja
PDP
= Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir.
Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun. 14
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 24 Revisi 2010 paragraf 27, dalam program manfaat pasti: 1) Kewajiban perusahaan adalah menyediakan imbalan yang dijanjikan kepada pekerja maupun mantan pekerja; 2) Risiko aktuarial (imbalan akan menyebabkan biaya yang lebih besar dari yang diperkirakan) dan risiko investasi menjadi tanggungan perusahaan. Jika berdasarkan pengalaman, risiko aktual atau risiko investasi lebih buruk daripada yang diperkirakan, maka kewajiban perusahaan akan meningkat. b. Program Pensiun Iuran Pasti Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangnnya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Kelebihan dan kelemahan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dapat dilihat sebagai berikut: 1) Kelebihan: a) Pendanaan (biaya atau iuran) dari Pemberi Kerja lebih akurat diperhitungkan atau diperkirakan; b) Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran setiap tahun;
15
c) Administrasi lebih mudah, dalam arti lebih sederhana dan fleksibel karena tanpa dipengaruhi oleh perhitungan aktuaria yang kompleks. 2) Kelemahan: a) Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit diperkirakan; b) Karyawan menanggung risiko atas ketidakberhasilan investasi; c) Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja lalu (past service liabilities) karyawan. Zulaini (2001,45). 3) Perhitungan untuk Program Pensiun Iuran Pasti ada 2 (dua) rumus yaitu rumus bulanan dan rumus sekaligus : a) Rumus Sekaligus : IP = 3 x FPd x PDP dimana : IP
= Iuran Pensiun
FPd
= Faktor Penghargaan
PDP
= Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir.
b) Rumus Bulanan : IP = 3 x FPe x PDP dimana : IP
= Iuran Pensiun
Fpe
= Faktor Penghargaan (%)
PDP
= Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir.
16
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 24 revisi 2010 paragraf 25, dalam program iuran pasti: 1) Kewajiban
hukum
atau
kewajiban
konstruktif
kewajiban
perusahaan terbatas pada jumlah yang disepakati sebagai iuran pada entitas (dana) terpisah. Jadi, jumlah imbalan pascakerja yang diterima pekerja ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan perusahaan (dan mungkin juga oleh pekerja) kepada program imbalan pasca kerja; 2) Risiko aktuarial (yaitu imbalan yang diterima lebih kecil dari yang diperkirakan) dan risiko investasi (yaitu aset yang diinvestasikan tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan) ditanggung pekerja. 7. Karakteristik Program Pensiun a. Karakteristik DPPK yang menyelenggarakan PPMP : 1) Jumlah manfaat pensiun sudah pasti, dapat ditentukan melalui rumus manfaat pensiun; 2) Iuran Peserta sudah ditentukan lebih dahulu, dihitung atas dasar prosentase tertentu dari Penghasilan Dana Pensiun; 3) Iuran Pemberi Kerja besarnya tidak tetap, tergantung jumlah kewajiban manfaat pensiun dan kekayaan tersedia; 4) Memerlukan bantuan aktuaris untuk menghitung jumlah kewajiban manfaat pensiun, besar iuran, dan defisit atau surplus; 5) Resiko kegagalan investasi ditanggung oleh Pemberi Kerja; 17
6) Bila Dana Pensiun menunjukkan adanya surplus, maka dapat digunakan untuk mengurangi iuran Pemberi Kerja; 7) Manfaat pensiun dapat dibayarkan langsung oleh Dana Pensiun yang bersangkutan. b. Karakteristik DPPK yang menyelenggarakan PPIP : 1) Iuran Pemberi Kerja dan Peserta ditentukan lebih dahulu dalam Peraturan Dana Pensiun; 2) Jumlah manfaat pensiun belum dapat ditentukan, besarnya bergantung pada hasil investasi; Risiko terhadap hasil investasi ditanggung oleh Peserta; Manfaat pensiun dibayarkan melalui pembelian annuitas pada perusahaan asuransi jiwa. c. Karakteristik Dana Pensiun Lembaga Keuangan PPIP 1) Diselenggarakan oleh bank atau asuransi jiwa; 2) Jumlah iuran sudah dapat ditentukan lebih dahulu; 3) Jumlah manfaat pensiun belum dapat ditentukan, besarnya bergantung pada hasil investasi; 4) Risiko terhadap hasil investasi ditanggung oleh Peserta; 5) Setiap saat Peserta dapat mengambil dananya, maksimal sejumlah iurannya sendiri; 6) Setiap saat Peserta dapat memindahkan dananya ke Dana Pensiun lain; 7) Manfaat pensiun dibayarkan melalui pembelian annuitas pada perusahaan asuransi jiwa. 18
8. Jenis-jenis Pensiun Proses pelaksanaan pensiun dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Penerima manfaat pensiun dapat memilih salah satu dari berbagai alternatif jenis pensiun sesuai dengan tujuan masingmasing. Jenis-jenis yang ditawarkan dapat dilihat dari berbagai kondisi atau dapat pula disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain : a. Pensiun Normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang telah berusia 55 tahun dan 60 tahun untuk profesi tertentu. b. Pensiun Dipercepat, yaitu jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai diperusahaan tersebut. c. Pensiun Ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada pra karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal tersebut karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru di bayar pada saat usia pensiun tercapai. d. Pensiun Cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena mencapai usia pensiun akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Pembayaran pensiun biasanya dihitung berdasarkan formula manfaat
19
pensiun normal dimana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal. Kasmir (2002, 309). 9. Pendanaan Program Pensiun Pada lembaga Dana Pensiun di Indonesia, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) pendiri selaku pemberi kerja bertanggung jawab untuk menjaga agar dana pensiun berada dalam keadaan dana terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar dana pensiun secara bertahap mencapai keadaan dana terpenuhi. Selain itu pemberi kerja berkewajiban membayar iuran normal dan iuran tambahan apabila ada, yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan seluruh iuran, baik yang berasal dari pemberi kerja maupun dari peserta ke dana pensiun sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau pernyataan aktuaris. Dalam upaya melaksanakan aspek pendanaan tersebut pengurus diwajibkan melaporkan kualitas pendanaan dana pensiun secara berkala kepada Menteri Keuangan yang dinilai berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menentukan: a. Kewajiban Aktuaria; b. Kewajiban Solvabilitas. Kewajiban Aktuaria menurut Ikatan Akuntan Indonesia PSAK Nomor 18 Revisi 2010 Paragraf 11 didefinisikan sebagai berikut:
20
”Nilai sekarang pembayaran manfaat pensiun yang akan dilakukan dana pensiun kepada karyawan yang masih bekerja dan yang sudah pensiun, yang dihitung berdasarkan jasa yang telah diberikan” Sesuai Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja yang dimaksud dengan: a. Kewajiban Aktuaria, adalah kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun terus berlangsung sampai dipenuhinya seluruh kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. b. Kewajiban Solvabilitas, adalah kewajiban dana pensiun yang dihitung berdasarkan anggapan bahwa dana pensiun dibubarkan pada tanggal penghitungan aktuaria. Ketentuan Menteri Keuangan Nomor : 510/KMK.06/2002 Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa: a. Kewajiban Aktuaria, dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara Kewajiban Solvabilitas dan bagian dari nilai sekarang manfaat pensiun yang dialokasikan pada masa sebelum tanggal perhitungan aktuaria menurut metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan iuran normal. b. Kewajiban Solvabilitas, dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar diantara himpunan iuran peserta beserta hasil pengembangannya, dan nilai sekarang manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa peserta berhenti bekerja pada tanggal perhitungan aktuaria 21
dan seluruhnya telah memiliki hak atas dana. Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa kekayaan untuk pendanaan dihitung dari aktiva bersih dikurangi dengan: a. Kekayaan dalam sengketa, atau yang diblokir oleh pihak yang berwenang. b. Iuran, baik sebagian atau seluruhnya yang pada tanggal perhitungan aktuaria belum disetor ke dana pensiun lebih dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh tempo. c. Kekayaan yang ditempatkan di luar negeri. d. Jenis kekayaan yang dikategorikan sebagai piutang lain-lain-lain dan aktiva lain-lain. Tujuan
dari
pendanaan
adalah
untuk
menjamin
kepastian pembayaran manfaat atas adanya kemungkinan pemberi kerja menjadi tidak mampu membayar manfaat pensiun tersebut dimasa yang akan datang. Kontribusi kepada dana pensiun sifatnya tidak dapat ditarik kembali, sebaliknya akan dikelola dalam berbagai bentuk instrumen yang dianggap menguntungkan untuk meningkatkan kekayaan dana pensiun yang akan digunakan untuk membayar manfaat kepada peserta pada waktunya. Pendanaan dengan metode aktuaria yang telah disinggung diatas dikenal istilah underfunded, fully funded serta over funded :
22
a. Underfunded Yaitu jika nilai sekarang dari kewajiban aktuaria ternyata melebihi nilai wajar aktiva bersih yang ada yang merupakan akumulasi iuran dan pengembangannya. Dalam funding system ini umumnya perusahaan harus mengeluarkan iuran tambahan untuk menyeimbangkan nilai sekarang kewajiban manfaat dengan nilai wajar aktiva bersih yang ada. b. Fully Funded: Yaitu jika jumlah nilai sekarang dari kewajiban aktuaria seimbang dengan nilai wajar aktiva yang ada. Seandainya pada saat ini dana pensiun dibubarkan, maka Dana Pensiun akan sanggup memenuhi kewajibannya. c. Over Funded: Yaitu jika jumlah nilai sekarang dari kewajiban aktuaria melebihi nilai wajar aktiva yang ada. Seandainya pada saat ini Dana Pensiun dibubarkan, maka setelah kewajiban manfaat pensiun dipenuhi, pemegang saham masih akan memperoleh kelebihan dari penjualan aktiva bersih. Kadarisman (2010, 79). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002, Rasio Kecukupan Dana (RKD) atau kualitas pendanaan Dana Pensiun program manfaat pasti dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Tingkat pertama, apabila Dana Pensiun dalam keadaan terpenuhi. b. Tingkat kedua, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban 23
aktuaria dan tidak kurang dari kewajiban solvabilitas. c. Tingkat ketiga, apabila kekayaan untuk pendanaan kurang dari kewajiban solvabilitas.
B. Investasi Dana Pensiun 1. Pengertian Investasi Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktifitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin, properti) maupun aset finansial (deposito, saham, obligasi, reksadana) merupakan aktivitas investasi yang dilakukan. Menurut Tandelilin (2010,3) ; “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang”. 2. Investasi Dana Pensiun Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun bahwa investasi yang diperbolehkan adalah sebagai berikut : a) Surat Berharga Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.
24
b) Deposito On Call (DOC), adalah deposito yang dapat ditarik sewaktuwaktu. Jangka waktunya biasanya kurang dari satu bulan, misal 5 hari ataupun 10 hari sesuai perjanjian. c) Deposito berjangka, adalah deposito pada bank di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. d) Sertifikat deposito, adalah sertifikat deposito pada bank di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. e) Sertifikat Bank Indonesia (SBI), adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. f) Saham, adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan sautu perusahaan yang diperdagangkan oleh bursa efek di Indonesia. g) Obligasi, adalah surat berharga yang diperdagangkan oleh bursa efek di Indonesia dalam bentuk surat utang yang merupakan bukti suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap pemilik obligasi. h) Unit Penyertaan Reksadana, adalah investasi Dana Pensiun dalam bentuk portofolio investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. i) Penempatan Langsung adalah investasi yang dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang tidak tercatat di bursa efek. 25
j) Tanah, adalah tanah yang ditujukan untuk investasi yaitu dalam jangka waktu tertentu dapat menghasilkan pendapatan, misalnya pendapatan sewa. Tanah yang belum dibangun ataupun yang tidak dapat menghasilkan pendapatan digolongkan sebagai aktiva lain-lain. k) Bangunan, adalah bangunan yang ditujukan untuk investasi yaitu dalam jangka waktu tertentu dapat menghasilkan pendapatan, misalnya pendapatan sewa. 3. Penilaian Investasi Dana Pensiun “The investments held by retirement benefit plans should be carried at fair value. In most cases the investments will be marketable securities and the fair value is the market value.If it is impossible to determine the fair value of an investment, disclosure should be madeof the reason why fair value is not used.Market values are used for the investments because this is felt to be the most appropriate value at the report date and the best indication of the performance of the investments over the period” Barry dkk (2007,356). Berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER.05/BL/2012, Bab III Pasal 6 penilaian atas investasi dana pensiun adalah sebagai berikut : a. Surat Berharga Negara berdasar : 1) nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian efek yang telah diakui secara international; atau 26
2) nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun; b. tabungan pada Bank berdasar nilai nominal; c. deposito berjangka pada Bank dan deposito on call pada Bank berdasar nilai nominal; d. sertifikat deposito pada Bank dan Sertifikat Bank Indonesia berdasar nilai tunai; e. saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek; f. obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar: 1) nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian efek yang telah diakui secara international; atau 2) nilai penebusan akhir, yaitu dalam hal Surat Berharga Negara memiliki nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban pembayaran manfaat pensiun, atau bagian spesifik dari program pensiun;
27
g. Unit penyertaan Reksa Dana dari: 1) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham berdasar nilai aktiva bersih; 2) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks berdasar nilai aktiva bersih; 3) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas berdasar nilai aktiva bersih; 4) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek berdasar nilai pasar menggunakan informasi harga penutupan terakhir di bursa efek; h. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasar: 1) Nilai pasar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara international, untuk efek utang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; 2) Nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek, untuk efek ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
28
3) Nilai nominal untuk efek ekuitas yang tidak tercatat di Bursa Efek di Indonesia. i. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia berdasar nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek; j. Penempatan langsung pada saham berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan k. Tanah dan/atau bangunan di Indonesia berdasar nilai yang ditetapkan penilai independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 4. Hasil Investasi Dana Pensiun Sesuai
ketentuan
Bapepam-LK
Nomor
PER.01/BL/2010
perhitungan sasaran hasil investasi atau yang disebut juga return on investment (ROI) dalam laporan dana pensiun adalah pendapatan investasi yang sudah direalisasi dan yang belum direalisasi (kenaikan atau penurunan nilai wajar tahun berjalan) dikurangi beban investasi dibagi rata-rata investasi (investasi awal dikurangi investasi akhir dibagi dua). Return On Investment menurut Fabozzini dkk (2009,60) adalah sebagai berikut :” Return On Investment ratios compare measure of benefits, such as earning or net income with measures of investment.
29
Return On Investment adalah suatu ukuran laba atau keuntungan dibagi dengan investasi yang diperlukan untuk membantu mendapatkan laba atau keuntungan. Islahuzzaman (2012, 393). Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 199/PMK.010/2008 disebutkan bahwa, Pendiri atau Pendiri dan Dewan Pengawas wajib menetapkan arahan investasi. Dalam arahan investasi harus mencakup : a. Sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh Pengurus Dana Pensiun. b. Batas maksimum proporsi kekayaan dana pensiun yang ditempatkan dalam 1 (satu) jenis investasi. c. Batas maksimum proporsi kekayaan dana pensiun yang ditempatkan dalam 1 (satu) pihak. d. Obyek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan. e. Ketentuan likuiditas minimum untuk pembayaran manfaat pensiun dan beban operasional. f. Adanya pengkajian atas pelepasan dan penampatan investasi. g. Sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi. h. Ketentuan penggunaan tenaga ahli, lembaga keuangan dan jasa lainnya dalam pengelolaan investasi. i. Sanksi yang diterapkan kepada Pengurus atas pelanggaran.
30
C. Laporan Keuangan Dana Pensiun 1. Laporan Keuangan Dana Pensiun Berdasarkan PER.05/BL/2012 Laporan keuangan dana pensiun berpedoman pada ketentuan KEP.DJLK2345/DJLK/2002 yang mendasarkan pada PSAK 18 Revisi 1994 yang terdiri dari : laporan aktiva bersih, perubahan aktiva bersih, neraca, sisa hasil usaha, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Bapepam-LK Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor : PER.05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun yang merupakan revisi bentuk laporan keuangan dana pensiun untuk menyesuaikan dengan PSAK 18 Edisi 2010 yang mengadopsi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plans. Laporan keuangan sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor : PER.05/BL/2012 , terdiri dari laporan aset neto, laporan perubahan aset neto, catatan atas laporan keuangan, neraca, perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas. Bentuk laporan tersebut berbeda dengan laporan dana pensiun yang mengadopsi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plans yang terdiri dari laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan catatan atas laporan keuangan.
31
2. Laporan Keuangan Dana Pensiun Berdasarkan PSAK 18 Revisi 2010 Sesuai PSAK 18 Revisi 2010 paragraf 27 ada 3 (tiga) format laporan keuangan yang mencerminkan perbedaan pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial yaitu sebagai berikut : a. laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji, hasil surplus atau defisit, perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan perubahan nilai kini aktuarial. Laporan keuangan tersebut dapat disertai dengan laporan aktuarial. b. laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. c. laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya. Nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuaris yang terpisah.
PSAK 18 Revisi 2010 mensyaratkan bahwa laporan tentang suatu program imbalan pasti harus mengandung salah satu dari : 1. Suatu laporan yang menggambarkan hal-hal berikut : a. Aset bersih yang tersedia untuk imbalan 32
b. Nilai sekarang aktuarial dari tunjangan pensiun yang dijanjikan, yang membedakan antara tunjangan yang menjadi hak (vested) atau yang bukan menjadi hak (unvested). c. Akibat kelebihan atau defisit. 2. Suatu laporan tentang aktiva bersih yang tersedia untuk imbalan termasuk salah satu berikut dibawah ini: a. Suatu catatan yang mengungkapkan nilai sekarang aktuarial dari tunjangan pensiun yang dijanjikan, yang membedakan antara tunjangan yang menjadi hak (vested) atau yang bukan menjadi hak (unvested). b. Suatu rujukan kepada informasi ini di dalam suatu laporan aktuarial yang menyertainya. Sesuai PSAK 18 Revisi 2010 par.34, laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat purnakarya mencakup hal-hal sebagai berikut, jika dapat diterapkan : a. laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mengungkapkan : 1) aset pada akhir periode sesuai klasifikasinya 2) dasar penilaian aset 3) rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis surat berharga 4) rincian setiap investasi pada pemberi kerja 5) liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji
33
b. laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya yang mengungkapkan : 1) iuran pemberi kerja 2) iuran pekerja 3) pendapatan investasi 4) pendapatan lain 5) manfaat yang dibayarkan atau terutang 6) beban administrasi 7) beban lain 8) pajak penghasilan 9) laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi 10) pengalihan dari dan kepada program purnakarya lain. c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan d. Untuk program imbalan pasti, nilai kini aktuarial dari manfaat terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji sesuai persyarakatan program purnakarya, jasa yang diberikan pada tanggal pelaporan, dan menggunakan tingkat gaji atau tingkat gaji proyeksi, informasi ini termasuk dalam laporan aktuarial yang dibaca bersama dengan laporan keuangan terkait e. Penjelasan mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji.
34
Tabel 2.1 Perbedaan Laporan Keuangan Dana Pensiun PSAK 18 Revisi 2010 dengan PER.05/BL/2012
No
Uraian
PSAK 18 Revisi 2010
PER.05/BL/2012
1.
Referensi
IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefits Plans
-
UU 11 Tahun 1992 PP 76 Tahun 1992 KMK 509/2002 PMK 199/2008
2.
Format Laporan
- Laporan Aset Neto Tersedia Untuk Manfaat Purnakarya - Laporan Perubahan Aset Neto Untuk Manfaat Purnakarya - Catatan Atas Laporan Keuangan
- Laporan Aset Neto - Laporan Perubahan Aset Neto - Catatan atas Laporan Keuangan - Neraca - Perhitungan Hasil Usaha - Laporan Arus Kas
3.
Pengukuran Aset
- Investasi dicatat nilai wajar. - Marketable securities menggunakan nilai pasar. - Surat berharga dengan nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban program manfaat. - Aset operasional dicatat sesuai PSAK lain yang relevan
- Investasi dicatat nilai wajar. - Marketable securities menggunakan nilai pasar. - Surat berharga dengan nilai penebusan tetap (fixed redemption value) dan diperoleh untuk dipadukan dengan kewajiban program manfaat. - Aset operasional dicatat sesuai PSAK lain yang relevan
4.
Valuasi Aset Non Market
- Tidak diatur dalam PSAK 18 Revisi - Namun dalam PSAK lainnya, secara periodik untuk memastikan tidak ada perbedaan nilai buku dengan nilai wajar 35
Tanah/bangunan dan penempatan langsung minimal 3 tahun sekali
- Jika tidak mungkin dilakukan valuasi, diungkapkan fakta tersebut. 5.
Disclosure
Threshold disclosure 5% Tidak ada pengaturan untuk setiap jenis investasi aset neto atau Disclouse kelompok atau jenis surat berharga 5% dari total aset neto.
6.
Nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya Terjanji
Penggunaan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi dalam menghitung nilai kini dari pembayaran yang diharapkan oleh program manfaat purnakarya
36
Tidak Diatur
